ASPEK Indonesia adakan SEMINAR NASIONAL “Memperjuangkan Kesejahteraan Dalam Bingkai NKRI”

  • SEMINAR NASIONAL "Memperjuangkan Kesejahteraan Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia"

GELAR AKSI SERENTAK DI 20 PROVINSI, BURUH USUNG 6 TUNTUTAN

img-20161028-wa0009Jakarta, 6/2/2017 – Siaran Pers Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), puluhan ribu buruh kembali bergerak dengan melakukan aksi besar-besaran serentak di 20 provinsi. Aksi dilakukan di kantor Gubernur masing-masing, seperti di Bandung, Surabaya, Semarang, Banda Aceh, Medan, Batam, Banjarmasin, Gorontalo, dsb.

Sementara itu, khusus di Jabodetabek, aksi akan dipusatkan di Istana Negara dan Mahkamah Agung dengan titik kumpul di patung kuda Indosat pada 6 Februari jam 10.00 WIB.

Puluhan ribu buruh mengepung istana karena merasakan ancaman banyaknya TKA Cina Ilegal (unskilled workers) ketika lapangan pekerjaan sempit dan daya beli buruh menurun akibat upah murah melalui PP 78/2015.

“Bayangkan upah buruh tahun 2017 ini hanya naik $10 – $20 per bulan, seharga satu kebab di Eropa. Sedangkan TKA Cina Ilegal ada yang dibayar 10 juta per bulan,” demikian disampaikan Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta.

Lebih lanjut, Said Iqbal menambahkan, kondisi ini diperburuk dengan melambungnya harga-harga barang seperti kenaikan TDL 900 VA (yang merupakan komponen KHL), cabai, premium yang sulit dicari, rencana gas elpiji 3 Kg, dan kebutuhan harga pokok lainnya.

“Buruh menjerit karena kenaikan harga-harga tak sebanding dengan kenaikan upah mereka,” tegasnya.

Sudahlah upah murah, lanjut Said Iqbal, kepastian kerja semangat sulit didapatkan. Apalagi dengan makin maraknya outsourcing dan pemagangan, nasib buruh semakin tidak dipedulikan oleh Pemerintah. Kebijakan ini seperti perbudakan gaya baru.

Sangat berbanding terbalik dengan korporasi migas yang dimanja oleh Pemerintah walaupun melanggar Undang Undang

Oleh karena itu, dalam aksi 6 Februari ini, buruh menuntut:

1. Tolak Upah Murah – Cabut PP 78/2015 – Judicial Review PP 78/3015

2. Tolak TKA Cina Ilegal (unskilled workers)

3. Tolak Revisi UU No 13/2003 tentang Ketenagkerjaan

4. Hapus outsourcing dan pemagangan.

5. Turunkan harga: Termasuk tolak kenaikan harga listrik, BBM, Gas 3 Kg, cabai, dan kebutuhan pokok lainnya.

6. Tegakkan kemandirian energi: Investor asing wajib bangun smelter dan pengelolaan Migas oleh Negara.
Terima kasih

Said Iqbal
Presiden KSPI (HP: 0858 99934200)

Cp: Ketua Departemen Infokom dan Media KSPI, Kahar S Cahyono (0811 1098828)

Siaran Pers KSPI – Tolak Kenaikan Harga, TKA China Ilegal dan PP-78, Puluhan Ribu Buruh Kembali Turun Ke Jalan

Screenshot_1

Jakarta, 3/2/2017 – Siaran Pers Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), puluhan ribu buruh Se-Jabodetabek kembali  bergerak melakukan aksi unjuk rasa pada 6 Febuari 2017 ke Istana Negara dan Makamah Agung dengan titik kumpul di patung kuda Indosat Pukul 10 : 00 WIB, para buruh akan menyuarakan tuntutan antara lain:

  1. USIR TKA CINA ILEGAL
  2. TOLAK UPAH MURAH – CABUT PP 78 /2015 – JR PP 78
  3. TOLAK REVISI UU NO 13 /2003
  4. HAPUS OUTSOURCING DAN PEMAGANGAN
  5. TURUNKAN HARGA BARANG TERMASUK BIAYA LISTRIK, CABAI, RENCANA KENAIKAN GAS 3 KG, KETERBATASAN BBM PREMIUM, DAN HARGA BAHAN POKOK LAINNYA
  6. KEMANDIRIAN ENERGI : INVESTOR ASING WAJIB BANGUN SMELTER DAN PENGELOLAAN MIGAS OLEH NEGARA

Aksi tanggal 6 Febuari 2017 ini juga dilakukan serempak di 20 Propinsi, seperti di Surabaya, Medan, Bandung, Semarang, Batam, Gorontalo dan lain lain.

Terima kasih

Said Iqbal – Presiden KSPI

No HP 085899934200

GUGATAN PTUN GERAKAN BURUH JAKARTA, ATAS: Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 227 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2017

WhatsApp Image 2017-01-26 at 15.11.1126 Januari 2017, Federasi – Federasi Serikat Buruh/Pekerja yang tergabung dalam Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) hari ini (Kamis, 26/1) menggugat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, atas keputusannya menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Kenaikan UMP berdasarkan PP 78/2015 dengan besaran kenaikan 8.25 % berdampak rendahnya upah buruh di Jakarta. UMP DKI Jakarta lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain yang ada di sekitarnya. Gubernur DKI Jakarta menetapkan UMP 2017 sebesar Rp. 3.355.750 per bulan, naik 8.25 % dari UMP 2016. Sebagai suatu Ibu Kota negara, UMP DKI Jakarta dengan besaran demikian dikatakan tidak layak bagi penghidupan kaum buruh Ibu Kota. Demikian disampaikan oleh Rebo bin Singo, Ketua DPW ASPEK Indonesia Propinsi DKI Jakarta, yang menjadi salah satu Presidium GBJ.

Sebagaimana diketahui bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk Kota Bekasi sebesar Rp. 3.601.650, UMK Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 3.530.438, dan UMK Kabupaten Karawang sebesar Rp. 3.605.272. Perbandingan UMP DKI dengan UMK ketiga daerah tersebut menggambarkan kejanggalan empiris ekonomi, dimana fakta objektif menunjukan bahwa kebutuhan hidup di DKI Jakarta lebih tinggi dibanding dengan ketiga daerah tersebut, ungkap Rebo bin Singo.

Selain pertimbangan tersebut, Rebo bin Singo juga mengatakan bahwa penetapan UMP berdasarkan PP 78/2015 juga bertentangan dengan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang mensyaratkan penetapan UMP harus melalui survei Kebutuhan Hidup Layak dan dirundingkan oleh serikat pekerja dan pengusaha di dalam Dewan Pengupahan Propinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dilakukan oleh unsur-unsur GBJ sesuai dengan peraturan KHL yang berlaku, maka UMP DKI Jakarta memenuhi kategori ‘layak’ jika sebesar Rp 3.831.690. Bahwa, oleh karena Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 227 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2017 tertanggal 27 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Ahok, merupakan tindakan dan perbuatan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (good government), maka GBJ menjadikan peraturan gubernur tersebut sebagai Objek Gugatan.
Disamping itu Plt Gubernur DKI Jakarta Dr. Sumarsono MDM juga telah mengeluarkan surat No: 4752/-1.834.1 tertanggal 21 November 2016 perihal Usulan Revisi Formula Penetapan Upah Minimum Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015, dimana terdapat perbedaan yang cukup signifikan penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 dengan wilayah penyangga seperti Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan kabupaten Karawang.

Oleh sebab itu sudah sepatutnya buruh mendesak Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta untuk memutuskan bahwa Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 227 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 dinyatakan ‘Batal’ atau ‘Tidak Sah’. Alasan GBJ menggugat besaran UMP DKI Jakarta 2017 karena Gubernur Ahok tidak merujuk pada: Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 7 tahun 2013 tentang Upah Minimum, Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 21 tahun 2013 tentang Kebutuhan Hidup Layak, dan Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja.

Oleh karena itu, kami dari GBJ menyampaikan tuntutan kepada PTUN Jakarta *agar: Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;
Menyatakan ‘Batal’ atau ‘Tidak Sah’ Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 227 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2017 tertanggal 27 Oktober 2016;
Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 227 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2017 tertanggal 27 Oktober 2016.

Jakarta, 26 Januari 2017
Atas nama
Gerakan Buruh Jakarta

Rebo bin Singo
Ketua DPW ASPEK Indonesia Propinsi DKI Jakarta
081287067813

KSPI TERIMA BANYAK PENGADUAN TERKAIT TKA CINA

Konferensi Pers KSPI terkait TKA Ilegal (Foto : Opa Selamet)
Konferensi Pers KSPI terkait TKA Ilegal (Foto : Opa Selamet)

SIARAN PERS KSPI, 6 JANUARI 2017 – Hanya dalam waktu satu hari sejak KSPI mengumumkan membuka posko pengaduan TKA Cina, sudah masuk laporan puluhan perusahaan yang mempekerjakan TKA Cina unskill worker dengan jumlah ribuan orang. Perusahaan tersebut seperti adalah PT HX, PT LSI, PT SSSM, PT MFS, PT KPSS, PT HS, PT MMI, PT SMI, PT VDN dll yang tersebar di Pulogadung Jakarta, Bekasi, Tangerang, Karawang, Bogor, Sulawei Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, hingga Sulawesi Selatan.

Masalahnya adalah, TKA China tersebut bekerja sebagai buruh kasarunskill worker di bagian maintenance operator produksi, juru masak, adm produksi, gudang, bubut, timbangan, adm hrd dll.

Posko pengaduan TKA China dari KSPI yang berada di 20 propinsi ini akan terus mendata hingga 29 Januari. Selanjutnya, pada tanggal 30 Januari 2017, KSPI akan memasukan gugatan hukum “citizen lawsuit” di PN Jakpus dan serempak di 20 PN di seluruh Indonesia dengan tuntutan stop TKA Cina unskill worker, cabut bebas visa Cina, denda Rp 1 kepada Presiden, Wapres, dan Menaker terkait dengan kebijakan TKA Cina.

Tidak berhenti disitu, pada tanggal 6 Februari 2017, sekitar 10 ribu buruh akan melakukan aksi di Istana Negara dengan tuntutan stop TKA Cina dan tolak upah murah – cabut pp 78.(KSPIMediaCenter).

PT. KELOLA JASA ARTA (KEJAR) KEMBALI MANGKIR DARI PANGGILAN DINAS KEMENTERIAN TENAGA KERJA RI HARI INI

24008_104920959544318_7547171_nJakarta, 16/12/16 – Dalam surat panggilan yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja RI disebut, harusnya pihak Pekerja dan atau Kuasanya, dan juga Management PT KEJAR dan atau Kuasanya hadir pada Jum’at, 16 Desember 2016 Pukul 09.00 WIB.

Namun hingga pukul 11.00 WIB pihak PT KEJAR tidak memberikan klarifikasi. Hanya terdapat surat dari PT KEJAR yang ditujukan pada kementerian Tenaga Kerja RI, yang menyatakan yang bersangkutan sedang menghadiri pertemuan di Suku dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Pusat.

Pihak Kementerian Tenaga Kerja RI menyatakan akan memanggil kembali PT KEJAR pada tanggal 22 Desember 2016 Minggu depan.

Ahmad Fauzi, Direktur LBH ASPEK Indonesia menyatakan Management PT KEJAR tidak punya itikad baik untuk menyelesaikan perselisihan hubungan Industrial yang terjadi terhadap para pekerja. buktinya, mereka mengabaikan bahkan meremehkan panggilan Kementerian. Jika kementerian saja diabaikan, apalagi Pekerjanya yang sejak lama mengajak berunding Management untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara mereka.

Dalam waktu dekat, kami akan melakukan upaya hukum dugaan pelanggaran hak-hak normatif Ketenagakerjaan yang juga dilanggar oleh PT KEJAR. Misalnya, dugaan pembayaran upah dibawah ketentuan UMK/UMP yang berlaku, kebebasan berserikat dll. Tambahnya.

Meskipun begitu, kami sejak awal masih membuka pintu seluas-luasnya untuk dilakukan perundingan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang terjadi di PT KEJAR, namun mereka tidak menyambut dengan baik upaya tersebut. Tutupnya.(LBH.ASPEKIndonesia).

BURUH TIDAK TERLIBAT, TIDAK ADA NIAT DAN TIDAK BISA DIAJAK MAKAR

whatsapp-image-2016-12-13-at-17-06-57Jakarta, 13/12/2016 – Mirah Sumirat, SE, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menegaskan posisi gerakan buruh yang tidak terlibat dalam gerakan makar sebagaimana ramai diberitakan media. Hari ini (13/12) di Polda Metro Jaya, kami bersama-sama pemimpin buruh dan anggota serikat buruh mengawal proses pemeriksaan terhadap Said Iqbal (Presiden KSPI) sebagai saksi atas tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara/makar yang disebutkan terjadi pada tanggal 1 Desember 2016. Kami memastikan bahwa gerakan buruh tidak terlibat, tidak ada niat dan tidak bisa diajak makar, karena gerakan perjuangan buruh adalah terkait tuntutan akan kesejahteraan dan keadilan bagi buruh. Tidak ada kaitannya dengan aktivitas makar. Demikian ditegaskan oleh Mirah Sumirat di halaman Polda Metro Jaya paska pemeriksaan Said Iqbal.

Mirah Sumirat juga yakin bahwa pihak Kepolisian Republik Indonesia akan cermat dan profesional dalam memeriksa dan menilai permasalahan ini. Tidak mungkin kami, gerakan buruh melakukan makar, karena kami tidak punya senjata. Kami hanya berjuang melalui jalur dan cara yang konstitusional, mulai dari menyampaikan konsep kepada Pemerintah dan DPR, melakukan lobi kepada seluruh stakeholder, hingga melakukan aksi unjuk rasa di berbagai lembaga terkait baik di tingkat perusahaan, kabupaten/kota, propinsi hingga tingkat nasional. Pihak kepolisian pasti tahu persis apa yang diperjuangkan dan cara perjuangan yang kami lakukan, karena setiap melakukan aksi unjuk rasa kami selalu melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, ungkap Mirah.

Hari ini (13/12) Polda Metro Jaya memeriksa Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia/KSPI) sebagai saksi atas perkara tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara/makar yang disebutkan terjadi pada tanggal 1 Desember 2016.

Mirah Sumirat juga menegaskan kembali bahwa gerakan buruh Indonesia akan terus melakukan perjuangan menuntut pencabutan PP 78/2015 tentang Pengupahan yang jelas-jelas bertentangan dengan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Jika perjuangan buruh dilakukan secara terus menerus dan tidak pernah berhenti, jangan kemudian perjuangan buruh dicap sebagai kejahatan terhadap keamanan negara. Ini hak konstitusional kami yang dilindungi UU/konstitusi, jadi siapapun jangan gagal paham dengan gerakan perjuangan buruh di Indonesia, dan jangan coba-coba menunggangi gerakan buruh di Indonesia, termasuk jangan ada yang memelintir informasi seolah-olah gerakan buruh menjadi bagian dari makar!, pungkas Mirah Sumirat.(tim.media.aspekindonesia)

#PerjuanganBuruhBukanMakar

#CabutPP78Tahun2015

#TolakUpahMurah

#PERJUANGAN BURUH BUKAN MAKAR

Jakarwhatsapp-image-2016-12-13-at-08-37-00ta, 13/12/2016 – Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) Mirah Sumirat, SE, meminta pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk cermat dan profesional dalam memeriksa Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia/KSPI) sebagai saksi atas perkara tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara/makar yang disebutkan terjadi pada tanggal 1 Desember 2016.

Kepolisian harus memahami bahwa perjuangan buruh selama ini semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan buruh/rakyat. Menuntut tegaknya hukum dan keadilan secara konstitusional. Memperjuangkan upah layak, hak kebebasan berserikat, penghapusan outsourcing, jaminan sosial, sangat jauh dari aktivitas kejahatan terhadap keamanan negara/makar, tegas Mirah Sumirat. Termasuk tuntutan pencabutan PP 78/2015 tentang Pengupahan yang bertentangan dengan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Jika perjuangan buruh dilakukan secara terus menerus dan tidak pernah berhenti, jangan kemudian perjuangan buruh dicap sebagai kejahatan terhadap keamanan negara. Pemerintah perlu bijaksana menyikapi perjuangan buruh yang dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Jangan bungkam suara kritis rakyat atas nama keamanan negara, karena suara kritis yang kami perjuangkan adalah bagian dari demokrasi, tegas Mirah Sumirat.

Said Iqbal (Presiden KSPI) dipanggil oleh Polda Metro untuk hadir pada Kamis 15 Desember 2016 (sesuai surat panggilan terlampir), sebagai SAKSI atas perkara tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara/makar yang disebutkan terjadi pada tanggal 1 Desember 2016. Namun Siad Iqbal memutuskan untuk hadir lebih cepat dari tanggal yang dijadwalkan oleh Polda Metro Jaya. Hari ini, Selasa, 13 Desember 2016, Said Iqbal akan hadir di Polda Metro Jaya bersama ratusan kuasa hukumnya dan pimpinan-pimpinan serikat pekerja/serikat buruh yang lain. Keputusan Said Iqbal untuk mempercepat proses pemeriksaan atas dirinya semata-mata demi kepatuhan atas hukum dan ditujukan agar permasalahan ini dapat segera diperjelas dan selesai.

Hari ini Said Iqbal juga AKAN MELAPORKAN FITNAH atas tudingan menerima aliran dana untuk makar, sebagaimana informasi yang berkembang di media sosial belakangan ini.

Mirah Sumirat menegaskan bahwa gerakan buruh seluruh Indonesia siap mengawal Said Iqbal agar hukum bisa ditegakkan secara adil.(tim.media.aspekindonesia)

Lakukan PHK Sepihak, PT KEJAR Mangkir Dari Panggilan Kementerian Ketenagakerjaan RI

24008_104920959544318_7547171_nJakarta, 05/12/2016 – Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja PT Kelola Jasa Artha disinyalir akan terus bertambah. Setelah sebelumnya sejak bulan Februari 2016, PHK sepihak dialami oleh 13 pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja PT Kelola Jasa Artha (SP KEJAR). 13 Pekerja dimaksud hingga saat ini demi hukum hubungan kerjanya belumlah putus. Karena PHK hanya sah manakala telah ada putusan dari Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, demikian disampaikan Ahmad Fauzi, SHI selaku Direktur LBH ASPEK Indonesia, yang juga sebagai Kuasa Hukum pekerja.

Menurut Fauzi, PT. KEJAR seharusnya tetap memberikan upah dan hak-hak pekerja yang biasa diterima sesuai ketentuan yang telah diatur dalam UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kami sudah melaporkan permasalahan ini kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI, namun hingga saat ini, PT KEJAR mangkir dan tidak hadir memenuhi panggilan dari Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Sementara, Firdaus selaku Ketua Umum SP KEJAR membenarkan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan RI telah memanggil Direktur PT KEJAR dan pihak kami selaku Serikat Pekerja mewakili 13 pekerja yang di PHK secara sepihak. Namun, hingga panggilan disampaikan, pihak perusahaan tidak hadir atau mangkir.

Tentu ketidakhadiran management PT KEJAR menunjukkan adanya itikad tidak baik untuk segera menyelesaikan permasalahan anggota SP KEJAR yang upahnya hingga sekarangpun dihentikan sepihak dengan alasan PHK, jelas Firdaus prihatin.

Kami berharap kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk bisa tegas memfasilitasi penyelesaian kasus ini, sebagai antisipasi agar PHK terhadap kawan-kawan tidak berlanjut secara melanggar ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, tambahnya.

PT Kelola Jasa Artha (PT KEJAR) berdiri tahun 2001 adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang cash management service. Layanan PT KEJAR yaitu pengambilan dan pengantaran uang tunai dari Bank Indonesia ke mesin-mesin ATM beberapa Bank sesuai instruksi klien, melakukan sortir uang tunai, layanan warkat kliring perbankan dan lainnya.(tim.media.aspekindonesia).

PULUHAN RIBU BURUH PASTIKAN IKUT DEMO 2 DESEMBER

11146335_432721266909386_1607794731788926454_n

Jakarta, 1/12/16 – Siaran Pers Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Buruh memastikan untuk tetap melakukan demo pada 2 Desember, bersamaan dengan aksi “Bela Islam III” yang dilakukan GNPF MUI. Meskipun dilakukan pada hari yang sama, namun demo yang dilakukan buruh berbeda. Titik kumpul buruh di Balaikota, tidak di dalam Monas. Demikian disampaikan Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Kamis (1/12/2016).

“Dari tempat pemberangkatan, buruh akan turun di Tugu Tani sekitar pukul 10.00 wib. Dari Tugu Tani kemudian berjalan ke titik kumpul di Balaikota,” ujar Iqbal.

Menurut Iqbal, massa buruh yang akan ikut demo 2 Desember berjumlah 50 ribu. Mereka berasal dari Jabodetabek, Karawang, Serang, dan Purwakarta.

Sebagai bentuk perhomatan terhadap aksi “Bela Islam III” yang dilakukan di dalam Monas, buruh akan melakukan orasi setelah sholat Jum’at. Dalam orasi ini, buruh akan menyampaikan tuntutannya, yakni Cabut PP 78/2015 dan naikkan upah minimum tahun 2017 sebesar 15 – 20%, serta penjarakan Ahok.

Alasan agar Ahok di penjara, buruh menilai Ahok diduga melakukan berbagai pelanggaran, yakni dugaan korupsi, melenggar HAM karena malakukan penggusuran terhadap rakyat kecil, merusak lingkungan melalui proyek reklamasi, kebijakan upah murah, dan melakukan penistaan agama.

Secara bersamaan, aksi serupa dilakukan di 15 Provinsi, yang dipusatkan di kantor Gubernur/Bupati/Walikota masing-masing. Diantara provinsi yang akan melakukan aksi adalah Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, dsb.

“Hingga hari ini sudah mengkonfirmasi 15 provinsi akan melakukan aksi, dari rencana semula 20 provinsi,” pungkas Iqbal.(KSPIMediaCenter)

BURUH DIMINTA KAPOLRI TAK AKSI 2 DESEMBER, KSPI TEGASKAN TAK AKAN GANTI HARI

s2600014

Jakarta, 29/11/2016 – Siaran Pers!!! Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Sebagaimana diketahui, GNPF MUI kembali melanjutkan aksi unjuk rasa terkait proses hukum Gubernur nonaktif DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada 2 Desember. Aksi ini akan digelar di pelataran Monas.

Terkait dengan hal tersebut, Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian berharap agar aksi unjuk rasa selain Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) tidak digelar pada 2 Desember 2016. Misalnya, kata Kapolri, rencana aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok buruh pada hari yang sama.

“Kita harapkan aksi-aksi di luar itu ditunda setelah hari lain. Jangan sampai menganggu kesucian acara ini karena ini memang ibadah. Hal itu disampaikan Kapolri seusai bertemu dengan pihak GNPF MUI di Kantor MUI, Jakarta, Senin (28/11/2016).

“Termasuk ada rencana kegiatan aksi buruh, misalnya. Jangan sampai nanti di sini sedang berzikir, di sebelahnya teriak-teriak. Akan ganggu kesucian ibadah,” tambah Kapolri.

Namun demikian, himbauan Kapolri tidak menggoyahkan sikap Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) untuk tetap melakukan Mogok Nasional pada 2 Desember 2016. Menurut Presiden KSPI, Said Iqbal, Mogok Nasional akan dilaksanakan dalam bentuk unjuk rasa di 20 Provinsi dan 250 Kabupaten/Kota.

“Buruh tetap akan melakukan unjuk rasa nasional pada tanggal 2 Desember. Dari awal kami tegaskan, aksi kami terpisah dengan GNPF MUI. Namun demikian, tidak kami pungkiri, bahwa ada irisan isu yang sama, yakni terkait dengan tuntutan penjarakan Ahok,” tegas Iqbal.

Lebih lanjut Iqbal menjelaskan, selain persoalan Ahok, persoalan utama aksi buruh adalah menyuarakan agar PP 78/2015 di cabut. Sebagaimana diketahui, saat ini KSPI sedang melakukan Judicial Review terhadap PP 78/2015 di Mahkamah Agung.

Menurut Iqbal, kurang lebih dari 200 ribu buruh di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Karawang akan berunjuk rasa di depan Istana dengan titik kumpul di depan Balaikota DKI Jakarta.

Berbeda dengan GNPF MUI yang akan melakukan aksi hanya sampai usai shalat Jum’at, buruh menegaskan akan melakukan aksi hingga sore hari. “Kami akan aksi hingga sore hari,” pungkas Iqbal.

KSPI juga berharap kepada seluruh rakyat Indonesia agar jangan sampai aksi 2 Desember mempertajam antagonisme horizontal. Sebab, problem utama dalam aksi 2 Desember adalah masalah penegakan hukum dan pemiskinan struktural yang dilakukan oleh pemerintah terhadap buruh serta elemen rakyat Indonesia lainnya.(KSPIMediaCenter)

1 Tahun Dikriminalisasi, 26 Aktivis Hari Ini Diputus Bebas dan Tidak Terbukti Melawan Aparat

whatsapp-image-2016-11-22-at-16-05-35Jakarta, 22/11/2016 – Mirah Sumirat, SE, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mengapresiasi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari ini Selasa 22 November 2016, yang MEMBEBASKAN 2 Pengabdi Bantuan Hukum LBH Jakarta, 1 mahasiswa dan 23 buruh yang melakukan aksi unjuk rasa pada 30 Oktober 2015 dengan tuntutan pembatalan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Majelis Hakim membebaskan 26 aktivis dimaksud dari semua dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Putusan Majelis Hakim ini sesungguhnya menjadi simbol tegaknya keadilan dan kemenangan dari sikap kritis rakyat yang menuntut keadilan.

aksi-gbj1-jpg

Mirah Sumirat menyatakan bahwa sejak awal, sangat kental terlihat ada upaya untuk mengkriminalisasi aktivis buruh yang sedang menuntut penegakan hukum ketenagakerjaan. Kepolisian terkesan memaksakan proses hukum terhadap 26 aktivis tersebut, dengan dalih melawan perintah aparat dan tidak mau membubarkan diri saat unjuk rasa berlangsung.

Mirah Sumirat juga menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya karena Majelis Hakim telah memutuskan perkara ini dengan terlebih dahulu menggali landasan filosofis dan sosiologis yang hidup di masyarakat, tidak hanya landasan yuridis. Upaya-upaya buruh dalam menyampaikan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi UU, Konstitusi dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Cara-cara damai yang dipakai buruh merupakan bagian dari dinamika dan respon cepat dalam upaya perubahan terhadap sebuah peraturan yang dinilai tidak adil.

Mirah Sumirat menegaskan agar semua pihak yang berseberangan dengan niat baik perjuangan buruh, agar mencermati dengan baik pendapat Majelis Hakim dalam Putusan, yang antara lain menegaskan:

  1. Buruh telah melakukan aksi dengan telah memenuhi syarat sesuai UU, Aksi dilakukan dengan damai, tidak merusak dan dalam rangka mengupayakan sebuah keadilan dalam kebijakan
  2. Aparat Kepolisian justru melakukan pendekatan secara represif, dengan membubarkan secara tidak layak, merusak mobil/property buruh, merampas dan menghilangkan barang barang, bahkan melakukan kekerasan kepada Pengabdi Bantuan Hukum (PBH) LBH Jakarta, mahasiswa dan buruh
  3. Bahwa peserta aksi buruh sebenarnya sudah mentaati himbauan Kapolres, dan mobil komando pun sudah bergerak mundur meninggalkan lokasi, namun bergerak lambat karena terhalang peserta aksi yang kacau karena gas air mata. Justru aparat Kepolisian yang kemudian membuat kekacauan dan melakukan tindakan berlebihan. Aparat yang menggunakan kaos tertulis Turn Back Crime memburu dan menangkap peserta aksi yang ada di dekat dan di dalam mobil komando. Kepolisian harusnya mengacu kepada UU No. 9 Tahun 1998. Dalam hal ini Kepolisian telah melakukan pelanggaran HAM.
  4. Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi unsur-unsur terutama dengan sengaja melawan aparat, tidak ada pelanggaran hukum pada peristiwa tersebut.
  5. Hakim juga memutuskan untuk merehabiitasi nama baik, harkat, dan martabat 2 PBH LBH Jakarta, 1 Mahasiswa, dan 23 Buruh tersebut.

screenshot_11

Muhamad Rusdi, Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Dewan Pakar ASPEK Indonesia, yang menjadi salah satu dari 26 aktivis yang dikriminalisasi, mengucapkan terima kasih atas dukungan buruh dari seluruh Indonesia. Kemenangan kecil ini adalah kemenangan kaum buruh Indonesia untuk menyambut kemenangan selanjutnya. Ini menjadi motivasi untuk berjuang lagi menata ulang Negara wujudkan Indonesia baru yang adil, berdaulat dan sejahtera. Semoga kemenangan ini menjadi langkah awal untuk menuju kemenangan yang lebih besar, pungkas Rusdi.(tim.media.aspekindonesia).