Mencari Mutiara Yang Hilang Bernama Diskusi

Seminar KSPI Tentang Hilangnya Hak Berunding(dok:Muhammad Rusdi)

 

Di era digital dan maraknya pemberitaan yang sering kali abai dalam jalinan kebenaran, dan situasi itu semakin di perparah dengan kabar kabar hoax yang acap kali tak jelas juntrungannya, kerinduan akan sebuah tradisi lisan yang mampu memberikan asupan ‘gizi’ pemikiran secara jernih perlu di lakukan. KSPI yang merupakan konfederasi yang concern menyuarakan keadilan bagi pekerja di Indonesia, memulai dan terus menggagas agar tradisi diskusi tumbuh di kalangan para pekerja dan buruh.

Dalam sebuah seminar yang bertajuk Hilangnya Hak Berunding yang bertempat di Wisma Antara pada tanggal 10 Maret 2017. Dalam seminar yang menampilkan pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy, Pengamat politik Ubeidilah Badrun, Peneliti Perburuhan Akatiga Indrasari Tjandraningsih, LBH KSPI Agung Hermawan, Pengamat Ekonomi Salamudin Daeng, Komisi IX DPR RI Adang Sudrajat.

Menurut Muhammad Rusdi yang juga saat ini menjabat Deputi Presiden KSPI, seminar yang mengundang tokoh tokoh nasional adalah amanah dari Kongres KSPI beberapa waktu lalu dan tertera dalam pembukaan AD/ART KSPI, dalam penjabaran 10 program utama KSPI dengan goal setting yakni terwujudnya negara kesejahteraan dengan cakupan antara lain: Lapangan kerja yang layak , Upah Layak, Hubungan Industrial, Jaminan Sosial, Pajak, Koperasi & BUMN, Pendidikan rakyat yang berkualitas, Lingkungan Hidup serta Hak Assasi Manusia.

“Seminar tak akan berhenti di sini, DEN KSPI mengupayakan seminar secara beeseri dan juga kajian inten untuk mendapatkan rumusan pokok pikiran terkait 10 isu utama,” ungkap Muhammad Rusdi yang di tulis dalam akun facebook.

Gerakan buruh dengan segala potensi besarnya bisa mengambil peluang sebagai kelompok strategic yang memainkan peran penting sebagai problem solver bagi bangsa ini. Semoga apa yang di cita citakan KSPI bahwa wujud Negara Sejahtera akan di miliki bangsa ini, diskusi yang cerdas dan bernas merupakan titik awal agar bangsa ini menjadi besar dan warga negaranya pun sejahtera. Hidup Buruh, Hidup KSPI. (team media ASPEK/TI)

Menghitung Secara Cermat Dan Tepat Struktur Dan Skala Upah

Peserta training menyimak penuturan narsum tentang skala upah(dokumentasi : TI)

 

Bertempat di ruang Discovery Lantai 4 Gedung Corporate University United Tractor yang berlokasi di Jalan Raya Bekasi KM 22 Cakung, Jakarta Timur, sektor Commerece & Ritel yang merupakan bagian dari ASPEK Indonesia mempersembahkan event Training Struktur Skala & Skala Upah. Hal ini menjadi penting agar afliasi yang tergabung dalam ASPEK Indonesia menjadi paham ketika melakukan perundingan Perjanjian Kerja Bersama dalam menenukan skala upah.

Menurut Rudi  Kusthana yang menjabat ke Ketua Umum Serikat Pekerja United Tractor, pemahaman akan skala upah di perlukan meski hingga saat ini PP 78 Tahun 2015 mendapat banyak penolakan dari kalangan buruh. Dari pihak management United Tractor yang di wakili oleh Ibu Endang Handayani bahwa acara training skala pengupahan menjadi penting karena membuka ruang dialog dua arah antara pihak pekerja dan juga pengusaha, diskusi dengan arah yang tepat memungkinkan terjadinya hubungan industrial yang lebih harmonis.

Sebelum acara training  struktur skala upah di mulai, berkenan Sekretaris Jenderal ASPEK Indonesia Sabda Pranawa Djati SH memberikan kata sambutan  dengan sebuah pesan bahwa membagi ilmu adalah keniscayaan, ilmu sangat dinamis, anggota afliasi yang mengikuti training di harapkan mampu menyerap ilmu yang di tuturkan nara sumber dan menjadi bekal yang bermanfaat untuk di terapkan ketika terjadinya perundingan dengan perusahaan.

Nara sumber training skala struktur skala upah, Muhammad Hakim memaparkan secara rinci langkah per langkah bagaimana kenaikan gaji pekerja di tinjau setiap satu tahun sekali dengan jumlah kenaikan atas dasar inflasi, berdasar kinerja ataupun kenaikan gaji di tinjau dari ketetapan direksi, selain itu faktor kenaikan gaji bisa di rundingkan atau di musyawarahkan dengan Serikat Pekerja.

Peserta training bernama Supriyanto yang juga ketua umum SP Ramayana Lestari Sentosa mengaku senang mengikuti acara yang di selenggarakan pada tanggal 9 Maret 2017 ini, menurut Supriyanto training ini membuka cakrawala berpikir agar saat melakukan perundingan dapat memberikan argumen tepat kenapa skala upah harus di lakukan perusahaan.

 

Peserta training dalam sesi poto bersama seusai acara(dokumentasi:TI)

 

Beberapa afliasi ASPEK Indonesia tampak mengikuti training, hadir SP Hero Super Market, SP RALS, SP Tip Top, SP Lotte, SP United Tractor. Semoga dengan di adakannya Training Struktur Skala Upah akan memberikan dampak positif bagi peserta ketika melakukan perundingan, sukses selalu untuk sektor Commerece & Ritel. (TI)

Brigade Aksi, Garda Depan Mengawal Perjuangan ASPEK Indonesia

Pangkornas  Brigade Aksi beserta wakil, siap bawa Brigas lebih solid mengawal ASPEK Indonesia(dokumentasi Tim Media ASPEK)

 

                    Kemeriahan acara puncak HUT ASPEK Indonesia beberapa hari lalu rasanya terkenang di sanubari anggota afliasi, ada yang senang mendapatkan hadiah door prize, meski ada juga yang pulang dengan tangan hapa namun tak mengurangi rasa suka cita yang di bawa pulang ke rumah masing masing anggota. Salah satu yang paling sibuk dalam helatan HUT ASPEK adalah Brigade Aksi yang ikhlas dan suka rela mengawal dengan sepenuh hati. Kali ini tim Media ASPEK Indonesia akan mengulik suka duka Brigade Aksi, termasuk mewawancarai Pangkornas ketika bertemu di Hotel Amarysa di Cisarua, beberapa bulan sebelum helatan HUT ASPEK Indonesia. Tim Media ASPEK Indonesia ternyata bukan saja ketemu dengan Bung Kasno selaku Pangkornas, ada bonus tambahan yakni ketemu juga dengan wakilnya yakni  bro Saefudin yang ngetop di panggil Cing Udin, maka moment spesial ini menjadi point penting untuk membeberkan bagaimana Brigade Aksi menjalani roda organisasinya sepanjang tahun 2017 ini.

 

Ada beberapa agenda yang akan di laksanakan Brigade Aksi, salah satunya adalah dengan melakukan rekruitmen anggota dan hal ini di lakukan dengan segera di wilayah Jabodetabek serta wilayah Jawa Barat. Paling tidak menurut Wakil Pangkornas, Cing Udin yang juga pekerja di Hero Super Market, target rekruitmen anggota sebanyak 175 angota. Agenda lainnya yakni akan di adakan Laskar Lanjutan yang merupakan pengorganisasian untuk para pimpinan dan juga Pangkorda dan Pangkorcab untuk memotivasi anggota lebih militan.

 

Hal lain yang nantinya menjadi agenda  Brigade Aksi adalah Latihan Dasar bagi pekerja yang ingin bergabung dengan Brigade Aksi, menurut Cing Udin paling tidak ia berharap untuk Latsar, setiap afliasi bisa menyumbang 5 anggotanya untuk bergabung.

 

Jika para pembaca yang kerap melihat aksi buruh dan di sana ada orang yang berseragam merah menyala dan mengawal peserta aksi, mereka yang berseragam merah itu adalah para Brigade Aksi Aspek Indonesia, untuk urusan pengawalan team Brigade Aksi telah membuktikan diri dengan melakukan pengawalan kepada Ann Sellin saat beliau berada di tanah air untuk memperingati Hari Buruh Sedunia setahun lalu.

 

Menurut Pangkornas, Bro Kasno yang merupakan pekerja di PT Linfox Logistik, ia berharap agar afliasi bersikap pro aktif agar para pekerja yang berafliasi dengan Aspek Indonesia bisa mengirimkan anggotanya untuk bergabung dengan Brigas, karena saat ini anggota Brigade Aksi yang tercatat baru sekitar 175, semoga ke depannya anggota Brigas terus bertambah.

 

HUT ASPEK Indonesia ke 17 berlangsung lancar dan meriah, terima kasih ke pada panitia acara yang telah mempersiapkan event HUT dengan begitu rapi dan banyak anggota afliasi senang dengan acara puncak HUT ASPEK Indonesia yang berjalan lancar, di balik semua itu kita tentu mesti berterima kasih dengan kehadiran Brigade Aksi ASPEK Indonesia yang mengawal dari acara baru di mulai hingga tuntas. Ayo Brigas teriakan dengan lantang yel yel kebanggaan Brigas Yes..Brigas Yes…Brigas..Yes…Yes…Yes! (TI)

 

Brigade Aksi tetap bersemangat dalam setiap pengawalan aksi(dokumentasi:antaranews.com)

Meriahnya Acara Puncak Peringatan HUT ASPEK Indonesia

Presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat SE mengibarkan bendera start jalan santai (dok:TI)

 

Mentari belum benar benar bersinar di hari Minggu tanggal 26 Februari 2017, namun suasana Gedung Juang 45 yang terletak di Jalan Menteng Raya Nomor 31 telah di ramaikan dengan hilir mudik orang orang yang mengenakan kaus putih dengan logo HUT ASPEK Indonesia dengan warna kombinasi hijau dan merah. Sebuah banner besar terpasang di depan gedung dan menjadi sasaran poto para peserta yang meramaikan HUT Aspek Indonesia. Semakin siang para peserta semakin membludak dan memadati area Gedung Juang.

Acara pertama yakni jalan santai, tak pelak lagi keceriaan mewarnai Minggu Pagi, suasana semakin seru dengan banyaknya afliasi yang juga membawa serta keluarga. Jam Tujuh lewat tiga puluh menit para peserta jalan santai mulai di lepas dengan kibaran bendera start oleh Presiden ASPEK Indonesia.

Beberapa rute telah di siapkan panitia, titik cek point berada di taman Suropati lalu peserta di arahkan menuju Museum Perumusan Teks Proklamasi. Setelah itu peserta menuju kembali ke Gedung Juang. Suasana lantai tiga Gedung Juang semakin ramai dan penuh sesak dengan para keluarga besar ASPEK Indonesia yang terlihat bersemangat di event puncak peringatan ke 17. Hadir dalam acara puncak peringatan HUT ASPEK Indonesia adalah Ketua Harian KSPI Muhammad Rusdi, Dewan Pakar ASPEK Indonesia DR Kun Wardana serta perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan RI dan perwakilan dari BPJS Kesehatan.

Acara semakin seru dengan adanya pentas seni dan pengundian doorprize, bahkan Sekjend ASPEK Indonesia mempersembahkan sebuah lagu dari Nine Ball yang bertitel Hingga Akhir Waktu yang di persembahkan untuk isteri tercintanya yang berulang tahun pada tanggal 26 Februari. Serikat Pekerja Ikrar Mandiri pun tak mau kalah dan salah satu dari mereka mendendangkan lagu lagu hit grup Radja dan yang nyanyi pun mirip dengan sang vokalis Ian Kasela.

Saat pengundian doorprize suasana semakin meriah, harap harap cemas para peserta seraya menatap kupon yang di milikinya, teriakan senang ketika kupon yang di pegang di sebutkan oleh pembawa acara, maka hadiah hadiah pun di dapat, mulai dari setrika, magic com, power bank, sepeda gunung, note book hingga kulkas dan mesin cuci.

Suasana kemeriahan puncak peringatan HUT ASPEK Indonesia ke 17(dok:TI)

 

Seru seruan acara puncak HUT ASPEK Indonesia memberikan kesan mendalam bagi para peserta, semoga ASPEK Indonesia ke depannya menjadi federasi pekerja yang di segani di kancah perburuhan nasional maupun internasional, hidup buruh dan selamat ulang tahun ASPEK Indonesia.(TI)

Yuk Kepoin Serunya HUT Aspek Indonesia Ke 17

Tahun ini Aspek Indonesia memasuki usia ke 17, sebuah usia menuju arah kedewasaan. Nah mau dong kepoin acara HUT Aspek Indonesia, mau banget atau banget banget?

Puncak acara HUT Aspek Indonesia rencananya akan di pusatkan di gedong Joang 45 yang beralamat di Jalan Menteng Raya Nomor 31, Menteng-Jakarta Pusat. Gedong Juang merupakan salah satu musium yang ada di kota Jakarta yang di resmikan penggunaannya oleh presiden Republik Indonesia ke 2 yaitu Bapak Soeharto pada tahun 1974.

Saatnya nih kawan kawan buruh yang berafliasi dengan Aspek Indonesia kudu hadir di acara penting bagi kita semua, kumpul bareng beserta keluarga dan menghadiri peringatan puncak HUT Aspek Indonesia ke 17. Beragam acara seru udah di siapin panitia, mulai jalan santai, ada juga Bazzar, pentas seni, aneka perlombaan dan juga bagi bagi door prize dengan hadiah yang oke punya.

Ajak keluarga dan nikmati kemeriahan suasana milad Aspek Indonesia, selain bakal ketemuan dengan sesama pejuang buruh dan keluarganya, hadir di acara puncak ulang Tahun Aspek Indonesia adalah bukti cinta kita semua akan federasi yang selama ini kita naungi bersama.

Rangkaian  HUT Aspek Indonesia di mulai dengan suksesnya penyelenggaraan Seminar Nasional yang bertajuk” Memperjuangkan Kesejahteraan Dalam Bingkai NKRI”. Lanjut kemudian prosesi HUT Aspek akan di laksanakan pada tanggal 26 Februari 2016. Yang mau jalan santai boleh boleh aja tuh, rute yang di rencanakan adalah Gedung Joang-Masjid Cut Mutia-Musium Jenderal Besar A.H. Nasution-Bundaran Jln Teuku Umar-Taman Suropati-Musium Perumusan Proklamasi(cek point kupon doorprize)-Jln Diponegoro-Jln Cik Ditiro dan kembali ke gedung joang.

Selain acara acara yang di sebutkan di atas tadi, Aspek Indonesia akan mengadakan aksi donor darah pada tanggal 15 Maret 2017 yang berlokasi di Gedung Ciputra World-Mall Lotte Shopping Avenue lantai 4 ruang Ice Palace di Jalan Prof. Dr Satrio Kav 3-5 Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Karena acaranya seru abis, rugi banget deh jika nggak ikutan, yuk kita ramein HUT Aspek Indonesia ke 17, boyong semua anggota keluarga dan buktiin bahwa Aspek Indonesia itu tetep kompak meski memang berasal dari latar bekang yang berbeda beda namun satu tujuan yakni, Bersatu, Berjuang, Sejahtera. Di tunggu ya kawan buruh!.(Topik)

Tuntut Jokowi Tegakkan Keadilan, Buruh Mendukung Aksi 4 November

whatsapp-image-2016-11-04-at-04-33-15Jakarta, 4/11/16 – Salah besar apabila ada yang menilai aksi 4 November adalah aksi FPI. Sebab, sejatinya bukan hanya FPI. Aksi ini akan dihadiri ratusan ribu orang, dari berbagai elemen. Buruh satu diantara berbagai elemen yang akan hadir. Mereka menamakan dirinya Gerakan Pekerja Indonesia (GPI). Dalam aksi ini, GPI mengambil titik kumpul di Bundaran Patung Kuda jam 10.30 wib.

Keterlibatan kaum buruh dalam aksi 4 November semakin menegaskan, bahwa aksi ini merupakan aksi lintas element. Oleh karenanya, tidak bisa dikerdilkan sebagai aksi yang dilakukan satu element saja.

Setiap aksi pasti akan mendatangkan reaksi. Pro dan kontra wajar saja terjadi. Termasuk ketika ada yang mempertanyakan, ngapain buruh ikut-ikutan dalam aksi 4 November?

Bagi gerakan buruh, aksi adalah makanan sehari-hari. Ibarat kata, apapun masalahnya, bagi buruh aksi adalah jawabannya.

Terkait Ahok, tak terhitung berapa kali aksi yang sudah dilakukan oleh kaum buruh. Jauh sebelum ini, buruh mendemo Ahok karena dugaan sejumlah korupsi yang dilakukannya. Tidak hanya di Balaikota, aksi buruh juga dilakukan hingga ke kantor KPK. Bukan hanya sekali dua kali aksi seperti ini dilakukan. Catat baik-baik, ini bukan aksi terkait ras atau agama.

Buruh juga kembali bergerak ketika Ahok melakukan penggusuran dan mendukung reklamasi. Bahkan sekali waktu melakukan seminar untuk menyoroti kebijakan reklamasi yang memporak-porandakan kehidupan nelayan itu. Sebagai bentuk solidaritas, dalam peringatan HUT Kemerdekaan RI tahun ini, buruh menyelenggarakannya di Pasar Ikan. Di atas reruntuhan rumah warga yang digusur. Sekali lagi, ini bukan aksi terkait ras dan agama.

Tuntutan terhadap upah layak, jangan ditanya. Tak terbilang aksi buruh yang dilakukan. Itulah yang kemudian beberapa hari lalu BURUH memberi gelar kepada Ahok sebagai: Bapak Upah Murah dan Bapak Tukang Gusur Rakyat Kecil.

GPI setuju satu hal, bahwa buruh adalah bahasa universal. Buruh, lebih tepatnya serikat buruh, tidak bisa disekat berdasarkan suku, adat, ras, maupun agama. Ketika kita berjuang upah layak, kita tidak akan bertanya terlebih dahulu darimana asal suku dan apa agamanya. Dalam kesatuan itu buruh bergerak. Menuntut dan menuntut. Memenuhi tugas sejarah sebagai pembebas kaum yang tertindas.

Tentu kita sepakat, tidak seorang pun boleh menistakan agama apa pun. Bahkan jika dia memiliki kedudukan terhormat, sebagai Gubernur, misalnya. Sudahlah menggusur, memberikan upah murah, menistakan agama lagi. GPI bisa mengerti kemarahan ini. Sekali lagi, buruh tidak membedakan SARA – dan karena itu buruh marah ketika ada yang mengangkanginya. Satu hal, yang kemudian buruh menyematkan satu lagi gelar kepada Ahok: Bapak Penista Agama.

Masalahnya adalah, bahwa Ahok seperti tidak tersentuh hukum sama sekali. Dalam kasus dugaan korupsi, meskipun BPK sudah mengatakan ada kerugian, tetapi Ahok bisa melenggang dengan aman. Hal yang sama kemudian terjadi dalam kasus penistaan agama. Meskipun sudah banyak pihak yang melaporkan, tetapi proses hukum terkesan berjalan lambat. Dalam hal ini, banyak yang menduga Ahok mendapat perlindungan dari Istana.

Dalam keterangan resminya, GPI menyatakan aksi itu untuk meminta Presiden Joko Widodo bertindak tegas, tidak tebang pilih dan tidak melakukan pembelaan terhadap pelaku penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama. GPI menuntut proses hukum yang adil dan transparan terhadap penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur DKI itu.

Itu artinya, kita harus memaknai gerakan 4 November merupakan aksi untuk menegakkan keadilan.

Jika buruh menolak tax amnesty karena merasa prinsip equality before the law tercederai, hal yang sama juga mengusik kaum buruh dalam kasus penistaan agama ini. Ahok memang belum terbukti melakukan penistaan agama, tetapi karena ada yang melaporkan adanya dugaan itu, harusnya dia segera diadili.

Kasus begini, jika dilakukan oleh orang kecil akan berjalan cepat. Tetapi giliran Ahok, mengapa terkesan lambat dan bahkan jalan di tempat?

Ada yang mengatakan, harusnya kasus ini diserahkan saja kepada pihak kepolisian, toh (katanya) prosesnya masih berjalan. Tetapi publik terlanjur kecewa. Seperti halnya dugaan korupsi yang menguap begitu saja, jika tidak ada gerakan rakyat untuk mengawal kasus penistaan ini, kita khawatir hal yang sama akan terjadi.

Demi rasa keadilan yang terusik, buruh akan turun aksi. (*)

Presdium Gerakan Pekerja Indonesia ( GPI): Muhamad Rusdi, Mirah Sumirat, Riden Hatam Azis, Herry Hermawan, Winarso, Yulianto, Ahmad Jazuli, Roro Dwi Handyani, Ashary, Iswan Abdullah,Sabda Pranawa Djati, Didi Suprijadi, Idris Idham.(KSPIMediaCenter)

BURUH SIAP TURUN PADA AKSI 4 NOV 2016

ppJakarta, 2/11/16 – Gerakan Pekerja Indonesia (GPI) sebagai wadah para pekerja Indonesia yang terdiri dari para aktivis serikat buruh lintas organisasi buruh menyatakan siap turun untuk mengikuti aksi unjuk rasa di istana negara pada Jumat (4/11) untuk menuntut Presiden Jokowi bertindak tegas, tidak tebang pilih dan tidak melakukan pembelaan terhadap pelaku penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Basuki Tjahya Purnama.
GPI juga menuntut proses hukum yang adil dan transparan terhadap penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

“Apa yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat tugas dinas di Kepulauan Seribu itu adalah suatu hal yang melewati batas. Tidak seharusnya, dan bukan kapasitasnya, dia menyebut ayat-ayat yang disucikan umat Islam digunakan untuk membohongi,” kata Juru Bicara GPI Abdul Gofur dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (2/11).

whatsapp-image-2016-11-02-at-22-38-13

Abdul Gofur menilai apa yang dikatakan Basuki Tjahaja Purnama di Kepulauan Seribu itu juga tidak tepat dikatakan dalam sebuah tugas dinas sebagai gubernur. Belum memasuki masa kampanye dan cuti sebagai gubernur, Basuki Tjahaja Purnama sudah mengeluarkan pernyataan yang bernuansa kampanye.
“Apalagi, pernyataan tersebut menyebut-nyebut ayat yang disucikan oleh umat yang berbeda keyakinan dengannya,” ujarnya.
Menurut Abdul Gofur, selama ini Basuki Tjahaja Purnama selalu berusaha menempatkan diri sebagai sasaran sentimen bernuansa suku, agama, rasa dan antargolongan (SARA).
Namun, apa yang Basuki Tjahaja Purnama katakan di Kepulauan Seribu justru sejatinya adalah pernyataan bernuansa SARA. Abdul Gofur menduga pernyataan tersebut sengaja diucapkan untuk memprovokasi umat Islam.
“Alhamdulillah. Umat Islam tidak terprovokasi dan melakukan tindakan anarkis. Aksi unjuk rasa yang dilakukan sebelumnya pun berjalan tertib dan aman. Tidak ada anarkisme yang dilakukan umat Islam menanggapi provokasi Basuki Tjahaja Purnama,” tuturnya.
Terkait dengan permintaan maaf yang sudah dilakukan, Abdul Gofur mengatakan umat Islam tidak pada kapasitas bisa memberikan maaf, karena yang telah dihina dan dinistakan Basuki Tjahaja Purnama adalah Allah dan Al Quran.
“Sebagai manusia, kita bisa memberi maaf, namun agar tidak terulang kembali peninstaan agama dikemudian hari, umat Islam menuntut hukum dunia ditegakkan. Indonesia adalah negara hukum dan jelas di negara ini ada hukuman bagi para penghina dan penista agama,” katanya.
Terkait dengan aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11), Abdul Gofur mengajak seluruh elemen umat Islam yang berunjuk rasa untuk melaksanakan hak demokrasi yang dilindungi undang-undang itu secara tertib dan aman.
“Jangan sampai ada bentrokan dengan masyarakat apalagi aparat kepolisian, yang sebagian besar juga merupakan saudara seiman dan seagama,” pungkasnya. (tim.media.aspekindonesia)

Juru Bicara GPI : Abdul Gofur (0852-8081-6699)

BURUH BERIKAN 3 AWARD UNTUK AHOK

whatsapp-image-2016-10-19-at-07-45-37Jakarta, 1/11/16 – Ribuan buruh akan kembali melakukan unjuk rasa di Balaikota DKI Jakarta (jam 10.00 – 11.30) dan Mahkamah Agung (jam 12.00 – 14.00). Masih seperti aksi-aksi sebelumnya, buruh menolak UMP DKI Jakarta tahun 2017 menjadi Rp 3,3 Juta sebagaimana yang ditanda tangani Gubernur Ahok di hari terakhir sebelum cuti, serta mendesak Mahkamah Agung untuk mengabulkan gugatan buruh dengan membatalkan PP 78/2015.

Terkait keputusan itu, Presiden KSPI Said Iqbal menilai, Ahok adalah pembohong. Karena sebelumnya mengatakan melalui media bahwa yang akan memutuskan UMP 2017 adalah Plt Gubernur, tetapi kemudian justru menandatanganinya sendiri. Iqbal berpandangan, ini adalah bukti bahwa Ahok lebih berpihak pada pemodal dan anti wong cilik. Sebagaimana yang tercermin dari sikap Ahok yang mendukung reklamasi dan penggusuran.

Dengan UMP DKI Jakarta sebesar Rp 3,35 juta pada 2017, kehidupan buruh akan semakin terhimpit. Biaya sebulan untuk makan Rp 1,35 juta (makan sehari Rp 15 ribu x 3 x 30 hari), transportasi Rp 750 ribu, sewa rumah Rp 800 ribu jadi total Rp 2,9 juta/bulan, sehingga sisa gaji Rp 400 ribuan untuk biaya membeli baju, sepatu, pulsa, alat mandi, dsb.

Screenshot_2

“Apa cukup hidup di Jakarta? Belum lagi buat biaya makan istri dan anak serta biaya sekolah dan jajan anak?” Kata Iqbal.

Kemudian dia membandingkan dengan UMK Karawang sebesar Rp 3,3 juta dan Bekasi sebesar Rp 3,2 juta, itu pun di tahun 2016. Tetapi di tahun 2017 UMP DKI Jakarta sebagai ibukota dan barometer ekonomi RI hanya sebesar Rp 3,3 juta. Apalagi jika dibandingkan upah minimum tahun 2016 di Manila Rp 4,2 juta, Kualalumpur 3,7 juta, dan Bangkok Rp 3,9 juta, maka upah minimum di DKI Jakarta semakin jauh tertinggal.

Oleh karena itu, menurut Iqbal, buruh menyematkan tiga award untuk Ahok yaitu, “Bapak Upah Murah”; “Bapak Tukang Gusur Rakyat Kecil”; dan “Bapak Penista Agama.”

Said Iqbal menegaskan, KSPI bersama serikat buruh lainnya, organisasi mahasiswa serta gerakan sosial dan keagamaan yang anti Ahok akan mengorganisir aksi besar-besaran dan pemogokan nasional maupun mogok daerah baik secara bersama-sama dengan organisasi lain maupun KSPI sendiri untuk melawan upah murah dan PP No 78 Tahun 2015.

maxresdefault

Terpisah, Presiden Asosiasi Pekerja (ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat yang juga Presidium Gerakan Buruh Jakarta ( GBJ) mengatakan, pemerin¬tahan Jokowi-JK telah menga¬jarkan kepada rakyat bagaimana caranya melakukan kesewenang-wenangan dalam berkuasa.

“Mengabaikan undang-undang yang masih berlaku, mengeluarkan PP 78/2015 yang nyata-nyata bertentangan den¬gan UU no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ter¬masuk menggunakan kekua¬saan birokrasi di tingkat pusat untuk menekan seluruh gu¬bernur dan bupati/walikota se¬luruh Indonesia untuk bersa¬ma-sama mengabaikan UU Ketenagakerjaan jelas-jelas merupakan tindakan pemerin¬tah yang arogan,” tegasnya.

Dia menerangkan, berdasar¬kan UU Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 88 ayat (4) me¬nyatakan bahwa ‘pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhati¬kan produktivitas dan pertumbu¬han ekonomi’.

“Kedudukan UU Ketenagakerjaan adalah lebih tinggi dan lebih kuat dibanding dengan PP 78/2015,” katanya.

Mirah juga menyebutkan, PP 78/2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Jokowi telah menghilangkan mekanisme penetapan UMP berdasarkan hasil survei KHL sebagaimana yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Jika pemerintah pusat dan daerah tetap memutuskan UMP 2017 berdasarkan PP 78/2015, maka sesungguhnya pemerintah se¬dang melakukan pembangkan¬gan konstitusional.

Oleh karena itu, menurut Mirah, Gerakan Buruh Jakarta tidak akan membahas Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) sebelum pemerintah merevisi UMP 3.3 juta menjadi 3.8 juta.

Dan bila pada hari ini UMP DKI tidak direvisi, maka KSPI dan juga Elemen GBJ akan menyiapkan Mogok Daerah pada 10 November 2016. Dipastikan para pekerja di kawasan Industri pulogadung, cakung, sunter , Ancol,Marunda dan kawasan lainnya akan mematikan mesin dan keluar dari pabrik pabrik.(KSPI.Media.Center)

Mayday 2016 Momentum Menagih Tanggung Jawab Pemerintah dalam Perlindungan Hak Pekerja

Saat ini kita hidup pada zaman “Yang kaya disantuni, yang miskin dipinggirkan. Yang kuat diampuni, yang lemah dipukuli”. Ini tidak berlebihan, karena belakangan ini Pemerintah seakan mengabaikan tanggung jawabnya terhadap rakyatnya. Khususnya kepada kaum pekerja. Rakyat Indonesia. Dalam Undang-undang jelas tertulis, bahwa Pemerintah menjamin pekerjaan yang layak dan penghasilan yang layak bagi rakyat. Artinya Pemerintah menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan yang layak sekaligus dengan penghasilan yang layak. Namun, alih-alih berpihak pada buruh, Presiden justru menjual dengan murah pekerjanya ke investor asing.

Yang terbaru, Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 78 dengan dalih kepastian dan kestabilan upah pekerja, dalam hal ini yang diuntungkan adalah pengusaha dan investor. Sedangkan bagi buruh, PP No. 78 adalah musibah di tengah musibah. Ya, disaat upah pekerja Indonesia yang masih di bawah standar hidup layak, PP No. 78 hanya mengatur kenaikan berdasarkan tingkat inflasi & pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Sebelumnya, upah ditentukan berdasarkan kenaikan harga kebutuhan hidup layak (KHL) ditambah dengan tingkat inflasi & pertumbuhan ekonomi. Dibandingkan Thailand & Vietnam, upah pekerja Indonesia masih dibawahnya. Apalagi jika dibandingkan dengan Malaysia & Singapura, upah pekerja Indonesia jauh tertinggal. Padahal sumber daya & infrastruktur di Indonesia lebih baik dan lebih lengkap. Buruh setuju dengan aturan kepastian & kestabilan upah jika upah saat ini sudah sesuai dengan standar kehidupan layak. Apalagi Indonesia masih menganut 60 item KHL, di negara lain sudah diterapkan 84 item KHL.

Oleh karena itu, perjuangan upah akan selalu digemakan oleh serikat pekerja/buruh sampai pemerintah memenuhi tanggung jawabnya dalam melindungi hak pekerja.

Kepiluan nasib pekerja tidak berhenti di sini. Di tengah maraknya isu Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pemerintah seakan tidak berdaya menghadapi serbuan pekerja asing. Ironisnya, sebagian dari pekerja asing tersebut bekerja pada proyek pemerintah. Pemerintah terlihat seperti lepas tangan, perkerja Indonesia dibiarkan bersaing bebas dengan pekerja asing. Ini tentu bertolak belakang dengan amanah Undang-undang. Seharusnya pemerintah menerapkan kebijakan pekerja asing yang melindungi pekerja lokal. Dalam hal kesetaraan hak: upah, kesempatan kerja, dll. Di Britania Raya contohnya, Serikat Pekerja berhasil mendorong pemerintah untuk menerapkan kesetaraan upah & kesempatan kerja. Karena jika dibiarkan, pekerja asing yang notabene berasal dari negara investor tentu akan sangat diuntungkan & diberikan tempat lebih baik oleh investor.

Seolah tidak kehabisan jurus untuk menyengsarakan rakyat, Pemerintah saat ini berencana memberikan tax amnesty kepada “pengemplang pajak”. Tax Amnesty menciderai pekerja. Ketika pekerja dikendalikan upahnya menjadi murah melalui PP 78/2015, orang yang tidak bayar pajak justru diampuni. Oleh karena itu, kaum buruh menolak keras tax amnesty. Padahal selama ini pekerja dipaksa untuk taat pajak. Pada ssat menerima upah secara otomatis dipungut pajak, belanja di pasar secara otomatis dikenakan pajak. Ditengah rendahnya tax ratio Indonesia yang hanya sekitar 11% & keluhan Dirjen Pajak akan rendahnya kesadaran membayar pajak, maka tax amnesty merupakan kebijakan yang ngawur. Sebagai pembanding, tax ratio Malaysia & Thailand sekitar 16%, sedangkan di negara maju tax ratio mmencapai 40%. Jika penerimaan pajak meningkat, pemerintah akan lebih mudah dalam mensejahterakan rakyat dan tidak bergantung dengan program CSR perusahaan, yang sebagian dari mereka adalah pengemplang pajak.

Dari semua itu, maka layak kita pertanyakan keberpihakan Pemerintah dalam melindungi hak pekerja. Dan Pemerintah harus selalu diingatkan akan kewajibannya melindungi hak rakyatnya. Mayday 2016 adalah momentum yang tepat untuk menagih tanggung jawab Pemerintah dalam melindungi Hak Pekerja. (Rakhmat Saleh/Wapres Pengupahan dan Jaminan Sosial ASPEK Indonesia).

Presiden KSPI berkunjung ke ASPEK Indonesia

13029640_10205608343242068_4321065725557694881_oSelasa, 19 April 2016, Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berkunjung ke Sekretariat Federasi Serikat Pekerja DPP ASPEK Indonesia, di Griya Alam Indah Jalan Raya Condet, Jakarta Timur. Kedatangan Presiden KSPI ini di dampingi oleh beberapa pengurus dan petinggi KSPI antara lain M. Rusdi Sekretaris Jenderal KSPI, Didi Supriadi, Wakil Ketua Umum PB PGRI dan Kahar, team Media DPP KSPI.

Dalam kesempatan tersebut, Iqbal menyampaikan bahwa agenda datang ke Federasi ASPEK Indonesia adalah dalam rangka silaturahim dan mensosialisasikan hasil-hasil rapat Kerja Nasional KSPI yang telah disahkan sebelumnya. Disamping itu, ada 2 hal penting lainnya adalah Persiapan May Day dan Update 10 Isu yang akan di usung dalam perjuangan KSPI.

Selanjutnya Iqbal menambahkan, bahwa KSPI selama ini mengambil posisi sebagai Oposisi diluar parlement. Karena faktanya, selama ini kehadiran KSPI dalam mengawal kebijakan-kebijakan politik Negara ini jelas dalam posisi sebagai penyeimbang dan control sosial. Jelasnya.

Para Pimpinan DPP ASPEK Indonesia selaku tuan rumah, sejak pagi sudah berkumpul untuk menyambut orang nomor satu di Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini. Mirah Sumirat, selaku Presiden federasi Serikat Pekerja, ASPEK Indonesia menyatakan : “ bagi kami, Konsolidasi dalam menguatkan organisasi buruh adalah hal yang sangat urgent. Karena gerakan buruh di Indonesia akan menguat dilihat dari Konfederasinya, yang di dukung oleh seluruh element dan afiliasi Serikat Pekerja anggotanya, hingga ditingkat perusahaan.”

Sebagaimana mafhum, Federasi ASPEK Indonesia adalah salah satu anggota afiliasi KSPI di sector Jasa. Disamping beberapa federai lainnya antara lain di sector Guru PGRI, Sektor Metal FSPMI, sector Manufactur SPN, Sektor Kimia, Energi FSP KEP, sector Hotel dan Pariwisata FSP PAR Ref, Sektor Semen ISI, Sektor dll.

Dalam penutupan, Sekretaris Jenderal KSPI membagikan hasil-hasil Rapat Kerja Nasional KSPI, serta memberikan penjelasan-penjelasannya. (AFH)

Bambang Widjojanto: Kebebasan Jangan Ditafsirkan Merongrong Kekuasaan

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto hadir dalam persidangan kasus 26 aktivis buruh. Bambang datang sebagai tim kuasa hukum atas dugaan kasus kriminalisasi yang ditujukan pada dua pengacara publik, yaitu Tigor Hutapea dan Obed Sakti.

Menurut Bambang, ada dua isu yang menjadi perhatian besar, yakni kebebasan berpendapat dan juga perlindungan pada pekerja bantuan hukum. Bambang mengungkapkan kekecewaannya terhadap aparat penegak hukum yang menjadikan kebebasan berekspresi sebagai ancaman.

“Kalau kebebasan berekspresi sebagai hak dasar diputar menjadi ancaman, itu sudah melanggar prinsip konstitusi. Kebebasan jangan ditafsirkan merongrong kekuasaan,” kata Bambang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (30/3/2016).

Pengacara Indonesia itu menyampaikan, demo yang dilakukan ribuan buruh di depan Istana Merdeka adalah wujud dari ketidakadilan. Demo, menurut Bambang merupakan salah satu cara para buruh membela kehormatannya.

Hal lain yang menjadi perhatian pria berusia 56 tahun ini adalah dua pengacara publik yang turut dipidanakan. Bambang menilai, mengadili advokat dengan alasan hukum sama saja menghina akal sehat manusia.

“Advokat dilindungi hukum. Kemudian penegak hukum menggunakan alasan hukum untuk dikriminalkan, itu sama saja menghina akal sehat kita,” ujar pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).

Meski demikian, Bambang akan terus mematuhi proses hukum. Ia mengaku akan memperjuangkan apa yang ia anggap benar. Bambang turut mengkritik panggilan Jaksa Penuntut Umum yang tidak menuliskan sangkaan pada kliennya itu.

“Mereka dipanggil tidak ditulis sangkaannya. Itu kan hal remeh temeh tapi sangat penting. Hal itu saja sudah cacat hukum, belum lagi bicara justifikasi material kasusnya,” pungkas Bambang.

 

( sumber : httP_20160321_121338_1_1p://news.metrotvnews.com/read/2016/03/30/505902/bambang-widjojanto-kebebasan-jangan-ditafsirkan-merongr )

Hentikan Kriminalisasi terhadap Aktivis Buruh

Jakarta — Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, melalui prrsidennya Mirah Sumirat, menyatakan kepada pemerintah agar tidak anti terhadap kritik. Lontarannya tersebut berkaitan dengan penangkapan terhadap aktivis buruh yang menolak Peraturan Pemerintah No. 78/2015 tentang Pengupahan.

Seperti diketahui sebelumnya, terdapat 23 buruh, 2 orang pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan seorang mahasiswa yang ditangkap dalam aksi do Istana, 30 Oktober 2015. Saat ini berkas perkara mereka telah dilimpahkan ke kejaksaan, untuk kemudian di sidangkan.

Mirah Sumirat mengingatkan pemerintah menghentikan kriminalisasi kepada pihak-pihak yang selama ini menyampaikan kritikan. “Aspek Indonesia bersama dengan seluruh elemen buruh menolak setiap upaya kriminalisasi terhadap aktivis yang memperjuangkan kepentingan rakyat,” kata Mirah dalam siaran persnya.

Pada kesempatan itu, Mirah mengecam sikap Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang tetap melanjutkan pemeriksaan dan persidangan terhadap 26 orang aktivis yang ditangkap. Ia menilai bahwa mereka sebenarnya adalah korban, karena pada saat ditangkap mengalami kekerasan fisik dari aparat keamanan.

Ia menjelaskan bahwa dalam peristiwa tersebut massa buruh saat itu sebenarnya sudah bersedia membubarkan diri secara sukarela dan bertahap karena jumlah mereka ribuan. “Rakyat yang telah menjadi korban kesewenangan aparat, jangan dijadikan tersangka dengan dalih yang direkayasa,” tegasnya.

Pihaknya dan berbagai kalangan serikat buruh, bersama dengan LBH Jakarta akan terus mengawal proses hukum dan tetap PP Pengupahan dan mendesak pemerintah untuk mencabut Peraturan tersebut karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (gum)

( sumber : http://kabarburuh.com/aspek-indonesia-hentikan-kriminalisasi-aktivis-buruh/ )Presiden-ASPEK

Ichsanudin Nursi dalam KSPI, Bukan Investasi tapi Invasi Selengkapnya : http://www.kompasiaIchsanudin nursi dalam kspi, bukan investasi tapi invasi

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), hari ini, Selasa, 1 Maret 2015 melakukan Rapat Kerja Nasional ke-IV nya di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat. Rapat Kerja Nasional ini, direncanakan berakhir hingga tanggal 3 Maret 2016 mendatang. KSPI membuka Rapat Kerja Nasionalnya dengan Seminar Nasional bertema “Mewujudkan Indonesia Baru, Indonesia kita bukan hanya Indonesia kamu” dan hadir beberapa tamu undangan baik nasional maupun Internasional, disamping beberapa undangan internal keterwakilan pengurus daerah KSPI dari seluruh Indonesia. Beberapa tamu kehormatan, memberikan sambutan. misalnya, Noriyoki Suzuki, Sekretaris ITUC (Serikat Pekerja tingkat Konfederasi Internasional), yang memberikan apresiasi pada Perjuangan KSPI dalam gerakan buruh di Indonesia bahkan dunia Internasional. Hadir juga dan memberikan sambutan, Ketua Komis IX DPR RI, Dede Yusuf. Yang pada intinya, Kang Dede sapaan akrabnya, menyampaikan “Saya berharap Buruh Indonesia bisa lebih meningkatkan produktifitas dan kompetensi jelang MEA. Melalui pelatihan-pelatihan yang di fasilitasi oleh pemerintah yang bisa menaikan daya saing buruh Indonesia” ujar Dede Yusuf di akhir sambutannya. Dalam seminar Nasionalnya, KSPI menghadirkan beberapa Narasumber antara lain : Ichsanudin Nursi (Pengamat Ekonomi Nasional), Prof. Yudi Haryono (Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Obon Tobroni (Calon Bupati Bekasi Kabupaten dari Independent) dan Muhammad Ridha (Pengamat Politik). Ichsanudin Nursy banyak membincang dan mengupas tuntas bahkan mengkritik betapa bobroknya ekonomi nasional Indonesia, dimana misalnya, beliau mengungkap bahwa Investasi yang sesungguhnya terjadi di Indonesia adalah bukan investasi, tapi Invasi Asing terhadap Indonesia. Sehingga untuk keluar dari krisis ekonomi ini dibutuhkan keseriusan mengembalikan modalitas sosial yang saat ini telah porak poranda.

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/ahmadfauzihs/ichsanudin-nursi-dalam-kspi-bukan-investasi-tapi-invasi_56d5acc6337a61881da4f71010268434_1108311945855508_8485460598322388625_n