Permohonan Maaf Terbuka ASPEK Indonesia Terkait Kebohongan Ratna Sarumpaet

Jakarta, 04/09/18 – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat luas terkait dengan siaran pers yang telah dibuat oleh ASPEK Indonesia pada tanggal 2 Oktober 2018 yang berjudul “Kasus Penganiayaan Terhadap Ratna Sarumpaet Jangan Berakhir Seperti Kasus Novel Baswedan”. Permohonan maaf terbuka disampaikan oleh Mirah Sumirat, SE dan Sabda Pranawa Djati, SH, masing-masing selaku Presiden dan Sekretaris Jenderal ASPEK Indonesia  melalui siaran pers tertulis siang ini. Mirah dan Sabda menegaskan bahwa ASPEK Indonesia seperti juga masyarakat Indonesia lainnya, sesungguhnya adalah korban dari kebohongan yang diciptakan oleh Ratna Sarumpaet.

 

“Sebagai sesama perempuan, dan juga Presiden Women Committee UNI APRO Asia Pasifik pada saat mendengar informasi ‘pengakuan penyiksaan’ yang dituturkan langsung oleh Ratna Sarumpaet ke berbagai pihak, tentunya kami sangat prihatin dan langsung menunjukkan empati dan kepedulian dengan meminta pihak kepolisian untuk dapat segera menangkap pelaku penganiayaan tersebut. Harapan ASPEK Indonesia, tidak ada lagi kasus seperti yang dialami Novel Baswedan, yang hingga kini belum terungkap pelakunya. Kami baru mengetahui bahwa Ratna Sarumpaet ternyata berbohong, pada esok harinya, saat Ratna Sarumpaet menggelar konferensi pers. Kami marah dan kecewa karena ternyata Ratna Sarumpaet telah membangun cerita bohong, yang membuat gaduh dan merugikan banyak pihak” ucap Mirah Sumirat.

 

“Jujur kami sangat kaget, dan kekagetan kami ini pasti juga dialami oleh masyarakat luas, saat esok harinya ( tanggal 3 Oktober 2018, sore hari ) ada pengakuan berbohong yang disampaikan sendiri oleh Ratna Sarumpaet. Karenanya ASPEK Indonesia berkepentingan menyampaikan siaran pers khusus untuk permohonan maaf kepada masyarakat ini.” lanjut Mirah.

 

Sabda Pranawa Djati, SH, selaku Sekretaris Jenderal ASPEK Indonesia yang namanya juga tertulis dalam siaran pers ASPEK Indonesia tanggal 2 Oktober 2018 yang lalu, menegaskan “Dukungan kepada Ratna Sarumpaet saat itu, murni karena empati dan kepedulian atas nama kemanusiaan. Sehingga ketika empati kami ternyata dikhianati, maka kami merasa perlu untuk menarik kembali dukungan kami tersebut serta menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat karena telah turut bereaksi berdasarkan informasi yang bersumber dari kebohongan.”

 

Mirah dan Sabda juga mendukung pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk memproses secara hukum tindakan tidak terpuji yang telah dilakukan oleh Ratna Sarumpaet.

Peringati 4 Tahun Jamkes Watch, Sabda Gelar Sosialisasi di Tanjung Duren Utara

Jakarta,23/09/18 – Jamkes Watch sebagai pilar organisasi dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia tetap konsisten melakukan sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional ke masyarakat. Tepat di usia Jamkes Watch yang ke-4 tahun, pada tanggal 23 September 2018, Sabda Pranawa Djati, SH selaku Sekretaris Jenderal Jamkes Watch menggelar kegiatan “Ngobrol Sehat Bersama Sabda, tentang Jaminan Kesehatan Nasional” di RPTRA RW 03 Jl. Tanjung Duren Utara 2 Petra Taman Apel Tanjung Duren Utara.

 

“Masyarakat Jakarta Barat ternyata masih banyak yang belum memahami pentingnya Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan” ucap Sabda kepada awak media.

 

Sabda melanjutkan, “Jamkes Watch banyak mengadvokasi masyarakat yang terkendala saat akan menggunakan BPJS Kesehatan. Penyebabnya bermacam-macam. Namun yang paling sering terjadi adalah kartu BPJS Kesehatan yang tidak aktif karena menunggak iuran, prosedur berjenjang yang tidak dipenuhi, kesulitan mendapatkan kamar rawat inap, hingga penanganan kasus gawat darurat.”

 

Dalam kegiatan “Ngobrol Sehat Bersama Sabda”, Jamkes Watch juga melibatkan BPJS Kesehatan sebagai  narasumber. “Jamkes Watch adalah pengawas independen implementasi Jaminan Kesehatan Nasional yang juga sekaligus menjadi mitra kerja BPJS Kesehatan.” jelas Sabda.

 

Jamkes Watch didirikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pada 23 September 2014, sebagai bukti kongkrit kepedulian serikat pekerja kepada permasalahan jaminan kesehatan di masyarakat. Jamkes Watch melakukan 3 hal yang disingkat SKA, yaitu Sosialisasi, Konsultasi dan Advokasi. Dalam kurun waktu 4 tahun sejak didirikan, relawan Jamkes Watch telah berada di lebih dari 20 propinsi di Indonesia dan telah mengadvokasi ribuan kasus di masyarakat.

 

“Setiap anggota KSPI di seluruh Indonesia pada dasarnya adalah Relawan Jamkes Watch.” jelas Sabda.

 

Selain dari anggota KSPI, Jamkes Watch juga membuka kesempatan kepada masyarakat yang ingin menjadi Relawan Jamkes Watch. Syaratnya mudah, ungkap Sabda, “Relawan Jamkes Watch harus punya hati yang ikhlas karena menjadi Relawan Jamkes Watch tidak ada gajinya. Ini murni kerja sosial.”

 

“Relawan Jamkes Watch juga dilarang meminta uang atau imbalan dari pasien yang ditolongnya. Sanksinya tegas, karena kita akan proses secara hukum!”, tegas Sabda.

 

Di akhir acara, Sabda membagikan pin Relawan Jamkes Watch kepada peserta yang seluruhnya merupakan warga masyarakat. Sabda berpesan agar mereka terus melakukan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat luas. Masyarakat harus terus diberikan pemahaman tentang pentingnya menjadi peserta BPJS Kesehatan. Dalam penutupan kegiatan, Sabda mengingatkan peserta, “Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain.

Perkuat Lini, SP Danamon Lakukan Konsolidasi

Makassar, 18/9/18 – Afiliasi ASPEK Indonesis, Serikat Pekerja Danamon DPW IV SALAMPUA melakukan konsolidasi dalam rangka pertumbuhan dan penguatan internal organisasi di Makassar.

Rapat konsolidasi dipimpin langsung oleh Abdoel Moedjib (Ketua Umum) dan dihadiri seluruh Pengurus Wilayah dan dihadiri oleh Anwar Faruq (Wakil Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia dan Ketua Axiata Council Asia Pasific)

Konsolidasi ini memberikan arahan kepada Pengurus di Wilayah agar selalu menjaga kekompakan, terus berkarya untuk kemajuan Perusahaan serta tetap konsisten melindungi dan memperjuangkan kesejarteraan Pekerja.

“Selain menambah wawasan dan pengetahuan, kegiatan seperti ini juga menambah semangat, rasa kebersamaan dan solidaritas dengan sesama Pengurus sehingga lebih profesional dalam memperjuangkan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan” ungkap Abdul Rahman Jaya, Ketua DPW IV.

Serikat Pekerja Hero Super Market Dalam Peringatan Tahun Baru Islam 1440 Hijriyah

 

Bulan September bertepatan dengan sebuah moment pergantian tahun kalender Hijriyah, penanggalan umat Islam yang berpatokan dengan peredaran bulan sebagai acuan. Penetapan kalender Hijriyah terjadi pada saat khalifah Umar Bin Khattab dengan mengacu hijrahnya Rasullulah dari Mekkah ke Madinah. Spirit perjuangan hijrah sang Nabi merupakan semangat yang tak pernah padam untuk bangkitnya Islam.

SPHS salah satu serikat pekerja yang berafliasi ke ASPEK Indonesia menyelenggarakan peringatan tahun baru Islam 1 Muharram 1440 Hijriyah, adapun pelaksanaannya di lakukan dan bertempat di Giant Cimanggis pada tanggal 11 September, dalam memperingati tahun baru Islam, SPHS memberikan santunan kepada anak yatim, acara ini di hadiri juga oleh Presiden ASPEK Indonesia yakni Mirah Sumirat SE dan didampingi ketua umum SPHS yaitu Jakwan yang juga merupakan wakil presiden ASPEK Indonesia.

Satu hari setelah peringatan tahun baru Islam di Giant Cimanggis, team DPW Selatan 2 pun tak ketinggalan untuk bisa memperingati tahun baru Islam yang jatuh pada tanggal 1 Muharram. Kali ini Giant Pondok Betung melakukan aksi menyantuni anak yatim, event ini merupakan agenda pengajian keliling yang memang rutin di lakukan divisi rohani Serikat Pekerja Hero Super Market.

Semoga apa yang dilakukan SPHS menjadi titik balik kebaikan dan mempertebal ghiroh keislaman, sukses untuk kegiatan rohani Islam di lingkungan pekerja Hero Super Market.(Tim Media ASPEK/TI)

ASPEK Indonesia Minta KPU Tak Gampangkan Temuan 25 Juta Pemilih Ganda

Jakarta, 06/09/18 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak boleh menggampangkan laporan temuan dari koalisi partai pendukung Prabowo Subianto – Sandiaga Salahudin Uno terkait temuan 25 juta lebih data pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dibuat KPU.

KPU harus mampu membenahi data pemilih dan jangan terburu-buru menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) agar tidak disalahgunakan untuk melakukan kecurangan dalam pemilu 2019.

Demikian disampaikan oleh Sabda Pranawa Djati yang merupakan Sekretaris Jenderal Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) dalam keterangan tertulisnya kepada media, Rabu (5/9/2018).

ASPEK Indonesia menduga adanya rencana jahat dari pihak yang tidak bertanggung jawab, yang akan menggunaakan data pemilih ganda tersebut untuk kepentingan politik tertentu.

Jika ini sampai terjadi maka KPU dan Pemerintahan Jokowi harus menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas bobroknya pemilu di Indonesia.

Sabda mengkuatirkan data pemilih ganda juga rawan digunakan oleh Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal khususnya asal China yang beberapa tahun belakangan ini menyerbu Indonesia.

“Banyak laporan dan temuan yang memperkuat kemungkinan ini, antara lain tertangkapnya TKA ilegal di berbagai daerah, tertangkapnya WNA China yang memproduksi KTP palsu dan lain-lain. KPU harus serius untuk menghindari adanya kecurangan pemilu untuk tujuan melanggengkan kekuasaan pemerintahan saat ini,” pungkas Sabda.

BPJS KETENAGAKERJAAN JANGAN SERAMPANGAN INVESTASI DANA PEKERJA UNTUK PROYEK INFRASTRUKTUR”

 

 

Jakarta, (06/08) – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk tidak serampangan dalam mengelola dana pekerja yang dititipkan di BPJS Ketenagakerjaan. Prinsip kehati-hatian dan transparansi harus diutamakan karena dana yang ada di BPJS Ketenagakerjaan adalah dana milik pekerja seluruh Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan juga harus terbebas dari tekanan kepentingan politik Pemerintah saat ini yang berambisi menggenjot proyek infrastruktur melalui hutang. Demikian disampaikan oleh Mirah Sumirat, SE, Presiden ASPEK Indonesia menyikapi BPJS Ketenagakerjaaan yang telah mengucurkan dana sebesar Rp.73 triliun untuk proyek infrastruktur yang dijalankan Pemerintah per Januari 2018.

Sebagaimana diberitakan, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, mengatakan telah menginvestasikan dana sebesar Rp73 triliun berbentuk surat utang (obligasi) yang dikeluarkan BUMN Karya untuk membangun tol (21/3/2018).

Mirah menambahkan, jangan karena tekanan politik Pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan lantas menginvestasikan dana pekerja Indonesia di sektor-sektor yang berpotensi rugi dan minim kemanfaatannya untuk kepentingan pekerja. BPJS Ketenagakerjaan sebaiknya tetap fokus untuk memberikan kemanfaatan pada pekerja yang telah menitipkan dananya di BPJS Ketenagakerjaan. Beberapa hal yang saat ini dibutuhkan oleh pekerja adalah perumahan murah, pendidikan untuk anak pekerja, rumah sakit untuk pekerja, dan transportasi murah.

Mirah mencontohkan, banyak pekerja dan masyarakat miskin yang ditolak ketika akan berobat ke rumah sakit dengan alasan tidak adanya ruangan perawatan, termasuk kebutuhan ruangan NICU/PICU untuk bayi yang baru lahir.

Dari dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan per Januari 2018 yang mencapai Rp320 triliun, Mirah juga menyoroti pernyataan Agus yang mengatakan sekira 81% dari total dana tersebut ditempatkan untuk di kegiatan pemerintahan.

Ini yang harus transparan, untuk kegiatan Pemerintah apa saja? Dan apakah memiliki nilai kemanfaatan bagi pekerja di Indonesia? tegas Mirah.

Dengan dana kelolaan yang sangat besar itu, Mirah juga meminta kepada Pemerintah untuk tidak menjadikan BPJS Ketenagakerjaan serta BUMN-BUMN sebagai sapi perah bagi kepentingan politik sesaat tanpa melibatkan stakeholder terkait serta tanpa mempertimbangkan nilai kemanfaatanya bagi pekerja dan rakyat Indonesia.

HARGA BARANG MELAMBUNG TINGGI, EMAK-EMAK GELAR AKSI, GUGAT PEMIMPIN NEGERI

Jakarta, 24/7/18 – ASPEK Indonesia (Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia) menyatakan keprihatinan atas kondisi bangsa saat ini dimana harga barang semakin melambung tinggi tanpa bisa dikendalikan oleh Pemerintah. ASPEK Indonesia juga mengkritisi ketidakberpihakan Pemerintah atas semakin sulitnya kondisi ekonomi rakyat dan menurunnya kemampuan daya beli masyarakat. Demikian disampaikan Mirah Sumirat, SE, dalam keterangan pers kepada media.

Bayangkan, di saat harga cabai semakin mahal, seorang menteri malah menyuruh rakyat tanam cabai sendiri! Di saat harga beras mahal, seorang menteri malah meminta rakyat miskin untuk diet dan tak banyak makan! Namanya rakyat miskin, sudah pasti kekurangan makan. Ketika tarif listrik naik, rakyat malah disuruh cabut meteran. Belum lagi soal harga telur yang saat ini semakin melambung tinggi. Pemerintah yang seharusnya bekerja untuk rakyat dengan mengendalikan harga-harga barang demi terwujudnya kesejahteraan rakyat, malah memberikan saran yang lucu dan terkesan kehilangan empati. Belum lagi kenaikan harga BBM & listrik yang semakin memberatkan rakyat. Pemerintah yang seharusnya hadir ketika rakyatnya menderita, justru tidak memberikan solusi yang nyata lewat kebijakannya, ungkap Mirah.

Senada dengan Mirah, keprihatinan yang sama juga diungkapkan oleh Roro Dwi Handayani, Ketua Komite Perempuan ASPEK Indonesia. Kondisi rakyat yang semakin sulit ini juga tidak terlepas dari dampak adanya Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan yang nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003, karena telah menghilangkan survey kebutuhan hidup layak (KHL) dalam penetapan upah minimum. Ini mengakibatkan kemampuan daya beli rakyat semakin terpuruk. PP 78/2015 adalah regulasi yang dibuat hanya untuk kepentingan kelompok kapitalis dan pengusaha hitam, karena tidak berorientasi pada peningkatan upah untuk kesejahteraan rakyat. Upah minimum ditekan, yang untung pengusaha. Harga barang semakin tinggi, yang “buntung” seluruh rakyat. Lantas pertanyaannya, Pemerintah bekerja untuk kepentingan siapa? Jargon Pemerintah “Kerja, Kerja, Kerja!” ternyata kerjanya bukan untuk rakyat, tapi untuk kepentingan pemilik modal! tegas Roro.

Menyikapi kenaikan harga barang yang semakin melambung tinggi tanpa mampu dikendalikan Pemerintah, maka besok (Rabu, 25 Juli 2018) ribuan buruh perempuan yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), yang di dalamnya juga terdapat ASPEK Indonesia, akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta. Aksi akan dimulai dari patung kuda depan kantor Indosat dan longmarch menuju Istana Negara.

Mirah mengungkapkan, selain buruh perempuan KSPI, juga akan turut hadir ribuan buruh perempuan dari FSPASI dan “emak-emak” dari berbagai lapisan masyarakat, yang akan bergabung dan menyuarakan jeritan rakyat ini. Emak-emak ini, terutama ibu-ibu rumah tangga, menjadi pihak yang paling merasakan langsung dampak dari kenaikan harga barang dan juga terkena dampak karena upah suaminya sebagai pekerja tidak dapat lagi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari hingga akhir bulan. Rakyat dipaksa “gali lobang, tutup lobang” untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Ironis, negeri yang kaya raya ini ternyata tidak mampu mensejahterakan rakyatnya, ungkap Mirah.

Mirah menyampaikan bahwa buruh perempuan KSPI akan mengusung 3 tuntutan:

1. Turunkan harga sembako, BBM, dan TDL (bangun kedaulatan pangan dan energi). Implementasikan pasal 33 UUD 1945 oleh Negara, agar kekayaan alam kembali dikuasai oleh Negara untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

2. Cabut PP 78/2015 yang menyebabkan upah murah dan daya beli turun – Stop rencana penghapusan upah sektoral.

3. Stop PHK massal – Stop Tenaga Kerja Asing (TKA) Unskilled workers – Ciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.

Masih Ada Warga Tak Miliki KTP, Jamkes Watch Tetap Advokasi Pasien Kritis di Jakarta

PRESS RELEASE
JAMKES WATCH – KSPI

Jakarta, 9 Juli 2018.
Sabda Pranawa Djati, SH, Sekretaris Jenderal Jamkes Watch – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Jamkes Watch – KSPI) meminta perhatian Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Sandi, untuk memaksimalkan pendataan seluruh warga DKI Jakarta karena ternyata masih ada warga yang telah puluhan tahun tinggal di Jakarta namun belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta. Fakta terungkap malam ini (09/07) saat Sabda Pranawa Djati menerima laporan dari Relawan Jamkes Watch wilayah Jakarta Barat bahwa ada pasien kritis di wilayah Tanjung Duren Jakarta Barat yang perlu segera mendapat penanganan medis di rumah sakit namun pasien yang bersangkutan tidak memiliki KTP.

Sabda yang datang ke tempat tinggal pasien, di sebuah gang sempit di belakang Pasar Kopro, Jalan Tanjung Duren Timur IV RT.0012 RW.05 No.69, bersama tim relawan Jamkes Watch KSPI menemukan pasien atas nama Ibu Fatonah yang berumur 59 tahun dan menderita sakit darah tinggi/stroke dalam kondisi koma. Ternyata ibu Fatonah sebelumnya sempat dirawat di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Pelni Petamburan Jakarta pada tanggal 6 Juli 2018. Namun keesokan harinya karena terkendala biaya, dan tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan, keluarga memutuskan untuk membawa pulang pasien dalam kondisi yang semakin lemah dan masih menyisakan tagihan rumah sakit yang belum dilunasi. Menurut informasi dari pihak keluarga, Ibu Fatonah sesungguhnya adalah warga DKI Jakarta yang sekitar 10 tahun lalu menjadi salah satu korban kebakaran yang terjadi di daerah Jakarta Barat. Sejak peristiwa kebakaran yang menghanguskan dokumen penting miliknya, ibu Fatonah tidak pernah mengurus pembuatan/pembaharuan KTP untuk dirinya hingga saat ini.

Sabda kemudian langsung berkoordinasi dengan manajemen RS Pelni Petamburan Jakarta untuk bisa kembali menerima ibu Fatonah walaupun pasien tidak memiliki KTP DKI Jakarta dan juga tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan. Selanjutnya Sabda juga berkoordinasi dengan Deputi Direktur BPJS Kesehatan Wilayah Jabodetabek untuk permasalahan kepesertaan BPJS Kesehatan dari pasien.

Masih menurut Sabda, setelah RS Pelni dan BPJS Kesehatan memastikan siap membantu pasien ibu Fatonah, malam itu juga Sabda menghubungi Ketua Umum Serikat Pekerja Ambulan 118 Dinkes DKI Jakarta, yang merupakan anggota dari
Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), untuk segera mengirim ambulan dan membawa ibu Fatonah ke RS Pelni.

Hingga pukul 22.00 malam ini, pasien ibu Fatonah telah kembali ditangani dengan baik oleh IGD RS Pelni Petamburan.

Atas nama Jamkes Watch KSPI dan keluarga pasien, Sabda yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal ASPEK Indonesia, menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada manajemen RS Pelni Petamburan, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jabodetabek, serta manajemen Ambulan 118 Dinkes DKI Jakarta yang telah merespon cepat dan sangat membantu hingga pasien bisa kembali mendapat perawatan medis yang lebih baik.

Namun Sabda mengatakan bahwa kejadian atas pasien ibu Fatonah ini masih menyisakan permasalahan serius, yang membutuhkan keberpihakan Anis Sandi selaku Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, yaitu ibu Fatonah belum memiliki KTP padahal sudah puluhan tahun tinggal di Jakarta. Sedangkan KTP menjadi syarat mutlak untuk identitas diri dalam pengajuan kepesertaan BPJS Kesehatan. Sabda berharap Anis Sandi bisa segera menginstruksikan jajarannya untuk menerbitkan KTP bagi ibu Fatonah, karena RS Pelni hanya memberi waktu 3 (tiga) hari sejak hari ini, untuk pasien mengurus kepesertaan BPJS Kesehatan. Tanpa KTP maka tidak ada kepesertaan BPJS Kesehatan, dan artinya pasien akan diperlakukan sebagai pasien umum yang harus membayar sendiri seluruh biaya perawatan di RS Pelni. Padahal pasien dan keluarganya adalah keluarga yang tidak mampu, yang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja masih kesulitan.

Terima kasih.

Hormat kami,

Tim Media ASPEK Indonesia

Note:
No. HP Sabda Pranawa Djati, SH
Sekjen Jamkes Watch KSPI
Sekjen ASPEK Indonesia
0815 88 111 45

Tebar Kebaikan Serikat Pekerja Hero Super Market Di Bulan Baik

Bro Risman dan Bro Idjoel dalam acara bukber Giant Sentul City(Tim Media ASPEK)

 

Bersegera dalam kebaikan mumpung waktu masih tersisa, jangan siakan moment indah berbagi di bulan suci, mungkin itulah gambaran yang pas untuk event event yang di lakukan oleh Serikat Pekerja Hero Super Market, dengan cakupan cabang yang tersebar di Indonesia, SPHS kerap mengadakan moment moment indah untuk berbagi, salah satu yang melakukan hal tersebut adalah DPC SPHS Giant Extra Sentul City dan juga DPC Giant Point.

Acara untuk kalangan yatim piatu dan juga buka bersama di lakukan untuk mempererat tali silahturami, acara acara kerohanian ini sangat penting bagi para karyawan untuk bekal dalam pelaksanaan bulan suci ramadhan. Untuk acara Giant Extra Sentul City di hadiri oleh Bro Risman yang juga ketua DPC ASPEK Bogor, sedangkan tuan rumah turut hadir Bro Idjoel yang merupakan ketua dari DPC Giant Sentul.

Wapres dan Sekjend dalam acara bukber Giant Point(Tim Media ASPEK)

Tak jauh berbeda yang di lakukan oleh DPC Giant Sentul, Giant Point pun melakukan hal yang serupa yakni buka bersama dan santunan anak yatim, adapun acara Giant Point di hadiri oleh Wakil Presiden ASPEK Indonesia Bro Jakwan di dampingi Sekretaris Jenderal ASPEK yakni Bro Sabda Pranawa Djati SH.

Semoga moment indah berbagi yang di lakukan SPHS akan memberikan dampak positif, kaum dhuafa pun dapat tersenyum cerah di bulan suci dan berbahagia ketika memasuki bulan kemenangan di satu Syawal. Maju terus SPHS untuk kegiatan kemashlahatan ummat dan juga sembari tak lupa untuk terus berupaya sejahterakan karyawan/ti nya.(Tim Media ASPEK/TI)

 

 

Kolaborasi Brigade Aksi Dalam Takjil On The Road

Brigade Aksi dan Garda Metal bersiap untuk acara Takjil On The Road(Tim Media ASPEK)

 

Organisasi sayap milik Federasi ASPEK Indonesia ini memang kerap hadir dalam berbagai situasi, baik internal maupun acara eksternal yang berada dalam naungan konfederasi, Brigade Aksi yang kerap memakai seragam kebanggaan warna merah sudah banyak melewati event event penting dan hal ini merupakan catatan tersendiri dari Brigade Aksi yang saat ini di panglimai oleh Bro Kasno.

Brigade Aksi di perempatan SGC untuk membagikan takjil kepada pengguna jalan(Tim Media ASPEK)

 

Di bulan mulia bagi umat muslim, Brigade Aksi tetap melaksanakan aktifitas dan terus mengupayakan menebar kebaikan, salah satu moment indah itu dengan melakukan kolaborasi dengan beberapa organisasi sayap satu konfederasi. Pada tanggal 6 Juni 2018, Brigade Aksi beserta Garda Metal melakukan aksi simpatik dengan tema Takjil On The Road. Acara ini merupakan bentuk kolaborasi dari FKJ Jababeka, Garda Metal Jababeka, Brigade Aksi dan perwakilan PC SPA FSPMI.

Sekitar 1.000 paket takjil di bagikan kepada para pengguna jalan. Kegiatan positif ini di lakukan pada sore hari menjelang waktu berbuka, adapun lokasi yang di pilih adalah perempatan Sentra Grosir Cikarang. Perempatan yang terletak di antara Jalan R.E. Martadinata dan juga Jalan Raya Industri Cikarang ini terkenal sangat sibuk di jam jam ‘rush hour’ karena kerap di gunakan para buruh untuk menuju dan ke tempat kerja.

Brigade Aksi turut andil di dalam Takjil On The Road, sebagai bagian dari buruh yang berada di kawasan Jababeka dan sebuah bentuk kepedulian terhadap sesama dan apalagi saat ini memang moment yang sangat pas di bulan ramadhan. Acara takjil on the road berlangsung lancar, setelah mengadakan acara dan berlanjut dengan sesi buka bersama yang berlangsung dengan keseruan dan rasa kebersamaan yang begitu kental di Saung Buruh.

Sukses untuk Brigade Aksi yang telah mengawal aksi Takjil On The Road semoga di bulan mulia ini segala aktifitas akan di catat sebagai amal kebajikan dan di tetapkan sebagai pahala, maju terus Brigade Aksi, bersatu, berjuang, sejahtera.(Tim Media ASPEK/TI)

PUK SP GSL Memilih Pemimpin Baru Di Suasana Bulan Suci Ramadhan

Pemilihan berlangsung secara demokratis(Tim Media ASPEK)

Salah satu afliasi ASPEK Indonesia di wilayah Bekasi dan telah banyak memberikan kontribusi positif dalam tumbuh kembangnya pergerakan buruh di bumi Swantantra Wibawa Mukti adalah PUK GAC Samudera Logistics atau sering akrab di sebut PUK GSL, pada tanggal 4 Juni 2018 telah mengadakan pemilihan ketua umum baru masa bakti 2018-2021, dengan mengusung nama nama kandidat seperti Kiki Hermawan, Hendri Santoso , M Zein, Baehaki,Riyan Afriadi dan juga Heri Budi .

Ke enam calon ini harus merebut hati para anggota sebanyak 180, pemilihan berjalan demokratis, meski di suasana puasa para anggota sangat antusias untuk bisa memilih agar di dapat pemimpin baru yang mempunyai visi ke depan untuk mengembangkan potensi PUK SP GSL dalam menghadapi revolusi industri 4.0.

Hasil penghitungan menunjukan kandidat Kiki Hermawan mengungguli calon lainnya(Tim Media ASPEK)

Adapun pemilihan di lakukan dengan membagikan surat suara ke masing masing koordinator lapangan  dan di lakukan pencoblosan, surat suara yang telah di coblos langsung di bawa ke areal pemilihan yang berada di kantin perusahaan, dari 180 total suara terdapat suara yang tidak sah sebanyak 15.

Dalam penghitungan suara akhir, nama Kiki Hermawan akhirnya mengungguli kandidat lainnya dengan jumlah suara 58, di susul kemudian Rian Afriadi yang meraup suara sebanyak 28, suara Heri Budi pun sama persis di angka 28.menyusul kemudian 21 suara untuk Baehaki sedangkan M. Zein mengikuti dengan raihan 16 suara. Urutan juri kunci di raih Hendri Santoso dengan mendulang 14 suara.

Pemilihan berlangsung lancar dan aman, dengan hasil ini Kiki Hermawan di pastikan memegang amanah untuk periode berikutnya, selamat untuk PUK SP GSL yang telah sukses menyelenggarakan pemilihan ketua umum baru secara demokratis. Semua yang terpilih dapat mengemban amanah dengan baik, mengingat tantangan buruh terutama sektor logistik akan lebih berat di masa mendatang, selamat bertugas dan sukses selalu.(Tim Media ASPEK/TI)

Memuliakan Anak Yatim Piatu Di Bulan Ramadhan Bersama Serikat Pekerja Linfox Logistik Indonesia

Senyum bahagia anak anak yatim saat di adakan acara santunan oleh SP LLi(Dok Tim Media ASPEK)

 

Mereka yang telah kehilangan orang tua sebagai pelindung hidupnya, meniti hari demi hari tanpa belaian ayah tercinta, sudah saatnya buruh pun mengupayakan kegembiraan anak anak yang telah terputus tali kasih dengan orang terdekat yang selama ini menopang kehidupannya. Senyum mereka akan terkembang kembali dan kita pun selayaknya berbagi kebahagiaan bersama mereka.

Meski pun buruh bukanlah sosok yang mempunyai gemerlap dunia dengan segudang kekayaan, buruh bukan seorang yang mempunyai akses rupiah yang berlebih, dari sekedar gaji Upah Minimum namun kepedulian mereka termasuk harus di acungi jempol, memuliakan anak anak yatim telah di lakukan oleh kawan kawan Serikat Pekerja Linfox Logistik Indonesia pada tanggal 3 Juni 2018. Di bulan mulia di mana pahala di ganjar berkali kali lipat, SP Linfox meyelenggarakan aksi yang begitu mulia. Menyantuni anak anak yatim piatu, adapun acara tersebut di laksanakan di Bengkel Perjuangan yang terletak di kawasan industri Jababeka I.

Ketua Umum SP LLI, Bro Arkun saat mengikuti acara santunanDok Tim Media ASPEK)

Kampung Sempu di pilih untuk kegiatan santunan anak yatim mengingat tempat ini jua terdapat bengkel perjuangan. Bocah bocah terlihat bergembira dengan kegiatan yang di selenggarakan secara apik oleh PUK SP LLI. Dalam kegiatan ini hadir jajaran pengurus SP LLI yakni Bro Aris Kuncoro sebagai ketua umum, menurut Aris Kuncoro atau lebih akrab di sapa Bro Arkun ini mengungkapkan bahwa agenda santunan anak yatim merupakan kegiatan rutin dan sudah menjadi tradisi tahunan, bersyukur tahun ini berkat upaya keras panitia akhirnya agenda santunan anak yatim bisa terselnggara di bulan Ramadhan 1439 Hijriyah.

Bro Alfasah dari SP Seagad memberikan materi kultum(dok Tim Media ASPEK)

Semoga apa yang telah di lakukan oleh para punggawa SP LLI dapat memberikan kegembiraan bagi para anak yatim di sekitaran Bengkel Perjuangan. Bulan ramadhan di isi dengan kegiatan positif, semoga dengan adanya kegiatan santunan ini akan memberikan kedamaian bagi mereka yang membutuhkan.(Tim Media ASPEK/TI)

Buka Bersama ASPEK Indonesia Seraya Membincang Revolusi Industri 4.0

Suasana bukber yang hangat dan akrab(Tim Media ASPEK)

 

Bulan Ramadhan namun bukan berarti berhenti dan aktifitas sehari hari, dan waktu yang tepat untuk terus menghasilkan produktifitas meski memasuki bulan puasa, merdekanya Indonesia di raih justru saat memasuki bulan suci ramadhan. Jangan di kasih kendor karena puasa adalah bulan latihan kesabaran dan juga saatnya mendulang banyak pahala. Di saat ramadhan menyapa kerap di selenggarakan acara bukber alias buka bersama.

Keberkahan menanti waktu berbuka seraya mendengarkan tausiah(Tim Media ASPEK)

Tanggal 30 Mei 2018 yang lalu, DPP SP ASPEK INDONESIA menyelenggarakan bukber  yang bertempat di Confest Resto-Condet Food Festival yaqng terletak di Jalana Condet Raya Nomor 33, RT 11 RW 3, Batu Ampar, Kramat Jati-Jakarta Timuer, yang letaknya memang tidak terlalu jauh dari lokasi kantor pusat DPP ASPEK INDONESIA. Acara di hadiri para pengurus DPP dan juga ketua afliasi, ketua DPW dan juga DPC ASPEk dan dewan pakar ASPEK.

Inilah bukber sekaligus membangun komunikasi dan koordinasi sntar bagian dalam struktur yang ada di federasi tercinta ini, acara bukber di isi dengan kegiatan kuliah tujuh menit menjelang waktu berbuka, pembahasan persiapan kongres ASPEK yang di jadwalkan pada bulan Oktober 2018, sholat maghrib berjamaah. Di bahas juga tentang kasus kasus yang terjadi di afliasi afliasi serta pembahasan perihal keuangan. Di acara bukber yang terlihat hangat dan akrab membahas juga isu isu ketenagakerjaaan baik secara nasional maupun global.

Bukber semakin seru dengan paparan dewan pakar ASPEK Indonesia yakni Bro Kun Wardana yang membahas seputar revolusi industri 4.0. Mau tidak mau keadaan ini akan di hadapi oleh serikat pekerja yang bernaung di bawah ASPEK Indonesia. Pemakaian teknologi digital dan uga robotisasi akan memberi dampak langsung kepada pekerja. Perlu persiapan agar revolusi industri 4.0 tidak mematikan mata pencaharian para pekerja.

Semoga anggota afliasi mampu beradaptasi dengan revolusi industri 4.0, sesuatu yang berharga adalah mendapat ilmu baru dan juga pengetahuan baru. Ramadhan selalu memberi kesan yang dlam dan itu termasuk saat di adakannya acara bukber ASPEK INDONESIA.(Tim Media ASPEK/TI)