Aliansi Buruh Aceh (ABA) audiensi dengan Bidang Pengawasan DISNAKER MOBDUK

Aceh, 29/12/2017 – Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (DPW ASPEK Indonesia) Provinsi Daerah Istimewa Aceh bersama DPW FSPMI, FSPTI, K-SBSI dan SP GNH yang tergabung dalam Aliansi Buruh Aceh  (ABA) melakukan kegiatan Audiensi dengan Bidang Pengawasan DISNAKER MOBDUK Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Perwakilan DPW ASPEK Indonesia Provinsi Aceh serta ABA diterima oleh Kepala Bidang Pengawasan DISNAKER MOBDUK Provinsi Aceh Bapak Putut Rananggono,M.Si beserta jajarannya, kegiatan audiensi tersebut berlangsung dari pukul 14.00 s.d 16.30 WIB di Ruang kerja Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan DISNAKER MOBDUK.

 

Ketua DPW ASPEK Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang juga menjabat Ketua Aliansi Buruh Aceh, Drs. Tgk. Syaiful Mar mendorong pemerintah agar mengawal sejumlah isu perburuhan diantaranya tentang Peraturan Gubernur no 67 Tahun 2017 Tentang UMP Aceh 2018 yang telah disahkan oleh Pemerintah Aceh akan mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2018 dan perlu juga dilakukan pengawasan terkait belum dikeluarkan Pergub UMSP (Upah Minimum Sektor Perkebunan) tahun 2018, masukan lainnya juga disampaikan perlu penambahan  jumlah pagawai pengawas serta meningkatkan peran pegawai pengawas ketenagakerjaan.

 

Sekretaris DPW ASPEK Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Aceh Muhammad Arnif, SH yang juga menjabat sebagai Koordinator Trade Union Care Center (TUCC) Provinsi Daerah Istiewa Aceh menyampaikan tentang isu isu ketenagakerjaan di Aceh antara lain :

  1. Bahwa kurang aktifnya pengawasan tenaga di Kabupaten/Kota yang disebabkan kurangnya jumlah pegawai pengawas tenagakerja di Disnaker  Kabupaten/Kota;
  2. Tidak adanya ketegasan pengawas tenaga kerja terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan/pengusaha;
  3. Tenaga pengawas adaptasi mengabaikan tugas dan kewajibannya;
  4. Semenjak ditariknya pengawas ketenagakerjaan dari Kabupaten/kota ke provinsi maka pengawasan di daerah tidak terlaksana secara efektif dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan:
  5. Tidak seimbang jumlah tenaga pengawas dengan jumlah perusahaan yang diawasi dilapangan sehingga banyak persoalan yang dilanggar oleh perusahaan tidak mampu diawasi dan ditindak lanjuti penyelesaiannya.

Kabid Pengawasan Bapak Putut Rananggono,M.Si menyampaikan bahwa bidang pengawasan terbagi 3 seksi:

  1. seksi keselamatan dan kesehatan kerja;
  2. seksi norma/etika kerja;
  3. seksi penegakan hukum.

beliau juga menegaskan bahwa kurang setuju kalau dikatakan pengawai pengawas kurang bekerja,  selama ini pegawai pengawasan ketenagakerjaan sudah melakukan pengawasan secara efektif cuma kurang terekspos media karena ada kode etik yang melekat pada pegawai pengawas dan yang menjadi masalah adalah kurangnya plot anggaran untuk bidang pengawasan.

 

Selain itu beliau juga menyampaikan terkait dengan  tenaga kerja asing (TKA) harus tetap didampingi oleh pekerja lokal, mengenai pengawai pengawas sekarang malah lebih aktif karena sudah satu komando, bahkan menurutnya seluruh daerah kabupaten/kota di Aceh sudah dijelajahi kecuali Kabupaten Aceh Tenggara/Kutacane, pegawai pengawas bekerja secara sidak tersembunyi dan tidak menggunakan tim luar dan melakukan pengecekan kasus 5 sampai 10 kasus/bulan.(tim.media.aspekindonesia).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *