Jika Tak Ada Aral Melintang Konferensi Cabang DPC Bekasi Di Laksanakan Tanggal 26 Mei 2018

Pembahasan pelaksanaan konferensi cabang yang berlangsung di Bengkel Buruh Linfox(Tim Media ASPEK)

 

Persiapan demi persiapan terus di lakukan untuk terselenggaranya helatan konferensi cabang, 6 afliasi yang merupakan PUK dengan basis pekerja di wilayah kabupaten/kota Bekasi terus melakukan pertemuan pertemuan intens agar konferensi cabang segera di laksanakan dalam waktu dekat. Dalam pembahasan pra konferensi yang di selenggarakan di Bengkel Linfox kawasan Jababeka, perwakilan SP Ikrar Mandiri, SP RALS, SP Linfox, Panglima Brigade Aksi ASPEK Indonesia dan juga Ketua DPW ASPEK Jawa Barat melakukan pembicaraan lebih lanjut akan agenda konferensi Cabang.

Di bahas tentang rencana kerja masing masing bagian agar pelaksanaan konferensi cabang berjalan dengan sempurna, adapun waktu yang di pilih untuk pelaksanaan konferensi cabang di tanggal 26 Mei 2018, meski berada pada pelaksanaan puasa di bulan suci Ramadhan namun tak menghalangi niatan diadakan event konfernsi cabang. Spirit Ramadhan meski harus menahan lapar dan haus sejatinya pekerja pun tetap memiliki produktifitas.

Bro Triasmoko selaku Tim LBH ASPEK Indonesia sangat mengapresasi keinginan para pengurus DPC ASPEK Bekasi untuk melaksanakan konferensi, meski dengan segala kesederhanaan namun dengan tekad kuat, semua rintangan bisa di hadapi, kemandirian pengurus DPC ASPEK Bekasi untuk mengkonsolidasikan anggotanya patut di acungi jempol.

Pra konferensi ini pun menghasilkan simpul bahwa DPC ASPEK Bekasi selayaknya harus memiliki kemandirian baik secara finansial maupun kemandirian untuk mengadvokasi para anggota afliasi di wilayah Bekasi yang memiliki jumlah anggota di kisaran angka 2500 pekerja, hal lain yakni upaya DPC ASPEK Bekasi memiliki keterwakilan di dewan pengupahan kabupaten Bekasi, salah satu hal yang ingin di lakukan para pengurus DPC adalah mengenalkan kiprah ASPEK Indonesia di kabupaten/kota Bekasi.

Dengan pertambahnya keanggotan dan bertambahnya PUK yang bergabung tentu memiliki keuntungan bagi ASPEK Indonesia, semoga harapan ini akan menjadi sebuah titik point agar pengurus DPC ASPEK Bekasi terus melakukan dedikasi terbaik. Selamat menjalankan konferensi cabang untuk DPC ASPEK Bekasi, semoga dengan pelaksanaan konferensi cabang akan menggenapkan kemampuan pengurus untuk menggaungkan suara ASPEK Indonesia baik di kabupaten maupun kota Bekasi(Tim Media ASPEK/TI)

MAY DAY 2018 BURUH MASIH MELAWAN KETIDAKADILAN, PHK MASSAL DAN SERBUAN TENAGA KERJA ASING

Jakarta, 30 April 2018. Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menyatakan bahwa peringatan Hari Buruh Internasional tahun 2018 ini, masih diwarnai dengan keprihatinan atas kondisi ketenagakerjaan yang semakin memburuk. Kebijakan pemerintahan Jokowi JK semakin menjauh dari tujuan memberikan perlindungan dan juga tidak mensejahterakan pekerja Indonesia. Janji politik Jokowi JK saat kampanye pemilihan Presiden tahun 2014 yang lalu, antara lain janji menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan baru, janji Tri Layak (kerja layak, upah layak dan hidup layak) termasuk janji mempersulit investasi asing dan tidak akan membuat hutang luar negeri, ternyata hari ini terbukti cuma tinggal janji. Keprihatinan ini disampaikan Mirah Sumirat, SE, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) dalam keterangan pers tertulis menyambut peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2018.

Inilah berbagai regulasi produk Jokowi JK yang merugikan pekerja Indonesia:

1. Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) atau cashless society, yang dicanangkan oleh Bank Indonesia (BI) sejak tahun 2014, yang melahirkan penerapan sistem non tunai atau elektronik secara penuh untuk pembayaran tol di seluruh Indonesia. Kebijakan ini terbukti melahirkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di berbagai sektor usaha, antara lain di sektor jalan tol, perbankan, retail, otomotif dan lain sebagainya. Pemerintah dinilai hanya peduli pada kepentingan bisnis semata, dan melalaikan kewajiban Negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah juga telah menjadi pihak yang justru melahirkan pengangguran baru.

2. Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan, yang tidak pernah dibahas di forum Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional. Bahkan PP 78/2015 tersebut juga menabrak Undang Undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 karena telah menghilangkan survey kebutuhan hidup layak (KHL) dalam penentuan Upah Minimum di berbagai tingkatan baik provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu PP 78/2015 juga telah menghilangkan hak berunding upah dari serikat pekerja yang selama ini dimiliki oleh dewan pengupahan, karena upah minimum hanya ditetapkan berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi tanpa melalui perundingan.

3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2015 sebagai revisi Permenaker 12/2013, Pemerintah telah menghapus syarat kewajiban berbahasa Indonesia terhadap TKA yang ingin bekerja di Indonesia. Kemudahan dalam berbahasa inilah yang menjadi salah satu sebab membanjirnya TKA, khususnya unskill workers dari China. Berbanding terbalik dengan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja di luar negeri, yang diwajibkan untuk belajar bahasa negara tujuan.

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 35/2015 yang menghilangkan rasio 1:10 dimana setiap 1 orang TKA harus ada 10 orang tenaga kerja lokal atau Indonesia sebagai pendamping yang bertujuan transfer ilmu dan tekhnologi. Penghapusan rasio ini semakin memperkuat kesimpulan bahwa keberadaan TKA di Indonesia ternyata semakin tidak memberi keuntungannya bagi Rakyat Indonesia

5. Peraturan Presiden No. 21 tahun 2016 yang menerapkan ketentuan bebas visa bagi banyak negara juga mendorong masuknya TKA ilegal dengan berkedok sebagai turis.

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, yang tidak lebih dari upaya legitimasi atas eksploitasi sumber daya manusia Indonesia yang mengabaikan hak untuk sejahtera. PP 36/2016 ini telah memberi hak kepada pengusaha untuk bisa mempekerjakan tenaga magang hingga 30% dari jumlah karyawan yang ada di perusahaan, dengan jangka waktu paling lama 1 tahun namun bisa diperpanjang lebih dari 1 tahun dengan Perjanjian Pemagangan baru, dan tenaga magang hanya diberi uang saku yang besarannya tidak jelas.

7. Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing yang selain mengancam tenaga kerja lokal untuk bisa mendapatkan pekerjaan, juga berpotensi mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hari ini semakin terlihat dan terasa, bagaimana pengusaha dan Pemerintah semakin ingin mempersulit ruang gerak dan meminimalisir kesejahteraan bagi pekerja di Indonesia. Berbagai keinginan dari pengusaha, atas nama kemudahan investasi, justru direspon cepat oleh Pemerintah melalui berbagai regulasi yang hanya mementingkan keuntungan pengusaha dan korporasi. Dialog sosial hanya menjadi jargon di mulut, namun implementasinya tidak seindah yang dibayangkan. Berbagai regulasi ketenagakerjaan justru keluar tanpa melibatkan peran dan masukan dari serikat pekerja, khususnya yang duduk di dalam Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional.

Saat ini yang dibutuhkan rakyat adalah kemudahan akses untuk bisa mendapatkan pekerjaan, untuk bisa memperoleh penghasilan, untuk bisa meningkatkan daya beli terhadap kebutuhan pokok yang semakin melambung harganya! tambah Mirah Sumirat.

Selamat Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2018. Buruh Indonesia teruslah berjuang untuk kesejahteraan yang adil dan merata, karena Pemerintah dan pengusaha belum berpihak kepada kita!

Pra Raker DPC ASPEK Bekasi, Memilah Progres Menuju Kuatnya Organisasi

Pra Raker DPC ASPEK Bekasi di Bengkel Linfox Jababeka(dok Tim Media ASPEK)

 

Dalam dua bulan terakhir pengurus DPC ASPEK Bekasi melakukan konsolidasi dengan mengundang afliasi yang berada di kota maupun kabupaten Bekasi, hal ini merupakan sebuah komitmen untuk menjaga silahturahmi antar PUK dan berbagi informasi seputar permasalahan yang terjadi dan mencari jalan keluar terbaik agar di temukan solusi.

Pada tanggal 27 April 2018, bertempat di Bengkel Perjuangan Linfox yang berada di kawasan Jababeka Cikarang. Pengurus DPC Bekasi mengadakan pra Raker, adapun acara tersebut di hadiri afliasi seperti GAC, SP Linfox Logistik Indonesia, Serikat Pekerja Ikrar Mandiri dan juga SP RALS. Sekretaris DPC Bekasi Deni Sofyan Hidayat mengharapkan dalam pra raker kali ini beberapa agenda DPC Bekasi bisa di rampungkan, salah satunya adalah persiapan Rapat Kerja sebagai agenda event selanjutnya dan merupakan sebuah jawaban bahwa DPC ASPEK Bekasi tetap mempertahankan eksistensinya.

Bekasi baik kota maupun Kabupaten yang memiliki 7 kawasan industri dan terbesar di ASEAN adalah tempat potensial untuk merekrut anggota baru dan peluang tersebut sangatlah besar, upaya mengenalkan ASPEK sebagai federasi pekerja terus di lakukan oleh pengurus DPC ASPEK Bekasi. Di harapkan bahwa pra Raker ini merupakan titik balik bagi pengurus dan anggota untuk terus bergiat menyusun konsep kerja agar sinergi antar lembaga di DPC Bekasi terus tumbuh.

Hadir pula Bro Herman dari SP Linfox yang juga ketua DPW ASPEK Jawa Barat yang memberi arahan agar nantinya di saat Raker, point point dari tugas masing masing lembaga yang ada di pengurusan lebih aktif dan melaksanakan tupoksi nya secara bertanggung jawab, Bro Herman menambahkan bahwa dengan terus di intensifkannya pertemuan pertemuan antar afliasi akan memberi dampak positif bagi roda organisasi, lebih lanjut ketua DPW Jawa Barat ini menyatakan dengan rapat kerja yang di agendakan beberapa waktu ke depan merupakan pijakan bahwa marwah pergerakan DPC ASPEK Bekasi tetap ada.

Hadir pula Pangkornas Brigas yakni Bro Kasno yang menyatakan bangga akan tetap komitnya pengurus DPC ASPEK Bekasi untuk terus melakukan penguatan organisasi. Sebagai Pangkornas Brigas, Bro Kasno siap bersinergi agar DPC ASPEK Bekasi lebih baik lagi. Selamat bekerja untuk pengurus DPC ASPEK Bekasi, semoga nantinya Raker bisa dilaksanakan dengan sukses dan gaung dan kiprah DPC ASPEK Bekasi akan terdengar lebih lantang dan menggema di seluruh wilayah Bekasi raya.(Tim Media ASPEK/TI)

TKA Sayang, TKI Malang

Oleh : Rakhmat Saleh (Wakil Presiden ASPEK Indonesia)

Rakhmat Saleh (Wakil Presiden ASPEK Indonesia)

Kekhawatiran rakyat terhadap ancaman Tenaga Kerja Asing (TKA) coba dipatahkan oleh pemerintah dengan statement yang terdengar asal bunyi. Walaupun berdasarkan data, tapi statement itu sangat tidak tepat sasaran.

Membandingkan serbuan TKA ke Indonesia dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri bukan saja tidak tepat, tapi ngawur.

Wakil Presiden, Jusuf Kalla, mengatakan “Ada 2 juta TKI di Malaysia, tapi Malaysia tidak pernah ribut. Kita sedikit saja sudah ribut.” Tak ketinggalan Menteri Ketenagakerjaan ikut berkomentar, menurutnya TKI yang bekerja di Cina lebih banyak jumlahnya dibanding dengan TKA asal Cina yang bekerja di Indonesia. “Jadi, sebenarnya kita yang membanjiri China dengan tenaga kerja kita, bukan TKA China yang berbondong-bondong ke sini,” Ungkap Hanif Dakhiri. Ini sungguh menyakiti hati rakyat. Beruntung, belakangan ini rakyat sudah terbiasa dengan ucapan asbun dari pemerintah.

Membandingkan Indonesia dengan negara-negara tersebut sangat tidak tepat. Perlindungan negara Malaysia, Hongkong, Timur Tengah, dll, kepada warga negaranya sangat baik. Malaysia dan Timur Tengah contohnya, ada aturan tak tertulis, yang menjadikan warga negaranya sebagai warga kelas 1, pekerja dari negara maju sebagai warga kelas 2 dan pekerja dari negara berkembang, termasuk indonesia menjadi warga kelas 3.

Perlindungan yang diberikan salah satunya adalah jaminan kerja layak dan upah layak. Pastinya upahnya jauh di atas TKI yang bekerja di negara tersebut. Dan mereka sangat selektif dalam memasukkan tenaga asing ke negara mereka.

Belum lagi jumlah warga negara di negara-negara tersebut tergolong sedikit, sehingga membutuhkan tambahan tenaga kerja dari luar, terutama untuk sektor domestik dan tenaga kasar.

Berbeda dengan di Indonesia, TKA diperlakukan begitu istimewa, bahkan semakin ke sini semakin dimudahkan & semakin baik pelayanan terhadap TKA. Ini berbanding terbalik dengan perlakuan terhadap tenaga kerja lokal. Aturan yang dikeluarkan pemerintah cenderung menggerus upah dan hak pekerja, ditambah lagi kenaikan harga kebutuhan pokok yang semakin melangit. Belum lagi, jumlah pengangguran di Indonesia sangat banyak. Sebagian memilih bekerja di luar negeri, selain karena peluang kerja lebih baik, mereka mendapatkan upah lebih baik jika dibandingkan bekerja di dalam negeri. Namun banyak TKI yang rentan mengalami masalah di tempat mereka bekerja.

Oleh karena itu, keputusan Presiden mengeluarkan PP No. 20 di tengah maraknya TKA ilegal adalah sebuah kecerobohan dan menyakitkan rakyat banyak, khususnya bagi 7 juta pengangguran yang menunggu janji Presiden pada masa kampanye yang akan menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan. Padahal sakit hati atas dikeluarkannya PP No. 78 masih belum hilang.

ASPEK Indonesia menemukan banyaknya TKA yang bekerja sebagai tenaga kasar dengan gaji jauh lebih besar dari tenaga kerja lokal dengan posisi yang sama. Jumlahnya jauh lebih besar dari data TKA yang dimiliki pemerintah. Dan Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia sudah mengingatkan pemerintah sejak tahun 2016. Sejalan dengan itu, OMBUDSMAN juga menemukan fakta yang sama. OMBUDSMAN bahkan mempertanyakan pengawasan yang dilakukan oleh Kementrian Tenaga Kerja.

Harusnya pemerintah lebih mengutamakan memberantas TKA ilegal dan meningkatkan kesejahtetaraan tenaga kerja lokal. Sebelum menyambut TKA dengan “karpet merah”. Karena jika begini jangan salahkan rakyat yang marah.

Membuka pintu yang seluas-luasnya kepada TKA dengan dalih meningkatkan investasi luar negeri adalah sebuah kesalahan. Apalagi dibumbui dengan tuduhan kepada tenaga kerja lokal yang dianggap tidak memiliki kemampuan. Ditambah lagi, terbukti, investasi luar negeri yang diagung-agungkan saat ini tidak berdampak kepada pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja lokal.

Kita berkepentingan untuk mengingatkan agar di sisa 1 tahun masa kepemimpinan pemerintah saat ini kebijakan TKA tidak semakin membabi buta, demi terciptanya lapangan usaha, lapangan pekerjaan & kesejahteraan bagi rakyat.

Ikhtiar Sektor Commerce & Ritel Agar Perusahaan Melaksanakan Pergub Nomor 16 Tahun 2018

 

Membangun keakraban meski lintas federasi(Dok Tim Media ASPEK)

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota, Anies Baswedan telah menetapkan 11 sektor atau subsektor untuk Upah Minimum Sektoral Provinsi(UMSP) tahun 2018, dan sektor ritel termasuk dalam UMSP, meski telah di undangkan pada tanggal 12 Maret 2018, masih ada perusahaan yang belum memberikan Upah Sektoral. Hal ini menjadi sebuah permasalahan yang harus secepatnya di tangani, sektor Commerce & Ritel ASPEK Indonesia mengadakan pertemuan yang melibatkan anggota afliasi yang merupakan bagian dari sektor Commerce& Ritel.

Acara yang di gagas anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta, Dedi Hartono S. Sos ini membahas cara advokasi bagi perusahaan yang upah sektoralnya belum di bayarkan. Pertemuan berlangsung di Ikan Bakar Banyuwangi di hadiri perwakilan dari Serikat Pekerja Hero Super Market, SKARTITO, SP RALS dan juga FSP NIBA KSPSI Alfa Retailindo, meski lintas federasi namun pertemuan ini berlangsung hangat.

Masing masing perwakilan membahas permasalahan yang terjadi di afliasi dan di pecahkan bersama sama untuk mendapatkan jalan keluar terbaik, selain pembahasan UMSP berdasarkan Pergub Nomor 16 Tahun 2018, pertemuan membahas perkembangan revolusi industri 4.0 yang juga akan menyasar sektor Commerce. Menurut ketua umum SKARTITO, digitalisasi adalah keniscayaan bagi dunia ritel, satu ketika peran kasir dan peran manusia dari hilir hingga hulu sektor ritel akan mengalami sebuah lompatan yaitu bergantinya peran manusia oleh robotisasi, dan ini telah di lakukan di India.

Hal lain juga di informasikan oleh Dedi Hartono, bahwa selayaknya apa yang telah di perjuangan harus benar benar di dapatkan, jangan sampai afliasi di sektor Commerce&Ritel diam termangu di saat upah sektornya tidak di bayarkan pihak perusahaan, menurut Dedi Hartono seharusnya jika upah sektoral tidak dibayarkan maka Serikat Pekerja dapat mengupayakan Bipatrit agar upah sektoral segera di bayarkan.

Bersemangat untuk goal setting Pergub Nomor 16 Tahun 2018 di implementasikan(dok tim media ASPEK)

Penetapan dari Pergub Nomor 16 Tahun 2018 selayaknya di implementasikan, di perlukan dari anggota untuk mengedukasi upah sektoral yang tertera di Pergub, ada beberapa hal untuk di lakukan bila Pergub tidak di laksanakan, Serikat Pekerja melakukan Bipatrit tentang permasalahan upah sektoral, atau pun langkah lanjutnya meminta kepala dinas terkait melakukan sidak ke perusahaan yang membandel, semua itu goal settingnya agar apa yang di perjuangkan bisa di dapatkan oleh para pekerja. Semoga upaya sektor Commerce & Ritel bisa membuahkan hasil maksimal dan pada akhirnya semua perusahaan mematuhi Pergub Nomor 16 Tahun 2018, ayo kita berjuang bersama sehingga apa yang semestinya kita dapatkan bisa kita terima secara utuh.(Tim Media ASPEK/TI)

“Diduga Lakukan Union Busting, Direksi Jasa Marga Dilaporkan ke Mabes Polri”

Perjuangan serikat pekerja, yang dimotori oleh Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), yang menolak kebijakan Pemerintah berupa Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang kemudian ditindaklanjuti oleh Jasa Marga melalui pemberlakuan 100% Gardu Tol Otomatis (GTO) di seluruh ruas jalan tol di Indonesia, ternyata direspon secara tidak bijaksana oleh PT Jasa Marga.

PT Jasa Marga (PT JM) melalui manajemen anak perusahaannya yaitu PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (PT JLJ), justru diduga kuat melakukan tindakan pemberangusan serikat pekerja (union busting) dalam bentuk upaya kriminalisasi dan upaya pemutusan hubungan kerja terhadap Mirah Sumirat, Presiden Serikat Karyawan Jalantol Lingkarluar Jakarta (SK JLJ).

Dugaan union busting yang sejak akhir tahun 2017 dilakukan oleh manajemen PT Jasa Marga melalui PT JLJ yaitu mencari-cari kesalahan dari Mirah Sumirat, dengan mempersoalkan kehadiran Mirah Sumirat di tempat kerja. Padahal di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah ditandatangani oleh Direksi PT JLJ dan Pengurus SK JLJ, telah disepakati secara tegas bahwa Perusahaan memberikan hak penuh kepada Pengurus SK JLJ untuk menjalankan aktifitas serikat pekerja. Klausul dalam PKB ini telah berjalan sejak tahun 2008 sampai sekarang. Namun anehnya, baru sejak adanya Konferensi Pers Penolakan 100% GTO oleh ASPEK Indonesia dan KSPI pada September 2017, aktivitas Mirah Sumirat sebagai Presiden SK JLJ dipersoalkan oleh Direksi PT JLJ.

Direksi PT JLJ telah memberikan sanksi kepada Mirah Sumirat berupa Peringatan Tertulis 1 dan berlanjut pada surat panggilan 1, 2 dan 3 dengan tuduhan tidak melaksanakan perintah atasan dalam hal bekerja sebagai karyawan. Padahal Mirah Sumirat sudah melaksanakan tugas sebagai pimpinan serikat pekerja sejak tahun 2008 hingga sekarang dan tidak pernah ada persoalan terkait menjalankan fungsi sebagai pengurus serikat pekerja.

Mirah Sumirat dengan didampingi advokat senior Eggy Sudjana, SH dan beberapa pengurus ASPEK Indonesia dan KSPI, pada hari Senin, 12 Maret 2018 akan melaporkan Direksi PT Jasa Marga dan Direksi PT Jalantol Lingkarluar Jakarta ke Mabes Polri atas dugaan pemberangusan serikat pekerja dan intimidasi.

Said Iqbal, Presiden KSPI meminta Direksi PT JM dan Direksi PT JLJ untuk menghentikan dugaan tindakan union busting yang dilakukan terhadap Mirah Sumirat. Said Iqbal yang juga menjabat sebagai Governing Body International Labor Organization (ILO) mengingatkan bahwa dugaan kasus union busting terhadap Presiden SK JLJ akan menjadi perhatian serius dan bukan tidak mungkin persoalan ini akan dilaporkan ke rapat Governing Body ILO di Genewa, karena merupakan pelanggaran atas UU No.21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan juga Konvensi ILO tentang Kebebasan Berserikat.

Said Iqbal meyakini bahwa dugaan tindakan union busting yang dilakukan terhadap Mirah Sumirat sangat terkait dengan sepak terjang Mirah Sumirat dalam memperjuangan jaminan kepastian kerja di Indonesia. Setidaknya ada 2 perjuangan yang gencar dilakukan oleh Mirah Sumirat di lingkungan pekerja jalan tol.

Pertama pada tahun 2015, saat Mirah Sumirat memimpin SK JLJ menolak pengalihan 3.000 pekerja kontrak PT JLJ ke anak perusahaan PT Jasa Marga yang baru dibentuk yaitu PT Jasa Layanan Operasi (PT JLO). Penolakan saat itu tentunya membuat Direksi PT Jasa Marga malu dan kesulitan untuk bisa mengalihkan 3.000 pekerja kontrak PT JLJ ke PT JLO. Saat penolakan itu Mirah Sumirat mampu membuktikan bahwa PT Jasa Marga dan PT JLJ melakukan ingkar janji terhadap 3.000 pekerja kontrak di PT JLJ, karena terdapat kesepakatan tertulis antara Direksi PT Jasa Marga dengan Direksi PT JLJ yang akan mengangkat 3.000 pekerja kontrak menjadi pekerja tetap di PT JLJ. Namun PT Jasa Marga dan PT JLJ mencoba untuk mengingkari kesepakatan tersebut dengan akan mem-PHK 3.000 pekerja kontrak tersebut untuk kemudian dialihkan ke anak perusahaan PT Jasa Marga yang baru yaitu PT Jasa Layanan Operasi (PT JLO).

Kedua adalah perjuangan tahun 2017 saat Mirah Sumirat bersama ASPEK Indonesia dan KSPI gencar melakukan kampanye penolakan GNNT & 100% GTO, yang digagas oleh Pemerintah melalui Bank Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian BUMN dan PT Jasa Marga. Walaupun akhirnya Pemerintah tetap memberlakukan peraturan 100% GTO, namun perjuangan ASPEK Indonesia dan KSPI telah berhasil mendapat dukungan dari berbagai pihak, antara lain Pimpinan DPR-RI, Ombudsman RI, Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional (LPKN), Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI) dan pihak-pihak lainnya. Seluruh pihak dimaksud sepakat bahwa pemberlakuan 100% GTO merupakan kebijakan yang tidak tepat, karena melanggar hak konsumen untuk dapat bertransaksi menggunakan uang tunai serta berpotensi menimbulkan PHK massal yang berdampak pada pengangguran baru.

Saat ini terbukti bahwa pemberlakuan 100% GTO yang dikatakan oleh PT Jasa Marga akan mempercepat waktu transaksi di pintu tol dan mengurangi kemacetan di jalan tol, semuanya tidak terbukti. Faktanya kebijakan 100% GTO hanya menguntungkan korporasi perbankan dan melahirkan puluhan ribu pengangguran baru.

Said Iqbal menegaskan bahwa KSPI akan melakukan pembelaan maksimal terhadap Mirah Sumirat yang selain sebagai Presiden SK JLJ juga sebagai Presiden ASPEK Indonesia dan Wakil Ketua dari unsur serikat pekerja (mewakili KSPI) di Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional.

Said Iqbal juga menduga bahwa Direksi PT Jasa Marga dan Direksi PT JLJ sedang melakukan politik balas dendam kepada Mirah Sumirat karena berbagai sikap kritis Mirah Sumirat terhadap pengelolaan perusahaan di PT Jasa Marga dan PT JLJ. Diduga kuat ada campur tangan Direksi PT Jasa Marga yang menekan Direksi PT JLJ untuk memberikan sanksi kepada Mirah Sumirat. Direksi PT JLJ saat ini telah memberikan sanksi peringatan tertulis kepada Mirah Sumirat yang mengarah pada pemutusan hubungan kerja (PHK).

PT Jasa Marga selaku BUMN seharusnya memberikan contoh yang baik terhadap hak kebebasan berserikat dan berkumpul serta hak mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh perundang-undangan yang berlaku.

KSPI dengan tegas menolak sanksi peringatan yang telah diberikan oleh PT JLJ terhadap Mirah Sumirat dan meminta PT JLJ untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal kebebasan berserikat.

KSPI meminta Direksi PT JLJ untuk mencabut sanksi Surat Peringatan dan menghentikan segala bentuk intimidasi terhadap Mirah Sumirat. Jika tindakan union busting dan intimidasi terhadap Mirah Sumirat masih terjadi, KSPI berjanji akan melakukan unjuk rasa di beberapa ruas pintu tol yang ada di Jabodetabek.

 

AKSI DIBUBARKAN DAN ANGGOTANYA DITANGKAP, FSPMI LAKUKAN PROTES KERAS

Aksi ribuan buruh Bekasi menuntut penetapan UMSK 2018 dibubarkan paksa oleh aparat kepolisian. Selain melakukan pembubaran, juga ada informasi 4 orang massa aksi yang merupakan anggota Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPMI) ditangkap pihak kepolisian.

“Ribuan buruh Bekasi yang melakukan konvoi sepeda motor dipukul mundur aparat kepolisian di depan PT Epson,” ujar buruh Bekasi yang ikut aksi, Muhamad Herveen.

Menurut Herveen, kejadian ini berawal ketika rombongan buruh yang konvoi dari arah PT Omron bertemu dengan konvoi motor dari Rumah Buruh dari arah yang berlawanan. Karena massa yang ikut aksi jumlahnya mencapai ribuan, menyebabkan kemacet. Massa tidak bisa bergerak.

Setelah itu, sekitar jam 11.45 wib, massa buruh dibubarkan paksa aparat kepolisian. Tidak hanya itu, setidaknya 4 orang buruh ditangkap dan dibawa oleh pihak kepolisian.

Menanggapi kejadian itu, Presiden KSPI yang juga Presiden FSPMI Said Iqbal memprotes keras pembubaran terhadap aksi buruh. Menurut Iqbal, tidak seharusnya aksi damai ini dibubarkan. Sebab hak untuk menyatakan pendapat di muka umum dilindungi undang-undang.

“Kami juga meminta agar para buruh yang ditangkap segera dibebaskan,” tegas Said Iqbal, pada hari Kamis (1/3/2018).

Menurut Said Iqbal, aksi ini dipicu lambatnya sikap pemerintah untuk menetapkan UMSK 2018. “Seharusnya UMSK sudah berlaku per 1 Januari dan ditetapkan berasamaan dengan penetapan UMK. Akan tetapi, hingga saat ini UMSK belum juga ditetapkan. Itulah yang memicu reaksi buruh sehingga melakukan aksi turun ke jalan.”

Selain itu, masih menurut Said Iqbal, aksi hari ini adalah aksi lanjutan dari aksi Tritura yang dilakukan pada 6 Februari 2018 yang mengusung tuntutan: (1) Turunkan harga beras dan listrik – tolak impor beras – wujudkan kedaulatan pangan, (2) Tolak upah murah – cabut PP 78/2015 tentang Pengupahan, (3) Pilkada dan Pilpres : Pilih calon pimpinan saat pilkada dan pilpres yang pro buruh dan anti PP 78/2015

“Puncaknya dalam peringatan hari buruh tanggal 1 Mei 2018 nanti, ratusan ribu buruh akan masuk ke Jakarta untuk menyuarakan aspirasinya. Ratusan ribu buruh tersebut gabungan dari kaum buruh se-Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTB, Maluku, danSumatera, dan berbagai daerah lain, yang akan memperingati aksi May Day di Istana Negara sebagai pusat pemerintahan,” pungkas Said Iqbal.

Narahubung: Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S. Cahyono

Belum Bisa Move On Dengan Kehangatan Perayaan HUT ASPEK Ke 18

Pemotongan kue dan tumpeng ulang tahun di lakukan oleh presiden ASPEK Indonesia(Dok tim Media ASPEK)

 

Mengutip pernyataan Dewan Pakar ASPEK Indonesia DR Kun Wardana yang begitu menyentuh” Di ASPEK selalu menemukan kehangatan saat bersama, meski telah menjelajahi nusantara hingga mancanegara dengan berorganisasi, namu ASPEK Indonesia seakan memiliki magnet untuk kembali, karena kehangatan keluarga ada di sini.”

Rasanya belum bisa move on dengan semaraknya acara puncak HUT ASPEK Indonesia yang terselenggara dengan sukses di Lembaga Pengkajian Mutu Pendidikan yang terletak di jalan Nangka Nomor 20 Jagakarsa, Jakarta Selatan, ruangan Nusantara di mana acara di helat menampakan keceriaan, bocah bocah terlihat menikmati acara, senyum mereka seakan menguatkan bahwa kebersamaan indah itu terasa hangat, antar afliasi membaur dengan akrab, seragam ASPEK Indonesia yang berwarna hijau seakan memberi rasa tentram dan hangat. Hari Minggu tanggal 25 Februari yang merupakan penutup dari semua rangkaian acara yang di gelar sepanjang bulan Februari seakan menjadi titik puncak kemeriahan.

Pemenang door prize dan lomba karaoke pose bersama panitia dan pengurus DPP ASPEK Indonesia(dok Tim Media ASPEK)

Hadir juga dari BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, teman teman satu konfederasi mulai dari FSPMI, FSP ISI, PGRI, FSP KEP, SPN, FSP PPMI, FSP Par Ref yang memberikan testimoni tentang ASPEK Indonesia. Dalam acara puncak secara simbolik presiden ASPEK Indonesia melakukan pemotongan kue dan juga tumpeng, presiden bersyukur bahwa tahun ini ASPEK Indonesia memasuki usia 18, semoga ke depannya ASPEK Indonesia tetap memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa Indonesia.

Acara di lanjut dengan sesi hiburan yang di isi oleh rekan rekan afliasi, yang paling seru adalah lomba karaoke yang di kuti anggota afliasi, salah satu pemenang dari lomba karoke tersebut adalah Bro Rizal dari SP IMA yang mendendangkan lagu lawas berjudul Gereja Tua, di posisi kedua adalah Bro Saliman yang menyanyikan tembang yang pernah di populerkan oleh pedangdut senior Mansyur S dengan judul Maya. Selain itu ada juga pengundian door prize dengan hadiah yang menarik, keseruan acara puncak peringatan HUT ASPEK Indonesia memang susah di lupain, nggak bisa move on deh.(Tim Media ASPEK/TI)

Puluhan Ribu Buruh Bekasi Turun Ke Jalan, Tuntut UMSK 2018 Ditetapkan

Bekasi, 27/2/18 – Puluhan ribu buruh Bekasi, yang dimotori oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) hari ini turun ke jalan. Para buruh menuntut agar UMSK 2018 segera ditetapkan.

Demikian disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, pada hari Selasa (27/2/2018).

Menurut Said Iqbal, UMSK seharusnya berlaku per 1 Januari dan ditetapkan berasamaan dengan penetapan UMK. Akan tetapi, hingga menjelang berakhirnya bulan Februari 2018, UMSK belum juga ditetapkan.

“Ini adalah bukti ketidakseriusan Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja,” ujar Iqbal.

Oleh karena itu, KSPI mengingatkan Pemerintah untuk segera menetapkan UMSK. “Jangan sampai kejadian tahun 2012 terulang kembali. Dimana pada saat itu buruh melumpuhkan industri di Bekasi dan melakukan aksi tutup jalan tol,” lanjutnya.

Saat berita ini dibuat, puluhan ribu buruh masih berputar-putar di dalam kawasan industri. Rencananya, siang nanti akan melanjutkan aksinya di Pemkab Bekasi.

Aksi hari ini adalah aksi lanjutan dari aksi Tritura yang dilakukan pada 6 Februari 2018 yang mengusung tuntutan: (1) Turunkan harga beras dan listrik – tolak impor beras – wujudkan kedaulatan pangan, (2) Tolak upah murah – cabut PP 78/2015 tentang Pengupahan, (3) Pilkada dan Pilpres : Pilih calon pimpinan saat pilkada dan pilpres yang pro buruh dan anti PP 78/2015

“Puncaknya dalam peringatan hari buruh tanggal 1 Mei 2018 nanti, ratusan ribu buruh akan masuk ke Jakarta untuk menyuarakan aspirasinya. Ratusan ribu buruh tersebut gabungan dari kaum buruh se-Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTB, Maluku, dan Sumatera dan berbagai daerah lain, yang akan memperingati aksi May Day di Istana Negara sebagai pusat pemerintahan,” pungkas Said Iqbal.

Menatap Optimisme Dari Sektor Pariwisata

Manaman, Ketua sektor Pariwisata ASPEK Indonesia(Dok Media ASPEK)

 

Dengan memiliki pulau di atas angka 17 ribuan, panorama yang memikat serta matahari yang bersinar hampir sepanjang tahun, nusantara memang pantas di sebut untaian zamrud khatulistiwa, rasa penasaran akan nuansa tanah air membuat orang orang pun ingin menjejakan kaki di kepulauan Indonesia, tak ayal lagi industri pariwisata pun terus berkembang. Data BPS menyebutkan bahwa jumlah angka wistawan mancanegara hingga bulan November 2017 mengalami kenaikan sebesar 5,85% di banding tahun lalu. Sedangkan jumlah kunjungan turis manca negara di periode Januari-November 2017 mencapai 12, 68 juta kunjungan.

Jakarta sebagai gerbang utama Indonesia dengan memiliki sejumlah hotel berbintang terus bersiap dengan kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik, bagaimana mereka yang berada di sektor pariwisata? Baru baru ini tim Media ASPEK mewawancarai Bro Manaman yang merupakan ketua sektor Pariwisata, pria yang sehari harinya bekerja di Hotel Ibis Kemayoran.

Dalam empat tahun terakhir sektor pariwisata mengalami perkembangan cukup signifikan, sebagai perbandingan, empat tahun lalu di kawasan Kemayoran baru berdiri beberapa hotel namun kini pembangunan hotel seakan menjamur dan persaingan pun semakin ketat. Saat ini ada istilah Daily Worker atau pekerja harian, bekerja saat itu di bayar ketika hotel mengalami jumlah kunjungan yang banyak, biasanya itu terjadi jika tidak ada Serikat Pekerja di hotel tersebut. Menurut Manaman bahwa di sektor Pariwisata untuk minat menjadi karyawan berserikat masih minim, perjuangan untuk menyadarkan betapa pentingnya serikat di sektor pariwisata terus du upayakan dengan cara persuasif.

Sektor Pariwisata yang merupakan bagian dari ASPEK Indonesia mensupport pemerintah terutama di bidang pengawasan ketenagakerjaan agar hak hak pekerja di dapatkan. Menurut Manaman, tahun ini sektor pariwista termasuk dalam Upah Minimum Sektoral Provinsi dengan kisaran angka 3,8 juta, itu adalah basic salary. Manaman berharap dengan adanya UMSP kesejahteraan pekerja sektor pariwisata akan lebih meningkat lagi, sebuah harapan yang tidak muluk sebenarnya, dan itu di dapatkan dengan cara berjuang dengan sungguh sungguh.(Tim Media ASPEK/TI)

Terima Kasih Brigade Aksi ASPEK Indonesia

Bro Alfasah beserta crew Brigas bersiap dalam acara puncak Milad ASPEK Indonesia ke 18(Dok Media ASPEK)

 

Di setiap acara perhelatan selalu ada orang orang yang dengan tulus memberikan kontribusi, meski “tidak terlihat” mereka lah sebenarnya kunci kesuksesan dari helatan yang di gelar. Mereka bersiaga dan memastikan acara berlangsung lancar tanpa kendala. Sesungguhnya mengucapkan terima kasih saja rasanya tidak cukup untuk menggambarkan betapa kita perlu dengan orang orang seperti mereka.

Brigade Akasi menikmati sarapan pagi, tetap kompak hingga ke meja makan(dok Tim Media ASPEK)

Bulan Februari adalah bulan yang cukup sibuk bagi federasi ASPEK Indonesia, di bulan yang hanya mematok angka 28 atau 29 dalam sistem kalender masehi, ASPEK Indonesia merayakan hari jadinya, berbagai event pun di gelar untuk memperingati milad. Acara diskusi, seminar, rakernas dan juga bakti sosial berjalan massive di bulan Februari ini. Salah satu pilar yang perlu di sebut untuk suksesnya beragam acara ASPEK Indonesia. Ya mereka adalah Brigade Aksi atau sering di sebut sebagai Brigas. Salah satu organisasi sayap di bawah ASPEK ini sering wara wiri bertugas mengawal acara acara ASPEK, dengan seragam khas mereka berwarna merah, crew Brigas sering kali berada di garis depan untuk memastikan lancarnya acara.

Saat di temui tim Media ASPEK Indonesia, Panglima Brigas, Bro Kasno menyebutkan bahwa terpenting dalam hal memastikan bahwa acara acara ASPEK berjalan sukses, meski ada rasa lelah namun demi lancarnya event semua crew Brigas akan di siagakan, hal senada di ungkapkan Bro Alfasah yang juga mentor bagi para awak Brigas. Dengan segala keterbatasan yang ada namun tak akan mematahkan semangat Brigas memberikan yang terbaik bagi ASPEK Indonesia.

Bila melihat rangkaian acara ASPEK Indonesia berjalan sukses, tentunya kita semua akan merasa bangga, di balik itu semua ada orang orang yang bersahaja, mereka adalah sebenarnya pahlawan bagi kita semua, dan itu adalah Brigade Aksi atau sapaan khasnya adalah Brigas, semoga sehat selalu wahai kawan kawan Brigas, Terima kasih untuk segala ketulusan kalian mengawal setiap event yang di adakan federasi ASPEK Indonesia.

Rangkaian acara menyambut milad ASPEK Indonesia ke 18, puncaknya adalah hari ini, tanggal 25 Februari 2018, bila teman teman afliasi melihat seliweran orang orang yang berseragam merah, atau pun warna hitam, dan berlogo khas sayap yang terkepak, berarti meraka adalah para crew Brigas yang memastikan acara berjalan lancar, aman dan tentunya seru banget.(Tim Media ASPEK/TI)

ASPEK Indonesia Hadir Untuk Pekerja Dan Rakyat Indonesia

Dari Rakernas ASPEK Indonesia semoga arah kebaikan akan menyebar di seluruh negeri(dok Media ASPEK)

Setiap pekerja akan merindukan kesejahteraan, di antara waktu kerja dan juga makhluk sosial, semestinya ada keseimbangan, namun lamat lamat rasa sejahtera itu seakan semakin menjauh bagi para pekerja di negeri ini, dampak PP 78/2015 yang banyak di tentang oleh berbagai kalangan pekerja/ buruh namun pada kenyataannya, upah pun mengikuti apa yang telah di tuliskan dalam PP 78/2015.
Menjawab kesulitan kesulitan yang terjadi dan selalu menjadi dilema bagi pekerja, ASPEK Indonesia berupaya agar kesejahteraan buruh bukan utopia semata. Di awal tahun 2018, di bulan kedua tahun ini, ASPEK Indonesia menggelar rapat kerja nasional dengan tagline yang menggugah “ ASPEK Indonesia Hadir Untuk Pekerja Dan Rakyat Indonesia” sebuah optimsme yang di pancarkan oleh federasi yang memiliki 100 ribu pekerja yang tersebar di seluruh tanah air.
Tanggal 24 Februari 2018 menjadi momentum bagi ASPEK Indonesia dengan menggelar rapat kerja nasional yang di bertempat di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan DKI, para peserta yang merupakan Dewan Pengurus Pusat periode 2014-2018, ada juga para pengurus DPW DPW dari Provinsi Sulawesi Selatan, Lampung, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung serta Nangroe Aceh Darusalam.

Keceriaan peserta Rakernas ASPEK Indonesia, asa sejahtera yang terus di gaungkan(Dok Tim Media ASPEK)

Sampai saat ini Rakernas ASPEK Indonesia masih berlangsung dengan mendengarkan laporan kegiatan dan juga strategi ke depan DPW, sektor serta bidang yang ada di ASPEK Indonesia. Harapan dari hasil rakernas ini akan memberikan asa positif bagi pekerja yang bernaung dalam federasi ASPEK Indonesia, rencana rencana strategis yang mampu memberikan kemajuan dan kontribusi positif bagi pekerja dan rakyat Indonesia di kemudian hari. Selamat berjuang, semoga apa yang di lakukan ASPEK Indonesia menjadi catatan gemilang bagi bangsa Indonesia.(Tim Media ASPEK/TI)

Distribusi Kekayaan Secara Adil Berdampak Positif Bagi Kesejahteraan Buruh Dan Rakyat

Seminar ASPEK Indonesia tentang situasi ekonomi di tahun pollitik(Dok Media ASPEK)

 

Melengkapi perayaan 18 tahun ASPEK Indonesia, federasi yang sering di sebut sebut wadah para pekerja sektor jasa dan berjuluk serikat kaum “white collar” yang memang bergerak di bidang teknologi IT , perbankan, ritel. Dengan sektor sektor yang di miliki ASPEK Indonesia, patut di sebut harapan membangun kekuatan pekerja memang bertumpu dalam asa ASPEK Indonesia sebagai lokomotifnya.

Menjelang perayaan milad ke 18 ASPEK indonesia, di adakan seminar nasional yang di selenggarakan pada tanggal 23 Februari 2018. Bertempat di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang terletak di jalan Nangka nomor 60 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tema seminar nasional adalah “Ekonomi Indonesia Di Tahun Politik , Dampaknya Terhadap Buruh Dan Rakyat” dengan nara sumber yakni Edhy Prabowo yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerinda dan juga  Ketua Komisi IV DPR RI, nara sumber lainnya adalah Dr Rizal Ramli yang kita kenal sebagai Pakar Ekonomi yang terkenal dengan istilah Rajawali Kepret. Nara sumber ketiga menghadirkan Ir Said Iqbal yang saat ini menjabat presiden KSPI.

peserta seminar yang menyimak penuturan nara sumber(dok Media ASPEK)

Nara sumber mengupas perekonomian di Indonesia jelang tahun politik dan berapa dampak yang akan terjadi bagi kaum buruh dan rakyat Indonesia pada khususnya, Edhy Prabowo dengan kapasitasnya sebagai ketua Komisi IV memaparkan bahwa saat kepala daerah yang menyebutkan bahwa import beras sebenarnya tidak di perlukan karena panen raya sedang berlangsung, namun pemerintah malah membuka keran import, ini seharusnya harus di perhatikan agar import tak berdampak negatif bagi kaum petani.

Nara sumber kedua yaitu Ir Said Iqbal yang menyoroti ketimpangan antara si kaya dan si miskin yang begitu jauh, saat ini 500 orang terkaya di dunia, dengan jumlah kekayaan yang di milikinya setara dengan kekayaan 5 milyar penduduk dunia. Begitu juga trend tersebut ada di Indonesia, sebagai perbandingan orang yang paling kaya di Indonesia dengan jumlah kekayaan miliaran rupiah, namun di sisi lain pekerja yang bekerja di perusahaannya hanya di gaji di kisaran 1,5 juta, sebuah ironi sebenarnya. Di perlukan di negeri ini bahwa distribusi kekayaan seharusnya lebih merata dan berkeadilan, gap antara si kaya dan si miskin semestinya tak njomplang.

Rizal Ramli sebagai nara sumber teakhir membeberkan bahwa saat ini kita perlu ekonomi yang dinamis dan progresif, saat ini ekonomi tanah air adalah stagnan, di perlukan terobosan terobosan agar perekonomian di Indonesia akan membaik. Ketiga nara sumber yang di tampilkan dalam seminar nasional ASPEK Indonesia berharap akan ada perbaikan bagi kaum buruh dan juga rakyat di tahun politik ini dengan satu yang pasti memilih secara cerdas agar nantinya kita berharap mendapatkan wakil yang terbaik bagi bangsa ini.(Tim Media ASPEK/TI)