BURUH SEMAKIN TERJEPIT, DI SAAT PENGUSAHA SEMAKIN PELIT DAN PEMERINTAH TIDAK KOMIT!

MAY DAY 2017, MELAWAN KETIDAKADILAN

Jakarta, 1 Mei 2017 – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menyatakan keprihatinannya atas kondisi ketenagakerjaan di Indonesia yang semakin memburuk. Semakin hari semakin terlihat dan terasa, bagaimana pengusaha dan Pemerintah semakin ingin mempersulit ruang gerak dan meminimalisir kesejahteraan bagi pekerja di Indonesia. Berbagai keinginan dari pengusaha, atas nama kemudahan investasi, justru direspon cepat oleh Pemerintah melalui berbagai regulasi yang hanya mementingkan keuntungan pengusaha dan korporasi. Dialog sosial hanya menjadi jargon di mulut, namun implementasinya tidak seindah yang dibayangkan. Berbagai regulasi ketenagakerjaan justru keluar tanpa melibatkan peran dan masukan dari serikat pekerja, khususnya yang duduk di dalam Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional. Demikian disampaikan oleh Mirah Sumirat, SE, Presiden ASPEK Indonesia dalam keterangan pers menyambut Hari Buruh Internasional tanggal 1 Mei 2017. Mirah menambahkan contoh yang paling nyata adalah keluarnya Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, yang tidak pernah dibahas di forum LKS Tripartit Nasional, bahkan PP 78/2015 tersebut menabrak Undang Undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003. Selain itu, pada akhir tahun 2016 yang lalu, Menteri Ketenagakerjaan juga mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, yang tidak lebih dari upaya legitimasi atas eksploitasi sumber daya manusia Indonesia yang mengabaikan hak untuk sejahtera. PP 36/2016 ini telah memberi hak kepada pengusaha untuk bisa mempekerjakan tenaga magang hingga 30% dari jumlah karyawan yang ada di perusahaan, dengan jangka waktu paling lama 1 tahun namun bisa diperpanjang lebih dari 1 tahun dengan Perjanjian Pemagangan baru, dan tenaga magang hanya diberi uang saku yang besarannya tidak jelas.

Lengkap sudah rejim upah murah diberlakukan di Indonesia, mulai upah minimum yang tidak lagi berdasarkan hasil survey kebutuhan hidup layak (KHL), kemudahan kontrak kerja berkedok pemagangan ditambah kemudahan tenaga kerja asing (TKA) untuk bekerja di Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No. 16 Tahun 2015 sebagai revisi Permenaker No. 12/2013, Pemerintah menghilangkan aturan yang mewajibkan TKA memiliki kemampuan berbahasa Indonesia. Kemudahan dalam berbahasa inilah yang menjadi salah satu sebab membanjirnya TKA, khususnya dari China.

ASPEK Indonesia juga mengkritisi kebijakan Pemerintah yang akan menerapkan sistem non tunai atau elektronik secara penuh untuk pembayaran tol di seluruh Indonesia, melalui Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) atau cashless society, yang dicanangkan oleh Bank Indonesia (BI) sejak 2014 lalu. Dengan GNNT artinya pembayaran tunai atau secara cash tidak lagi dilayani. Kebijakan ini berpotensi melahirkan puluhan ribu pengangguran baru, di saat masih tingginya angka pengangguran di Indonesia. Pemerintah dinilai hanya peduli pada kepentingan bisnis semata, dan melalaikan kewajiban Negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah telah menjadi pihak yang justru melahirkan pengangguran baru! tegas Mirah Sumirat.

Bagaimana mungkin konsumen yang membayar dengan menggunakan uang rupiah yang sah berlaku di negeri ini, justru ditolak untuk dilayani? Cara ini merupakan konspirasi dunia perbankan bersama Pemerintah, untuk bisa menarik dana dari masyarakat, dan meraup keuntungan bisnis dari setiap transaksi non tunai. Coba jelaskan kepada masyarakat, untuk kepentingan siapa GNNT itu? Apakah rakyat Indonesia membutuhkan GNNT? Jelas tidak, karena GNNT di-desain hanya untuk menguntungkan korporasi! Mirah menjelaskan bahwa pemilik dan pengguna kartu e-toll, tanpa sadar sesungguhnya telah “diambil paksa” uangnya oleh pihak pengelola jalan tol dan oleh bank yang menerbitkan kartu e-toll. Mirah mencontohkan, apabila masyarakat membeli kartu e-toll seharga Rp.50.000,- sesungguhnya hanya mendapatkan saldo sebesar Rp.30.000,-. Kemana selisih uang yang Rp.20.000? Konsumsen “dipaksa” untuk merelakan kehilangan dananya, bahkan sebelum kartu e-toll digunakan untuk transaksi! Bayangkan, berapa triliun dana masyarakat yang akan diambil paksa dari sistem 100% GNNT ini? tegas Mirah Sumirat.

Saat ini yang dibutuhkan rakyat adalah kemudahan akses untuk bisa mendapatkan pekerjaan, untuk bisa memperoleh penghasilan, untuk bisa meningkatkan daya beli terhadap kebutuhan pokok yang semakin melambung harganya!, tambah Mirah Sumirat.

Mirah Sumirat yang juga merupakan Wakil Ketua LKS Tripartit Nasional, meminta Pemerintahan Jokowi-JK merealisasikan komitmen NAWACITA-nya, yang katanya akan menyediakan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan bukan menghadirkan pengangguran. Presiden Jokowi perlu segera menghentikan rencana otomatisasi gardu tol di seluruh Indonesia, karena akan berdampak ribuan pekerja jalan tol ter-PHK.

Dalam May Day tahun ini, ASPEK Indonesia juga menyuarakan tuntutan penghapusan praktek kerja outsourcing dan kontrak yang melanggar Undang Undang, peningkatan jaminan kesehatan gratis untuk seluruh rakyat Indonesia, serta jaminan pensiun untuk pekerja yang setara dengan jaminan pensiun untuk pegawai negeri sipil (PNS).

Selamat Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2017. Buruh Indonesia teruslah berjuang untuk kesejahteraan yang adil dan merata, karena Pemerintah dan pengusaha belum berpihak kepada kita!

Jakarta, 1 Mei 2017

Dewan Pengurus Pusat
Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia

Mirah Sumirat, SE
Presiden
08129190308

Sabda Pranawa Djati, SH
Sekretaris Jenderal
0815 8811145

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *