HUT ASPEK KE 14

Ucapan Selamat dari Serikat Karyawan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta More »

HUT ASPEK KE 14

Acara tumpengan pada saat HUT ASPEK INDONESIA KE 14 More »

HUT ASPEK KE 14

Pemotongan tumpeng HUT ASPEK Indonesia ke 14 More »

HUT ASPEK Indonesia

Rangkaian acara HUT ASPEK Indonesia Ke 14 More »

HUT ASPEK Indonesia Ke 14

Rangkaian acara HUT ASPEK Indonesia Ke 14 More »

 

Lakukan PHK Sepihak, PT KEJAR Mangkir Dari Panggilan Kementerian Ketenagakerjaan RI

24008_104920959544318_7547171_nJakarta, 05/12/2016 – Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja PT Kelola Jasa Artha disinyalir akan terus bertambah. Setelah sebelumnya sejak bulan Februari 2016, PHK sepihak dialami oleh 13 pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja PT Kelola Jasa Artha (SP KEJAR). 13 Pekerja dimaksud hingga saat ini demi hukum hubungan kerjanya belumlah putus. Karena PHK hanya sah manakala telah ada putusan dari Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, demikian disampaikan Ahmad Fauzi, SHI selaku Direktur LBH ASPEK Indonesia, yang juga sebagai Kuasa Hukum pekerja.

Menurut Fauzi, PT. KEJAR seharusnya tetap memberikan upah dan hak-hak pekerja yang biasa diterima sesuai ketentuan yang telah diatur dalam UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kami sudah melaporkan permasalahan ini kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI, namun hingga saat ini, PT KEJAR mangkir dan tidak hadir memenuhi panggilan dari Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Sementara, Firdaus selaku Ketua Umum SP KEJAR membenarkan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan RI telah memanggil Direktur PT KEJAR dan pihak kami selaku Serikat Pekerja mewakili 13 pekerja yang di PHK secara sepihak. Namun, hingga panggilan disampaikan, pihak perusahaan tidak hadir atau mangkir.

Tentu ketidakhadiran management PT KEJAR menunjukkan adanya itikad tidak baik untuk segera menyelesaikan permasalahan anggota SP KEJAR yang upahnya hingga sekarangpun dihentikan sepihak dengan alasan PHK, jelas Firdaus prihatin.

Kami berharap kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk bisa tegas memfasilitasi penyelesaian kasus ini, sebagai antisipasi agar PHK terhadap kawan-kawan tidak berlanjut secara melanggar ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, tambahnya.

PT Kelola Jasa Artha (PT KEJAR) berdiri tahun 2001 adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang cash management service. Layanan PT KEJAR yaitu pengambilan dan pengantaran uang tunai dari Bank Indonesia ke mesin-mesin ATM beberapa Bank sesuai instruksi klien, melakukan sortir uang tunai, layanan warkat kliring perbankan dan lainnya.(tim.media.aspekindonesia).

PULUHAN RIBU BURUH PASTIKAN IKUT DEMO 2 DESEMBER

11146335_432721266909386_1607794731788926454_n

Jakarta, 1/12/16 – Siaran Pers Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Buruh memastikan untuk tetap melakukan demo pada 2 Desember, bersamaan dengan aksi “Bela Islam III” yang dilakukan GNPF MUI. Meskipun dilakukan pada hari yang sama, namun demo yang dilakukan buruh berbeda. Titik kumpul buruh di Balaikota, tidak di dalam Monas. Demikian disampaikan Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Kamis (1/12/2016).

“Dari tempat pemberangkatan, buruh akan turun di Tugu Tani sekitar pukul 10.00 wib. Dari Tugu Tani kemudian berjalan ke titik kumpul di Balaikota,” ujar Iqbal.

Menurut Iqbal, massa buruh yang akan ikut demo 2 Desember berjumlah 50 ribu. Mereka berasal dari Jabodetabek, Karawang, Serang, dan Purwakarta.

Sebagai bentuk perhomatan terhadap aksi “Bela Islam III” yang dilakukan di dalam Monas, buruh akan melakukan orasi setelah sholat Jum’at. Dalam orasi ini, buruh akan menyampaikan tuntutannya, yakni Cabut PP 78/2015 dan naikkan upah minimum tahun 2017 sebesar 15 – 20%, serta penjarakan Ahok.

Alasan agar Ahok di penjara, buruh menilai Ahok diduga melakukan berbagai pelanggaran, yakni dugaan korupsi, melenggar HAM karena malakukan penggusuran terhadap rakyat kecil, merusak lingkungan melalui proyek reklamasi, kebijakan upah murah, dan melakukan penistaan agama.

Secara bersamaan, aksi serupa dilakukan di 15 Provinsi, yang dipusatkan di kantor Gubernur/Bupati/Walikota masing-masing. Diantara provinsi yang akan melakukan aksi adalah Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, dsb.

“Hingga hari ini sudah mengkonfirmasi 15 provinsi akan melakukan aksi, dari rencana semula 20 provinsi,” pungkas Iqbal.(KSPIMediaCenter)

BURUH DIMINTA KAPOLRI TAK AKSI 2 DESEMBER, KSPI TEGASKAN TAK AKAN GANTI HARI

s2600014

Jakarta, 29/11/2016 – Siaran Pers!!! Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Sebagaimana diketahui, GNPF MUI kembali melanjutkan aksi unjuk rasa terkait proses hukum Gubernur nonaktif DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada 2 Desember. Aksi ini akan digelar di pelataran Monas.

Terkait dengan hal tersebut, Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian berharap agar aksi unjuk rasa selain Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) tidak digelar pada 2 Desember 2016. Misalnya, kata Kapolri, rencana aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok buruh pada hari yang sama.

“Kita harapkan aksi-aksi di luar itu ditunda setelah hari lain. Jangan sampai menganggu kesucian acara ini karena ini memang ibadah. Hal itu disampaikan Kapolri seusai bertemu dengan pihak GNPF MUI di Kantor MUI, Jakarta, Senin (28/11/2016).

“Termasuk ada rencana kegiatan aksi buruh, misalnya. Jangan sampai nanti di sini sedang berzikir, di sebelahnya teriak-teriak. Akan ganggu kesucian ibadah,” tambah Kapolri.

Namun demikian, himbauan Kapolri tidak menggoyahkan sikap Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) untuk tetap melakukan Mogok Nasional pada 2 Desember 2016. Menurut Presiden KSPI, Said Iqbal, Mogok Nasional akan dilaksanakan dalam bentuk unjuk rasa di 20 Provinsi dan 250 Kabupaten/Kota.

“Buruh tetap akan melakukan unjuk rasa nasional pada tanggal 2 Desember. Dari awal kami tegaskan, aksi kami terpisah dengan GNPF MUI. Namun demikian, tidak kami pungkiri, bahwa ada irisan isu yang sama, yakni terkait dengan tuntutan penjarakan Ahok,” tegas Iqbal.

Lebih lanjut Iqbal menjelaskan, selain persoalan Ahok, persoalan utama aksi buruh adalah menyuarakan agar PP 78/2015 di cabut. Sebagaimana diketahui, saat ini KSPI sedang melakukan Judicial Review terhadap PP 78/2015 di Mahkamah Agung.

Menurut Iqbal, kurang lebih dari 200 ribu buruh di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Karawang akan berunjuk rasa di depan Istana dengan titik kumpul di depan Balaikota DKI Jakarta.

Berbeda dengan GNPF MUI yang akan melakukan aksi hanya sampai usai shalat Jum’at, buruh menegaskan akan melakukan aksi hingga sore hari. “Kami akan aksi hingga sore hari,” pungkas Iqbal.

KSPI juga berharap kepada seluruh rakyat Indonesia agar jangan sampai aksi 2 Desember mempertajam antagonisme horizontal. Sebab, problem utama dalam aksi 2 Desember adalah masalah penegakan hukum dan pemiskinan struktural yang dilakukan oleh pemerintah terhadap buruh serta elemen rakyat Indonesia lainnya.(KSPIMediaCenter)

1 Tahun Dikriminalisasi, 26 Aktivis Hari Ini Diputus Bebas dan Tidak Terbukti Melawan Aparat

whatsapp-image-2016-11-22-at-16-05-35Jakarta, 22/11/2016 – Mirah Sumirat, SE, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mengapresiasi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari ini Selasa 22 November 2016, yang MEMBEBASKAN 2 Pengabdi Bantuan Hukum LBH Jakarta, 1 mahasiswa dan 23 buruh yang melakukan aksi unjuk rasa pada 30 Oktober 2015 dengan tuntutan pembatalan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Majelis Hakim membebaskan 26 aktivis dimaksud dari semua dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Putusan Majelis Hakim ini sesungguhnya menjadi simbol tegaknya keadilan dan kemenangan dari sikap kritis rakyat yang menuntut keadilan.

aksi-gbj1-jpg

Mirah Sumirat menyatakan bahwa sejak awal, sangat kental terlihat ada upaya untuk mengkriminalisasi aktivis buruh yang sedang menuntut penegakan hukum ketenagakerjaan. Kepolisian terkesan memaksakan proses hukum terhadap 26 aktivis tersebut, dengan dalih melawan perintah aparat dan tidak mau membubarkan diri saat unjuk rasa berlangsung.

Mirah Sumirat juga menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya karena Majelis Hakim telah memutuskan perkara ini dengan terlebih dahulu menggali landasan filosofis dan sosiologis yang hidup di masyarakat, tidak hanya landasan yuridis. Upaya-upaya buruh dalam menyampaikan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi UU, Konstitusi dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Cara-cara damai yang dipakai buruh merupakan bagian dari dinamika dan respon cepat dalam upaya perubahan terhadap sebuah peraturan yang dinilai tidak adil.

Mirah Sumirat menegaskan agar semua pihak yang berseberangan dengan niat baik perjuangan buruh, agar mencermati dengan baik pendapat Majelis Hakim dalam Putusan, yang antara lain menegaskan:

  1. Buruh telah melakukan aksi dengan telah memenuhi syarat sesuai UU, Aksi dilakukan dengan damai, tidak merusak dan dalam rangka mengupayakan sebuah keadilan dalam kebijakan
  2. Aparat Kepolisian justru melakukan pendekatan secara represif, dengan membubarkan secara tidak layak, merusak mobil/property buruh, merampas dan menghilangkan barang barang, bahkan melakukan kekerasan kepada Pengabdi Bantuan Hukum (PBH) LBH Jakarta, mahasiswa dan buruh
  3. Bahwa peserta aksi buruh sebenarnya sudah mentaati himbauan Kapolres, dan mobil komando pun sudah bergerak mundur meninggalkan lokasi, namun bergerak lambat karena terhalang peserta aksi yang kacau karena gas air mata. Justru aparat Kepolisian yang kemudian membuat kekacauan dan melakukan tindakan berlebihan. Aparat yang menggunakan kaos tertulis Turn Back Crime memburu dan menangkap peserta aksi yang ada di dekat dan di dalam mobil komando. Kepolisian harusnya mengacu kepada UU No. 9 Tahun 1998. Dalam hal ini Kepolisian telah melakukan pelanggaran HAM.
  4. Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi unsur-unsur terutama dengan sengaja melawan aparat, tidak ada pelanggaran hukum pada peristiwa tersebut.
  5. Hakim juga memutuskan untuk merehabiitasi nama baik, harkat, dan martabat 2 PBH LBH Jakarta, 1 Mahasiswa, dan 23 Buruh tersebut.

screenshot_11

Muhamad Rusdi, Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Dewan Pakar ASPEK Indonesia, yang menjadi salah satu dari 26 aktivis yang dikriminalisasi, mengucapkan terima kasih atas dukungan buruh dari seluruh Indonesia. Kemenangan kecil ini adalah kemenangan kaum buruh Indonesia untuk menyambut kemenangan selanjutnya. Ini menjadi motivasi untuk berjuang lagi menata ulang Negara wujudkan Indonesia baru yang adil, berdaulat dan sejahtera. Semoga kemenangan ini menjadi langkah awal untuk menuju kemenangan yang lebih besar, pungkas Rusdi.(tim.media.aspekindonesia).

SURAT TERBUKA JAMKES WATCH BOGOR -DEPOK DITUNJUKAN

Kepada

YTH

1.Bupati Kab Bogor.

2.Kepala Dinas Kesehatan ,Kab Bogor.

3.Kepala BPJS Kesehatan Kab,Bogor

4.Kepala Rumah Sakit SeKab Bogor

 

Salam Rindu dengan perbaikan pelayanan kesehatan dan semoga Bapak/Ibu Selalu diberikan Kesehatan Oleh Allah SWT. Amiin

Mobil ambulan sangat diperlukan ketika pasien benar benar dalam kondisi kritis, tentu saja layanan ini untuk Peserta JKN-BPJS Kesehatan yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan fasilitas pelayanan ambulan. Dalam hal ini kita berpedoman pada

Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 Pasal 20 yaitu tentang Manfaat non medis meliputi Manfaat akomodasi dan mobil ambulans. Ambulans hanya diberikan untuk pasien rujukan dari Fasilitas Kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.

Selain peraturan presiden diatas juga berpedeoman pada  Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2013 Pasal 29

yaitu tentang  Pelayanan Ambulan merupakan pelayanan transportasi pasien rujukan dengan kondisi tertentu antar Fasilitas Kesehatan disertai dengan upaya atau kegiatan menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien.

Pelayanan Ambulan hanya dijamin bila rujukan dilakukan pada Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS atau pada kasus gawat darurat dari Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dengan tujuan penyelamatan nyawa pasien.

Dan Juga Peraturan Menteri Kesehatan No.28 Tahun 2014

C . Manfaat Jaminan Kesehatan .

Manfaat jaminan kesehatan terbagi 2 Manfaat Medis dan Manfaat Non-Medis. Manfaat Non-Medis meliputi akomodasi dan Ambulance.

  1. Pelayanan ambulan diberikan kepada peserta BPJS dalam kondisi tertentu berdasarkan rekomendasi medis dari dokter yang merawat
  2. Diberikan pada transportasi darat dan air bagi pasien dengan kondisi tertentu antar fasilitas kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
  3. Yang dimaksud dengan kondisi tertentu pada poin “2” di atas adalah :

a.Kondisi pasien sesuai indikasi medis berdasarkan rekomendasi medis dari dokter yang merawat.

b.Kondisi kelas perawatan sesuai hak peserta penuh dan pasien sudah dirawat paling sedikit selama 3 hari di kelas satu tingkat di atas haknya.

c.Pasien rujuk balik rawat inap yang masih memerlukan pelayanan rawat inap di faskes tujuan. Contoh : Pasien kanker rawat inap dengan terapi paliatif di RS tipe A dirujuk balik ke RS tipe di bawahnya untuk mendapatkan rawat inap paliatif (bukan rawat jalan).

  1. Pelayanan ambulan hanya diberikan untuk rujukan antar Faskes :

» Antar faskes tingkat pertama.

» Dari faskes tingkat pertama ke faskes rujukan.

» Antar faskes rujukan sekunder.

» Dari faskes sekunder ke faskes tersier.

» Antar faskes tersier.

» Dan rujukan balik ke faskes dengan tipe di bawahnya.

  1. Faskes perujuk adalah:

Faskes tingkat pertama atau Faskes rujukan tingkat lanjutan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.Faskes tingkat pertama atau Faskes rujukan tingkat lanjutan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan khusus untuk kasus gawat darurat yang keadaan gawat daruratnya telah teratasi dan pasien dalam kondisi dapat dipindahkan.

  1. Faskes Penerima Rujukan adalah Faskes tingkat pertama atau faskes tingkat lanjutan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

 

Lalu Bagaimana peyelenggaraan dan penatalaksanaan layanan mobil ambulance untuk pasien JKN-Bpjs Kesehatan?

Karena Pentingnya menyediakan mobil ambulance hendaknya setiap faskes yang bekerja sama dengan Bpjs kesehatan maupun yang tidak kerjasama dengan Bpjs menyediakan-nya, baik milik pribadi maupun kerjasama dengan yayasan terdekat, hal ini untuk mengantisipasi jika pasien mangalami hal yang kritis gawat darurat sedangkan klinik atau fasilitas kesehatan tidak memiliki alat kesehatan yang lengkap.

diatas saya sudah coba sampaikan bagaimana  layanan mobil Ambulance untuk pasien bpjskesehatan, lalu sekarang bagaimana penyelenggaraan dan tatalaksna-nya? Menurut hemat saya

Dalam hal Penyelenggara Pelayanan Ambulan, BPJS Kesehatan melakukan kerjasama dengan fasilitas kesehatan dalam penyediaan ambulan baik fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan.

  1. Fasilitas Kesehatan dapat menggunakan ambulan milik sendiri atau membuat jejaring dengan pihak ketiga penyelenggara pelayanan ambulan.

Pihak ketiga, antara lain :

» Pemda atau Dinas Kesehatan Propinsi yangmempunyai ambulan.

» Ambulan 118.

» Yayasan penyedia layanan ambulan.

  1. Kerjasama dengan pemberi pelayanan ambulan dilakukan melalui perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan Kantor Cabang dengan fasilitas kesehatan, bukan antara BPJS Kesehatan Kantor Cabang dengan pihak ketiga penyelenggara ambulan.

Penatalaksanan Pelayanan Ambulan

1) Pelayanan Ambulan hanya dijamin bila rujukan dilakukan pada faskes yang bekerjasama dengan BPJS kecuali untuk Faskes yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yang mengevakuasi kasus gawat darurat yang sudah teratasi keadaan kegawatdaruratannya dan pasien dalam kondisi dapat dipindahkan.

2) Pelayanan Ambulan yang tidak dijamin adalah

pelayanan yang tidak sesuai ketentuan di atas,

termasuk:

» Jemput pasien selain dari Faskes (rumah, jalan, lokasi lain)

» Mengantar pasien ke selain FaskesRujukan parsial (antar jemput pasien atau spesimen dalam rangka mendapatkan pemeriksaan penunjang atau tindakan, yang merupakan rangkaian perawatan pasien di salah satu Faskes).

» Ambulan/mobil jenazah.

» Pasien rujuk balik rawat jalan.

3) Sesuai PMK 52 Tahun 2016 Pasal 6 ayat 2 dijelaskan Penggantian biaya pelayanan ambulan sesuai dengan standar biaya ambulan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

4) Dalam hal belum terdapat tarif dasar ambulans yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka tarif mengacu kepada tarif yang berlaku di Kabupaten/Kota yang kondisi geografisnya relatif sama dalam satu wilayah Provinsi.

  1. Untuk dikab Bogor sendiri Perda yang mengatur Tarif layanan Ambulance adalah Perda No 16 Tahun 2010 dipasal 17 (Cek Perda No 16 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan) dan sampai saat ini masih belum ada Revisi terkait Tarif Ambulance yang dirsa sudah sangat tidak sesuai.

Peran Pengawasan ada pada Dinas Kesehatan baik Kab/Kota dan Provinsi sebagaimana dalam :

PMK nomor 001 tahun 2012  Pasal 20 ayat1,2,4,5 dan 6

Ayat 1 berbunyi“ Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dan organisasi profesi bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan rujukan pada pelayanan kesehatan tingkat pertama.

Ayat 2 berbunyi“ Kepala dinas kesehatan provinsi dan organisasi profesi bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan rujukan pada pelayanan kesehatan tingkat kedua.

Ayat 4 berbunyi“ Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Menteri, kepala dinas kesehatan provinsi dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota mengikutsertakan asosiasi perumahsakitan dan organisasi profesi kesehatan.

Ayat 5 berbunyi“ Dalam rangka melakukan pengawasan, Menteri, kepala dinas kesehatan provinsi dan kepala dinas kabupaten/kota dapat mengambil tindakan administratif sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Ayat 6 berbunyi“ Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pencabutan izin praktik tenaga kesehatan dan/atau izin fasilitas pelayanan kesehatan.

Kendala dan Maslah saat ini:

  1. Di Kab Bogor dari 27 Rumah Sakit belum ada yang memiliki Ambulance +Ventilator.
  1. Sistem Rujukan Belum Berjalan Sesuai Harapan Bersama.
  2. Tarif Ambulance pada Perda No 16 Tahun 2010 Jauh dari kata sesuai.
  1. Peserta JKN – BPJS masih kebingungan ketika harus dirujuk dengan Ambulance + Ventator akibat biaya yang harus ditanggung sendiri.

 

Saran dan Masukan

  1. Rumah Sakit diharapkan dapat lakukan kerja sama dengan Pihak ke 3 dalam hal Penyelenggaraan Ambulance.
  1. Pemda dan Dinas Kesehatan harus punya Ambulance ICU dan Jalankan SPGDT.
  1. Revisi dan Perbaiki Tarif Ambulance pada Perda No 16 Tahun 2010.
  1. Jangan sampai ada lagi peserta JKN-BPJS dibebankan biaya Ambulance saat harus dilakukan rujukan berdasarkan Indikasi Medis.

 

Mari Perbaiki JKN

Mari Kawal JKN

Sehat Hak Rakyat

 

Bogor 19 November 2016

 

Heri Irawan

(DPD Jamkes Watch Bogor-Depok)

 

Tolak Mutasi, Pekerja kalahkan PT. Ramayana Lestari Sentosa di Pengadilan Hubungan Indsutrial Bandung

Foto : Salsabillah Putri

Bandung, 16/11/16 – Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (LBH ASPEK Indonesia) selaku kuasa hukum dari 31 orang pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Ramayana Lestari Sentosa (SPRALS), menyambut baik Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung, yang memenangkan pekerja.

Apresiasi disampaikan Ahmad Fauzi, SH, selaku Direktur LBH ASPEK Indonesia, sesaat setelah Majelis Hakim membacakan Putusannya (Rabu,16/11).

 

PT Ramayana Lestari Sentosa, sebuah perusahaan retail yang terkenal dengan brand “Ramayana Departemen Store” telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak kepada 31 pekerja dengan alasan karena pekerja menolak mutasi. Proses musyawarah bipartit sesungguhnya telah diupayakan oleh pihak pekerja, namun manajemen PT Ramayana Lestari Sentosa tetap melakukan PHK sepihak, hingga akhirnya perselisihan masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial di Bandung.

 

Putusan Majelis Hakim yang memenangkan pekerja diperoleh melalui gugatan balik (Rekonvensi) yang diajukan pekerja atas PT. Ramayana Lestari Sentosa.

Gugatan PHK PT Ramayana Lestari Sentosa dinyatakan ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Alasan PHK karena menolak mutasi sebagaimana yang diajukan PT Ramayana Lestari Sentosa melalui gugatannya, dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim. Sehingga hubungan kerja antara pekerja, selaku Penggugat Rekonvensi, dengan PT Ramayana Lestari Sentosa, selaku Tergugat Rekonvensi, tidak putus karena menolak mutasi.

 

Sebaliknya, gugatan balik (Rekonvensi) yang diajukan pekerja dikabulkan untuk sebagian oleh Majelis Hakim. Gugatan Rekonvensi terkait dengan Dwangsom (denda) jika Putusan tidak dilaksanakan juga dikabulkan oleh Majelis Hakim, yaitu sebesar Rp.139.000 per orang, perhari, apabila Penggugat Rekonvensi (PT Ramayana Lestari Sentosa) lalai melaksanakan Putusan. Dwangsom mulai berlaku sejak Putusan dibacakan oleh Majelis Hakim.

 

Ahmad Fauzi mengucapkan selamat kepada 31 pekerja yang telah memenangkan perkara ini. “Ini kemenangan untuk keadilan, ini kemenangan untuk kebenaran dan ini kemenangan untuk hatinurani. Kemenangan ini harus menjadi motivasi khususnya buat pekerja PT Ramayana Lestari Sentosa di seluruh Indonesia, untuk tidak takut lagi berserikat”, ungkap Fauzi.

 

Fauzi juga memberikan pesan semangat agar pekerja tidak lagi diam ketika ditindas, untuk bersama-sama meneguhkan solidaritas dan untuk tidak menyerah pada tindakan semena-mena yang mungkin dilakukan oleh manajemen perusahaan. Kepada pekerja di PT Ramayana Lestari Sentosa yang belum berserikat, Fauzi juga menyarankan untuk segera mendaftarkan diri dan bergabung menjadi anggota Serikat Pekerja Ramayana Lestari Sentosa (SP RALS). Seluruh pekerja harus bersatu dan bersama-sama dalam memperjuangkan hak normatifnya, tegas Fauzi. Keadilan harus diperjuangkan, bukan di diamkan. Keadilan harus direbut bukan diam menjadi pengecut. Ataukah anda (pekerja) akan ikut menjadi bagian dari ketidakadilan itu sendiri?, pungkas Fauzi.

 

Supri, Ketua Serikat Pekerja Ramayana Lestari Sentosa (SPRALS) Depok, Jawa Barat, yang juga menjadi salah satu dari 31 pekerja dimaksud, menyambut gembira Putusan Majelis Hakim tersebut. Supri menegaskan bahwa ia dan kawan-kawan, dalam menyikapi kemenangan ini, akan tetap berkomitmen bekerja dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang selama ini sudah mereka lakukan. Supri juga berharap agar hubungan industrial di PT Ramayana Lestari Sentosa dapat menjadi lebih baik, didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.(tim.media.aspekindonesia)

Tuntut Jokowi Tegakkan Keadilan, Buruh Mendukung Aksi 4 November

whatsapp-image-2016-11-04-at-04-33-15Jakarta, 4/11/16 – Salah besar apabila ada yang menilai aksi 4 November adalah aksi FPI. Sebab, sejatinya bukan hanya FPI. Aksi ini akan dihadiri ratusan ribu orang, dari berbagai elemen. Buruh satu diantara berbagai elemen yang akan hadir. Mereka menamakan dirinya Gerakan Pekerja Indonesia (GPI). Dalam aksi ini, GPI mengambil titik kumpul di Bundaran Patung Kuda jam 10.30 wib.

Keterlibatan kaum buruh dalam aksi 4 November semakin menegaskan, bahwa aksi ini merupakan aksi lintas element. Oleh karenanya, tidak bisa dikerdilkan sebagai aksi yang dilakukan satu element saja.

Setiap aksi pasti akan mendatangkan reaksi. Pro dan kontra wajar saja terjadi. Termasuk ketika ada yang mempertanyakan, ngapain buruh ikut-ikutan dalam aksi 4 November?

Bagi gerakan buruh, aksi adalah makanan sehari-hari. Ibarat kata, apapun masalahnya, bagi buruh aksi adalah jawabannya.

Terkait Ahok, tak terhitung berapa kali aksi yang sudah dilakukan oleh kaum buruh. Jauh sebelum ini, buruh mendemo Ahok karena dugaan sejumlah korupsi yang dilakukannya. Tidak hanya di Balaikota, aksi buruh juga dilakukan hingga ke kantor KPK. Bukan hanya sekali dua kali aksi seperti ini dilakukan. Catat baik-baik, ini bukan aksi terkait ras atau agama.

Buruh juga kembali bergerak ketika Ahok melakukan penggusuran dan mendukung reklamasi. Bahkan sekali waktu melakukan seminar untuk menyoroti kebijakan reklamasi yang memporak-porandakan kehidupan nelayan itu. Sebagai bentuk solidaritas, dalam peringatan HUT Kemerdekaan RI tahun ini, buruh menyelenggarakannya di Pasar Ikan. Di atas reruntuhan rumah warga yang digusur. Sekali lagi, ini bukan aksi terkait ras dan agama.

Tuntutan terhadap upah layak, jangan ditanya. Tak terbilang aksi buruh yang dilakukan. Itulah yang kemudian beberapa hari lalu BURUH memberi gelar kepada Ahok sebagai: Bapak Upah Murah dan Bapak Tukang Gusur Rakyat Kecil.

GPI setuju satu hal, bahwa buruh adalah bahasa universal. Buruh, lebih tepatnya serikat buruh, tidak bisa disekat berdasarkan suku, adat, ras, maupun agama. Ketika kita berjuang upah layak, kita tidak akan bertanya terlebih dahulu darimana asal suku dan apa agamanya. Dalam kesatuan itu buruh bergerak. Menuntut dan menuntut. Memenuhi tugas sejarah sebagai pembebas kaum yang tertindas.

Tentu kita sepakat, tidak seorang pun boleh menistakan agama apa pun. Bahkan jika dia memiliki kedudukan terhormat, sebagai Gubernur, misalnya. Sudahlah menggusur, memberikan upah murah, menistakan agama lagi. GPI bisa mengerti kemarahan ini. Sekali lagi, buruh tidak membedakan SARA – dan karena itu buruh marah ketika ada yang mengangkanginya. Satu hal, yang kemudian buruh menyematkan satu lagi gelar kepada Ahok: Bapak Penista Agama.

Masalahnya adalah, bahwa Ahok seperti tidak tersentuh hukum sama sekali. Dalam kasus dugaan korupsi, meskipun BPK sudah mengatakan ada kerugian, tetapi Ahok bisa melenggang dengan aman. Hal yang sama kemudian terjadi dalam kasus penistaan agama. Meskipun sudah banyak pihak yang melaporkan, tetapi proses hukum terkesan berjalan lambat. Dalam hal ini, banyak yang menduga Ahok mendapat perlindungan dari Istana.

Dalam keterangan resminya, GPI menyatakan aksi itu untuk meminta Presiden Joko Widodo bertindak tegas, tidak tebang pilih dan tidak melakukan pembelaan terhadap pelaku penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama. GPI menuntut proses hukum yang adil dan transparan terhadap penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur DKI itu.

Itu artinya, kita harus memaknai gerakan 4 November merupakan aksi untuk menegakkan keadilan.

Jika buruh menolak tax amnesty karena merasa prinsip equality before the law tercederai, hal yang sama juga mengusik kaum buruh dalam kasus penistaan agama ini. Ahok memang belum terbukti melakukan penistaan agama, tetapi karena ada yang melaporkan adanya dugaan itu, harusnya dia segera diadili.

Kasus begini, jika dilakukan oleh orang kecil akan berjalan cepat. Tetapi giliran Ahok, mengapa terkesan lambat dan bahkan jalan di tempat?

Ada yang mengatakan, harusnya kasus ini diserahkan saja kepada pihak kepolisian, toh (katanya) prosesnya masih berjalan. Tetapi publik terlanjur kecewa. Seperti halnya dugaan korupsi yang menguap begitu saja, jika tidak ada gerakan rakyat untuk mengawal kasus penistaan ini, kita khawatir hal yang sama akan terjadi.

Demi rasa keadilan yang terusik, buruh akan turun aksi. (*)

Presdium Gerakan Pekerja Indonesia ( GPI): Muhamad Rusdi, Mirah Sumirat, Riden Hatam Azis, Herry Hermawan, Winarso, Yulianto, Ahmad Jazuli, Roro Dwi Handyani, Ashary, Iswan Abdullah,Sabda Pranawa Djati, Didi Suprijadi, Idris Idham.(KSPIMediaCenter)

BURUH SIAP TURUN PADA AKSI 4 NOV 2016

ppJakarta, 2/11/16 – Gerakan Pekerja Indonesia (GPI) sebagai wadah para pekerja Indonesia yang terdiri dari para aktivis serikat buruh lintas organisasi buruh menyatakan siap turun untuk mengikuti aksi unjuk rasa di istana negara pada Jumat (4/11) untuk menuntut Presiden Jokowi bertindak tegas, tidak tebang pilih dan tidak melakukan pembelaan terhadap pelaku penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Basuki Tjahya Purnama.
GPI juga menuntut proses hukum yang adil dan transparan terhadap penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

“Apa yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat tugas dinas di Kepulauan Seribu itu adalah suatu hal yang melewati batas. Tidak seharusnya, dan bukan kapasitasnya, dia menyebut ayat-ayat yang disucikan umat Islam digunakan untuk membohongi,” kata Juru Bicara GPI Abdul Gofur dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (2/11).

whatsapp-image-2016-11-02-at-22-38-13

Abdul Gofur menilai apa yang dikatakan Basuki Tjahaja Purnama di Kepulauan Seribu itu juga tidak tepat dikatakan dalam sebuah tugas dinas sebagai gubernur. Belum memasuki masa kampanye dan cuti sebagai gubernur, Basuki Tjahaja Purnama sudah mengeluarkan pernyataan yang bernuansa kampanye.
“Apalagi, pernyataan tersebut menyebut-nyebut ayat yang disucikan oleh umat yang berbeda keyakinan dengannya,” ujarnya.
Menurut Abdul Gofur, selama ini Basuki Tjahaja Purnama selalu berusaha menempatkan diri sebagai sasaran sentimen bernuansa suku, agama, rasa dan antargolongan (SARA).
Namun, apa yang Basuki Tjahaja Purnama katakan di Kepulauan Seribu justru sejatinya adalah pernyataan bernuansa SARA. Abdul Gofur menduga pernyataan tersebut sengaja diucapkan untuk memprovokasi umat Islam.
“Alhamdulillah. Umat Islam tidak terprovokasi dan melakukan tindakan anarkis. Aksi unjuk rasa yang dilakukan sebelumnya pun berjalan tertib dan aman. Tidak ada anarkisme yang dilakukan umat Islam menanggapi provokasi Basuki Tjahaja Purnama,” tuturnya.
Terkait dengan permintaan maaf yang sudah dilakukan, Abdul Gofur mengatakan umat Islam tidak pada kapasitas bisa memberikan maaf, karena yang telah dihina dan dinistakan Basuki Tjahaja Purnama adalah Allah dan Al Quran.
“Sebagai manusia, kita bisa memberi maaf, namun agar tidak terulang kembali peninstaan agama dikemudian hari, umat Islam menuntut hukum dunia ditegakkan. Indonesia adalah negara hukum dan jelas di negara ini ada hukuman bagi para penghina dan penista agama,” katanya.
Terkait dengan aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11), Abdul Gofur mengajak seluruh elemen umat Islam yang berunjuk rasa untuk melaksanakan hak demokrasi yang dilindungi undang-undang itu secara tertib dan aman.
“Jangan sampai ada bentrokan dengan masyarakat apalagi aparat kepolisian, yang sebagian besar juga merupakan saudara seiman dan seagama,” pungkasnya. (tim.media.aspekindonesia)

Juru Bicara GPI : Abdul Gofur (0852-8081-6699)

BURUH BERIKAN 3 AWARD UNTUK AHOK

whatsapp-image-2016-10-19-at-07-45-37Jakarta, 1/11/16 – Ribuan buruh akan kembali melakukan unjuk rasa di Balaikota DKI Jakarta (jam 10.00 – 11.30) dan Mahkamah Agung (jam 12.00 – 14.00). Masih seperti aksi-aksi sebelumnya, buruh menolak UMP DKI Jakarta tahun 2017 menjadi Rp 3,3 Juta sebagaimana yang ditanda tangani Gubernur Ahok di hari terakhir sebelum cuti, serta mendesak Mahkamah Agung untuk mengabulkan gugatan buruh dengan membatalkan PP 78/2015.

Terkait keputusan itu, Presiden KSPI Said Iqbal menilai, Ahok adalah pembohong. Karena sebelumnya mengatakan melalui media bahwa yang akan memutuskan UMP 2017 adalah Plt Gubernur, tetapi kemudian justru menandatanganinya sendiri. Iqbal berpandangan, ini adalah bukti bahwa Ahok lebih berpihak pada pemodal dan anti wong cilik. Sebagaimana yang tercermin dari sikap Ahok yang mendukung reklamasi dan penggusuran.

Dengan UMP DKI Jakarta sebesar Rp 3,35 juta pada 2017, kehidupan buruh akan semakin terhimpit. Biaya sebulan untuk makan Rp 1,35 juta (makan sehari Rp 15 ribu x 3 x 30 hari), transportasi Rp 750 ribu, sewa rumah Rp 800 ribu jadi total Rp 2,9 juta/bulan, sehingga sisa gaji Rp 400 ribuan untuk biaya membeli baju, sepatu, pulsa, alat mandi, dsb.

Screenshot_2

“Apa cukup hidup di Jakarta? Belum lagi buat biaya makan istri dan anak serta biaya sekolah dan jajan anak?” Kata Iqbal.

Kemudian dia membandingkan dengan UMK Karawang sebesar Rp 3,3 juta dan Bekasi sebesar Rp 3,2 juta, itu pun di tahun 2016. Tetapi di tahun 2017 UMP DKI Jakarta sebagai ibukota dan barometer ekonomi RI hanya sebesar Rp 3,3 juta. Apalagi jika dibandingkan upah minimum tahun 2016 di Manila Rp 4,2 juta, Kualalumpur 3,7 juta, dan Bangkok Rp 3,9 juta, maka upah minimum di DKI Jakarta semakin jauh tertinggal.

Oleh karena itu, menurut Iqbal, buruh menyematkan tiga award untuk Ahok yaitu, “Bapak Upah Murah”; “Bapak Tukang Gusur Rakyat Kecil”; dan “Bapak Penista Agama.”

Said Iqbal menegaskan, KSPI bersama serikat buruh lainnya, organisasi mahasiswa serta gerakan sosial dan keagamaan yang anti Ahok akan mengorganisir aksi besar-besaran dan pemogokan nasional maupun mogok daerah baik secara bersama-sama dengan organisasi lain maupun KSPI sendiri untuk melawan upah murah dan PP No 78 Tahun 2015.

maxresdefault

Terpisah, Presiden Asosiasi Pekerja (ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat yang juga Presidium Gerakan Buruh Jakarta ( GBJ) mengatakan, pemerin¬tahan Jokowi-JK telah menga¬jarkan kepada rakyat bagaimana caranya melakukan kesewenang-wenangan dalam berkuasa.

“Mengabaikan undang-undang yang masih berlaku, mengeluarkan PP 78/2015 yang nyata-nyata bertentangan den¬gan UU no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ter¬masuk menggunakan kekua¬saan birokrasi di tingkat pusat untuk menekan seluruh gu¬bernur dan bupati/walikota se¬luruh Indonesia untuk bersa¬ma-sama mengabaikan UU Ketenagakerjaan jelas-jelas merupakan tindakan pemerin¬tah yang arogan,” tegasnya.

Dia menerangkan, berdasar¬kan UU Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 88 ayat (4) me¬nyatakan bahwa ‘pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhati¬kan produktivitas dan pertumbu¬han ekonomi’.

“Kedudukan UU Ketenagakerjaan adalah lebih tinggi dan lebih kuat dibanding dengan PP 78/2015,” katanya.

Mirah juga menyebutkan, PP 78/2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Jokowi telah menghilangkan mekanisme penetapan UMP berdasarkan hasil survei KHL sebagaimana yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Jika pemerintah pusat dan daerah tetap memutuskan UMP 2017 berdasarkan PP 78/2015, maka sesungguhnya pemerintah se¬dang melakukan pembangkan¬gan konstitusional.

Oleh karena itu, menurut Mirah, Gerakan Buruh Jakarta tidak akan membahas Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) sebelum pemerintah merevisi UMP 3.3 juta menjadi 3.8 juta.

Dan bila pada hari ini UMP DKI tidak direvisi, maka KSPI dan juga Elemen GBJ akan menyiapkan Mogok Daerah pada 10 November 2016. Dipastikan para pekerja di kawasan Industri pulogadung, cakung, sunter , Ancol,Marunda dan kawasan lainnya akan mematikan mesin dan keluar dari pabrik pabrik.(KSPI.Media.Center)

BURUH SIAP MOGOK NASIONAL MELAWAN PEMERINTAH KARENA MELANGGAR UU & TETAPKAN UMP TANPA SURVEI KHL

img-20161028-wa0009Jakarta, 28/10/2016 – Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) mengecam keras sikap arogansi yang ditunjukkan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri yang secara sepihak memutuskan untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2017 berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan sebesar 8,25%. Menurut Menaker angka dihitung berdasarkan inflasi nasional yang dihitung dari September tahun lalu ke September tahun berjalan atau year on year (yoy). Pernyataan Menteri Ketenagakerjaan bahwa “PP 78 Tahun 2015 adalah kebijakan terbaik sebagai start ke depan memperbaiki persoalan pengupahan” adalah sebuah kebohongan besar. Demikian disampaikan oleh Mirah Sumirat, SE, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), dan juga salah satu Presidium GBJ, dalam keterangan pers tertulis yang disampaikan saat digelar konferensi pers di Kantor Berita ANTARA Jakarta (28/10/2016).

Pemerintahan Jokowi JK telah mengajarkan kepada rakyat bagaimana caranya melakukan kesewenang-wenangan dalam berkuasa, dengan mengabaikan undang-undang yang masih berlaku, mengeluarkan PP 78/2015 yang nyata-nyata bertentangan dengan UU 13/2003, termasuk menggunakan kekuasaan birokrasi di tingkat Pusat untuk menekan seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk bersama-sama mengabaikan UU 13/2003. Ini jelas-jelas tindakan Pemerintah yang arogan, tegas Mirah.

Berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 88 ayat (4) menyatakan bahwa “Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi”.

Kedudukan UU 13/2003 adalah lebih tinggi dan lebih kuat dibanding dengan PP 78/2015.

Dalam UU No.12 Tahun 2011 pasal 7 ayat 1 disebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dan kekuatan hukumnya ditegaskan pada pasal 7 ayat 2; “Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Dari ketentuan di atas sangat jelas bahwa kekuatan hukum UU berada di atas PP dan karenanya PP tidak boleh bertentangan dengan UU. Materi muatan PP adalah materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya.

PP 78/2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Jokowi telah menghilangkan mekanisme penetapan UMP berdasarkan hasil survey KHL sebagaimana yang telah diatur dalam UU 13/2003. Jika Pemerintah Pusat dan Daerah tetap memutuskan UMP 2017 berdasarkan PP 78/2015, maka sesungguhnya Pemerintah sedang melakukan pembangkangan konstitusional. Ini aneh dan memalukan, tegas Mirah Sumirat.

Salah satu Presidum GBJ yaitu Yulianto, Ketua DPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta menuntut Upah Minimum Propinsi Jakarta tahun 2017 sebesar Rp. 3.831.690,-. Nilai UMP yang menjadi tuntutan tersebut adalah berdasarkan hasil survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagaimana diamanahkan oleh  UU No. 13/2003. ASPEK Indonesia dan FSP LEM SPSI DKI Jakarta, telah melakukan survei di 7 pasar tradisional dan 2 pasar modern di Jakarta, diperoleh nilai Kebutuhan Hidup Layak DKI Jakarta tahun 2016 adalah sebesar Rp. 3.491.607,- Survey independen dilakukan pada bulan September 2016, di Pasar Cempaka Putih, Gondangdia, Jatinegara, Cengkareng, Santa, Sunter, Koja serta Hero Kemang dan Carefour Buaran. Metode dan kebutuhan yang disurvey merujuk pada 60 komponen KHL berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.13 tahun 2012. Kami hanya menuntut Pemerintah untuk menegakkan keadilan dengan melaksanakan ketentuan UU.

Berdasarkan nilai KHL September 2016 sebesar Rp.3.491.607,- serta mempertimbangkan target inflasi tahun 2017 (PermenKeu No. 93/PMK.011/2014 sebesar 4 % , inflasi DKI Jakarta sebesar 2,40%, inflasi Nasional sebesar 3,07%, serta pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta sebesar 5,74% dan pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,04%, maka Upah Minimum Propinsi DKI Jakarta untuk tahun 2017 minimal sebesar Rp. 3.831.690,-

Namun dengan tergesa – gesa ternyata nilai UMP DKI Jakarta tahun 2017 sudah ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebesar Rp.3.355.750, angka ini jauh dari biaya hidup pekerja/buruh secara nyata dan tidak akan mencukupi kebutuhan hidup pekerja.

Angka tersebut tidak akan mencukupi kebutuhan hidup layak pekerja/buruh. Hal ini diperkuat dengan hasil survey Badan Pusat Statistik tentang biaya hidup di kota-kota di Indonesia yang menunjukkan 8 kota teratas dengan biaya hidup paling mahal. Bahkan upah minimum tertinggi di Indonesia sekalipun tidak cukup untuk bisa hidup layak di kota-kota mahal ini.

Badan Pusat Statistik merilis Survey Biaya Hidup setiap lima tahun sekali yang merunut daftar kota dengan Indek Harga Konsumen (IHK) tertinggi. IHK menghitung rata-rata pengeluaran untuk barang dan jasa per rumah tangga di sebuah kota. Menurut survey tersebut, untuk hidup layak di Jakarta penduduk membutuhkan biaya sebesar 7,5 juta Rupiah per bulan.

20160228PSX_20160228_195151

Atas kondisi ini maka GBJ bersama-sama dengan seluruh gerakan buruh di Indonesia, telah mempersiapkan Aksi Mogok Nasional dan Mogok Daerah pada tanggal 31 Oktober dan 1 November 2016, sebagai bentuk perlawanan atas arogansi Pemerintah yang telah memberlakukan rezim upah murah dengan cara melanggar hukum (UU 13/2003).(tim.media.aspekindonesia)

Enggan Kerja Betaruh Nyawa, Buruh Pertamina Ancam Mogok

screenshot_5Jakarta, 26/10/16 – Kesabaran buruh PT.Pertamina Patra Niaga akhirnya habis setelah menyaksikan banyak rekan mereka tewas. Para supir penyalur bahan bakar Pertamina di Jabodetabek mengancam mogok kerja mulai 1 November 2016. Sekitar 1.000 supir PT.Patra Niaga depo Jakarta memprotes kondisi kerja yang mengancam nyawa.

Pekerja yang tergabung dalam Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI) itu bekerja lebih dari 12 jam sehari membawa bahan bakar berbahaya. Ketua Komisariat FBTPI Patra Niaga Nuratmo mengatakan banyak kelelahan kerja membahayakan nyawa supir. “Empat orang tewas dalam setahun terakhir. Mobil jatuh ke jurang di daerah bogor, krunya tewas,” kata Nuratmo pada Rabu, 26 Septmber 2016 di Depo Plumpang, Jakarta.

Nuratmo menceritakan dua rekannya tewas terpanggang Desember lalu di Cigudeg, Bogor, Jawa Barat. Mobil mereka terjun ke jurang karena dipaksa mengemudi dalam kondisi kelelahan. Sebanyak dua rekan lainnya juga tewas terjun ke jurang di Bogor pada April 2016 karena penyebab yang sama.

Nuratmo menambahkan banyak buruh tewas juga karena buruknya perlindungan kerja. “Teman-teman kita banyak yang meninggal karena penyakit jantung. Karena uap BBM itu ke jantung. Itu mulai terasa pasca bekerja 4-5 tahun,” sebutnya. Nuratmo menekankan, sekitar 1.000 buruh Patra Niaga menuntut perbaikan kondisi kerja untuk menyelamatkan nyawa mereka.

Pertamina Utang Rp 160 Miliar pada Buruh
Buruh juga menuntut Patra Niaga untuk menaati Undang-undang Tenaga Kerja. Anak perusahaan PT.Pertamina itu selama ini tidak memberikan upah lembur sejak 2007 pada buruh yang bekerja lebih 40 jam semingu. “Rapelan upah yang bisa dituntut sejak tahun 2011 bulan September, ada Rp 160 miliar,” ujar Nuratmo.

Nuratmo menambahkan buruh menuntut pengakhiran status kontrak bagi para supir. Menurut pasal 59 Undang-undang Tenaga Kerja 13/2003, pekerjaan kontrak hanya boleh diberlakukan untuk proyek sementara, bukan pekerjaan berkelanjutan seperti pengangkutan bahan bakar. Buruh juga memprotes sistem outsourcing yang diberlakukan bagi mereka. Sebab, pasal 65 UU Tenaga Kerja melarang sistem alih daya bagi pekerja di inti produksi.

Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah menyampaikan pelanggaran hukum di PT.Pertamina Patra Niaga sebagai hal yang ironis. “Perusahaan negara semestinya memberi contoh perusahaan swasta untuk taat hukum. Bukan malah sebaliknya,” katanya.

KPBI juga memperingatkan agar Pertamina tidak melibatkan tentara dalam aksi mogok itu. Sebelumnya, PT.Pertamina Patra Niaga mengaku sudah menyatakan akan menggantikan para supir dengan tentara. Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga, Arsono Kuswardanu mengatakan, menyiapkan awak mobil tangki cadangan sesuai prosedur dalam penanganan awak mobil tangki. Patra Niaga rencananya akan melibatkan TNI dari Divisi Perbekalan dan Angkutan.

Sekretaris Jenderal KPBI Michael menjelaskan UU Ketanagakerjaan pasal 143 melarang penghalang-halangan terhadap buruh yang mogok kerja. Selain itu, pasal 144 melarang perusahaan menggantikan kerja buruh yang melakukan mogok. “Tugas TNI/POLRI adalah melindungi dan mengayomi warga Negara bukan menjadi centeng perusahaan besar,” ujar Michael. Michael juga menambahkan para buruh meminta maaf jika mogok kali ini mengganggu masyarakat.(press.release.FBTPI-KPBI)

BURUH KEMBALI SAMBANGI AHOK, UNTUK MEMATUHI UNDANG UNDANG, MENETAPKAN UMP 2017 SESUAI  SURVEY KEBUTUHAN HIDUP LAYAK

whatsapp-image-2016-10-24-at-06-28-52Jakarta, 24/10/2016 – Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) kembali menyambangi Balai Kota Propinsi DKI Jakarta guna mendesak Gubernur Basuki untuk menetapkan Upah Minimum Propinsi Jakarta tahun 2017 sebesar Rp. 3.831.690,-. Nilai UMP yang menjadi tuntutan tersebut adalah berdasarkan hasil survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagaimana diamanahkan oleh  UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 88 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi”. Kami Gerakan Buruh Jakarta menantang Gubernur Basuki untuk berani melaksanakan ketentuan UU Ketenagakerjaan dan mengabaikan Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015. Ketentuan UU adalah lebih tinggi dibanding dengan PP, sehingga ketika PP bertentangan dengan UU, maka semua pihak harus kembali kepada ketentuan UU. Demikian disampaikan oleh Mirah Sumirat, SE, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), salah satu Presidium GBJ, dalam keterangan pers tertulis hari ini.

Kami menuntut bukan asal menuntut. Kami hanya menuntut Pemerintah untuk menegakkan keadilan dengan melaksanakan ketentuan UU. Sebetulnya aneh jika rakyat yang menuntut Pemerintah untuk melaksanakan UU. Karena seharusnya Pemerintah lah yang menunjukkan ketaatan pada penegakan hukum di Indonesia. PP 78/2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Jokowi telah menghilangkan mekanisme penetapan UMP berdasarkan hasil survey KHL sebagaimana yang telah diatur dalam UU 13/2003. Jika Pemerintah Pusat dan Daerah tetap memutuskan UMP 2017 berdasarkan PP 78/2015, maka sesungguhnya Pemerintah sedang melakukan pembangkangan konstitusional. Ini aneh dan memalukan, tegas Mirah Sumirat.

Dalam UU No.12 Tahun 2011 pasal 7 ayat 1 disebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dan kekuatan hukumnya ditegaskan pada pasal 7 ayat 2; “Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Dari ketentuan di atas sangat jelas bahwa kekuatan hukum UU berada di atas PP dan karenanya PP tidak boleh bertentangan dengan UU. Materi muatan PP adalah materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya.

Hari ini, Senin 24 Oktober 2016, Dewan Pengupahan Propinsi DKI Jakarta direncanakan kembali melaksanakan sidang guna menetapkan UMP 2017. Setelah dua kali sidang dalam dua minggu yang lalu, yang berjalan alot dan gagal merekomendasikan nilai UMP 2017, sidang hari ini akan dilaksanakan di Balai Kota Jakarta, dengan agenda Gubernur Basuki mendengarkan paparan dari anggota Dewan Pengupahan unsur serikat pekerja dan unsur pengusaha.

Berdasarkan hasil survey independen yang dilakukan oleh ASPEK Indonesia dan FSP LEM SPSI DKI Jakarta, di 7 pasar tradisional dan 2 pasar modern di Jakarta, diperoleh nilai Kebutuhan Hidup Layak DKI Jakarta tahun 2016 adalah sebesar Rp. 3.491.607,- Survey independen dilakukan pada bulan September 2016, di Pasar Cempaka Putih, Gondangdia, Jatinegara, Cengkareng, Santa, Sunter, Koja serta Hero Kemang dan Carefour Buaran. Metode dan kebutuhan yang disurvey merujuk pada 60 komponen KHL berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.13 tahun 2012.

Berdasarkan nilai KHL September 2016 sebesar Rp.3.491.607,- serta mempertimbangkan target inflasi tahun 2017 (PermenKeu No. 93/PMK.011/2014 sebesar 4 % , inflasi DKI Jakarta sebesar 2,40%, inflasi Nasional sebesar 3,07%, serta pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta sebesar 5,74% dan pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,04%, maka Upah Minimum Propinsi DKI Jakarta untuk tahun 2017 minimal sebesar Rp. 3.831.690,-

logo-gbj-baru

Berdasarkan fakta tidak dilakukannya survey KHL oleh Dewan Pengupahan Propinsi DKI Jakarta, maka GBJ menuntut:

1. Gubernur DKI Jakarta untuk memerintahkan Dewan Pengupahan Propinsi DKI Jakarta untuk melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak sesuai UU 13/2003, sebagai dasar perhitungan Upah Minimum Propinsi tahun 2017.

ATAU

2. Gubernur Propinsi DKI Jakarta menetapkan UMP DKI Jakarta tahun 2017 sebesar Rp. 3.831.690,- sesuai hasil survey KHL yang telah dilakukan secara independen oleh ASPEK Indonesia dan FSP LEM SPSI DKI Jakarta.(tim.media.aspekindonesia)

Buruh Jakarta MENOLAK Penggunaan PP 78/2015 Dalam Penetapan UMP DKI Jakarta 2017

whatsapp-image-2016-10-19-at-07-45-37Jakarta, 19/10/2016Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) heran dengan sikap ngotot Gubernur DKI Jakarta yang tetap akan menetapkan Upah Minimum Provinsi tanpa adanya survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Itu sama saja Gubernur melakukan tindakan yang menabrak Undang Undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Demikian disampaikan oleh Mirah Sumirat, SE, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), dalam keterangan pers tertulis hari ini.

Dalam beberapa informasi di media online disebutkan bahwa Gubernur Basuki Tjahja Purnama akan tetap menetapkan UMP 2017 dengan formula yang telah diatur dalam PP 78/2015. Alasan Gubernur Basuki antara lain karena beberapa kebutuhan sudah disubsidi oleh Pemerintah seperti biaya transportasi, rumah susun dan sembako. Sehingga penghasilan buruh tidak perlu terlalu tinggi namun bisa ditabung karena pengeluaran tidak terlalu besar. Gubernur Basuki juga meminta buruh untuk mentaati PP 78/2015.

gbj

Ir. Idrus, MM Sekretaris Jenderal DPP FSP. LEM SPSI yang juga Ketua DPP KSPSI meminta Gubernur untuk menetapkan UMP DKI Jakarta tahun 2017 sebesar Rp.3.831.690. Tidak ada lagi tawar menawar. Apabila Gubernur Jakarta masih ngotot maka GBJ akan menurunkan massa aksi yang lebih besar lagi, ungkapnya.

Di tempat terpisah Yulianto Ketua DPD LEM SPSI DKI Jakarta sekaligus salah satu Presidium GBJ menyampaikan bahwa PP 78/2015 justru membingungkan dan mengacaukan ketentuan yang sudah diatur dalam UU No. 13 tahun 2003, khususnya Pasal 88 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi”. Seharusnya aturan ini sudah sangat jelas dan tidak perlu ada penafsiran lain terhadapnya, tegas Yulianto. Formula perhitungan Upah Minimum berdasar PP 78/2015 dimaksud sama sekali tidak didasarkan pada hasil survey KHL tahun 2016. Ini menjadi persoalan yang sangat serius, ketika Pemerintah dan pengusaha secara bersama-sama dan terang-terangan melanggar UU No.13/2003.

img-20161019-wa0018

Berdasarkan hasil survey independen yang dilakukan oleh ASPEK Indonesia dan FSP LEM SPSI DKI Jakarta, di 7 pasar tradisional dan 2 pasar modern di Jakarta, diperoleh nilai Kebutuhan Hidup Layak DKI Jakarta tahun 2016 adalah sebesar Rp. 3.491.607,- Survey independen dilakukan pada bulan September 2016, di Pasar Cempaka Putih, Gondangdia, Jatinegara, Cengkareng, Santa, Sunter, Koja serta Hero Kemang dan Carefour Buaran, merujuk pada 60 komponen KHL berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.13 tahun 2012.

Berdasarkan nilai KHL September 2016 sebesar Rp.3.491.607,- serta mempertimbangkan target inflasi tahun 2017 (PermenKeu No. 93/PMK.011/2014 sebesar 4 % , inflasi DKI Jakarta sebesar 2,40%, inflasi Nasional sebesar 3,07%, serta pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta sebesar 5,74% dan pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,04%, maka Upah Minimum Propinsi DKI Jakarta untuk tahun 2017 minimal sebesar Rp. 3.831.690,-

Berdasarkan informasi yang diterima GBJ, sesungguhnya Gubernur Jakarta telah mengirimkan surat kepada Menteri Ketenagakerjaan RI tentang formula penetapan UMP 2017 yang akan dipakai di DKI Jakarta, yang berbeda dengan PP 78/2015, yaitu UMP 2017 = KHL tahun berjalan + Pendapatan Domestik Bruto. Namun ternyata di berbagai media Gubernur DKI Jakarta mengingkari rencana penggunaan formula tersebut, dengan selalu mengatakan bahwa penetapan UMP 2017 di DKI Jakarta akan menggunakan PP 78/2015.

GBJ kembali akan melakukan aksi pengawalan penetapan UMP 2017. Aksi akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016. GBJ menuntut:

1. Gubernur DKI Jakarta untuk memerintahkan Dewan Pengupahan Propinsi DKI Jakarta untuk melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak sesuai UU 13/2003, sebagai dasar perhitungan Upah Minimum Propinsi tahun 2017.

2. Dewan Pengupahan DKI Jakarta untuk segera melakukan survey KHL yang selanjutnya dijadikan dasar dalam menghitung besaran UMP 2017.

3. Gubernur Propinsi DKI Jakarta menetapkan UMP DKI Jakarta tahun 2017 sebesar Rp. 3.831.690,-.(tim.media.aspekindonesia)

Translate »
Web Design BangladeshBangladesh online Market