Tuntut Jokowi Tegakkan Keadilan, Buruh Mendukung Aksi 4 November

whatsapp-image-2016-11-04-at-04-33-15Jakarta, 4/11/16 – Salah besar apabila ada yang menilai aksi 4 November adalah aksi FPI. Sebab, sejatinya bukan hanya FPI. Aksi ini akan dihadiri ratusan ribu orang, dari berbagai elemen. Buruh satu diantara berbagai elemen yang akan hadir. Mereka menamakan dirinya Gerakan Pekerja Indonesia (GPI). Dalam aksi ini, GPI mengambil titik kumpul di Bundaran Patung Kuda jam 10.30 wib.

Keterlibatan kaum buruh dalam aksi 4 November semakin menegaskan, bahwa aksi ini merupakan aksi lintas element. Oleh karenanya, tidak bisa dikerdilkan sebagai aksi yang dilakukan satu element saja.

Setiap aksi pasti akan mendatangkan reaksi. Pro dan kontra wajar saja terjadi. Termasuk ketika ada yang mempertanyakan, ngapain buruh ikut-ikutan dalam aksi 4 November?

Bagi gerakan buruh, aksi adalah makanan sehari-hari. Ibarat kata, apapun masalahnya, bagi buruh aksi adalah jawabannya.

Terkait Ahok, tak terhitung berapa kali aksi yang sudah dilakukan oleh kaum buruh. Jauh sebelum ini, buruh mendemo Ahok karena dugaan sejumlah korupsi yang dilakukannya. Tidak hanya di Balaikota, aksi buruh juga dilakukan hingga ke kantor KPK. Bukan hanya sekali dua kali aksi seperti ini dilakukan. Catat baik-baik, ini bukan aksi terkait ras atau agama.

Buruh juga kembali bergerak ketika Ahok melakukan penggusuran dan mendukung reklamasi. Bahkan sekali waktu melakukan seminar untuk menyoroti kebijakan reklamasi yang memporak-porandakan kehidupan nelayan itu. Sebagai bentuk solidaritas, dalam peringatan HUT Kemerdekaan RI tahun ini, buruh menyelenggarakannya di Pasar Ikan. Di atas reruntuhan rumah warga yang digusur. Sekali lagi, ini bukan aksi terkait ras dan agama.

Tuntutan terhadap upah layak, jangan ditanya. Tak terbilang aksi buruh yang dilakukan. Itulah yang kemudian beberapa hari lalu BURUH memberi gelar kepada Ahok sebagai: Bapak Upah Murah dan Bapak Tukang Gusur Rakyat Kecil.

GPI setuju satu hal, bahwa buruh adalah bahasa universal. Buruh, lebih tepatnya serikat buruh, tidak bisa disekat berdasarkan suku, adat, ras, maupun agama. Ketika kita berjuang upah layak, kita tidak akan bertanya terlebih dahulu darimana asal suku dan apa agamanya. Dalam kesatuan itu buruh bergerak. Menuntut dan menuntut. Memenuhi tugas sejarah sebagai pembebas kaum yang tertindas.

Tentu kita sepakat, tidak seorang pun boleh menistakan agama apa pun. Bahkan jika dia memiliki kedudukan terhormat, sebagai Gubernur, misalnya. Sudahlah menggusur, memberikan upah murah, menistakan agama lagi. GPI bisa mengerti kemarahan ini. Sekali lagi, buruh tidak membedakan SARA – dan karena itu buruh marah ketika ada yang mengangkanginya. Satu hal, yang kemudian buruh menyematkan satu lagi gelar kepada Ahok: Bapak Penista Agama.

Masalahnya adalah, bahwa Ahok seperti tidak tersentuh hukum sama sekali. Dalam kasus dugaan korupsi, meskipun BPK sudah mengatakan ada kerugian, tetapi Ahok bisa melenggang dengan aman. Hal yang sama kemudian terjadi dalam kasus penistaan agama. Meskipun sudah banyak pihak yang melaporkan, tetapi proses hukum terkesan berjalan lambat. Dalam hal ini, banyak yang menduga Ahok mendapat perlindungan dari Istana.

Dalam keterangan resminya, GPI menyatakan aksi itu untuk meminta Presiden Joko Widodo bertindak tegas, tidak tebang pilih dan tidak melakukan pembelaan terhadap pelaku penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama. GPI menuntut proses hukum yang adil dan transparan terhadap penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur DKI itu.

Itu artinya, kita harus memaknai gerakan 4 November merupakan aksi untuk menegakkan keadilan.

Jika buruh menolak tax amnesty karena merasa prinsip equality before the law tercederai, hal yang sama juga mengusik kaum buruh dalam kasus penistaan agama ini. Ahok memang belum terbukti melakukan penistaan agama, tetapi karena ada yang melaporkan adanya dugaan itu, harusnya dia segera diadili.

Kasus begini, jika dilakukan oleh orang kecil akan berjalan cepat. Tetapi giliran Ahok, mengapa terkesan lambat dan bahkan jalan di tempat?

Ada yang mengatakan, harusnya kasus ini diserahkan saja kepada pihak kepolisian, toh (katanya) prosesnya masih berjalan. Tetapi publik terlanjur kecewa. Seperti halnya dugaan korupsi yang menguap begitu saja, jika tidak ada gerakan rakyat untuk mengawal kasus penistaan ini, kita khawatir hal yang sama akan terjadi.

Demi rasa keadilan yang terusik, buruh akan turun aksi. (*)

Presdium Gerakan Pekerja Indonesia ( GPI): Muhamad Rusdi, Mirah Sumirat, Riden Hatam Azis, Herry Hermawan, Winarso, Yulianto, Ahmad Jazuli, Roro Dwi Handyani, Ashary, Iswan Abdullah,Sabda Pranawa Djati, Didi Suprijadi, Idris Idham.(KSPIMediaCenter)

BURUH SIAP TURUN PADA AKSI 4 NOV 2016

ppJakarta, 2/11/16 – Gerakan Pekerja Indonesia (GPI) sebagai wadah para pekerja Indonesia yang terdiri dari para aktivis serikat buruh lintas organisasi buruh menyatakan siap turun untuk mengikuti aksi unjuk rasa di istana negara pada Jumat (4/11) untuk menuntut Presiden Jokowi bertindak tegas, tidak tebang pilih dan tidak melakukan pembelaan terhadap pelaku penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Basuki Tjahya Purnama.
GPI juga menuntut proses hukum yang adil dan transparan terhadap penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

“Apa yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat tugas dinas di Kepulauan Seribu itu adalah suatu hal yang melewati batas. Tidak seharusnya, dan bukan kapasitasnya, dia menyebut ayat-ayat yang disucikan umat Islam digunakan untuk membohongi,” kata Juru Bicara GPI Abdul Gofur dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (2/11).

whatsapp-image-2016-11-02-at-22-38-13

Abdul Gofur menilai apa yang dikatakan Basuki Tjahaja Purnama di Kepulauan Seribu itu juga tidak tepat dikatakan dalam sebuah tugas dinas sebagai gubernur. Belum memasuki masa kampanye dan cuti sebagai gubernur, Basuki Tjahaja Purnama sudah mengeluarkan pernyataan yang bernuansa kampanye.
“Apalagi, pernyataan tersebut menyebut-nyebut ayat yang disucikan oleh umat yang berbeda keyakinan dengannya,” ujarnya.
Menurut Abdul Gofur, selama ini Basuki Tjahaja Purnama selalu berusaha menempatkan diri sebagai sasaran sentimen bernuansa suku, agama, rasa dan antargolongan (SARA).
Namun, apa yang Basuki Tjahaja Purnama katakan di Kepulauan Seribu justru sejatinya adalah pernyataan bernuansa SARA. Abdul Gofur menduga pernyataan tersebut sengaja diucapkan untuk memprovokasi umat Islam.
“Alhamdulillah. Umat Islam tidak terprovokasi dan melakukan tindakan anarkis. Aksi unjuk rasa yang dilakukan sebelumnya pun berjalan tertib dan aman. Tidak ada anarkisme yang dilakukan umat Islam menanggapi provokasi Basuki Tjahaja Purnama,” tuturnya.
Terkait dengan permintaan maaf yang sudah dilakukan, Abdul Gofur mengatakan umat Islam tidak pada kapasitas bisa memberikan maaf, karena yang telah dihina dan dinistakan Basuki Tjahaja Purnama adalah Allah dan Al Quran.
“Sebagai manusia, kita bisa memberi maaf, namun agar tidak terulang kembali peninstaan agama dikemudian hari, umat Islam menuntut hukum dunia ditegakkan. Indonesia adalah negara hukum dan jelas di negara ini ada hukuman bagi para penghina dan penista agama,” katanya.
Terkait dengan aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11), Abdul Gofur mengajak seluruh elemen umat Islam yang berunjuk rasa untuk melaksanakan hak demokrasi yang dilindungi undang-undang itu secara tertib dan aman.
“Jangan sampai ada bentrokan dengan masyarakat apalagi aparat kepolisian, yang sebagian besar juga merupakan saudara seiman dan seagama,” pungkasnya. (tim.media.aspekindonesia)

Juru Bicara GPI : Abdul Gofur (0852-8081-6699)

BURUH BERIKAN 3 AWARD UNTUK AHOK

whatsapp-image-2016-10-19-at-07-45-37Jakarta, 1/11/16 – Ribuan buruh akan kembali melakukan unjuk rasa di Balaikota DKI Jakarta (jam 10.00 – 11.30) dan Mahkamah Agung (jam 12.00 – 14.00). Masih seperti aksi-aksi sebelumnya, buruh menolak UMP DKI Jakarta tahun 2017 menjadi Rp 3,3 Juta sebagaimana yang ditanda tangani Gubernur Ahok di hari terakhir sebelum cuti, serta mendesak Mahkamah Agung untuk mengabulkan gugatan buruh dengan membatalkan PP 78/2015.

Terkait keputusan itu, Presiden KSPI Said Iqbal menilai, Ahok adalah pembohong. Karena sebelumnya mengatakan melalui media bahwa yang akan memutuskan UMP 2017 adalah Plt Gubernur, tetapi kemudian justru menandatanganinya sendiri. Iqbal berpandangan, ini adalah bukti bahwa Ahok lebih berpihak pada pemodal dan anti wong cilik. Sebagaimana yang tercermin dari sikap Ahok yang mendukung reklamasi dan penggusuran.

Dengan UMP DKI Jakarta sebesar Rp 3,35 juta pada 2017, kehidupan buruh akan semakin terhimpit. Biaya sebulan untuk makan Rp 1,35 juta (makan sehari Rp 15 ribu x 3 x 30 hari), transportasi Rp 750 ribu, sewa rumah Rp 800 ribu jadi total Rp 2,9 juta/bulan, sehingga sisa gaji Rp 400 ribuan untuk biaya membeli baju, sepatu, pulsa, alat mandi, dsb.

Screenshot_2

“Apa cukup hidup di Jakarta? Belum lagi buat biaya makan istri dan anak serta biaya sekolah dan jajan anak?” Kata Iqbal.

Kemudian dia membandingkan dengan UMK Karawang sebesar Rp 3,3 juta dan Bekasi sebesar Rp 3,2 juta, itu pun di tahun 2016. Tetapi di tahun 2017 UMP DKI Jakarta sebagai ibukota dan barometer ekonomi RI hanya sebesar Rp 3,3 juta. Apalagi jika dibandingkan upah minimum tahun 2016 di Manila Rp 4,2 juta, Kualalumpur 3,7 juta, dan Bangkok Rp 3,9 juta, maka upah minimum di DKI Jakarta semakin jauh tertinggal.

Oleh karena itu, menurut Iqbal, buruh menyematkan tiga award untuk Ahok yaitu, “Bapak Upah Murah”; “Bapak Tukang Gusur Rakyat Kecil”; dan “Bapak Penista Agama.”

Said Iqbal menegaskan, KSPI bersama serikat buruh lainnya, organisasi mahasiswa serta gerakan sosial dan keagamaan yang anti Ahok akan mengorganisir aksi besar-besaran dan pemogokan nasional maupun mogok daerah baik secara bersama-sama dengan organisasi lain maupun KSPI sendiri untuk melawan upah murah dan PP No 78 Tahun 2015.

maxresdefault

Terpisah, Presiden Asosiasi Pekerja (ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat yang juga Presidium Gerakan Buruh Jakarta ( GBJ) mengatakan, pemerin¬tahan Jokowi-JK telah menga¬jarkan kepada rakyat bagaimana caranya melakukan kesewenang-wenangan dalam berkuasa.

“Mengabaikan undang-undang yang masih berlaku, mengeluarkan PP 78/2015 yang nyata-nyata bertentangan den¬gan UU no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ter¬masuk menggunakan kekua¬saan birokrasi di tingkat pusat untuk menekan seluruh gu¬bernur dan bupati/walikota se¬luruh Indonesia untuk bersa¬ma-sama mengabaikan UU Ketenagakerjaan jelas-jelas merupakan tindakan pemerin¬tah yang arogan,” tegasnya.

Dia menerangkan, berdasar¬kan UU Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 88 ayat (4) me¬nyatakan bahwa ‘pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhati¬kan produktivitas dan pertumbu¬han ekonomi’.

“Kedudukan UU Ketenagakerjaan adalah lebih tinggi dan lebih kuat dibanding dengan PP 78/2015,” katanya.

Mirah juga menyebutkan, PP 78/2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Jokowi telah menghilangkan mekanisme penetapan UMP berdasarkan hasil survei KHL sebagaimana yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Jika pemerintah pusat dan daerah tetap memutuskan UMP 2017 berdasarkan PP 78/2015, maka sesungguhnya pemerintah se¬dang melakukan pembangkan¬gan konstitusional.

Oleh karena itu, menurut Mirah, Gerakan Buruh Jakarta tidak akan membahas Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) sebelum pemerintah merevisi UMP 3.3 juta menjadi 3.8 juta.

Dan bila pada hari ini UMP DKI tidak direvisi, maka KSPI dan juga Elemen GBJ akan menyiapkan Mogok Daerah pada 10 November 2016. Dipastikan para pekerja di kawasan Industri pulogadung, cakung, sunter , Ancol,Marunda dan kawasan lainnya akan mematikan mesin dan keluar dari pabrik pabrik.(KSPI.Media.Center)

Mayday 2016 Momentum Menagih Tanggung Jawab Pemerintah dalam Perlindungan Hak Pekerja

Saat ini kita hidup pada zaman “Yang kaya disantuni, yang miskin dipinggirkan. Yang kuat diampuni, yang lemah dipukuli”. Ini tidak berlebihan, karena belakangan ini Pemerintah seakan mengabaikan tanggung jawabnya terhadap rakyatnya. Khususnya kepada kaum pekerja. Rakyat Indonesia. Dalam Undang-undang jelas tertulis, bahwa Pemerintah menjamin pekerjaan yang layak dan penghasilan yang layak bagi rakyat. Artinya Pemerintah menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan yang layak sekaligus dengan penghasilan yang layak. Namun, alih-alih berpihak pada buruh, Presiden justru menjual dengan murah pekerjanya ke investor asing.

Yang terbaru, Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 78 dengan dalih kepastian dan kestabilan upah pekerja, dalam hal ini yang diuntungkan adalah pengusaha dan investor. Sedangkan bagi buruh, PP No. 78 adalah musibah di tengah musibah. Ya, disaat upah pekerja Indonesia yang masih di bawah standar hidup layak, PP No. 78 hanya mengatur kenaikan berdasarkan tingkat inflasi & pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Sebelumnya, upah ditentukan berdasarkan kenaikan harga kebutuhan hidup layak (KHL) ditambah dengan tingkat inflasi & pertumbuhan ekonomi. Dibandingkan Thailand & Vietnam, upah pekerja Indonesia masih dibawahnya. Apalagi jika dibandingkan dengan Malaysia & Singapura, upah pekerja Indonesia jauh tertinggal. Padahal sumber daya & infrastruktur di Indonesia lebih baik dan lebih lengkap. Buruh setuju dengan aturan kepastian & kestabilan upah jika upah saat ini sudah sesuai dengan standar kehidupan layak. Apalagi Indonesia masih menganut 60 item KHL, di negara lain sudah diterapkan 84 item KHL.

Oleh karena itu, perjuangan upah akan selalu digemakan oleh serikat pekerja/buruh sampai pemerintah memenuhi tanggung jawabnya dalam melindungi hak pekerja.

Kepiluan nasib pekerja tidak berhenti di sini. Di tengah maraknya isu Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pemerintah seakan tidak berdaya menghadapi serbuan pekerja asing. Ironisnya, sebagian dari pekerja asing tersebut bekerja pada proyek pemerintah. Pemerintah terlihat seperti lepas tangan, perkerja Indonesia dibiarkan bersaing bebas dengan pekerja asing. Ini tentu bertolak belakang dengan amanah Undang-undang. Seharusnya pemerintah menerapkan kebijakan pekerja asing yang melindungi pekerja lokal. Dalam hal kesetaraan hak: upah, kesempatan kerja, dll. Di Britania Raya contohnya, Serikat Pekerja berhasil mendorong pemerintah untuk menerapkan kesetaraan upah & kesempatan kerja. Karena jika dibiarkan, pekerja asing yang notabene berasal dari negara investor tentu akan sangat diuntungkan & diberikan tempat lebih baik oleh investor.

Seolah tidak kehabisan jurus untuk menyengsarakan rakyat, Pemerintah saat ini berencana memberikan tax amnesty kepada “pengemplang pajak”. Tax Amnesty menciderai pekerja. Ketika pekerja dikendalikan upahnya menjadi murah melalui PP 78/2015, orang yang tidak bayar pajak justru diampuni. Oleh karena itu, kaum buruh menolak keras tax amnesty. Padahal selama ini pekerja dipaksa untuk taat pajak. Pada ssat menerima upah secara otomatis dipungut pajak, belanja di pasar secara otomatis dikenakan pajak. Ditengah rendahnya tax ratio Indonesia yang hanya sekitar 11% & keluhan Dirjen Pajak akan rendahnya kesadaran membayar pajak, maka tax amnesty merupakan kebijakan yang ngawur. Sebagai pembanding, tax ratio Malaysia & Thailand sekitar 16%, sedangkan di negara maju tax ratio mmencapai 40%. Jika penerimaan pajak meningkat, pemerintah akan lebih mudah dalam mensejahterakan rakyat dan tidak bergantung dengan program CSR perusahaan, yang sebagian dari mereka adalah pengemplang pajak.

Dari semua itu, maka layak kita pertanyakan keberpihakan Pemerintah dalam melindungi hak pekerja. Dan Pemerintah harus selalu diingatkan akan kewajibannya melindungi hak rakyatnya. Mayday 2016 adalah momentum yang tepat untuk menagih tanggung jawab Pemerintah dalam melindungi Hak Pekerja. (Rakhmat Saleh/Wapres Pengupahan dan Jaminan Sosial ASPEK Indonesia).

Presiden KSPI berkunjung ke ASPEK Indonesia

13029640_10205608343242068_4321065725557694881_oSelasa, 19 April 2016, Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berkunjung ke Sekretariat Federasi Serikat Pekerja DPP ASPEK Indonesia, di Griya Alam Indah Jalan Raya Condet, Jakarta Timur. Kedatangan Presiden KSPI ini di dampingi oleh beberapa pengurus dan petinggi KSPI antara lain M. Rusdi Sekretaris Jenderal KSPI, Didi Supriadi, Wakil Ketua Umum PB PGRI dan Kahar, team Media DPP KSPI.

Dalam kesempatan tersebut, Iqbal menyampaikan bahwa agenda datang ke Federasi ASPEK Indonesia adalah dalam rangka silaturahim dan mensosialisasikan hasil-hasil rapat Kerja Nasional KSPI yang telah disahkan sebelumnya. Disamping itu, ada 2 hal penting lainnya adalah Persiapan May Day dan Update 10 Isu yang akan di usung dalam perjuangan KSPI.

Selanjutnya Iqbal menambahkan, bahwa KSPI selama ini mengambil posisi sebagai Oposisi diluar parlement. Karena faktanya, selama ini kehadiran KSPI dalam mengawal kebijakan-kebijakan politik Negara ini jelas dalam posisi sebagai penyeimbang dan control sosial. Jelasnya.

Para Pimpinan DPP ASPEK Indonesia selaku tuan rumah, sejak pagi sudah berkumpul untuk menyambut orang nomor satu di Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini. Mirah Sumirat, selaku Presiden federasi Serikat Pekerja, ASPEK Indonesia menyatakan : “ bagi kami, Konsolidasi dalam menguatkan organisasi buruh adalah hal yang sangat urgent. Karena gerakan buruh di Indonesia akan menguat dilihat dari Konfederasinya, yang di dukung oleh seluruh element dan afiliasi Serikat Pekerja anggotanya, hingga ditingkat perusahaan.”

Sebagaimana mafhum, Federasi ASPEK Indonesia adalah salah satu anggota afiliasi KSPI di sector Jasa. Disamping beberapa federai lainnya antara lain di sector Guru PGRI, Sektor Metal FSPMI, sector Manufactur SPN, Sektor Kimia, Energi FSP KEP, sector Hotel dan Pariwisata FSP PAR Ref, Sektor Semen ISI, Sektor dll.

Dalam penutupan, Sekretaris Jenderal KSPI membagikan hasil-hasil Rapat Kerja Nasional KSPI, serta memberikan penjelasan-penjelasannya. (AFH)

Bambang Widjojanto: Kebebasan Jangan Ditafsirkan Merongrong Kekuasaan

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto hadir dalam persidangan kasus 26 aktivis buruh. Bambang datang sebagai tim kuasa hukum atas dugaan kasus kriminalisasi yang ditujukan pada dua pengacara publik, yaitu Tigor Hutapea dan Obed Sakti.

Menurut Bambang, ada dua isu yang menjadi perhatian besar, yakni kebebasan berpendapat dan juga perlindungan pada pekerja bantuan hukum. Bambang mengungkapkan kekecewaannya terhadap aparat penegak hukum yang menjadikan kebebasan berekspresi sebagai ancaman.

“Kalau kebebasan berekspresi sebagai hak dasar diputar menjadi ancaman, itu sudah melanggar prinsip konstitusi. Kebebasan jangan ditafsirkan merongrong kekuasaan,” kata Bambang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (30/3/2016).

Pengacara Indonesia itu menyampaikan, demo yang dilakukan ribuan buruh di depan Istana Merdeka adalah wujud dari ketidakadilan. Demo, menurut Bambang merupakan salah satu cara para buruh membela kehormatannya.

Hal lain yang menjadi perhatian pria berusia 56 tahun ini adalah dua pengacara publik yang turut dipidanakan. Bambang menilai, mengadili advokat dengan alasan hukum sama saja menghina akal sehat manusia.

“Advokat dilindungi hukum. Kemudian penegak hukum menggunakan alasan hukum untuk dikriminalkan, itu sama saja menghina akal sehat kita,” ujar pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).

Meski demikian, Bambang akan terus mematuhi proses hukum. Ia mengaku akan memperjuangkan apa yang ia anggap benar. Bambang turut mengkritik panggilan Jaksa Penuntut Umum yang tidak menuliskan sangkaan pada kliennya itu.

“Mereka dipanggil tidak ditulis sangkaannya. Itu kan hal remeh temeh tapi sangat penting. Hal itu saja sudah cacat hukum, belum lagi bicara justifikasi material kasusnya,” pungkas Bambang.

 

( sumber : httP_20160321_121338_1_1p://news.metrotvnews.com/read/2016/03/30/505902/bambang-widjojanto-kebebasan-jangan-ditafsirkan-merongr )

Hentikan Kriminalisasi terhadap Aktivis Buruh

Jakarta — Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, melalui prrsidennya Mirah Sumirat, menyatakan kepada pemerintah agar tidak anti terhadap kritik. Lontarannya tersebut berkaitan dengan penangkapan terhadap aktivis buruh yang menolak Peraturan Pemerintah No. 78/2015 tentang Pengupahan.

Seperti diketahui sebelumnya, terdapat 23 buruh, 2 orang pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan seorang mahasiswa yang ditangkap dalam aksi do Istana, 30 Oktober 2015. Saat ini berkas perkara mereka telah dilimpahkan ke kejaksaan, untuk kemudian di sidangkan.

Mirah Sumirat mengingatkan pemerintah menghentikan kriminalisasi kepada pihak-pihak yang selama ini menyampaikan kritikan. “Aspek Indonesia bersama dengan seluruh elemen buruh menolak setiap upaya kriminalisasi terhadap aktivis yang memperjuangkan kepentingan rakyat,” kata Mirah dalam siaran persnya.

Pada kesempatan itu, Mirah mengecam sikap Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang tetap melanjutkan pemeriksaan dan persidangan terhadap 26 orang aktivis yang ditangkap. Ia menilai bahwa mereka sebenarnya adalah korban, karena pada saat ditangkap mengalami kekerasan fisik dari aparat keamanan.

Ia menjelaskan bahwa dalam peristiwa tersebut massa buruh saat itu sebenarnya sudah bersedia membubarkan diri secara sukarela dan bertahap karena jumlah mereka ribuan. “Rakyat yang telah menjadi korban kesewenangan aparat, jangan dijadikan tersangka dengan dalih yang direkayasa,” tegasnya.

Pihaknya dan berbagai kalangan serikat buruh, bersama dengan LBH Jakarta akan terus mengawal proses hukum dan tetap PP Pengupahan dan mendesak pemerintah untuk mencabut Peraturan tersebut karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (gum)

( sumber : http://kabarburuh.com/aspek-indonesia-hentikan-kriminalisasi-aktivis-buruh/ )Presiden-ASPEK

Ichsanudin Nursi dalam KSPI, Bukan Investasi tapi Invasi Selengkapnya : http://www.kompasiaIchsanudin nursi dalam kspi, bukan investasi tapi invasi

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), hari ini, Selasa, 1 Maret 2015 melakukan Rapat Kerja Nasional ke-IV nya di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat. Rapat Kerja Nasional ini, direncanakan berakhir hingga tanggal 3 Maret 2016 mendatang. KSPI membuka Rapat Kerja Nasionalnya dengan Seminar Nasional bertema “Mewujudkan Indonesia Baru, Indonesia kita bukan hanya Indonesia kamu” dan hadir beberapa tamu undangan baik nasional maupun Internasional, disamping beberapa undangan internal keterwakilan pengurus daerah KSPI dari seluruh Indonesia. Beberapa tamu kehormatan, memberikan sambutan. misalnya, Noriyoki Suzuki, Sekretaris ITUC (Serikat Pekerja tingkat Konfederasi Internasional), yang memberikan apresiasi pada Perjuangan KSPI dalam gerakan buruh di Indonesia bahkan dunia Internasional. Hadir juga dan memberikan sambutan, Ketua Komis IX DPR RI, Dede Yusuf. Yang pada intinya, Kang Dede sapaan akrabnya, menyampaikan “Saya berharap Buruh Indonesia bisa lebih meningkatkan produktifitas dan kompetensi jelang MEA. Melalui pelatihan-pelatihan yang di fasilitasi oleh pemerintah yang bisa menaikan daya saing buruh Indonesia” ujar Dede Yusuf di akhir sambutannya. Dalam seminar Nasionalnya, KSPI menghadirkan beberapa Narasumber antara lain : Ichsanudin Nursi (Pengamat Ekonomi Nasional), Prof. Yudi Haryono (Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Obon Tobroni (Calon Bupati Bekasi Kabupaten dari Independent) dan Muhammad Ridha (Pengamat Politik). Ichsanudin Nursy banyak membincang dan mengupas tuntas bahkan mengkritik betapa bobroknya ekonomi nasional Indonesia, dimana misalnya, beliau mengungkap bahwa Investasi yang sesungguhnya terjadi di Indonesia adalah bukan investasi, tapi Invasi Asing terhadap Indonesia. Sehingga untuk keluar dari krisis ekonomi ini dibutuhkan keseriusan mengembalikan modalitas sosial yang saat ini telah porak poranda.

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/ahmadfauzihs/ichsanudin-nursi-dalam-kspi-bukan-investasi-tapi-invasi_56d5acc6337a61881da4f71010268434_1108311945855508_8485460598322388625_n

Meriahnya HUT ASPEK Indonesia

Bulan Februari lalu adalah bulan yang istimewa bagi federasi pekerja bernama Aspek Indonesia, memasuki tahun 2016, federasi pekerja yang menaungi para pekerja di sektor jasa ini telah memasuki usia ke 16, didirikan pada tanggal 10 Februari 2010, kini Aspek memasuki usia menjelang dewasa. Organisasi pekerja yang bermarkas di Batu Ampar-Condet, mengadakan peringatan HUT nya yang ke 16 dengan melakukan jalan santai pada tanggal 28 Februari 2016. Bertempat di gedung Antara, puncak peringatan HUT Aspek ke 16 berlangsung seru dan meriah, acara ini pun di hadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yaitu Bapak Hanif Dahiri. Meski semalaman hingga pagi hari hujan mengguyur daerah Jabodetabek namun antusias para peserta tampak terlihat jelas, dengan berkaos merah, para pekerja ini terliat bergembira dengan acara yang di selenggarakan DPP Aspek Indonesia, terlihat juga para peserta membawa sanak keluarganya sehingga suasana pun semakin seru. Dalam perjalanannya selama hampir 16 tahun terakhir, Aspek Indonesia terus melakukan hubungan sosial dialog baik dengan pihak pengusaha maupun pihak pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Acara puncak HUT Aspek Indonesia di gedung Wisma Antara merupakan serangkaian dari rangkaian acara yang juga di gelar di berbagai wilayah di mana ada Dewan Perwakilan Wilayah Aspek Indonesia. Dalam event HUT Aspek Indonesia, presiden Mirah Sumirat SE terus berharap agar para pekerja yang tergabung dalam federasi Aspek Indonesia terus meningkatkan kualitas diri, apa lagi sekarang tantangan pekerja adalah dengan tergabungnya Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. Setelah sesi hiburan, tiba saat yang di tunggu tiba yakni pembagian door prize bagi peserta yang beruntung, panitia HUT Aspek ke 16 menyediakan hadiah hadiah menarik seperti sepeda gunung, televisi LED, Magic Com, Kipas Angin dan beberapa hadiah lainnya. Semoga dengan peringatan HUT Aspek Indonesia yang ke 16, jalan sejahter untuk pekerja Indonesia semakin nyata, bersatu berjuang dan sejahtera yang merupakan impian akan secepatnya menjadi nyata, Selamat berhari jadi Aspek Indonesia, Jayalah buruh Indonesia!

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/topikirawan/meriahnya-hut-aspek-indonesia-ke-16_56d4d581567b617d0583153aimg-20160229-wa0016-2-56d4d304567b61090683152f

LAWAN Kriminalisasi Aktivis Buruh

SIARAN PERS GERAKAN BURUH INDONESIA (GBI) 17 FEBRUARI 2016

MATINYA DEMOKRASI SAAT AKTIVIS BURUH & PEMBELA HAM DIKRIMINALISASI

GBI- Hari ini, Rabu (17/02/2016),Gerakan Buruh Indonesia (GBI) menurunkan ribuan buruh untuk memprotes kriminalisasi terhadap 26 aktivisburuh, 2 pengabdi bantuan hukum dari LBH Jakarta, dan 1 mahasiswa di Mapolda Metro Jaya,Semanggi,Jakarta. Bersama para Pimpinan seluruh Konfederasi yang tergabung dalam GBI, ribuan buruh ini diturunkan juga sebagai bentuk penegasan bahwa gerakan buruh akan terus melawan kebijakan liberalisasi ekonomi Jokowi.

IMG_20160217_125111

Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan, meski dikriminalisasi,buruh akan terus berjuang tanpa takut intimidasi dan kriminalisasi.

“Tak sedikitpun kami (buruh) akan mundur dalam memperjuangkan hak-hak buruh dan rakyat meski banyak intimidasi dan kriminalisasi yang kami dapatkan.” Tegas Said Iqbal.

Said pun mengungkapkan, Kepolisian bisa berdiri secara mandiri karena terlahir dari rahim reformasi, lahir dari darah para aktivis dan buruh.

“Kami berharap Kepolisian jangan sampai kembali menjadi alat rezim untuk mengamankan kekuasaannya.” Cetusnya.

Sementara itu, Juru bicara GBI dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Roni Febrianto mengatakan, Kepolisian telah melakukan upaya kriminalisasi kepada para aktivis dan pembela HAM tersebut dengan menerapkan pasal karet dan dakwaan melawan penguasa (pasal 216 jo Pasal 218 KUHP) saat melakukan aksi 30 Oktober 2015 lalu.

“Padahal, kepolisianlah yang melakukan pembubaran dengan kekerasan dan pengerusakan pada unjuk rasa menolak PP Pengupahan. Sementara, buruh yang tanpa senjata tidak melakukan perlawanan sama sekali.” Ungkap Roni dalam keterangan persnya di Jakarta.

Dijelaskannya,GBI juga menganggap kriminalisasi buruh sebagai upaya membungkam gerakan perlawanan terhadap liberalisasi ekonomi pemerintahan Joko Widodo.

Ditambahkannya, serangan paket kebijakan yang menguntungkan pengusaha dan merugikan buruh terutama adalah PP Pengupahan no 78 tahun 2015.

“PP tersebut membatasi pertumbuhan upah buruh dan menghilangkan hak berunding buruh dalam menentukan upah.”

Tidak hanya itu,aktivis GBI lainnya dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI),Michael menegaskan, kebijakan liberalisasi ekonomi lain yang memukul buruh Indonesia adalah kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Dikatakannya, kebijakan ini memberangus kebebasan buruh berorganisasi. Sebab, pemerintah hanya mengakui satu Forum Serikat Buruh/Pekerja dalam Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit di wilayah KEK.

“GBI menilai kebijakan KEK sangat bernuansa otoritarian karena akan memunculkan favoritisme pemerintah terhadap serikat buruh/pekerja tertentu dan menyingkirkan serikat buruh/pekerja yang kritis terhadap pemerintah dan pengusaha.” Tegasnya.

Michael pun mengungkapkan, dalam aksi hari ini, GBI menuntut Kejaksaan untuk membatalkan berkas penyidikan Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP).

“Jika Tidak, GBI menilai kejaksaan mendukung munculnya peradilan sesat. GBI akan menunjukan pada publik melalui pengadilan tersebut bahwa tuntutan-tuntutan kejaksaan tidaklah logis dan penuh rekayasa.” Kecamnya.

Untuk itu, dalam aksi kali ini GBI pun menegaskan tuntutannya :

1.Bebaskan 26 aktivis buruh & 2 aktivis pengacara LBH Jakarta, termasuk Sekertaris Jenderal KSPI Muhammad Rusdi dari dakwaan sebagai tersangka lewat pasal karet .

2.Tolak kriminalisasi aktivis buruh dan aktivis LBH oleh Polda Metro jaya.

3. Selamatkan demokrasi Indonesia dari tindakan represip aparat polisi dan pengenaan pasal karet untuk meredam gerakan sosial dan gerakan buruh seperti cara-cara orde baru yang Sangat Anti Demokrasi.

Untuk diketahui, GBI terdiri dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Andi Gani, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) dan terdiri dari beberapa Federasi Buruh (FSPASI, SBSI 92, FSUI, FGSBM).
IMG_20160217_125111
Terima Kasih

Gerakan Buruh Indonesia (GBI)

Oleh – Oleh Rakernas ASPEK Indonesia

Rakernas ASPEK Indonesia yang berlangsung di Cisarua(dokpri)

ASPEK Indonesia, sebuah federasi serikat pekerja tingkat nasional yang memayungi kaum P1300215pekerja di sektor jasa, mengadakan Rapat Kerja Nasional di Wisma Loka Wiratama Cisarua-Bogor dan berlangsung pada tanggal 29-31 Januari 2016.

Rapat Kerja Nasional ASPEK Indonesia ini pun di hadiri perwakilan Dewan Pengurus Wilayah Aceh, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Jogjakarta, Jawa Timur serta Bali. Hadir dalam pembukaan Rakernas yakni Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia(KSPI) Muhammad Rusdi, presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat SE, perwakilan UNI Asia Pasifik yang di wakili oleh DR Kun Wardana.

Peserta Rakernas ASPEK Indonesia terlihat bersemangat mendengar pemaparan strategi perjuangan buruh di Indonesia, ada tiga parameter yang di gunakan untuk melihat apakah standar kesejahteraan buruh telah tercapai, Muhammad Rusdi sebagai Sekjend KSPI menyebutkan paling tidak tolak ukur sejahteranya buruh adalah kualitas kualitas, jaminan sosial dan kepastian kerja. Lebih lanjut lagi Rusdi berkata dalam sebuah laporan ILO Jakarta, untuk saat ini rata rata upah pekerja Indonesia sekarang di bawah pekerja Vietnam, dan untuk jaminan pensiun pun, para pekerja Vietnam memiliki rata rata persentasi iurannya lebih tinggi di banding pekerja Indonesia.

Perwakilan UNI Asia Pasifik, DR Kun Wardana mengatakan dalam kata sambutannya, di era digital seperti sekarang ini, trend sektor jasa akan meningkat pesat, dan ini merupakan momentum bagi Aspek Indonesia untuk mengembangkan knowledge para anggota afliasi, dan juga tantangan MEA atau pasar bebas ASEAN bukan untuk di hindari namun kita harus menghadapinya, DR Kun Wardana yang juga dewan pakar ASPEK Indonesia, berharap agar Aspek Indonesia terus menumbuhkan irama sosial dialog dalam penerapan hubungan industrialnya.

Presiden ASPEK Indonesia sangat bergembira dengan suksesnya peyelenggaraan Rakernas tahun ini yang di hadiri seluruh jajaran Dewan Pengurus Wilayah, semoga ke depannya ASPEK Indonesia akan terus melakukan peningkatan kinerja dan bersinergi dengan pemerintah dan juga pengusaha sehingga terjalin kerjasama hubungan industrial yang harmonis. Agenda Rakernas ASPEK Indonesia adalah menambah Dewan Pengurus Wilayah di seluruh Indonesia, meningkatkan kualitas pekerja yang bernaung di bawah bendera ASPEK Indonesia, serta memperkuat tim media agar ASPEK Indonesia lebih di kenal oleh para pekerja di seluruh Indonesia.

Sukses untuk berlangsungnya Rakernas ASPEK Indonesia, semoga semangat Bersatu, Berjuang, Sejahtera yang selama ini menjadi semboyan ASPEK Indonesia dapat diraih dengan kerja keras dan kerja cerdas, dan rencana rencana kerja selama tahun 2016 dapat di wujudkan dengan pencapaian yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya, salam sejahtera bagi seluruh buruh Indonesia, buruh sejahtera negara pun sejahtera, hidup buruh. (topik)

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/topikirawan/rakernas-aspek-indonesia_56ae51408e7e61e719c3ba94

Saat Buruh Harus Bijak Atur Keuangan, Jangan Jatuh Di Pinjaman Rente 20%

Buruh, pekerja ataupun karyawan adalah sebutan secara definisi adalah seseorang yang bekerja di sebuah organisasi dan sebagai kompensasinya ia mendapatkan penghasilan sebulan sekali, besar penghasilan dari buruh ataupun pekerja alias karyawan ditentukan dan dibatasi dengan aturan dalam perusahaan.

Tahun
UMR /
UMP
Kenaikan
UMR /
UMP dlm US$[3]
Sumber
1979
Rp525/hari
?
$0,84/hari
1980
Rp600/hari
?
$0,96/hari
1991
Rp18,200
?
$9,33
1992
Rp20,330
11.7%
$10,02
1993
Rp23,930
17.7%
$11,47
1994
Rp31,290
30.8%
$14,48
1995
Rp36,820
17.7%
$16,37
1996
Rp40,740
10.6%
$17,35
1997
Rp135,353
232.2%
$48,81
1998
Rp153,971
13.8%
$16
1999
Rp179,528
16.6%
$23,05
2000
Rp213,700
19.0%
$25,57
2001
Rp286,100
33.9%
$28,04
2002
Rp362,700
26.8%
$39,06
2003
Rp414,500
14.3%
$48,31
(Tabel UMK dalam beberapa tahun terakhir:Sumber
Wikipedia)
 Dan biasanya upah buruh mengacu kepada Upah Minimum Kabupaten atau pun Upah Minimum Provinsi, dari sini lah sebenarnya pengelolaan keluarga berasal, dari gaji bulanan yang di terima, mampukah kaum buruh mencukupi kebutuhan sehari hari, mulai dari sandang dan juga pangan, sejujurnya dalam pengaturan keuangan bagi kaum buruh diperlukan sebuah kebijakan yang harus teliti karena dengan gaji yang sudah terpola setiap bulannya, di sanalah kejelian pengelolaan keuangan.Alih alih bisa melakukan investasi dari gaji yang di dapat, malah seringnya terbetik kabar bahwa kaum buruh harus menanggung belitan pinjaman berbunga, ini tentu saja akan membahayakan keuangan kaum buruh, perlu perenungan bahwa untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup, akhirnya jalan terjal pun di tempuh yaitu dengan meminjam uang, dan apesnya pilihan meminjam uang dengan sistem rente pun seolah menjadi menu harian yang harus di lakoni kaum buruh, dan ini banyak terjadi di seputaran kita, padahal sejujurnya pun  kaum buruh tak menginginkan mengalami banyak hutang, apa lagi hutang yang di tambahi dengan bunga, memang sih kalau nerimanya enak tapi pas harus bayar terasa eneg di dada hehe.
Mewaspadai Sydrom Tanggal Muda
Pernah melihat antrian di kassa mengular? Sering jengkel melihat banyaknya belanjaan yang terkadang kurang terasa manfaatnya? Kalau ia mungkin sekali sydrom tanggal muda menjangkiti, biasanya di awal bulan saat para pekerja atau buruh menerima gaji bulanan, maka bersiap pula untuk bertemu dengan antrian panjang di toko swalayan, hyper market ataupun sebutan lainnya yang merujuk dengan tempat perbelanjaan.Apalagi para pasangan suami isteri yang hidup di era millenium di mana akses untuk mengunjungi pusat pusat perbelanjaan semakin mudah, menjamurnya pusat perbelanjaan semakin banyak di kota kota berbasis industri, memungkinkan pengelolaan keuangan keluarga harus lebih cermat, di saat tanggal muda inilah sebenarnya ujian bagi keluarga untuk mengelola keuangan, alih alih bisa berhemat, karena mengikuti nafsu di pusat perbelanjaan, yang tadinya tidak ingin membeli barang yang di maksud, malah jadi membeli karena iming iming diskon, ataupun memang dalam kondisi merasa banyak uang di tanggal muda, akhirnya pilihan membeli barang pun terjadi, sedangkan sebenarnya barang yang di beli bukanlah kebutuhan utama.
Langkah cerdas di awal bulan adalah menyiapkan pos pos anggaran yang memang harus benar benar di keluarkan, seperti cicilan kepemilikan rumah, iuran bulanan listrik, biaya sekolah anak dan prioritas utama, acap kali bila kita abaikan saat membayar untuk kepentingan utama, dan malah jor joran dalam pengeluaran yang tak perlu, bisa di tebak akhirnya di tengah bulan, uang ataupun cadangan penghasilan pun akan tergerus, dan dari titik inilah akhirnya terbuka peluang untuk mencoba menghitung hitung bisa kah meminjam? Dari sini sebenarnya awal petaka, dan lubang yang di gali seakan lebih dalam bila kita tergantung dengan sebuah pinjaman, apa lagi pinjaman dengan tambahan bunga yan tentu saja akan memberatkan bila membayarnya kelak.
Di tanggal muda inilah sebenarnya harus bisa melewati ujian yang sesungguhnya,
lebih baik memang merencanakan keuangan secara bijak karena jika kita sudah
bisa mengukur apa yangseharusnya kita beli di awal bulan, niscaya saat menghadapi tengah bulan maupun tanggal tua akan bisa di lewati, otomatis peluang untung meminjam dengan bunga rente pun bisa di hindari oleh pekerja atau buruh.
Mengatur CASHFLOW Bukan Hal Tabu Bagi Buruh, Pasti Bisa!
Menghadapi ekonomi yang kian sulit, di perparah dengan jatuhnya mata uang rupiah terhadap dolar, harga yang tak menentu, masih ingat bukan tentang mogoknya pedagang daging beberapa waktu lalu, dan juga di ikuti hal yang sama oleh pedagang ayam potong, di sebuah titik ketika harga harga meroket naik, maka dipastikan buruh atau pekerja dan tentu saja keluarganya pun terkena imbas, dengan gaji yang sama di setiap bulannya, namun fluktuatif harga
seperti berakrobat tiap hari, di sini kau pekerja yang memang di gaji rutin tiap bulan, pastinya harus mengelola cashflow secara elegant, casflow adalah arus keluar masuk uang dari penghasilan yang kita dapatkan, mungkinkah buruh dapat mengatur itu? Ya pasti bisa lah, menurut praktisi pengelolaan keuangan yang sudah banyak memberikan seminar maupun materi materi cara pengelolaan
keuangan yaitu Bapak Safir Senduk, ada 3 cara cashflow yang bisa kita kelola.
Pertama yaitu memiliki investasi sebanyak mungkin, kedua siapkan dana untuk
masa depan dan yang ketiga ialah atur pengeluaran.Yang menurut saya menarik adalah langkah pertama yakni memiliki investasi sebanyak mungkin, ini jadi sangat menarik karena ada pertanyaan lanjutn yaitu, bisakah buruh memiliki investasi sebanyak mungkin, bila di tanya kepada orang orang yang pesimis tentu gelengan kepala sebagai jawaban, kayaknya musykil seorang buruh mampu mengembangkan investasi, ternyata untuk berinvestasi bukan melulu klaim orang yang kaya raya, buruh pun bisa berinvestasi, sebuah kasus tentang investasi adalah saat seorang teman yang memiliki istri dengan hobi membeli emas, tak dinyana, logam mulia jenis emas tersebut memiliki nilai investasi yang mumpuni, saat harga emas mulai naik, ia pun melepas perhiasannya dan dari selisih harga saat ia membeli dan menjual kembali emasnya ada keuntungan yang lumayan, akhirnya istri teman saya itu pun semakin yakin bahwa investasi dalam bentuk emas perhiasan membawa hasil juga.Yang kedua yakni dengan mempersiapkan dana untuk masa depan, strategi cashflow ini tentu berjangka panjang, masa depan bukanlah di awang awang yang tak terjangkau, masa depan adalah keniscayaan, dan mulailah dari sekarang merancang pos pos pengeluaran untuk biaya di masa depan, mungkin untuk saat ini biaya biaya untuk masa depan tentunya seakan memberatkan, namun masa depan akan menjadi jauh lebih manis bila di nikmati nanti setelah di saat ini kita bersusah payah untuk merancangnya, yakinlah bahwa masa depan akan jauh lebih membahagiakan di banding kita tak merancang sama sekali tentang dana untuk masa depan. Dan yang ketiga adalah atur pengeluaran, dengan mengatur pengeluaran, bukan berarti kita terlalu ketat ya mengatur pengeluaran, sehingga hidup terasa berat untuk di jalani, dengan memahami pengaturan keuangan secara benar, maka ada banyak manfaat, setidaknya pengaturan pengeluaran bisa dikendalikan, maka dipastikan bahwa hidup akan jauh lebih menyenangkan, kita pun bisa mengatur dengan bijak bagaimana mengeluarkan pengeluaran secara efektif, dan bila ini bisa di lakukan maka untuk meminjam uang secara rente dengan bunga yang mencekik pun bisa di hindari sedini mungkin, ayo buruh kamu bisa!
Sudah Saatnya Buruh Terbebas Dari Jerat Rentenir
Perencanaan keuangan di setiap keluarga pastilah berbeda beda, namun muara dari sebuah perencanaan keuangan adalah menikmati indahnya hidup dengan tidak di ribeti hal hal yang malah membebani keuangan keluarga, sudah saatnya buruh pun mulai menata keuangan dengan cara cara yang lebih bijak dan cerdas, ada kalanya memang dengan segala keterbatasan dari gaji yang di miliki, malah di jadikan alasan pembenaran untuk meminjam, dalam jenis apapun sebenarnya meminjam bukanlah hal yang kita inginkan, namun bila benar mengelola keuangan, mungkin saja hal yang bernama meminjam bisa di minimalisir atau benar-benar jangan sampai meminjam sama sekali, itu jauh lebih baik.Jangan terlalu memaksa untuk membeli barang yang sebenarnya tidak kita perlukan, apa lagi hidup di lingkungan seperti perumahan yang notabene rumahnya relatif berdekatan, biasanya warga yang hidup di satu komplek perumahan, akan lebih tahu dengan keadaan tetangganya, misalnya tetangga A membeli kulkas, ada sebersit keinginan yang sama untuk segera membeli kulkas, kata orang orang mah yaitu memiliki sifat ‘panasan’ justru sifat ini bisa membuat perencanaan keuangan berantakan, gegara sifat yang memang susah di hilangkan, pengennya menyamai apa yang di capai tetangga meski memang sebenarnya keadaan keuangan tidak memungkinkan, dan akhirnya tergoda untuk meminjam uang meski uang tersebut adalah uang dengan resiko yang tinggi dengan tambahan bunga, jika kita tidak mengatur perencanaan maka di pastikan gelombang ke pailitan akan membayang. Merdeka dalam pengelolaan keuangan, merdeka dalam hal pinjaman, hindari dan terus hindari meminjam dengan cara rente, semoga jutaan buruh yang ada di Indonesia tetap bijak untuk mengelola keuangan, dan di antara ribuan buruh di Indonesia telah banyak menjadi korban dari pinjaman berbunga, semoga saja dengan sebuah perencanaan yang matang, mampu menghindarkan buruh dari sebuah jerat bernama jerat rente, semoga kita bisa melakukan itu wahai kaum buruh di Indonesia, semoga!