DEMONYA DI ANIES SANDI, KECEBONG YANG EJAKULASI


Oleh : Sabda Pranawa Djati

10 November 2017 ribuan buruh melancarkan aksi
Balai Kota Jakarta menjadi tempat yang disambangi
Tuntutannya cuma naikan upah minimum provinsi
Lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 terbitan Jokowi

Pemimpin buruh naik podium silih berganti
Mengingatkan Anis Sandi agar memenuhi janji
Poros Istana dan Poros Balai Kota, dua yang dikritisi
Anies Sandi wajib penuhi janji, Istana wajib mengubah regulasi

PP 78/2015 tentang Pengupahan itu adalah produknya Jokowi
Kenaikan upah minimum dibatasi hanya dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi
Jokowi tabrak Undang Undang Ketenagakerjaan yang lebih tinggi
Persembahan dari Istana untuk kepentingan korporasi

Berita mulai menyebar Anis Sandi dituding mengingkari
Libido Kecebong mulai menggeliat karena kontraksi
Ramai membuat gaduh media sosial berdalih simpati
Satu kalimat Said Iqbal, Kecebong langsung ejakulasi dini

Said Iqbal bilang Ahok lebih ksatria dan lebih berani
Kecebong putar ulang seperti lagu baru artis masa kini
Dari atas mobil komando puluhan pimpinan buruh berorasi
Mereka tak setuju Ahok dipuja-puji tapi Kecebong tak peduli

Media online, koran dan televisi
Sigap menggoreng berita tanpa basa basi
Awak media Kecebong gerilya mengejar narasi
Tapi tak ada berita tentang Istana yang dicaci maki

IQ 200 sekolam pastilah sulit untuk Kecebong memahami
Bahwa biang kerok upah murah datang dari istana dalam bentuk regulasi
Buruh dan Kecebong yang buruh, semakin kehilangan daya beli
Tapi Kecebong tetap berikrar junjungannya yang paling suci

Ketika Ahok gubernur tercatat demo buruh ratusan kali
Menuntut janji Ahok menaikkan upah minimum di atas Bekasi
Tak ada tuh dukungan Kecebong, walau hanya sekedar apresiasi
Justru buruh disalahkan dan menjadi sasaran bully

Penolakan PP 78/2015 membuat aktivis buruh dikriminalisasi
Upah buruh ditekan dan rakyat tak lagi menikmati subsidi
Jokowi tak bergeming, katanya upah murah untuk mempermudah investasi
Tembok Istana terlalu tebal untuk ditembus tangis rakyat yang frustasi

Soal janji politik yang diumbar dan diingkari
Sesungguhnya Jokowi lebih banyak punya koleksi
Membeli kembali Indosat dari tangan asing cuma sebatas cerita fiksi
Janji tidak menaikkan harga BBM, justru harga naik berkali-kali

Turunkan tingkat pengangguran cuma retorika artikulasi
Ciptakan 10 juta lapangan kerja baru hanyalah fantasi
Justru BUMN bernafsu untuk PHK massal dengan alasan otomatisasi
Menambah hutang 4.000 triliun lebih padahal janji tidak akan berhutang lagi

Janji persulit investasi asing namun kemudahan ijin justru kau beri
Tapi tak ada kontrak politik, bela Kecebong berargumentasi
Aahh… aku seperti ngobrol dengan manusia dalam pengaruh anastesi
Tapi tak apa, aku akan paparkan tanpa emosi

Jelang pilpres 2014 Piagam Perjuangan Marsinah telah Jokowi tandatangani
Kerja Layak, Upah Layak dan Hidup Layak itu janji yang menginspirasi
Menghapus sistem tenaga kerja kontrak dan outsourcing sangatlah memotivasi
Penentuan upah berdasarkan kebutuhan hidup layak juga tegas menjadi isi

Tapi apakah semua janji hari ini terbukti?
3 tahun sudah Jokowi memimpin negeri
Jadikan saya presiden maka saya akan kerja kerja kerja untuk penuhi janji
Namun janji tak terwujud bahkan makin jauh panggang dari api

Apa bedanya Anies Sandi dan Jokowi?
Jika setali tiga uang setipe pelanggar janji?
Bedanya ada di antara Kecebong dan kami
Jika Anies Sandi kami kritisi, Kecebong berhalusinasi tentang Jokowi

Kami tuntut Anies Sandi untuk penuhi janji
Kami juga tuntut Jokowi realisasikan mimpi
Jika Kecebong dukung kami datangi Anies Sandi
Kenapa Kecebong tak hadir saat kami datangi Jokowi?

Pagi ini tuntas sudah kutuliskan puisi
Kutengok dalam kolam, kulihat kecebong bangun militansi
Revolusi mental katanya tapi justru tak punya mental revolusi
Ooohhh, ternyata… mereka belum terbangun dari mimpi

Salam pagi tanpa kopi,
Kebon Jeruk
13 November 2017

“KALO PROTES KE PAK JOKOWI SAJA, PAK!”

Oleh: Sabda Pranawa Djati, SH

Viralnya video pengemudi tol yang berdebat dengan petugas gardu tol, karena pengemudi hanya mau membayar dengan uang Rupiah tunai, membuat saya teringat pada satu kejadian. Dalam video asli yang saya terima, terlihat bagaimana petugas tol berusaha dengan sabar meladeni pengemudi tol, dan sempat beberapa kali petugas mengatakan kepada pengemudi, “… Kalo protes ke Pak Jokowi saja, Pak”. Pastinya kata-kata “… Kalo protes ke Pak Jokowi saja, Pak” itu bukan bagian dari standard operating procedure yang ditetapkan oleh PT Jasa Marga.

Ketika saya ngobrol dengan beberapa kawan yang bekerja sebagai petugas tol, mereka mengatakan “Manusiawi Bang, karena kami yang selalu pertama kali diprotes oleh pengguna jalan”. Sesungguhnya banyak masyarakat yang protes kepada petugas gardu tol terkait pemberlakuan transaksi non tunai ini. Bedanya, protes dari para pengemudi tersebut tidak direkam oleh video dan tidak menjadi viral. “Kami harus sabar dan wajib selalu tersenyum dalam menghadapi protes dari pengguna jalan, karena kami yang berhadapan langsung dengan penggguna jalan”, begitu cerita mereka.

‘Ngototnya’ PT Jasa Marga memberlakukan 100% transaksi non tunai di gardu tol tidak terlepas dari Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan oleh Bank Indonesia pada Agustus 2014. Kemudian Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ‘mengeksekusi’ dengan mengeluarkan Peraturan Menteri No.16 tahun 2017 tertanggal 12 September 2017, yang mewajibkan seluruh gardu tol terhitung 31 Oktober 2017 hanya menerima pembayaran dengan ‘uang plastik’ elektronik produk dari bank BUMN dan bank swasta. PT Jasa Marga sebagai BUMN operator jalan tol langsung ambil langkah cepat untuk melakukan pengadaan mesin card reader demi mensukseskan 100% gardu tol otomatis (GTO). Seperti efek bola salju, kemudian seluruh perusahaan swasta operator jalan tol juga memberlakukan sistem pembayaran non tunai karena ‘dipaksa’ oleh Peraturan Menteri PUPR tersebut. Tidak cukup sampai di situ, dampaknya saat ini 20.000 pekerja jalan tol terancam di-PHK.

Video yang viral itu kemudian ditanggapi beragam oleh masyarakat. Ada yang membela petugas tol, ada yang membela pengemudi tol dan ada juga yang menyalahkan Pemerintah karena mengeluarkan kebijakan yang merugikan konsumen dan hanya menguntungkan pihak bank.

Beberapa lembaga diantaranya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Ombudsman, DPR, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, bahkan jauh-jauh hari sebelum adanya video viral tersebut, sudah meminta kepada Pemerintah untuk tidak memberlakukan 100% gardu tol otomatis karena melanggar Undang Undang Mata Uang dan Undang Undang Perlindungan Konsumen serta berpotensi terjadinya PHK massal. Namun semua itu tidak digubris oleh Pemerintah, yang sepertinya sudah ‘kebelet’ untuk ‘menghabisi’ manusia, yang nota bene adalah rakyat Indonesia, dengan mesin-mesin canggih.

Pemerintah seperti kehilangan logika bahwa secanggih apapun mesin non tunai di gardu tol tidak akan bisa mengatasi kemacetan. Kemacetan terjadi justru karena jumlah kendaraan yang sudah jauh melebihi kapasitas jalan. Saya ingin memberi contoh nyata, jika mesin otomatis dianggap bisa mengurangi kemacetan, para pengguna jalan tol yang biasa melewati ruas jalan Semanggi Jakarta pastinya bisa mencermati, mengapa gerbang tol Semanggi 1 yang sudah 100% menggunakan mesin, pada waktu-waktu tertentu sering ditutup dan menimbulkan kemacetan kemana-mana? Itu karena ruas jalan tol dalam kota sudah macet total bahkan sebelum pengguna jalan masuk ke gerbang tol.

Lantas pertanyaannya, siapa yang diuntungkan dengan otomatisasi gardu tol? Konsumen? Jelas tidak! Yang paling diuntungkan dari 100% GNNT & 100% GTO adalah pihak bank penerbit ‘uang plastik’ karena bisa menarik dana masyarakat secara mudah dan cepat. Mudah karena bank ‘dibekingi’ oleh Negara dan cepat karena konsumen tidak punya pilihan harus membeli e-toll seharga 50.000 dan bank bisa langsung dapat 20.000 biaya kartu bahkan sebelum kartu itu digunakan. Belum lagi keuntungan bank dari biaya top up.

Terlepas dari pro kontra terhadap video viral itu, sesungguhnya seluruh konsumen dan pekerja tol di Indonesia selayaknya berterima kasih kepada para pelaku di video itu. Video itu mewakili suara jutaan konsumen yang akan dieksploitasi uangnya dan juga mewakili puluhan ribu pekerja tol yang nasibnya terancam di-PHK. Video itu membuka mata kita bahwa masih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan pekerjaan di saat masih ada 7,7 juta pengangguran. Video itu juga mengingatkan kita pada janji Jokowi saat kampanye pemilihan presiden tahun 2014 yang lalu, dimana beliau berjanji menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan. Pertanyaannya, mengapa justru Pemerintah yang bernafsu untuk mengganti manusia dengan mesin? Dan justru akan menimbulkan jutaan pengangguran baru akibat GNNT yang dicanangkan oleh BI. Ya, jutaan pengangguran baru karena GNNT tidak saja akan menghabisi pekerja jalan tol namun juga akan menghabisi jutaan pekerja di bank, supermarket, telekomunikasi, logistik dan lain-lain.

Perkembangan teknologi memang tidak bisa dibendung. Namun apakah salah jika Negara memproteksi setiap warga negaranya untuk bisa menjamin rakyatnya mendapat pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan?

Masyarakat hanya meminta agar setiap gardu tol bisa untuk transaksi tunai dan non tunai. Toh, jika menilik dari laba bersih BUMN PT Jasa Marga setiap tahun selalu meningkat.(2014 Rp1,42 triliun, 2015 Rp1,46 triliun, 2016 Rp1,88 triliun). Bahkan di semester pertama 2017 PT Jasa Marga telah membukukan laba bersih Rp1,01 triliun. Dana BUMN sebesar itu seharusnya bisa turut memakmurkan dan membebaskan rakyat dari jurang kemiskinan. Upaya ini bisa dimulai dari mempekerjakan sebanyak mungkin manusia di BUMN, bukan justru ‘menghabisi’ manusia dan menggantinya dengan mesin.

Kalimat “… Kalo protes ke Pak Jokowi saja, Pak” semoga juga bisa menjadi viral. Bukan karena tanpa alasan, namun mencermati kebiasaan Pak Jokowi yang selalu update dan merespon berdasarkan media sosial yang viral. Mudah-mudahan Pak Jokowi bisa segera merespon untuk menyelamatkan nasib jutaan pekerja yang terancam PHK dan menyelamatkan jutaan konsumen yang terancam dieksploitasi oleh industri perbankan.

Apalagi Pak Jokowi di Istana Negara pada 2 Oktober 2017, sudah tegas mengatakan bahwa beliau adalah kepala pemerintahan, negara dan panglima tertinggi angkatan darat, laut dan udara. Sehingga pantas rasanya jika rakyat mengadu kepada ‘Panglima Tertinggi’ nya.

Kebon Jeruk, 4 Oktober 2017.

E-Tol, Video Viral dan Kenapa kita musti tolak nontunai

Inilah video aslinya, yang kemudian viral dan diunggah ramai dan dikritisi oleh netizen

Terhitung sudah 4 hari, sejak 29 September yang lalu saya meng-upload video pendek berdurasi kurang lebih 3 menit tentang “debat kusir” dengan petugas jaga toll PT Jasamarga hasil rekaman di Gerbang tol Grand Wisata, Tambun, Bekasi, itu kemudian jadi viral di sosial media. Sejak saya upload, pro kontra mulai terjadi, bahkan lebih dominan mem-bully saya, yang ngeyel, golok dan kata-kata kasar lainnya dari netizen.

Akhirnya, saya mulai “capek sendiri” untuk menanggapi satu persatu, dan saya biarkan begitu saja, bak air mengalir. Hingga akhirnya, menurut beberapa kawan, video tersebut, telah masuk di beberapa media nasional, seperti Detik, Kompas dan bahkan jadi trending topic, termasuk Metro TV, Kompas TV dan On The Spot Trans 7, malam ini. Karena video viral ini juga, kemudian ada satu kawan menjuluki saya, si raja ngeyel.

Sebelum meng-upload video tersebut, sebenarnya saya sudah mempertimbangkan pro dan kontra, bahkan bully dari nitzen. Tapi akhirnya saya putuskan untuk mengunggah dengan pertimbangan, Isu Kebijakan BI untuk menerapkan pembayaran nontunai di semua tol menjadi perhatian publik, bahkan jika memungkin ditinjau ulang, untuk tidak mengatakan ditunda sama sekali. Mengapa? Inilah yang sebetulnya jauh lebih penting tenimbang menyikapi bully terhadap video yang kadung ditonton jutaan orang tersebut.

Dalam video, saya memang memgambil posisi sebagai konsumen yang merasa dirugikan hak saya. hak untuk membayar dengan uang rupiah secara tunai, yang juga merupakan alat pembayaran resmi yang tidak boleh ditolak, kecuali diragukan keaslian uang saya. Di samping, saat saat itu, kebijakan pembayaran E-Toll belumlah saatnya, yang ditentukan sebagaimana disosialisasikan efektif per Oktober 2017.

Tentu, selaku konsumen saya merasa mendapatkan kejutan, karena gerbang yang biasa saya masuki ini, sebelumnya, dikhususkan untuk pengguna toll dalam pembayaran tunai. Tetapi, pada saat itu, secara sepihak, PT Jasamarga, sudah memberlakukan nontunai semua, tanpa terkecuali (sebagaimana dialog dalam video).

Kenapa musti petugas jaga yang didebat dan diprotes? Saya kira, ini adalah salah satu pertanyaan terbanyak yang disampaikan netizen, di samping caci maki dan bully. Sebenarnya, sama sekali saya tidak ada maksud untuk itu. Kondisilah yang memaksa saya untuk mempertahankan hak saya untuk tetap menggunakan hak saya selaku konsumen, membayar dengan uang rupiah yang saya miliki dengan cara tunai, sebagaimana yang biasa saya lakukan sebelumnya dan tidak ada masalah.

Mengapa tidak langsung ke pemangku kebijakan? Upaya dari beberapa kawan untuk melakukan “penolakan nontunai” sebetulnya jauh-jauh hari sudah dilakukan. Beberapa kali misalnya, federasi serikat pekerja tingkat nasional, ASPEK Indonesia, di mana salah satu anggotanya adalah beberapa Serikat Pekerja Tol sudah melakukan upaya advokasi tersebut, dengan melakukan audiensi dengan beberapa intansi terkait, bahkan hingga saat ini, masih dan sedang dilakukan.

Namun belum menui hasil maksimal. Artinya, belum ada tanda-tanda, baik dari BI sendiri maupun PT Jasamarga terutama, bahwa kebijakan Gerakan Nasional NonTunai (GNNT) akan ditinjau ulang atau paling tidak ditunda untuk sementara waktu.

Saya tak hendak mencari “pembenaran” dalam hal ini. Karena, faktanya semua argumentasi yang saya sampaikan kemudian tidak bisa diterima oleh mayoritas nitzen yang memenuhi komentar di sosial media, di mana video itu diunggah dengan massif.

Poin lain, yang juga jauh lebih penting dan menjadi fokus kawan-kawan ASPEK Indonesia sebetulnya adalah isu ancaman PHK massal terhadap pekerja tol sendiri. Bagaimana tidak, jika semua kemudian diganti dengan elektronik robotik, sebagai konsekuensi logis digantinya tenaga manusia oleh mesin-mesin dan robot-robot, tentu pada gilirannya, akan ada efisiensi yang meniscayakan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan secara besar-besaran. Dan isu ini, kurang mendapatkan porsi yang mamadai dalam perbincangan publik.

Akhrinya, dalam opini singkat ini, saya ingin menawarkan solusi. bahwa bagaimanapun teknologi telah menjadi keniscayaan sejarah, kebijaksanaan seorang pemimpin tetap dibutuhkan oleh rakyatnya. Sehingga harus dipertimbangkan dengan matang, untung dan ruginya untuk kepentingan yang lebih luas. Dalam konteks ketenagakerjaan, harusnya negara melalui pemerintahan Jokowi, jika tidak mampu membuka lapangan pekerjaan, tidak seharusnya membuka ruang pengangguran baru, dengan alasan teknologi sekalipun.

Atau dengan mengambil jalan tengah, dengan tetap memberikan kebebasan dan keleluasaan sepenuhnya kepada rakyat dan konsumen untuk tetap memilih tunai dan atau nontunai. Karena keduanya adalah konsepsi fitrah dari lahirnya sebuah transaksi antara penjual dan pembeli. D samping pertanyaan kritis yang musti dijawab, siapa sebenarnya yang diuntungkan dari kebijakan Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) ini? Bukankah rakyat dan konsumen yang dirugikan? Mari berdiskusi kembali sambil ngopi.(sumber)

BANK JUALAN E-MONEY, NEGARA YANG JADI “SALES”-NYA

 

Jakarta, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) – hari ini, Senin, 2 September 2017 melakukan audiensi dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) dan diterima oleh beberapa Commissioner BPKN, antara lain Dr. Ir. Arief Safari, MBA, Prof. Dr. Ir. Atih Surjati, M.Sc, Bambang Sumantri, MBA dan lain-lain. Audiensi terkait penolakan ASPEK Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) terhadap rencana Pemerintah yang akan memberlakukan Gardu Tol Otomatis (GTO) 100% di seluruh jalan tol yang ada di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Mirah Sumirat, SE, Presiden ASPEK Indonesia berbagi pengalamannya saat menghadiri kegiatan “UNI High-Level Delegation to China – Dialogue between ACFTU & UNI” pada tanggal 20-24 September 2017 di Beijing China. ACFTU adalah Konfederasi Serikat Pekerja China.

Dengan mata kepalanya sendiri, Mirah Sumirat melihat bahwa jalan tol di Beijing tidak memberlakukan otomatisasi 100%, namun tetap mempekerjakan manusia dan menyediakan akses tunai yang lebih banyak dibanding non tunai. Gardu tol di China baru 20% yang diotomatisasi melalui Alipay (red: uang elektronik di China), sedangkan 80%-nya masih memberlakukan transaksi tunai. Saat Mirah menanyakan kepada salah satu pejabat yang ditemuinya, mengapa tidak memberlakukan otomatisasi 100%, Mirah mendapat jawaban yang di luar dugaan. Pejabat tersebut mengatakan, jika semua di-otomatisasi, bagaimana nasib 1,3 milyar penduduk China yang masih membutuhkan pekerjaan dan penghasilan?

Selama ini berbagai pihak di Pemerintah Indonesia selalu mengatakan bahwa di negara-negara lain semua jalan tol sudah otomatis. Informasi yang dihembuskan oleh Pemerintah ternyata tidak benar, karena faktanya di China, Malaysia, Amerika dan lain sebagainya, tidak diberlakukan 100% otomatisasi dengan pertimbangan perlindungan tenaga kerja dan perlindungan konsumen, ungkap Mirah.

Dalam audiensi tersebut, Sabda Pranawa Djati, SH, Sekretaris Jenderal ASPEK Indonesia juga mengatakan bahwa Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan oleh Bank Indonesia (BI) dan GTO 100% yang dilakukan oleh PT Jasa Marga yang didukung Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat ini sesungguhnya hanya menguntungkan pihak bank penerbit uang elektronik. Sudah sejak lama ketika dibuka GTO di beberapa gerbang tol, konsumen pengguna jalan tidak antusias untuk membeli e-toll/e-money, dibuktikan dengan sepinya GTO di semua gerbang. E-money itu jualannya bank, kenapa justru Negara yang berperan menjadi “sales”-nya? tanya Sabda. Selama ini bank penerbit uang elektronik kebingungan karena E-money tidak laku di masyarakat. Sehingga Sabda menduga pihak perbankan (melalui Himpunan Bank Negara/Himbara) kemudian melobi Pemerintah (Bank Indonesia) untuk bisa turut “menjual” e-money dengan mewajibkan transaksi non tunai di beberapa fasilitas publik, seperti di Transjakarta dan di jalan tol. Tidak menjadi masalah jika bank berjualan kartu uang elektronik secara retail tanpa melibatkan peran Pemerintah. Namun menjadi persoalan yang serius dan merugikan konsumen ketika justru Bank Indonesia (red: Negara) yang kemudian keblinger dengan berperan sebagai “sales” dan menggunakan instrumen Negara (Kementerian dan BUMN) untuk memaksa konsumen membeli e-toll/e-money.

Commissioner BPKN, Dr. Ir. Arief Safari, MBA, mengatakan bahwa BPKN telah membuat Rekomendasi kepada Bank Indonesia tertanggal 22 September 2017, yang salah satu rekomendasinya berbunyi “Pada setiap transaksi di wilayah NKRI, konsumen terjamin tetap memiliki akses pembayaran tunai, sesuai Undang Undang No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang masih berlaku”. BPKN sangat berterima kasih dengan berbagai masukan dan informasi yang disampaikan oleh ASPEK Indonesia dan KSPI, serta berjanji akan menyampaikan kepada Bank Indonesia.

Terima kasih,

Dewan Pengurus Pusat
Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia

Mirah Sumirat, SE
Presiden
08129190308

Sabda Pranawa Djati, SH
Sekretaris Jenderal
0815 8811145

LONGMARCH SURABAYA – JAKARTA DIBERHENTIKAN POLISI, KSPI LAKUKAN PROTES KERAS

LONGMARCH SURABAYA – JAKARTA DIBERHENTIKAN POLISI, KSPI LAKUKAN PROTES KERAS

Jakarta, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) – Longmarch Surabaya – Jakarta yang dilakukan relawan Jamkeswatch Ade Kenzo diberhentikan pihak kepolisian, Selasa (26/9/2017). Hingga pukul 21.30 wib, Ade Kenzo masih berada di Polres Tuban untuk dimintai keterangan dan tidak boleh melanjutkan perjalanan.

Alasan pihak kepolisian menghentikan perjalanan Ade Kenzo adalah karena tidak ada surat ijin untuk melakukan longmarch.

“Hingga malam ini masih berada di Polres Tuban. Pihak kepolisian tidak boleh melanjutkan perjalanan karena tidak ada ijin,” kata relawan Jamkeswatch yang mengawal longmarch Surabaya – Jakarta, Arif.

Arif kemudian menyampaikan kronologis dihentikannya longmarch.

Menurut Arif, Selasa pagi (26/9/ 2017) sekitar jam 08.00 perjalanan dimulai dari pantai Sowan menuju Rembang. Tetapi di dekat Polsek Bancar, rombongan longmarch diberhentikan oleh kepolisian. Alasannya adalah untuk kordinasi.

Pimpinan organisasi FSPMI dan KSPI yang kebetulan ikut dalam longmarch melakukan melakukan koordinasi. Sementara itu Ade Kenzo dan tim kesehatan yang membawa ambulance melanjutkan perjalanan.

Di tengah perjalanan, sekitar jam 11:30 wib, Ade Kenzo dan tim kesehatan memutuskan untuk melakukan istirahat di masjid.

Usai sholat Dzuhur, Ade Kenzo kembali didatangi pihak kepolisian dari Polsek Bancar. Kembali terjadi perundingan yang menghasilkan kesepakatan, Ade Kenzo dan tim ambulance melanjutkan perjalanan. Sementara tim pengawal pulang ke daerahnya masing-masing.

Ketika Ade Kenzo dan tim ambulance kembalu melanjutkan perjalanan, memasukui wilayah Jawa Tengah lagi-lagi perjalanan diberhentikan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polres Tuban.

Di Polres Tuban, Ade Kenzo didampingi puluhan orang buruh yang datang dari berbagai daerah, seperti Gresik, Surabaya, dan Semarang.

Presiden KSPI Said Iqbal memprotes keras tindakan pihak kepolisian yang menghentikan longmarch Surabaya – Jakarta. Padahal perjalanan untuk mengingatkan pemerintah bahwa sehat adalah hak rakyat tersebut tidak menganggu masyarakat umum. Bahkan masyarakat menyambut antusias, karena aspirasi mereka terkait masih buruknya pelayanan jaminan kesehatan merasa terwakili.

“Apa alasan pihak Kepolisian menghentikan jalan kaki ini? Padahal apa yang disampaikan adalah untuk jaminan kesehatan yang lebih baik untuk seluruh rakyat, termasuk untuk kepentingan dari bapak-bapak dari kepolisian,” kata Said Iqbal.

Oleh karena itu, lanjut Iqbal, pihaknya meminta agar pihak Kepolisian segera membebaskan Ade Kenzo dan mengijinkan agar diperbolehkan melanjutkan perjalanan.

Senada dengan Said Iqbal, Deputi Presiden FSPMI Obon Tabroni mengatakan bahwa sikap kepolisian yang menghentikan aksi jalan kaki ini mengada-ada. Menurutnya, Ade hanyalah menunaikan Nadzarnya untuk jalan kaki Surabaya – Jakarta terkait dengan jaminan kesehatan.

“Masak jalan kaki karena menjalankan nadzar harus ada izin,” kata Obon.

Terima Kasih

Said Iqbal
Presiden KSPI

Narahubung: Ketua Departemen Komunikasi dan Media, Kahar S. Cahyono (0811 1098828)

SP AMCOR, Menyusun Asa PKB Dengan Kejernihan Berpikir

 

Pengurus SP Amcor berembug untuk pembahasan draft PKB(Dok Okta Joni)      

 

Tak dapat di pungkiri bahwa mimpi semua serikat pekerja adalah memiliki Perjanjian Kerja Bersama, setelah di bentuk  dan mengkonsolidasikan anggota maka langkah berikut ke tahap lebih tinggi dengan menyusun PKB. Dasar hukum dari penyusunan PKB termaktub dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terperinci dari pasal 115 hingga 135. Aturan lainnya adalah tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 28 tahun 2014 tentang cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

 

Semoga draft PKB SP Amcor memenuhi harapan para anggota(dok Okta Joni)

 

Progres draft penyusunan PKB di lakukan oleh Serikat Pekerja Amcor, meski relatif baru sebagai afliasi ASPEK Indonesia namun spirit untuk membuat PKB patut di acungi jempol. SP Amcor dengan komposisi kepengurusan, Hafis sebagai Ketua, Rohmad menjabat Sekretaris Jenderal, Okta Joni memangku jabatan Wakil Ketua, Bendahara di pegang sis Eliana Safitri, Junaidi Rahman dipercaya sebagai sekretaris dan bro Suhaidi sebagai Dewan Pembina SP Amcor.

Di kawasan Situ Cipondoh yang beralamat di jalan KH Hasyim Ashari, kota Tangerang Banten, pengurus SP Amcor berembug membahas draft PKB. PT Amcor yang merupakan perusahaan multi nasional dan bergerak dalam pengemasan plastik dengan produk produk seperti plastik kemasan, lid, cup dan juga label packaging. Perusahaan ini  beroperasi di lima benua dan berada di 157 negara dengan kantor pusat di Australia.

Di tanah air PT Amcor memiliki dua pabrik yang berlokasi  di Jakarta dan Tangerang, dalam telewicara bersama Tim Media ASPEK, salah satu pengurus Serikat Pekerja Amcor yakni Okta Joni, dengan komposisi karyawan di Jakarta sebanyak 435 orang. Hingga saat ini 70% telah menjadi anggota serikat pekerja, dengan mengutamakan asas musyawarah dan mufakat di setiap mengambil kebijakan yang berhubungan dengan karyawan.

 

Sejauh ini management cukup kooperatif dengan keberadaan serikat pekerja. Okta Joni menambahkan bahwa SP Amcor senantiasa menjaga hubungan industrial dengan harmonis agar yang bertujuan perusahaan pun berjalan dengan baik dan kesejahteraan pun di rasakan oleh seluruh karyawan.

Semoga Situ Cipondoh menjadi inspirasi untuk membuka cakrawala berpikir bagi pengurus untuk menyusun pasal demi pasal, bab demi bab yang nantinya akan menjadi sebuah Perjanjian Kerja Bersama yang mampu mengakomodir keinginan karyawan dan management, selamat bekerja untuk pengurus SP Amcor dan berpikirlah dengan jernih sehinga hasil akhirnya membuat semua karyawan merasakan sebuah kesejahteraan yang terasa nyata.(Media ASPEK-TI,OJ)

DPW ASPEK Jawa Tengah: Membongkar Stigma Upah Rendah Dengan Kerja Keras dan Cerdaas

    Sunindar Widodo, Bendahara DPW Jawa Tengah(Media ASPEK)

 

Untuk saat ini tak bisa di pungkiri besaran upah di Jawa Tengah relatif lebih rendah di banding provinsi provinsi lain di pulau Jawa, belum lagi persoalan solidaritas yang belum sekokoh wilayah lain, hal ini merupakan pekerjaan rumah bagi Dewan Pimpinan Wilayah ASPEK Jawa Tengah. Hal itu di utarakan bendahara DPW Jateng saat di wawancarai team Media ASPEK.

Menurut Sunindar Widodo yang berasal dari SP Indosat, ada point point penting yang menjadi catatan DPW Jateng dalam perjuangan buruh, dengan upah minimum relatif kecil adalah hal yang perlu di perhatikan, perjuangan upah layak semestinya terus di gelorakan. Selain itu adalah perlunya juga memupuk solidaritas antar afliasi agar terjadi sinergi yang saling menopang dan menguatkan. Dengan label upah murah, DPW ASPEK Jateng terus berupaya memperjuangkan agar di satu ketika upah layak benar benar bisa teralisasi.

Adapun afliasi yang kerap menjadi “gelandang jangkar” dalam pergerakan buruh di Jateng dan mewakili nama ASPEK Indonesia di daerah yang mempunyai motto Prasetya Ulah Sakti Bakti Praja adalah SP Lotte, SP Hero Super Market, SP IKN CIM Niaga serta SP Indosat M2. Sebagai salah satu pengurus inti di DPW ASPEK Jateng, Sunindar Widodo masih berharap agar teman teman Serikat Pekerja lainnya ikut serta membangun kekuatan agar ASPEK Indonesia tetap di perhitungan sebagai pergerakan buruh yang mengedepankan sosial dialog.

Dengan rentang upah antara kisaran UMR di angka 1,4 juta hingga 2,4 juta yang menyebar di 35 kabupaten/kota di Jateng. Perjuangan memang harus terus di lakukan. Bukan saja antar Serikat Pekerja pada umumnya, antar konfederasi pun terus di tingkatkan agar kesejahteraan buruh di Jateng terus meningkat. Semoga DPW ASPEK Jawa Tengah akan terus bekerja secara keras dan cerdas agar mimpi UMR bisa mensejahterakan buruh menjadi bukan angan tapi teralisasi, selamat bekerja untuk semua pengurus DPW ASPEK Jawa Tengah.(Media ASPEK-TI)

DPW ASPEK Jawa Timur: Memperkuat Dan Mengoptimalkan Peran Afliasi

DPW ASPEK Jawa Timur mendukung Long March buruh Surabaya-Jakarta(Media ASPEK)

Kota Surabaya di kenal sebagai kota kedua terbesar di tanah air setelah Jakarta sebagai ibu kota negara, Jawa Timur yang memiliki luas wilayah sebesar 47.963 kilo meter persegi. Seiring iklim pertumbuhan ekonomi di Indonesia, angkatan kerja di Jawa Timur pun sangatlah potensial, apalagi Jatim banyak memiliki daerah daerah dengan basis industri seperti Gresik, Surabaya, Mojokerto dan kota kota lainnya.

Geliat serikat pekerja pun tak bisa di nafikan begitu saja, ASPEK Indonesia memiliki Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Timur, sampai saat ini pun DPW Jatim terus mengeliatkan peranannya di kancah perburuhan seputara wilayah yang di kenal dengan semboyan “Jer Basuki Mawa Beya” yang bermakna filosofi yaitu untuk mencapai suatu kebahagiaan.

Menurut sekretaris DPW  ASPEK Jawa Timur yang berasal dari Serikat Pekerja Hero Super Market yakni M Sidik Purnomo saat wawancara dengan reporter tim media ASPEK Indonesia, bahwa untuk saat ini DPW ASPEK Jatim cukup kondusif untuk mengikuti pergerakan isue isue perburuhan, dan DPW ASPEK Jatim berkonsolidasi dengan KSPI Jatim di setiap pergerakannya, Purnomo menambahkan saat ini memang di perlukan penguatan bagi afliasi yang tergabung di DPW ASPEK Jatim.

Surabaya sebagai barometer dari pergerakan buruh Jatim menjadi kota sentral di wilayah paling timur di pulau Jawa, begitu juga dengan Gresik, akan memacu diri agar upah layak memang harus di dapatkan oleh buruh buruh di seluruh wilayah Jawa Timur. Beruntung untuk wilayah Jatim, kepala pemerintahan di tingkat provinsi relatif mau mendengarkan sura buruh.

 

  Sekretaris DPW ASPEK Jawa Timur, Bro Purnomo(Media ASPEK)

 

Saat aksi Long March Buruh yang di lakukan Ade Kenzo untuk menyuarkan perbaikan sistem jaminan kesehatan, DPW ASPEK Jawa Timur pun turut memberikan kontribusi dan dukungan. Semoga apa yang di upayakan jajaran DPW Jatim akan terus memupuk kebersamaan antar afliasi sehingga menjadikan sinergi yang bertepi. Permasalahan buruh tak akan selesai semudah kita membalikan telapak tangan. Diperlukan kesabaran, totalitas dan juga kesungguhan, semoga DPW ASPEK Jawa Timur terus mencari momentum agar perjuangan kesejahteraan menjadi keniscayaan.(Media ASPEK-TI)

Dari Bayi Debora Hingga Long March Buruh, Menggedor Kesadaran Pemerintah Memperbaiki Sistem Jaminan Kesehatan

 

Bro Sabda Pranawa Djati SH bersama Bang Ade Kenzo(Media ASPEK)

Air mata mengalir saat mendengar perlakuan rumah sakit terhadap bayi Debora, pada akhirnya memang ajal hanya Tuhan yang maha tahu, tetapi di luar itu semua dengan sistem jaminan kesehatan yang masih memprihatinkan, kesedihan seolah enggan beranjak dari pikiran rakyat Indonesia. Kepergian bayi Debora seakan membuka tabir kelam betapa seharusnya pemerintah pun harus benar benar lebih peduli akan kesehatan rakyat di negeri ini. Dari Sabang hingga Merauke semua penduduk Indonesia semestinya mendapatkan pelayanan kesehatan prima tanpa harus memandang status sosial.

 

Gambar grafis rute long march Bang Ade Kenzo(dok fb Adhie Bahtiar)

 

Berawal dari rasa keprihatinan pula, buruh melakukan upaya yang nantinya membawa pesan bahwa pemerintah tak main main untuk memperbaiki sistem jaminan kesehatan di negeri ini agar semua terlayani dengan baik. Sosok yang saat ini sedang dalam sorotan warga netizen adalah Bang Ade Kenzo yang melakukan aksi long march Surabaya-Jakarta dengan sebuah pesan yang teramat benderang yakni Perbaiki Pelayanan JKN & BPJS Kesehatan Untuk Rakyat Indonesia.

Buruh FSPMI-KSPI ini menempuh jarak 768,8 kilo meter dari Surabaya menuju Jakarta dan dengan misi teramat mulia yaitu menggemakan suara agar pemerintah mulai berpikir dan bertindak cepat untuk mempunyai fasilitas rumah sakit dengan prasarana lengkap di tiap daerah, jika pun ada yang menderita sakit semestinya di tangani dengan cepat di daerah domisili si pasien, dan tak tergantung dengan rumah sakit lebih besar di daerah lain yang tentu saja menyulitkan mengingat jarak dan waktu yang menjadi kendala.

Hari hari panjang Bang Ade Kenzo adalah harapan besar bagi kita semua, semoga saja apa yang di lakukannya mampu membuka mata pemerintahan saat ini rakyat tak butuh retorika apalagi sebuah pencitraan. Dari langkah tapak kaki Ade Kenzo yang akan menyusuri kota kota di pulau Jawa, sejuta doa akan kita apungkan, semoga mimpi perbaikan sistem kesehatan negeri ini benar benar di perhatikan, tak ada lagi bayi bayi mungil harapan bangsa terbujur kaku karena kakunya birokrasi rumah sakit ketika menanganinya.

Long March yang di lakukan Bang Ade Kenzo merupakan upaya yang cerdas dan tentu saja di butuhkan mental baja untuk menyelesaikan ‘nazar’ agar kesehatan merupakan masalah prioritas di negeri ini, selamat berjuang kawan dan kami akan selalu bersamamu.(Media ASPEK-TI)

DENGAN KAKI LECET DAN BEBERAPA KALI KRAM, DEMI JAMINAN KESEHATAN YANG LEBIH BAIK, LONGMARCH SURABAYA – JAKARTA DILANJUTKAN USAI SHALAT JUMAT

Posisi longmarch Jakarta – Surabaya, saat ini sudah berada di Kabupaten Tuban. Semalam, robongan difasilitasi tempat menginap oleh komunitas Apa Kabar Tuban (AKT). Rencananya, longmarch akan dilanjutkan usai shalat Dzubur menuju Rembang.

 

Sejak sore hingga siang ini, Ade Kenzo, relawan Jamkeswatch yang melakukan longmarch Surabaya – Jakarta, menggunakan kesempatan ini untuk beristirahat. Saat ini kondisi Ade sudah bugar setelah beristirahat lumayan lama, dikarenakan kakinya lecet dan mulai sering kram.

 

“Tetapi sudah diurut dan sudah membaik. Setelah shalat Jumat ini siap melanjutkan perjalanan,” ujar Arif, relawan Jamkeswatch yang mengawal longmarch menggunakan ambulance.

 

Sepanjang perjalanan, rombongan membagikan selebaran berisi tuntutan perbaikan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Mereka antusias dan mendoakan agar peserta longmarch sampai di Jakarta dengan selamat.

 

“Saya terharu. Ternyata dalam kondisi seperti ini masih ada orang yang memikirkan kepentingan rakyat banyak,” kata salah satu pemilik warung nasi di pinggir jalan.

 

Di Tuban, longmarch disambut oleh berbagai komunitas seperti Apa Kabar Tuban (AKT), RM Layar 6, Pemuda Tuban Peduli Sosial (PTPS), RONGGOLAWE, GARONG’T, Ronggomania, Dirut RSUD Dr. Koesma Tuban, dan KCU BPJS KESEHATAN Tuban.

 

Setelah Tuban, kota-kota yang akan dilewati adalah Rembang. Berikutnya Pati – Kudus – Demak – Semarang – Kendal – Pekalongan – Pemalang – Tegal – Brebes – Cirebon – Indramayu – Subang – Purwakarta – Karawang – Bekasi – Jakarta.

 

 

Terpisah, Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan bahwa jalan kaki Surabaya – Jakarta ini mengusung tuntutan perbaikan jaminan kesehatan, seperti:

 

  1. Mewajibkan seluruh klinik dan rumah sakit menjadi provider BPJS Kesehatan, tanpa terkecuali.

 

  1. Tingkatkan anggaran biaya jaminan kesehatan melalui APBN.

 

  1. Pastikan 80 juta penduduk Indonesia yang belum mempunyai program jaminan kesehatan menjadi peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh negara bilamana mereka tidak mampu membayar.

 

  1. Hapuskan sistem INA CBGs yang menyebabkan antrian pelayanan dan biaya murah sehingga menurunkan kualitas pelayanan klinik dan rumah sakit.

 

“Longmarch ini adalah bentuk kepedulian kaum buruh untuk rakyat Indonesia. Kami menyebutnya dari parik ke publik,” kata Said Iqbal.

 

Longmarch jalan kaki yang dilakukan anggota FSPMI dan KSPI ini, lanjut Said Iqbal, membawa isu revisi total sistem JKN-KIS. Faktanya, setelah bayi Debora, ditemukan lagi kasus ibu Rohaini yang meninggal dunia di Bintan Kepri setelah di tolak di RSUD Kepri serta meninggalnya bayi Inayah di Bekasi dan bayi Dedeh di Bogor karena program BPJS yang buruk seperti INA CBG’s.

 

“Jalan kaki Surabaya Jakarta akan terus berlanjut sampai pemerintah tidak lagi buta dan tuli terhadap aspirasi buruh dan rakyat,” pungkas Said Iqbal.

 

Terima Kasih

 

Said Iqbal

Presiden KSPI

 

Narahubung: Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S. Cahyono (0811 1098828)

“GNNT, Bisnis Ala Kompeni, Hanya Untungkan Perbankan dan Memeras Rakyat!”

Jakarta , Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) – Menyayangkan sikap yang ditunjukkan oleh Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo terkait dengan ijin bagi perbankan untuk memungut biaya isi saldo uang elektronik agar perbankan dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur alat bayar nontunai. Sikap Gubernur BI ini hanya semakin menegaskan bahwa BI dan Pemerintah hanya mementingkan kepentingan bisnis perbankan tanpa mau tahu dengan hak-hak rakyat. Restu BI bagi bank untuk bisa memungut dana lebih dari masyarakat jelas merugikan masyarakat umum. Ini bukti bahwa Negara tunduk pada kepentingan pengusaha! Ketika bank ingin memiliki infrastruktur pembayaran nontunai, kemudian BI mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai. Pertanyaannya, jika perbankan tidak mampu menyediakan infrastruktur nontunai, mengapa Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dicanangkan oleh BI, dan diwajibkan bahkan sampai memaksakan ke pemerintah daerah? Demikian disampaikan Mirah Sumirat, SE Presiden ASPEK Indonesia dalam keterangan pers tertulisnya (17/09/2017).

 

Di kesempatan yang sama Mirah Sumirat juga menyampaikan kekecewaannya pada Bank Indonesia melalui  sosialisasi GNNT, sehingga berimbas pada pemberlakuan Gardu Tol Otomatis (GTO) yang akan dipaksakan oleh BI dan Jasa Marga pada Oktober 2017. Mirah  mengingatkan masyarakat bahwa ada potensi dana mengendap triliunan rupiah dari GNNT dan GTO yang hanya akan menguntungkan perusahaan perbankan. Contoh saat masyarakat yang akan masuk jalan tol dan diwajibkan untuk membayar dengan menggunakan e-toll. Saat pembelian kartu e-toll, kerugian pertama adalah dari potongan uang kartu sebesar Rp.10.000 – 20.000. Pengguna jalan sudah “dipaksa setor” ke bank atas nama biaya kartu.

 

Kerugian kedua, adalah dana mengendap triliunan rupiah yang juga “dipaksa setor” pengguna jalan yang tidak setiap hari menggunakan jalan tol.

 

Kerugian ketiga, potensi triliunan rupiah yang akan digarap bank dari selisih saldo minimal dengan tarif tol terendah. Jika tarif tol terendah adalah Rp.10.000 maka jika saldo tersisa anda di bawah Rp.10.000 sudah dipastikan sisa saldo itu tidak akan pernah bisa dimanfaatkan oleh pemilik kartu dan akan “diambil menjadi milik” bank.

 

Kerugian keempat, masyarakat dibebani biaya setiap isi ulang saldo e-toll karena bank ingin “belanja” mesin nontunai, yang dikemas atas nama biaya administrasi.

 

Mirah juga mengingatkan  masyarakat bahwa GNNT akan menyasar pada transaksi kebutuhan dasar masyarakat yang lainnya, seperti pembelian bahan bakar minyak (BBM) dimana PT Pertamina juga akan mewajibkan pembelian BBM hanya dengan nontunai. Tidak saja pengemudi mobil namun juga akan berdampak langsung pada pengendara motor yang jumlahnya puluhan juta. Pengendara motor yang selama ini bisa membeli bensin secukupnya dengan uang tunai Rp.10.000, harus juga “dipaksa setor” dan mengendapkan dananya di bank untuk keuntungan pihak bank.

 

Lantas dimana keuntungannya buat masyarakat? Dimana perlindungan hak konsumen jika konsumen tidak lagi bisa menggunakan uang tunai rupiah dan dipaksa nontunai? tanya Mirah Sumirat.

 

Ini praktek bisnis ala “kompeni”! tegas Mirah, karena masyarakat “dipaksa untuk setor” dana ke perusahaan seperti layaknya upeti di jaman penjajahan dulu. Ini adalah penjajahan model baru berkedok teknologi dan investasi, ungkap Mirah. Bedanya, dulu penjajah asing datang dengan tentara dan misi dagang perusahaan. Saat ini terbukti rakyat masih “dijajah” oleh “misi dagang lokal dan asing” yang didukung oleh Pemerintah yang berkuasa.

 

ASPEK Indonesia telah memberikan solusi yaitu setiap gardu tol harus tetap mempekerjakan manusia dan harus bisa menerima pembayaran tunai dan non tunai. Biar masyarakat yang memilih, sehingga rupiah tetap menjadi alat pembayaran yang sah, hak konsumen terlindungi dan PHK massal dapat terhindari. Di situlah seharusnya Negara mengambil peran untuk menjamin kehidupan yang layak bagi setiap warga negara Indonesia, pungkas Mirah Sumirat.

 

Dewan Pimpinan Pusat

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia

 

Mirah Sumirat, SE

Presiden

08129190308

 

Sabda Pranawa Djati, SH

Sekretaris Jenderal

0815 8811145

ASPEK Indonesia Menguatkan Eksistensi Serikat Pekerja Di Bumi Sriwijaya

Pengurus DPW Sumatera Selatan terpilih berpose bareng Presiden ASPEK Indonesia(Media ASPEK)

Sumatera Selatan yang memiliki total luas area 87.017,41 kilo meter persegi dengan sektor sektor unggulan yang menyumbang PDRB, adapun sektor unggulan tersebut adalah industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, pertanian serta perdagangan dan industri jasa yakni hotel dan restoran. Potensi tenaga kerja di sektor sektor tersebut semestinya terorganisir dengan sebuah wadah bernama Serikat Pekerja.

Mengingat strategisnya wilayah Sumatera Selatan dengan segala potensi yang di milikinya, ASPEK Indonesia yang selama ini di kenal sebagai sebuah federasi serikat pekerja yang berbasis di industri jasa, melakukan penguatan dengan membentuk Dewan Pimpinan Wilayah Sumatera Selatan. Dengan tagline “ ASPEK Regional Strategic And Consolidation Meeting In South Sumatera” yang mengagendakan langkah langkah yang di ambil untuk penguatan eksistensi serikat pekerja di bumi Sriwijaya ini.

 

Semoga pengurus DPW Sumatera Selatan bekerja dengan sepenuh hati(Media ASPEK)

Acara berlangsung di The 101 Palembang Rajawali yang berlokasi di Rajawali Nomor 19, 9 Ilir Timur 2, Palembang. Di hadiri langsung oleh presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat SE, Sekretaris Jenderal Sabda Pranawa Djati SH, Wakil Presiden Organisasi &SDM Jakwan, Wakil Presiden  Hubungan Industrial Wawan Erfianto SE. Event yang berlangsung pada tanggal 16 September semakin menegaskan bahwa ASPEK Indonesia akan terus mendorong terbentuknya DPW di seluruh provinsi provinsi.

Untuk wilayah Sumatera, ASPEK Indonesia telah memiliki sejumlah DPW seperti di provinsi Nangroe Aceh Darusalam, Sumatera Utara, Lampung dan kini DPW terbaru yakni Sumatera Selatan. Adapun susunan pengurus DPW Sumatera Selatan adalah:

Yuda SP Hero Super Market (Ketua DPW)

Dani SP United Tractor (Wakil Ketua DPW)

Maria SP Hero Super Market (Sekretaris DPW)

Subhan SP CIMB ( Bendahara DPW)

Winda SP Hero Super Market( Wakil Bendahara DPW)

Satria SP Indoasat (Humas DPW)

Elvin SP Bina Pertiwi( Diklat DPW)

Ujang SP Antara (Media DPW)

 

Semoga kehadiran DPW Sumatera Selatan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan serikat pekerja di wilayah ini, dan untuk semua pengurus DPW yang terpilih selamat bertugas dan sukses mengemban amanah, kita berdoa agar para pengurus DPW Sumatera Selatan akan terus melakukan pekerjaan terbaik agar impian bersatu berjuang sejahtera adalah keniscayaan.(Media ASPEK-TI)

GTO, Menafikan Sisi Humanisme Penjaga Gerbang Tol

 

  Konpress tolak otomatisasi gardu tol(Media ASPEK) 

 

Bagi para yang mengalami era 90an, tentunya familiar dengan sebuah iklan tablet hisap vitamin C, di gambarkan seseorang yang memakai seragam biru tampak terdiam di sebuah gardu tol, seorang pelanggan sambil tersenyum menyapa gadis penjaga tol agar tersenyum. Dengan senyum ramah penjaga tol menyebutkan ia tidak sariawan karena menghisap tablet vitamin C. Iklan ikonik di gerbang tol ini melambungkan sebuah nama yakni Elma Theana sebagai penjaga tol di iklan tersebut menjadi selebritis papan atas tanah air.

Namun kisah penjaga tol versi Elma Theana sepertinya harus di paksa terhenti, peraturan pemerintah tentang otomatisasi gerbang tol menyingkirkan peranan orang orang yang selama ini menjaga tol. Di bulan Oktober nanti gerbang gerbang tol akan di pasangi palang otomatis yang akan menihilkan peran pekerja gerbang tol, tak ada lagi senyuman, tak ada lagi interaksi antara sesama manusia. Sisi humanisme manusia sebagai makhluk sosial seakan ingin di lenyapkan begitu saja. Otomatisasi gerbang tol mempunyai dampak signifikan, paling tidak 20 ribu karyawan gerbang tol terancam PHK.

Di gadang gadang pemerintah akan menyediakan ribuan tenaga kerja selama masa di mana rezim berkuasa, alih alih menambah tenaga kerja, peraturan otomatisasi gerbang tol malah mematikan lahan pekerjaan bagi karyawan di usia produktif, mesin otomatis gardu tol ternyata menghapus lapangan kerja bagi lima orang lho. Kalau ada argumen bahwa ini bentuk efisiensi kemacetan yang terjadi di jalan tol, mari kita renungkan kembali.

 

Pekerja jalan tol yang otomatis tersisih setelah adanya GTO(Media ASPEK)

 

Faktanya bahwa kemacetan di tol ada beberapa penyebab, satu yakni volume kendaraan yang tak seimbang dengan jumlah lajur tol yang tersedia. Kedua adanya pertemuan arus baru dari pintu masuk tol. Yang ketiga banyaknya kendaraan besar yang melaju dengan kecepatan relatif lambat. Ke empat adanya kendaraan besar yang tiba tiba berhenti alias mogok ataupun terjadi kecelakaan lalu lintas. Terakhir adanya  pintu keluar tol yang bersinggungan karena dekatnya lampu merah di jalan arteri dan perempatan jalan.

Era milenial memang menjelang, kecanggihan teknologi pun tak bisa terelakan, namun bukan berarti mengganti begitu saja tenaga manusia dengan teknologi yang menyebabkan potensi penggangguran semakin nyata. Negara jangan abaik dengan hal itu, sepertinya bulan Oktober ini di mulai sebuah “tragedi” yakni menihilkan sisi humanisme yang bertahun tahun melekat di gerbang tol kita, selamatkan pekerja tol! (Media ASPEK-TI)