BPJS KETENAGAKERJAAN JANGAN SERAMPANGAN INVESTASI DANA PEKERJA UNTUK PROYEK INFRASTRUKTUR”

 

 

Jakarta, (06/08) – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk tidak serampangan dalam mengelola dana pekerja yang dititipkan di BPJS Ketenagakerjaan. Prinsip kehati-hatian dan transparansi harus diutamakan karena dana yang ada di BPJS Ketenagakerjaan adalah dana milik pekerja seluruh Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan juga harus terbebas dari tekanan kepentingan politik Pemerintah saat ini yang berambisi menggenjot proyek infrastruktur melalui hutang. Demikian disampaikan oleh Mirah Sumirat, SE, Presiden ASPEK Indonesia menyikapi BPJS Ketenagakerjaaan yang telah mengucurkan dana sebesar Rp.73 triliun untuk proyek infrastruktur yang dijalankan Pemerintah per Januari 2018.

Sebagaimana diberitakan, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, mengatakan telah menginvestasikan dana sebesar Rp73 triliun berbentuk surat utang (obligasi) yang dikeluarkan BUMN Karya untuk membangun tol (21/3/2018).

Mirah menambahkan, jangan karena tekanan politik Pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan lantas menginvestasikan dana pekerja Indonesia di sektor-sektor yang berpotensi rugi dan minim kemanfaatannya untuk kepentingan pekerja. BPJS Ketenagakerjaan sebaiknya tetap fokus untuk memberikan kemanfaatan pada pekerja yang telah menitipkan dananya di BPJS Ketenagakerjaan. Beberapa hal yang saat ini dibutuhkan oleh pekerja adalah perumahan murah, pendidikan untuk anak pekerja, rumah sakit untuk pekerja, dan transportasi murah.

Mirah mencontohkan, banyak pekerja dan masyarakat miskin yang ditolak ketika akan berobat ke rumah sakit dengan alasan tidak adanya ruangan perawatan, termasuk kebutuhan ruangan NICU/PICU untuk bayi yang baru lahir.

Dari dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan per Januari 2018 yang mencapai Rp320 triliun, Mirah juga menyoroti pernyataan Agus yang mengatakan sekira 81% dari total dana tersebut ditempatkan untuk di kegiatan pemerintahan.

Ini yang harus transparan, untuk kegiatan Pemerintah apa saja? Dan apakah memiliki nilai kemanfaatan bagi pekerja di Indonesia? tegas Mirah.

Dengan dana kelolaan yang sangat besar itu, Mirah juga meminta kepada Pemerintah untuk tidak menjadikan BPJS Ketenagakerjaan serta BUMN-BUMN sebagai sapi perah bagi kepentingan politik sesaat tanpa melibatkan stakeholder terkait serta tanpa mempertimbangkan nilai kemanfaatanya bagi pekerja dan rakyat Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *