KUNJUNGAN PERTAMA PRESIDEN UNI GLOBAL UNION

Dewan Pimpinan Pusat ASPEK Indonesia
Dewan Pimpinan Pusat ASPEK Indonesia

Jakarta, (27/5/16) – seketariat Dewan Pimpipinan Pusat Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (DPP ASPEK Indonesia) yang beralamat di Graha Alam Indah, Jalan Condet Raya Rt. 001/003 Blok C/8 Batu Ampar Jakarta Timur menjadi agenda pertama Presiden UNI Global Union Mrs. Ann Sellin, beliau di dampingi Dewan Pakar ASPEK Indonesia yaitu Kun Wardana. Mrs. Ann Sellin tampak antusias dalam kunjungan tersebut, hadir pula presiden ASPEK Indonesia, Ibu Mirah Sumirah, SE yang di dampingi salah satu Wakil Presiden ASPEK Indonesia Jakwan dan jajaran Pengurus DPP ASPEK Indonesia.

Pertemuan berlangsung hangat dan akrab dilakukan diskusi tentang perkembangan perburuhan di Indonesia terutama progres dari eksistensi ASPEK Indonesia dalam percaturan perburuhan di Indonesia.

Screenshot_1

Diskusi tersebut membahas isu isu perjuangan buruh di Indonesia khususnya di ASPEK Indonesia. Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat, SE menjelaskan isu perburuhan yang paling penting antara lain Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak dan Pekerja alih daya (outsourcing), peran ASPEK Indonesia dalam hal ini memberikan pelatihan Perjanjian Kerja Bersama dan memberikan bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ASPEK Indonesia kepada serikat pekerja yang menjadi Afiliasinya,

yang teristimewa dalam pertemuan itu, Ann Sellin terlihat gembira dengan suguhan dari ASPEK Indonesia, makanan tradisional Indonesia seperti Ubi rebus, Kacang rebus, Bolu gulung dan buah Duku menyemarakan sajian menyambut Presiden UNI Global Union Union,

Serikat Pekerja United Tractors
Serikat Pekerja United Tractors

Setelah mengunjungi Seketariat ASPEK Indonesia, Presiden UNI Global Union menuju ke tempat Serikat Pekerja United Tractors (SPUT) dalam kunjungan ini, diadakan sharing dan diskusi tentang membangun sebuah komitmen dan hubungan industrial yang saling menghargai dengan sosial dialog dan kesetaraan diantara kedua belah pihak baik pekerja maupun pengusaha, yang salah satunya adalah Serikat Pekerja United Traktor (SPUT).

Wakil Presiden ASPEK Indonesia bidang Hubungan Industrial Wawan Afrianto mengatakan didalam wawancaranya dengan Tim Media ASPEK Indonesia, dengan kunjungan ini ASPEK Indonesia sebagai Federasi ditingkat Nasional maupun UNI Global Union sebagai Federasi ditingkat Internasional mampu memberikan dukungan dan inspirasi terhadap perjuangan kawan kawan Serikat Pekerja United Tractors (SPUT), ia juga menegaskan dengan datangnya Pimpinan buruh Internasional bisa memberikan semangat perjuangan dalam mewujudkan kesejahteran bagi kaum buruh di Indonesia.

Rumah makan Warung Daun
Rumah makan Warung Daun

Rangkaian kunjungan Mrs Ann Sellin di tutup dengan jamuan makan malam yang bertempat di Rumah Makan Warung Daun Cikini, dalam kegitan tersebut, yang dihadiri oleh jajaran Majelis Nasional (MAJENAS), Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Ketua Umum dan sekretaris PUK dari beberapa afliasi ASPEK Indonesia, pada kunjungan di hari pertamanya di Indonesia Presiden UNI Global Union sangat senang dengan perkembangan iklim perburuhan di Indonesia, dan berharap agar ASPEK Indonesia semakin mengokohkan eksistensinya bersama Federasi buruh lainnya.(tim.media.aspekindonesia).

DPW ASPEK Banten, Menakar Solidaritas Buruh Di Tanah Para Jawara

Ketua DPW ASPEK Banten
Ketua DPW ASPEK Banten

Progres cantik telah di hasilkan DPW ASPEK provinsi Banten, hal yang menggembirakan adalah adanya wakil untuk dewan pengupahan untuk Serang, menurut Dicky Umaran yang menjabat sebagai ketua DPW ASPEK Banten, ada dua anggota dewan pengupahan kota Serang dari afliasi yang tergabung dengan DPW ASPEK Banten, selain itu DPW ASPEK Banten pun menempatkan perwakilannya yang duduk sebagai  anggota Tripartit kota Serang dengan 3 orang yang berasal dari afliasi ASPEK Indonesia.

 

Hal ini merupakan langkah maju karena posisi tripartit dan juga dewan pengupahan cukup strategis dalam mengambil kebijakan dalam persoalan buruh. Harapan Dicky Umaran untuk perkembangan DPW ASPEK Banten cukup menjanjikan, dengan di motori PUK Tip Top, Serikat Tol Merak, SPHS dan Bank CIMB Niaga, geliat buruh yang tergabung dalam DPW ASPEK Banten di bilang solid untuk isue isue buruh, beberapa waktu lalu anggota DPW ASPEK bahu membahu dengan federasi lainnya mengawal angka UMK yang menjadi acuan dan parameter sejahteranya buruh.

 

Untuk di ketahui, bahwa nilai upah terendah di wilayah provinsi Banten di duduki oleh kabupaten Lebak dengan angka UMK yaitua Rp 2.300.000, sedangkan upah tertinggi di pegang kota Cilegon dengan angka Rp 3.080.000. Meski dengan diterbitkannya PP 78 yang di nilsi memberatkan burh, namun perjuangan tak berhenti untuk menolak PP 78 yang menyengsarakan kaum buruh.

 

Dicky Umaran berharap agar setiap afliasi yangg tergabung dengan DPW ASPEK banten senantiasa menjaga kekompakan, meski selama ini banten identik dengan para jawara namun pergerakan buruh Banten terus menggeliat, Dicky meminta agar teman teman sesama pekerja di Banten terus bersinergi meski mungkin berbeda federasi, tujuan bersama adalah untuk sejahterakan buruh. Selamat bekerja untuk kawan kawan DPW ASPEK provinsi Banten, walau baru dua tahun berdiri tapi telah mendudukan wakil di dewan pengupahan merupakan prestasi tersendiri, semoga ASPEK di provinsi Banten terus berkbar dan sejahtera buruh bukanlah hal fatamorgana.(Topik.Irawan)

Presiden KSPI berkunjung ke ASPEK Indonesia

13029640_10205608343242068_4321065725557694881_oSelasa, 19 April 2016, Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berkunjung ke Sekretariat Federasi Serikat Pekerja DPP ASPEK Indonesia, di Griya Alam Indah Jalan Raya Condet, Jakarta Timur. Kedatangan Presiden KSPI ini di dampingi oleh beberapa pengurus dan petinggi KSPI antara lain M. Rusdi Sekretaris Jenderal KSPI, Didi Supriadi, Wakil Ketua Umum PB PGRI dan Kahar, team Media DPP KSPI.

Dalam kesempatan tersebut, Iqbal menyampaikan bahwa agenda datang ke Federasi ASPEK Indonesia adalah dalam rangka silaturahim dan mensosialisasikan hasil-hasil rapat Kerja Nasional KSPI yang telah disahkan sebelumnya. Disamping itu, ada 2 hal penting lainnya adalah Persiapan May Day dan Update 10 Isu yang akan di usung dalam perjuangan KSPI.

Selanjutnya Iqbal menambahkan, bahwa KSPI selama ini mengambil posisi sebagai Oposisi diluar parlement. Karena faktanya, selama ini kehadiran KSPI dalam mengawal kebijakan-kebijakan politik Negara ini jelas dalam posisi sebagai penyeimbang dan control sosial. Jelasnya.

Para Pimpinan DPP ASPEK Indonesia selaku tuan rumah, sejak pagi sudah berkumpul untuk menyambut orang nomor satu di Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini. Mirah Sumirat, selaku Presiden federasi Serikat Pekerja, ASPEK Indonesia menyatakan : “ bagi kami, Konsolidasi dalam menguatkan organisasi buruh adalah hal yang sangat urgent. Karena gerakan buruh di Indonesia akan menguat dilihat dari Konfederasinya, yang di dukung oleh seluruh element dan afiliasi Serikat Pekerja anggotanya, hingga ditingkat perusahaan.”

Sebagaimana mafhum, Federasi ASPEK Indonesia adalah salah satu anggota afiliasi KSPI di sector Jasa. Disamping beberapa federai lainnya antara lain di sector Guru PGRI, Sektor Metal FSPMI, sector Manufactur SPN, Sektor Kimia, Energi FSP KEP, sector Hotel dan Pariwisata FSP PAR Ref, Sektor Semen ISI, Sektor dll.

Dalam penutupan, Sekretaris Jenderal KSPI membagikan hasil-hasil Rapat Kerja Nasional KSPI, serta memberikan penjelasan-penjelasannya. (AFH)

Gelora Dinamis Buruh Jawa Barat, Saatnya Bergerak Melawan Kesenjangan Upah

Ketua DPW ASPEK Jawa Barat
Ketua DPW ASPEK Jawa Barat

Wajahnya cukup familiar bagi sebagian kalangan pekerja di daerah Bekasi, tahun 2012 lalu ketika buruh Bekasi melakukan perlawanan terhadap Apindo tentang upah, pria ini lah yang menjadi komandan bagi pekerja ASPEK Indonesia wilayah Bekasi untuk tetap solid dan satu komando, setelah beberapa lama memegang tapuk pimpinan DPC Bekasi, Bro Suherman akhirnya memikul jabatan untuk jenjang yang lebih tinggi yakni ketua DPW ASPEK Jawa Barat.

Beberapa waktu lalu penulis sempat mewawancarai bro Herman untuk mengorek lebih jauh tentang pergerakan buruh Jawa Barat pada umumnya dan juga gerakan DPW Jawa Barat pada khususnya, dalam pandangan mantan ketua PUK Linfox, bahwa pergerakan buruh di Jawa Barat sangat dinamis, mengingat Jawa Barat memiliki daerah kawasan industri yang membentang mulai dari Bekasi hingga wilayah Priangan. Namun meski demikian DPW ASPEK Jawa Barat terus melakukan konsolidasi ke DPC DPC yang berada di wilayah Jawa Barat.

 

Masalah kesenjangan upah pun menjadi kajian yang perlu renungkan, meski memang rekor UMK ada di provinsi Jawa Barat yakni Karawang, namun ada beberapa kabupaten lainnya UMK nya sangat jauh berbeda dengan nilai upah di kisaran satu jutaan. Selain itu PUK berafliasi ke ASPEK Indonesia yang saat ini mengalami masa masa sulit karena adanya PP 78 harus memperkuat pengupahan di masing masing PUK.

 

Kendala lain dari DPW ASPEK Jawa Barat adalah baru sebagian yang terverifikasi dan di harapkan nantinya semua dapat terverifikasi agar tertib adminitrasi. Namun bukan berarti kendala tersebut menjadi beban namun merupakan sebuah tantangan. Dengan memiliki empat DPC di wilyah Bekasi, Bogor, Depok dan Bandung, DPW Jawa Barat termasuk paling banyak memiliki kepengurusan tingkat Cabang, bro Herman berharap akan semakin banyak DPC DPC baru di wilayah DPW Jawa Barat.

 

Semoga harapan tersebut menjadi sebuah kenyataan, selamat bertugas untuk para pengurus DPW Jawa Barat dan juga para pengurus masing masing DPC. Dan untuk selanjutnya adalah kesenjangan upah bisa di minimalisir agar buruh sejahtera di tatar Pasundan bukanlah angan angan.(topik.irawan)

DPW ASPEK Jawa Timur, Perjuangan Buruh Di Wilayah Tapal Kuda

Ketua DPW ASPEK Jawa Timur
Ketua DPW ASPEK Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur memiliki kota kedua terbesar di Indonesia, Surabaya atau di kenal sebagai kota pahlawan memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi, kota kota di sekitar Surabaya seperti Gresik, Mojokerto dan Sidoarjo kini di penuhi kawasan industri, selain industri yang berkembang pesat, sektor jasa pun terus menggeliat, pasar modern dan retail pun ikut mencicipi derap pembangunan dari propinsi yang mempunyai slogan Jer Basuki Mawa Bea.

 

Tak pelak lagi Jawa Timur termasuk provinsi yang memiliki jumlah pekerja cukup signifikan, ASPEK Indonesia sebagai sebuah federasi yang memilikiki ke khasan sebagai federasi yang concern di bidang jasa, melebarkan sayapnya dan memiliki Dewan Pimpinan Wilayah untuk provinsi Jatim. Sempat penulis berbincang dengan salah satu pengurus DPW, Bro Purnomo yang bekerja di Hero Super Market, dalam organigram DPW Jatim menduduki jabatan sebagai sekretaris DPW.

 

Pandangannya terhadap perkembangan perburuhan di Jawa Timur membuat kita lebih tahu seperti apa gerakan buruh dan perjuangan untuk mendapatkan upah layak di provinsi paling timur pulau Jawa, beberapa petikan wawancara dengan bro Purnomo semakin meyakinkan kita bahwa buruh Jawa Timur terus bersinergi untuk mendapatkan upah layak meski PP 78 merupakan momok tersendiri bagi kalangan buruh.

 

Pengurus DPW Jatim siap mengedepankan sosial dialog dalam pergerakan buruh di Jatim, dengan sekitar 16 afliasi yang ada di wilayah Jatim yang tersebar di wilayah tapal kuda. Meski beberapa tahun lalu kepengurusan DPW Jatim seperti mati suri, namun kini dengan kepengurusan baru yang telah di lantik oleh presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat SE, pengurus semakin bergiat untuk terus mengkonsolidasikan diri baik di internal ASPEK maupun sesama pekerja dan buruh yang tergabung dalam KSPI sebagai induk konfederasi.

Harapan bro Purnomo untuk mengembangkan organisasi di DPW ASPEK Jatim, meski rata rata pengurusnya baru namun tetap bersatu, dan nantinya ada pertemuan rutin setiap bulan agar agar komunikasi berjalan dengan kontinyu, maju terus untuk pengurus DPW ASPEK Jawa Timur, semoga spirit kepahlawanan di era revolusi lalu dapat terserap oleh pengurus DPW ASPEK Jawa Timur untuk mengibarkan bendera ASPEK Indonesia pada umumnya.(topik.irawan)

ASPEK DPW Bali, Merekah Harapan Upah Layak Di Primadona Wisata Indonesia

Bro Januar Sekretaris DPW ASPEK Bali
Bro Januar Sekretaris DPW ASPEK Bali

Bali adalah lokomotif industri pariwisata di Indonesia, bahkan ada adigium yang sudah sangat terkenal, Indonesia tuh sebelah mana Bali sih? Anggapan yang jelas keliru karena Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia, geliat Bali di industri pariwisata jelas merupakan keuntungan bagi kita semua, namun di balik itu ada petanyaan lain, sudah layak kah upah mereka. Untuk mengetahu lebih jelas tentang perkembangan pekerja dengan segala problematikanya, penulis sempat mewawancari seorang aktifis buruh yang sekarang menjabat sebagai sekertaris di DPW Aspek provinsi Bali, dialah Bro Januar, pria yang murah senyum ini membeberkan peta kekuatan buruh di Bali.

 

Jabatan sekretaris DPW Aspek Bali bagi bro Januar adalah amanah, Bro Januar berharap agar kegiatan DPW Bali semakin bergiat untuk memperjuangkan upah layak, sampai saat ini upah tertinggi ada di daerah Badung dengan kisaran 1,9 jutaan padahal kebutuhan hidup layak di salah satu kabupaten di Bali ini sebenarnya bisa di atas dua juta.

Jika Jakarta UMP nya bisa di atas tiga juta rupiah, justru Bali jauh di bawah DKI Jakarta, ini merupakan sebuah tantangan bagi para pengurus DPW Aspek Bali untuk bekerja keras.

 

Namun Bro Januar tetap optimis kegiatan DPW Bali akan terus berjalan, belajar dari DPW DPW selain Bali terus menggeliatkan issue upah murah. Meski sebagai destinasi wisata utama tanah air, gaji para pekerja Bali masih di bawah kebutuhan hidup layak. Bro Januar berharap saat ini bergerakan buruh di Bali adalah fokus untuk menaikan UMP, dan semoga DPW Bali terus berkonsolidasi dan menjadi lokomotif gerakan buruh di pulau Dewata, semoga. Selamat bertugas untuk seluruh pengurus DPW Aspek Bali, semangat ya bro.(Topik.Irawan)

Rebo Bin Singo Singo, Ketua DPW ASPEK DKI Jakarta Perjuangan Upah Di Jantung Ibu Kota

Bro Rebo
Rebo Bin Singo Singo Ketua DPW ASPEK DKI Jakarta

Di setiap aksi buruh wajahnya kerap wara wiri diantara para buruh yang berada di jalanan ibu kota, balai kota, istana negara ataupun kantor DPRD sering ia datangi, dia adalah Rebo Bin Singo Singo yang hingga saat ini di amanahi sebagai ketua Dewan Pimpinan Wilayah Aspek Indonesia untuk provinsi DKI Jakarta.

 

Saat di temui penulis ketika acara workshop pengupahan, pria kelahiran 9 Agustus 1967 mengungkapkan pandangannya tentang strategi upah, lebih khusus di wilayah DKI Jakarta. Dalam beberapa tahun terakhir ini memang upah buruh mengalami kenaikan namun kenaikan tersebut bukan semata mata karena kemurahan penguasa maupun pengusaha semata, ada perjuangan spartan dari kaum buruh untuk mewujudkan upah layak, salah satu kader buruh berasal dari Hero Supermarket ini pun tak segan segan memberikan pandangannya tentang perjuangan buruh di ibu kota.

 

Perjuangan buruh di DKI cukup berat, yang harus dipersiapkan untuk solidnya buruh di DIKI adalah dengan terus berkonsolidasi, hadangan utama saat perjuangan upah layak adalah dengan hadirnya PP 78 yang sangat memberatkan buruh, dampak ke depan dengan di berlakukan PP 78, paling tidak prediksi kenaikan untuk upah sangatlah kecil dan tak seimbang dengan kebutuhan hidup yang terus meninggi.

 

Pengawalan kenaikan upah DKI mengalami dinamika, dan Rebo Bin Singo Singo selaku ketua DPW Aspek DKI terus melakukan perjuanagan upah murah, ia bersyukur untuk wilayah DKI, Aspek Indonesia mempunyai dewan pengupahan bernama Dedi Hartono S. Sos yang bergiat untuk mengawal upah murah.

 

Rebo Bin Singo Singo terus berharap agar serikat serikat pekerja yang terutama berafliasi dengan Aspek Indonesia terus bergerak bersama, selain itu buruh DKI yang tergabung dalam KSPI bekerja lebih keras lagi agar upah layak untuk pekerja di ibu kota adalah sebuah keniscayaan, selamat bertugas untuk Bro Rebo semoga impian tentang upah layak dapat di wujudkan untuk keadilan sosial bagi pekerja atau buruh pada umumnya.(topik.irawan)

STOP PERADILAN SESAT DAN HENTIKAN KRIMINALISASI 26 AKTIVIS

FOTO: Sabda Pranawa Djati
FOTO: Sabda Pranawa Djati

Jakarta – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) bersama ribuan elemen buruh lainnya, hari ini (senin, 4/4/2016), melakukan aksi solidaritas dan pengawalan terhadap sidang lanjutan kriminalisasi terhadap 23 orang aktifis buruh, 2 orang Pengacara LBH Jakarta dan 1 orang mahasiswa yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat, dalam orasinya di hadapan ribuan buruh mengatakan bahwa tidak ada satupun tindak pidana yang terjadi pada aksi damai menolak PP 78 tentang Pengupahan di depan Istana Negara pada tanggal 30 Oktober 2015 yang lalu. “Kami dibubarkan oleh aparat kepolisian, kamipun bubar dan tidak ada satu batu kerikilpun yang dilemparkan oleh buruh ke aparat kepolisian! Justru sebaliknya, 26 orang aktivis ditangkap dan dipukuli oleh pihak kepolisian! Maka proses pengadilan ini haruslah ditiadakan karena kawan-kawan buruh pada aksi damai tanggal 30 Oktober 2015 sama sekali tidak melakukan perlawan ketika dibubarkan apalagi melakukan tindak pidana!”, teriak Mirah Sumirat.

Salah satu pejuang buruh yang dikriminalisasi, Muhammad Rusdi, Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), yang juga Dewan Pakar ASPEK Indonesia, mengatakan bahwa proses persidangan sudah sampai pada tahap pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum namun hal itu ditunda, karena masih ada dua orang terdakwa yang tidak dapat menghadiri persidangan, satu orang karena sakit dan satu lainnya tidak memiliki uang untuk berangkat dari Surabaya ke Jakarta. Kuasa hukum 26 aktivis sesungguhnya telah meminta kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dapat menghadirkan yang bersangkutan dengan biaya Negara, namun hingga persidangan kali ini Jaksa Penuntut Umum tidak menggubris permintaan kuasa hukum tersebut. Seharusnya Negara memfasilitasi kehadiran seluruh terdakwa. Rusdi juga mengatakan keberatan untuk diadili dalam proses persidangan yang sesat ini. Dakwaan yang ditujukan kepada 26 aktivis adalah karena dianggap telah melanggar ketentuan waktu aksi unjuk rasa, sedangkan dalam peraturan perundang-undangan tidak ada sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan waktu aksi unjuk rasa. Sanksinya bukanlah dipidanakan melainkan cukup untuk dibubarkan. “Peradilan ini adalah peradilan yang sesat, kami akan jadikan proses ini sebagai panggung perlawanan, panggung persatuan kaum buruh untuk melawan Negara yang ingin membungkam gerakan kaum buruh dalam mencari kesejahteraan”, tegas Rusdi.

Persidangan hari ini juga dihadiri oleh Presiden Konfederasi Serikat pekerja Indonesia (KSPI) M. Said Iqbal, yang saat konferensi pers di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengatakan bahwa jika hakim memutus 26 orang aktivis ini bersalah, maka Gerakan Buruh Indonesia (GBI) akan menginstruksikan seluruh buruh di Indonesia untuk berhenti produksi, keluar dari pabrik dan perusahaan, untuk mengepung pengadilan-pengadilan, kejaksaan-kejaksaan, polda-polda yang ada di seluruh Indonesia. “Sebagai orang kecil dan kaum tertindas kami hanya punya kekuatan untuk bersatu melawan ketidakadilan di negeri ini” tegas Said Iqbal.

Menyampaikan pendapat di muka umum adalah salah satu bentuk demokrasi, ketika demokrasi sudah dibungkam, apa jadinya negeri demokrasi ini? Sidang berikutnya akan digelar pada tanggal 11 April 2016 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (tim.media.aspekIndonesia)

ASPEK INDONESIA AKAN TETAP LAKUKAN SURVEI KEBUTUHAN HIDUP LAYAK 2016

(foto Rebo bin Singo Singo)

Jakarta 03/04/2016 – Rakhmat Saleh, Wakil Presiden Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK INDONESIA), menegaskan bahwa ASPEK Indonesia pada tahun 2016 ini akan tetap melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk mengetahui berapa sebetulnya biaya kebutuhan hidup pekerja sehari-hari. Walaupun Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 yang membatasi kenaikan upah minimum hanya berdasarkan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. PP 78 tahun 2015 jelas-jelas bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga ASPEK Indonesia tetap mendasari kegiatan survey kebutuhan hidup layak berdasarkan UU 13/2003. Survey KHL ini juga bertujuan menegaskan positioning ASPEK Indonesia dalam penolakan PP No. 78 sekaligus sebagai sumber data dalam proses Judicial Review yang sedang berjalan. Hasil Survey KHL ini akan memperlihatkan bahwa PP No. 78 tidak berpihak pada buruh. Penegasan ini disampaikan Rakhmat Saleh dalam kegiatan Workshop Pengupahan yang diselenggarakan oleh ASPEK Indonesia pada tanggal 2-3 April 2016 di Jakarta. Workshop yang dihadiri oleh 8 Dewan Pengurus Wilayah ASPEK Indonesia, dari Jakarta, Aceh, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali, diselenggarakan khusus untuk mempersiapkan Tim Survei KHL 2016, yang akan melakukan survey di 46 pasar tradisional di 8 propinsi. Penentuan pasar-pasar yang akan disurvei juga berdasarkan pasar-pasar yang selama ini disurvei oleh Dewan Pengupahan baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Survei dilakukan terhadap 60 Komponen Kebutuhan Hidup Layak berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.12 Tahun 2013 tentang Kebutuhan Hidup Layak, juga terhadap 84 Komponen KHL berdasarkan kajian internal ASPEK Indonesia.

UU 13/2003 Pasal 88 ayat (4), menyatakan; Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Penjelasan Pasal 88 ayat (1); Yang dimaksud dengan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak adalah jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/ buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua.

Pasal 89 ayat (3), menyatakan bahwa upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.

Rakhmat Saleh mengatakan acara ini juga bertujuan agar pekerja lebih memahami perbedaan antara kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah dalam hal ini PP 78/2015 dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terkait dengan pengupahan dan survey KHL. Workshop pengupahan ini dihadiri beberapa narasumber antara lain dari Kementerian Ketenagakerjaan, pengacara Tim Judicial Review PP 78/2015 dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dalam sambutannya, kembali menegaskan bahwa upah yang layak akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebuah Negara. Pemerintahan harus mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada pekerja, untuk meningkatkan daya beli pekerja sehingga hasil produksi perusahaan dapat dibeli oleh rakyat, yang akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara. Upah merupakan landasan untuk majunya sebuah Negara. Said Iqbal mengapresiasi kegiatan workshop pengupahan dan rencana survey KHL yang dilaksanakan oleh ASPEK Indonesia, dan berharap melalui kegiatan ini para pekerja akan memahami alasan untuk selalu memperjuangkan upah yang layak. (tim.media.aspekindonesia).

Pemerintah Jangan Anti Kritik

utama_n5mRY8gcYl_aspek-indonesia-meminta-dukungan-komite-iii-dpd-ri-terkait-ketenagakerjaanjpg

JAKARTA – Serikat pekerja meminta agar pemerintah tidak antikritik dan tidak melakukan penangkapan terhadap aktivis yang mengkritisi PP Pengupahan.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat mengingatkan pemerintah agar tidak antikritik dan menghentikan kriminalisasi yang dilakukan kepada pihak-pihak yang selama ini menyampaikan kritikan.

“Aspek Indonesia bersama dengan seluruh elemen buruh dan rakyat akan menolak setiap upaya kriminalisasi terhadap aktivis yang memperjuangkan kepentingan rakyat,” kata Mirah dalam siaran persnya, Selasa (15/3/2016).

Mirah mengecam sikap Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang tetap melanjutkan pemeriksaan dan persidangan terhadap 26 orang aktivis yang ditangkap saat menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan pada 30 Oktober 2015.

Para aktivis yang ditangkap itu adalah 23 orang buruh, dua orang pengabdi bantuan hukum LBH Jakarta dan satu orang mahasiswa.

Mirah menilai mereka sebenarnya adalah korban karena pada saat ditangkap mengalami kekerasan fisik dari petugas yang menggunakan seragam bertuliskan Turn Back Crime.

“Massa unjuk rasa saat itu sebenarnya sudah bersedia membubarkan diri secara sukarela dan bertahap karena jumlah mereka ribuan. Namun, petugas malah melakukan pengejaran, pemukulan dan perusakan mobil hingga akhirnya 26 orang itu ditangkap,” tuturnya.

Menurut Mirah, seharusnya aparat pemerintah melindungi peserta aksi, bukan melakukan kriminalisasi.

Karena itu, dia menuntut 26 orang aktivis buruh dan rakyat itu dibebaskan.

“Rakyat yang telah menjadi korban kesewenang-wenangan aparat jangan dijadikan tersangka dengan dalih yang direkayasa,” katanya.

Mirah mengatakan Aspek Indonesia tetap menyatakan menolak PP Pengupahan dan mendesak pemerintah untuk mencabut Peraturan tersebut karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

 

(sumber : http://kabar24.bisnis.com/read/20160315/16/528096/asosiasi-serikat-pekerja-pemerintah-jangan-antikritik )

Bambang Widjojanto: Kebebasan Jangan Ditafsirkan Merongrong Kekuasaan

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto hadir dalam persidangan kasus 26 aktivis buruh. Bambang datang sebagai tim kuasa hukum atas dugaan kasus kriminalisasi yang ditujukan pada dua pengacara publik, yaitu Tigor Hutapea dan Obed Sakti.

Menurut Bambang, ada dua isu yang menjadi perhatian besar, yakni kebebasan berpendapat dan juga perlindungan pada pekerja bantuan hukum. Bambang mengungkapkan kekecewaannya terhadap aparat penegak hukum yang menjadikan kebebasan berekspresi sebagai ancaman.

“Kalau kebebasan berekspresi sebagai hak dasar diputar menjadi ancaman, itu sudah melanggar prinsip konstitusi. Kebebasan jangan ditafsirkan merongrong kekuasaan,” kata Bambang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (30/3/2016).

Pengacara Indonesia itu menyampaikan, demo yang dilakukan ribuan buruh di depan Istana Merdeka adalah wujud dari ketidakadilan. Demo, menurut Bambang merupakan salah satu cara para buruh membela kehormatannya.

Hal lain yang menjadi perhatian pria berusia 56 tahun ini adalah dua pengacara publik yang turut dipidanakan. Bambang menilai, mengadili advokat dengan alasan hukum sama saja menghina akal sehat manusia.

“Advokat dilindungi hukum. Kemudian penegak hukum menggunakan alasan hukum untuk dikriminalkan, itu sama saja menghina akal sehat kita,” ujar pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).

Meski demikian, Bambang akan terus mematuhi proses hukum. Ia mengaku akan memperjuangkan apa yang ia anggap benar. Bambang turut mengkritik panggilan Jaksa Penuntut Umum yang tidak menuliskan sangkaan pada kliennya itu.

“Mereka dipanggil tidak ditulis sangkaannya. Itu kan hal remeh temeh tapi sangat penting. Hal itu saja sudah cacat hukum, belum lagi bicara justifikasi material kasusnya,” pungkas Bambang.

 

( sumber : httP_20160321_121338_1_1p://news.metrotvnews.com/read/2016/03/30/505902/bambang-widjojanto-kebebasan-jangan-ditafsirkan-merongr )

Hentikan Kriminalisasi terhadap Aktivis Buruh

Jakarta — Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, melalui prrsidennya Mirah Sumirat, menyatakan kepada pemerintah agar tidak anti terhadap kritik. Lontarannya tersebut berkaitan dengan penangkapan terhadap aktivis buruh yang menolak Peraturan Pemerintah No. 78/2015 tentang Pengupahan.

Seperti diketahui sebelumnya, terdapat 23 buruh, 2 orang pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan seorang mahasiswa yang ditangkap dalam aksi do Istana, 30 Oktober 2015. Saat ini berkas perkara mereka telah dilimpahkan ke kejaksaan, untuk kemudian di sidangkan.

Mirah Sumirat mengingatkan pemerintah menghentikan kriminalisasi kepada pihak-pihak yang selama ini menyampaikan kritikan. “Aspek Indonesia bersama dengan seluruh elemen buruh menolak setiap upaya kriminalisasi terhadap aktivis yang memperjuangkan kepentingan rakyat,” kata Mirah dalam siaran persnya.

Pada kesempatan itu, Mirah mengecam sikap Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang tetap melanjutkan pemeriksaan dan persidangan terhadap 26 orang aktivis yang ditangkap. Ia menilai bahwa mereka sebenarnya adalah korban, karena pada saat ditangkap mengalami kekerasan fisik dari aparat keamanan.

Ia menjelaskan bahwa dalam peristiwa tersebut massa buruh saat itu sebenarnya sudah bersedia membubarkan diri secara sukarela dan bertahap karena jumlah mereka ribuan. “Rakyat yang telah menjadi korban kesewenangan aparat, jangan dijadikan tersangka dengan dalih yang direkayasa,” tegasnya.

Pihaknya dan berbagai kalangan serikat buruh, bersama dengan LBH Jakarta akan terus mengawal proses hukum dan tetap PP Pengupahan dan mendesak pemerintah untuk mencabut Peraturan tersebut karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (gum)

( sumber : http://kabarburuh.com/aspek-indonesia-hentikan-kriminalisasi-aktivis-buruh/ )Presiden-ASPEK

Ichsanudin Nursi dalam KSPI, Bukan Investasi tapi Invasi Selengkapnya : http://www.kompasiaIchsanudin nursi dalam kspi, bukan investasi tapi invasi

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), hari ini, Selasa, 1 Maret 2015 melakukan Rapat Kerja Nasional ke-IV nya di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat. Rapat Kerja Nasional ini, direncanakan berakhir hingga tanggal 3 Maret 2016 mendatang. KSPI membuka Rapat Kerja Nasionalnya dengan Seminar Nasional bertema “Mewujudkan Indonesia Baru, Indonesia kita bukan hanya Indonesia kamu” dan hadir beberapa tamu undangan baik nasional maupun Internasional, disamping beberapa undangan internal keterwakilan pengurus daerah KSPI dari seluruh Indonesia. Beberapa tamu kehormatan, memberikan sambutan. misalnya, Noriyoki Suzuki, Sekretaris ITUC (Serikat Pekerja tingkat Konfederasi Internasional), yang memberikan apresiasi pada Perjuangan KSPI dalam gerakan buruh di Indonesia bahkan dunia Internasional. Hadir juga dan memberikan sambutan, Ketua Komis IX DPR RI, Dede Yusuf. Yang pada intinya, Kang Dede sapaan akrabnya, menyampaikan “Saya berharap Buruh Indonesia bisa lebih meningkatkan produktifitas dan kompetensi jelang MEA. Melalui pelatihan-pelatihan yang di fasilitasi oleh pemerintah yang bisa menaikan daya saing buruh Indonesia” ujar Dede Yusuf di akhir sambutannya. Dalam seminar Nasionalnya, KSPI menghadirkan beberapa Narasumber antara lain : Ichsanudin Nursi (Pengamat Ekonomi Nasional), Prof. Yudi Haryono (Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Obon Tobroni (Calon Bupati Bekasi Kabupaten dari Independent) dan Muhammad Ridha (Pengamat Politik). Ichsanudin Nursy banyak membincang dan mengupas tuntas bahkan mengkritik betapa bobroknya ekonomi nasional Indonesia, dimana misalnya, beliau mengungkap bahwa Investasi yang sesungguhnya terjadi di Indonesia adalah bukan investasi, tapi Invasi Asing terhadap Indonesia. Sehingga untuk keluar dari krisis ekonomi ini dibutuhkan keseriusan mengembalikan modalitas sosial yang saat ini telah porak poranda.

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/ahmadfauzihs/ichsanudin-nursi-dalam-kspi-bukan-investasi-tapi-invasi_56d5acc6337a61881da4f71010268434_1108311945855508_8485460598322388625_n