Dari Finlandia Hingga Ke Cikarang, Semoga Solidaritas Tetap Terjaga

Berkunjung ke afliasi SP Lotte Avenue(Media ASPEK)

 

Delegasi dari PAM Finlandia dan juga SASK tampaknya antusias melakukan kunjungan di tanah air, selain melakukan pertemuan yang bertempat di Hotel Sofyan Betawi, namun mereka pun terlihat menikmati berkunjung ke tempat tempat di mana buruh afliasi ASPEK Indonesia berada, dari tanggal 13 hingga 14 September ini, rombongan dari negara Skandinavia ini mengitari wilayah Jakarta dan juga kabupaten Bekasi.

Adalah hal yang menarik jika mengikuti mereka untuk dapat menuju sudut sudut kota Jakarta dan juga kabupaten Bekasi yang memang memiliki 7 kawasan industri dan merupakan yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Kunjungan rombongan dari PAM Finlandia dan SASK di mulai ketika berkunjung ke Mal Lotte Shoping Avenue yang terletak di gedung Ciputra World.

 

 Bertandang di base camp SP AMCOR(Media ASPEK)

 

Dalam dua hari terakhir, Anna Pertulla dan Mr Marlon dari SASK serta Heidi Leihikoinen dari PAM Finlandia, Andy Snoody  dari UNI Global pun ikut serta melakukan kunjungan ke afliasi ASPEK Indonesia berada, salah satu afliasi yang mendapat kunjungan spesial dari PAM dan SASK adalah Serikat Pekerja Amcor Flexibles Indonesia. Setelah itu mereka juga mengunjungi tempat tempat yang berada di kabupaten Bekasi.

 

Bertandang ke SP GAC(Media ASPEK)

Di sebuah kawasan industri di mana PT GAC berada, maka kedatangan tamu tamu istimewa di sambut dengan tangan terbuka, kabupaten Bekasi yang memiliki ribuan pekerja bukan berarti tanpa masalah ketenagakerjaan, diskusi tentang berita terbaru perihal pernak pernik persoalan tenaga kerja di Bekasi menjadi ulasan dalam pertemuan.

 

Poto bersama di rumah makan Surya Kencana(Media ASPEK)

Sesi makan siang di rumah makan Surya Kencana Jababeka untuk menjamu tamu dan ini pun menjadi moment untuk mendiskusikan isue isue terbaru seputar otomatisasi gerbang tol yang tentu saja memberikan efek domino terhentinya seorang pekerja yang biasa menjaga gardu tol. Menjelang sore rombongan dari PAM dan SASK mengunjugi Bengkel Perjuangan di kawasan Sempu.

 

       Tetap bersemangat di bengkel perjuangan buruh Bekasi(Media ASPEK)

 

Bengkel Perjuangan yang sekaligus Base Camp bagi DPC  Bekasi ASPEK Indonesia merupakan tempat biasa kaum buruh yang bernaung di ASPEK berkumpul, berdiskusi ataupun sekedar kongkow alias ngobrol ngobrol dan nongkrong. Dua hari yang luar biasa, persahabatan dan solidaritas yang terus di pupuk, semoga dengan kunjungan rombongan dari PAM Finlandia dan SASK memberikan dampak positif bagi pergerakan buruh di Bekasi pada khususnya, dan Indonesia pada umumnya, Hidup Buruh! (Media ASPEK-TI)

Skema Perencanaan Mumpuni Untuk Mengejar Level Lebih Tinggi

Bro Kun Wardana dari UNI APRO memberikan penjelasan kepada peserta(Media ASPEK)

 

Ruang Gambir AB Sofyan Hotel Betawai di Jalan Cut Mutiah Nomor 9 Jakarta pada tanggal 12 September 2017 mulai di penuhi aktifis buruh dari federasi Serikat Pekerja ASPEK Indonesia, pembahasan menarik dan patut di simak adalah tentang bagaimana perencanaan yang baik akan menghasilkan produk berkualitas. Tema yang di ambil adalah “ Project Review and Initial Planning for Next Phase”.

Nara sumber nara sumber yang jempolan di hadirkan di sini untuk menuntaskan dahaga pengetahuan para anggota afliasi ASPEK Indonesia, skema perencanaan yang mumpuni memang di perlukan bagi para pekerja dan terutama oleh kalangan aktifis buruh, dengan perencanaan nan matang tentu saja akan menghasilkan kualitas yang sulit terbantahkan, nara sumber berasal dari PAM Finlandia yang di wakli Heidi Lehikoinen. Dari SASK Finlandia menghadirkan Anna Pertulla dan Mr Marlon.

Andy Snoddy pria Irlandia dari UNI Global turut serta sebagai nara sumber bersama Kun Wardana yang mewakili UNI Apro. Ada satu hal yang di perhatikan sebuah program memiliki parameter keberhasilan bukan di ukur dalam hal kuantittas atau jumlah semata namun di barengi dengan peningkatan kapasitas keberhasilannya seperti apa, di perlukan indikator yang memiliki level lebih tinggi agar kualitas memang benar benar terjaga.

Salah satu peserta sedang bertanya kepada narasumber(Media ASPEK)

 

 

Begitu juga dengan Serikat Pekerja tidak boleh hanya berdiam diri, rutinitas pekerjaan tak semestinya memenjarakan kemampuan seorang buruh, kemampuan organizing mampu melejitkan potensi si pekerja. Ada beberapa sektor yang bernaung di ASPEK Indonesia, salah satunya adalah sektor Finance, pada kenyataannya sektor ini mengalami perkembangan yang cenderung stagnan dan tak ada kejelasan secara visi.

ASPEK Indonesia terus melakukan upaya untuk menyatukan visi di sektor ini, komunikasi terus berlanjut meski saat ini belum saatnya untuk mengajak mereka bergabung. Skala upah di sektor Finance merupakan visi utama agar sektor Finance mampu berkembang lebih pesat.

Pembahasan perencanaan untuk sektor sektor lain pun di bahas, seperti sektor Logistic, Grafika dan juga sektor Outsourcing. Para peserta pun tampak antusias mendengarkan para nara sumber, sesi tanya jawab menjadi hal yang menarik karena di sana terjadi dialog dua arah sehingga pemecahan masalah dapat terjadi dan menjadi catatan penting kemajuan serikat pekerja.(Tim Media ASPEK-TI)

GERAKAN NASIONAL NON TUNAI = ANCAMAN PHK MASSAL!

Jakarta, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) – Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT/less cash society) yang dicanangkan Pemerintah melalui Bank Indonesia sejak Agustus 2014 lalu, mendapat penolakan dari Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Mirah Sumirat, Presiden ASPEK Indonesia yang juga Wakil Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional, dalam konferensi persnya hari ini (Kamis, 14/09/2017) di kantor LBH Jakarta, mengatakan bahwa dampak dari GNNT ini akan menimbulkan jutaan pengangguran baru akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di berbagai sektor industri. Kondisi ini sangat ironis di saat masih ada 7.7 juta pengangguran justru Pemerintah sendiri yang mengeluarkan regulasi yang berpotensi menimbulkan jutaan pengangguran baru. Pada Oktober 2017 yang akan datang, GNNT akan menyasar industri jalan tol di mana Pemerintah akan memaksakan pemberlakuan 100% gardu tol otomatis dan hanya menerima pembayaran non tunai/elektronik. Diperkirakan ribuan gardu tol yang selama ini dioperasikan oleh manusia akan berganti dengan mesin. Sehingga puluhan ribu pekerja diperkirakan ter-PHK dan akan kehilangan pekerjaannya.

Pertanyaannya, mengapa Pemerintah memaksakan pemberlakukan GNNT? Mirah Sumirat mengatakan bahwa GNNT ini, patut diduga, tidak terlepas dari aksi korporasi perbankan yang ingin menarik dana sebanyak mungkin dari masyarakat dengan cara yang mudah. Cara termudah bagi korporasi perbankan adalah meminta dukungan kepada Pemerintah untuk mengeluarkan regulasi yang berpihak pada kepentingan bisnis perbankan. GNNT adalah produk lobby korporasi perbankan kepada Pemerintah, ungkap Mirah Sumirat. Hal ini dapat terlihat saat pencanangan GNNT oleh Bank Indonesia pada Agustus 2014 yang lalu, dimana pemain utama GNNT di awal adalah 3 bank pemerintah yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) yaitu Bank Mandiri, BNI dan BRI. Bentuk lobby korporasi perbankan kepada Pemerintah (pusat dan daerah) juga terlihat jelas saat pencanangan GNNT yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah serta Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia sebagai komitmen untuk mendukung GNNT. (Sumber: Siaran pers Bank Indonesia No. 16/ 58 /DKom tanggal 14 Agustus 2014 http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_165814.aspx)

Masyarakat sesungguhnya tidak membutuhkan GNNT, termasuk pengguna jalan tol tidak membutuhkan transaksi non tunai/elektronik di gardu tol otomatis (GTO)! GNNT dan GTO hanya menguntungkan korporasi perbankan dan mengabaikan hak rakyat! Jika target pemberlakuan transaksi non tunai hanya “mudah, aman dan efisien” itu jelas terlalu mengada-ada karena toh selama ini masyarakat sudah menggunakan uang tunai dalam setiap transaksinya! Yang diperlukan rakyat adalah jaminan lapangan pekerjaan yang layak dan upah yang maksimal agar setiap rakyat dapat memiliki kemampuan daya beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika maksud pemberlakuan GTO adalah untuk mengatasi kemacetan, ini juga terlalu mengada-ada, karena kemacetan tidak akan dapat ditanggulangi dengan pemberlakukan GTO! GNNT/less cash society hanya akal-akalan korporasi perbankan yang didukung Bank Indonesia dan Pemerintah, untuk dapat leluasa menarik dana dari masyarakat, dan meraup keuntungan bisnis dari setiap transaksi non tunai. Pemerintah ternyata hanya peduli pada kepentingan bisnis semata, dan melalaikan kewajiban Negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah telah menjadi pihak yang justru melahirkan pengangguran baru! tegas Mirah Sumirat.

Selain ancaman PHK massal di berbagai sektor industri, ASPEK Indonesia juga menilai bahwa GNNT bertentangan dengan Undang Undang tentang Mata Uang dan Undang Undang Perlindungan Konsumen. Mirah Sumirat membeberkan beberapa fakta yang dapat menjadi alasan masyarakat pengguna jalan tol untuk menolak pemberlakuan Gardu Tol Otomatis (GTO) di seluruh jalan tol, yaitu:

1. GTO telah membuat Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, menjadi tidak berlaku. Hal ini bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang), dimana disebutkan bahwa uang adalah alat pembayaran yang sah dan mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia adalah RUPIAH, dengan ciri-ciri yang juga telah diatur dalam UU Mata Uang.

2. Transaksi melalui GTO hanya dapat dilakukan oleh pengguna jalan yang memiliki e-Toll Card, padahal fitur e-Toll hanya bersifat sebagai pengganti uang cash dan bukan merupakan alat pembayaran yang sah sebagaimana diatur dalam UU Mata Uang.

3. Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang mengatur bahwa; “Rupiah wajib digunakan dalam:
a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
c. transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

4. Pasal 23 UU Mata Uang menyatakan bahwa “Setiap orang DILARANG MENOLAK untuk menerima RUPIAH yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah NKRI”.

5. Dalam UU Mata Uang terdapat sanksi pidana terhadap orang yang menolak menerima Rupiah, yaitu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta rupiah (Pasal 33 ayat 2). Bahkan apabila dilakukan oleh korporasi, pidana dendanya ditambah 1/3 dari denda maksimum, penyitaan harta benda korporasi dan/atau pengurus korporasi, hingga pencabutan ijin usaha (Pasal 39 ayat 1).

Mirah juga mengingatkan masyarakat untuk kritis karena pemilik dan pengguna kartu e-toll, tanpa sadar sesungguhnya telah “diambil paksa” uangnya oleh pihak pengelola jalan tol dan oleh bank yang menerbitkan kartu e-toll. Mirah mencontohkan, apabila masyarakat membeli kartu e-toll seharga Rp.50.000,- sesungguhnya hanya mendapatkan saldo sebesar Rp.30.000,-. Kemana selisih uang yang Rp.20.000? Konsumsen “dipaksa” untuk merelakan kehilangan dananya, bahkan sebelum kartu e-toll digunakan untuk transaksi! Belum lagi dana saldo e-toll yang mengendap di bank karena tidak dipergunakan oleh pemilik kartu, yang kemudian dapat diputar oleh bank untuk kepentingan bisnisnya. Bayangkan, berapa triliun dana masyarakat yang akan diambil paksa dari sistem 100% GNNT dan GTO ini? ungkap Mirah Sumirat.

Kesimpulannya: Masyarakat tidak membutuhkan GNNT termasuk tidak membutuhkan GTO karena seharusnya masyarakat berhak menggunakan uang tunai rupiah sebagai alat tukar yang sah di negeri ini! Bagaimana mungkin konsumen yang bertransaksi di wilayah NKRI dan ingin membayar dengan menggunakan uang rupiah yang sah berlaku di negeri ini, justru ditolak untuk dilayani?

ASPEK Indonesia menuntut kepada Presiden Joko Widodo untuk:

1. Segera menghentikan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT/less cash society) yang dicanangkan oleh Bank Indonesia.

2. Segera menghentikan pembangunan 100% gardu tol otomatis (GTO), yang saat ini semakin gencar dilakukan oleh PT Jasa Marga dan perusahaan jalan tol lainnya.

3. Tetap memberlakukan gardu tol multifungsi yang dapat menerima 2 sistem pembayaran yaitu tunai dan non tunai/elektronik di seluruh gerbang tol di Indonesia, demi jaminan kepastian kerja pekerja jalan tol dan demi menjamin hak konsumen untuk bebas bertransaksi”.

4. Membuat kurikulum dan memberikan pendidikan bagi pekerja dan calon pekerja yang berbasis pada teknologi tanpa kecuali, yang biayanya ditanggung oleh Negara.

Dewan Pengurus Pusat
Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia

Mirah Sumirat, SE
Presiden
0812 9190 308

Sabda Pranawa Djati, SH
Sekretaris Jenderal
0815 88 111 45

Menakar Kesiapan Serikat Pekerja Menghadapi Era otomatisasi

 

Strategic Workshop ASPEK Indonesia-UNI di hotel Sofyan(Media ASPEK-TI)  

 

Betempat di Sofyan Hotel Betawi, jalan Cut Mutiah Nomor 9 Jakarta, event UNI & ASPEK Indonesia Strategic Workhshop di lakukan. Dengan nara sumber yakni Andy Snoddy(UNI Global), Heidi Lehikoinen(PAM Finlandia), Anna Perttula dan Marlon(SASK Finlandia), presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat.

Acara yang berlangsung pada tanggal 11 September 2017 yang di hadiri para peserta dari afliasi ASPEK Indonesia mengedepankan tema yang cukup menantang tentang strategi serikat pekerja menghadapi sebuah era otomatisasi yang merupakan tantangan bagi SP/SB di era milenial. Bukan saja di Indonesia namun di belahan dunia manapun baik itu di negara negara Eropa, Asia dan juga kawasan benua Amerika mengalami problema yang relatif sama yakni dengan teknologi digitalisasi yang perlahan namun pasti menggantikan posisi manusia sebagai pekerja.

Revolusi industri menjadi tantangan sekaligus peluang, Andy Snoddy menggambarkan betapa revolusi industri telah merambah ke wilayah wilayah pedesaan sekalipun. Di Nyon wilayah Swiss, sebuah bank tidak ada pekerja lagi, bank di lengkapi kamera, layar tivi dan peralatan elektronik yang menggantikan posisi manusia. Dengan adanya revolusi industri pada kenyataannya memang pekerjaan lama akan hilang, namun pekerjaan baru akan berkembang, di sinilah kita perlu jeli membuka peluang untuk bekerja di posisi yang baru.

 

 

Serikat Pekerja harus tetap mengorganising anggotanya untuk menghadapi revolusi industri, peran SP/SB memberikan tambahan keterampilan bagi anggota agar dia bisa bekerja di pekerjaan baru. ASPEK Indonesia menurut Andy telah mampu mengoptimalkan peranannya untuk mendorong anggotanya bersiap menghadapi tantangan zaman.

Anna Perttula menyatakan bahwa ASPEK Indonesia tentunya memiliki strategi untuk menghadapi segala tantangan, dan beliau senang berdiskusi mengenai berbagai hal tentang ketenagakerjaan di Indonesia. Bro Sabda Pranawa Djati yang merupakan Sekeretaris Jenderal ASPEK Indonesia memaparkan beberapa permasalahan yang terjadi di Indonesia, seperti menumpuknya tenaga asing illegal asal China yang seakan tak terbendung, otomatisasi gardu tol yang akan segera terjadi, dan juga kendala dengan hadirnya PP Nomor 78 yang mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan pekerja dan buruh di Indonesia.

Di harapakan event Strategic Workshop ini memberikan jalan solutif bagi permasalahan perburuhan di Indonesia, keberpihakan pemerintah juga di harapkan terjadi untuk melindungi pekerja tanah air, sebuah harapan yang tentunya di nantikan oleh jutaan pekerja yang berada di Indonesia setelah revolusi industri memang telah benar benar terjadi saat ini.(Tim Media ASPEK-TI)

 

Solidarity Dinner, Mengokohkan Jalinan Antara ASPEK Indonesia, UNI APRO, SASK Dan PAM

Solidarity Dinner menyambut tetamu dari Finlandia(Media ASPEK-TI)

Alunan degung Sunda mengalun di ruang utama rumah makan Ampera yang terletak di jalan TB Simatupang, sore hari yang cerah saat ASPEK Indonesia menjamu kehadiran kawan kawan dari SASK dan juga PAM, serikat pekerja yang berasal dari Finlandia ini memang telah banyak melakukan kerja sama dengan ASPEK Indonesia. Dari ASPEK Indonesia hadir Sekjend Bro Sabda Pranawa Djati SH, Brigade Aksi, ketua sektor Commerce- Ritel bro Encep Supriyadi, dewan pakar ASPEK Indonesia bro Muhammad Hakim dan Bro Kun Wardana, team Media ASPEK serta wakil presiden Bro Jakwan dan Bro Wawan.

 

Brigade Aksi memberikan kontribusi pengawalan di event solidarity dinner(Media ASPEK-TI)

 

Sekitar pukul enam sore  tanggal 10 September 2017 rombongan dari SASK dan PAM yakni sis Heidi, sis Anna dan juga Mr Marlon tiba di lokasi, suasana hangat dan cair seakan melingkupi event solidarity event, perbincangan akrab seputar keadaan ketenagakerjaan di Indonesia menjadi penghantar topik yang menarik di sela sela acara makan malam.

Tetamu dari Finlandia ini tampaknya menikmati sajian kuliner khas Sunda, sayur asem, gurame goreng kering, tempe goreng menjadi pilihan menu bagi mereka. Meski di luar di guyur hujan, namun situasi di dalam ruangan rumah makan Ampera masih terasa hangat. Sis Anna mengaku merasa senang berada di Jakarta dan ia terkesan dngan penyambutan yang di lakukan ASPEK Indonesia.

 

Semoga  event solidarity dinner akan memberi situasi yang makin mengakrabkan antara ASPEK Indonesia serta SASK dan PAM, welcome sis Anna, sis Heidi dan Mr Marlon, selamat datang di tanah air, semoga kehadiran kalian menjadi penyemangat bagi kami di sini bahwa persahabatan serikat pekerja lintas negara merupakan keniscayaan di era global ini, Selamat datang sahabat.(Tim Media ASPEK-TI)

“Otomatisasi Gerbang Tol: Kegagapan Pemerintah Dalam Menyikapi Teknologi”

Rakhmat Saleh (Wapres ASPEK Indonesia)

(oleh: Rakhmat Saleh)

Teknologi dalam sejarahnya selalu memiliki peran penting dalam perkembangan zaman. Kekuatan teknologi juga mampu mengubah kebiasaan, budaya dan pola pikir masyarakat, sekaligus ia juga berdampak pada bidang ekonomi dan politik.

Tapi teknologi hanyalah sebuah alat, penggunaannya tergantung dari pelakunya, yaitu manusia. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kuasa penuh atas penggunaan teknologi, menggunakan atau tidak menggunakan teknologi. Pemerintah harus bijaksana dalam menerapkan teknologi, jangan sampai penerapan teknologi mengabaikan fungsi dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat. Beberapa Negara pernah bersikap anti-mainstream terhadap teknologi, contohnya Korea Utara dan Cina yang membatasi internet bagi warganya demi keamanan Negara.

Pemerintah tidak boleh gagap teknologi. Gagap teknologi di sini bukan diartikan pemerintah tidak melek teknologi, namun pemerintah tidak boleh latah dalam menerapkan teknologi. Pemerintah harus memastikan bahwa teknologi tersebut mampu memberikan solusi bagi permasalahan di masyarakat, jangan sampai malah menimbulkan masalah baru atau memperburuk masalah yang ada.

Penerapan otomatisasi gerbang tol adalah salah satu bentuk kegagapan pemerintah dalam menerapkan teknologi. Tujuan pemerintah menerapkan otomatisasi gerbang tol yang “hanya” untuk mengurangi kepadatan antrian gerbang tol dan menggalakkan gerakan nontunai (cashless) itu terlalu sepele jika dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan.

Walaupun Direktur Utama Jasa Marga menjanjikan tidak akan melakukan pengurangan tenaga kerja, tapi itu sangat tidak masuk akal. Apalagi Jasa Marga mengakui akan adanya perbedaan (pengurangan) kebutuhan tenaga kerja dan membuka peluang pensiun dini akibat dari penerapan otomatisasi gerbang tol. Dengan kondisi Indonesia yang mengalami surplus demografi dan berlimpah angkatan kerja sekaligus berlimpah pengangguran sangat tidak tepat menerapkan otomatisasi gerbang tol. Otomatisasi cocok diterapkan pada Negara yang sedikit jumlah penduduknya, atau sedikit jumlah penganggurannya.

Anggap saja janji pemerintah (Jasa Marga) untuk tidak melakukan PHK itu ditepati, dengan menempatkan petugas gerbang tol ke bagian lain, tapi tetap saja itu menghilangkan peluang pekerjaan bagi 7 juta pengangguran. Menurut data BPS, jumlah pengangguran pada Februari 2017 sebanyak 7,01 juta. Maka, jika setiap gardu tol tetap dilayani oleh pekerja itu akan mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Itu belum termasuk dengan rencana penambahan lebih dari 600 kilometer jalan tol baru.

Sebagai pihak yang berkewajiban menyediakan pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi warga negara, pemerintah harusnya berusaha keras menambah lapangan pekerjaan, bukan malah sebaliknya. Dan Pemerintah sebaiknya berpikir untuk menciptakan teknologi yang dapat mengurangi biaya kebutuhan pokok sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan warga negara.

‘Penulis adalah Wakil Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), Bidang Pengupahan & Jaminan Sosial’

Kunjungan Delegasi Ua Zensen Ke Kantor DPP ASPEK Indonesia

Presiden ASPEK Indonesia mempresentasikan situasi kekinian tenaga kerja di Indonesia(Media ASPEK-TI)

 

Lawatan UA ZENSEN di Indonesia akhirnya menuju kantor ASPEK Indonesia setelah sebelumnya mengikuti seminar di Lotte Avenue.UA ZENSEN adalah Serikat Pekerja dari Jepang yang memiliki anggota sebesar 1.640.000, jumlah anggota dari sektor Commerce mencapai 961.657, sebuah jumlah yang signifikan tentunya, Delegasi UA ZENSEN yang di wakili Tamon Misio dan juga Hana Nakano hadir di kantor DPP ASPEK Indonesia yang terletak di Graha Alam Indah, Jalan Condet Raya RT 001/03. Di dampingi wakil Presiden ASPEK, Dewan Pakar, serta ketua sektor commerce-ritel, Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat memaparkan situasi perekonomian Indonesia pada umumnya yang juga berdampak besar terhadap pergerakan buruh di Indonesia.

Perlambatan ekonomi, otomatisasi gerbang tol, serta sejumlah dampak dari sistem cashless yang memungkinkan beberapa sektor tenaga kerja mengalami pemutusan hubungan kerja. Selain itu Presiden ASPEK Indonesia secara elegant menyebutkan bahwa permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia semakin berat dengan terbitnya PP 78/2015 karena Serikat Pekerja tidak di libatkan dalam pengupahan yang tentu saja ini bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Hal yang di sorot tentang isue ketenagakerjaan di Indonesia adalah maraknya tenaga kerja illegal asal China yang masuk ke tanah air. Selian itu Presiden ASPEK pun memaparkan peluang dan tantangan bagi sektor Commerce-Ritel, di era kekinian sektor jasa memang harus terus melakukan inovasi inovasi di tengah gempuran trend ecommerce.

Tamon Misio dan juga Hana Nakano yang merupakan delegasi UA ZENSEN, persoalan tenaga kerja di Jepang adalah semakin banyaknya manula yang ada di negeri sakura menyebabkan tenaga kerja di sana lumayan repot untuk melayani orang tua di sela waktu kerja mereka.

 

Kunjungan UA ZENSEN di Giant Kalibata(Media ASPEK-TI)

Pasca pertemuan di kantor DPP ASPEK Indonesia, kunjungan di lanjutkan ke toko Giant Kalibata, pertemuan yang hangat pun terjadi, dari pihak Giant Kalibata turut menyambut delegasi UA ZENSEN, hadir Bapak Reza dari divisi Manager, bro Helmi pengurus DPC SPHS, bro Marullah dari DPW SPHS, rombongan ASPEK Indonesia pun juga hadir di Giant Kalibata, bro Encep Supriyadi ketua sektor commerce-ritel, bro Muhammad Hakim, dewan pakar ASPEK serta wakil presiden ASPEK Indonesia bro Jakwan.

Semoga kehadiran delegasi UA ZENSEN ini memberikan kontribusi positif bagi perkembangan buruh di Indonesia, bahwa di negara maju sekali pun seperti di Jepang, serikat pekerja tetap di butuhkan bagi terciptanya kesejahteraan pekerjanya. Semoga kuatnya kehadiran serikat pekerja seperti UA ZENSEN memberi inspirasi bagi kita semua untuk terus berjuang mendapatkan kesejahteraan yang seharusnya kita genggam.(Tim Media ASPEK-TI)

Training Organizing Bagi Sektor Commerce-Ritel ASPEK Indonesia

Peserta training menyimak penuturan nara sumber(Media ASPEK)

 

Sebuah organisasi adalah hal yang penting untuk menambah pengetahuan bagi para anggotanya, dengan semangat untuk menggapai dan meningkatkan pengetahuan itulah, sektor Commerce-Ritel ASPEK Indonesia mengadakan event di awal bulan September ini. Betempat di Gedung Ciputra World 1 yang berada di Mal Lotte Shoping Avenue Lantai P8 Training Room, Jalan  Prof.DR. Satrio Kavling 3-5 Karet Kuningan, Setiabudi Jakarta Selatan.

Beberapa afliasi sektor Commerece-Ritel ASPEK Indonesia terlihat antusias mengikuti training yang pembicaranya berasal dari UNI Apro dan Ua Zensen Jepang. Terlihat hadir perwakilan  afliasi SPHS, Spelindo, SP Lotte Avenue, SP Dunkin Donut, SPARI(Aeon), SP RALS. Training berlangsung selama dua hari dan di selenggarakan pada tanggal 06 & 07 September 2017.

 

Pemateri training, bro Encep Supriyadi(Media ASPEK)

 

Pemateri training yakni Bro Encep Supriyadi memaparkan pertumbuhan sektor Commerce-Ritel di Indonesia, saat ini tantangan sektor tersebut di era milenial dan juga menghadapi pasar bebas. Nara sumber lain yakni Bro Muhammad Hakim yang juga dewan pakar ASPEK Indonesia serta mantan Presiden ASPEK Indonesia mengetengahkan sebuah topik yang cukup menantang yakni perlunya serikat pekerja bagi karyawan-ti.

Lebih lanjut Muhammad Hakim menyebutkan bahwa sebenarnya serikat pekerja memberikan dampak nyata bagi perusahaan, begitu pun di sisi lain andil pengurus pun semestinya berkontribusi positif bagi federasi ataupun konfederasi dan bahkan di tingkat global sekalipun. Sesi berikutnya di isi oleh pemateri yang berasal dari  UNI Apro yaitu Sis Alice Chang yang merupakan direktur sektor Commerce yang menyoroti kiprah serikat pekerja dari sisi pekerja itu sendiri dan juga management.

Hari kedua training yang berlangsung pada hari Kamis tanggal 07 September, di isi nara sumber Bro Kun Wardhana, dewan pakar ASPEK Indonesia yang kiprahnya telah di akui dunia internasional ini memaparkan strategi S.W.O.T yang memberikan input dan output bagi kekuatan dan kelemahan di sisi intern organisasi, SWOT analisa adalah instrumen penting  untuk memberikan manfaat bagi organisasi.

 

Dewan pakar ASPEK Indonesia, bro Kun Wardhana(Media ASPEK)

 

Sukses untuk sektor Commerce-Ritel ASPEK Indonesia yang telah mengadakan event ciamik ini, semoga semakin mengukuhkan kekuatan anggota agar impian bersatu, berjuang, sejahtera akan tiba pada saatnya nanti. Hidup Buruh! (Tim Media ASPEK-TI)

FGD K-PIN, Menggagas Kemandirian Finansial Pekerja

Peserta diskusi menyimak pemaparan ibu Novita Lubis(dok Tim Media ASPEK/TI)

 

Ramadhan bukan berarti harus bermalas malasan dengan alasan lapar serta haus, ramadhan sebuah bulan yang di sucikan oleh jutaan umat Islam seyogyanya tetap mencerminkan produktifitas terutama untuk para pekerja yang memang harus bersiap meski menjalankan ibadah puasa. Dalam hal ini K-PIN mengadakan sebuah kegiatan meski berbarengan dengan ibadah puasa, sebuah event Fokus Grup Discusion yang memperkaya cakrawala berpikir untuk anggota koperasi di bawah payung K-PIN.
Dengan nara sumber yakni Novita Lubis B.Comm, MBA, acara di hadiri beberapa afliasi yang tergabung di ASPEK Indonesia berlangsung pada tanggal 8 Juni 2017 bertempat di sekretariat DPP ASPEK Indonesia, Graha Alam Indah Jalan Condet Raya Blok C Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur.
Dengan hangat nara sumber yang kelahiran Langsa, Nangroe Aceh Darusalam memaparkan strategi agar koperasi menjadi sebuah kekuatan ekonomi bagi para pekerja, diskusi menjelang waktu berbuka terlihat serius namun santai, obrolan ringan yang membuka wawasan bahwa sebenarnya dengan koperasi, kesejahteraan pekerja bisa di berdayakan secara optimal dengan langkah langkah yang progresif. Saat ini koperasi sedang menemukan momentum kebangktan di tanah air, kekuatan koperasi menjadi denyut nadi perekonomian di negara negara Skandinavia yang memiliki jaminan sosial bagi rakyatnya.
Diperlukan kemandirian modal yang sumber dananya berasal dari anggota, jika saja 100 ribu anggota ASPEK Indonesia memiliki kesadaran kolektif untuk bergabung dengan K-PIN dan besaran iuran 100 ribu rupiah, modal awal sangatlah signifikan. Selain itu di pikirkan juga jenis usaha apa yang akan di garap, beberapa pilihan jenis usaha mulai Serba Usaha, Simpan Pinjam ataupun Jasa. Untuk Serba Usaha bisa berupa kebutuhan pokok atau sembako, keagenan atau bisa pula mini market.
Simpan Pinjam, anggota berhak melakukan pinjaman, pinjaman uang sebesar simpanan anggota atau bisa dengan kesepakatan. Di bidang Jasa, koperasi bisa di kembangkan dengan konsep ketahanan ekonomi dan memiliki nilai ekonomis seperti rental mobil, jasa produksi atau juga jasa percetakan.
Pada intinya koperasi adalah memakmurkan anggota dengan tujuan adalah kesejahteraan, dengan adanya organisasi selayaknya mengubah mindset berpikir dari tadinya bersikap konsumtif menjadi lebih produktif. FGD K-PIN semakin menarik dengan pemaparan pemaparan Ibu Novita yang sangat kekinian, kita bisa berubah dan ini merupakan peluang bagi pekerja untuk membentuk kemandiran finansial dengan berkoperasi.

 

 
Acara diskusi di jeda sementara karena peserta berbuka puasa, setelah mencicipi hidangan, acara pun berlanjut dengan telaah ekonomi yang di sampaikan Ibu Novita. Semoga dengan di adakannya diskusi yang di selenggarakan K-PIN akan ada kesadaran dari anggota afliasi ASPEK Indonesia membangkitkan gerakan koperasi yang di kelola ASPEK Indonesia.(Tim Media ASPEK/TI)

BURUH SEMAKIN TERJEPIT, DI SAAT PENGUSAHA SEMAKIN PELIT DAN PEMERINTAH TIDAK KOMIT!

MAY DAY 2017, MELAWAN KETIDAKADILAN

Jakarta, 1 Mei 2017 – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menyatakan keprihatinannya atas kondisi ketenagakerjaan di Indonesia yang semakin memburuk. Semakin hari semakin terlihat dan terasa, bagaimana pengusaha dan Pemerintah semakin ingin mempersulit ruang gerak dan meminimalisir kesejahteraan bagi pekerja di Indonesia. Berbagai keinginan dari pengusaha, atas nama kemudahan investasi, justru direspon cepat oleh Pemerintah melalui berbagai regulasi yang hanya mementingkan keuntungan pengusaha dan korporasi. Dialog sosial hanya menjadi jargon di mulut, namun implementasinya tidak seindah yang dibayangkan. Berbagai regulasi ketenagakerjaan justru keluar tanpa melibatkan peran dan masukan dari serikat pekerja, khususnya yang duduk di dalam Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional. Demikian disampaikan oleh Mirah Sumirat, SE, Presiden ASPEK Indonesia dalam keterangan pers menyambut Hari Buruh Internasional tanggal 1 Mei 2017. Mirah menambahkan contoh yang paling nyata adalah keluarnya Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, yang tidak pernah dibahas di forum LKS Tripartit Nasional, bahkan PP 78/2015 tersebut menabrak Undang Undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003. Selain itu, pada akhir tahun 2016 yang lalu, Menteri Ketenagakerjaan juga mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, yang tidak lebih dari upaya legitimasi atas eksploitasi sumber daya manusia Indonesia yang mengabaikan hak untuk sejahtera. PP 36/2016 ini telah memberi hak kepada pengusaha untuk bisa mempekerjakan tenaga magang hingga 30% dari jumlah karyawan yang ada di perusahaan, dengan jangka waktu paling lama 1 tahun namun bisa diperpanjang lebih dari 1 tahun dengan Perjanjian Pemagangan baru, dan tenaga magang hanya diberi uang saku yang besarannya tidak jelas.

Lengkap sudah rejim upah murah diberlakukan di Indonesia, mulai upah minimum yang tidak lagi berdasarkan hasil survey kebutuhan hidup layak (KHL), kemudahan kontrak kerja berkedok pemagangan ditambah kemudahan tenaga kerja asing (TKA) untuk bekerja di Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No. 16 Tahun 2015 sebagai revisi Permenaker No. 12/2013, Pemerintah menghilangkan aturan yang mewajibkan TKA memiliki kemampuan berbahasa Indonesia. Kemudahan dalam berbahasa inilah yang menjadi salah satu sebab membanjirnya TKA, khususnya dari China.

ASPEK Indonesia juga mengkritisi kebijakan Pemerintah yang akan menerapkan sistem non tunai atau elektronik secara penuh untuk pembayaran tol di seluruh Indonesia, melalui Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) atau cashless society, yang dicanangkan oleh Bank Indonesia (BI) sejak 2014 lalu. Dengan GNNT artinya pembayaran tunai atau secara cash tidak lagi dilayani. Kebijakan ini berpotensi melahirkan puluhan ribu pengangguran baru, di saat masih tingginya angka pengangguran di Indonesia. Pemerintah dinilai hanya peduli pada kepentingan bisnis semata, dan melalaikan kewajiban Negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah telah menjadi pihak yang justru melahirkan pengangguran baru! tegas Mirah Sumirat.

Bagaimana mungkin konsumen yang membayar dengan menggunakan uang rupiah yang sah berlaku di negeri ini, justru ditolak untuk dilayani? Cara ini merupakan konspirasi dunia perbankan bersama Pemerintah, untuk bisa menarik dana dari masyarakat, dan meraup keuntungan bisnis dari setiap transaksi non tunai. Coba jelaskan kepada masyarakat, untuk kepentingan siapa GNNT itu? Apakah rakyat Indonesia membutuhkan GNNT? Jelas tidak, karena GNNT di-desain hanya untuk menguntungkan korporasi! Mirah menjelaskan bahwa pemilik dan pengguna kartu e-toll, tanpa sadar sesungguhnya telah “diambil paksa” uangnya oleh pihak pengelola jalan tol dan oleh bank yang menerbitkan kartu e-toll. Mirah mencontohkan, apabila masyarakat membeli kartu e-toll seharga Rp.50.000,- sesungguhnya hanya mendapatkan saldo sebesar Rp.30.000,-. Kemana selisih uang yang Rp.20.000? Konsumsen “dipaksa” untuk merelakan kehilangan dananya, bahkan sebelum kartu e-toll digunakan untuk transaksi! Bayangkan, berapa triliun dana masyarakat yang akan diambil paksa dari sistem 100% GNNT ini? tegas Mirah Sumirat.

Saat ini yang dibutuhkan rakyat adalah kemudahan akses untuk bisa mendapatkan pekerjaan, untuk bisa memperoleh penghasilan, untuk bisa meningkatkan daya beli terhadap kebutuhan pokok yang semakin melambung harganya!, tambah Mirah Sumirat.

Mirah Sumirat yang juga merupakan Wakil Ketua LKS Tripartit Nasional, meminta Pemerintahan Jokowi-JK merealisasikan komitmen NAWACITA-nya, yang katanya akan menyediakan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan bukan menghadirkan pengangguran. Presiden Jokowi perlu segera menghentikan rencana otomatisasi gardu tol di seluruh Indonesia, karena akan berdampak ribuan pekerja jalan tol ter-PHK.

Dalam May Day tahun ini, ASPEK Indonesia juga menyuarakan tuntutan penghapusan praktek kerja outsourcing dan kontrak yang melanggar Undang Undang, peningkatan jaminan kesehatan gratis untuk seluruh rakyat Indonesia, serta jaminan pensiun untuk pekerja yang setara dengan jaminan pensiun untuk pegawai negeri sipil (PNS).

Selamat Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2017. Buruh Indonesia teruslah berjuang untuk kesejahteraan yang adil dan merata, karena Pemerintah dan pengusaha belum berpihak kepada kita!

Jakarta, 1 Mei 2017

Dewan Pengurus Pusat
Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia

Mirah Sumirat, SE
Presiden
08129190308

Sabda Pranawa Djati, SH
Sekretaris Jenderal
0815 8811145

Generasi Y, Otomatisasi, Robotisasi,Elektronisasi Dan Masa Depan Serikat Pekerja

 

Oleh: Putu Raka Pendit( Ketua Litbang ASPEK Indonesia)

 

Generasi Y atau generasi milenial membawa cara pandangnya sendiri di dunia kerja, kalau tidak di sikapi akan memberi perubahan bagi Serikat Pekerja, bahkan dapat menggerus keanggotan Serikat Pekerja.

Generasi milenial lahir antara tahun 1980 sampai 2000, mereka mendominasi tenaga kerja saat ini dan mereka mempunyai ciri khas yakni kutu loncat, bosenan dan nggak mau di atur, sering kali malah terkesan sok tahu. Dunia ada dalam genggaman dan mereka lekat dengan teknologi, internet, media sosial. Generasi Y tidak mengutamakan loyalitas, mereka mudah untuk berhenti bekerja dan pindah pindah pekerjaan.

Alasan pindah kerja bisa soal finansial, bosan, management yang tidak sesuai dengan gaya mereka, kepemimpinan. Dengan demikian apakah Serikat Pekerja itu perlu bagi mereka? Apa yang bisa di tawarkan oleh Serikat Pekerja sehingga mereka mau menjadi anggota dan betah bekerja di perusahaan. Bila di tawari untuk menjadi anggota Serikat Pekerja mereka akan balik bertanya, apa itu Serikat Pekerja?

Coba di cek apakah anggota Serikat Pekerja bertambah komposisinya dari generasi Y? Serikat Pekerja harus segera beradaptasi dengan zaman yang begitu cepat berubah untuk menghadapi situasi generasi Y ini. Pola organising perlu strategi baru dengan menggunakan teknologi, media sosial, internet yang begitu akrab  dengan mereka.

Serikat Pekerja dapat menjadi alternatif menjawab kebosanan mereka, perjuangan yang memiliki dampak sosial yang luas dan tantangan tersendiri yang tidak mereka dapatkan di tempat lain. Rata rata usia generasi Y di kisaran 24 tahunan dan lebih senang menyendiri, cenderung acuh dan mereka asyik dengan dunianya yakni dunia maya.

Keadaan semakin runyam karena saat ini terjadi gelombang industri ke 4 di mana ada pekerjaan yang dulunya di kerjakan manusia, sekarang di gantikan oleh mesin, serba e.. e-toll,e-cash, beberapa industri percetakan kini di ganti dengan digital printing, kecerdasan buatan, robitisasi di negara maju sudah terjadi dan mengakibatkan pengurangan tenaga kerja dan ini pun sekarang telah mulai menggejala di negara perkembang yang justru tenaga kerjanya berlimpah dan bisa di tebak bahwa efek ini semakin menggelembungkan pengangguran.

Serikat pekerja atau Serikat Buruh akan merasakan dampak langsung yakni semakin menyusutnya jumlah keanggotan. Siapa yang bisa mencegah dengan menghadapi situasi ini? Pemerintah? Anggota Dewan? Sebenarnya yang bisa mencegah semua ini adalah Serikat pekerja itu sendiri. Persoalannya bagaimana hal itu bisa berjalan ada generasi Y. Robotisasi dan serba e-/-elektronik, outsourcing, otomatisasi yang membuat anggota Serikat Pekerja berkurang. Kaderisasi harus adaptif dengan mengemas isu perjuangan secara cerdas dan genial, bukan semata upah dan upah namun apakah kita besok bisa bekerja? Itulah yang harus kita pikirkan sekarang ini.

Bersatu Berjuang Sejahtera!

Tausiah K.H. Muhammad Arifin Ilham Dalam Peringatan Isra Miraj

Bro Jakwan saat mendampingi ustad Arifin Ilham Dalam peringatan Isra Miraj(dokumentasi: Bro Jakwan)

 

 

Bertempat di Hero Emerald Bintaro, peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW di gelar dan menampilkan dai kondang yang di kenal dengan gerakan dzkirnya, Ustadz Muhammad Arifin Ilham memberikan tausiah penuh makna berkenaan dengan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW.

Hadir pula ketua umum Serikat Pekerja Hero Super Market yang juga merupakan wakil presiden ASPEK Indonesia, Bro Jakwan. Di tanggal 29 Rajab 1438 Hijriyah/ 26 April 2017, suasana teduh dan syahdu, tausiah ustad Arifin Ilham pun mengalir dengan pesan pesan sarat makna tentang pentingnya menjaga sholat lima waktu yang merupakan inti sari ajaran adi luhung agana Islam, peringatan Isra Miraj yang merupakan makna dari perintah sholat bagi umat Islam.

 

Selain itu ustad yang kerap berpenampilan khas dengan baju putih putih ini menyerukan  agar terus menjaga sholat malam, serta menjaga sholat secara berjamaah. Tak lupa bahwa meski seorang pekerja yang sibuk mencari nafkah namun lisan seyogyanya di jaga dengan istighfar. Manusia yang berguna adalah insan yang berbuat bai kepada siapa pun, begitulah inti dari tausiah ustad Arifin Ilham.

DPC Hero Emerald Bintaro sukses menyeleggarakan Kegiatan Hari Besar Islam dengan mengundang ustad Arifin Ilham, meski kerap di sibukan dengan pekerjaan sehari hari namun kajian keilmuan tetap terpelihara, semoga peringatan Isra Miraj ini menjadi sebuah titik balik agar pekerja pun tetap kaya ruhani dan mengimplementasikan dalam sebuah wujud etos kerja yang nyata.(Tim Media ASPEK/TI)

Dunia Pernah Dikuasai Oleh Orang-orang Beradab

Refleksi Hari Buruh Internasional 2017

Oleh: Rakhmat Saleh

Rakhmat Saleh Wakil Presiden ASPEK Indonesia bidang Pengupahan & Jaminan Sosial

Sejarah pernah mencatat, pemimpin dunia saat itu dikuasai oleh Pemimpin yg adil, Pejabat yg melayani & bertanggung jawab, Pengusaha yang sukses & dermawan, serta Pekerja yg bekerja keras & jujur.

Pemimpin yg adil & mencintai rakyatnya.
Sang pemimpin berikrar, jika ada binatang terjatuh karena jalan yg berlubang, maka itu adalah tanggung jawab sang Pemimpin. Ketika didapati sebuah keluarga menahan lapar karena tidak mampu membeli makanan, sang Pemimpin memanggul sendiri gandum ke rumah keluarga tersebut.

Pejabat yg melayani & bertanggung jawab.
Ketika ketidakadilan diterima oleh kelompok minoritas, rakyat bebas mengadukan pejabat itu. Berbekal tulang bergaris dari sang Pemimpin semua haknya dikembalikan.

Pengusaha yang sukses & dermawan.
Yang membayar pekerjanya dengan layak, sebelum keringatnya kering (sesuai dengan waktunya). Ketika upah pekerjanya belum terambil, lalu si Pengusaha menggunakan upah itu sebagai modal usahanya. Lalu saat pekerja kembali untuk mengambil upahnya, si Pengusaha memberikan upah berikut hasil usahanya.

Pekerja yg bekerja keras & jujur.
Ketika seorang pekerja penggembala dibujuk untuk menjual kambing gembalanya secara diam-diam, dan semua hasil penjualan menjadi miliknya, tapi dia menolaknya.

Ini bukan terjadi di negeri dongeng, ini terjadi 1400-an tahun yang lalu. Sebelum keserakahan menguasai dunia ini.

Saat ini keadilan harus diperjuangkan, kesejahteraan harus diperdebatkan, kejujuran harus dipaksakan.

Perjuangan buruh/pekerja adalah menuntut keadilan dan kesejahteraan. Sejarah Hari Buruh (Mayday) dimulai ketika ratusan buruh di Chicago pada abad 18 turun ke jalan menuntut keadilan dilaksanakannya “triple day”, yakni 8 jam kerja, 8 jam istirahat, 8 jam sosial. Saat ini hasil perjuangan itu dinikmati banyak orang di seluruh negara.

Pada zaman kemerdekaan perjuangan buruh menjadi salah satu motor perjuangan. Kiprahnya mampu melemahkan penjajah dengan strategi mogok kerja dan konsolidasi buruh di seluruh nusantara mampu mengobarkan semangat perlawanan rakyat kepada penjajah. Saat ini hasil perjuangan itu dinikmati seluruh rakyat Indonesia.

Beberapa tahun ini perjuangan buruh menjadi salah satu motor perjuangan rakyat melawan ketidakadilan dan keserakahan. Perjuangan buruh mendorong keras pemerintah untuk memberikan upah layak dan pekerjaan layak dan jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Salah satu hasilnya adalah BPJS dan Jaminan Pensiun. Yang sampai hari ini masih diperjuangkan peningkatan kualitasnya. Saat ini hasil perjuangan itu dinikmati seluruh rakyat Indonesia.

Pada MayDay 2017 ada tiga isu besar yang diperjuangkan oleh buruh, yaitu HOSJATUM: Hapus Out Sourcing & Pemagangan, Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan Tolak Upah Murah.

Tapi ironisnya, perjuangan buruh di Indonesia oleh sebagian orang sering dianggap sebelah mata. Dinilai sebagai perjuangan pegawai rendahan, perjuangan kaum marjinal. Walaupun sebagian aktivis buruh menduduki jabatan middle management, terutama di negara maju, termasuk di Indonesia.

Apapun sebutannya; karyawan, buruh, pegawai, guru atau yang lainnya, apapun jabatannya, selama masih menerima upah, maka ia adalah pekerja. Setuju atau tidak, perjuangan buruh berdampak kepada mereka dan seluruh rakyat Indonesia.

#HOSJATUM
#HapusOutsourcing&Pemagangan
#JaminanSosialBagiSeluruhRakyat
#TolakUpahMurah
#TolakOtomatisasiTol