Jika Tak Ada Aral Melintang Konferensi Cabang DPC Bekasi Di Laksanakan Tanggal 26 Mei 2018

Pembahasan pelaksanaan konferensi cabang yang berlangsung di Bengkel Buruh Linfox(Tim Media ASPEK)

 

Persiapan demi persiapan terus di lakukan untuk terselenggaranya helatan konferensi cabang, 6 afliasi yang merupakan PUK dengan basis pekerja di wilayah kabupaten/kota Bekasi terus melakukan pertemuan pertemuan intens agar konferensi cabang segera di laksanakan dalam waktu dekat. Dalam pembahasan pra konferensi yang di selenggarakan di Bengkel Linfox kawasan Jababeka, perwakilan SP Ikrar Mandiri, SP RALS, SP Linfox, Panglima Brigade Aksi ASPEK Indonesia dan juga Ketua DPW ASPEK Jawa Barat melakukan pembicaraan lebih lanjut akan agenda konferensi Cabang.

Di bahas tentang rencana kerja masing masing bagian agar pelaksanaan konferensi cabang berjalan dengan sempurna, adapun waktu yang di pilih untuk pelaksanaan konferensi cabang di tanggal 26 Mei 2018, meski berada pada pelaksanaan puasa di bulan suci Ramadhan namun tak menghalangi niatan diadakan event konfernsi cabang. Spirit Ramadhan meski harus menahan lapar dan haus sejatinya pekerja pun tetap memiliki produktifitas.

Bro Triasmoko selaku Tim LBH ASPEK Indonesia sangat mengapresasi keinginan para pengurus DPC ASPEK Bekasi untuk melaksanakan konferensi, meski dengan segala kesederhanaan namun dengan tekad kuat, semua rintangan bisa di hadapi, kemandirian pengurus DPC ASPEK Bekasi untuk mengkonsolidasikan anggotanya patut di acungi jempol.

Pra konferensi ini pun menghasilkan simpul bahwa DPC ASPEK Bekasi selayaknya harus memiliki kemandirian baik secara finansial maupun kemandirian untuk mengadvokasi para anggota afliasi di wilayah Bekasi yang memiliki jumlah anggota di kisaran angka 2500 pekerja, hal lain yakni upaya DPC ASPEK Bekasi memiliki keterwakilan di dewan pengupahan kabupaten Bekasi, salah satu hal yang ingin di lakukan para pengurus DPC adalah mengenalkan kiprah ASPEK Indonesia di kabupaten/kota Bekasi.

Dengan pertambahnya keanggotan dan bertambahnya PUK yang bergabung tentu memiliki keuntungan bagi ASPEK Indonesia, semoga harapan ini akan menjadi sebuah titik point agar pengurus DPC ASPEK Bekasi terus melakukan dedikasi terbaik. Selamat menjalankan konferensi cabang untuk DPC ASPEK Bekasi, semoga dengan pelaksanaan konferensi cabang akan menggenapkan kemampuan pengurus untuk menggaungkan suara ASPEK Indonesia baik di kabupaten maupun kota Bekasi(Tim Media ASPEK/TI)

MAY DAY 2018 BURUH MASIH MELAWAN KETIDAKADILAN, PHK MASSAL DAN SERBUAN TENAGA KERJA ASING

Jakarta, 30 April 2018. Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menyatakan bahwa peringatan Hari Buruh Internasional tahun 2018 ini, masih diwarnai dengan keprihatinan atas kondisi ketenagakerjaan yang semakin memburuk. Kebijakan pemerintahan Jokowi JK semakin menjauh dari tujuan memberikan perlindungan dan juga tidak mensejahterakan pekerja Indonesia. Janji politik Jokowi JK saat kampanye pemilihan Presiden tahun 2014 yang lalu, antara lain janji menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan baru, janji Tri Layak (kerja layak, upah layak dan hidup layak) termasuk janji mempersulit investasi asing dan tidak akan membuat hutang luar negeri, ternyata hari ini terbukti cuma tinggal janji. Keprihatinan ini disampaikan Mirah Sumirat, SE, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) dalam keterangan pers tertulis menyambut peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2018.

Inilah berbagai regulasi produk Jokowi JK yang merugikan pekerja Indonesia:

1. Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) atau cashless society, yang dicanangkan oleh Bank Indonesia (BI) sejak tahun 2014, yang melahirkan penerapan sistem non tunai atau elektronik secara penuh untuk pembayaran tol di seluruh Indonesia. Kebijakan ini terbukti melahirkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di berbagai sektor usaha, antara lain di sektor jalan tol, perbankan, retail, otomotif dan lain sebagainya. Pemerintah dinilai hanya peduli pada kepentingan bisnis semata, dan melalaikan kewajiban Negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah juga telah menjadi pihak yang justru melahirkan pengangguran baru.

2. Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan, yang tidak pernah dibahas di forum Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional. Bahkan PP 78/2015 tersebut juga menabrak Undang Undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 karena telah menghilangkan survey kebutuhan hidup layak (KHL) dalam penentuan Upah Minimum di berbagai tingkatan baik provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu PP 78/2015 juga telah menghilangkan hak berunding upah dari serikat pekerja yang selama ini dimiliki oleh dewan pengupahan, karena upah minimum hanya ditetapkan berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi tanpa melalui perundingan.

3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2015 sebagai revisi Permenaker 12/2013, Pemerintah telah menghapus syarat kewajiban berbahasa Indonesia terhadap TKA yang ingin bekerja di Indonesia. Kemudahan dalam berbahasa inilah yang menjadi salah satu sebab membanjirnya TKA, khususnya unskill workers dari China. Berbanding terbalik dengan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja di luar negeri, yang diwajibkan untuk belajar bahasa negara tujuan.

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 35/2015 yang menghilangkan rasio 1:10 dimana setiap 1 orang TKA harus ada 10 orang tenaga kerja lokal atau Indonesia sebagai pendamping yang bertujuan transfer ilmu dan tekhnologi. Penghapusan rasio ini semakin memperkuat kesimpulan bahwa keberadaan TKA di Indonesia ternyata semakin tidak memberi keuntungannya bagi Rakyat Indonesia

5. Peraturan Presiden No. 21 tahun 2016 yang menerapkan ketentuan bebas visa bagi banyak negara juga mendorong masuknya TKA ilegal dengan berkedok sebagai turis.

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, yang tidak lebih dari upaya legitimasi atas eksploitasi sumber daya manusia Indonesia yang mengabaikan hak untuk sejahtera. PP 36/2016 ini telah memberi hak kepada pengusaha untuk bisa mempekerjakan tenaga magang hingga 30% dari jumlah karyawan yang ada di perusahaan, dengan jangka waktu paling lama 1 tahun namun bisa diperpanjang lebih dari 1 tahun dengan Perjanjian Pemagangan baru, dan tenaga magang hanya diberi uang saku yang besarannya tidak jelas.

7. Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing yang selain mengancam tenaga kerja lokal untuk bisa mendapatkan pekerjaan, juga berpotensi mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hari ini semakin terlihat dan terasa, bagaimana pengusaha dan Pemerintah semakin ingin mempersulit ruang gerak dan meminimalisir kesejahteraan bagi pekerja di Indonesia. Berbagai keinginan dari pengusaha, atas nama kemudahan investasi, justru direspon cepat oleh Pemerintah melalui berbagai regulasi yang hanya mementingkan keuntungan pengusaha dan korporasi. Dialog sosial hanya menjadi jargon di mulut, namun implementasinya tidak seindah yang dibayangkan. Berbagai regulasi ketenagakerjaan justru keluar tanpa melibatkan peran dan masukan dari serikat pekerja, khususnya yang duduk di dalam Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional.

Saat ini yang dibutuhkan rakyat adalah kemudahan akses untuk bisa mendapatkan pekerjaan, untuk bisa memperoleh penghasilan, untuk bisa meningkatkan daya beli terhadap kebutuhan pokok yang semakin melambung harganya! tambah Mirah Sumirat.

Selamat Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2018. Buruh Indonesia teruslah berjuang untuk kesejahteraan yang adil dan merata, karena Pemerintah dan pengusaha belum berpihak kepada kita!

Pra Raker DPC ASPEK Bekasi, Memilah Progres Menuju Kuatnya Organisasi

Pra Raker DPC ASPEK Bekasi di Bengkel Linfox Jababeka(dok Tim Media ASPEK)

 

Dalam dua bulan terakhir pengurus DPC ASPEK Bekasi melakukan konsolidasi dengan mengundang afliasi yang berada di kota maupun kabupaten Bekasi, hal ini merupakan sebuah komitmen untuk menjaga silahturahmi antar PUK dan berbagi informasi seputar permasalahan yang terjadi dan mencari jalan keluar terbaik agar di temukan solusi.

Pada tanggal 27 April 2018, bertempat di Bengkel Perjuangan Linfox yang berada di kawasan Jababeka Cikarang. Pengurus DPC Bekasi mengadakan pra Raker, adapun acara tersebut di hadiri afliasi seperti GAC, SP Linfox Logistik Indonesia, Serikat Pekerja Ikrar Mandiri dan juga SP RALS. Sekretaris DPC Bekasi Deni Sofyan Hidayat mengharapkan dalam pra raker kali ini beberapa agenda DPC Bekasi bisa di rampungkan, salah satunya adalah persiapan Rapat Kerja sebagai agenda event selanjutnya dan merupakan sebuah jawaban bahwa DPC ASPEK Bekasi tetap mempertahankan eksistensinya.

Bekasi baik kota maupun Kabupaten yang memiliki 7 kawasan industri dan terbesar di ASEAN adalah tempat potensial untuk merekrut anggota baru dan peluang tersebut sangatlah besar, upaya mengenalkan ASPEK sebagai federasi pekerja terus di lakukan oleh pengurus DPC ASPEK Bekasi. Di harapkan bahwa pra Raker ini merupakan titik balik bagi pengurus dan anggota untuk terus bergiat menyusun konsep kerja agar sinergi antar lembaga di DPC Bekasi terus tumbuh.

Hadir pula Bro Herman dari SP Linfox yang juga ketua DPW ASPEK Jawa Barat yang memberi arahan agar nantinya di saat Raker, point point dari tugas masing masing lembaga yang ada di pengurusan lebih aktif dan melaksanakan tupoksi nya secara bertanggung jawab, Bro Herman menambahkan bahwa dengan terus di intensifkannya pertemuan pertemuan antar afliasi akan memberi dampak positif bagi roda organisasi, lebih lanjut ketua DPW Jawa Barat ini menyatakan dengan rapat kerja yang di agendakan beberapa waktu ke depan merupakan pijakan bahwa marwah pergerakan DPC ASPEK Bekasi tetap ada.

Hadir pula Pangkornas Brigas yakni Bro Kasno yang menyatakan bangga akan tetap komitnya pengurus DPC ASPEK Bekasi untuk terus melakukan penguatan organisasi. Sebagai Pangkornas Brigas, Bro Kasno siap bersinergi agar DPC ASPEK Bekasi lebih baik lagi. Selamat bekerja untuk pengurus DPC ASPEK Bekasi, semoga nantinya Raker bisa dilaksanakan dengan sukses dan gaung dan kiprah DPC ASPEK Bekasi akan terdengar lebih lantang dan menggema di seluruh wilayah Bekasi raya.(Tim Media ASPEK/TI)

Ikhtiar Sektor Commerce & Ritel Agar Perusahaan Melaksanakan Pergub Nomor 16 Tahun 2018

 

Membangun keakraban meski lintas federasi(Dok Tim Media ASPEK)

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota, Anies Baswedan telah menetapkan 11 sektor atau subsektor untuk Upah Minimum Sektoral Provinsi(UMSP) tahun 2018, dan sektor ritel termasuk dalam UMSP, meski telah di undangkan pada tanggal 12 Maret 2018, masih ada perusahaan yang belum memberikan Upah Sektoral. Hal ini menjadi sebuah permasalahan yang harus secepatnya di tangani, sektor Commerce & Ritel ASPEK Indonesia mengadakan pertemuan yang melibatkan anggota afliasi yang merupakan bagian dari sektor Commerce& Ritel.

Acara yang di gagas anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta, Dedi Hartono S. Sos ini membahas cara advokasi bagi perusahaan yang upah sektoralnya belum di bayarkan. Pertemuan berlangsung di Ikan Bakar Banyuwangi di hadiri perwakilan dari Serikat Pekerja Hero Super Market, SKARTITO, SP RALS dan juga FSP NIBA KSPSI Alfa Retailindo, meski lintas federasi namun pertemuan ini berlangsung hangat.

Masing masing perwakilan membahas permasalahan yang terjadi di afliasi dan di pecahkan bersama sama untuk mendapatkan jalan keluar terbaik, selain pembahasan UMSP berdasarkan Pergub Nomor 16 Tahun 2018, pertemuan membahas perkembangan revolusi industri 4.0 yang juga akan menyasar sektor Commerce. Menurut ketua umum SKARTITO, digitalisasi adalah keniscayaan bagi dunia ritel, satu ketika peran kasir dan peran manusia dari hilir hingga hulu sektor ritel akan mengalami sebuah lompatan yaitu bergantinya peran manusia oleh robotisasi, dan ini telah di lakukan di India.

Hal lain juga di informasikan oleh Dedi Hartono, bahwa selayaknya apa yang telah di perjuangan harus benar benar di dapatkan, jangan sampai afliasi di sektor Commerce&Ritel diam termangu di saat upah sektornya tidak di bayarkan pihak perusahaan, menurut Dedi Hartono seharusnya jika upah sektoral tidak dibayarkan maka Serikat Pekerja dapat mengupayakan Bipatrit agar upah sektoral segera di bayarkan.

Bersemangat untuk goal setting Pergub Nomor 16 Tahun 2018 di implementasikan(dok tim media ASPEK)

Penetapan dari Pergub Nomor 16 Tahun 2018 selayaknya di implementasikan, di perlukan dari anggota untuk mengedukasi upah sektoral yang tertera di Pergub, ada beberapa hal untuk di lakukan bila Pergub tidak di laksanakan, Serikat Pekerja melakukan Bipatrit tentang permasalahan upah sektoral, atau pun langkah lanjutnya meminta kepala dinas terkait melakukan sidak ke perusahaan yang membandel, semua itu goal settingnya agar apa yang di perjuangkan bisa di dapatkan oleh para pekerja. Semoga upaya sektor Commerce & Ritel bisa membuahkan hasil maksimal dan pada akhirnya semua perusahaan mematuhi Pergub Nomor 16 Tahun 2018, ayo kita berjuang bersama sehingga apa yang semestinya kita dapatkan bisa kita terima secara utuh.(Tim Media ASPEK/TI)

“Diduga Lakukan Union Busting, Direksi Jasa Marga Dilaporkan ke Mabes Polri”

Perjuangan serikat pekerja, yang dimotori oleh Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), yang menolak kebijakan Pemerintah berupa Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang kemudian ditindaklanjuti oleh Jasa Marga melalui pemberlakuan 100% Gardu Tol Otomatis (GTO) di seluruh ruas jalan tol di Indonesia, ternyata direspon secara tidak bijaksana oleh PT Jasa Marga.

PT Jasa Marga (PT JM) melalui manajemen anak perusahaannya yaitu PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (PT JLJ), justru diduga kuat melakukan tindakan pemberangusan serikat pekerja (union busting) dalam bentuk upaya kriminalisasi dan upaya pemutusan hubungan kerja terhadap Mirah Sumirat, Presiden Serikat Karyawan Jalantol Lingkarluar Jakarta (SK JLJ).

Dugaan union busting yang sejak akhir tahun 2017 dilakukan oleh manajemen PT Jasa Marga melalui PT JLJ yaitu mencari-cari kesalahan dari Mirah Sumirat, dengan mempersoalkan kehadiran Mirah Sumirat di tempat kerja. Padahal di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah ditandatangani oleh Direksi PT JLJ dan Pengurus SK JLJ, telah disepakati secara tegas bahwa Perusahaan memberikan hak penuh kepada Pengurus SK JLJ untuk menjalankan aktifitas serikat pekerja. Klausul dalam PKB ini telah berjalan sejak tahun 2008 sampai sekarang. Namun anehnya, baru sejak adanya Konferensi Pers Penolakan 100% GTO oleh ASPEK Indonesia dan KSPI pada September 2017, aktivitas Mirah Sumirat sebagai Presiden SK JLJ dipersoalkan oleh Direksi PT JLJ.

Direksi PT JLJ telah memberikan sanksi kepada Mirah Sumirat berupa Peringatan Tertulis 1 dan berlanjut pada surat panggilan 1, 2 dan 3 dengan tuduhan tidak melaksanakan perintah atasan dalam hal bekerja sebagai karyawan. Padahal Mirah Sumirat sudah melaksanakan tugas sebagai pimpinan serikat pekerja sejak tahun 2008 hingga sekarang dan tidak pernah ada persoalan terkait menjalankan fungsi sebagai pengurus serikat pekerja.

Mirah Sumirat dengan didampingi advokat senior Eggy Sudjana, SH dan beberapa pengurus ASPEK Indonesia dan KSPI, pada hari Senin, 12 Maret 2018 akan melaporkan Direksi PT Jasa Marga dan Direksi PT Jalantol Lingkarluar Jakarta ke Mabes Polri atas dugaan pemberangusan serikat pekerja dan intimidasi.

Said Iqbal, Presiden KSPI meminta Direksi PT JM dan Direksi PT JLJ untuk menghentikan dugaan tindakan union busting yang dilakukan terhadap Mirah Sumirat. Said Iqbal yang juga menjabat sebagai Governing Body International Labor Organization (ILO) mengingatkan bahwa dugaan kasus union busting terhadap Presiden SK JLJ akan menjadi perhatian serius dan bukan tidak mungkin persoalan ini akan dilaporkan ke rapat Governing Body ILO di Genewa, karena merupakan pelanggaran atas UU No.21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan juga Konvensi ILO tentang Kebebasan Berserikat.

Said Iqbal meyakini bahwa dugaan tindakan union busting yang dilakukan terhadap Mirah Sumirat sangat terkait dengan sepak terjang Mirah Sumirat dalam memperjuangan jaminan kepastian kerja di Indonesia. Setidaknya ada 2 perjuangan yang gencar dilakukan oleh Mirah Sumirat di lingkungan pekerja jalan tol.

Pertama pada tahun 2015, saat Mirah Sumirat memimpin SK JLJ menolak pengalihan 3.000 pekerja kontrak PT JLJ ke anak perusahaan PT Jasa Marga yang baru dibentuk yaitu PT Jasa Layanan Operasi (PT JLO). Penolakan saat itu tentunya membuat Direksi PT Jasa Marga malu dan kesulitan untuk bisa mengalihkan 3.000 pekerja kontrak PT JLJ ke PT JLO. Saat penolakan itu Mirah Sumirat mampu membuktikan bahwa PT Jasa Marga dan PT JLJ melakukan ingkar janji terhadap 3.000 pekerja kontrak di PT JLJ, karena terdapat kesepakatan tertulis antara Direksi PT Jasa Marga dengan Direksi PT JLJ yang akan mengangkat 3.000 pekerja kontrak menjadi pekerja tetap di PT JLJ. Namun PT Jasa Marga dan PT JLJ mencoba untuk mengingkari kesepakatan tersebut dengan akan mem-PHK 3.000 pekerja kontrak tersebut untuk kemudian dialihkan ke anak perusahaan PT Jasa Marga yang baru yaitu PT Jasa Layanan Operasi (PT JLO).

Kedua adalah perjuangan tahun 2017 saat Mirah Sumirat bersama ASPEK Indonesia dan KSPI gencar melakukan kampanye penolakan GNNT & 100% GTO, yang digagas oleh Pemerintah melalui Bank Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian BUMN dan PT Jasa Marga. Walaupun akhirnya Pemerintah tetap memberlakukan peraturan 100% GTO, namun perjuangan ASPEK Indonesia dan KSPI telah berhasil mendapat dukungan dari berbagai pihak, antara lain Pimpinan DPR-RI, Ombudsman RI, Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional (LPKN), Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI) dan pihak-pihak lainnya. Seluruh pihak dimaksud sepakat bahwa pemberlakuan 100% GTO merupakan kebijakan yang tidak tepat, karena melanggar hak konsumen untuk dapat bertransaksi menggunakan uang tunai serta berpotensi menimbulkan PHK massal yang berdampak pada pengangguran baru.

Saat ini terbukti bahwa pemberlakuan 100% GTO yang dikatakan oleh PT Jasa Marga akan mempercepat waktu transaksi di pintu tol dan mengurangi kemacetan di jalan tol, semuanya tidak terbukti. Faktanya kebijakan 100% GTO hanya menguntungkan korporasi perbankan dan melahirkan puluhan ribu pengangguran baru.

Said Iqbal menegaskan bahwa KSPI akan melakukan pembelaan maksimal terhadap Mirah Sumirat yang selain sebagai Presiden SK JLJ juga sebagai Presiden ASPEK Indonesia dan Wakil Ketua dari unsur serikat pekerja (mewakili KSPI) di Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional.

Said Iqbal juga menduga bahwa Direksi PT Jasa Marga dan Direksi PT JLJ sedang melakukan politik balas dendam kepada Mirah Sumirat karena berbagai sikap kritis Mirah Sumirat terhadap pengelolaan perusahaan di PT Jasa Marga dan PT JLJ. Diduga kuat ada campur tangan Direksi PT Jasa Marga yang menekan Direksi PT JLJ untuk memberikan sanksi kepada Mirah Sumirat. Direksi PT JLJ saat ini telah memberikan sanksi peringatan tertulis kepada Mirah Sumirat yang mengarah pada pemutusan hubungan kerja (PHK).

PT Jasa Marga selaku BUMN seharusnya memberikan contoh yang baik terhadap hak kebebasan berserikat dan berkumpul serta hak mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh perundang-undangan yang berlaku.

KSPI dengan tegas menolak sanksi peringatan yang telah diberikan oleh PT JLJ terhadap Mirah Sumirat dan meminta PT JLJ untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal kebebasan berserikat.

KSPI meminta Direksi PT JLJ untuk mencabut sanksi Surat Peringatan dan menghentikan segala bentuk intimidasi terhadap Mirah Sumirat. Jika tindakan union busting dan intimidasi terhadap Mirah Sumirat masih terjadi, KSPI berjanji akan melakukan unjuk rasa di beberapa ruas pintu tol yang ada di Jabodetabek.

 

AKSI DIBUBARKAN DAN ANGGOTANYA DITANGKAP, FSPMI LAKUKAN PROTES KERAS

Aksi ribuan buruh Bekasi menuntut penetapan UMSK 2018 dibubarkan paksa oleh aparat kepolisian. Selain melakukan pembubaran, juga ada informasi 4 orang massa aksi yang merupakan anggota Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPMI) ditangkap pihak kepolisian.

“Ribuan buruh Bekasi yang melakukan konvoi sepeda motor dipukul mundur aparat kepolisian di depan PT Epson,” ujar buruh Bekasi yang ikut aksi, Muhamad Herveen.

Menurut Herveen, kejadian ini berawal ketika rombongan buruh yang konvoi dari arah PT Omron bertemu dengan konvoi motor dari Rumah Buruh dari arah yang berlawanan. Karena massa yang ikut aksi jumlahnya mencapai ribuan, menyebabkan kemacet. Massa tidak bisa bergerak.

Setelah itu, sekitar jam 11.45 wib, massa buruh dibubarkan paksa aparat kepolisian. Tidak hanya itu, setidaknya 4 orang buruh ditangkap dan dibawa oleh pihak kepolisian.

Menanggapi kejadian itu, Presiden KSPI yang juga Presiden FSPMI Said Iqbal memprotes keras pembubaran terhadap aksi buruh. Menurut Iqbal, tidak seharusnya aksi damai ini dibubarkan. Sebab hak untuk menyatakan pendapat di muka umum dilindungi undang-undang.

“Kami juga meminta agar para buruh yang ditangkap segera dibebaskan,” tegas Said Iqbal, pada hari Kamis (1/3/2018).

Menurut Said Iqbal, aksi ini dipicu lambatnya sikap pemerintah untuk menetapkan UMSK 2018. “Seharusnya UMSK sudah berlaku per 1 Januari dan ditetapkan berasamaan dengan penetapan UMK. Akan tetapi, hingga saat ini UMSK belum juga ditetapkan. Itulah yang memicu reaksi buruh sehingga melakukan aksi turun ke jalan.”

Selain itu, masih menurut Said Iqbal, aksi hari ini adalah aksi lanjutan dari aksi Tritura yang dilakukan pada 6 Februari 2018 yang mengusung tuntutan: (1) Turunkan harga beras dan listrik – tolak impor beras – wujudkan kedaulatan pangan, (2) Tolak upah murah – cabut PP 78/2015 tentang Pengupahan, (3) Pilkada dan Pilpres : Pilih calon pimpinan saat pilkada dan pilpres yang pro buruh dan anti PP 78/2015

“Puncaknya dalam peringatan hari buruh tanggal 1 Mei 2018 nanti, ratusan ribu buruh akan masuk ke Jakarta untuk menyuarakan aspirasinya. Ratusan ribu buruh tersebut gabungan dari kaum buruh se-Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTB, Maluku, danSumatera, dan berbagai daerah lain, yang akan memperingati aksi May Day di Istana Negara sebagai pusat pemerintahan,” pungkas Said Iqbal.

Narahubung: Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S. Cahyono

Terima Kasih Brigade Aksi ASPEK Indonesia

Bro Alfasah beserta crew Brigas bersiap dalam acara puncak Milad ASPEK Indonesia ke 18(Dok Media ASPEK)

 

Di setiap acara perhelatan selalu ada orang orang yang dengan tulus memberikan kontribusi, meski “tidak terlihat” mereka lah sebenarnya kunci kesuksesan dari helatan yang di gelar. Mereka bersiaga dan memastikan acara berlangsung lancar tanpa kendala. Sesungguhnya mengucapkan terima kasih saja rasanya tidak cukup untuk menggambarkan betapa kita perlu dengan orang orang seperti mereka.

Brigade Akasi menikmati sarapan pagi, tetap kompak hingga ke meja makan(dok Tim Media ASPEK)

Bulan Februari adalah bulan yang cukup sibuk bagi federasi ASPEK Indonesia, di bulan yang hanya mematok angka 28 atau 29 dalam sistem kalender masehi, ASPEK Indonesia merayakan hari jadinya, berbagai event pun di gelar untuk memperingati milad. Acara diskusi, seminar, rakernas dan juga bakti sosial berjalan massive di bulan Februari ini. Salah satu pilar yang perlu di sebut untuk suksesnya beragam acara ASPEK Indonesia. Ya mereka adalah Brigade Aksi atau sering di sebut sebagai Brigas. Salah satu organisasi sayap di bawah ASPEK ini sering wara wiri bertugas mengawal acara acara ASPEK, dengan seragam khas mereka berwarna merah, crew Brigas sering kali berada di garis depan untuk memastikan lancarnya acara.

Saat di temui tim Media ASPEK Indonesia, Panglima Brigas, Bro Kasno menyebutkan bahwa terpenting dalam hal memastikan bahwa acara acara ASPEK berjalan sukses, meski ada rasa lelah namun demi lancarnya event semua crew Brigas akan di siagakan, hal senada di ungkapkan Bro Alfasah yang juga mentor bagi para awak Brigas. Dengan segala keterbatasan yang ada namun tak akan mematahkan semangat Brigas memberikan yang terbaik bagi ASPEK Indonesia.

Bila melihat rangkaian acara ASPEK Indonesia berjalan sukses, tentunya kita semua akan merasa bangga, di balik itu semua ada orang orang yang bersahaja, mereka adalah sebenarnya pahlawan bagi kita semua, dan itu adalah Brigade Aksi atau sapaan khasnya adalah Brigas, semoga sehat selalu wahai kawan kawan Brigas, Terima kasih untuk segala ketulusan kalian mengawal setiap event yang di adakan federasi ASPEK Indonesia.

Rangkaian acara menyambut milad ASPEK Indonesia ke 18, puncaknya adalah hari ini, tanggal 25 Februari 2018, bila teman teman afliasi melihat seliweran orang orang yang berseragam merah, atau pun warna hitam, dan berlogo khas sayap yang terkepak, berarti meraka adalah para crew Brigas yang memastikan acara berjalan lancar, aman dan tentunya seru banget.(Tim Media ASPEK/TI)

PHK dipaksakan perusahaan, Pekerja PT. Ikrar Mandiriabadi Terpaksa Mogok Kerja

Bekasi, 20/2/2018. Dalam hukum ketenagakerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah hal yang musti dihindari oleh semua pihak, baik pekerja (Serikat Pekerja), pengusaha dan Pemerintah. inilah kenapa, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah sesuatu yang “makruh mendekati haram” dalam konteks hukum di Indonesia, sebagaimana “perceraian” dalam hukum perkawinan, yang musti dihindari dan memang boleh, tapi sangat dibenci oleh Tuhan. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menganggap sah Pemutusan Hubungan kerja (PHK) jika ada putusan Pengadilan. Dengan demikian PHK batal demi hukum sebelum ada penetapan dari Pengadilan. hal inilah yang saat ini terjadi terhadap beberapa Pengurus dan anggota Serikat Pekerja Ikrar Mandiriabadi (SPIM).

Management PT. Ikrar Mandiriabadi (IMA) beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada 02 Januari 2018 secara sepihak memutus hubungan kerja (PHK) terhadap beberapa anggota dan Pengurus SP Ikrar Mandiriabadi (SPIM), dengan alasan “penciutan”. alasan yang mengada-ada, karena secara hukum, alasan dimaksud sama sekali tidak ada dalam aturan ketenagekerjaan. Dimana, sebelumnya Serikat Pekerja dan Management berunding terkait penyesuaian upah tahun 2018 dan kesejahteran pekerja PT. Ikrar Mandiriabadi. bukannya, Kesejahteraan yang didapat, malah beberapa pengurusnya pada saat bersamaan, mendapat informasi akan diputus hubungan kerja (PHK).

Atas keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak ini, Serikat Pekerja Ikrar Mandiriabadi (SPIM) sudah melakukan segala upaya dan bahkan memberikan opsi dan solusi untuk meghindari Pemutusan Hubungan kerja, karena faktanya, opsi diluar pemutusan hubungan kerja (PHK) masih sangat banyak dan memungkinkan untuk dilakukan menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja tanpa alasan. Misalnya, memutasi kebagian lain, hingga  membuka penawaran pensiun dini bagi pekerja yang sudah tidak produktif dll. Dimana, solusi dan opsi-opsi yang pernah disampaikan oleh Serikat Pekerja Ikrar Mandiriabadi (SPIM) tidak direspon dengan baik dan management tetap pada pendiriannya untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak.

Karena tidak ada solusi dan itikad baik dari management PT. Ikrar Mandiriabadi (IMA) untuk menghindari terjadinya pemutusan Hubungan Kerja(PHK), akhirnya Serikat Pekerja berdasarkan hasil rapat dan konsolidari akbar memutuskan untuk menggunakan hak mogoknya, sebagaimana dibenarkan dan diberikan oleh Undang-undang.

Menurut Deni Sofyan Hidayat, selaku Ketua Umum SP IM, “segala upaya prefentif dan persuasive sudah kami lakukan dengan maksimal untuk menghindari terjadinya PHK. tetapi kondisilah yang memaksa kami seluruh anggota dan pengurus SPIM akhirnya memutuskan untuk menggunakan hak kami untuk mogok kerja.” jelasya.

Namun demikian, kami tetap membuka jalur komunikasi dan itikad baik dengan beberapa stakeholder yang mempunyai kapasitas memutuskan kebijakan, termasuk kemarin tanggal 15 dan tanggal 19 Februarin2018, sebelum kami melakukan pemogokan, kami komunikasi dengan 2(dua)direktur dan salah satu direktur utama PT Ikrar Mandiriabadi, yang ternyata keputusan mereka sudah bulat”. tambahnya

dalam Mogok Kerja ini, rencananya akan kami lakukan mulai hari/tanggal, Selasa, 20 Februari 2018 sampai dengan hari/tanggal Kamis, 08 Maret 2018,  tentunya kami tetap menuntut agar PHK sepihak ini dapat ditinjau ulang, disamping memang ada beberapa pelanggaran hak-hak normative yang sudah kami adukan ke pihak-pihak terkait. Kami mohon doa saja bagi semua, semoga apa yang kami lakukan berhasil dan keadilan bisa ditegakkan” tutupnya, optimis.

Sementara itu, diluar gerbang perusahaan PT. IMA sudah berjubel beberapa team keamanan dari kepolisian Polres Kabupaten Bekasi. Dan peserta Pemogokan hingga hari ini berjalan dengan baik, tertib dan sesuai dengan arahan dan komando Kordinator lapangan yang bertugas.

Pendaki Tangguh Ini Sukses Kibarkan Bendera ASPEK Indonesia di Gunung Tertinggi Jawa Barat

Gunung adalah sumber inspirasi yang tak pernah bertepi, gunung adalah sahabat para pendaki. Bahkan aktifis tahun 60an yang namanya masih di sebut sebut di zaman now, Soe Hok Gie adalah aktifis mahasiswa yang terkenal dengan hobinya mendaki gunung, lelaki kelahiran 17 Desember 1942 adalah ikon perlawanan terhadap rezim Orde Lama dan Orde Baru semasa menjadi mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia, bahkan ia pun meninggal saat pendakian gunung Semeru pada tanggal 16 Desember 1969.

Aktifitas mendaki pun di minati pekerja Mall Taman Anggrek yang juga mahasiswa Universitas Tama Jagakarsa, anggota Komite Pekerja Muda yang merupakan afliasi dari SP TAJ melakukan pendakian Gunung Ciremai pada tanggal 17 Februari 2018, menurut Bro Anwar yang di wawancarai tim Media ASPEK Indonesia, pendakian Gunung Ciremai sebenarnya nyaris gagal karena tidak adanya teman bersama untuk melakukan pendakian. Namun naluri petualangannya pada akhirnya ia pun bertekad menaklukan Gunung tertinggi di Jawa Barat.

Dalam perjalanan menuju Ciremai, Bro Anwar bertemu dengan sesama pendaki yang mempunyai tujuan sama yaitu mendaki Gunung Ciremai. Dari jalur Majalengka, Bro Anwar memulai mendaki, meski di hadang hujan namun rombongan yang berjumlah 15 orang tetap melanjutkan pendakian, jam sebelas malam para pemberani ini menapaki jalur jalur pendakian Gunung Ciremai, jam 02.15 tiba di pos dua untuk beristirahat.

Dalam upaya menaklukan Gunung Ciremai dan mengibarkan bendera merah putih serta Bendera ASPEK Indonesia, akhirnya ketinggian Ciremai 3078 meter di atas permukaan laut dan menjadi Gunung tertinggi di Jawa Barat dapat di jejaki pada jam 13. 40 WIB, rasa haru dan bersyukur ternyata bendera ASPEK Indonesia dapat berkibar, pendakian Gunung Ciremai dengan rute jalur Apuy  dan berawal dari desa Argamukti Majalengka berjalan dengan baik meski medan pendakian yang kerap di guyur hujan ternyata cukup menyulitkan pendakian.

Bro Anwar menuturkan jam 3 sore mulai menuruni Gunung Ciremai, meski mendapatkan kendala saat turun, namun rombongan sebanyak 15 orang dapat melaluinya dengan selamat. Di butuhkan keberanian dan juga ketabahan hati untuk bisa melakukan pendakian, dan bro Anwar telah melakukan tantangan tersebut, dan yang bikin bangga adalah bendera kebanggan federasi ASPEK Indonesia berkibar dengan gagah di puncak tertinggi Ciremai.(Tim Media ASPEK/TI, Awr)

Membership Meetting Ramayana Union:Bersiap Saat Kecerdasan Buatan Datang Di Masa mendatang

Presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat SE bersama dengan anggota Ramayana Union(SP RALS) : Dok Tim Media ASPEK

 

Revolusi industri memasuki era 4.0 yang mengandalkan super komputer, sistem robotik yang memudahkan orang melakukan pekerjaan. Sebagai salah satu sektor Commerce & Ritel, Serikat Pekerja Ramayana Lestari Sentosa mengantisipasi perkembangan trend teknologi dengan mengadakan membership meeting, dengan tema “Membuka Cakrawala Berpikir Untuk Menghadapi Tantangan Kecerdasan Buatan Di Masa Mendatang”.

Di hadiri Presiden ASPEK Indonesia yang memberi pengarahan bahwa dinamika dan situasi tenaga kerja di Indonesia harus melewati satu fase di mana teknologi akan menjadi sebuah keniscayaan dalam industri kekinian. Di perlukan wawasan yang mampu memberikan dan membuka pikiran para pekerja, kesigapan bekerja satu persatu mungkin akan di gantikan dengan teknologi yang menyertainya.

Sudah saatnya memang Ramayana Union lebih merapatkan barisan terutama konsolidasi antar anggota, walau memang teknologi tak bisa di tawar lagi namun selalu ada jalan untuk keluar dari permasalahan yang terjadi. Bersiap itulah kata kunci yang semestinya selalu di lakukan para pekerja yang tergabung dalam afliasi ASPEK Indonesia.

Bertempat di sekretariat ASPEK Indonesia, tanggal 16 Februari 2018, Membership Meeting yang juga di hadiri Sekretaris Jenderal ASPEK Indonesia, Sabda Pranawa Djati SH. Semoga apa yang di berikan Presiden ASPEK Indonesia dalam materi Membership Meeting Serikat Pekerja Ramayana Lestari Sentosa adalah pembekalan positif para anggota SP RALS yang tersebar di kota kota seperti Depok, Jakarta serta Bekasi.

Seberat apapun permasalahan, jika anggota tetap solid dan saling mendukung, maka permasalahan pun bisa terpecahkan bersama. Semoga dengan di adakannya Membership Meeting akan memberi panduan bagi anggota SP RALS untuk terus berjuang meski segala fasilitas yang di miliki tidaklah sempurna, menjawab tantangan menjadi peluang, agar mimpi sejahtera bagi para anggota bukanlah isapan jempol.(Tim Media ASPEK/TI)

DPW ASPEK Indonesia Provinsi Aceh Fasilitasi Pekerja BPR Untuk Bentuk Serikat Pekerja

Aceh, 10 Februari 2018 – Dewan Pengurus Wilayah ASPEK Indonesia Provinsi Aceh melakukan pertemuan dengan Pekerja BPR Mustaqim sektor Perbankan yang dihadiri oleh Mantan Direktur BPR, Mustaqim dan 15 karyawan dengan tujuan mau membentuk Serikat Pekerja. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor TUCC Aceh.

 

Drs. Tgk. Syaiful Mar dalam sambutannya mengatakan bahwa pentingnya membentuk Serikat Pekerja sebagai wadah perjuangan untuk memperjuangkan kepentingan anggota dan keluarganya.

 

Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik diperusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab, guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya yang diatur dalam Pasal 1 UU No 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.

 

Serikat Pekerja/Serikat Buruh dibentuk dengan tujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya (Pasal 4 UU No. 21/2000).

 

Untuk mencapai tujuan diatas, maka Serikat Pekerja/Buruh mempunyai peran dan fungsi diantaranya :

 

  1. Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
  2. Sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerjasama dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya.
  3. Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggota.
  5. Sebagai perencana, pelaksana dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  6. Sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham dalam perusahaan.

 

Bro Muhammad Arnif selaku Sekretaris DPW ASPEK Indonesia Provinsi Aceh menambahkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh tanpa tekanan atau campur tangan pengusaha, pemerintah, partai politik dan pihak manapun sesuai dengan Pasal 9 UU No. 21 tahun 2000.  Bila dalam sebuah perusahaan terdapat sekurang-kurangnya 10 (Sepuluh) orang pekerja/buruh maka dalam perusahaan itu dapat dan berhak membentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

 

Serikat Pekerja/Serikat Buruh dapat dibentuk berdasarkan sektor usaha, jenis pekerjaan atau bentuk lain sesuai dengan kehendak pekerja/buruh. Keanggotaannya harus terbuka untuk menerima anggota tanpa membedakan aliran politik, agama, suku bangsa dan jenis  kelamin sesuai pasal 12 UU No 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.

Serikat Pekerja/Serikat Buruh harus memiliki AD/ART.

 

Untuk mendapatkan legalitas organisasi maka Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah terbentuk dan memiliki AD/ART perlu memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat  (Disnaker) untuk dicatat dengan melampirkan:

– Daftar nama anggota pembentuk

– Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga

– Susunan dan Nama Pengurus.

 

Instansi pemerintah wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan selambat-lambatnya 21 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan. Setelah mendapatkan nomor bukti pencacatan maka pengurus Serikat Pekerja harus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada perusahaan sesuai dengan tingkatannya.

 

Kewajiban Serikat Pekerja adalah melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya. Memperjuangkan kesejahteraan anggota dan keluarganya serta mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi sesuai dengan Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

 

Bro Muzakkir juga menambahkan bahwa setelah Serikat Pekerja terbentuk setiap anggota memiliki kewajiban untuk membayar iuran setiap bulananya.

 

Tidak boleh siapapun menghalangi atau memaksa pekerja/buruh dalam berserikat, maka dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,- dan paling banyak Rp 500.000.000,-. Tindakan diatas merupakan tindak pidana kejahatan sebagai mana Pasal 43 UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.(Muzakir)

SKJLJ & ASPEK Indonesia Hadir Bersama Rakyat Peduli Korban Banjir

Peduli sesama yang di lakukan pekerja Jalan Tol Lingkar Jakarta(Dok Media ASPEK)

 

Intensitas hujan di wilayah Jabodetabek saat ini di perkirakan memasuki puncak musim hujan di bulan Februari hingga Maret. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika (BMKG) curah hujan tertinggi di Jabodetabek terjadi pada hari Senin 5 Februari dengan curahan 152,0 milimeter. Hujan yang deras serta air kiriman dari Bogor serta secara geografis kota Jakarta memiliki kontur tanah di bawah permukaan laut, tak pelak lagi banjir pun melanda.

Korban korban banjir terlihat di beberapa tempat di wilayah Provinsi DKI Jakarta, terlihat di media elektronik dan juga media cetak yang memberitakan gubernur DKI tampak sigap mengantisipasi banjir, meski di media sosial sang gubernur sering menjadi sasaran tembak dan juga meme meme sindiran yang menyudutkan gubernur.

Penyerahan bantuan kepada korban banjir Jakarta(Dok Media ASPEK)

 

Dari pada Cuma nyinyirin di lini massa sosial tanpa solusi, Serikat Karyawan Jalan Tol Lingkar Jakarta(SKJLJ) memberikan aksi nyata berupa bantuan berupa susu, air mineral, mie instan dan bahan makanan lainnya serta juga pakaian layak yang di sumbangkan kepada korban bencana banjir, menurut Heliyanto yang juga pengurus SKJLJ saat di hubungi tim Media ASPEK melalui sambungan telepon, bahwa bantuan ini merupakan hasil urunan dari para pekerja.

Heliyanto mengatakan semoga apa yang di donasikan menjadi manfaat bagi para korban dampak banjir di kota Jakarta. SKJLJ dan juga ASPEK Indonesia menyalurkan bantuan ke alamat Jalan Pengadegan Timur II Rt 05/01 Nomor 1 Kecamatan Pancoran. Apa yang di lakukan SKJLJ dan juga ASPEK Indonesia merupakan jawaban konkret bahwa pekerja yang sering di asumsikan tukang demo di jalanan oleh orang orang tak suka dengan pergeraka buruh tanah air.

Namun di saat terjadi bencana, kaum buruh yang kerap kena cibiran ini menjadi garda depan untuk hal kemanusiaan, semoga apa yang di lakukan SKJLJ dan ASPEK Indonesia akan menginspirasi kebaikan bagi yang lainnya.(Tim Media ASPEK/TI)

Musyawarah Nasional IV Serikat Pekerja IndosatM2

Bertempat di ruang aula PT.IndosatM2, pada hari rabu tanggal 24 Januari 2018, Serikat Pekerja IM2 (SPIM2) sebagai salah satu afiliasi ASPEK Indonesia, kembali menggelar agenda nasionalnya, yakni Musyarawarah Nasional anggota serikat pekerja IndosatM2 (SPIM2) yang ke 4.

Munas SPIM2 adalah forum tertinggi SPIM2 yang akan memilih Dewan Pimpinan dan Pengawas SPIM2, dan juga perubahan atas Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) SPIM2.

Munas dihadiri oleh 139 atau 73,6 % anggota SPIM2 baik di lokasi kantor pusat, maupun di lokasi kantor cabang melalui video conference. Munas juga dihadiri oleh beberapa tamu undangan, antara lain Bro Jakwan (wakil presiden Aspek Indonesia ),Bro Sabda Pranawa Djati SH  (Sekjen Aspek Indonesia), dan juga dihadiri oleh Bro Azwani Dadeh selaku presiden Serikat Pekerja Indosat (SPI), tak lupa hadir juga perwakilan Management PT.IndosatM2.

Dalam sambutannya perwakilan dari Aspek dan SPI menekankan pentingnya kelengkapan administrasi serikat pekerja, khususnya dalam menghadapi kasus perselisihan hubungan industri yang akhir – akhir ini marak dalam industri telekomunikasi. Sekaligus menekankan pentingnga untuk konsolidasi antara serikat pekerja baik dengan afiliasi maupun dengan serikat pekerja di group perusahaan maupun industri telekomunikasi.

Agenda Munas SPIM2 dilanjutkan dengan mendengar laporan pertanggung jawaban dari bro Denny Saputra , ketua SPIM2 periode 2016 – 2018, selanjutnya forum memutuskan untuk menerima laporan pertanggung jawaban, dan menyatakan kepengurusan SPIM2 periode 2016 – 2018 Demisioner.

Agenda Munas SPIM2 kemudian memasuki sesi puncak yakni pengesahan perubahan AD- ART SPIM2, dan pemilihan ketua SPIM2. Setelah melalui perdebatan yang cukup panjang dan melalui pengambilan suara terbanyak disepakati perubahan atas Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) SPIM2 terkait susunan dewan pengurus pusat(DPP).

Kemudian forum juga memutuskan bahwa pemilihan ketua SPIM2 akan melalui pemungutan suara tertutup dan tidak dilakukan secara aklamasi. Hasilnya dari hasil pemilihan tertutup dari 10 bakal calon ketua SPIM2 yang telah dijaring secara online sebelum acara Munas, Bro Denny Saputra kembali mendapatkan amanah untuk kembali menjadi Ketua Umum SPIM2 untuk periode kedua kalinya, dengan total suara 85 (60,5 %) dari total suara yang sah, sementara sebagai ketua bidang terpilih Bro Ivanda, Sis Caya , Bro Syarief, dan Bro Hanan. Sebagai dewan pengawas SPIM2 terpilih Bro Reinheart, Bro Hutomo dan Sis Dyah.(Tim Media ASPEK/TI, Deni IM2)