• Perayaan HUT ASPEK Indonesia Ke - 17

Belum Ada Instrumen Hukum untuk Lindungi Buruh Migran di ASEAN

ASPEK, Jakarta – MasyaMasyarakat-ekonomi-asean.-bnsp.go_.idrakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai akan diberlakukan pada 31 Desember 2015. Perdagangan, pelayanan, investasi, modal dan tenaga kerja akan bergerak melintas batas tanpa halangan di Asia Tenggara. Dalam hubungannya dengan buruh migran, MEA menjadi sebuah tantangan tersendiri, karena buruh migran di kawasan Asia Tenggara belum terlindungi oleh instrumen hukum yang mengikat.

Sampai saat ini negara-negara di Asia Tenggara belum mencapai kesepakatan mengenai instrumen hukum untuk pemajuan dan perlindungan hak-hak buruh migran. Padahal mandat untuk membentuk instrumen tersebut telah diperintahkan para pemimpin ASEAN pada Deklarasi Cebu 2007.

Menurut Rafendi Djamin, wakil Indonesia dalam ASEAN Intergovernmental on Human Rights, perlindungan dan pemajuan hak-hak buruh migran baru efektif jika ASEAN sudah memiliki kerangka hukum mengikat.

“Isu yang masih buntu hingga kini terkait apakah dokumen itu menjadi dokumen yang mengikat secara hukum atau hanya sebuah kesepakatan. Keinginan Indonesia adalah mempunyai instrumen perlindungan buruh migran yang mengikat negara-negara anggota ASEAN,”ujar Rafendi dalam permberitaan di voaindonesia.com

Negara di ASEAN yang kurang setuju dengan dokumen yang bersifat mengikat ialah negara dengan  penempatan buruh migran terbanyak, yakni Malaysia dan Singapura. Padahal instrumen legal perlindungan buruh migran sangat penting bagi negara-negara di ASEAN sehingga dapat meningkatkan kualitas perlindungan buruh migran. Dari sekitar 14 juta buruh migran di Asia Tenggara, lima juta diantaranya berasal dari Indonesia.

Sumber : http://buruhmigran.or.id/2015/07/08/belum-ada-instrumen-hukum-untuk-lindungi-buruh-migran-di-asean/

7.746 Buruh Rayakan Lebaran Idul Fitri Tanpa THR di Surabaya

PoskoASPEK, Jakarta – Sejak dibukanya posko pengaduan Tunjangan Hari Raya(THR) oleh Lembaga Bantuan Hukum(LBH) Surabaya bersama Relawan Buruh Jawa Timur berhasil menampung 7000 kasus pengaduan dari 46 perusahaan yang mengakibatkan sebanyak 7.746 buruh merayakan Lebaran Idul Fitri tanpa menerima THR.
Data yang dimiliki Posko THR 2015 di Jawa Timur mencatat, Sebanyak 46 perusahaan dari delapan Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang tidak memberikan Tunjangan Hari Raya(THR) kepada karyawan atau buruhnya.
Salah satu Relawan buruh, Jamaludin mengatakan berbagai macam alasan dibuat perusahaan untuk tidak  memberikan THR nya terhadap buruh, yakni situasi ekonomi perusahaan yang tidak mampu dan status karyawan atau buruh sedang dalam proses masalah.

“Alasan perusahaan, ya alasan-alasan klasik lah, ada yang bilang bahwa pekerja buruh ini sedang dalam proses PHK, pekerja buruh ini berstatus kontrak dan outsourcing, kemudian perusahaan dalam kondisi tidak mampulah, alasan inilah yang disebut klasik sehingga untuk pembanyaran THR pada karyawan dibayar kurang dari aturan yang ada, dan bahkan sama sekali tidak memberikan THR.”kata Jamaludin.

Jamaludin juga menambahkan bahwa, Posko THR  merekomendasikan pembentukan peraturan hukum yang melindungi pekerja atau buruh, terutama mengenai hak pembayaran THR beserta besaran nilai THR, yang harus dibayarkan perusahaan kepada pekerjanya.
Dia juga menegaskan bahwa rekomendasi dari Posko THR ini adalah perlunya payung hukum yang kuat agar bisa membentuk Peraturan Daerah yang mengacu pada Undang-undang yang berlaku. Dan substansi dari pengaturan kedepannya adalah sanksi yang lebih tegas dan kuat.
“Intinya, untuk kedepannya buruh tidak hanya mendapat satu bulan gaji seperti yang diatur di ketentuan Peratutan Menteri Tenaga Kerja nomor 4 Tahun 1994,” tegasnya.Koordinator Posko THR yang juga aktivis LBH Surabaya, Abdul Wachid Habibullah menegaskan, pemberian sanksi pidana harus diberikan kepada perusahaan yang melanggar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga ada efek jera dan perbaikan pada tahun-tahun mendatang mengenai pembayaran THR bagi buruh atau pekerja.

“Pemberian THR ini kan sama dengan pemberian upah ya. Kalau dalam Undang-undang Tenaga Kerja itu memberikan upah di bawah UMR aja pidana, ini kan seharusnya hak THR tidak diberikan maka harus ada sanksi pidana yang mengaturnya.” ujarnya.

Menurutnya rekomendasi dari posko ini juga harus diatur dalam Peraturan Daerah(Perda) agar ada dasar hukum yang nanti bisa dipakai oleh pemerintah untuk melakukan sanksi kepada pihak perusahaan.
“Rekomendasi tersebut harus dalam Peraturan Daerah agar ada sanksi tegas pada perusahaan yang tidak mau memberikan THR pada karayawannya.” tutup Abdul.

Banyak Pengusaha Tak Bayar THR,Presiden KSPI : Menaker Harus Tegas,Jangan Kebanyakan Wacana

Jakarta, KSPI-Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak Menteri Tenagakerja,Hanif Dhaqiri, untuk lebih tegas dan tidak sekedar menghimbau atau berwacana saja terhadap pengusaha yang tidak membayar THR kepada pekerjanya.
said iqbal kspi

“Menaker harus tegas dengan cara memberi sanksi administrasi dalam bentuk pencabutan izin usaha serta meningkatkan status hukum Permenaker menjadi Perpres yang memuat pasal sanksi perdata denda bagi pengusaha yang tidak membayarkan THR sehingga ada efek jeranya.”Tegas Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan persnya di Jakarta,Minggu (12/07/2015).

Said Iqbal mengungkapkan, hingga hari ini,jutaan buruh kontrak dan outsourcing diputus kontraknya sebelum H-14 sehingga pengusaha tidak perlu membayar THR dan habis lebaran kontrak diperpanjang lagi,”soal hal ini seharusnya THR tetap dibayarkan,bahkan ratusan ribu karyawan tetap pun dibayar THR sekedarnya dibawah 1 bulan upah.”Ungkap Said Iqbal.

Dirinya pun menambahkan, dalam perlambatan pertumbuhan ekonomi ini,seharusnya pemerintah menjadikan “Lebaran of Labour Economic” ini sebagai upaya meningkatkan konsumsi barang yang dibeli buruh dari Rp 80 triliun dana THR (rata- rata upah Rp 2,3 juta dikali jumlah 44 juta buruh formal) ditambah sekitar Rp 50 Triliun uang TKI yang dikirim ke keluarganya,sungguh akan terjadi belanja konsumsi buruh Rp 130 triliun akan menambah pertumbuhan ekonomi, “jadi bayar THR itu penting dan Menaker harus cerdas memaknai “ekonomi THR lebaran”, bukan sekedar berwacana dan pencitraan melalui media saja.”Cetusnya.

Selain itu, lanjut Said Iqbal, KSPI juga membuka posko pengaduan THR di kantor – kantor cabang KSPI di 20 propinsi dan 150 Kab/Kota karena kalau buruh mengadu ke posko Disnaker/Kemenaker tidak ada penyelesaian kecuali surat teguran ke pengusaha,”ini jelas kalau posko THR yang dibuat oleh Kemenaker Mandul!.” Tandas Said Iqbal.

Sumber : http://www.kspi.or.id/presiden-kspi-menaker-harus-tegasjangan-kebanyakan-wacana.html

KSPI : Pemerintah Harus Rubah Aturan Jaminan Pensiun, Jangan Menantang Buruh !

Jakarta, KSPI- Vice Presiden KSPI bidang Jaminan Sosial Iwan Kusmawan menyatakan, selain masalah Jaminan Hari Tua (JHT) yang kian tak jelas aturannya, para buruh juga masih mempermasalahkan besaran manfaat dan iuran jaminan Pensiun yang telah diberlakukan oleh pemerintah.

“Dalam PP jaminan pensiun,pemerintah merumuskan besaran manfaat hanya 15%-40% saja dari gaji atau setara dengan Rp 300 ribu rupiah/bulan. Ini tidak benar.”Tegas Iwan dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (08/07/2015).

Aksi Buruh KSPI Memeninta Jokowi merubah besaran iuran Jaminan Pensiun ( foto : kahar )

KSPI, kata Iwan, juga mendesak pemerintah agar merubah formulasi terkait iuran Jaminan Pensiun yang disebutkan dalam PP no 45 tahun 2015 tentang Jaminan Pensiun pasal 17 ayat 2. Menurutnya, mana mungkin manfaat pensiun bisa didapati angka 60% jika faktor pengalinya hanya 1% lalu dibagi 12 kali upah dengan masa kerja 30 tahun.

“Harusnya, faktor pengalinya itu 2%. Kalau 1% maka manfaat yang didapati sangat jauh dari hidup layak seseorang saat pensiun.” Paparnya.

Iwan menjelaskan, dengan manfaat tersebut, pemerintah sebenarnya telah melanggar prinsip dasar dari jaminan pensiun sendiri,”yakni untuk dapat memenuhi kebutuhan buruh dan keluarganya secara layak, dan nggak mungkin buruh bisa hidup dengan uang 300 ribu selama sebulan.”Kata Iwan.

Belum lagi, lanjut Iwan, Jaminan Pensiun ini dipergunakan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak sebagai pengganti hilangnya penghasilan atau berhentinya gaji,”besaran manfaat jaminan pensiun bulanan minimal adalah 60 % dari upah terakhir. PNS/TNI/Polri pun mendapatkan manfaat bulanan 75%. Prinsipnya,manfaat antara buruh dan PNS/TNI/Polri tidak boleh ada diskriminasi.”Tegas pria kelahiran Garut ini.

Ditambahkannya, minimnya besaran manfaat pensiun yang diterima disebabkan oleh besaran iuran yang sangat kecil yakni hanya 3% saja. “Ini sangat Jauh dibawah Malaysia 23%, China 28% dan Singapura 33%.” Cetusnya.

Iwan pun kembali menegaskan jika kalangan buruh masih tetap konsisten untuk meminta besaran manfaat jaminan pensiun sebesar 60% hampir menyamai besaran manfaat pensiun PNS dan iurannya minimal 8%.

“Kami tetap konsisten meminta Iuran Jaminan Pensiun sebesar 8% dari gaji/upah perbulan dengan manfaat pasti pensiun minimal sebesar 60% dari upah rata-rata tahun terakhir, dan usia pensiun 55 tahun karena hal ini sangat bisa menjamin keberlangsungan “suistanibilitas” Program Jaminan Pensiun.”Tegasnya.

“KSPI tetap tegas meminta aturan tersebut dirubah oleh pemerintah, pemerintah jangan terus menantang para buruh dengan aturan yang kian tak jelas. Jika tidak, kami tak segan lakukan Mogok Nasional di seluruh Indonesia.”Kecam Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) salah satu afiliasi KSPI ini.

Sumber : http://www.kspi.or.id/kspi-jaminan-pensiun.html

Mirah Sumirat : Direksi BPJS Ketenagakerjaan Jangan Bermewah-mewah dari Dana Peserta

Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat mengatakan, dengan aturan baru yang diterapkan oleh Direksi BPJS Ketenagakerjaan, pencairan dana JHT dapat dilakukan setelah masa kepesertaan 10 tahun dan hanya bisa diambil 10 persen saja serta sisanya baru bisa diambil setelah usia 56 tahun.

“Aturan baru Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini mengindikasikan masih adanya Raja-raja kecil di BPJS Ketenagakerjaan yang secara sengaja telah mengabaikan hak pekerja untuk dapat memperoleh manfaat pasti,” kata Mirah kepada Okezone di Jakarta, Selasa (7/7/2015).

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia, Mirah Sumirat  ( Foto : M Rusdi )

Menurut Mirah, Pasal 1 ayat 7 UU Nomor 40 Tahun 2004 menyatakan dana jaminan sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta dalam hal ini adalah para pekerja atau buruh.

“Direksi BPJS Ketenagakerjaan tidak boleh menafsirkan sendiri UU 40/2004 serta mengabaikan hak dari peserta sebagai pemberi amanat,” tambahnya.

Tidak hanya itu, sambung Mirah, keputusan pembatasan pencairan dana JHT juga terkesan lebih memprioritaskan aspek pengembangan dana jaminan sosial pada instrumen investasi dibandingkan memaksimalkan pemberian manfaat kepada peserta.

Pasalnya, jika hasil pengembangannya tinggi tentunya akan berdampak pada peningkatan biaya operasional BPJS Ketenagakerjaan termasuk pemberian bonus dan kenaikan gaji direksi dan pekerja di BPJS Ketenagakerjaan.

“Ini yang harus dicermati, jangan sampai Direksi dan pekerja di BPJS Ketenagakerjaan hidup dengan fasilitas bermewah-mewah dari dana amanat milik seluruh peserta, yang seharusnya menjadi hak peserta dan keluarganya. Komisi Pemberantasan Korupsi perlu melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan di BPJS Ketenagakerjaan. Jangan sampai dana amanat milik peserta menjadi bancakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tutupnya.(http://economy.okezone.com/)

sumber: http://www.kspi.or.id/mirah-sumirat-direksi-bpjs-ketenagakerjaan-jangan-bermewah-mewah-dari-dana-peserta.html

KSPI Minta Pemerintah Kembalikan Aturan Lama BPJS soal JHT

KSPI Minta Pemerintah Kembalikan Aturan Lama BPJS soal JHTSekretaris Jenderal International Trade Union Confederation Sharan Burrow dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal. (CNNIndonesia/Christie Stefanie)
Jakarta, CNN Indonesia — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan dua hal esensial yang harus dipertimbangkan dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Jaminan Hari Tua (JHT).Melalui keterangan tertulis yang diterima CNN Indonesia, Said mengatakan hal pertama yang perlu direvisi berkaitan dengan waktu kepesertaan yang bisa mengambil JHT setelah 10 tahun dan secara penuh saat usia 56 tahun.

Ia mengatakan masyarakat dan juga buruh tidak setuju atas peraturan tersebut karena waktu pengambilannya yang terlalu dan panjang. Menurut Said, JHT ini adalah tabungan buruh yang sangat dibutuhkan pada saat ada kebutuhan mendesak. (Baca juga: Jangan Sampai Jokowi Bilang Tidak Baca Lagi PP yang Dia Teken)

“Jadi dalam revisi PP nya dikembalikan ke aturan lama yaitu dana JHT dapat diambil setelah lima tahun kepesertaan (baik peserta aktif maupun yang PHK),” ujar Said, Minggu (5/7).

Hal kedua yang cukup penting untuk dipertimbangkan dalam revisi PP JHT, berkaitan dengan nilai dana JHT yang bisa diambil hanya 10 persen dari saldo JHT atau 30 persen dari JHT untuk perumahan dan sisanya diambil saat usia 56 tahun. (Baca juga: Revisi PP BPJS Ketenagakerjaan Permalukan Jokowi Dua Kali)

Said mengatakan poin ini juga ditolak oleh masyarakat karena keinginan, terutama kaum buruh untuk mengambil dana JHT 100 persen sekaligus (lumpsum). Selain itu, Said mengatakan dengan diambil secara bertahap, maka uang JHT nya tidak bermanfaat buat buruh.

Diketahui, lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.

Hal ini, kata Said, berkaitan dengan alasan JHT sebagai tabungan hari tua. Menurutnya, hal ini tidak dibutuhkan lagi karena buruh memiliki program jaminan pensiun sebagai tabungan hari tua.

“JHT cukup sebagai tabungan jaring pengaman tabungan bagi buruh,” ucapnya. (Baca juga: Jokowi: Revisi PP BPJS karena Rakyat Masih Berpikir Pendek)

Sebelumnya, Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih mengaku serikat buruh selama ini tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan JHT. Ia pun menilai selama ini sosialisasi terkait program tersebut masih minim, terutama ke kaum buruh.

Oleh karena itu, ia berharap agar pengeloloan JHT oleh BPJS Ketenagakerjaan ini dapat lebih transparan.

Diketahui, lantaran mengalami banyak penolakan, pemerintah akhirnya berinisiatif merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Jaminan Hari Tua (JHT). Dalam revisi itu, para pekerja yang dipecat atau tidak lagi bekerja bisa mencairkan JHT sebulan setelah kehilangan pekerjaannya.

Tiga ‘Tuntutan’ Buruh dalam Judicial Review

Pengumuman aturan baru BPJS terkait pencairan dana JHT yang mewajibkan keanggotaan selama 10 tahun. Itupun hanya bisa mencairkan 10 persen saja. (Dok. Ist)
Pengumuman aturan baru BPJS terkait pencairan dana JHT yang mewajibkan keanggotaan selama 10 tahun. Itupun hanya bisa mencairkan 10 persen saja. (Dok. Ist)

VIVA.co.id – Buruh masih tidak puas dengan tawaran revisi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang mengatur jaminan hari tua (JHT).

Revisi yang ditawarkan oleh Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri, itu dinilai tidak sesuai dengan harapan buruh di Indonesia.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan bahwa ada tiga masalah yang tidak terjawab dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Hanif.

Karena itu, dia melanjutkan, buruh dengan tegas akan mengajukan judicial review setelah materi yang dipersiapkan selesai.

“Hal pertama yang dipersoalkan oleh buruh adalah di mana masa kepesertaan JHT-nya 10 tahun, bisa diambil setelah 10 tahun atau sisanya diambil pada umur 56 tahun. Nah, ini yang kami persoalkan,” ujar Said, saat dihubungi VIVA.co.id, Jakarta, Minggu 5 Juli 2015.

Kedua, dia melanjutkan, adalah tentang nilai JHT yang diperoleh setelah 10 tahun yang hanya 10 persen dan sisanya akan diberikan saat memasuki usia 56 tahun. Dia menilai, hal itu pun jauh dari harapan para buruh.

“Kan tujuannya hari tua, sekarang sudah ada pensiun, dulu ketika JHT dibuat, kan belum ada jaminan pensiun. Tapi, dengan adanya jaminan pensiun, sekarang ini kan jadinya wajib, maka JHT bukan lagi sebagai jaring pengaman untuk umur 56 tahun tadi,” ungkap dia.

Sementara itu, yang ketiga, adalah bagaimana pemerintah dapat mempertimbangkan peserta aktif, tidak hanya yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Said meminta pemerintah juga mempertimbangkan karyawan kontrak yang telah habis masa kontraknya.

Jaminan tersebut, hendaknya bisa diambil ketika pekerja memasuki masa tunggu kontrak. Said juga meminta perlakuan yang sama untuk karyawan yang mengundurkan diri.

“Nah, bagaimana kalau dia mengundurkan diri, masak kalau mengundurkan diri, uang kami enggak bisa diambil. Tiga hal itu yang tidak terjawab dari revisi yang kami inginkan,” tuturnya.

Dia menambahkan, pemerintah seharusnya mempertimbangkan dengan kepesertaan setelah lima tahun, jaminan tersebut bisa diambil secara langsung tanpa harus menunggu usia 56 tahun.

“Kepesertaan lima tahun dan diambil langsung sekaligus, karena semangat hari tua itu kan langsung ambil, jadi bisa diambil setelah masa kepesertaan lima tahun tanpa harus menunggu usia 56 tahun,” tutur dia.

Sumber : http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/646831-tiga–tuntutan–buruh-dalam-judicial-review

DPR Ultimatum Pemerintah Revisi PP Jaminan Hari Tua dalam 2 x 24 Jam

Jakarta, KSPI – Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak pemerintah untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jaminan Hari Tua (JHT) dalam waktu 2 x 24 jam.

Tak hanya untuk JHT, pemerintah juga diminta merevisi PP tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), serta Jaminan Pensiun (JP).

Save JHT“Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah untuk melakukan revisi terhadap PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang JKK, JK, PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang JP, dan PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang JHT dalam waktu 2 x 24 jam untuk menyelesaikan ketiga PP tersebut,” demikian kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI dengan Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2015).

Saat dikonfirmasi kesiapan pemerintah atas permintaan DPR tersebut, Menteri Tenaga Kerja RI Hanif Dhakiri belum memberikan tanggapan. Demikian pula dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Massasya.

Dalam RDP tersebut, Komisi IX DPR mendesak pemerintah untuk mengumumkan kepada masyarakat dalam waktu 1 x 24 jam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang JKK, JK, PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang JP, dan PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang JHT.

Butuh waktu

Secara terpisah, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan, revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 yang mengatur pencairan dana jaminan hari tua (JHT) masih terus diproses. Ia memastikan aspirasi tenaga kerja mengenai batas pencairan dana tersebut akan diakomodasi.

“Perubahannya saja yang kami masukkan ke dalam PP JHT yang baru sebagaimana yang dikehendaki pekerja buruh selama ini,” kata Hanif di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Dengan revisi tersebut, kata Hanif, seharusnya sudah tak ada lagi polemik terkait hal tersebut. Ia menegaskan, revisi dilakukan bukan karena kesalahan pemerintah, melainkan justru karena merespons aspirasi di lapangan.

Menurut Hanif, terbitnya PP tersebut juga bukan karena pemerintah tergesa-gesa dan melupakan proses sosialisasi. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 24/2011 tentang BPJS memerintahkan pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan berlaku mulai 1 Juli 2015.

“Prosesnya sedang berjalan. Ini butuh waktu. Kalau revisi cuma mengetik doang itu sehari bisa. Masalahnya harus koordinasi dan rapat dengan banyak pihak,” ujarnya.

Sebelumnya, aturan baru tentang JHT dan program ketenagakerjaan lainnya itu mengundang polemik di masyarakat. PP baru ditandatangani Presiden RI Joko Widodo tanggal 29 Juni 2015 dan berlaku tanggal 1 Juli 2015.

Gelombang penolakan datang dari berbagai kalangan dan lapisan masyarakat, baik melalui viral maupun turun ke jalan.

Pada akhirnya, pemerintah pun berencana mengkaji ulang aturan tersebut. Besok, Selasa (7/7/2015), Komisi IX DPR RI akan mengagendakan rapat kerja dengan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri setelah rapat paripurna.(http://nasional.kompas.com/)

Sumber : http://www.kspi.or.id/dpr-ultimatum-pemerintah-revisi-pp-jaminan-hari-tua-dalam-2-x-24-jam.html

Bagaimana Nasib Dana Tak Bertuan BPJS Ketenagakerjaan ?

bpjs ketenagakerjaan

Jakarta,KSPI- BPJS Ketenagakerjaan masih menyimpan pertanyaan soal dana tak bertuan warisan dari Jamsostek. Kisah dana tak bertuan ini juga masih bergulir.

Kepala Divisi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Abdul Cholik menjelaskan, dana tak bertuan tersebut berasal akumulasi peserta Jamsostek sejak puluhan tahun yang lalu.

“Jadi sebenarnya dana itu sekitar sejak tahun 1977. Biasanya itu peserta yang mungkin kerja 2-3 bulan lalu berhenti. Zaman dulu banyak sekali seperti para pekerja di perkebunan,” jelas Abdul saat dihubungi Okezone, Selasa (6/6/2015).

Namun Abdul menegaskan, BPJS Ketenagakerjaan telah mengantongi seluruh data para peserta yang berhak memiliki dana tak bertuan tersebut. Pihaknya juga mengklaim bahwa sudah melakukan berbagai upaya agar dana tersebut bisa sampai kepada yang berhak memilikinya.

“Upaya sudah kami lakukan lewat mengirim surat. Lalu yang bisa dikunjungi kami kunjungi. Lewat media masa juga. Bisa jadi mereka ada yang sudah mati, tapi datanya masih ada. Jadi tinggal kemauan orangnya saja,” imbuhnya.

Abdul mengatakan, upaya tersebut telah berhasil mengurangi jumlah dana tak bertuan tersebut. Sayangnya, Abdul mengaku tidak mengetahui berapa angka pasti jumlah dan tak bertuan hingga saat ini.

“Saya tidak ingat tapi yang jelas semakin sedikit. Sebenarnya sisanya juga masuk dalam dana pengembangan,” tukasnya.

Menurut penelusuran Okezone, pada Desember 2013 dana tak bertuan masih berjumlah Rp1,4 triliun. Namun pada Januari 2015 dana warisan dari Jamsostek tersebut berkurang menjadi Rp900 miliar.(http://economy.okezone.com/)

Sumber : http://www.kspi.or.id/bagaimana-nasib-dana-tak-bertuan-bpjs-ketenagakerjaan.html

Menaker sebut serbuan pekerja asing ke Indonesia cuma isapan jempol

Menaker sebut serbuan pekerja asing ke Indonesia cuma isapan jempol

Menaker Hanif. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com – Kekhawatiran serbuan pekerja asing ke Indonesia, dijawab Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri saat menggelar dialog dengan serikat pekerja dan serikat buruh di Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Cilacap Jawa Tengah, Senin (29/6).

Ia mengatakan jumlah tenaga kerja asing di Indonesia cenderung turun. Dari data yang dikemukakan Hanif, sejak tahun 2012 tercatat 72 ribu pekerja asing di Indonesia, kemudian tahun 2013 menjadi 69.700, dan tahun 2014 sekitar 69 ribuan.

“Artinya memang ada kecenderungan pekerja asing dari tahun ke tahun menurun,” tuturnya disela-sela dialog dengan serikat pekerja dan serikat buruh di Cilacap.

Meski begitu, ia menegaskan tidak mempersoalkan jika pekerja asing mempunyai dokumen legal. “Yang penting mereka datang secara legal. Kalau legal tidak ada masalah karena terkena DPKK (Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan),” jelasnya.

Lebih jauh, ia menyatakan ada kewajiban alih teknologi bagi setiap perusahaan yang merekrut pekerja asing. Selain itu, juga ada aturan untuk setiap rekrutmen satu pekerja asing harus disertakan dengan 10 pekerja Indonesia.

“Tetapi yang harus diwaspadai adalah adanya tenaga kerja asing yang ilegal, kami meminta semua instansi agar berkoordinasi dengan pihak imigrasi dan Polri untuk mencegah,” ujarnya.

Hanif mengaku pernah menemukan adanya pekerja ilegal di sebuah pertambangan yang mempekerjakan tenaga kerja asing. “Saya pernah temukan di area pertambangan, jumlah pekerja asing ilegal ada 24 orang. Setelah mengetahui itu, langsung kami deportasi,” tuturnya.

Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/menaker-sebut-serbuan-pekerja-asing-ke-indonesia-cuma-isapan-jempol.html

KSPI Desak Polisi Tangkap Dan Penjarakan Management Voksel Dan Ormas Pelaku Kekerasan

Jakarta, KSPI-Wakil Sekertaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Wasekjen KSPI) Sahat Butar Butar menegaskan,terkait aksi premanisme yang dilakukan diduga oleh ormas bayaran perusahaan terhadap buruh PT Voksel di Cileungsi,Bogor,Jawa Barat,Rabu kemarin (24/06/2015). KSPI dengan tegas mengutuk keras tindakan biadab tersebut yang telah melukai puluhan buruh.

Aparat kepolisian melakukan pembiaran terhadap ormas yg melakukan kekerasan terhadap Buruh ( foto : Buruh Bogor )

“KSPI dengan tegas “Mengutuk keras” tindakan ormas yang melakukan tindakan kekerasan terhadap buruh yang sedang menuntut haknya berupa upah dan status kerjanya yang melanggar UU.” Tegas Sahat di Jakarta,Kamis (25/06/2015).

Sahat pun menjelaskan, bahwa tindakan manajemen PT Voksel menggunakan ormas tersebut adalah tindakan menghalang-halangi kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh,”dan tindakan tersebut termasuk tindakan anti SP/SB sebagaimana diatur dalam UU 21/2000,dan tindakan tersebut bisa diancam pidana kurungan dan denda sebesar 500 juta rupiah sesuai pasal 28 dan pasal 43 dalam UU tersebut.”Terang Sahat.

Untuk itu, Sahat mengatakan, KSPI pun akan meminta kepada Kapolri agar dapat memerintahkan aparatnya mengusut tuntas kasus kebiadaban manajemen yang diduga telah membayar salah satu ormas “Barbar” tersebut sesuai hukum yang berlaku. “Dan apabila tidak ada tindakan tegas dari aparat kepolisian, maka buruh Indonesia akan mengerahkan anggotanya di seluruh Indonesia untuk melakukan perlawanan.” Cetus Sahat mengancam.

Buruh perempuan korban kekerasan preman bayaran manajemen.

Sahat menambahkan, hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan nyata kepada rekan buruh PT Voksel dan juga FSP SPASI yang sedang memperjuangkan hak-haknya.

“Kami buruh, dan kami adalah satu, satu terluka maka semua akan terasa sakitnya.” pungkas Sahat.

Sumber : http://www.kspi.or.id/kspi-desak-polisi-tangkap-dan-penjarakan-management-voksel-dan-ormas-pelaku-kekerasan.html

Tuntut Hak, Buruh PT. Voksel Electric Terluka Akibat di Hadang Preman Bayaran

 

Bogor,KSPI – Puluhan buruh terluka saat preman yang mengaku ormas berseragam Pemuda Pancasila (PP) melemparinya dengan batu dan sabetan bambu di Jalan Raya Narogong, KM16, Desa Limusnunggal, Cileungsi, Bogor. Kejadian tersebut berlangsung saat ratusan buruh Serikat Pekerja Multi Metal (SPMM) Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia (FSPASI) PT. Voksel Electric, Tbk menggelar unjuk rasa, Rabu (24/6) siang.

“Aksi unras kami yang sah, dihadang di jalan narogong oleh preman bayaran perusahaan berseragam PP dan Aparat (Polsek Cileungsi) sengaja membiarkan bentrok terjadi,” ungkap Koordinator aksi Herry kepada pasberita.com.

Rata-rata korban terkena lemparan batu dan sabetan bambu, tampak kaca mobil komando juga retak. Bahkan terlihat para ormas PP mensweeping buruh sampai ke kontrakan dan tempat tinggal buruh. Sehingga beberapa buruh mengungsi ke Rumah Barisan Pelopor (Bapor).

Saat ini korban yang terdata bernama, Siti Khomsiyatun, Rohim Suminta, Dasep Bambang, Thison, Jasman Hadi, sementara yang lain masih kita data. Beberapa keluarga dari pekerja mengungsi ke Rumah BAPOR Bogor, karena kontrakan dan kos-kosan anggota kami disweeping juga oleh ormas PP,” papar Herry.

Tak hanya itu, menurut pengakuan Herry, dirinya diancam ditembak oleh salah seorang oknum polisi, karena dianggap provokator.

Tuntutan yang disampaikan oleh para buruh saat unjuk rasa antara lain:
1. Cabut skorsing dan pekerjakan kembali sdr.Suratman (Ketua PUK SPMM Voksel Electric FSPASI) karen hal tersebut bagian dari pemberangusan serikat pekerja.
2. Ubah status seluruh pekerja PKWT (kontrak)/Harian/Borongan menjadi pekerja PKWTT (tetap) karena sistem kerja yang diberlakukan Perusahaan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Berlakukan Gaji Pokok mengacu pada UMSK Kab. Bogor sektor 3 (Rp. 3.110.000) diluar tunjangan transport.
4. Kembalikan masa kerja yang dihilangkan. (http://www.pasberita.com)

Sumber : http://www.kspi.or.id/tuntut-hak-buruh-pt-voksel-electric-terluka-akibat-di-hadang-preman-bayaran.html

Sanksi administrasi untuk perusahaan tak bayar THR

Sanksi administrasi untuk perusahaan tak bayar THR

Menakertrans Hanif Dhakiri (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Palangka Raya (ANTARA News) – Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muh Hanif Dhakiri menyatakan pihaknya akan mengenakan sanksi adnimistrasi bagi perusahaan yang tidak membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada kayawannya.

“Bagi perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada karyawannya tentunya akan ada sanksi. Misalnya secara administraif kita bisa kenakan penundaan pelayanan. Misalkan perusahaan bersangkutan akan mengurus sesuatu maka pemerintah tidak usah mengurus perusahaan bermasalah itu,” kata Hanif di Palangka Raya, Jumat.

Ia menerangkan di dalam peraturan yang ditetapkan sebelumnya, perusahaan wajib membayarkan THR maksimal satu minggu menjelang hari raya Idul Fitri atau H-7 Lebaran.

“Meskipun paling lambat THR harus dibayarkan kepada karyawan pada 10 Juli 2015 atau satu minggu sebelum Lebaran, namun saya mengimbau THR dibayarkan lebih cepat sekitar dua minggu sebelum Lebaran,” kata Hanif saat kunjungannya di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja “Kota Cantik” Palangka Raya.

Hal itu, kata dia, agar dapat membantu karyawan yang ingin merayakan hari raya Idul Fitri atau Lebaran lebih mempersiapkan diri dalam memenuhi kebutuhannya.

Dengan kepastian pembayaran THR lebih cepat maka masyarakat bisa mengalokasikan uangnya untuk keperluan, seperti pembelian tiket mudik maupun untuk keperluan di kampung halaman.

“Biasanya beli tiket angkutan lebih awal harganya akan lebih murah, dibanding pembelian mendekati Lebaran,” kata Hanif.

Ia mengatakan, permaslahan THR setiap tahun menjadi sorotan publik, selain pembayaran yang terlambat atau mendekati hari H-Lebaran, juga seringkali perusahaan terang-terangan mengurangi atau memperkecil prosentasi tunjangan bahkan menangguhkan pembayaran THR.

Ini, lanjutnya, yang membuat para tenaga kerja merasakan ketidakpastian soal THR yang akan diterimanya. Untuk itu pihaknya mencoba memfasilitasi dan mencarikan solusi bagi perusahaan-perusahaan yang terbukti tidak mampu membayarkan THR tersebut.

Pada kunjungan di Kantor Dinsosnaker Ibu Kota Kalimantan Tengah, Palalangka Raya itu, Menteri Hanif didampingi langsung oleh Wakil Gubernur Provinsi berjuluk “Bumi Tambun Bungai” Achmad Diran serta Wali Kota Palangka Raya Riban Satia.

Editor: Suryanto

COPYRIGHT © ANTARA 2015

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/503691/sanksi-administrasi-untuk-perusahaan-tak-bayar-thr

Translate »
Web Design BangladeshBangladesh online Market