ASPEK Indonesia Desak Hapus Outsourcin

SELAMA ini persoalan penyerahan sebagian pekerjaan dan pemborongan pekerjaan (outsourcing) telah menjadi “hantu” yang sangat menakutkan bagi masyarakat buruh/pekerja di Indonesia, hal ini terjadi karena status buruh/pekerja yang tidak jelas. Kesejahteraan dan masa depan yang menjadi hak warga Negara terenggut oleh kebijakan pemerintah melalui UU yang tidak pro buruh/pekerja.
Lebih ironis lagi praktek-praktek Outsorcing ini marak di perusahaan-perusahaan BUMN, sampai kemudian DPR RI Komisi IX membentuk PANJA OS, namun lagi-lagi pemerintah tidak serius melakukan REKOMENDASI PANJA OS BUMN DPR RI, tertanggal 22 oktober 2013.
Hingga saat ini tidak dijalankan dan belum ada satupun pekerja-pekerja Outsourcing (OS/PKWT) di Perusahaan-perusahaan BUMN diangkat menjadi pekerja tetap di Perusahaan BUMN.
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia)Jaya Santosa mengatakan sebagai sebuah Federasi Serikat Pekerja telah mendata terkait praktek-praktek outsourcing yang sangat meresahkan, berikut ini adalah Perusahaan-Perusahaan BUMN yang masih melakukan praktek-praktek outsourcing yang melanggar UU:
ASPEK Indonesia mencatat sekurangnya (data sementara) ada ± 3000 an orang pekerja di PHK sepihak dengan berbagai dalih (materi RAPIM 21/12 ’13, diolah dan update) PT POS Indonesia dengan jumlah tenaga OS 8000 org 90 persennya bekerja di bagian coor bisnis perusahaan.
Kantor POS Medan 2 orang di PHK, kantor POS Padang dan area 17 orang di PHK. Daerah lain masih dimonitoring. Di sisi lain banyak OS POS yang sudah lama bekerja diatas 5 tahun dan telah berusia di atas 38 tahun sehingga menyulitkan mereka saat akan di tes pengangkatan sebagai karyawan tetap, apalagi tesnya saat ini dilakukan secara online.
Walaupun selama ini PT POS telah melakukan pengangkatan tenaga OS menjadi karyawan tetap setiap tahunnya sebanyak minimal 500 tenaga OS namun para tenaga OS yang usianya sudah tua tidak pernah bisa lulus tes karena sudah tidak mampu berfikir mengisi soal-soal tes.
· Garuda Indonesia 5000 tenaga OS 90% di bagian Coore bisnis
. PT TELKOM – 289 org
· PT Petrokimia Gresik – 182 org
· PT INDOFARMA – 700 org, 154 org (bertahan)
· PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)
· PLN Jakarta (110 org), PLN Bekasi (416 org), PLN Cianjur (96 org),PLN Makasar (9 org), PLN Toraja (7 org), PLN Makasar (2 org), PLN Cilacap (1 org), PLN Unggaran (2 org), PLN Blora (25 org, nota anjuran untuk dipekerjakan), PLN Bali (373 orang), PLN Manado (216 orang)
· PT JAMSOSTEK (BPJS TK) – 1055 org, 152 org bertahan
· PT KIMIAFARMA – 7 org
· PT KERTAS LECES – 12 org (pekerja tetap/organik)
· PT PERTAMINA – 10 org di Tomohon, Sulut
· PT BNI – 14 OS Palu
· PT JASAMARGA – 85 org
· PT ASKES (BPJS KES) – 1 org (pekerja tetap/organik)
· PT ASDP – 1 org (pekerja tetap/organik)
· DIRGANTARA INDONESIA – 3143 org (pekerja tetap/organik)
Para pekerja outsourcing telah diperlakukan secara diskriminatif (tingkat kesejahteraan minim), eksploitatif (upah lembur yang tidak sesuai peraturan ketenagakerjaan), dan tidak terproteksi (jamsostek, K3). Banyak pekerja OS (PLN, Petrokimia), meninggal saat melaksanakan tugas (bekerja).
Pada tanggal 4 Maret 2014 telah dilaksanakan Rapat Kerja Komisi IX DPR RI, Menakertrans dan Menteri BUMN yang menghasilkan banyak kesepakatan terkait persoalan outsourcing khususnya di lingkungan BUMN.
Keputusan dan rekomendasi-rekomendasi tersebut tentunya harus dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh semua pemangku kepentingan dan untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan melaksanakan rekomendasi dan keputusan-keputusan tersebut maka kami Federasi ASPEK Indonesia akan mengawal dan memantau hal tersebut terutama pada Perusahaan-Perusahaan BUMN-BUMN yang serikat pekerjanya berafiliasi pada ASPEK Indonesia. Oleh karena itu ASPEK Indonesia dengan ini menyatakan:
1. Mendukung rekomendasi dan keputusan-keputusan Raker Komisi IX DPR RI dengan Menteri Tenaga Kerja dan Menteri BUMN
2. Menuntut para Direksi Perusahaan-perusahaan BUMN untuk taat dan patuh menjalankan hasil Raker Komisi IX DPR RI dengan Menaker dan Menteri BUMN
3. Mendesak Kementrian Tenaga kerja bersungguh-sungguh melakukan pengawasan terhadap praktek-praktek outsorcing di semua perusahaan
4. Mendesak Kementerian BUMN segera mengevaluasi dan memberikan sanksi tegas kepada para Direksi dan jajaran managemen BUMN yang terbukti tidak patuh dan atau tidak menjalankan semua rekomendasi dan keputusan Raker Komisi IX DPR RI dengan Kemenker dan Kementrian BUMN
5. Menuntut kepada seluruh jajaran Direksi dan managemen di semua Perusahaan BUMN untuk segera mengangkat pekerja Outsorcing menjadi pekerja tetap
6. Mempekerjakan kembali para pekerja yang telah di PHK sepihak
7. ASPEK INDONESIA & 14 SP Afiliasinya yang berasal dari BUMN beserta GEBER BUMN siap mengawal dan siap untuk terlibat dalam proses diatas.
Jangan biarkan kekacauan birokrasi (saling lempar tanggungjawab), penyalahgunaan wewenang terus terjadi di negeri ini ungkap Jaya Santosa kepada PelitaOnline

Sumber : http://nusantara-mancanegara.pelitaonline.com/news/2014/03/07/aspek-indonesia-desak-hapus-outsourcing#.U1XZGqK_TFw

Menakertrans Minta ASPEK Bantu Indonesia

Jakarta, 21/4 (ANTARA) – Menakertrans A.Muhaimin Iskandar meminta Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia yang kini beranggota 71 ribu pekerja sektor jasa untuk membantu pemerintah mewujudkan hubungan industrial yang harmonis. Continue reading “Menakertrans Minta ASPEK Bantu Indonesia”

KSPI: Buruh Tunggu Capres Tidak Pro-Upah Murah

(Minggu , 16 Mar 2014) Skalanews – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan bahwa jutaan buruh Indonesia akan memutuskan pada waktunya bahwa mereka tidak akan memilih calon presiden yang pro-upah murah. Continue reading “KSPI: Buruh Tunggu Capres Tidak Pro-Upah Murah”

KSPI: buruh tunggu capres tidak pro-upah murah

Minggu, 16 Maret 2014 06:32 WIB – Jakarta (Antaranews Bogor) – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan bahwa jutaan buruh Indonesia akan memutuskan pada waktunya bahwa mereka tidak akan memilih calon presiden yang pro-upah murah.

Continue reading “KSPI: buruh tunggu capres tidak pro-upah murah”