HUT ASPEK KE 14

Ucapan Selamat dari Serikat Karyawan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta More »

HUT ASPEK KE 14

Acara tumpengan pada saat HUT ASPEK INDONESIA KE 14 More »

HUT ASPEK KE 14

Pemotongan tumpeng HUT ASPEK Indonesia ke 14 More »

HUT ASPEK Indonesia

Rangkaian acara HUT ASPEK Indonesia Ke 14 More »

HUT ASPEK Indonesia Ke 14

Rangkaian acara HUT ASPEK Indonesia Ke 14 More »

 

PEKERJA TOL SELURUH INDONESIA BERSATU TOLAK OTOMATISASI GARDU TOL

screenshot_1Jakarta, 26/09/16Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) Mirah Sumirat, SE, mendesak Pemerintahan Jokowi — JK untuk menghentikan rencana otomatisasi gardu tol di seluruh Indonesia, karena akan berdampak ribuan pekerja jalan tol ter-PHK. Otomatisasi gardu tol ternyata hanya untuk mengejar kepentingan bisnis semata tanpa memperhatikan kewajiban Negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenyataan ini sangat ironis, ketika Pemerintah meng-klaim telah menciptakan berbagai lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran, ternyata justru Pemerintah juga yang menciptakan ribuan pengangguran baru. Berdasarkan data BPS, jumlah pengangguran di Indonesia pada tahun 2015 sudah berjumlah 7,7 juta orang. Otomatisasi gardu tol dengan alasan untuk mempercepat waktu transaksi sesungguhnya juga hanya opini yang ingin dibangun oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perhubungan, sehingga memuluskan rencana PHK massal pekerja jalan tol di seluruh Indonesia.

Sebagai reaksi atas rencana Pemerintah yang akan melakukan PHK massal, maka para pekerja di berbagai perusahaan pengelola jalan tol saat ini telah melakukan konsolidasi, dengan membentuk Aliansi Pekerja Jalan Tol Seluruh Indonesia (APJATSI). Para pekerja jalan tol yang tergabung dalam APJATSI datang dari perusahaan pengelola jalan tol, baik BUMN, anak perusahaan BUMN, maupun perusahaan swasta. Agenda pertama perjuangan APJATSI adalah bersama-sama menolak otomatisasi gardu tol yang dilakukan oleh Pemerintah. Selain itu APJATSI juga akan melakukan berbagai program kerja lain yang terkait dengan upaya meningkatkan kesejahteraan seluruh pekerja jalan tol di Indonesia. Demikian disampaikan Mirah Sumirat yang juga merupakan Presiden Serikat Karyawan Jalantol Lingkarluar Jakarta (SKJLJ), melalui keterangan pers tertulisnya.

Otomatisasi gardu tol sudah mulai dilakukan sejak tahun 2012. Saat itu baru berjalan 40% dari niat awal 80%. Puncaknya adalah pada tahun 2015, Pemerintah melalui Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Menteri Perhubungan menginginkan otomatisasi gardu tol 100% selesai pada tahun 2018. Artinya Pemerintah ingin seluruh jalan tol di-otomatisasi dan tidak ada lagi pelayanan transaksi di jalan tol oleh manusia. Jika membandingkan Indonesia dengan negara maju seperti Eropa dimana jalan tol di negara tersebut tidak ada pelayanan dengan manusia, kondisi di Eropa menjadi wajar karena mayoritas usaha di sana adalah padat modal dan populasi penduduknya sedikit. Berbeda dengan Indonesia yang mayoritas usahanya padat karya dan jumlah penduduknya saja berjumlah 250 juta lebih. Puluhan juta rakyat Indonesia saat ini sedang mencari pekerjaan, belum lagi ditambah dengan pengangguran yang saat ini berjumlah di atas 7,7 juta orang. Sedangkan di negara Asia dan ASEAN yang masih serumpun dengan Indonesia, dalam pengelolaan jalan tol di negaranya masih menggunakan pelayanan manusia, tidak seluruhnya menggunakan mesin.

Mirah Sumirat juga menyampaikan bahwa rencana otomatisasi seluruh gardu tol semakin dipertegas oleh Pemerintah pada tahun 2016, melalui pernyataan Menteri BUMN bahwa otomatisasi seluruh gardu tol akan selesai pada akhir tahun 2016.

Meski perihal PHK sempat dibantah oleh Direksi PT Jasa Marga namun faktanya PHK pasti akan terjadi. Ribuan orang pekerja yang ada di gardu tol akan dikemanakan?, tanya Mirah Sumirat. Sedangkan tempat kerja di perusahaan tersebut, selain gardu tol, tidak bisa menampung eks pekerja dari gardu tol dimaksud.

Mirah juga mempertanyakan mengapa rencana otomatisasi gardu tol tidak pernah dibicarakan dan dikaji, baik secara akademisi maupun penelitian, dengan mengajak duduk bersama seluruh stakeholder, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan dan serikat pekerja. Kami tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan rencana otomatisasi gardu tol ini, tegas Mirah Sumirat.

Selama ini pekerja jalan tol hanya diberikan pelatihan tentang bagaimana melayani transaksi pengguna jalan tol secara cepat tanpa mengesampingkan hak pengguna jalan tol yaitu keramahtamahan serta kejujuran.

ASPEK Indonesia menduga bahwa otomatisasi gardu tol hanya untuk kepentingan bisnis pihak tertentu saja. Teknologi bukan untuk mengorbankan orang/pekerja namun justru harus memudahkan. Mirah Sumirat juga mengingatkan kepada masyarakat untuk mewaspadai “pengambilan paksa” dana masyarakat berkedok otomatisasi gardu tol. Mirah menjelaskan bahwa pemilik & pengguna kartu e-toll, tanpa sadar sesungguhnya telah “diambil paksa” uangnya oleh pihak pengelola jalan tol dan oleh bank yang menerbitkan kartu e-toll. Mirah mencontohkan, apabila masyarakat membeli kartu e-toll seharga Rp.50.000,- sesungguhnya hanya mendapatkan saldo sebesar Rp.30.000,-. Kemana selisih uang yang Rp.20.000? Konsumsen “dipaksa” untuk merelakan kehilangan dananya, bahkan sebelum kartu e-toll digunakan untuk transaksi!, tegas Mirah Sumirat.

Dengan tidak adanya gardu tol manual yang dioperasikan oleh pekerja gardu tol, maka secara tidak langsung pengguna jalan dipaksa untuk membeli kartu e-toll & dipaksa untuk merelakan kehilangan uangnya dengan dalih biaya administrasi/biaya kartu e-toll. Bayangkan, berapa triliun dana masyarakat yang akan diambil paksa dari sistem full GTO ini? Kondisi ini jelas-jelas membuat pengguna jalan tol sebagai konsumen diperlakukan tidak adil, bahkan bisa dikatakan “dicurangi” oleh sistem bisnis antara perusahaan pengelola jalan tol dengan perbankan yang menerbitkan kartu e-toll. Ketika perusahaan pengelola jalan tol hanya menyediakan gardu tol otomatis tanpa menyediakan gardu manual, apakah itu bukan paksaan kepada konsumen pengguna jalan tol? Pengguna jalan tol sebagai konsumen tidak diberikan pilihan dalam mendapatkan pelayanan tol, pungkas Mirah Sumirat.

Dalam memperjuangkan nasib pekerja jalan tol di Indonesia, ASPEK Indonesia bersama APJATSI, seiring dengan semangat NAWACITA yang digaungkan oleh Pemerintahan Presiden Ir. Joko Widodo dimana akan menyediakan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan bukan menghadirkan pengangguran, meminta Presiden Joko Widodo  untuk memenuhi aspirasi penolakan otomatisasi gardu tol dan meminta semua pihak untuk menghentikan pembangunan Gardu Tol Otomatis, yang saat ini pembangunannya semakin banyak dilakukan oleh perusahaan pengelola jalan tol di Indonesia.(tim.media.aspekindonesia)

“Khawatir Gugatan Tax Amnesty Dimenangkan Buruh, Pemerintah Mulai Panik”

Hari ini, Rabu (14/9/16), kaum buruh kembali melakukan aksi unjuk rasa di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendesak agar UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dicabut. Aksi ini merupakan sikap konsisten buruh untuk menolak kebijakan yang merugikan rakyat kecil, sekaligus memastikan Hakim MK tetap bersikap independen. Apalagi pemerintah terlihat mulai panik, ketika beberapa waktu lalu Presiden dikabarkan memanggil Hakim MK. Pemeanggilan itu diduga untuk membicarakan perihal judicial review Tax Amnesty yang saat ini tengah diproses MK.

Presiden KSPI Said Iqbal yakin akan memenangkan gugatannya. Dia menyebutkan, sejak awal, Pemerintah sudah sesat dalam berpikir ketika merumuskan UU Pengampunan Pajak.

“Pada dasarnya, pajak bersifat memaksa sesuai amanah UUD 45 pasal 23A. Karena sifatnya yang memaksa, bagi mereka yang mengemplang pajak harusnya dijatuhi sanksi. Bukannya malah diampuni.

Pasal 2 dan 3 UU Tax Amnesty yang menyatakan bahwa setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak telah melanggar UUD 45 dan memperlihatkan ketertundukan negara dihadapan pengemplang pajak. ,” tegasnya.

Berikut bukti jika negara lebih tunduk para pengusaha dan konglomerat hitam yang mengemplang pajak. Jika dengan UU Pengampunan Pajak Pemerintah berharap uang yang diparkir di luar negeri yang besarnya Rp 11.450 triliun akan pulang kampung dengan tebusan rendah 1 – 6 % (untuk deklarasi sampai dengan 31 Desember 2016), tax amnesty berbanding terbalik dengan tujuan itu. Mengapa tidak melalui penegakan hukum dengan menarik pajak penghasilan sebesar 30 %? Maka, dari Rp 11.450 triliun akan berpotensi menerima Rp 3.435 triliun. Andai tingkat keberhasilannya hanya 10 % penerimaannya pun masih relatif besar, mencapai Rp 343,5 triliun. Jauh lebih besar dari ekspektasi Rp 165 triliun, yang itu pun masih jauh dari realisasi.

Kemudian Iqbal menegaskan, “Yang wajib dan jelas-jelas ada sanksi saja tidak dijalankan, apalagi cuma-cuma? Tidak ada jaminan dana tax amnesty dan repatriasi akan permanen di Indonesia. Berdasarkan pengalaman beberapa negara yang telah menerapkan tax amnesty, dana yang masuk hanya sementara guna mengejar pengampunan pajak atau Surat Sakti Pajak, kemudian keluar lagi. Kita bisa melihat Argentina dan India sebagai satu contoh.”

Menurut Iqbal, kaum buruh berkepentingan dengan penerimaan negara melalui pajak. Dengan penerimaan negara yang cukup, maka pembangunan bisa berjalan. Negara mempunyai uang untuk melakukan subsidi dan memberikan jaminan sosial, serta yang terpenting: tidak perlu berhutang. Karena itulah buruh tidak keberatan meskipun tiap bulan upahnya dipotong untuk pajak. Tetapi ironisnya, para pengusaha dan konglomerat hitam yang tidak taat bayar pajak, justru diampuni. Seharusnya pemerintah melakukan reformasi pajak & fiskal dengan memerhatikan prinsip-prinsip rule of law, equality of law, dan keadilan sosial.

Setiap warga negara setara di hadapan hukum. Tetapi tax amnesty bersifat diskriminatif. Sebelumnya pemerintah telah memberikan Tax Allowance (kelonggaran pajak) melalui PP no 52 tahun 2011 yang memfasilitasi modal asing dengan memberikan kelonggaran pajak sebesar 5 % per tahun selama 6 tahun. Dengan adanya tax amnesty, negara semakin paradoks, di satu sisi ingin meningkatkan penerimaan negara dari pajak, tetapi di sisi lain memberikan kelonggaran pajak bagi pemodal asing. Ini akan berdampak pula pada persaingan pasar domestik. Ada potensi perusahaan domestik akan kalah bersaing dan berujung pada terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran.

“Senasib dengan buruh, pengusaha mikro-kecil, dan menengah selalu ditarik pajak. Secara umum, UU Pengampunan Pajak tidak adil bagi masyarakat Indonesia yang selalu patuh bayar pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, dan pajak atas bunga bank. UU Pengampunan Pajak yang mengampuni pengusaha besar adalah bukti ketidakadilan pemerintah dalam memandang objek pajak,” kata Iqbal.(KSPIMediaCenter)

GERAKAN BURUH JAKARTA (GBJ)

gbjGerakan Buruh Jakarta (GBJ) adalah wadah gerakan bagi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan, Advokasi Kebijakan, dan issu-issu ketenagakerjaan di wilayah pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari Federasi-federasi dan Aliansi/ Forum Gerakan Buruh Serikat Pekerja/ Serikat Buruh di DKI Jakarta.

Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) didirikan pada hari Jum’at tanggal sembilan, bulan September, tahun dua ribu enam belas (09-09-2016), jam 09 malam, oleh 9 Federasi SP/SB, yang bersepakat untuk membentuk gerakan bersama aliansi Federasi Serikat Buruh/Serikat Pekerja di Provinsi DKI Jakarta.

Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) dideklarasikan pada hari Selasa, tanggal 13 September 2016, pukul 13.30, di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta.

Sejak didirikan dan dideklarasikan, Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) terus mendapat dukungan dari berbagai federasi/aliansi/forum serikat pekerja di 5 wilayah kota DKI Jakarta, sehingga dari semula 9 federasi serikat pekerja, saat ini telah bertambah keanggotaannya sebagaimana daftar nama federasi/aliansi/forum serikat pekerja di bawah ini:

1. Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia)
2. DPD FSP Logam Elektronik & Mesin SPSI DKI Jakarta (FSP LEM SPSI DKI Jakarta)
3. PD FSP Rokok Tembakau Makanan & Minuman (RTMM SPSI) DKI Jakarta
4. Federasi Buruh Transportasi dan Pelabuhan Indonesia (FBTPI)
5. Federasi Sektor Umum Indonesia (FSUI)
6. Federasi Serikat Pekerja Nasional DKI Jakarta (FSPN)
7. PD FSP Niaga & Perbankan (NIBA SPSI AGN) DKI Jakarta
8. KASBI Jakarta
9. FSP Kimia Energi & Pertambangan (KEP-KSPI) DKI Jakarta
10. Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP)
11. Federasi Gabungan Serikat Buruh Mandiri (F GSBM)
12. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) DKI Jakarta.
13 Federasi Perjuangan Buruh Indonesia ( FPBI DKI Jakarta )
14. Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu DKI Jakarta. 15. Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia (FSPASI)

Sampai saat ini konsolidasi dukungan masih terus dilakukan untuk dapat memperkuat Gerakan Buruh Jakarta.

SEMBILAN (9) REKOMENDASI GERAKAN BURUH JAKARTA

1. Menolak penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan PP 78/2015, dan kembali kepada Undang-undang No.13/2003 Pasal 88 ayat (4), dengan mempertimbangkan faktor kebiasaan dalam penetapan Upah Minimum Provinsi di DKI Jakarta yang lebih baik dari Undang-undang.

2. Gerakan Buruh Jakarta berkomitmen dan sepakat untuk melakukan advokasi bersama terhadap permasalahan, kebijakan, dan kasus-kasus perburuhan/ ketenagakerjaan yang terjadi di anggota yang tergabung didalam Gerakan Buruh Jakarta;

3. Segera melakukan Audiensi kepada Gubernur DKI Jakarta, Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta, APINDO DKI Jakarta, KADIN DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta dan kepada Stakeholder yang terkait dengan bidang Ketenagakerjaan yang ada di Provinsi DKI Jakarta;

4. Deklarasi Gerakan Buruh Jakarta akan di laksanakan pada Tanggal 13 September 2016 di Balaikota Provinsi DKI Jakarta;

5. Segera melakukan Rapat AKBAR dengan seluruh Anggota Gerakan Buruh Jakarta di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta;

6. Menolak RAPERDA Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta, sebelum dilakukan pembahasan di tingkat Lembaga LKS Tripartit Daerah;

7. Segera meng-agendakan Press Conference terbentuknya Gerakan Buruh Jakarta dan sosialisasi hasil Survei KHL dari Tim ASPEK Indonesia, dan DPD LEM SPSI DKI Jakarta serta Nilai Perjuangan UMP DKI Jakarta tahun 2017;

8. Membentuk program pendidikan dan latihan, kajian-kajian, dan riset tentang isu-isu ketenagakerjaan dan kebijakan Regulasi Ketenagakerjaan secara bersama-sama.

9. Meng-agendakan Audiensi ke DPRD DKI Jakarta untuk melakukan ADVOKASI RAPERDA KETENAGAKERJAAN Provinsi DKI Jakarta.

Jakarta, 09 September 2016
Gerakan Buruh Jakarta

PEMDA DKI JAKARTA DIMINTA TRANSPARAN DALAM PEMBAHASAN RAPERDA KETENAGAKERJAAN

gbjJakarta, 13/09/16 – Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk transparan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan yang akan diberlakukan di DKI Jakarta. Hal ini diungkapkan oleh Mirah Sumirat, SE, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, sebagai salah satu juru bicara GBJ, saat menghadiri acara Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan yang diadakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, di Ruang Tempo Doeloe lantai 2 Gedung Balai Kota, Jakarta, Selasa, 13 September 2016. Ketidaktransparan pembahasan Raperda Ketenagakerjaan terlihat dari tidak adanya dokumen lengkap isi Raperda yang akan dikonsultasikan ke publik hari ini. Pihak Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, sejak awal acara hanya memberikan dokumen tanggapan atas Naskah Akademik Raperda Ketenagakerjaan dari 3 narasumber, tanpa memberikan Naskah Akademik dan tanpa memberikan dokumen isi pasal per pasal dari Raperda Ketenagakerjaan dimaksud. Bagaimana mungkin konsultasi publik dapat berjalan maksimal, jika tidak jelas dokumen yang akan dikonsultasikan, ungkap Mirah Sumirat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan sebagai pengganti atas Peraturan Daerah No.6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan yang saat ini berlaku.

screenshot_4

Mirah Sumirat yang juga Wakil Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional dari unsur serikat pekerja, meminta kepada Pemda DKI Jakarta untuk memaksimalkan peran Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi DKI Jakarta, dalam penyusunan dan pembahasan Raperda Ketenagakerjaan di DKI Jakarta. Dalam LKS Tripartit seluruh stakeholder hubungan industrial, baik Pemerintah, pengusaha maupun serikat pekerja, bahkan juga kalangan akademisi, dapat memberikan rekomendasi terbaiknya agar menghasilkan Raperda yang berkeadilan dan mensejahterakan.

Senada dengan Mirah Sumirat, perlunya pembahasan lebih detail Raperda Ketenagakerjaa melalui forum LKS Tripartit Provinsi DKI Jakarta juga diungkapkan oleh nara sumber dari serikat pekerja dan pengusaha.

Yulianto, Ketua DPD FSP Logam Elektronik & Mesin SPSI DKI Jakarta (FSP LEM SPSI DKI Jakarta), yang diminta oleh Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, untuk memberikan tanggapan atas Naskah Akademik Raperda, juga meminta agar pembahasan Raperda Ketenagakerjaan ini bisa dilakukan oleh LKS Tripartit DKI Jakarta. Muatan materi Raperda seyogyanya dapat dibahas tuntas di LKS Tripartit Provinsi sebelum masuk ke dalam tahapan konsultasi publik dan harmonisasi, meskipun pemrakarsa Raperda adalah Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta. Hal ini sesuai dengan tugas LKS Tripartit untuk memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Gubernur dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan, ungkap Yulianto.

Drs. HM Agus Guntur PM, MM, Wakil Ketua DPP APINDO DKI Jakarta, dalam kesimpulan akhirnya juga sependapat agar Raperda Ketenagakerjaan ini dibahas di LKS Tripartit Provinsi DKI Jakarta. Agus Guntur juga mengkritisi Peraturan Daerah N0.6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan yang saat ini berlaku, karena isinya merupakan pengulangan dari pasal-pasal UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Seharusnya dapat dipilah kembali, bidang dan kegiatan apa saja yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan atau Kota/Kabupaten, sehingga tidak tumpang tindih dengan kewenangan Pemerintah Pusat. Kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota Negara juga merupakan kondisi yang perlu dikaji lebih lanjut terkait Raperda Ketenagakerjaan yang akan dibahas, ungkap Agus Guntur.

Dalam acara Konsultasi Publik tersebut juga terungkap beberapa kelemahan institusi ketenagakerjaan di DKI Jakarta, antara lain yang paling menonjol adalah minimnya Pegawai Pengawas yang ada saat ini, hanya 65 orang untuk mengawasi sekitar 32.000 perusahaan di DKI Jakarta. Sehingga Pemprov DKI Jakarta harus segera menambah jumlah Pegawai Pengawas, karena keberadaan Pegawai Pengawas tidak saja bertugas mengawasi namun juga berfungsi sebagai Penyidik ketika ada tindak pidana ketenagakerjaan yang terjadi di suatu perusahaan.

Setelah menghadiri acara Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan yang diadakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, beberapa federasi, aliansi dan forum serikat pekerja yang tergabung dalam Gerakan Buruh Jakarta kemudian mendeklarasikan berdirinya Gerakan Buruh Jakarta, di depan kantor Balai Kota (tim.media.aspekindonesia)

SERIKAT PEKERJA DUKUNG JUDICIAL REVIEW UU TAX AMNESTY, UNTUK KEADILAN BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

WhatsApp Image 2016-08-31 at 05.58.18Jakarta, 31/8/16Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) Mirah Sumirat, SE, mendesak Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan gugatan Judicial Review atas Undang Undang Tax Amnesty, yang diajukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dengan memberikan putusan membatalkan dan menyatakan tidak berlaku UU Tax Amnesty. Judicial Review diajukan karena pertimbangan adanya ketidakadilan dalam pelaksanaan UU Tax Amnesty. Konglomerat pengemplang pajak serta Wajib Pajak yang menyembunyikan dananya di luar negeri, tidak sepantasnya mendapatkan pengampunan pajak! Mereka justru seharusnya diberikan sanksi yang lebih berat, bukan malah diberikan pengampunan!, tegas Mirah Sumirat dalam keterangan pers tertulis tertanggal 31 Agustus 2016.

Sidang perdana JR UU Tax Amnesty yang akan dilaksanakan hari ini, Rabu tanggal 31 Agustus 2016, akan dikawal oleh aksi ribuan buruh dari berbagai daerah. Aksi unjuk rasa di gedung Mahkamah Konstitusi tersebut, dimaksudkan untuk memberikan dukungan kepada Majelis Hakim yang menyidangkan Judicial Review, agar berani mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Sikap menolak UU Tax Amnesty sesungguhnya tidak saja disuarakan oleh kalangan serikat pekerja namun juga sudah disuarakan oleh berbagai kalangan serta para tokoh. Jika target Pemerintah adalah untuk menambah pendapatan pajak Negara, seharusnya bukan dengan jalan Tax Amnesty, yang hanya memanjakan para pengemplang pajak! Serta mengorbankan rakyat menengah ke bawah yang jumlahnya mayoritas, yang selama ini justru telah taat membayar pajak! Pemerintah harus adil dalam memberlakukan ketentuan pajak. Mengapa pengemplang pajak diberikan pengampunan, sementara rakyat kecil terus dipunguti pajaknya?

UU Tax Amnesty sesungguhnya membuktikan beberapa hal, antara lain:

  1. Pemerintah lebih tunduk pada kepentingan pengusaha hitam, yang selama ini “lari” dari kewajiban membayar pajak kepada Negara.
  1. Pemerintah gagal mengelola keuangan Negara.
  1. Pemerintah tidak adil terhadap masyarakat yang selama ini telah taat membayar pajak.

ASPEK Indonesia sebagai afiliasi dari KSPI, akan bersama-sama rakyat dalam memperjuangkan keadilan sosial tanpa Tax Amnesty, pungkas Mirah Sumirat.(tim.media.aspekindonesia)

“INVESTASI ASING JANGAN MENJADI INVASI ASING, KESEJAHTERAAN RAKYAT HARUS MENJADI PRIORITAS”

utama_3_29Jakarta, 1/8/2016 – Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK INDONESIA) Mirah Sumirat, SE,  mendesak Pemerintah untuk serius dalam menyikapi informasi terkait membanjirnya tenaga kerja asal Tiongkok. Berbagai fakta di lapangan telah membuktikan bahwa Pemerintah kecolongan terkait membanjirnya tenaga kerja asal Tiongkok ini, antara lain:

1. Tertangkapnya 5 pekerja warga negara Tiongkok oleh Tim Patroli TNI Angkatan Udara Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, yang melakukan pengeboran proyek kereta api cepat tanpa izin di wilayah Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur (April 2016).

2. Sebanyak 700 pekerja Tiongkok dalam proyek pembangunan pabrik semen Merah Putih di Kecamatan Bayah, Lebak, Banten, yang dilakukan oleh PT Cemindo Gemilang (pertengahan tahun 2015).

3. Perusahaan pertambangan nikel di Kabupaten Konawe, Konawe Selatan dan Konawe UtaraSulawesi Tenggara, yang mempekerjakan tenaga kerja asal Tiongkok. 500 warga negara Tiongkok bekerja di PT Virtue Dragon Nikel Industri, lebih banyak ketimbang pekerja lokal yang hanya 246 orang saja. Warga negara Tiongkok itu, bekerja sebagai tukang masak, sopir, office boy, ahli kontruksi, hingga buruh bangunan.

4. Buruh Cina mendominasi pengerjaan proyek PLTU Celukan Bawang di Buleleng Bali.

5. Pembangunan smelter bauksit di Kalimantan Barat.

6. Sebanyak 26 tenaga kerja asing ilegal asal Cina ditangkap petugas kantor Imigrasi Kelas II Kota Sukabumi, Jawa Barat, Ahad (18/9). Mereka kedapatan menggunakan paspor kunjungan untuk bekerja sebagai tenaga ahli di Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Pelabuhan Ratu Sukabumi. Mereka sudah berbulan bulan bekerja yang disponsori PT Shanghai Elektric Group.

Presiden Joko Widodo sebaiknya mengkaji ulang terkait permasalahan ini, serta memberikan solusi yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia. ASPEK Indonesia memprihatinkan kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah, khususnya terkait kebijakan kemudahan investasi asing untuk bisa membawa tenaga kerja dari Negara asalnya, serta program bebas visa kunjungan yang menjadi salah satu penyebab serbuan pekerja asing ke Indonesia. Dari sejumlah kasus diketahui bahwa kebanyakan para pekerja itu masuk menggunakan visa turis.

Mirah Sumirat juga mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk memenuhi janji-janji kampayenya saat pemilihan presiden 2014, terkait ketenagakerjaan. Bapak Joko Widodo telah menandatangani Piagam Perjuangan Marsinah dimana beliau menegaskan komitmen perjuangannya yang dinamakan TRI Layak (kerja layak, upah layak dan hidup layak pekerja). Dalam piagam tersebut, Bapak Jokowi jelas-jelas menegaskan komitmennya untuk mematuhi perintah konstitusi, yakni tugas Pemerintah untuk melindungi, mencerdaskan dan mensejahterakan rakyat, termasuk bagi kaum buruh.

Kepada Menteri Ketenagakerjaan, ASPEK Indonesia juga meminta untuk tidak menganggap informasi banjirnya tenaga kerja asal Tiongkok, sebagai angin lalu. Alih-alih mengupayakan solusi pro rakyat, Menteri Ketenagakerjaan justru sibuk membantah dengan argumentasi data-data pekerja asing yang dimiliki oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan seharusnya melakukan pengawasan dan penegakan aturan hukum terkait dengan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan juga harus mengeluarkan regulasi yang berpihak pada kepentingan rakyat Indonesia.

Berdasarkan kondisi yang memprihatinkan di atas, ASPEK Indonesia pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2016, menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema “Efek Domino Serbuan Tenaga Kerja Asing”. Seminar yang dilaksanakan di Auditorium Adhiyana, Wisma ANTARA, lantai 2 Jl. Medan Merdeka Selatan No.17 Jakarta Pusat, akan menghadirkan pembicara yaitu: Fadli Zon, SS, M.Sc (Wakil Ketua DPR RI), Dede Yusuf (Ketua Komisi IX DPR-RI), M. Hanif Dhakiri, S.Ag., M.Si (Menteri Ketenagakerjaan RI), Laksamana Pertama Muhammad Faisal, SE, MM (Direktur Bela Negara Kementerian Pertahanan RI), M. Hatta Taliwang (Direktur Institute Soekarno Hatta), dan Ir. Said Iqbal, ME (Presiden KSPI).

Mirah Sumirat mengatakan bahwa inisiatif ASPEK Indonesia untuk menyelenggarakan seminar ini dikarenakan kegelisahan bersama atas nasib jutaan rakyat Indonesia yang masih menganggur dan menjadi korban PHK, yang seharusnya menjadi tanggung jawab Negara untuk memberikan jaminan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Negara harus hadir dalam bentuk kebijakan Pemerintah yang pro rakyat dan sejalan dengan amanah konstitusi. Pemerintah tidak boleh membiarkan rakyat Indonesia hanya sebagai penonton dari acara pesta poranya para investor. Jika Pemerintah lebih berpihak pada investor, maka bukan tidak mungkin investasi asing akan berubah menjadi invasi asing, bedanya invasi asing yang dilakukan tanpa peran dari militernya namun efek dominonya berpotensi mengganggu kedaulatan Negara dan mengancam hak rakyat Indonesia untuk hidup sejahtera di negerinya sendiri, pungkas Mirah Sumirat.(tim.media.aspekindonesia)

BANTAH BANJIR 10 JUTA TENAGA KERJA ASAL CINA, MENAKER TIDAK SENSITIF FAKTA LAPANGAN

PicsArt_07-22-12.49.28

Jakarta, 21/7/16 – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK INDONESIA) menyayangkan sikap Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker), Hanif Dhakiri, yang terus membantah adanya 10 juta pekerja asal Cina yang akan masuk Indonesia dan juga membantah adanya komitmen antara Indonesia dan Cina tentang pekerja Cina sebagai prasyarat investasi Cina di Indonesia. Menteri Hanif Dhakiri tidak sensitif terhadap berbagai fakta yang terjadi di lapangan, malah tetap membantah dengan argumentasi data pekerja asing yang dimiliki oleh Kementerian Ketenagakerjaan. ASPEK Indonesia kecewa dengan sikap Menaker yang terkesan mengabaikan informasi adanya ancaman terhadap tenaga kerja warga Negara Indonesia. Demikian disampaikan Mirah Sumirat, SE. Presiden ASPEK Indonesia, dalam keterangannya kepada media hari ini (21/07/2016).

Berbagai fakta di lapangan yang seharusnya menjadi perhatian Menteri Tenaga Kerja antara lain adalah data Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi yang disampaikan oleh Kepala Bagian Humas Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Heru Santoso, yang mengatakan bahwa Cina menjadi negara yang warganya paling banyak melakukan pelanggaran keimigrasian di Indonesia. Tidak semua warga Negara Cina yang datang ke Indonesia sesuai prosedur yang telah diatur dalam undang-undang. Modusnya antara lain visa wisata digunakan untuk bekerja di Indonesia. (Republika, 19/17). Jumlah warga Cina yang masuk Indonesia tahun 2016, hingga Juni, mencapai 637.738, sedangkan pada 2015 jumlahnya mencapai 1.159.230 jiwa. Sepanjang 2016 tercatat 4.715 warga Cina dikenakan tindakan administrasi keimigrasian yakni dideportasi atau masuk daftar cekal.

Mirah Sumirat juga menegaskan kembali kepada Menaker terkait pidato sambutan Wakil Perdana Menteri Cina, Liu Yandong, di Auditorium FISIP UI (Rabu, 27/5/2016), saat melakukan kunjungan bilateral ke Indonesia, yang mengatakan akan mengirim 10 juta warga negaranya ke Indonesia untuk mencapai hubungan kerja sama yang ideal. Pidato Wakil Perdana Menteri Cina tersebut, saat ini semakin terkonfirmasi kebenarannya, setelah Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian, Imam Haryono, mengatakan bahwa Pemerintah mengarahkan agar China Fortune Land Development (CFLD) bisa ikut membangun di 14 kawasan industri, bahkan Pemerintah tidak hanya menawarkan 14 kawasan industri tapi juga kawasan lain seperti Mesuji dan Kendal. Sedangkan Direktur Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Harjanto, mengatakan CFLD fokus untuk membangun industrial park dan smart city. Jerry Zhao Presiden CFLD mengatakan telah menyiapkan sekitar 100 juta dolar AS untuk membangun industrial estat di Indonesia, tidak saja di Jawa namun juga di luar Jawa dan membutuhkan lahan seluas 3.000 hektare. (Republika. 21/7/2016).

Berdasarkan fakta yang berkembang di lapangan tersebut, seharusnya Menaker mempersiapkan kementeriannya dengan terlebih dahulu melakukan introspeksi ke dalam Kementeriaan Ketenagakerjaan. Ancaman serbuan 10 juta TKA asal China bukan hanya persoalan keimigrasian belaka, namun juga membutuhkan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat dari Kementerian Ketenagakerjaan selaku institusi Negara yang berwenang mengeluarkan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Selama ini Pemerintah sudah kecolongan dengan berbagai kasus pelanggaran tenaga kerja Cina, antara lain:

1. Kasus tertangkapnya 5 pekerja warga negara Tiongkok, yang melakukan pengeboran proyek tanpa izin di wilayah Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, dimana satu dari lima pekerja asing yang ditangkap tidak memiliki izin kerja atas nama perusahaan pengguna tenaga kerja asing (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing/IMTA). Sementara empat pekerja Cina yang lain juga ternyata bermasalah yaitu mengantongi IMTA atas nama PT Teka Mining Resources (TMR). Namun, berdasarkan pemeriksaan Imigrasi, empat pekerja asing tersebut bekerja atas nama PT Geo Central Mining (GCM). Hasil pemeriksaan juga menunjukkan pelanggaran lain. Keempat orang tidak menjalankan aktivitas pekerjaan yang sesuai dengan izin yang terdaftar. Menurut izin, 2 orang sebagai technical engineer, 1 orang sebagai finance manager, dan 1 lain sebagai research and development manager, namundi lapangan, mereka melakukan aktivitas pekerjaan berbeda yaitu pengeboran proyek tanpa izin bahkan di wilayah obyek vital Negara.

2. Pada pertengahan tahun 2015, sebanyak 700 pekerja Cina dalam proyek pembangunan pabrik semen Merah Putih di Kecamatan Bayah, Lebak, Banten, yang dilakukan oleh PT Cemindo Gemilang. 700 pekerja ahli dari Tiongkok tersebut tercatat berada di level engineer, supervisor, manager, serta side manager. Namun ternyata melakukan pekerjaan yang berbeda, bahkan menjadi kuli bangunan di proyek tersebut.

ASPEK Indonesia mendesak Menteri Ketenagakerjaan untuk:

1. Fokus melakukan pengawasan yang super ketat dan menegakkan kembali aturan hukum yang berlaku.

2. Memperketat persyaratan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang akan bekerja di Indonesia, termasuk mewajibkan kembali kemampuan berbahasa Indonesia sebagai persyaratan agar proses alih teknologi dan alih keahlian dapat dilakukan efektif kepada tenaga kerja Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2015 sebagai revisi Permenaker 12/2013, tidak ada lagi aturan yang mewajibkan TKA memiliki kemampuan berbahasa Indonesia. Kemudahan dalam berbahasa inilah yang menjadi salah satu sebab membanjirnya TKA, khususnya dari China.

3. Membuat regulasi yang dapat melindungi kepentingan rakyat Indonesia, untuk memastikan bahwa setiap investasi asing yang masuk ke Indonesia harus mampu menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya.

Berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima oleh ASPEK Indonesia, juga terdapat indikasi kongkalikong antara oknum petugas Kementerian Ketenagakerjaan dengan perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing. Modusnya adalah suap agar tenaga kerja asing yang melanggar IMTA tidak dikenai sanksi deportasi dan perusahaan yang melanggar tidak dipidanakan sesuai Undang Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.

Ancaman serbuan 10 juta pekerja asal China juga disebabkan kebijakan Pemerintahan Joko Widodo yang memberlakukan bebas visa kepada sejumlah negara termasuk China, pungkas Mirah Sumirat.(tim.media.aspekindonesia)

MENAKER GAGAL FOKUS SOAL MEMBANJIRNYA 10 JUTA TENAGA KERJA ASAL CINA

IMG_20160420_124737

Jakarta, 18/7/16 – Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK INDONESIA) Mirah Sumirat, SE, menilai Menteri Ketenagakerjaan RI, Hanif Dhakiri, gagal fokus dalam menyikapi berita membanjirnya 10 juta tenaga kerja asing asal Cina di Indonesia. Gagal fokus yang dimaksud adalah terkait bantahan dan tanggapan Menteri Ketenagakerjaan yang mengatakan bahwa tenaga kerja Indonesia di Cina jumlahnya jauh lebih besar dibanding tenaga kerja asal Cina yang ada di Indonesia. Dalam berbagai media, Menteri Ketenagakerjaan mengungkapkan data-data perbandingan tenaga kerja Indonesia di berbagai Negara, Hanif Dakhiri mengatakan, “Bandingkan dengan penduduk Malaysia sekitar 31 juta, TKI sekitar 2 juta. Penduduk Singapura sekitar 5,5 juta, TKI sekitar 150 ribu. Penduduk Hongkong (China) sekitar 7 juta, TKI sekitar 153 ribu. Penduduk Korea Selatan sekitar 51 juta, TKI sekitar 58 ribu. Sementara penduduk Taiwan sekitar 23 juta, jumlah TKI sekitar 200 ribu dan penduduk Macau (China) sekitar 642 ribu, jumlah TKI sekitar 16 ribu. Itu hanya kawasan Asia Pasifik, belum termasuk TKI di Timur Tengah, Eropa dan Amerika.” Dari data di atas, Hanif Dakhiri mengatakan, bahwa jumlah TKI di China (Hongkong dan Macau sekitar 169 ribu) adalah 10 kali lebih besar dari pekerja Tiongkok di Indonesia, yang sekitar 14-16 ribu dalam periode satu tahun. Menteri Hanif Dhakiri juga mengatakan bahwa “Indonesia-lah yang sebenarnya menyerang China dari sisi tenaga kerja, bukan sebaliknya.” Menteri Hanif juga membantah adanya eksodus 10 juta buruh Cina ke Indonesia, dan mengatakan angka 10 juta itu sebagai jumlah wisatawan yang akan masuk ke Indonesia.

Menanggapi sikap Menteri Hanif Dhakiri di atas, Mirah Sumirat menegaskan, ini bukan soal berapa banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, tapi ini soal penegakan aturan hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Soal tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, berapapun jumlahnya dan di Negara manapun mereka bekerja, Pemerintah Indonesia wajib memberikan jaminan perlindungan.

Membandingkan TKI kita di luar negeri dgn TKA di Indonesia adalah hal yang kurang tepat. TKI di luar negeri dalam posisi mengerjakan pekerjaan yang relatif tidak dikerjakan oleh tenaga kerja di negara tersebut. Sementara, TKA yang bekerja di Indonesia justru mengambil alih kesempatan bekerja bagi rakyat Indonesia karena pekerjaan yang dikerjakan oleh TKA tersebut sesungguhnya bisa dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia. Ini hal yang sangat berbeda dan kontradiksi.

Membanding-bandingkan jumlah tenaga kerja Indonesia di Cina dengan tenaga kerja Cina yang masuk ke Indonesia, hanya semakin menunjukkan kegagalan Pemerintah dalam memberikan jaminan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai amanat Undang Undang Dasar Republik Indonesia. Di saat masih tingginya jumlah pengangguran di Indonesia, sikap Menteri Ketenagakerjaan yang terkesan menggampangkan dan membiarkan membanjirnya pekerja asal Cina, justru melukai perasaan ratusan juta rakyat Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan seharusnya melakukan pengawasan dan penegakan aturan hukum terkait dengan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia, khususnya terhadap 10 juta tenaga kerja Cina yang masuk ke Indonesia!

Menaker jangan terkesan kalap dan terburu-buru membantah kabar banjirnya 10 juta tenaga kerja asal Cina, tapi yang harus dilakukan adalah segera membuat tim yang bertugas membendung eksodus jutaan tenaga kerja Cina tersebut. Mirah Sumirat yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional menyarankan agar Menteri Ketenagakerjaan juga melibatkan serikat pekerja dalam menghadapi serbuan 10 juta tenaga kerja Cina tersebut. Mirah juga mengatakan tidak mungkin tokoh Nasional sekelas Yusril Ihza Mahendra dan Said Didu berani bicara angka 10 juta tenaga kerja Cina jika tidak kuat dasar informasinya.

Sebaiknya Menteri Hanif segera kembali fokus untuk turun ke bawah melakukan pengawasan dan menegakkan aturan!, tegas Mirah Sumirat.

Mirah Sumirat mengingatkan bahwa Pemerintah pernah terbukti kecolongan ketika pada April 2016, Tim Patroli TNI Angkatan Udara Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur menangkap 5 pekerja warga negara Tiongkok, yang melakukan pengeboran proyek tanpa izin di wilayah Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Pengendalian dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) Kementerian Tenaga Kerja serta Direktorat Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, juga terbukti satu dari lima pekerja asing yang ditangkap tidak memiliki izin kerja atas nama perusahaan pengguna tenaga kerja asing (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing/IMTA). Sementara empat pekerja Cina yang lain juga ternyata bermasalah yaitu mengantongi IMTA atas nama PT Teka Mining Resources (TMR). Namun, berdasarkan pemeriksaan Imigrasi, empat pekerja asing tersebut bekerja atas nama PT Geo Central Mining (GCM). Dalam hal ini, ada pelanggaran dalam pelaksanaan IMTA terkait dengan perubahan perusahaan pengguna, termasuk penyalahgunaan jzin kerja, Hasil pemeriksaan menunjukkan pelanggaran lain. Keempat orang tidak menjalankan aktivitas pekerjaan yang sesuai dengan izin yang terdaftar. Menurut izin, 2 orang sebagai technical engineer, 1 orang sebagai finance manager, dan 1 lain sebagai research and development manager. Di lapangan, mereka melakukan aktivitas pekerjaan berbeda yaitu pengeboran proyek tanpa izin bahkan di wilayah obyek vital Negara.

Termasuk pada pertengahan tahun 2015, sebanyak 700 pekerja Cina dalam proyek pembangunan pabrik semen Merah Putih di Kecamatan Bayah, Lebak, Banten, yang dilakukan oleh PT Cemindo Gemilang. 700 pekerja ahli dari Tiongkok tersebut tercatat berada di level engineer,supervisor, manager, serta side manager. Namun ternyata melakukan pekerjaan yang berbeda, bahkan menjadi kuli bangunan di proyek tersebut. Sulawesi Tenggara juga telah kebanjiran pekerja asal Cina, yaitu di perusahaan pertambangan nikel di sejumlah kabupaten, di antaranya di Kabupaten Konawe, Konawe Selatan dan Konawe Utara.

Menteri Ketenagakerjaan jangan hanya melakukan pembelaan diri dengan mendasarkan argumentasi semata pada data-data IMTA yang ada di Kementeriannya, karena faktanya banyak terjadi penyimpangan antara data IMTA dengan fakta yang sebenarnya. Kemenaker juga harus mewaspadai kemungkinan besar adanya perusahaan yang tidak melaporkan pekerja asing yang bekerja di perusahaannya atau hanya melaporkan sebagian kecil dari pekerja asing yang bekerja di perusahaan tersebut. Termasuk penyalahgunaan visa kunjungan wisata untuk bekerja di Indonesia.

Mirah Sumirat mendesak Menteri Ketenagakerjaan untuk fokus melakukan pengawasan yang ketat dan menegakkan aturan hukum yang berlaku, termasukmemproses secara hukum terhadap tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan atau pemberi kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing tanpa mempunyai izin, karena telah melanggar ketentuan Pasal 42 UU Ketenagakerjaan. Atas pelanggaran tersebut, pemberi kerja dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

ASPEK INDONESIA juga meminta Pemerintahan Joko Widodo untuk mengkaji ulang kebijakan Pemerintah yang akan memberlakukan bebas visa kepada sejumlah Negara, karena berpotensi besar terjadi penyalahgunaan izin masuk Indonesia yang dikatakan untuk wisata namun digunakan untuk bekerja di Indonesia.(tim.media.aspekindonesia)

KSPI tuntut Pemerintah Bebaskan ABK dari Abu Sayyaf, Tolak UU Tax Amnesty, Tolak Otomatisasi Jalan Tol dan Cabut PP 78 tahun 2015

Screenshot_1

Jakarta, 13/7/16Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar Konferensi Pers di Gedung Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Konferensi Pers ini membahas beberapa permasalahan antara lain Penyanderaan Anak Buah Kapal (ABK) oleh kelompok Abu Sayyaf, Undang-undang Tax Amnesty, Otomatisasi Jalan Tol dan PP 78 tahun 2015 yang bertentangan dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003.

 
Sahid Iqbal Presiden KSPI menjelaskan ABK adalah buruh yang Pajak dan Retribusinya diambil oleh Pemerintah, di dalam Undang – undang No. 13 Tahun 2003 jelas dikatakan Pemerintah akan melakukan perlindungan kepada tenaga kerja, UUD’45 juga menjelaskan setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari negara terhindar dari rasa takut harus mendapatkan rasa aman dan bekerja sesuai dengan harkat dan martabatnya dengan menghormati Hak Asasi Manusia sebagai seorang Pekerja/Buruh, ironisnya Menaker tidak ada respon sama sekali terhadap hal ini, penyaderaan ini sudah terjadi 4 kali namun tidak ada sikap tegas dari pemerintah, oleh karena itu karena ABK adalah Buruh maka ini adalah permasalahan KSPI dan kami akan konsen, jika pemerintah tidak bisa mengatasi hal ini, maka kami akan menggunakan langkah-langkah Internasional melalui ILO dan kami juga akan menggugat pemerintah indonesia di sidang ILO jika Pemerintah masih tidak berdaya dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Screenshot_2
Ia juga mengatakan Negara harus melindungi Pekerja/Buruhnya, Penyanderaan ini sudah terjadi 4 kali ini adalah hal aneh, Keledai saja hanya jatuh 2 kali, ini sudah terjadi sebanyak 4 kali, besok 14 Juli 2016 kami akan mengadakan Aksi Unjuk Rasa di Kedutaan Philipina, tuntutan kami yang pertama meminta Pemerintah Philipina membebaskan sandera, kedua kami minta Panglima TNI untuk menyerbu Philipina karena dalam Hukum Internasional Kedaulatan itu bukan hanya Teritorial tapi juga termasuk penduduk/warga negara, seperti yang dilakukan kapal Cina ketika ABKnya itu mau ditangkap oleh Pemerintah Indonesia, Cina menyerbu masuk ke teritorial Indonesia dan itu sudah terjadi 2 kali, dalam hal ini TNI juga bisa melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan Cina dan perlu di ingat Indonesia dulu zaman Pak Soeharto pernah melakukan Operasi Militer di Ethiopia dalam rangka pembebasan sandera dan itu berhasil, ini sudah terjadi 4 kali terjadi bukan saatnya Diplomasi lagi dan terakhir kami meminta Wapres Yusuf Kalla memenuhi janjinya untuk Stop pengiriman Batubara, agar bangsa ini punya Wibawa di mata dunia, jangan hanya Retorika belaka, ”ungkapnya”

 
Terkait Tax Amnesty Iqbal mengatakan kami KSPI jelas menolak adanya Undang undang ini karena melanggar UUD’45, mencederai rasa keadilan karena hukum di barter dengan ekonomi dan semua Negara yang melakukan Tax Amnesty gagal bahkan Indonesia pun sudah pernah melakukan itu di era tahun 60an itu pun gagal, maka dari itu kami akan memasukan Yudisial Review ke Makamah Konstitusi terkait Undang Undang Tax Amnesty.

Screenshot_6
Mirah Sumirat Presiden ASPEK Indonesia/Wakil Ketua Tripartit Nasional yang ikut serta di dalam Konferensi Pers mengatakan Ribuan Buruh jalan tol terancam PHK dikarenakan pihak pemerintah maupun pengelola Jalan Tol baik itu JASA MARGA maupun anak Perusahaannya dan lain sebagainya akan melakukan sistem Otomatisasi di eluruh gerbang-gerbang jalan tol, hal ini akan mengakibatkan PHK massal, jelas ini tidak sejalan dengan Visi dan Misi Kemenaker untuk menghilangkan atau menekan angka Penggaguran, dan di sisi lain akan ada ribuan tenaga kerja dari Cina yang akan masuk bekerja di Indonesia ini jelas tidak adil bagi pekerja Indonesia, dan ini tidak sesuai dengan Implementasi BUMN untuk menampung tenaga kerja Indonesia yang tidak tertampung di Swasta, ironisnya Menteri PU dan Menteri Perhubungan akan menggunakan Jasa TNI/POLRI untuk mensukseskan proses otomatisasi di Jalan Tol, jika seperti itu kami akan melakukan perlawanan.

 
Mirah Sumirat juga menjelaskan PP 78 tahun 2015 bertentangan dengan Undang Undang no. 13 tahun 2003 karena seharusnya yang namanya menentukan Upah Minimum itu di rundingkan dengan Serikat Pekerja, perkara ini sudah masuk Yudisial Review di Makamah Agung dan kami menuntut Pemerintah memenuhi PANJA DPR RI yang merekomendasikan Pemerintah untuk mencabut PP 78 tahun 2015, jika ini tidak di penuhi kami akan mendesak PANSUS DPR RI, kami Buruh akan melakukan perlawanan dan tidak menutup kemungkinan kita akan Mogok Nasional karena ini masalah upah. “Pungkasnya”(tim.media.aspekindonesia)

Sidang kembali tertunda, Dimana Kombes Hendro Pandowo

 

 

 

Screenshot_6

Jakarta, 30/5/2016 – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) kembali mengawal jalannya Sidang Kriminalisasi terhadap 26 Aktivis Buruh dan Rakyat (23 Aktivis Buruh, 2 Pengacara publik LBH Jakarta dan 1 Orang Mahasiswa) yang kembali di gelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Screenshot_8

Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat, SE. sebelum sidang berlangsung mengatakan kawan-kawan 26 Aktivis, mereka bukan Kriminal dan teroris, mereka hanya anak-anak bangsa yang hanya menyampaikan pendapat dimuka umum yang sudah melakukan prosedur sesuai undang undang, anehnya mereka yang di semprot water canon, ditembaki gas air mata dan dipukuli, padahal mereka yang tidak bersenjata dan tidak melawan sama sekali bahkan tidak ada satu kerikil pun yang dilempar mengenai pihak Kepolisian, justru mereka yang dijadikan terdakwa di pengadilan ini, dan lucunya, Advokat LBH Jakarta yang pada hari itu mendampingi kliennya ditangkap dan dijadikan terdakwa juga, oleh karena itu kami meminta hentikan Kriminalisasi terhadap 26 Aktivis Buruh dan Rakyat kawan kami dan bebaskan mereka tanpa syarat, Demokarasi harus ditegakkan secara adil dan terang benderang.”pungkasnya”.

Screenshot_9

Maruli salah satu Tim Advokasi Buruh dan Rakyat mengatakan sidang hari ini ada 2 agenda sidang yang satu Putusan Sela terhadap 23 Aktivis buruh dan satu lagi pemeriksaan saksi dari pihak kejaksaa, kami sangat kecewa terhadap Putusan Sela tersebut, karena kami banyak menemukan kecacatan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum akan tetapi Majelis Hakim mentolerasi kecacatan tersebut dan akhirnya Eksepsi dari 23 Aktivis buruh dan Kuasa hukumnya tidak dapat diterima.

 

Ia juga menegaskan kami akan melakukan beberapa langkah-langkah hukum lainnya dengan melakukan pengaduan kepada Badan Pengawas Makamah Agung, yang kedua kami juga akan melakukan pengaduan ke Komisi Yudisial, karena menurut kami ini ada pelanggaran hukum acara pidana ini bukan pelanggaran teknis yudisial karena KUHAP sudah jelas kalau Dakwaan tidak diberi tanggal maka sudah jelas Dakwaan tidak dapat diterima.

 

Maruli juga menjelaskan terkait sidang pemeriksaan saksi, menurut kami pihak kejaksaan tidak memahami KUHAP dalam hal siapa yang seharusnya terlebih dahulu diperiksa, karena seharusnya yang diperiksa terlebih dahulu dalam hal ini adalah pelapor karena dia merupakan titik masuk untuk melihat perkara ini lebih jauh, oleh karena itu kami menolak untuk dilanjutkan proses pemeriksaan saksi sampai dihadirkannya saksi pelapor yaitu Hendro Pandowo selaku mantan KAPOLRES Jakarta Pusat dan Penanggung Jawab Keamanan Aksi Unjuk Rasa menolak PP No. 78 pada tanggal 30 Oktober 2015 lalu. (tim.media.aspekindonesia).

K-PIN, Sayap Usaha Aspek Indonesia Terus Geliatkan Wira Usaha Mandiri

Ketua K-PIN

Dalam perayaan Mayday tanggal 1 Mei lalu, terlihat banyak orang memakai seragam biru di jalan protokol ibu kota, kaos biru dengan gambar peta Indonesia di bagian depan terlihat mencolok di jalan jalan protokol ibu kota. Cerita tentang kaos biru menjadi menarik karena dari Koperasi Pekerja Indonesia lah kaos peringatan MayDay itu di buat. K-PIN di dirikan dengan semangat wira usaha dan Aspek Indonesia merasa perlu mengembangkan sebuah koperasi yang nantinya akan mengembangkan usaha dan anggota Aspek Indonesia dapat mengambil manfaat akan kehadiran koperasi tersebut.
Di temui ketika dalam persiapan long march ke istana negara, tim media Aspek Indonesia sempat mewawancarai ketua K-PIN, beliau adalah bro Muhammad Hakim yang saat ini menjadi ketua K-PIN, dalam wawancara tersebut bro Hakim memaparkan langkah K-PIN untuk terus mengasah diri agar menjadi kekuatan ekonomi yang nantinya dapat meningatkan kesejahteraan anggota yang tergabung dalam K-PIN.
Sejarah koperasi sebenarnya tak terlepas dari gerakan buruh itu sendiri, namun dalam perjalanannya gerakan operasi jauh tertinggal dibandingkan gerakan buruh itu sendiri, namun saat ini koperasi terus menata diri dan itu pun terus dilakukan oleh koperasi yang di kelola oleh ASPEK Indonesia, pemberdayaan ekonomi akan terus di lakukan K-PIN apalagi saat ini pasar bebas ASEAN telah berjalan, di harapkan koperasi menjadi salah satu soko guru dalam perekonomian nasional.
Mrs. Ann Selin (Presiden UNI) megenakan kaos buatan K-pin

Mrs. Ann Selin (Presiden UNI) megenakan kaos buatan K-pin

Untuk saat ini Koperasi di ASPEK Indonesia baru memiliki jenis usaha konsumsi namun ke depannya di prediksi K-PIN akan mengembangkan jenis usaha lain seperti transportasi, dan tidak tertutup kemungkinan pengembangan bisnis di sektor agro industri sangat mungkin di kembangkan oleh K-PIN. Muhammad Hakim berharap agar anggota afliasi ASPEK Indonesia yang berjumlah 70 ribu lebih bisa untuk terus bergabung dengan menjadi anggota K-PIN, semoga cita cita kesejahteraan buruh bukan utopia belaka melihat kerja nyata dari K-PIN rasanya kita bisa berharap dengan wira usaha yang dikembangkan oleh buruh itu sendiri, sejahteralah buruh Indonesia.(tim.media.aspekindonesia/dok.topik)

Nota Kesepahaman Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA dengan ASPEK Indonesia

MOU antaraJakarta, 28/4/2016 – Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) Mirah Sumirat, SE menandatangani MoU (Memorandum of Understanding) dengan Direktur Utama Perum LKBN ANTARA Meidytama Suryodiningrat terkait penyebaran informasi dan pendidikan jurnalistik, hal ini merupakan agenda progresif bagi kedua belah pihak.

Screenshot_2

Ketua Departemen Media dan Informasi Dewan Pimpinan Pusat ASPEK Indonesia yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Serikat Pekerja LBKN ANTARA Abdul Gofur menjelaskan ada titik penting dalam Mou tersebut, salah satunya yaitu bidang penyebaran informasi, foto, berita serta pelatihan jurnalistik, Abdul Gofur juga menjelaskan dalam pemberitaan selama ini banyak media memberitakan buruh saat berdemo dengan berita negatif, entah itu masalah sampah yang tersisa saat berakhirnya demo, lalu lintas yang menjadi macet karena buruh, disebabkan kerumunan massa aksi yang memakai jalan umum yang biasa dilalui orang banyak.

 

Maka dari itu menurut beliau Buruh perlu mempunyai mitra media yang lebih netral, atau bahkan bila sangat memungkinkan mempunyai media independen yang menyuarakan aspirasi buruh. Langkah kerja sama LKBN ANTARA dengan ASPEK Indonesia adalah baru pertama kali di Indonesia, sebagai kantor berita negara, LKBN ANTARA mempunyai nama besar di bidang pemberitaan baik tingkat nasional maupun internasional. Poin penting MoU ini agar buruh di kedepannya mampu mempunyai kemampuan jurnalistik dan bukan hal yang tabu bila buruh pun mempunyai keahlian menulis seperti layaknya seorang jurnalistik.

Screenshot_1

Dalam acara MoU ini, hadir pula Presiden UNI Global Union Mrs. Ann Sellin yang juga turut menyasikan penandatanganan nota ksepahaman ia juga mengapresiasi kepada kedua belah pihak. Selamat untuk ASPEK Indonesia yang terus melakukan nota kespahaman dengan berbagai instansi di tanah air, semoga dengan di tanda tanganinya nota kesepahaman dengan kantor berita LKBN ANTARA, informasi pun lebih berimbang. Karena bila pemilik modal telah menguasai media tak pelak lagi pemberitaannya pun menjadi bias dan tak berimbang hal ini tentu saja merugikan masyarakat yang seharusnya menerima informasi tanpa retorika.(tim.media.aspekindonesia).

Aksi Pungut Sampah dalam Perayaan May Day 2016

Screenshot_3

Entah kenapa setiap ada helatan, keriaan yang melibatkan banyak orang, biasanya sesudah acara sisa sampah selalu menjadi pemandangan yang teramat biasa, saat keriaan tutup tahun dan sesudahnya maka petugas pun berjibaku dengan gunungan sampah di jalan jalan protokol ibu kota, bahkan saat dulu acara syukuran rakyat dengan di lantiknya presiden RI ke 7, area Monas seusai acara di penuhi tumpukan sampah. Padahal di negeri ini jargon Kebersihan Sebagian Dari Iman sangatlah di kenal luas, ajakan membuang sampah pun terus di upayakan dengan tagline “Buanglah Sampah Pada Tempatnya” dan juga aneka himbauan yang menyuruh masyarakat tertib membuang sampah.

 

Budaya buang sampah secara benar seakan terlupakan, dan sampah pun menjadi sebuah keniscayaan setelah usainya perayaan. Tanggal 1 Mei diperingati sebagai hari buruh nasional, sudah beberapa tahun terakhir peringatan 1 Mei menjadi hari libur nasional, dan para buruh pun merayakan MayDay dengan berbagai kegiatan, biasanya peringatan hari buruh internasional di peringati dengan melakukan aksi massa turun ke jalan, namun untuk tahun ini perayaan mayday ada yang berbeda, penulis yang mengikuti peringatan hari buruh internasional bersama ribuan buruh di jalan jalan protokol ibukota menyaksikan pemandangan unik namun inilah sisi lain dari peringatan mayday tahun 2016.

20160501-105804-1-57266fd2959373e20defe878

Buruh buruh berseragam merah dan ada kantong plastik besar di tangannya, sarung tangan karet di pasang dan mereka sigap memunguti ceceran sampah di jalanan tanpa rasa ragu ataupun perasaan jijik, botol tempat minuman, puntung rokok, plastik pembungkus makanan di punguti satu persatu dan di masukan ke dalam plastik besar yang mereka bawa, dan aksi ini mengundang pertanyaan dari penulis, akhirnya penulis pun mendekati buruh buruh pemungut sampah yang bekerja suka rela dalam peringatan MayDay 2016. Tugas mereka membersihkan sampah di jalan yang di lalui aksi buruh, mulai dari balaikota terus di lanjut di dekat patung kuda hingga istana negara.

 

Siapa mereka yang mau maunya memunguti sampah? Akhirnya penulis mewawancarai koordinator dari tim pemungut sampah, mereka menyebutnya sebagai tim Aksi Pungut Sampah, Eko Nurcahyo membeberkan bahwa tim pemungut sampah adalah Anggota Serikat Pekerja Hero Supermarket (SPHS) afiliasi Federasi ASPEK Indonesia, dengan kekuatan 15 personel maka aksi pungut sampah pun terus di lakukan sampai berakhirnya kegiatan may day berakhir, di harapkan nantinya di setiap kegiatan buruh di jalan ada tim pemungut sampah, selama ini stigma negatif jika buruh berdemo menyisakan sampah, hal ini yang ingin di tepis oleh tim Aksi Pungut Sampah, demo bisa tertib dan bebas sampah, salut untuk tim Aksi Pemungut Sampah, semoga kerja keras mereka untuk memunguti sampah saat May Day menjadi titik awal agar buruh pun peduli dengan lingkungan sekitar.(tim.media.aspekindonesia).

Translate »
Web Design BangladeshBangladesh online Market