HUT ASPEK KE 14

Ucapan Selamat dari Serikat Karyawan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta More »

HUT ASPEK KE 14

Acara tumpengan pada saat HUT ASPEK INDONESIA KE 14 More »

HUT ASPEK KE 14

Pemotongan tumpeng HUT ASPEK Indonesia ke 14 More »

HUT ASPEK Indonesia

Rangkaian acara HUT ASPEK Indonesia Ke 14 More »

HUT ASPEK Indonesia Ke 14

Rangkaian acara HUT ASPEK Indonesia Ke 14 More »

 

“INVESTASI ASING JANGAN MENJADI INVASI ASING, KESEJAHTERAAN RAKYAT HARUS MENJADI PRIORITAS”

utama_3_29Jakarta, 1/8/2016 – Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK INDONESIA) Mirah Sumirat, SE,  mendesak Pemerintah untuk serius dalam menyikapi informasi terkait membanjirnya tenaga kerja asal Tiongkok. Berbagai fakta di lapangan telah membuktikan bahwa Pemerintah kecolongan terkait membanjirnya tenaga kerja asal Tiongkok ini, antara lain:

1. Tertangkapnya 5 pekerja warga negara Tiongkok oleh Tim Patroli TNI Angkatan Udara Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, yang melakukan pengeboran proyek kereta api cepat tanpa izin di wilayah Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur (April 2016).

2. Sebanyak 700 pekerja Tiongkok dalam proyek pembangunan pabrik semen Merah Putih di Kecamatan Bayah, Lebak, Banten, yang dilakukan oleh PT Cemindo Gemilang (pertengahan tahun 2015).

3. Perusahaan pertambangan nikel di Kabupaten Konawe, Konawe Selatan dan Konawe UtaraSulawesi Tenggara, yang mempekerjakan tenaga kerja asal Tiongkok. 500 warga negara Tiongkok bekerja di PT Virtue Dragon Nikel Industri, lebih banyak ketimbang pekerja lokal yang hanya 246 orang saja. Warga negara Tiongkok itu, bekerja sebagai tukang masak, sopir, office boy, ahli kontruksi, hingga buruh bangunan.

4. Buruh Cina mendominasi pengerjaan proyek PLTU Celukan Bawang di Buleleng Bali.

5. Pembangunan smelter bauksit di Kalimantan Barat.

6. Sebanyak 26 tenaga kerja asing ilegal asal Cina ditangkap petugas kantor Imigrasi Kelas II Kota Sukabumi, Jawa Barat, Ahad (18/9). Mereka kedapatan menggunakan paspor kunjungan untuk bekerja sebagai tenaga ahli di Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Pelabuhan Ratu Sukabumi. Mereka sudah berbulan bulan bekerja yang disponsori PT Shanghai Elektric Group.

Presiden Joko Widodo sebaiknya mengkaji ulang terkait permasalahan ini, serta memberikan solusi yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia. ASPEK Indonesia memprihatinkan kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah, khususnya terkait kebijakan kemudahan investasi asing untuk bisa membawa tenaga kerja dari Negara asalnya, serta program bebas visa kunjungan yang menjadi salah satu penyebab serbuan pekerja asing ke Indonesia. Dari sejumlah kasus diketahui bahwa kebanyakan para pekerja itu masuk menggunakan visa turis.

Mirah Sumirat juga mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk memenuhi janji-janji kampayenya saat pemilihan presiden 2014, terkait ketenagakerjaan. Bapak Joko Widodo telah menandatangani Piagam Perjuangan Marsinah dimana beliau menegaskan komitmen perjuangannya yang dinamakan TRI Layak (kerja layak, upah layak dan hidup layak pekerja). Dalam piagam tersebut, Bapak Jokowi jelas-jelas menegaskan komitmennya untuk mematuhi perintah konstitusi, yakni tugas Pemerintah untuk melindungi, mencerdaskan dan mensejahterakan rakyat, termasuk bagi kaum buruh.

Kepada Menteri Ketenagakerjaan, ASPEK Indonesia juga meminta untuk tidak menganggap informasi banjirnya tenaga kerja asal Tiongkok, sebagai angin lalu. Alih-alih mengupayakan solusi pro rakyat, Menteri Ketenagakerjaan justru sibuk membantah dengan argumentasi data-data pekerja asing yang dimiliki oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan seharusnya melakukan pengawasan dan penegakan aturan hukum terkait dengan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan juga harus mengeluarkan regulasi yang berpihak pada kepentingan rakyat Indonesia.

Berdasarkan kondisi yang memprihatinkan di atas, ASPEK Indonesia pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2016, menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema “Efek Domino Serbuan Tenaga Kerja Asing”. Seminar yang dilaksanakan di Auditorium Adhiyana, Wisma ANTARA, lantai 2 Jl. Medan Merdeka Selatan No.17 Jakarta Pusat, akan menghadirkan pembicara yaitu: Fadli Zon, SS, M.Sc (Wakil Ketua DPR RI), Dede Yusuf (Ketua Komisi IX DPR-RI), M. Hanif Dhakiri, S.Ag., M.Si (Menteri Ketenagakerjaan RI), Laksamana Pertama Muhammad Faisal, SE, MM (Direktur Bela Negara Kementerian Pertahanan RI), M. Hatta Taliwang (Direktur Institute Soekarno Hatta), dan Ir. Said Iqbal, ME (Presiden KSPI).

Mirah Sumirat mengatakan bahwa inisiatif ASPEK Indonesia untuk menyelenggarakan seminar ini dikarenakan kegelisahan bersama atas nasib jutaan rakyat Indonesia yang masih menganggur dan menjadi korban PHK, yang seharusnya menjadi tanggung jawab Negara untuk memberikan jaminan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Negara harus hadir dalam bentuk kebijakan Pemerintah yang pro rakyat dan sejalan dengan amanah konstitusi. Pemerintah tidak boleh membiarkan rakyat Indonesia hanya sebagai penonton dari acara pesta poranya para investor. Jika Pemerintah lebih berpihak pada investor, maka bukan tidak mungkin investasi asing akan berubah menjadi invasi asing, bedanya invasi asing yang dilakukan tanpa peran dari militernya namun efek dominonya berpotensi mengganggu kedaulatan Negara dan mengancam hak rakyat Indonesia untuk hidup sejahtera di negerinya sendiri, pungkas Mirah Sumirat.(tim.media.aspekindonesia)

BANTAH BANJIR 10 JUTA TENAGA KERJA ASAL CINA, MENAKER TIDAK SENSITIF FAKTA LAPANGAN

PicsArt_07-22-12.49.28

Jakarta, 21/7/16 – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK INDONESIA) menyayangkan sikap Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker), Hanif Dhakiri, yang terus membantah adanya 10 juta pekerja asal Cina yang akan masuk Indonesia dan juga membantah adanya komitmen antara Indonesia dan Cina tentang pekerja Cina sebagai prasyarat investasi Cina di Indonesia. Menteri Hanif Dhakiri tidak sensitif terhadap berbagai fakta yang terjadi di lapangan, malah tetap membantah dengan argumentasi data pekerja asing yang dimiliki oleh Kementerian Ketenagakerjaan. ASPEK Indonesia kecewa dengan sikap Menaker yang terkesan mengabaikan informasi adanya ancaman terhadap tenaga kerja warga Negara Indonesia. Demikian disampaikan Mirah Sumirat, SE. Presiden ASPEK Indonesia, dalam keterangannya kepada media hari ini (21/07/2016).

Berbagai fakta di lapangan yang seharusnya menjadi perhatian Menteri Tenaga Kerja antara lain adalah data Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi yang disampaikan oleh Kepala Bagian Humas Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Heru Santoso, yang mengatakan bahwa Cina menjadi negara yang warganya paling banyak melakukan pelanggaran keimigrasian di Indonesia. Tidak semua warga Negara Cina yang datang ke Indonesia sesuai prosedur yang telah diatur dalam undang-undang. Modusnya antara lain visa wisata digunakan untuk bekerja di Indonesia. (Republika, 19/17). Jumlah warga Cina yang masuk Indonesia tahun 2016, hingga Juni, mencapai 637.738, sedangkan pada 2015 jumlahnya mencapai 1.159.230 jiwa. Sepanjang 2016 tercatat 4.715 warga Cina dikenakan tindakan administrasi keimigrasian yakni dideportasi atau masuk daftar cekal.

Mirah Sumirat juga menegaskan kembali kepada Menaker terkait pidato sambutan Wakil Perdana Menteri Cina, Liu Yandong, di Auditorium FISIP UI (Rabu, 27/5/2016), saat melakukan kunjungan bilateral ke Indonesia, yang mengatakan akan mengirim 10 juta warga negaranya ke Indonesia untuk mencapai hubungan kerja sama yang ideal. Pidato Wakil Perdana Menteri Cina tersebut, saat ini semakin terkonfirmasi kebenarannya, setelah Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian, Imam Haryono, mengatakan bahwa Pemerintah mengarahkan agar China Fortune Land Development (CFLD) bisa ikut membangun di 14 kawasan industri, bahkan Pemerintah tidak hanya menawarkan 14 kawasan industri tapi juga kawasan lain seperti Mesuji dan Kendal. Sedangkan Direktur Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Harjanto, mengatakan CFLD fokus untuk membangun industrial park dan smart city. Jerry Zhao Presiden CFLD mengatakan telah menyiapkan sekitar 100 juta dolar AS untuk membangun industrial estat di Indonesia, tidak saja di Jawa namun juga di luar Jawa dan membutuhkan lahan seluas 3.000 hektare. (Republika. 21/7/2016).

Berdasarkan fakta yang berkembang di lapangan tersebut, seharusnya Menaker mempersiapkan kementeriannya dengan terlebih dahulu melakukan introspeksi ke dalam Kementeriaan Ketenagakerjaan. Ancaman serbuan 10 juta TKA asal China bukan hanya persoalan keimigrasian belaka, namun juga membutuhkan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat dari Kementerian Ketenagakerjaan selaku institusi Negara yang berwenang mengeluarkan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Selama ini Pemerintah sudah kecolongan dengan berbagai kasus pelanggaran tenaga kerja Cina, antara lain:

1. Kasus tertangkapnya 5 pekerja warga negara Tiongkok, yang melakukan pengeboran proyek tanpa izin di wilayah Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, dimana satu dari lima pekerja asing yang ditangkap tidak memiliki izin kerja atas nama perusahaan pengguna tenaga kerja asing (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing/IMTA). Sementara empat pekerja Cina yang lain juga ternyata bermasalah yaitu mengantongi IMTA atas nama PT Teka Mining Resources (TMR). Namun, berdasarkan pemeriksaan Imigrasi, empat pekerja asing tersebut bekerja atas nama PT Geo Central Mining (GCM). Hasil pemeriksaan juga menunjukkan pelanggaran lain. Keempat orang tidak menjalankan aktivitas pekerjaan yang sesuai dengan izin yang terdaftar. Menurut izin, 2 orang sebagai technical engineer, 1 orang sebagai finance manager, dan 1 lain sebagai research and development manager, namundi lapangan, mereka melakukan aktivitas pekerjaan berbeda yaitu pengeboran proyek tanpa izin bahkan di wilayah obyek vital Negara.

2. Pada pertengahan tahun 2015, sebanyak 700 pekerja Cina dalam proyek pembangunan pabrik semen Merah Putih di Kecamatan Bayah, Lebak, Banten, yang dilakukan oleh PT Cemindo Gemilang. 700 pekerja ahli dari Tiongkok tersebut tercatat berada di level engineer, supervisor, manager, serta side manager. Namun ternyata melakukan pekerjaan yang berbeda, bahkan menjadi kuli bangunan di proyek tersebut.

ASPEK Indonesia mendesak Menteri Ketenagakerjaan untuk:

1. Fokus melakukan pengawasan yang super ketat dan menegakkan kembali aturan hukum yang berlaku.

2. Memperketat persyaratan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang akan bekerja di Indonesia, termasuk mewajibkan kembali kemampuan berbahasa Indonesia sebagai persyaratan agar proses alih teknologi dan alih keahlian dapat dilakukan efektif kepada tenaga kerja Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2015 sebagai revisi Permenaker 12/2013, tidak ada lagi aturan yang mewajibkan TKA memiliki kemampuan berbahasa Indonesia. Kemudahan dalam berbahasa inilah yang menjadi salah satu sebab membanjirnya TKA, khususnya dari China.

3. Membuat regulasi yang dapat melindungi kepentingan rakyat Indonesia, untuk memastikan bahwa setiap investasi asing yang masuk ke Indonesia harus mampu menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya.

Berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima oleh ASPEK Indonesia, juga terdapat indikasi kongkalikong antara oknum petugas Kementerian Ketenagakerjaan dengan perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing. Modusnya adalah suap agar tenaga kerja asing yang melanggar IMTA tidak dikenai sanksi deportasi dan perusahaan yang melanggar tidak dipidanakan sesuai Undang Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.

Ancaman serbuan 10 juta pekerja asal China juga disebabkan kebijakan Pemerintahan Joko Widodo yang memberlakukan bebas visa kepada sejumlah negara termasuk China, pungkas Mirah Sumirat.(tim.media.aspekindonesia)

MENAKER GAGAL FOKUS SOAL MEMBANJIRNYA 10 JUTA TENAGA KERJA ASAL CINA

IMG_20160420_124737

Jakarta, 18/7/16 – Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK INDONESIA) Mirah Sumirat, SE, menilai Menteri Ketenagakerjaan RI, Hanif Dhakiri, gagal fokus dalam menyikapi berita membanjirnya 10 juta tenaga kerja asing asal Cina di Indonesia. Gagal fokus yang dimaksud adalah terkait bantahan dan tanggapan Menteri Ketenagakerjaan yang mengatakan bahwa tenaga kerja Indonesia di Cina jumlahnya jauh lebih besar dibanding tenaga kerja asal Cina yang ada di Indonesia. Dalam berbagai media, Menteri Ketenagakerjaan mengungkapkan data-data perbandingan tenaga kerja Indonesia di berbagai Negara, Hanif Dakhiri mengatakan, “Bandingkan dengan penduduk Malaysia sekitar 31 juta, TKI sekitar 2 juta. Penduduk Singapura sekitar 5,5 juta, TKI sekitar 150 ribu. Penduduk Hongkong (China) sekitar 7 juta, TKI sekitar 153 ribu. Penduduk Korea Selatan sekitar 51 juta, TKI sekitar 58 ribu. Sementara penduduk Taiwan sekitar 23 juta, jumlah TKI sekitar 200 ribu dan penduduk Macau (China) sekitar 642 ribu, jumlah TKI sekitar 16 ribu. Itu hanya kawasan Asia Pasifik, belum termasuk TKI di Timur Tengah, Eropa dan Amerika.” Dari data di atas, Hanif Dakhiri mengatakan, bahwa jumlah TKI di China (Hongkong dan Macau sekitar 169 ribu) adalah 10 kali lebih besar dari pekerja Tiongkok di Indonesia, yang sekitar 14-16 ribu dalam periode satu tahun. Menteri Hanif Dhakiri juga mengatakan bahwa “Indonesia-lah yang sebenarnya menyerang China dari sisi tenaga kerja, bukan sebaliknya.” Menteri Hanif juga membantah adanya eksodus 10 juta buruh Cina ke Indonesia, dan mengatakan angka 10 juta itu sebagai jumlah wisatawan yang akan masuk ke Indonesia.

Menanggapi sikap Menteri Hanif Dhakiri di atas, Mirah Sumirat menegaskan, ini bukan soal berapa banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, tapi ini soal penegakan aturan hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Soal tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, berapapun jumlahnya dan di Negara manapun mereka bekerja, Pemerintah Indonesia wajib memberikan jaminan perlindungan.

Membandingkan TKI kita di luar negeri dgn TKA di Indonesia adalah hal yang kurang tepat. TKI di luar negeri dalam posisi mengerjakan pekerjaan yang relatif tidak dikerjakan oleh tenaga kerja di negara tersebut. Sementara, TKA yang bekerja di Indonesia justru mengambil alih kesempatan bekerja bagi rakyat Indonesia karena pekerjaan yang dikerjakan oleh TKA tersebut sesungguhnya bisa dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia. Ini hal yang sangat berbeda dan kontradiksi.

Membanding-bandingkan jumlah tenaga kerja Indonesia di Cina dengan tenaga kerja Cina yang masuk ke Indonesia, hanya semakin menunjukkan kegagalan Pemerintah dalam memberikan jaminan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai amanat Undang Undang Dasar Republik Indonesia. Di saat masih tingginya jumlah pengangguran di Indonesia, sikap Menteri Ketenagakerjaan yang terkesan menggampangkan dan membiarkan membanjirnya pekerja asal Cina, justru melukai perasaan ratusan juta rakyat Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan seharusnya melakukan pengawasan dan penegakan aturan hukum terkait dengan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia, khususnya terhadap 10 juta tenaga kerja Cina yang masuk ke Indonesia!

Menaker jangan terkesan kalap dan terburu-buru membantah kabar banjirnya 10 juta tenaga kerja asal Cina, tapi yang harus dilakukan adalah segera membuat tim yang bertugas membendung eksodus jutaan tenaga kerja Cina tersebut. Mirah Sumirat yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional menyarankan agar Menteri Ketenagakerjaan juga melibatkan serikat pekerja dalam menghadapi serbuan 10 juta tenaga kerja Cina tersebut. Mirah juga mengatakan tidak mungkin tokoh Nasional sekelas Yusril Ihza Mahendra dan Said Didu berani bicara angka 10 juta tenaga kerja Cina jika tidak kuat dasar informasinya.

Sebaiknya Menteri Hanif segera kembali fokus untuk turun ke bawah melakukan pengawasan dan menegakkan aturan!, tegas Mirah Sumirat.

Mirah Sumirat mengingatkan bahwa Pemerintah pernah terbukti kecolongan ketika pada April 2016, Tim Patroli TNI Angkatan Udara Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur menangkap 5 pekerja warga negara Tiongkok, yang melakukan pengeboran proyek tanpa izin di wilayah Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Pengendalian dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) Kementerian Tenaga Kerja serta Direktorat Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, juga terbukti satu dari lima pekerja asing yang ditangkap tidak memiliki izin kerja atas nama perusahaan pengguna tenaga kerja asing (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing/IMTA). Sementara empat pekerja Cina yang lain juga ternyata bermasalah yaitu mengantongi IMTA atas nama PT Teka Mining Resources (TMR). Namun, berdasarkan pemeriksaan Imigrasi, empat pekerja asing tersebut bekerja atas nama PT Geo Central Mining (GCM). Dalam hal ini, ada pelanggaran dalam pelaksanaan IMTA terkait dengan perubahan perusahaan pengguna, termasuk penyalahgunaan jzin kerja, Hasil pemeriksaan menunjukkan pelanggaran lain. Keempat orang tidak menjalankan aktivitas pekerjaan yang sesuai dengan izin yang terdaftar. Menurut izin, 2 orang sebagai technical engineer, 1 orang sebagai finance manager, dan 1 lain sebagai research and development manager. Di lapangan, mereka melakukan aktivitas pekerjaan berbeda yaitu pengeboran proyek tanpa izin bahkan di wilayah obyek vital Negara.

Termasuk pada pertengahan tahun 2015, sebanyak 700 pekerja Cina dalam proyek pembangunan pabrik semen Merah Putih di Kecamatan Bayah, Lebak, Banten, yang dilakukan oleh PT Cemindo Gemilang. 700 pekerja ahli dari Tiongkok tersebut tercatat berada di level engineer,supervisor, manager, serta side manager. Namun ternyata melakukan pekerjaan yang berbeda, bahkan menjadi kuli bangunan di proyek tersebut. Sulawesi Tenggara juga telah kebanjiran pekerja asal Cina, yaitu di perusahaan pertambangan nikel di sejumlah kabupaten, di antaranya di Kabupaten Konawe, Konawe Selatan dan Konawe Utara.

Menteri Ketenagakerjaan jangan hanya melakukan pembelaan diri dengan mendasarkan argumentasi semata pada data-data IMTA yang ada di Kementeriannya, karena faktanya banyak terjadi penyimpangan antara data IMTA dengan fakta yang sebenarnya. Kemenaker juga harus mewaspadai kemungkinan besar adanya perusahaan yang tidak melaporkan pekerja asing yang bekerja di perusahaannya atau hanya melaporkan sebagian kecil dari pekerja asing yang bekerja di perusahaan tersebut. Termasuk penyalahgunaan visa kunjungan wisata untuk bekerja di Indonesia.

Mirah Sumirat mendesak Menteri Ketenagakerjaan untuk fokus melakukan pengawasan yang ketat dan menegakkan aturan hukum yang berlaku, termasukmemproses secara hukum terhadap tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan atau pemberi kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing tanpa mempunyai izin, karena telah melanggar ketentuan Pasal 42 UU Ketenagakerjaan. Atas pelanggaran tersebut, pemberi kerja dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

ASPEK INDONESIA juga meminta Pemerintahan Joko Widodo untuk mengkaji ulang kebijakan Pemerintah yang akan memberlakukan bebas visa kepada sejumlah Negara, karena berpotensi besar terjadi penyalahgunaan izin masuk Indonesia yang dikatakan untuk wisata namun digunakan untuk bekerja di Indonesia.(tim.media.aspekindonesia)

KSPI tuntut Pemerintah Bebaskan ABK dari Abu Sayyaf, Tolak UU Tax Amnesty, Tolak Otomatisasi Jalan Tol dan Cabut PP 78 tahun 2015

Screenshot_1

Jakarta, 13/7/16Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar Konferensi Pers di Gedung Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Konferensi Pers ini membahas beberapa permasalahan antara lain Penyanderaan Anak Buah Kapal (ABK) oleh kelompok Abu Sayyaf, Undang-undang Tax Amnesty, Otomatisasi Jalan Tol dan PP 78 tahun 2015 yang bertentangan dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003.

 
Sahid Iqbal Presiden KSPI menjelaskan ABK adalah buruh yang Pajak dan Retribusinya diambil oleh Pemerintah, di dalam Undang – undang No. 13 Tahun 2003 jelas dikatakan Pemerintah akan melakukan perlindungan kepada tenaga kerja, UUD’45 juga menjelaskan setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari negara terhindar dari rasa takut harus mendapatkan rasa aman dan bekerja sesuai dengan harkat dan martabatnya dengan menghormati Hak Asasi Manusia sebagai seorang Pekerja/Buruh, ironisnya Menaker tidak ada respon sama sekali terhadap hal ini, penyaderaan ini sudah terjadi 4 kali namun tidak ada sikap tegas dari pemerintah, oleh karena itu karena ABK adalah Buruh maka ini adalah permasalahan KSPI dan kami akan konsen, jika pemerintah tidak bisa mengatasi hal ini, maka kami akan menggunakan langkah-langkah Internasional melalui ILO dan kami juga akan menggugat pemerintah indonesia di sidang ILO jika Pemerintah masih tidak berdaya dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Screenshot_2
Ia juga mengatakan Negara harus melindungi Pekerja/Buruhnya, Penyanderaan ini sudah terjadi 4 kali ini adalah hal aneh, Keledai saja hanya jatuh 2 kali, ini sudah terjadi sebanyak 4 kali, besok 14 Juli 2016 kami akan mengadakan Aksi Unjuk Rasa di Kedutaan Philipina, tuntutan kami yang pertama meminta Pemerintah Philipina membebaskan sandera, kedua kami minta Panglima TNI untuk menyerbu Philipina karena dalam Hukum Internasional Kedaulatan itu bukan hanya Teritorial tapi juga termasuk penduduk/warga negara, seperti yang dilakukan kapal Cina ketika ABKnya itu mau ditangkap oleh Pemerintah Indonesia, Cina menyerbu masuk ke teritorial Indonesia dan itu sudah terjadi 2 kali, dalam hal ini TNI juga bisa melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan Cina dan perlu di ingat Indonesia dulu zaman Pak Soeharto pernah melakukan Operasi Militer di Ethiopia dalam rangka pembebasan sandera dan itu berhasil, ini sudah terjadi 4 kali terjadi bukan saatnya Diplomasi lagi dan terakhir kami meminta Wapres Yusuf Kalla memenuhi janjinya untuk Stop pengiriman Batubara, agar bangsa ini punya Wibawa di mata dunia, jangan hanya Retorika belaka, ”ungkapnya”

 
Terkait Tax Amnesty Iqbal mengatakan kami KSPI jelas menolak adanya Undang undang ini karena melanggar UUD’45, mencederai rasa keadilan karena hukum di barter dengan ekonomi dan semua Negara yang melakukan Tax Amnesty gagal bahkan Indonesia pun sudah pernah melakukan itu di era tahun 60an itu pun gagal, maka dari itu kami akan memasukan Yudisial Review ke Makamah Konstitusi terkait Undang Undang Tax Amnesty.

Screenshot_6
Mirah Sumirat Presiden ASPEK Indonesia/Wakil Ketua Tripartit Nasional yang ikut serta di dalam Konferensi Pers mengatakan Ribuan Buruh jalan tol terancam PHK dikarenakan pihak pemerintah maupun pengelola Jalan Tol baik itu JASA MARGA maupun anak Perusahaannya dan lain sebagainya akan melakukan sistem Otomatisasi di eluruh gerbang-gerbang jalan tol, hal ini akan mengakibatkan PHK massal, jelas ini tidak sejalan dengan Visi dan Misi Kemenaker untuk menghilangkan atau menekan angka Penggaguran, dan di sisi lain akan ada ribuan tenaga kerja dari Cina yang akan masuk bekerja di Indonesia ini jelas tidak adil bagi pekerja Indonesia, dan ini tidak sesuai dengan Implementasi BUMN untuk menampung tenaga kerja Indonesia yang tidak tertampung di Swasta, ironisnya Menteri PU dan Menteri Perhubungan akan menggunakan Jasa TNI/POLRI untuk mensukseskan proses otomatisasi di Jalan Tol, jika seperti itu kami akan melakukan perlawanan.

 
Mirah Sumirat juga menjelaskan PP 78 tahun 2015 bertentangan dengan Undang Undang no. 13 tahun 2003 karena seharusnya yang namanya menentukan Upah Minimum itu di rundingkan dengan Serikat Pekerja, perkara ini sudah masuk Yudisial Review di Makamah Agung dan kami menuntut Pemerintah memenuhi PANJA DPR RI yang merekomendasikan Pemerintah untuk mencabut PP 78 tahun 2015, jika ini tidak di penuhi kami akan mendesak PANSUS DPR RI, kami Buruh akan melakukan perlawanan dan tidak menutup kemungkinan kita akan Mogok Nasional karena ini masalah upah. “Pungkasnya”(tim.media.aspekindonesia)

Sidang kembali tertunda, Dimana Kombes Hendro Pandowo

 

 

 

Screenshot_6

Jakarta, 30/5/2016 – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) kembali mengawal jalannya Sidang Kriminalisasi terhadap 26 Aktivis Buruh dan Rakyat (23 Aktivis Buruh, 2 Pengacara publik LBH Jakarta dan 1 Orang Mahasiswa) yang kembali di gelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Screenshot_8

Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat, SE. sebelum sidang berlangsung mengatakan kawan-kawan 26 Aktivis, mereka bukan Kriminal dan teroris, mereka hanya anak-anak bangsa yang hanya menyampaikan pendapat dimuka umum yang sudah melakukan prosedur sesuai undang undang, anehnya mereka yang di semprot water canon, ditembaki gas air mata dan dipukuli, padahal mereka yang tidak bersenjata dan tidak melawan sama sekali bahkan tidak ada satu kerikil pun yang dilempar mengenai pihak Kepolisian, justru mereka yang dijadikan terdakwa di pengadilan ini, dan lucunya, Advokat LBH Jakarta yang pada hari itu mendampingi kliennya ditangkap dan dijadikan terdakwa juga, oleh karena itu kami meminta hentikan Kriminalisasi terhadap 26 Aktivis Buruh dan Rakyat kawan kami dan bebaskan mereka tanpa syarat, Demokarasi harus ditegakkan secara adil dan terang benderang.”pungkasnya”.

Screenshot_9

Maruli salah satu Tim Advokasi Buruh dan Rakyat mengatakan sidang hari ini ada 2 agenda sidang yang satu Putusan Sela terhadap 23 Aktivis buruh dan satu lagi pemeriksaan saksi dari pihak kejaksaa, kami sangat kecewa terhadap Putusan Sela tersebut, karena kami banyak menemukan kecacatan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum akan tetapi Majelis Hakim mentolerasi kecacatan tersebut dan akhirnya Eksepsi dari 23 Aktivis buruh dan Kuasa hukumnya tidak dapat diterima.

 

Ia juga menegaskan kami akan melakukan beberapa langkah-langkah hukum lainnya dengan melakukan pengaduan kepada Badan Pengawas Makamah Agung, yang kedua kami juga akan melakukan pengaduan ke Komisi Yudisial, karena menurut kami ini ada pelanggaran hukum acara pidana ini bukan pelanggaran teknis yudisial karena KUHAP sudah jelas kalau Dakwaan tidak diberi tanggal maka sudah jelas Dakwaan tidak dapat diterima.

 

Maruli juga menjelaskan terkait sidang pemeriksaan saksi, menurut kami pihak kejaksaan tidak memahami KUHAP dalam hal siapa yang seharusnya terlebih dahulu diperiksa, karena seharusnya yang diperiksa terlebih dahulu dalam hal ini adalah pelapor karena dia merupakan titik masuk untuk melihat perkara ini lebih jauh, oleh karena itu kami menolak untuk dilanjutkan proses pemeriksaan saksi sampai dihadirkannya saksi pelapor yaitu Hendro Pandowo selaku mantan KAPOLRES Jakarta Pusat dan Penanggung Jawab Keamanan Aksi Unjuk Rasa menolak PP No. 78 pada tanggal 30 Oktober 2015 lalu. (tim.media.aspekindonesia).

K-PIN, Sayap Usaha Aspek Indonesia Terus Geliatkan Wira Usaha Mandiri

Ketua K-PIN

Dalam perayaan Mayday tanggal 1 Mei lalu, terlihat banyak orang memakai seragam biru di jalan protokol ibu kota, kaos biru dengan gambar peta Indonesia di bagian depan terlihat mencolok di jalan jalan protokol ibu kota. Cerita tentang kaos biru menjadi menarik karena dari Koperasi Pekerja Indonesia lah kaos peringatan MayDay itu di buat. K-PIN di dirikan dengan semangat wira usaha dan Aspek Indonesia merasa perlu mengembangkan sebuah koperasi yang nantinya akan mengembangkan usaha dan anggota Aspek Indonesia dapat mengambil manfaat akan kehadiran koperasi tersebut.
Di temui ketika dalam persiapan long march ke istana negara, tim media Aspek Indonesia sempat mewawancarai ketua K-PIN, beliau adalah bro Muhammad Hakim yang saat ini menjadi ketua K-PIN, dalam wawancara tersebut bro Hakim memaparkan langkah K-PIN untuk terus mengasah diri agar menjadi kekuatan ekonomi yang nantinya dapat meningatkan kesejahteraan anggota yang tergabung dalam K-PIN.
Sejarah koperasi sebenarnya tak terlepas dari gerakan buruh itu sendiri, namun dalam perjalanannya gerakan operasi jauh tertinggal dibandingkan gerakan buruh itu sendiri, namun saat ini koperasi terus menata diri dan itu pun terus dilakukan oleh koperasi yang di kelola oleh ASPEK Indonesia, pemberdayaan ekonomi akan terus di lakukan K-PIN apalagi saat ini pasar bebas ASEAN telah berjalan, di harapkan koperasi menjadi salah satu soko guru dalam perekonomian nasional.
Mrs. Ann Selin (Presiden UNI) megenakan kaos buatan K-pin

Mrs. Ann Selin (Presiden UNI) megenakan kaos buatan K-pin

Untuk saat ini Koperasi di ASPEK Indonesia baru memiliki jenis usaha konsumsi namun ke depannya di prediksi K-PIN akan mengembangkan jenis usaha lain seperti transportasi, dan tidak tertutup kemungkinan pengembangan bisnis di sektor agro industri sangat mungkin di kembangkan oleh K-PIN. Muhammad Hakim berharap agar anggota afliasi ASPEK Indonesia yang berjumlah 70 ribu lebih bisa untuk terus bergabung dengan menjadi anggota K-PIN, semoga cita cita kesejahteraan buruh bukan utopia belaka melihat kerja nyata dari K-PIN rasanya kita bisa berharap dengan wira usaha yang dikembangkan oleh buruh itu sendiri, sejahteralah buruh Indonesia.(tim.media.aspekindonesia/dok.topik)

Nota Kesepahaman Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA dengan ASPEK Indonesia

MOU antaraJakarta, 28/4/2016 – Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) Mirah Sumirat, SE menandatangani MoU (Memorandum of Understanding) dengan Direktur Utama Perum LKBN ANTARA Meidytama Suryodiningrat terkait penyebaran informasi dan pendidikan jurnalistik, hal ini merupakan agenda progresif bagi kedua belah pihak.

Screenshot_2

Ketua Departemen Media dan Informasi Dewan Pimpinan Pusat ASPEK Indonesia yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Serikat Pekerja LBKN ANTARA Abdul Gofur menjelaskan ada titik penting dalam Mou tersebut, salah satunya yaitu bidang penyebaran informasi, foto, berita serta pelatihan jurnalistik, Abdul Gofur juga menjelaskan dalam pemberitaan selama ini banyak media memberitakan buruh saat berdemo dengan berita negatif, entah itu masalah sampah yang tersisa saat berakhirnya demo, lalu lintas yang menjadi macet karena buruh, disebabkan kerumunan massa aksi yang memakai jalan umum yang biasa dilalui orang banyak.

 

Maka dari itu menurut beliau Buruh perlu mempunyai mitra media yang lebih netral, atau bahkan bila sangat memungkinkan mempunyai media independen yang menyuarakan aspirasi buruh. Langkah kerja sama LKBN ANTARA dengan ASPEK Indonesia adalah baru pertama kali di Indonesia, sebagai kantor berita negara, LKBN ANTARA mempunyai nama besar di bidang pemberitaan baik tingkat nasional maupun internasional. Poin penting MoU ini agar buruh di kedepannya mampu mempunyai kemampuan jurnalistik dan bukan hal yang tabu bila buruh pun mempunyai keahlian menulis seperti layaknya seorang jurnalistik.

Screenshot_1

Dalam acara MoU ini, hadir pula Presiden UNI Global Union Mrs. Ann Sellin yang juga turut menyasikan penandatanganan nota ksepahaman ia juga mengapresiasi kepada kedua belah pihak. Selamat untuk ASPEK Indonesia yang terus melakukan nota kespahaman dengan berbagai instansi di tanah air, semoga dengan di tanda tanganinya nota kesepahaman dengan kantor berita LKBN ANTARA, informasi pun lebih berimbang. Karena bila pemilik modal telah menguasai media tak pelak lagi pemberitaannya pun menjadi bias dan tak berimbang hal ini tentu saja merugikan masyarakat yang seharusnya menerima informasi tanpa retorika.(tim.media.aspekindonesia).

Aksi Pungut Sampah dalam Perayaan May Day 2016

Screenshot_3

Entah kenapa setiap ada helatan, keriaan yang melibatkan banyak orang, biasanya sesudah acara sisa sampah selalu menjadi pemandangan yang teramat biasa, saat keriaan tutup tahun dan sesudahnya maka petugas pun berjibaku dengan gunungan sampah di jalan jalan protokol ibu kota, bahkan saat dulu acara syukuran rakyat dengan di lantiknya presiden RI ke 7, area Monas seusai acara di penuhi tumpukan sampah. Padahal di negeri ini jargon Kebersihan Sebagian Dari Iman sangatlah di kenal luas, ajakan membuang sampah pun terus di upayakan dengan tagline “Buanglah Sampah Pada Tempatnya” dan juga aneka himbauan yang menyuruh masyarakat tertib membuang sampah.

 

Budaya buang sampah secara benar seakan terlupakan, dan sampah pun menjadi sebuah keniscayaan setelah usainya perayaan. Tanggal 1 Mei diperingati sebagai hari buruh nasional, sudah beberapa tahun terakhir peringatan 1 Mei menjadi hari libur nasional, dan para buruh pun merayakan MayDay dengan berbagai kegiatan, biasanya peringatan hari buruh internasional di peringati dengan melakukan aksi massa turun ke jalan, namun untuk tahun ini perayaan mayday ada yang berbeda, penulis yang mengikuti peringatan hari buruh internasional bersama ribuan buruh di jalan jalan protokol ibukota menyaksikan pemandangan unik namun inilah sisi lain dari peringatan mayday tahun 2016.

20160501-105804-1-57266fd2959373e20defe878

Buruh buruh berseragam merah dan ada kantong plastik besar di tangannya, sarung tangan karet di pasang dan mereka sigap memunguti ceceran sampah di jalanan tanpa rasa ragu ataupun perasaan jijik, botol tempat minuman, puntung rokok, plastik pembungkus makanan di punguti satu persatu dan di masukan ke dalam plastik besar yang mereka bawa, dan aksi ini mengundang pertanyaan dari penulis, akhirnya penulis pun mendekati buruh buruh pemungut sampah yang bekerja suka rela dalam peringatan MayDay 2016. Tugas mereka membersihkan sampah di jalan yang di lalui aksi buruh, mulai dari balaikota terus di lanjut di dekat patung kuda hingga istana negara.

 

Siapa mereka yang mau maunya memunguti sampah? Akhirnya penulis mewawancarai koordinator dari tim pemungut sampah, mereka menyebutnya sebagai tim Aksi Pungut Sampah, Eko Nurcahyo membeberkan bahwa tim pemungut sampah adalah Anggota Serikat Pekerja Hero Supermarket (SPHS) afiliasi Federasi ASPEK Indonesia, dengan kekuatan 15 personel maka aksi pungut sampah pun terus di lakukan sampai berakhirnya kegiatan may day berakhir, di harapkan nantinya di setiap kegiatan buruh di jalan ada tim pemungut sampah, selama ini stigma negatif jika buruh berdemo menyisakan sampah, hal ini yang ingin di tepis oleh tim Aksi Pungut Sampah, demo bisa tertib dan bebas sampah, salut untuk tim Aksi Pemungut Sampah, semoga kerja keras mereka untuk memunguti sampah saat May Day menjadi titik awal agar buruh pun peduli dengan lingkungan sekitar.(tim.media.aspekindonesia).

MAY DAY MOMENTUM MEMPERKUAT BARISAN PERJUANGAN UNTUK KESEJAHTERAAN PEKERJA

Screenshot_1

Minggu, 1 Mei 2016Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK INDONESIA), Mirah Sumirat, SE, mengajak seluruh pekerja di Indonesia untuk menjadikan momentum Hari Buruh Internasional (May Day) tahun 2016 ini, sebagai momentum untuk memperkuat barisan perjuangan pekerja demi mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera. Mari bersatu dalam satu barisan dan jangan mudah dipecah belah! Jangan mau diadu domba! Seluruh pekerja harus bersatu karena tantangan hari ini sangat berat! Hari ini kita menghadapi kenyataan bahwa Pemerintah lebih mementingkan kepentingan investor dibanding kesejahteraan pekerja. Segala kemudahan diberikan untuk masuknya investasi asing, namun untuk kesejahteraan pekerja, Pemerintah justru menerbitkan Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang justru membatasi kenaikan UMP hanya berdasar pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dan tidak berdasar hasil survei Kebutuhan Hidup Layak. Demikian disampaikan Mirah Sumirat dalam keterangan pers tertulis menyambut May Day 2016.

Mirah juga kembali meminta Presiden Joko Widodo untuk mendengar aspirasi pekerja dan membatalkan PP No.78 tahun 2015 karena jelas-jelas menabrak peraturan perundangan yang lebih tinggi yaitu UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. PP 78/2015 juga telah menghilangkan hak berunding upah yang dimiliki serikat pekerja yang sesungguhnya sudah dijamin oleh UU Ketenagakerjaan.

Pasal 88 ayat 4 UU Ketenagakerjaan telah mengatur dan mengamanatkan bahwa penetapan upah minimum harus berdasarkan hasil survey KHL. Sedangkan Pasal 44 PP 78/2015 penetapan upah minimum tidak lagi berdasarkan hasil survey KHL. Ini aneh karena justru Pemerintah yang menabrak UU, tegas Mirah Sumirat.

ASPEK Indonesia juga mendesak Menteri BUMN untuk segera menyelesaikan permasalahan pekerja outsourcing di BUMN yang sampai hari ini masih belum ada kejelasan. BUMN wajib tunduk pada UU Ketenagakerjaan yang berlaku, ketika BUMN nyata-nyata telah mempekerjakan pekerja outsourcing di pekerjaan inti, maka demi hukum BUMN wajib mengangkat pekerja outsourcing tersebut menjadi pekerja tetap. Kondisi ini membuktikan kembali bahwa Pemerintah justru yang melakukan pelanggaran UU, ungkap Mirah Sumirat.

Screenshot_2

ASPEK Indonesia juga mendesak pengusaha untuk tidak melakukan tindakan menghalangi pendirian dan aktivitas serikat pekerja (union busting). Pemerintah juga diminta proaktif untuk segera menindaklajuti setiap pengaduan serikat pekerja terkait kasus union busting. Sampai saat ini masih banyak terjadi tindakan union busting di perusahaan Indonesia.

Bersatulah pekerja Indonesia! Mari bergandengan tangan untuk memperjuangkan hak-hak normatif pekerja, karena yang kita hadapi saat ini adalah kelompok pemodal yang telah masuk dan mempengaruhi kebijakan Pemerintah. Kelompok pemodal yang serakah dan tidak mau berbagi keuntungan perusahaan yang lebih fair kepada pekerjanya.

ASPEK Indonesia bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan terus memperjuangkan agar pekerja bisa mendapatkan hak-hak konstitusionalnya. ASPEK Indonesia juga meminta Pemerintah untuk segera merealisasikan janjinya yang disampaikan di hadapan DPR RI, untuk mengangkat guru honor dan pekerja honor menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).(tim.media.aspekindonesia).

Dibalik Cerita Pengawalan Presiden UNI Global Di Indonesia

_MG_1943

Ciri khasnya adalah rambut keriting yang dibiarkan gondrong, dengan kumis dan jambang yang cukup lebat terlihat sedikit gahar, namun kalau di ajak ngobrol maka waktu pun tak terasa cepat berlalu, dia adalah bro Alfasah sang Ketua umum Serikat Pekerja Graha Sarana Duta (SEJAGAD). Bulan April-Mei adalah bulan istimewa bagi Federasi ASPEK Indonesia, jelang peringatan hari buruh Internasional yang jatuh pada tanggal 1 Mei 2016 ini, ASPEK Indonesia kedatangan tamu istimewa yaitu Presiden UNI Global Union, Mrs. Ann Sellin.

Tak pelak lagi kehadiran Presiden UNI Global Union di tanah air merupakan kepercayaan besar beliau terhadap ASPEK Indonesia dan sejak kehadirannya beberapa hari lalu, Ann Sellin berkeliling Jakarta, bertemu dengan para petinggi negeri ini, mulai dari Kementerian Tenaga Kerja Indonesia hingga ke parlemen di kawasan Senayan, kehadiran Presiden UNI Global Union memberikan warna tersendiri di kalangan ASPEK Indonesia, keselamatan Ann Sellin merupakan prioritas utama, untuk urusan ini organisasi sayap ASPEK Indonesia yaitu Brigade Aksi sangat sigap untuk memastikan bahwa Presiden UNI Global dalam keadaan baik, aman dan tanpa rintangan.
Berikut ini tim media ASPEK Indonesia berkenan mewawancarai orang yang sangat sibuk untuk pengawalan Mrs. Ann Sellin, beberapa hari lalu penulis sempat bertemu di kantor pusat Indosat dan berhasil mengorek keterangan tentang kiprah BRIGAS untuk pengawalan Ann Sellin saat berada di Jakarta.
_MG_1954

BRIGAS selama dua bulan terakhir ketika ada konfirmasi kehadiran Presiden UNI Global Union di Indonesia, Brigade Aksi membuat format pengawalan dengan 4 grup pengawalan. Grup pertama adalah terdiri dari tujuh anggota Brigas yang di komandani oleh Bro Maulana yang menjabat  Panglima Koordinataor Cabang Brigas Bekasi. Grup dua yang di isi 10 anggota Brigas yang di komandani wakil Pangkornas Brigas Bro Saifudin yang akan mengawal Sis Ann Sellin saat perayaan MayDay, Grup 3 dengan kekuatan 20  personel Brigas yang dikomandani oleh Pangkorda Jawa Barat yakni Bro Yusuf yang bertugas di Gelora Bung Karno ketika merayakan MayDay di stadion termegah di Indonesia. Grup 4 di siapkan dengan tim 133 orang untuk mengawal Ann Sellin yang di rencanakan melakukan long march antara Bundaran HI hingga istana negara.

Brigade Aksi merupakan garda terdepan untuk pengawalan Presiden UNI Global Union, dengan keterbatasan personil namun upaya Brigade Aksi patut di acungi jempol, semoga BRIGAS akan terus dikuatkan untuk tugas penting ini, bagaimana pun BRIGAS adalah sayap organisasi ASPEK Indonesia yang akan tetap mengawal agenda agenda dari Federasi ASPEK Indonesia, dua jempol untuk crew Brigade Aksi di mana pun kalian berada.(tim.media.aspekindonesia)

Mayday 2016 Momentum Menagih Tanggung Jawab Pemerintah dalam Perlindungan Hak Pekerja

Saat ini kita hidup pada zaman “Yang kaya disantuni, yang miskin dipinggirkan. Yang kuat diampuni, yang lemah dipukuli”. Ini tidak berlebihan, karena belakangan ini Pemerintah seakan mengabaikan tanggung jawabnya terhadap rakyatnya. Khususnya kepada kaum pekerja. Rakyat Indonesia. Dalam Undang-undang jelas tertulis, bahwa Pemerintah menjamin pekerjaan yang layak dan penghasilan yang layak bagi rakyat. Artinya Pemerintah menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan yang layak sekaligus dengan penghasilan yang layak. Namun, alih-alih berpihak pada buruh, Presiden justru menjual dengan murah pekerjanya ke investor asing.

Yang terbaru, Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 78 dengan dalih kepastian dan kestabilan upah pekerja, dalam hal ini yang diuntungkan adalah pengusaha dan investor. Sedangkan bagi buruh, PP No. 78 adalah musibah di tengah musibah. Ya, disaat upah pekerja Indonesia yang masih di bawah standar hidup layak, PP No. 78 hanya mengatur kenaikan berdasarkan tingkat inflasi & pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Sebelumnya, upah ditentukan berdasarkan kenaikan harga kebutuhan hidup layak (KHL) ditambah dengan tingkat inflasi & pertumbuhan ekonomi. Dibandingkan Thailand & Vietnam, upah pekerja Indonesia masih dibawahnya. Apalagi jika dibandingkan dengan Malaysia & Singapura, upah pekerja Indonesia jauh tertinggal. Padahal sumber daya & infrastruktur di Indonesia lebih baik dan lebih lengkap. Buruh setuju dengan aturan kepastian & kestabilan upah jika upah saat ini sudah sesuai dengan standar kehidupan layak. Apalagi Indonesia masih menganut 60 item KHL, di negara lain sudah diterapkan 84 item KHL.

Oleh karena itu, perjuangan upah akan selalu digemakan oleh serikat pekerja/buruh sampai pemerintah memenuhi tanggung jawabnya dalam melindungi hak pekerja.

Kepiluan nasib pekerja tidak berhenti di sini. Di tengah maraknya isu Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pemerintah seakan tidak berdaya menghadapi serbuan pekerja asing. Ironisnya, sebagian dari pekerja asing tersebut bekerja pada proyek pemerintah. Pemerintah terlihat seperti lepas tangan, perkerja Indonesia dibiarkan bersaing bebas dengan pekerja asing. Ini tentu bertolak belakang dengan amanah Undang-undang. Seharusnya pemerintah menerapkan kebijakan pekerja asing yang melindungi pekerja lokal. Dalam hal kesetaraan hak: upah, kesempatan kerja, dll. Di Britania Raya contohnya, Serikat Pekerja berhasil mendorong pemerintah untuk menerapkan kesetaraan upah & kesempatan kerja. Karena jika dibiarkan, pekerja asing yang notabene berasal dari negara investor tentu akan sangat diuntungkan & diberikan tempat lebih baik oleh investor.

Seolah tidak kehabisan jurus untuk menyengsarakan rakyat, Pemerintah saat ini berencana memberikan tax amnesty kepada “pengemplang pajak”. Tax Amnesty menciderai pekerja. Ketika pekerja dikendalikan upahnya menjadi murah melalui PP 78/2015, orang yang tidak bayar pajak justru diampuni. Oleh karena itu, kaum buruh menolak keras tax amnesty. Padahal selama ini pekerja dipaksa untuk taat pajak. Pada ssat menerima upah secara otomatis dipungut pajak, belanja di pasar secara otomatis dikenakan pajak. Ditengah rendahnya tax ratio Indonesia yang hanya sekitar 11% & keluhan Dirjen Pajak akan rendahnya kesadaran membayar pajak, maka tax amnesty merupakan kebijakan yang ngawur. Sebagai pembanding, tax ratio Malaysia & Thailand sekitar 16%, sedangkan di negara maju tax ratio mmencapai 40%. Jika penerimaan pajak meningkat, pemerintah akan lebih mudah dalam mensejahterakan rakyat dan tidak bergantung dengan program CSR perusahaan, yang sebagian dari mereka adalah pengemplang pajak.

Dari semua itu, maka layak kita pertanyakan keberpihakan Pemerintah dalam melindungi hak pekerja. Dan Pemerintah harus selalu diingatkan akan kewajibannya melindungi hak rakyatnya. Mayday 2016 adalah momentum yang tepat untuk menagih tanggung jawab Pemerintah dalam melindungi Hak Pekerja. (Rakhmat Saleh/Wapres Pengupahan dan Jaminan Sosial ASPEK Indonesia).

Seminar Nasional Komite Perempuan ASPEK Indonesia

Screenshot_1

Jakarta, (28/416) – Komite Perempuan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (KP – ASPEK Indonesia) menggelar seminar nasional dengan tema Pemberdayaan Pekerja Perempuan yang bertempat di lantai 2 kantor pusat Indosat Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 21, seminar tersebut dihadiri oleh  Presiden UNI Global Union Mrs. Ann Selin, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Ir. Said Iqbal, Sekretaris Jenderal Hubungan Industrial Kementerian Tenaga Kerja Ibu Hayani Rumondang dan Wakil Ketua DPR RI Ibu Ledia Hanifa Amalia.

_MG_2251

Acara ini diawali dengan pagelaran Tari Tradisional, dikumandangkannya lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars ASPEK Indonesia, seminar pun di buka secara resmi, acara ini dikuti 300 pekerja perempuan yang berasal Afiliasi ASPEK Indonesia dan juga undangan antara lain para pekerja permpuan dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Serikat Pekerja Nasional (SPN), KAPPRTBM, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi (FSP Pariwisata Ref).

Screenshot_2

Dalam seminar nasional ini, Presiden KSPI Ir. Said Iqbal menyerukan agar kaum perempuan terus bergerak dalam wadah serikat pekerja, di masa lalu gerakan buruh terutama yang menyangkut isu perempuan banyak mengalami kendala, yang paling monumental tentang perempuan di dunia kerja yaitu kisah meninggalnya Marsinah beberapa tahun lalu, karyawan pabrik arloji di Porong Sidoarjo, tewas secara mengenaskan setelah melakukan aksi tentang kenaikan upah minimum. Marsinah menjadi ikon perlawanan perempuan yang akan di kenang oleh gerakan buruh.

_MG_2363

Sebagai panelis di seminar nasional ini, Mrs. Ann Sellin pun berbicara tentang gerakan perempuan di negara Finlandia, menurut Ann Sellin presentasi anggota perempuan di Serikat Pekerja PAM Finlandia malah lebih banyak di banding dengan pria, Ann Sellin berharap agar pekerja perempuan di Indonesia terus bergerak untuk majunya gerakan perempuan di perburuhan, untuk saat ini perempuan sudah setara dengan kaum pria dan ini merupakan sebuah kesetaraan yang menggembirakan.

_MG_5619

Presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat, SE mengatakan bahwa perempuan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan, sejak mulai pagi hingga malam hari, mengurus rumah tangga dan bekerja bisa di lakukan dengan sama baiknya, peran perempuan dalam gerakan buruh bukanlah sebagai pelengkap namun merupakan gerakan utama dalam derap langkah perburuhan. Mirah Sumirat yang merupakan satu satunya Presiden Perempuan Federasi Serikat Pekerja di KSPI mengatakan sudah saatnya perempuan mengambil peranan penting dalam gerakan buruh di Indonesia.

Screenshot_3

Ketua Panitia penyelengara seminar nasional komite perempuan ASPEK Indonesia Sri Maryati didalam wawancaranya dengan Tim Media ASPEK Indonesia mengatakan acara ini bertujuan untuk Pemberdayaan pekerja perempuan di Indonesia khususnya di Afiliasi ASPEK Indonesia agar para pekerja perempuan lebih mengetahui hak haknya yang diatur didalam Undang undang Ketenagakerjaan, karena selama ini Pekerja perempuan selalu mendapatkan perlakuan yang diskriminasi. Intinya agar Pekerja Perempuan mendapatkan edukasi dan tidak diperlakukan secara diskriminasi.

 

Semoga seminar nasional yang di selenggarakan ASPEK Indonesia menjadi momentum baik agar perempuan terus berdaya dalam gerakan buruh dan tidak lagi diperlakukan secara tidak adil serta siap untuk menghadapi pasar bebas dan persaingan global, maju terus gerakan buruh perempuan Indonesia.(tim.media.aspekindonesia).

KUNJUNGAN PERTAMA PRESIDEN UNI GLOBAL UNION

Dewan Pimpinan Pusat ASPEK Indonesia

Dewan Pimpinan Pusat ASPEK Indonesia

Jakarta, (27/5/16) – seketariat Dewan Pimpipinan Pusat Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (DPP ASPEK Indonesia) yang beralamat di Graha Alam Indah, Jalan Condet Raya Rt. 001/003 Blok C/8 Batu Ampar Jakarta Timur menjadi agenda pertama Presiden UNI Global Union Mrs. Ann Sellin, beliau di dampingi Dewan Pakar ASPEK Indonesia yaitu Kun Wardana. Mrs. Ann Sellin tampak antusias dalam kunjungan tersebut, hadir pula presiden ASPEK Indonesia, Ibu Mirah Sumirah, SE yang di dampingi salah satu Wakil Presiden ASPEK Indonesia Jakwan dan jajaran Pengurus DPP ASPEK Indonesia.

Pertemuan berlangsung hangat dan akrab dilakukan diskusi tentang perkembangan perburuhan di Indonesia terutama progres dari eksistensi ASPEK Indonesia dalam percaturan perburuhan di Indonesia.

Screenshot_1

Diskusi tersebut membahas isu isu perjuangan buruh di Indonesia khususnya di ASPEK Indonesia. Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat, SE menjelaskan isu perburuhan yang paling penting antara lain Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak dan Pekerja alih daya (outsourcing), peran ASPEK Indonesia dalam hal ini memberikan pelatihan Perjanjian Kerja Bersama dan memberikan bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ASPEK Indonesia kepada serikat pekerja yang menjadi Afiliasinya,

yang teristimewa dalam pertemuan itu, Ann Sellin terlihat gembira dengan suguhan dari ASPEK Indonesia, makanan tradisional Indonesia seperti Ubi rebus, Kacang rebus, Bolu gulung dan buah Duku menyemarakan sajian menyambut Presiden UNI Global Union Union,

Serikat Pekerja United Tractors

Serikat Pekerja United Tractors

Setelah mengunjungi Seketariat ASPEK Indonesia, Presiden UNI Global Union menuju ke tempat Serikat Pekerja United Tractors (SPUT) dalam kunjungan ini, diadakan sharing dan diskusi tentang membangun sebuah komitmen dan hubungan industrial yang saling menghargai dengan sosial dialog dan kesetaraan diantara kedua belah pihak baik pekerja maupun pengusaha, yang salah satunya adalah Serikat Pekerja United Traktor (SPUT).

Wakil Presiden ASPEK Indonesia bidang Hubungan Industrial Wawan Afrianto mengatakan didalam wawancaranya dengan Tim Media ASPEK Indonesia, dengan kunjungan ini ASPEK Indonesia sebagai Federasi ditingkat Nasional maupun UNI Global Union sebagai Federasi ditingkat Internasional mampu memberikan dukungan dan inspirasi terhadap perjuangan kawan kawan Serikat Pekerja United Tractors (SPUT), ia juga menegaskan dengan datangnya Pimpinan buruh Internasional bisa memberikan semangat perjuangan dalam mewujudkan kesejahteran bagi kaum buruh di Indonesia.

Rumah makan Warung Daun

Rumah makan Warung Daun

Rangkaian kunjungan Mrs Ann Sellin di tutup dengan jamuan makan malam yang bertempat di Rumah Makan Warung Daun Cikini, dalam kegitan tersebut, yang dihadiri oleh jajaran Majelis Nasional (MAJENAS), Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Ketua Umum dan sekretaris PUK dari beberapa afliasi ASPEK Indonesia, pada kunjungan di hari pertamanya di Indonesia Presiden UNI Global Union sangat senang dengan perkembangan iklim perburuhan di Indonesia, dan berharap agar ASPEK Indonesia semakin mengokohkan eksistensinya bersama Federasi buruh lainnya.(tim.media.aspekindonesia).

Translate »
Web Design BangladeshBangladesh online Market