PTUN KEMBALI MENANGKAN BURUH, GUBERNUR BANTEN DIPERINTAHKAN CABUT KEPUTUSAN UPAH MINIMUM KOTA SERANG 2017

Banten, (17/12/17) – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mengapresiasi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang telah memutus perkara banding Nomor: 261/B/2017/PT.TUN.JKT atas perkara Nomor 11/G/2017/PTUNdimana Majelis Hakim menyatakan bahwa penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Serang tahun 2017 tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB). Hal ini disampaikan oleh Dicky Umaran, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) ASPEK Indonesia Provinsi Banten,dalam keterangan pers tertulisnya.

 

Dicky mengatakan bahwa gugatan terhadap Keputusan Gubernur Banten terkait UMK Serang Tahun 2017, diajukan oleh Adi Satria Lia dan Hidayat Saefullah, Pengurus Serikat Pekerja Hero Supermarket yang juga Pengurus DPW ASPEK Indonesia Provinsi Banten bersama dengan Ivan Taufan dan Zamroni, Pengurus SPSI LEM PUK Serang.

 

Adi Satria Lia dan Hidayat Saefullah yang merupakan Anggota Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit dan Anggota Dewan Pengupahan Kota Serang, menyatakan bahwa gugatan buruh atas penetapan UMK Serang Tahun 2017, sesungguhnya telah dimenangkan oleh Majelis Hakim di tingkat PTUN Kota Serang. Putusan di tingkat PTUN Kota Serang itu sesuai dengan petitum yang diajukan Para Penggugat, yaitu karena penerbitan Surat Keputusan Gubernur Banten terkait UMK Kota Serang 2017 tersebut menyalahi prosedur yang berlaku.

 

Majelis Hakim PTUN Kota Serang yang diketuai Indra Kusuma Nusantara SH, telah memutuskan dan memerintahkan Gubernur Provinsi Banten selaku Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan UMK Kota Serang Tahun 2017 dan Gubernur diwajibkan menerbitkan Surat Keputusan yang baru terkait Upah Minimum Kota Serang yang harus sesuai dengan Rekomendasi kenaikan UMK Kota Serang tahun 2017 sebesar 17,38% atau menjadi Rp.3.108.470,-

 

Dicky menegaskan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta ini, menunjukkan secara prinsip buruh mampu membuktikan bahwa mekanisme penetapan UMK Serang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Namun Dicky menyesalkan sikap dan upaya Gubernur Banten yang melakukan Kasasi atas Putusan PT TUN. Seharusnya Gubernur Banten yang baru terpilih lebih bijaksana menyikapi persoalan tersebut dan tidak bersikap arogan terhadap persoalan yang sedang dihadapi rakyatnya.

Ketua Majelis Hakim PT TUN untuk Perkara Nomor : 261/B/2017/PT.TUN.JKT yaitu Istiwibowo SH. bersama anggota Majelis Hakim Simon Pangondian Sinaga SH. dan Dr. Slamet Suparjoto SH, Mum. memutus perkara banding dengan amar:

  1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding.
  2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 11/G/2017/PTUN-SRG, Tanggal 21 Juni 2017, yang mana dimohonkan banding tersebut.
  3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar Perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Majelis Hakim PT TUN juga mendalilkan bahwa UMK Kota Serang tahun 2017 tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB). Salah satunya adalah dalam penetapan UMK yang tidak sesuai dengan rekomendasi Walikota Serang serta dalam pererbitan Surat Keputusan Plt. Gubernur telah melampau batas waktu yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Narahubung:

 

DickyUmaran

Ketua DPW ASPEK Indoneia Prop. Banten

0819 06141888

 

Hidayat Saefullah

Anggota Dewan Pengupahan Kota Serang

0878 7105 6557

BESOK, KSPI AKAN MENGGELAR AKSI BELA PALESTINA

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menginstruksikan anggotanya untuk melakukan Aksi Bela Palestina, pada Minggu (17/12/2017). Aksi ini dilakukan menolak Yerussalem yang merupakan bagian wilayah kedaulatan Palestina sebagai Ibukota Israel.

Presiden KSPI Said Iqbal menilai, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Termasuk bangsa Palestina. Oleh karena itu, kaum buruh akan berdiri di garda depan untuk merawat perdamaian dan kemanusiaan.

“Khusus untuk buruh di Jabodetabek, Karawang, dan Purwakarta aksi akan dipusatkan di depan Kedubes Amerika Serikat dengan titik kumpul di Patung Kuda Indosat jam 07.00 pagi,” kata Said Iqbal.

Sementara itu, di daerah-daerah lain, aksi akan dilakukan di depan kantor Gubernur atau Bupati/Walikota, ujar Presiden KSPI Said Iqbal.

“Ini kita lakukan agar dunia tahu, bahwa bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan. Khususnya yang dilakukan Israel atas Palestina,” lanjutnya.

Aksi ini adalah aksi damai dan tertib sesuai instruksi serikat buruh se dunia, International Trade Union Confederation (ITUC). ITUC beranggotakan 181 juta pekerja di 163 negara dan wilayah yang memiliki 340 afiliasi nasional.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal ITUC Sharan Burrow mengatakan, bahwa pengumuman Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel adalah tindakan yang memecah belah dan sembrono. Bahkan sikap ini merusak upaya perdamaian antara Israel dan Palestina.

“Pengumuman Presiden Trump, yang secara sepihak mendefinisikan status tersebut, bukan hanya penghinaan terhadap orang-orang Palestina, terutama mereka yang tinggal di Yerusalem. Tetapi ini juga merusak upaya untuk mewujudkan perdamaian dan pembentukan solusi dua negara berdasarkan perbatasan tahun 1967 dan sesuai dengan Resolusi 242 Dewan Keamanan PBB 242 dan 338,” kata Sharan Burrow.
Terima Kasih

Presiden KSPI
SAID IQBAL

Narahuhung: Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S. Cahyono (0811 1098828).

Setelah Lakukan PHK Massal, Operator XL Axiata Lakukan PHK Sepihak & Dugaan Union Busting

Jakarta, 15/12/17 – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) sebagai induk organisasi dari Serikat Pekerja XL Axiata (SPXL) meminta Direktur Utama PT XL Axiata untuk tidak lagi melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan sepihak kepada pekerjanya. Hal ini disampaikan secara tegas oleh Mirah Sumirat, SE, Presiden ASPEK Indonesia setelah mendapatkan informasi bahwa selama tahun 2017 ini PT XL Axiata, operator selular swasta yang populer dikenal sebagai “Si Biru” ini, telah melakukan PHK massal sebanyak lebih dari 200an karyawannya.

Bahkan di balik cerita PHK massal tersebut, Direksi PT XL Axiata juga patut diduga telah melakukan upaya pemberangusan serikat pekerja (union busting) terhadap keberadaan serikat pekerja yang ada di XL Axiata. Salah satu indikasinya adalah dijadikannya pengurus aktif, Zulkarnain, yang menjabat Wakil Presiden Serikat Pekerja XL Axiata sebagai target PHK sepihak oleh manajemen. Zulkarnain masih menolak untuk di-PHK sepihak dan untuk itu SPXL serta ASPEK Indonesia saat ini masih melakukan advokasi terhadap kasus dugaan union busting ini. Beredar pula informasi bahwa penolakan atas PHK sepihak yang dilakukan oleh Zulkarnain telah membuat dirinya mengalami berbagai ancaman yang dimaksudkan agar Zulkarnain menerima keputusan PHK sepihak dari manajemen tersebut. Jika Zulkarnain tetap menolak maka perusahaan akan melakukan PHK sepihak pertanggal 31 Desember 2017.

Mirah Sumirat mengingatkan Direktur Utama dan manajemen PT XL Axiata untuk tidak arogan dan menghindari terjadinya PHK massal apalagi terindikasi union busting, sebagaimana diamanatkan dalam UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Jika PHK massal dan sepihak serta union busting masih terus terjadi maka PT XL Axiata benar-benar tidak menghargai hukum yang berlaku di Indonesia, dan karenanya ASPEK Indonesia akan melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan hak kebebasan berserikat ini bahkan tidak menutup kemungkinan ASPEK Indonesia akan melakukan aksi unjuk rasa ke kantor pusat PT XL Axiata dan Bursa Efek Indonesia, tegas Mirah.

Anwar Faruq selaku Presiden SPXL, saat dikonfirmasi membenarkan adanya PHK massal sebanyak lebih dari 200 orang di PT XL Axiata. Anwar juga membenarkan bahwa Wakil Presiden SPXL saat ini diancam PHK sepihak oleh manajemen dan masih menolak PHK tersebut. Anwar menilai alasan yang disampaikan oleh manejemen hanyalah alasan normatif, bahwa tidak ada posisi/tempat dalam organisasi baru untuk Zulkarnain. Alasan manajemen XL Axiata sangat tidak sejalan dengan kenyataan yang ada, mengingat ada beberapa posisi dalam organisasi baru yang masih vacant baik itu karena belum terisi maupun akan resign, serta ada 100 orang anggota kami yang lain yang bersedia untuk bertukar posisi dengan rekan kami tersebut, namun manajemen tetap akan melakukan PHK terhadap Zulkarnain. SPXL menilai tidak ada upaya dari manajemen untuk mencarikan posisi kosong tersebut, justru rekan kami yang berusaha sendiri mencari posisi kosong yang dimaksud, ungkap Anwar.

PT XL Axiata melakukan transformasi organisasi dengan alasan persaingan bisnis dan perubahan ke era digital yang terjadi pada Industri Telekomunikasi di Indonesia. Salah satu dampak dari transformasi organisasi ini adalah PHK massal karyawan.

Transformasi organisasi di PT. XL Axiata sudah dimulai sejak awal Oktober 2017. Sejak awal rencana transformasi organisasi yang akan dilakukan oleh Manajemen PT. XL Axiata, karyawan yang diwakili oleh SPXL sudah memperingatkan kepada manajemen bahwa PHK yang akan dilakukan tidak boleh sepihak dan memaksa, apalagi melihat kinerja perusahaan yang tergolong masih sangat baik (berdasarkan laporan kinerja kuartal II dan III 2017), artinya hal ini tidak sesuai dan melanggar UU Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, dimana PHK adalah sesuatu yang harus dihindari oleh perusahaan, pun jika tidak bisa dihindari harus dalam kondisi tertentu menurut Undang Undang Ketenagakerjaan.

Mustakim selaku Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja XL Axiata menambahkan bahwa sebelumnya juga ada beberapa karyawan/anggota SPXL yang menolak saat dilakukan PHK, namun setelah dilakukan advokasi oleh pengurus SPXL terhadap manajemen, saat ini karyawan tersebut sudah mendapatkan posisi di organisasi XL Axiata yang baru. Zulkarnain yang saat ini terancam PHK sepihak adalah salah satu pengurus SPXL yang turut mengadvokasi dan memperjuangkan nasib karyawan-karyawan tersebut.

Anwar dan Mustakim juga menginformasikan bahwa, atas ancaman PHK sepihak tersebut karyawan yang bersangkutan bersama SPXL sudah berupaya untuk mencari penyelesaian secara internal bipartit/diskusi internal, namun jawaban yang kami terima justru manajemen tetap akan melakukan PHK sepihak. Sehubungan dengan tidak adanya respon positif dari manajemen XL Axiata pada akhirnya Zulkarnain menyampaikan permohonan Advokasi kepada SPXL dan ASPEK Indonesia apabila perusahaan tetap memaksa untuk melakukan PHK sepihak.

Atas ancaman PHK sepihak tersebut, SPXL dan ASPEK Indonesia menilai bahwa PT. XL Axiata telah melakukan tindakan pelanggaran atas UU Ketenagakerjaan yang berlaku, tidak hanya itu keduanya juga menilai ada upaya perusahaan untuk melakukan UNION BUSTING atas tindakan diskriminatif yang dilakukan perusahaan terhadap karyawan dengan status pengurus Serikat Pekerja.(tim.media.aspekindonesia)

 

Munas Ke V SKARTITO Memilih Kembali Bro Encep Supriyadi Sebagai Ketua Umum

Sukses penyelenggaraan MUNAS Ke V SKARTITO(Tim Media ASPEK)

Dalam perjalanannya sebagai salah satu anggota afliasi ASPEK Indonesia, SKARTITO yakni Serikat Karyawan Tip Top Supermarket adalah motor penggerak untuk sektor Commerce & Ritel. Beberapa event baik tingkat lokal, regional maupun internasional telah sukses di selenggarakan. Pengawalan pengupahan tingkat provinsi DKI untuk menembus upah sektoral pun tak bisa di lupakan begitu saja.

Kita layak mengapresiasi segala kiprah yang telah di lakukan SKARTITO dalam kontribusinya untuk mewujudkan cita cita kesejahteraan bagi para pekerja. Pada tanggal 13-14 Desember 2017, bertempat di Villa Nabila Bogor. SKARTITO mengadakan Munas ke V yang di hadiri 60 orang delegasi yang mewakili  6 DPC SKARTITO. Hadir juga perwakilan management yang di wakili Bapak David Aplinemart yang merupakan HRD PT Tip Top, dari ASPEK Indonesia hadir Bro Jakwan yang merupakan Wakil Presiden Organisasi dan SDM .

Ketua umum dan Sekjend SKARTITO mengapit HRD PT Tip Top(Tim Media ASPEK)

Dengan tema Munas yaitu ” Peningkatan Kemandirian, Kuat dan Berilmu”, penyelenggaraan berjalan lancar dengan sejumlah hasil di antaranya yakni terpilihnya kembali Bro Encep Supriyadi sebagai ketua umum, adapun untuk posisi Sekretaris  Jenderal adalah Bro Arif Rahman. Posisi ketua umum dan Sekjend periode 2017-2021. Dengan hasil ini posisi ketua dan Sekjend tidak mengalami perubahan,  pemilihan berdasarkan Musyawarah Mufakat.

Ketua panitia Munas ke V SKARTITO, M Ilyas  ketika di hubungi Tim Media ASPEK melalui wawancara telepon mengaku senang dengan sukses penyelenggaraan Munas, dengan berbagai persiapan seperti tim pelaksana MUNAS yang di tentukan ketua umum, di bentuknya tim Organizing Commite dan Standing Commite.

Mempersiapkan lokasi, peralatan dan perlengkapan Munas menurut M Ilyas butuh kejelian dan beruntung semua itu bisa teratasi sehingga Munas ke V SKARTITO berjalan tertib dan lancar. Beberapa Serikat Pekerja afliasi ASPEK Indonesia pun mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali bro Encep Supriyadi dan Bro Arif Rahman sebagai ketua umum dan Sekjend, di antara mereka yang mengucapkan adalah Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta yakni Dedi Hartono S.Sos.

Ada juga Bro Aris Kuncoro dari SP Linfox Logistic yang gembira dengan terpilihnya kembali Encep Supriyadi memegang tampuk tertinggi di SKARTITO. Selamat bertugas untuk Bro Encep Supriyadi dan Bro Arif Rahman, semoga SKARTITO semakin memberi kontribusi positif bagi kesejahteraan pekerja.(Tim Media ASPEK/TI)

Kongres SKTTM Memilih Pemimpin Baru

              Peserta Kongres SKTTM poto bersama(dok Tim Media Aspek/Jejen)

 

Serah terima jabatan adalah keniscayaan dalam berorganisasi, estafet kepemimpinan menandakan organisasi tetap ada dan menumbuhkan benih benih baru untuk mengorganisir sistem agar berjalan baik. Hal itu pula terjadi di ketika Serikat Kerja Tol Tangerang Merak melaksanakan kongres di kawasan Ciujung  Provinsi Banten.

Jalan Tol Tangerang- Merak memiliki 9 gerbang tol ini dan Serikat Kerja Tol Tangerang Merak yang merupakan afliasi ASPEK Indonesia mengadakan kongres di akhir bulan November lalu. Dengan total anggota 200, SKTTM terus bergiat agar mimpi sejahtera adalah keniscayaan, dan dengan kongres di harapkan mendapat pemimpin baru yang mampu memompa semangat anggota agar terus berkarya dan tak melupakan fungsi pekerja dan juga memiliki integrasi namun tetap solid ketika berserikat.

 

Ketua SKTTM periode 2014-2017 Diky Umaran yang juga ketua Aspek Indonesia DPW Banten yang masa tugasnya berakhir tahun ini dan di gantikan oleh Hari Pribadi. Muncul sebagai bakal calon ketua tanpa adanya saingan alias calon tunggal, di dalam kongres Hari Pribadi langsung di kukuhkan sebagai ketua umum SKTTM dan di lanjutkanpembentukan pengurus organisasi.

Ketua Umum SKTTM periode 2017-2020, bro Hari Pribadi(dok  Tim Media ASPEK/Jejen)

 

Semoga bro Hari Pribadi mampu memegang amanah di saat memimpin SKTTM karena tantangan akan jauh lebih komplek dengan di berlakukannya otomatisasi gerbang tol, ini adalah sebuah tantangan dan juga peluang agar SKTTM terus tegak sebuah organisasi pekerja. Selamat bertugas untuk Hari Pribadi dan jajaran pengurusnya sehingga apa yang di cita citakan bersama yakni Bersatu, Berjuang dan Sejahtera akan benar benar teraih.(Tim Media ASPEK/TI)

Memperkuat Posisi Pekerja Di Era Kecerdasan Buatan

Bulan November memang baru saja berlalu, namun ternyata di bulan tersebut kota Jakarta di kunjungi delegasi delegasi dari mancanegara yang membahas tentang era digital dan bagaimana para pekerja mengantisipasinya. Perkembangan teknologi yang begitu pesat dan di ciptakannya kecerdasan buatan yang tujuan awalnya untuk memudahkan manusia melakukan pekerjaan ternyata memberi dampak yang cukup signifikan.

Di negara negara maju, teller bank konvensional yang dulunya di isi oleh pekerja, kini di gantikan dengan mesin mesin kasir, bahkan kini di Indonesia pun misalnya, penjaga gardu tol yang harus menepi dengan otomatisasi gardu tol. Masih ingat kan saat viralnya pengguna jalan tol yang enggan memakai kartu tol elektronik.

5TH UNI APRO Commerce Sector Conference yang di adakan pada tanggal 21-23 November lalu memberikan gambaran tentang peluang para pekerja sektor commerce untuk menghadapi gelombang revolusi industri di era digital. Kecerdasan buatan yang di kembangkan memang mampu membuat hidup lebih mudah, namun di sisi lain hal ini akan menggantikan pekerja.

 

Wakil dari Indonesia yang juga ketua sektor Commerce ASPEK Indonesia yakni Bro Encep mengatakan dalam wawancara dengan tim Media ASPEK Indonesia melalui telepon mengatakan bahwa perkembangan teknologi digital akan membawa perubahan besar dan inilah yang menjadi penguatan bagi serikat pekerja untuk memberdayakan anggotanya agar internal pekerja terus melakukan pengembangan diri melalui training, skill training dan juga koordinasi dengan pemerintah ataupun pengusaha.

Antisipasi yang tepat bagi pekerja tentunya adalah hal yang mampu mengadaptasi perubahan zaman, dan itu menjadi bagian pembahasan dari 200 peserta yang merupakan perwakilan 15 negara UNI APRO. Semoga apa yang di hasilkan pada pertemuan UNI APRO Commerce Sector Conference memberikan paradigma baru bahwa dengan ber serikat maka pekerja pun semakin mahir dan terus mengasah keterampilan agar mampu melewati revolusi industri ini dengan cara yang elegant dan cerdas.(Tim Media ASPEK/TI)

KETUA DAN SEKJEN SERIKAT PEKERJA DANAMON DIKRIMINALISASI, ASPEK INDONESIA TUNTUT DIRUT BANK DANAMON DICOPOT

Jakarta, 06/12/2017 – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menyayangkan masih terjadinya kriminalisasi terhadap aktivis serikat pekerja yang sedang memperjuangkan kesejahteraan dan hak-hak pekerja di perusahaan. Kali ini menimpa Abdoel Moedjib dan Muhammad Afif, selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Bank Danamon. Keduanya dini hari tadi (06/12) ditahan oleh penyidik kepolisian Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, setelah menjalani pemeriksaan BAP lebih dari 18 jam, atas sangkaan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah dan UU ITE.

Abdoel Moedjib dan Muhammad Afif ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya, berdasarkan laporan dari managemen Bank Danamon. Mirah Sumirat, SE, Presiden ASPEK Indonesia menduga tindakan melaporkan Abdoel Moedjib dan Muhammad Afif ke Polda Metro Jaya merupakan tindakan balasan dari manajemen, setelah sebelumnya pada pertengahan Maret 2017 Serikat Pekerja Danamon melakukan unjuk rasa di Surabaya, Jawa Timur. Laporan Direktur Utama Bank Danamon, Sng Seow Wah, dengan menggunakan “tangan” staf legal perusahaan ke Polda Metro Jaya, terkait dugaan pencemaran nama baik adalah sikap yang berlebihan dan cenderung arogan. Mirah menyampaikan bahwa berdasarkan informasi dari Serikat Pekerja Danamon, terdapat beberapa tindakan buruk dari Direktur Utama Bank Danamon, Sng Seow Wah yang warga negara Singapura itu. Hal yang paling menjadi keprihatinan ASPEK Indonesia adalah tindakan pemberangusan serikat pekerja (union busting) dalam bentuk mutasi, penurunan jabatan, skorsing, pemberian sanksi peringatan 1, 2, 3 terhadap pengurus Serikat Pekerja Danamon.

Unjuk rasa yang dipimpin oleh Moedjib dan Afif sesungguhnya merupakan bentuk penyampaian aspirasi dan kebebasan berpendapat di muka umum. Ini adalah hak konstitusional setiap warga negara yang harus dilindungi bukan dikriminalisasi, tegas Mirah Sumirat.

Selain itu, apa yang dilakukan oleh Moedjib dan Afif semata-mata adalah menjalankan tugas organisasi untuk memperjuangkan hak-hak pekerja di Danamon.

Mirah menyampaikan bahwa keluhan dari para pekerja terkait permasalahan yang terjadi di Bank Danamon sesungguhnya sudah berjalan cukup lama Bahkan Sng Seow Wah selaku Direktur Utama Bank Danamon telah dipanggil oleh Komisi IX DPR RI, Direktur Jenderal Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maupun oleh Menteri Ketenagakerjaan RI namun tidak pernah hadir memenuhi
panggilan. Ini merupakan bentuk pelecehan terhadap institusi Negara yang dilakukan oleh Sng Seow Wah, yang nota bene adalah tenaga kerja asing yang mencari makan di Indonesia.

Mirah Sumirat, yang juga merupakan Presiden Woman UNI Asia Pasifik, mengatakan bahwa ASPEK Indonesia akan meminta kepada Temasek Singapore, sebagai pemilik saham mayoritas PT Bank Danamon Indonesia, untuk mencopot Sng Seow Wah dari jabatan Direktur Utama Bank Danamon Indonesia dan segera menunjuk Direktur Utama yang baru yang lebih memiliki iktikad baik untuk membangun hubungan industrial yang harmonis serta menghargai hak kebebasan berserikat dalam spirit dialog sosial.

Penahanan oleh Polda Metro Jaya terhadap Abdoel Moedjib dan Muhammad Afif selaku aktivis buruh ini, sesungguhnya tidak perlu terjadi karena akan menjadi preseden buruk untuk demokrasi dan kebebasan mengeluarkan pendapat.

Mirah menambahkan, seluruh keluarga besar ASPEK Indonesia siap untuk menjadi penjamin agar kedua pimpinan Serikat Pekerja Danamon, bisa ditangguhkan penahanannya, pungkasnya.

Dewan Pengurus Pusat
Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia

Mirah Sumirat, SE
Presiden
08129190308

Sabda Pranawa Djati, SH
Sekretaris Jenderal
0815 8811145

ASPEK Indonesia DPC Bekasi Mempersiapkan Diklat BAHU

       Suasana persiapan rapat untuk kepanitian Diklat Bahu(Dok Media ASPEK)

 

Hal penting dalam pergerakan buruh adalah bagaimana meningkatkan kemampuan anggotanya untuk memahami kenapa menjadi anggota serikat pekerja adalah penting bagi buruh. Dengan pembekalan yang cukup mengenai seluk beluk dunia perburuhan dan bagaimana hak dan kewajiban sebagai pekerja di butuhkan pemahaman yang secara keseluruhan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Dewan Pengurus Cabang ASPEK Indonesia Bekasi merencanakan kegiatan Pendidikan dan Latihan Bantuan Hukum atau yang sering di sebut sebagai Diklat Bahu, pematangan rencana tersebut di hadiri juga oleh ketua DPC ASPEK Indonesia Bekasi yakni bro Asep Setiawan. Di dampingi pula Direktur LBH ASPEK Indonesia yaitu bro Ahmad Fauzi SH dan sekretaris LBH DPP ASPEK Indonesia, bro Triasmoko.

Beberapa afliasi ASPEK Indonesia yang berada di wilayah kota dan kabupaten Bekasi seperti SP Ikrar Mandiri, SP Hero Super Market, SP Linfox Logistik serta SP GSL ikut serta dalam persiapan rencana di selenggarakannya Diklat BAHU. Persiapan yang matang perlu di lakukan karena menyangkut jumlah peserta yang nantinya akan mengikuti Diklat BAHU.

Adapun format yang akan di lakukan saat Diklat berjalan adalah persiapan waktu penyelenggaraan yang di rencanakan mulai dari 23 Deseber 2017 dan selesai pada tanggal 11 Februari 2018. Peserta Diklat Bahu mulai belajar di sesi hari Sabtu dan Minggu, dengan jadwal yakni untuk hari Sabtu kegiatan di mulai pukul 08.00 sampai dengan 21.00, sedangkan hari Minggu di mulai dari pukul 08.00 hingga jam 18.00.

Diharapkan agar afliasi yang berada di wilayah Bekasi baik kota maupun kabupaten untuk berperan aktif dalam pelaksanaan Diklat BAHU, semoga event berharga ini semakin menyemai semangat berserikat bagi para anggota dan semakin memahami hukum hukum perburuhan, hidup ASPEK Indonesia, maju terus DPC Bekasi.(Media ASPEK/TI)

18th Uni APRO Women’s Committee Meeting, Berkumpulnya Perempuan Pekerja Asia Pasifik

Jakarta sebagai tuan rumah 18th UNI APRO Women’s Committe Meeting(dok Media ASPEK)

Perempuan pekerja adalah keniscayaan, beragam pekerjaan di hampir semua sektor mendudukan perempuan di dalamnya, namun dalam perjalanannya peran perempuan masih di anggap belum setara dengan kaum laki laki. Pembahasan peran perempuan dalam dunia pekerja menjadi bahasan dalam  18th  UNI APRO Women Committee  Meeting.

Bertempat di Hotel Sari Pan Pasific issue perempuan untuk kesetaraan gender di bidang ketenagakerjaan menjadi topik hangat, pada tanggal 20 November 2017, perempuan perempuan hebat yang berasal dari regional Asia Pasific concern untuk membahas peran perempuan. Indonesia sebagai tuan rumah event menghadirkan Presiden ASPEK Indonesia sebagai pimpinan rapat.

Wakil ASPEK Indonesia lainnya yang juga mengikuti 18th UNI APRO Women,s Committe Meeting adalah sis Roro dan juga sis Cicim. Melalui telewicara dengan Tim Media ASPEK Indonesia, Sis Roro yang berasal dari afliasi SP Indosat mengatakan sangat senang berada di antara perempuan hebat mancanegara dan mendiskusikan keberadaan peran dan posisi perempuan di dunia kerja.

Delegasi Malaysia membicarakan tentang permasalahan tentang larangan memakai jilbab untuk pegawai perhotelan, dan sikap federasi pekerja negeri jiran ini menentang keras aturan yang merugikan kaum perempuan, karena keyakinan terhadap Tuhan adalah hak fundamental setiap manusia.

Selain itu di bahas juga solidaritas sesama pekerja perempuan tanpa memandang latar belakang agama dan juga kesukuan. Semoga poin point yang di hasilkan dalam 18th Uni APRO Women’s Committe Meeting akan memberikan dampak positif bagi para pekerja di tanah air dan juga untuk kawasan regional Asia Pasifik.(Tim Media ASPEK/TI)

DEMONYA DI ANIES SANDI, KECEBONG YANG EJAKULASI


Oleh : Sabda Pranawa Djati

10 November 2017 ribuan buruh melancarkan aksi
Balai Kota Jakarta menjadi tempat yang disambangi
Tuntutannya cuma naikan upah minimum provinsi
Lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 terbitan Jokowi

Pemimpin buruh naik podium silih berganti
Mengingatkan Anis Sandi agar memenuhi janji
Poros Istana dan Poros Balai Kota, dua yang dikritisi
Anies Sandi wajib penuhi janji, Istana wajib mengubah regulasi

PP 78/2015 tentang Pengupahan itu adalah produknya Jokowi
Kenaikan upah minimum dibatasi hanya dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi
Jokowi tabrak Undang Undang Ketenagakerjaan yang lebih tinggi
Persembahan dari Istana untuk kepentingan korporasi

Berita mulai menyebar Anis Sandi dituding mengingkari
Libido Kecebong mulai menggeliat karena kontraksi
Ramai membuat gaduh media sosial berdalih simpati
Satu kalimat Said Iqbal, Kecebong langsung ejakulasi dini

Said Iqbal bilang Ahok lebih ksatria dan lebih berani
Kecebong putar ulang seperti lagu baru artis masa kini
Dari atas mobil komando puluhan pimpinan buruh berorasi
Mereka tak setuju Ahok dipuja-puji tapi Kecebong tak peduli

Media online, koran dan televisi
Sigap menggoreng berita tanpa basa basi
Awak media Kecebong gerilya mengejar narasi
Tapi tak ada berita tentang Istana yang dicaci maki

IQ 200 sekolam pastilah sulit untuk Kecebong memahami
Bahwa biang kerok upah murah datang dari istana dalam bentuk regulasi
Buruh dan Kecebong yang buruh, semakin kehilangan daya beli
Tapi Kecebong tetap berikrar junjungannya yang paling suci

Ketika Ahok gubernur tercatat demo buruh ratusan kali
Menuntut janji Ahok menaikkan upah minimum di atas Bekasi
Tak ada tuh dukungan Kecebong, walau hanya sekedar apresiasi
Justru buruh disalahkan dan menjadi sasaran bully

Penolakan PP 78/2015 membuat aktivis buruh dikriminalisasi
Upah buruh ditekan dan rakyat tak lagi menikmati subsidi
Jokowi tak bergeming, katanya upah murah untuk mempermudah investasi
Tembok Istana terlalu tebal untuk ditembus tangis rakyat yang frustasi

Soal janji politik yang diumbar dan diingkari
Sesungguhnya Jokowi lebih banyak punya koleksi
Membeli kembali Indosat dari tangan asing cuma sebatas cerita fiksi
Janji tidak menaikkan harga BBM, justru harga naik berkali-kali

Turunkan tingkat pengangguran cuma retorika artikulasi
Ciptakan 10 juta lapangan kerja baru hanyalah fantasi
Justru BUMN bernafsu untuk PHK massal dengan alasan otomatisasi
Menambah hutang 4.000 triliun lebih padahal janji tidak akan berhutang lagi

Janji persulit investasi asing namun kemudahan ijin justru kau beri
Tapi tak ada kontrak politik, bela Kecebong berargumentasi
Aahh… aku seperti ngobrol dengan manusia dalam pengaruh anastesi
Tapi tak apa, aku akan paparkan tanpa emosi

Jelang pilpres 2014 Piagam Perjuangan Marsinah telah Jokowi tandatangani
Kerja Layak, Upah Layak dan Hidup Layak itu janji yang menginspirasi
Menghapus sistem tenaga kerja kontrak dan outsourcing sangatlah memotivasi
Penentuan upah berdasarkan kebutuhan hidup layak juga tegas menjadi isi

Tapi apakah semua janji hari ini terbukti?
3 tahun sudah Jokowi memimpin negeri
Jadikan saya presiden maka saya akan kerja kerja kerja untuk penuhi janji
Namun janji tak terwujud bahkan makin jauh panggang dari api

Apa bedanya Anies Sandi dan Jokowi?
Jika setali tiga uang setipe pelanggar janji?
Bedanya ada di antara Kecebong dan kami
Jika Anies Sandi kami kritisi, Kecebong berhalusinasi tentang Jokowi

Kami tuntut Anies Sandi untuk penuhi janji
Kami juga tuntut Jokowi realisasikan mimpi
Jika Kecebong dukung kami datangi Anies Sandi
Kenapa Kecebong tak hadir saat kami datangi Jokowi?

Pagi ini tuntas sudah kutuliskan puisi
Kutengok dalam kolam, kulihat kecebong bangun militansi
Revolusi mental katanya tapi justru tak punya mental revolusi
Ooohhh, ternyata… mereka belum terbangun dari mimpi

Salam pagi tanpa kopi,
Kebon Jeruk
13 November 2017

“KALO PROTES KE PAK JOKOWI SAJA, PAK!”

Oleh: Sabda Pranawa Djati, SH

Viralnya video pengemudi tol yang berdebat dengan petugas gardu tol, karena pengemudi hanya mau membayar dengan uang Rupiah tunai, membuat saya teringat pada satu kejadian. Dalam video asli yang saya terima, terlihat bagaimana petugas tol berusaha dengan sabar meladeni pengemudi tol, dan sempat beberapa kali petugas mengatakan kepada pengemudi, “… Kalo protes ke Pak Jokowi saja, Pak”. Pastinya kata-kata “… Kalo protes ke Pak Jokowi saja, Pak” itu bukan bagian dari standard operating procedure yang ditetapkan oleh PT Jasa Marga.

Ketika saya ngobrol dengan beberapa kawan yang bekerja sebagai petugas tol, mereka mengatakan “Manusiawi Bang, karena kami yang selalu pertama kali diprotes oleh pengguna jalan”. Sesungguhnya banyak masyarakat yang protes kepada petugas gardu tol terkait pemberlakuan transaksi non tunai ini. Bedanya, protes dari para pengemudi tersebut tidak direkam oleh video dan tidak menjadi viral. “Kami harus sabar dan wajib selalu tersenyum dalam menghadapi protes dari pengguna jalan, karena kami yang berhadapan langsung dengan penggguna jalan”, begitu cerita mereka.

‘Ngototnya’ PT Jasa Marga memberlakukan 100% transaksi non tunai di gardu tol tidak terlepas dari Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan oleh Bank Indonesia pada Agustus 2014. Kemudian Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ‘mengeksekusi’ dengan mengeluarkan Peraturan Menteri No.16 tahun 2017 tertanggal 12 September 2017, yang mewajibkan seluruh gardu tol terhitung 31 Oktober 2017 hanya menerima pembayaran dengan ‘uang plastik’ elektronik produk dari bank BUMN dan bank swasta. PT Jasa Marga sebagai BUMN operator jalan tol langsung ambil langkah cepat untuk melakukan pengadaan mesin card reader demi mensukseskan 100% gardu tol otomatis (GTO). Seperti efek bola salju, kemudian seluruh perusahaan swasta operator jalan tol juga memberlakukan sistem pembayaran non tunai karena ‘dipaksa’ oleh Peraturan Menteri PUPR tersebut. Tidak cukup sampai di situ, dampaknya saat ini 20.000 pekerja jalan tol terancam di-PHK.

Video yang viral itu kemudian ditanggapi beragam oleh masyarakat. Ada yang membela petugas tol, ada yang membela pengemudi tol dan ada juga yang menyalahkan Pemerintah karena mengeluarkan kebijakan yang merugikan konsumen dan hanya menguntungkan pihak bank.

Beberapa lembaga diantaranya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Ombudsman, DPR, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, bahkan jauh-jauh hari sebelum adanya video viral tersebut, sudah meminta kepada Pemerintah untuk tidak memberlakukan 100% gardu tol otomatis karena melanggar Undang Undang Mata Uang dan Undang Undang Perlindungan Konsumen serta berpotensi terjadinya PHK massal. Namun semua itu tidak digubris oleh Pemerintah, yang sepertinya sudah ‘kebelet’ untuk ‘menghabisi’ manusia, yang nota bene adalah rakyat Indonesia, dengan mesin-mesin canggih.

Pemerintah seperti kehilangan logika bahwa secanggih apapun mesin non tunai di gardu tol tidak akan bisa mengatasi kemacetan. Kemacetan terjadi justru karena jumlah kendaraan yang sudah jauh melebihi kapasitas jalan. Saya ingin memberi contoh nyata, jika mesin otomatis dianggap bisa mengurangi kemacetan, para pengguna jalan tol yang biasa melewati ruas jalan Semanggi Jakarta pastinya bisa mencermati, mengapa gerbang tol Semanggi 1 yang sudah 100% menggunakan mesin, pada waktu-waktu tertentu sering ditutup dan menimbulkan kemacetan kemana-mana? Itu karena ruas jalan tol dalam kota sudah macet total bahkan sebelum pengguna jalan masuk ke gerbang tol.

Lantas pertanyaannya, siapa yang diuntungkan dengan otomatisasi gardu tol? Konsumen? Jelas tidak! Yang paling diuntungkan dari 100% GNNT & 100% GTO adalah pihak bank penerbit ‘uang plastik’ karena bisa menarik dana masyarakat secara mudah dan cepat. Mudah karena bank ‘dibekingi’ oleh Negara dan cepat karena konsumen tidak punya pilihan harus membeli e-toll seharga 50.000 dan bank bisa langsung dapat 20.000 biaya kartu bahkan sebelum kartu itu digunakan. Belum lagi keuntungan bank dari biaya top up.

Terlepas dari pro kontra terhadap video viral itu, sesungguhnya seluruh konsumen dan pekerja tol di Indonesia selayaknya berterima kasih kepada para pelaku di video itu. Video itu mewakili suara jutaan konsumen yang akan dieksploitasi uangnya dan juga mewakili puluhan ribu pekerja tol yang nasibnya terancam di-PHK. Video itu membuka mata kita bahwa masih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan pekerjaan di saat masih ada 7,7 juta pengangguran. Video itu juga mengingatkan kita pada janji Jokowi saat kampanye pemilihan presiden tahun 2014 yang lalu, dimana beliau berjanji menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan. Pertanyaannya, mengapa justru Pemerintah yang bernafsu untuk mengganti manusia dengan mesin? Dan justru akan menimbulkan jutaan pengangguran baru akibat GNNT yang dicanangkan oleh BI. Ya, jutaan pengangguran baru karena GNNT tidak saja akan menghabisi pekerja jalan tol namun juga akan menghabisi jutaan pekerja di bank, supermarket, telekomunikasi, logistik dan lain-lain.

Perkembangan teknologi memang tidak bisa dibendung. Namun apakah salah jika Negara memproteksi setiap warga negaranya untuk bisa menjamin rakyatnya mendapat pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan?

Masyarakat hanya meminta agar setiap gardu tol bisa untuk transaksi tunai dan non tunai. Toh, jika menilik dari laba bersih BUMN PT Jasa Marga setiap tahun selalu meningkat.(2014 Rp1,42 triliun, 2015 Rp1,46 triliun, 2016 Rp1,88 triliun). Bahkan di semester pertama 2017 PT Jasa Marga telah membukukan laba bersih Rp1,01 triliun. Dana BUMN sebesar itu seharusnya bisa turut memakmurkan dan membebaskan rakyat dari jurang kemiskinan. Upaya ini bisa dimulai dari mempekerjakan sebanyak mungkin manusia di BUMN, bukan justru ‘menghabisi’ manusia dan menggantinya dengan mesin.

Kalimat “… Kalo protes ke Pak Jokowi saja, Pak” semoga juga bisa menjadi viral. Bukan karena tanpa alasan, namun mencermati kebiasaan Pak Jokowi yang selalu update dan merespon berdasarkan media sosial yang viral. Mudah-mudahan Pak Jokowi bisa segera merespon untuk menyelamatkan nasib jutaan pekerja yang terancam PHK dan menyelamatkan jutaan konsumen yang terancam dieksploitasi oleh industri perbankan.

Apalagi Pak Jokowi di Istana Negara pada 2 Oktober 2017, sudah tegas mengatakan bahwa beliau adalah kepala pemerintahan, negara dan panglima tertinggi angkatan darat, laut dan udara. Sehingga pantas rasanya jika rakyat mengadu kepada ‘Panglima Tertinggi’ nya.

Kebon Jeruk, 4 Oktober 2017.

E-Tol, Video Viral dan Kenapa kita musti tolak nontunai

Inilah video aslinya, yang kemudian viral dan diunggah ramai dan dikritisi oleh netizen

Terhitung sudah 4 hari, sejak 29 September yang lalu saya meng-upload video pendek berdurasi kurang lebih 3 menit tentang “debat kusir” dengan petugas jaga toll PT Jasamarga hasil rekaman di Gerbang tol Grand Wisata, Tambun, Bekasi, itu kemudian jadi viral di sosial media. Sejak saya upload, pro kontra mulai terjadi, bahkan lebih dominan mem-bully saya, yang ngeyel, golok dan kata-kata kasar lainnya dari netizen.

Akhirnya, saya mulai “capek sendiri” untuk menanggapi satu persatu, dan saya biarkan begitu saja, bak air mengalir. Hingga akhirnya, menurut beberapa kawan, video tersebut, telah masuk di beberapa media nasional, seperti Detik, Kompas dan bahkan jadi trending topic, termasuk Metro TV, Kompas TV dan On The Spot Trans 7, malam ini. Karena video viral ini juga, kemudian ada satu kawan menjuluki saya, si raja ngeyel.

Sebelum meng-upload video tersebut, sebenarnya saya sudah mempertimbangkan pro dan kontra, bahkan bully dari nitzen. Tapi akhirnya saya putuskan untuk mengunggah dengan pertimbangan, Isu Kebijakan BI untuk menerapkan pembayaran nontunai di semua tol menjadi perhatian publik, bahkan jika memungkin ditinjau ulang, untuk tidak mengatakan ditunda sama sekali. Mengapa? Inilah yang sebetulnya jauh lebih penting tenimbang menyikapi bully terhadap video yang kadung ditonton jutaan orang tersebut.

Dalam video, saya memang memgambil posisi sebagai konsumen yang merasa dirugikan hak saya. hak untuk membayar dengan uang rupiah secara tunai, yang juga merupakan alat pembayaran resmi yang tidak boleh ditolak, kecuali diragukan keaslian uang saya. Di samping, saat saat itu, kebijakan pembayaran E-Toll belumlah saatnya, yang ditentukan sebagaimana disosialisasikan efektif per Oktober 2017.

Tentu, selaku konsumen saya merasa mendapatkan kejutan, karena gerbang yang biasa saya masuki ini, sebelumnya, dikhususkan untuk pengguna toll dalam pembayaran tunai. Tetapi, pada saat itu, secara sepihak, PT Jasamarga, sudah memberlakukan nontunai semua, tanpa terkecuali (sebagaimana dialog dalam video).

Kenapa musti petugas jaga yang didebat dan diprotes? Saya kira, ini adalah salah satu pertanyaan terbanyak yang disampaikan netizen, di samping caci maki dan bully. Sebenarnya, sama sekali saya tidak ada maksud untuk itu. Kondisilah yang memaksa saya untuk mempertahankan hak saya untuk tetap menggunakan hak saya selaku konsumen, membayar dengan uang rupiah yang saya miliki dengan cara tunai, sebagaimana yang biasa saya lakukan sebelumnya dan tidak ada masalah.

Mengapa tidak langsung ke pemangku kebijakan? Upaya dari beberapa kawan untuk melakukan “penolakan nontunai” sebetulnya jauh-jauh hari sudah dilakukan. Beberapa kali misalnya, federasi serikat pekerja tingkat nasional, ASPEK Indonesia, di mana salah satu anggotanya adalah beberapa Serikat Pekerja Tol sudah melakukan upaya advokasi tersebut, dengan melakukan audiensi dengan beberapa intansi terkait, bahkan hingga saat ini, masih dan sedang dilakukan.

Namun belum menui hasil maksimal. Artinya, belum ada tanda-tanda, baik dari BI sendiri maupun PT Jasamarga terutama, bahwa kebijakan Gerakan Nasional NonTunai (GNNT) akan ditinjau ulang atau paling tidak ditunda untuk sementara waktu.

Saya tak hendak mencari “pembenaran” dalam hal ini. Karena, faktanya semua argumentasi yang saya sampaikan kemudian tidak bisa diterima oleh mayoritas nitzen yang memenuhi komentar di sosial media, di mana video itu diunggah dengan massif.

Poin lain, yang juga jauh lebih penting dan menjadi fokus kawan-kawan ASPEK Indonesia sebetulnya adalah isu ancaman PHK massal terhadap pekerja tol sendiri. Bagaimana tidak, jika semua kemudian diganti dengan elektronik robotik, sebagai konsekuensi logis digantinya tenaga manusia oleh mesin-mesin dan robot-robot, tentu pada gilirannya, akan ada efisiensi yang meniscayakan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan secara besar-besaran. Dan isu ini, kurang mendapatkan porsi yang mamadai dalam perbincangan publik.

Akhrinya, dalam opini singkat ini, saya ingin menawarkan solusi. bahwa bagaimanapun teknologi telah menjadi keniscayaan sejarah, kebijaksanaan seorang pemimpin tetap dibutuhkan oleh rakyatnya. Sehingga harus dipertimbangkan dengan matang, untung dan ruginya untuk kepentingan yang lebih luas. Dalam konteks ketenagakerjaan, harusnya negara melalui pemerintahan Jokowi, jika tidak mampu membuka lapangan pekerjaan, tidak seharusnya membuka ruang pengangguran baru, dengan alasan teknologi sekalipun.

Atau dengan mengambil jalan tengah, dengan tetap memberikan kebebasan dan keleluasaan sepenuhnya kepada rakyat dan konsumen untuk tetap memilih tunai dan atau nontunai. Karena keduanya adalah konsepsi fitrah dari lahirnya sebuah transaksi antara penjual dan pembeli. D samping pertanyaan kritis yang musti dijawab, siapa sebenarnya yang diuntungkan dari kebijakan Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) ini? Bukankah rakyat dan konsumen yang dirugikan? Mari berdiskusi kembali sambil ngopi.(sumber)

BANK JUALAN E-MONEY, NEGARA YANG JADI “SALES”-NYA

 

Jakarta, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) – hari ini, Senin, 2 September 2017 melakukan audiensi dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) dan diterima oleh beberapa Commissioner BPKN, antara lain Dr. Ir. Arief Safari, MBA, Prof. Dr. Ir. Atih Surjati, M.Sc, Bambang Sumantri, MBA dan lain-lain. Audiensi terkait penolakan ASPEK Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) terhadap rencana Pemerintah yang akan memberlakukan Gardu Tol Otomatis (GTO) 100% di seluruh jalan tol yang ada di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Mirah Sumirat, SE, Presiden ASPEK Indonesia berbagi pengalamannya saat menghadiri kegiatan “UNI High-Level Delegation to China – Dialogue between ACFTU & UNI” pada tanggal 20-24 September 2017 di Beijing China. ACFTU adalah Konfederasi Serikat Pekerja China.

Dengan mata kepalanya sendiri, Mirah Sumirat melihat bahwa jalan tol di Beijing tidak memberlakukan otomatisasi 100%, namun tetap mempekerjakan manusia dan menyediakan akses tunai yang lebih banyak dibanding non tunai. Gardu tol di China baru 20% yang diotomatisasi melalui Alipay (red: uang elektronik di China), sedangkan 80%-nya masih memberlakukan transaksi tunai. Saat Mirah menanyakan kepada salah satu pejabat yang ditemuinya, mengapa tidak memberlakukan otomatisasi 100%, Mirah mendapat jawaban yang di luar dugaan. Pejabat tersebut mengatakan, jika semua di-otomatisasi, bagaimana nasib 1,3 milyar penduduk China yang masih membutuhkan pekerjaan dan penghasilan?

Selama ini berbagai pihak di Pemerintah Indonesia selalu mengatakan bahwa di negara-negara lain semua jalan tol sudah otomatis. Informasi yang dihembuskan oleh Pemerintah ternyata tidak benar, karena faktanya di China, Malaysia, Amerika dan lain sebagainya, tidak diberlakukan 100% otomatisasi dengan pertimbangan perlindungan tenaga kerja dan perlindungan konsumen, ungkap Mirah.

Dalam audiensi tersebut, Sabda Pranawa Djati, SH, Sekretaris Jenderal ASPEK Indonesia juga mengatakan bahwa Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan oleh Bank Indonesia (BI) dan GTO 100% yang dilakukan oleh PT Jasa Marga yang didukung Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat ini sesungguhnya hanya menguntungkan pihak bank penerbit uang elektronik. Sudah sejak lama ketika dibuka GTO di beberapa gerbang tol, konsumen pengguna jalan tidak antusias untuk membeli e-toll/e-money, dibuktikan dengan sepinya GTO di semua gerbang. E-money itu jualannya bank, kenapa justru Negara yang berperan menjadi “sales”-nya? tanya Sabda. Selama ini bank penerbit uang elektronik kebingungan karena E-money tidak laku di masyarakat. Sehingga Sabda menduga pihak perbankan (melalui Himpunan Bank Negara/Himbara) kemudian melobi Pemerintah (Bank Indonesia) untuk bisa turut “menjual” e-money dengan mewajibkan transaksi non tunai di beberapa fasilitas publik, seperti di Transjakarta dan di jalan tol. Tidak menjadi masalah jika bank berjualan kartu uang elektronik secara retail tanpa melibatkan peran Pemerintah. Namun menjadi persoalan yang serius dan merugikan konsumen ketika justru Bank Indonesia (red: Negara) yang kemudian keblinger dengan berperan sebagai “sales” dan menggunakan instrumen Negara (Kementerian dan BUMN) untuk memaksa konsumen membeli e-toll/e-money.

Commissioner BPKN, Dr. Ir. Arief Safari, MBA, mengatakan bahwa BPKN telah membuat Rekomendasi kepada Bank Indonesia tertanggal 22 September 2017, yang salah satu rekomendasinya berbunyi “Pada setiap transaksi di wilayah NKRI, konsumen terjamin tetap memiliki akses pembayaran tunai, sesuai Undang Undang No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang masih berlaku”. BPKN sangat berterima kasih dengan berbagai masukan dan informasi yang disampaikan oleh ASPEK Indonesia dan KSPI, serta berjanji akan menyampaikan kepada Bank Indonesia.

Terima kasih,

Dewan Pengurus Pusat
Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia

Mirah Sumirat, SE
Presiden
08129190308

Sabda Pranawa Djati, SH
Sekretaris Jenderal
0815 8811145