GERAKAN NASIONAL NON TUNAI = ANCAMAN PHK MASSAL!

Jakarta, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) – Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT/less cash society) yang dicanangkan Pemerintah melalui Bank Indonesia sejak Agustus 2014 lalu, mendapat penolakan dari Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Mirah Sumirat, Presiden ASPEK Indonesia yang juga Wakil Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional, dalam konferensi persnya hari ini (Kamis, 14/09/2017) di kantor LBH Jakarta, mengatakan bahwa dampak dari GNNT ini akan menimbulkan jutaan pengangguran baru akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di berbagai sektor industri. Kondisi ini sangat ironis di saat masih ada 7.7 juta pengangguran justru Pemerintah sendiri yang mengeluarkan regulasi yang berpotensi menimbulkan jutaan pengangguran baru. Pada Oktober 2017 yang akan datang, GNNT akan menyasar industri jalan tol di mana Pemerintah akan memaksakan pemberlakuan 100% gardu tol otomatis dan hanya menerima pembayaran non tunai/elektronik. Diperkirakan ribuan gardu tol yang selama ini dioperasikan oleh manusia akan berganti dengan mesin. Sehingga puluhan ribu pekerja diperkirakan ter-PHK dan akan kehilangan pekerjaannya.

Pertanyaannya, mengapa Pemerintah memaksakan pemberlakukan GNNT? Mirah Sumirat mengatakan bahwa GNNT ini, patut diduga, tidak terlepas dari aksi korporasi perbankan yang ingin menarik dana sebanyak mungkin dari masyarakat dengan cara yang mudah. Cara termudah bagi korporasi perbankan adalah meminta dukungan kepada Pemerintah untuk mengeluarkan regulasi yang berpihak pada kepentingan bisnis perbankan. GNNT adalah produk lobby korporasi perbankan kepada Pemerintah, ungkap Mirah Sumirat. Hal ini dapat terlihat saat pencanangan GNNT oleh Bank Indonesia pada Agustus 2014 yang lalu, dimana pemain utama GNNT di awal adalah 3 bank pemerintah yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) yaitu Bank Mandiri, BNI dan BRI. Bentuk lobby korporasi perbankan kepada Pemerintah (pusat dan daerah) juga terlihat jelas saat pencanangan GNNT yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah serta Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia sebagai komitmen untuk mendukung GNNT. (Sumber: Siaran pers Bank Indonesia No. 16/ 58 /DKom tanggal 14 Agustus 2014 http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_165814.aspx)

Masyarakat sesungguhnya tidak membutuhkan GNNT, termasuk pengguna jalan tol tidak membutuhkan transaksi non tunai/elektronik di gardu tol otomatis (GTO)! GNNT dan GTO hanya menguntungkan korporasi perbankan dan mengabaikan hak rakyat! Jika target pemberlakuan transaksi non tunai hanya “mudah, aman dan efisien” itu jelas terlalu mengada-ada karena toh selama ini masyarakat sudah menggunakan uang tunai dalam setiap transaksinya! Yang diperlukan rakyat adalah jaminan lapangan pekerjaan yang layak dan upah yang maksimal agar setiap rakyat dapat memiliki kemampuan daya beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika maksud pemberlakuan GTO adalah untuk mengatasi kemacetan, ini juga terlalu mengada-ada, karena kemacetan tidak akan dapat ditanggulangi dengan pemberlakukan GTO! GNNT/less cash society hanya akal-akalan korporasi perbankan yang didukung Bank Indonesia dan Pemerintah, untuk dapat leluasa menarik dana dari masyarakat, dan meraup keuntungan bisnis dari setiap transaksi non tunai. Pemerintah ternyata hanya peduli pada kepentingan bisnis semata, dan melalaikan kewajiban Negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah telah menjadi pihak yang justru melahirkan pengangguran baru! tegas Mirah Sumirat.

Selain ancaman PHK massal di berbagai sektor industri, ASPEK Indonesia juga menilai bahwa GNNT bertentangan dengan Undang Undang tentang Mata Uang dan Undang Undang Perlindungan Konsumen. Mirah Sumirat membeberkan beberapa fakta yang dapat menjadi alasan masyarakat pengguna jalan tol untuk menolak pemberlakuan Gardu Tol Otomatis (GTO) di seluruh jalan tol, yaitu:

1. GTO telah membuat Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, menjadi tidak berlaku. Hal ini bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang), dimana disebutkan bahwa uang adalah alat pembayaran yang sah dan mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia adalah RUPIAH, dengan ciri-ciri yang juga telah diatur dalam UU Mata Uang.

2. Transaksi melalui GTO hanya dapat dilakukan oleh pengguna jalan yang memiliki e-Toll Card, padahal fitur e-Toll hanya bersifat sebagai pengganti uang cash dan bukan merupakan alat pembayaran yang sah sebagaimana diatur dalam UU Mata Uang.

3. Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang mengatur bahwa; “Rupiah wajib digunakan dalam:
a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
c. transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

4. Pasal 23 UU Mata Uang menyatakan bahwa “Setiap orang DILARANG MENOLAK untuk menerima RUPIAH yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah NKRI”.

5. Dalam UU Mata Uang terdapat sanksi pidana terhadap orang yang menolak menerima Rupiah, yaitu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta rupiah (Pasal 33 ayat 2). Bahkan apabila dilakukan oleh korporasi, pidana dendanya ditambah 1/3 dari denda maksimum, penyitaan harta benda korporasi dan/atau pengurus korporasi, hingga pencabutan ijin usaha (Pasal 39 ayat 1).

Mirah juga mengingatkan masyarakat untuk kritis karena pemilik dan pengguna kartu e-toll, tanpa sadar sesungguhnya telah “diambil paksa” uangnya oleh pihak pengelola jalan tol dan oleh bank yang menerbitkan kartu e-toll. Mirah mencontohkan, apabila masyarakat membeli kartu e-toll seharga Rp.50.000,- sesungguhnya hanya mendapatkan saldo sebesar Rp.30.000,-. Kemana selisih uang yang Rp.20.000? Konsumsen “dipaksa” untuk merelakan kehilangan dananya, bahkan sebelum kartu e-toll digunakan untuk transaksi! Belum lagi dana saldo e-toll yang mengendap di bank karena tidak dipergunakan oleh pemilik kartu, yang kemudian dapat diputar oleh bank untuk kepentingan bisnisnya. Bayangkan, berapa triliun dana masyarakat yang akan diambil paksa dari sistem 100% GNNT dan GTO ini? ungkap Mirah Sumirat.

Kesimpulannya: Masyarakat tidak membutuhkan GNNT termasuk tidak membutuhkan GTO karena seharusnya masyarakat berhak menggunakan uang tunai rupiah sebagai alat tukar yang sah di negeri ini! Bagaimana mungkin konsumen yang bertransaksi di wilayah NKRI dan ingin membayar dengan menggunakan uang rupiah yang sah berlaku di negeri ini, justru ditolak untuk dilayani?

ASPEK Indonesia menuntut kepada Presiden Joko Widodo untuk:

1. Segera menghentikan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT/less cash society) yang dicanangkan oleh Bank Indonesia.

2. Segera menghentikan pembangunan 100% gardu tol otomatis (GTO), yang saat ini semakin gencar dilakukan oleh PT Jasa Marga dan perusahaan jalan tol lainnya.

3. Tetap memberlakukan gardu tol multifungsi yang dapat menerima 2 sistem pembayaran yaitu tunai dan non tunai/elektronik di seluruh gerbang tol di Indonesia, demi jaminan kepastian kerja pekerja jalan tol dan demi menjamin hak konsumen untuk bebas bertransaksi”.

4. Membuat kurikulum dan memberikan pendidikan bagi pekerja dan calon pekerja yang berbasis pada teknologi tanpa kecuali, yang biayanya ditanggung oleh Negara.

Dewan Pengurus Pusat
Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia

Mirah Sumirat, SE
Presiden
0812 9190 308

Sabda Pranawa Djati, SH
Sekretaris Jenderal
0815 88 111 45

Menakar Kesiapan Serikat Pekerja Menghadapi Era otomatisasi

 

Strategic Workshop ASPEK Indonesia-UNI di hotel Sofyan(Media ASPEK-TI)  

 

Betempat di Sofyan Hotel Betawi, jalan Cut Mutiah Nomor 9 Jakarta, event UNI & ASPEK Indonesia Strategic Workhshop di lakukan. Dengan nara sumber yakni Andy Snoddy(UNI Global), Heidi Lehikoinen(PAM Finlandia), Anna Perttula dan Marlon(SASK Finlandia), presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat.

Acara yang berlangsung pada tanggal 11 September 2017 yang di hadiri para peserta dari afliasi ASPEK Indonesia mengedepankan tema yang cukup menantang tentang strategi serikat pekerja menghadapi sebuah era otomatisasi yang merupakan tantangan bagi SP/SB di era milenial. Bukan saja di Indonesia namun di belahan dunia manapun baik itu di negara negara Eropa, Asia dan juga kawasan benua Amerika mengalami problema yang relatif sama yakni dengan teknologi digitalisasi yang perlahan namun pasti menggantikan posisi manusia sebagai pekerja.

Revolusi industri menjadi tantangan sekaligus peluang, Andy Snoddy menggambarkan betapa revolusi industri telah merambah ke wilayah wilayah pedesaan sekalipun. Di Nyon wilayah Swiss, sebuah bank tidak ada pekerja lagi, bank di lengkapi kamera, layar tivi dan peralatan elektronik yang menggantikan posisi manusia. Dengan adanya revolusi industri pada kenyataannya memang pekerjaan lama akan hilang, namun pekerjaan baru akan berkembang, di sinilah kita perlu jeli membuka peluang untuk bekerja di posisi yang baru.

 

 

Serikat Pekerja harus tetap mengorganising anggotanya untuk menghadapi revolusi industri, peran SP/SB memberikan tambahan keterampilan bagi anggota agar dia bisa bekerja di pekerjaan baru. ASPEK Indonesia menurut Andy telah mampu mengoptimalkan peranannya untuk mendorong anggotanya bersiap menghadapi tantangan zaman.

Anna Perttula menyatakan bahwa ASPEK Indonesia tentunya memiliki strategi untuk menghadapi segala tantangan, dan beliau senang berdiskusi mengenai berbagai hal tentang ketenagakerjaan di Indonesia. Bro Sabda Pranawa Djati yang merupakan Sekeretaris Jenderal ASPEK Indonesia memaparkan beberapa permasalahan yang terjadi di Indonesia, seperti menumpuknya tenaga asing illegal asal China yang seakan tak terbendung, otomatisasi gardu tol yang akan segera terjadi, dan juga kendala dengan hadirnya PP Nomor 78 yang mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan pekerja dan buruh di Indonesia.

Di harapakan event Strategic Workshop ini memberikan jalan solutif bagi permasalahan perburuhan di Indonesia, keberpihakan pemerintah juga di harapkan terjadi untuk melindungi pekerja tanah air, sebuah harapan yang tentunya di nantikan oleh jutaan pekerja yang berada di Indonesia setelah revolusi industri memang telah benar benar terjadi saat ini.(Tim Media ASPEK-TI)

 

“Otomatisasi Gerbang Tol: Kegagapan Pemerintah Dalam Menyikapi Teknologi”

Rakhmat Saleh (Wapres ASPEK Indonesia)

(oleh: Rakhmat Saleh)

Teknologi dalam sejarahnya selalu memiliki peran penting dalam perkembangan zaman. Kekuatan teknologi juga mampu mengubah kebiasaan, budaya dan pola pikir masyarakat, sekaligus ia juga berdampak pada bidang ekonomi dan politik.

Tapi teknologi hanyalah sebuah alat, penggunaannya tergantung dari pelakunya, yaitu manusia. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kuasa penuh atas penggunaan teknologi, menggunakan atau tidak menggunakan teknologi. Pemerintah harus bijaksana dalam menerapkan teknologi, jangan sampai penerapan teknologi mengabaikan fungsi dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat. Beberapa Negara pernah bersikap anti-mainstream terhadap teknologi, contohnya Korea Utara dan Cina yang membatasi internet bagi warganya demi keamanan Negara.

Pemerintah tidak boleh gagap teknologi. Gagap teknologi di sini bukan diartikan pemerintah tidak melek teknologi, namun pemerintah tidak boleh latah dalam menerapkan teknologi. Pemerintah harus memastikan bahwa teknologi tersebut mampu memberikan solusi bagi permasalahan di masyarakat, jangan sampai malah menimbulkan masalah baru atau memperburuk masalah yang ada.

Penerapan otomatisasi gerbang tol adalah salah satu bentuk kegagapan pemerintah dalam menerapkan teknologi. Tujuan pemerintah menerapkan otomatisasi gerbang tol yang “hanya” untuk mengurangi kepadatan antrian gerbang tol dan menggalakkan gerakan nontunai (cashless) itu terlalu sepele jika dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan.

Walaupun Direktur Utama Jasa Marga menjanjikan tidak akan melakukan pengurangan tenaga kerja, tapi itu sangat tidak masuk akal. Apalagi Jasa Marga mengakui akan adanya perbedaan (pengurangan) kebutuhan tenaga kerja dan membuka peluang pensiun dini akibat dari penerapan otomatisasi gerbang tol. Dengan kondisi Indonesia yang mengalami surplus demografi dan berlimpah angkatan kerja sekaligus berlimpah pengangguran sangat tidak tepat menerapkan otomatisasi gerbang tol. Otomatisasi cocok diterapkan pada Negara yang sedikit jumlah penduduknya, atau sedikit jumlah penganggurannya.

Anggap saja janji pemerintah (Jasa Marga) untuk tidak melakukan PHK itu ditepati, dengan menempatkan petugas gerbang tol ke bagian lain, tapi tetap saja itu menghilangkan peluang pekerjaan bagi 7 juta pengangguran. Menurut data BPS, jumlah pengangguran pada Februari 2017 sebanyak 7,01 juta. Maka, jika setiap gardu tol tetap dilayani oleh pekerja itu akan mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Itu belum termasuk dengan rencana penambahan lebih dari 600 kilometer jalan tol baru.

Sebagai pihak yang berkewajiban menyediakan pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi warga negara, pemerintah harusnya berusaha keras menambah lapangan pekerjaan, bukan malah sebaliknya. Dan Pemerintah sebaiknya berpikir untuk menciptakan teknologi yang dapat mengurangi biaya kebutuhan pokok sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan warga negara.

‘Penulis adalah Wakil Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), Bidang Pengupahan & Jaminan Sosial’

Kunjungan Delegasi Ua Zensen Ke Kantor DPP ASPEK Indonesia

Presiden ASPEK Indonesia mempresentasikan situasi kekinian tenaga kerja di Indonesia(Media ASPEK-TI)

 

Lawatan UA ZENSEN di Indonesia akhirnya menuju kantor ASPEK Indonesia setelah sebelumnya mengikuti seminar di Lotte Avenue.UA ZENSEN adalah Serikat Pekerja dari Jepang yang memiliki anggota sebesar 1.640.000, jumlah anggota dari sektor Commerce mencapai 961.657, sebuah jumlah yang signifikan tentunya, Delegasi UA ZENSEN yang di wakili Tamon Misio dan juga Hana Nakano hadir di kantor DPP ASPEK Indonesia yang terletak di Graha Alam Indah, Jalan Condet Raya RT 001/03. Di dampingi wakil Presiden ASPEK, Dewan Pakar, serta ketua sektor commerce-ritel, Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat memaparkan situasi perekonomian Indonesia pada umumnya yang juga berdampak besar terhadap pergerakan buruh di Indonesia.

Perlambatan ekonomi, otomatisasi gerbang tol, serta sejumlah dampak dari sistem cashless yang memungkinkan beberapa sektor tenaga kerja mengalami pemutusan hubungan kerja. Selain itu Presiden ASPEK Indonesia secara elegant menyebutkan bahwa permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia semakin berat dengan terbitnya PP 78/2015 karena Serikat Pekerja tidak di libatkan dalam pengupahan yang tentu saja ini bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Hal yang di sorot tentang isue ketenagakerjaan di Indonesia adalah maraknya tenaga kerja illegal asal China yang masuk ke tanah air. Selian itu Presiden ASPEK pun memaparkan peluang dan tantangan bagi sektor Commerce-Ritel, di era kekinian sektor jasa memang harus terus melakukan inovasi inovasi di tengah gempuran trend ecommerce.

Tamon Misio dan juga Hana Nakano yang merupakan delegasi UA ZENSEN, persoalan tenaga kerja di Jepang adalah semakin banyaknya manula yang ada di negeri sakura menyebabkan tenaga kerja di sana lumayan repot untuk melayani orang tua di sela waktu kerja mereka.

 

Kunjungan UA ZENSEN di Giant Kalibata(Media ASPEK-TI)

Pasca pertemuan di kantor DPP ASPEK Indonesia, kunjungan di lanjutkan ke toko Giant Kalibata, pertemuan yang hangat pun terjadi, dari pihak Giant Kalibata turut menyambut delegasi UA ZENSEN, hadir Bapak Reza dari divisi Manager, bro Helmi pengurus DPC SPHS, bro Marullah dari DPW SPHS, rombongan ASPEK Indonesia pun juga hadir di Giant Kalibata, bro Encep Supriyadi ketua sektor commerce-ritel, bro Muhammad Hakim, dewan pakar ASPEK serta wakil presiden ASPEK Indonesia bro Jakwan.

Semoga kehadiran delegasi UA ZENSEN ini memberikan kontribusi positif bagi perkembangan buruh di Indonesia, bahwa di negara maju sekali pun seperti di Jepang, serikat pekerja tetap di butuhkan bagi terciptanya kesejahteraan pekerjanya. Semoga kuatnya kehadiran serikat pekerja seperti UA ZENSEN memberi inspirasi bagi kita semua untuk terus berjuang mendapatkan kesejahteraan yang seharusnya kita genggam.(Tim Media ASPEK-TI)

BURUH SEMAKIN TERJEPIT, DI SAAT PENGUSAHA SEMAKIN PELIT DAN PEMERINTAH TIDAK KOMIT!

MAY DAY 2017, MELAWAN KETIDAKADILAN

Jakarta, 1 Mei 2017 – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menyatakan keprihatinannya atas kondisi ketenagakerjaan di Indonesia yang semakin memburuk. Semakin hari semakin terlihat dan terasa, bagaimana pengusaha dan Pemerintah semakin ingin mempersulit ruang gerak dan meminimalisir kesejahteraan bagi pekerja di Indonesia. Berbagai keinginan dari pengusaha, atas nama kemudahan investasi, justru direspon cepat oleh Pemerintah melalui berbagai regulasi yang hanya mementingkan keuntungan pengusaha dan korporasi. Dialog sosial hanya menjadi jargon di mulut, namun implementasinya tidak seindah yang dibayangkan. Berbagai regulasi ketenagakerjaan justru keluar tanpa melibatkan peran dan masukan dari serikat pekerja, khususnya yang duduk di dalam Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional. Demikian disampaikan oleh Mirah Sumirat, SE, Presiden ASPEK Indonesia dalam keterangan pers menyambut Hari Buruh Internasional tanggal 1 Mei 2017. Mirah menambahkan contoh yang paling nyata adalah keluarnya Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, yang tidak pernah dibahas di forum LKS Tripartit Nasional, bahkan PP 78/2015 tersebut menabrak Undang Undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003. Selain itu, pada akhir tahun 2016 yang lalu, Menteri Ketenagakerjaan juga mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, yang tidak lebih dari upaya legitimasi atas eksploitasi sumber daya manusia Indonesia yang mengabaikan hak untuk sejahtera. PP 36/2016 ini telah memberi hak kepada pengusaha untuk bisa mempekerjakan tenaga magang hingga 30% dari jumlah karyawan yang ada di perusahaan, dengan jangka waktu paling lama 1 tahun namun bisa diperpanjang lebih dari 1 tahun dengan Perjanjian Pemagangan baru, dan tenaga magang hanya diberi uang saku yang besarannya tidak jelas.

Lengkap sudah rejim upah murah diberlakukan di Indonesia, mulai upah minimum yang tidak lagi berdasarkan hasil survey kebutuhan hidup layak (KHL), kemudahan kontrak kerja berkedok pemagangan ditambah kemudahan tenaga kerja asing (TKA) untuk bekerja di Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No. 16 Tahun 2015 sebagai revisi Permenaker No. 12/2013, Pemerintah menghilangkan aturan yang mewajibkan TKA memiliki kemampuan berbahasa Indonesia. Kemudahan dalam berbahasa inilah yang menjadi salah satu sebab membanjirnya TKA, khususnya dari China.

ASPEK Indonesia juga mengkritisi kebijakan Pemerintah yang akan menerapkan sistem non tunai atau elektronik secara penuh untuk pembayaran tol di seluruh Indonesia, melalui Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) atau cashless society, yang dicanangkan oleh Bank Indonesia (BI) sejak 2014 lalu. Dengan GNNT artinya pembayaran tunai atau secara cash tidak lagi dilayani. Kebijakan ini berpotensi melahirkan puluhan ribu pengangguran baru, di saat masih tingginya angka pengangguran di Indonesia. Pemerintah dinilai hanya peduli pada kepentingan bisnis semata, dan melalaikan kewajiban Negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah telah menjadi pihak yang justru melahirkan pengangguran baru! tegas Mirah Sumirat.

Bagaimana mungkin konsumen yang membayar dengan menggunakan uang rupiah yang sah berlaku di negeri ini, justru ditolak untuk dilayani? Cara ini merupakan konspirasi dunia perbankan bersama Pemerintah, untuk bisa menarik dana dari masyarakat, dan meraup keuntungan bisnis dari setiap transaksi non tunai. Coba jelaskan kepada masyarakat, untuk kepentingan siapa GNNT itu? Apakah rakyat Indonesia membutuhkan GNNT? Jelas tidak, karena GNNT di-desain hanya untuk menguntungkan korporasi! Mirah menjelaskan bahwa pemilik dan pengguna kartu e-toll, tanpa sadar sesungguhnya telah “diambil paksa” uangnya oleh pihak pengelola jalan tol dan oleh bank yang menerbitkan kartu e-toll. Mirah mencontohkan, apabila masyarakat membeli kartu e-toll seharga Rp.50.000,- sesungguhnya hanya mendapatkan saldo sebesar Rp.30.000,-. Kemana selisih uang yang Rp.20.000? Konsumsen “dipaksa” untuk merelakan kehilangan dananya, bahkan sebelum kartu e-toll digunakan untuk transaksi! Bayangkan, berapa triliun dana masyarakat yang akan diambil paksa dari sistem 100% GNNT ini? tegas Mirah Sumirat.

Saat ini yang dibutuhkan rakyat adalah kemudahan akses untuk bisa mendapatkan pekerjaan, untuk bisa memperoleh penghasilan, untuk bisa meningkatkan daya beli terhadap kebutuhan pokok yang semakin melambung harganya!, tambah Mirah Sumirat.

Mirah Sumirat yang juga merupakan Wakil Ketua LKS Tripartit Nasional, meminta Pemerintahan Jokowi-JK merealisasikan komitmen NAWACITA-nya, yang katanya akan menyediakan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan bukan menghadirkan pengangguran. Presiden Jokowi perlu segera menghentikan rencana otomatisasi gardu tol di seluruh Indonesia, karena akan berdampak ribuan pekerja jalan tol ter-PHK.

Dalam May Day tahun ini, ASPEK Indonesia juga menyuarakan tuntutan penghapusan praktek kerja outsourcing dan kontrak yang melanggar Undang Undang, peningkatan jaminan kesehatan gratis untuk seluruh rakyat Indonesia, serta jaminan pensiun untuk pekerja yang setara dengan jaminan pensiun untuk pegawai negeri sipil (PNS).

Selamat Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2017. Buruh Indonesia teruslah berjuang untuk kesejahteraan yang adil dan merata, karena Pemerintah dan pengusaha belum berpihak kepada kita!

Jakarta, 1 Mei 2017

Dewan Pengurus Pusat
Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia

Mirah Sumirat, SE
Presiden
08129190308

Sabda Pranawa Djati, SH
Sekretaris Jenderal
0815 8811145

Dunia Pernah Dikuasai Oleh Orang-orang Beradab

Refleksi Hari Buruh Internasional 2017

Oleh: Rakhmat Saleh

Rakhmat Saleh Wakil Presiden ASPEK Indonesia bidang Pengupahan & Jaminan Sosial

Sejarah pernah mencatat, pemimpin dunia saat itu dikuasai oleh Pemimpin yg adil, Pejabat yg melayani & bertanggung jawab, Pengusaha yang sukses & dermawan, serta Pekerja yg bekerja keras & jujur.

Pemimpin yg adil & mencintai rakyatnya.
Sang pemimpin berikrar, jika ada binatang terjatuh karena jalan yg berlubang, maka itu adalah tanggung jawab sang Pemimpin. Ketika didapati sebuah keluarga menahan lapar karena tidak mampu membeli makanan, sang Pemimpin memanggul sendiri gandum ke rumah keluarga tersebut.

Pejabat yg melayani & bertanggung jawab.
Ketika ketidakadilan diterima oleh kelompok minoritas, rakyat bebas mengadukan pejabat itu. Berbekal tulang bergaris dari sang Pemimpin semua haknya dikembalikan.

Pengusaha yang sukses & dermawan.
Yang membayar pekerjanya dengan layak, sebelum keringatnya kering (sesuai dengan waktunya). Ketika upah pekerjanya belum terambil, lalu si Pengusaha menggunakan upah itu sebagai modal usahanya. Lalu saat pekerja kembali untuk mengambil upahnya, si Pengusaha memberikan upah berikut hasil usahanya.

Pekerja yg bekerja keras & jujur.
Ketika seorang pekerja penggembala dibujuk untuk menjual kambing gembalanya secara diam-diam, dan semua hasil penjualan menjadi miliknya, tapi dia menolaknya.

Ini bukan terjadi di negeri dongeng, ini terjadi 1400-an tahun yang lalu. Sebelum keserakahan menguasai dunia ini.

Saat ini keadilan harus diperjuangkan, kesejahteraan harus diperdebatkan, kejujuran harus dipaksakan.

Perjuangan buruh/pekerja adalah menuntut keadilan dan kesejahteraan. Sejarah Hari Buruh (Mayday) dimulai ketika ratusan buruh di Chicago pada abad 18 turun ke jalan menuntut keadilan dilaksanakannya “triple day”, yakni 8 jam kerja, 8 jam istirahat, 8 jam sosial. Saat ini hasil perjuangan itu dinikmati banyak orang di seluruh negara.

Pada zaman kemerdekaan perjuangan buruh menjadi salah satu motor perjuangan. Kiprahnya mampu melemahkan penjajah dengan strategi mogok kerja dan konsolidasi buruh di seluruh nusantara mampu mengobarkan semangat perlawanan rakyat kepada penjajah. Saat ini hasil perjuangan itu dinikmati seluruh rakyat Indonesia.

Beberapa tahun ini perjuangan buruh menjadi salah satu motor perjuangan rakyat melawan ketidakadilan dan keserakahan. Perjuangan buruh mendorong keras pemerintah untuk memberikan upah layak dan pekerjaan layak dan jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Salah satu hasilnya adalah BPJS dan Jaminan Pensiun. Yang sampai hari ini masih diperjuangkan peningkatan kualitasnya. Saat ini hasil perjuangan itu dinikmati seluruh rakyat Indonesia.

Pada MayDay 2017 ada tiga isu besar yang diperjuangkan oleh buruh, yaitu HOSJATUM: Hapus Out Sourcing & Pemagangan, Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan Tolak Upah Murah.

Tapi ironisnya, perjuangan buruh di Indonesia oleh sebagian orang sering dianggap sebelah mata. Dinilai sebagai perjuangan pegawai rendahan, perjuangan kaum marjinal. Walaupun sebagian aktivis buruh menduduki jabatan middle management, terutama di negara maju, termasuk di Indonesia.

Apapun sebutannya; karyawan, buruh, pegawai, guru atau yang lainnya, apapun jabatannya, selama masih menerima upah, maka ia adalah pekerja. Setuju atau tidak, perjuangan buruh berdampak kepada mereka dan seluruh rakyat Indonesia.

#HOSJATUM
#HapusOutsourcing&Pemagangan
#JaminanSosialBagiSeluruhRakyat
#TolakUpahMurah
#TolakOtomatisasiTol

SP ANTARA KECAM KERAS PERNYATAAN BONI HARGEN

 

Jakarta, 29/4  – Ketua Serikat Pekerja ANTARA Abdul Gofur mengecam keras pernyataan Boni Hargen yang menyudutkan anak autis.

“Harusnya seorang Dewas Perusahaan BUMN Boni Hargens tidak mengeluarkan pernyataan yang diskriminatif dan menyudutkan kaum tertentu, AUTISM IS NOT A JOKE..!!!!,” ujar Abdul Gofur

Ia menegaskan pernyataan kotor yang  dikeluarkan oleh Boni Hargen dapat berdampak buruk untuk Perum LKBN Antara Perusahaan tempat dia ditunjuk menjadi dewan pengawas oleh rezim penguasa saat ini.

“Dia tidak bisa bilang bahwa itu statement pribadi, namun rakyat yang membaca tidak mau tahu, jabatan dia sebagai Dewas di Perusahaan tempat dia ditunjuk itu melekat, bahkan ada karyawan perusahaan sendiripun sangat tersinggung tingkat tinggi karena beliau memiliki putra yang merasa dihina,” tegas dia.

Ia mengungkapkan Boni Hargen sudah sangat keterlaluan dalam mengeluarkan perkataan yang selalu memancing amarah orang.

“Dia boleh saja menjadi Tim Sukses seseorang atau golongan, tapi dia juga harus ingat bahwa  hari ini dia bekerja disebuah perusahaan Negara, kami tidak peduli namanya buruk dimata orang, namun kami peduli terhadap Perusahaan dimana tempat kami mencari rezeki untuk menafkahi keluarga,” kata dia.

Jangan sampai Perusahaan ini mendapat citra buruk dimata Rakyat, hanya karena ulah seorang dewas yang selalu mengeluarkan kata-kata buruk dan tidak bertanggung jawab.

“Saya tidak memiliki keluarga Autis, tapi saya peduli sesama saudara-saudara saya yang memiliki keluarga yang autis, kami merasa dilecehkan, tidak ada orang tua yang mengharapkan mendapatkan anak yang autis, namun bagi kami itu titipan Tuhan yg harus kami jalankan, banyak yang tidak tahu seberapa besar perjuangan Keluarga, dokter, dan tenaga pengajar anak autis untuk bisa menyembuhkan, yang mungkin dilihat sepele oleh orang lainnya,” kata dia.

Ia meminta Boni Hargen untuk minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena ucapannya adalah sebuh pelecehan.

“Atas nama keluarga autis, dan Ketua SPAntara, saya sangat kecewa dan marah atas ucapan yg Boni Hargen lontarkan di sosial media tentang autis…buat kami itu sebuah pelecehan, kami minta kepada Presiden Jokowi untuk engganti Boni Hargen dari Dewas Perum LKBN Antara, karena perusahaan yg memiliki Visi menjadi Kantor Berita Berkelas Dunia rasanya tak pantas memiliki dewas seperti itu,” pungkas dia.

Abdul Gofur

Ka.SPAntara

085280816699

MAY DAY 2017, JUTAAN PEKERJA TURUN KE JALAN, TUNTUT KEADILAN & KESEJAHTERAAN

Jakarta, 25/04/13 – Mirah Sumirat, SE, Presiden ASPEK Indonesia, mengajak seluruh pekerja di Indonesia untuk bersama-sama kritis dalam melihat permasalahan ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi yang saat ini semakin parah. Apapun sebutan anda, pekerja, buruh, karyawan, pegawai, selama anda masih menerima upah atau gaji, maka sesungguhnya anda adalah buruh. Sebagai sesama golongan buruh, kita harus bergandengan tangan memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan! Mari bersama-sama turun ke jalan dan kepung istana negara, pada tanggal 1 Mei 2017 tegas Mirah Sumirat.

Mengapa harus turun ke jalan dan kepung istana? Mirah menjelaskan bahwa jalanan adalah simbol dan wadah mempersatukan seluruh elemen pekerja dari berbagai jenis pekerjaan. Sedangkan Istana Negara adalah simbol Pemerintah, dimana Pemerintah seharusnya mampu menjamin terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh pekerja.

May Day adalah momentum bersejarah pekerja dalam perjuangan menuntut keadilan dan kesejahteraan. Perlu keberpihakan Pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh pekerja di Indonesia.

Istana Negara akan menjadi titik sentral jutaan pekerja pada aksi May Day, 1 Mei 2017 yang akan datang. Jutaan pekerja di seluruh Indonesia juga akan serentak melakukan aksi turun ke jalan dan menjadikan kantor Gubernur sebagai pusat aksi. Selama 3 tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, ketimpangan ekonomi semakin tinggi. Berbagai regulasi yang dikeluarkan lebih untuk kepentingan kelompok pengusaha (kapitalis). Bahkan tidak segan-segan regulasi Pemerintah menabrak Undang Undang yang lebih tinggi.

Mirah Sumirat menyampaikan beberapa, yaitu:

1. PP 78/2015 tentang Pengupahan yang bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan No. 13/2003, terutama pasal 4, 88, 89, dan 98 tentang pengupahan. Khususnya tentang formula upah minimum, survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan hak berunding buruh. PP 78/2015 menetapkan penyesuaian upah hanya berdasarkan inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi dan menghilangkan survei KHL. Padahal, pasal 88 UU 13/2003 menyebutkan, “Upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.”

2. Kemudahan Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk ke Indonesia di saat masih tingginya pengangguran di Indonesia. Melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No.16/2015 sebagai revisi Permenaker 12/2013, Pemerintah menghilangkan kewajiban kemampuan berbahasa Indonesia bagi TKA yang akan bekerja di Indonesia. Ini yang menyebabkan membanjirnya TKA khususnya dari China. Proses alih teknologi dan alih keahlian juga tidak berjalan dengan baik.

3. Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) atau less cash society yang dicanangkan oleh Bank Indonesia sejak tahun 2014, yang berdampak pada meningkatkan jumlah pengangguran di Indonesia. Pekerja di sektor tertentu yang mulai terkena dampak dari kebijakan Pemerintah ini antara lain;

a. Pekerja jalan tol, dengan adanya rencana Pemerintah menerapkan sistem non tunai (Gardu Tol Otomatis/GTO) di gardu tol di seluruh Indonesia, yang berpotensi terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

b. Pekerja perbankan, yang semakin rentan di-PHK karena adanya kebijakan mobile banking dan less cash society.

Mirah Sumirat menyerukan kepada seluruh pekerja di Indonesia untuk sadar, bersatu dan bergerak bersama dalam satu barisan, untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh pekerja Indonesia. Kami tidak anti dialog sosial dengan pihak manapun, termasuk dengan pengusaha maupun Pemerintah, tegas Mirah Sumirat yang juga sebagai Wakil Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional. Namun ternyata dalam banyak hal, justru Pemerintah dan pengusaha yang anti dengan dialog sosial. Beberapa regulasi Pemerintah dikeluarkan tanpa dialog sosial dengan unsur serikat pekerja, bahkan sengaja menabrak UU yang lebih tinggi seperti PP 78/2015 di atas. Pengusaha juga masih sangat banyak yang anti dengan dialog sosial. Indikatornya antara lain, masih banyak pengusaha yang anti dengan keberadaan serikat pekerja, padahal hak berserikat adalah hak dasar bagi pekerja yang dijamin oleh Undang Undang. Pada umumnya pengusaha takut dengan keberadaan serikat pekerja di perusahaan karena kuatir segala peraturan perusahaan yang bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan menjadi terbongkar, seperti membayar upah di bawah upah minimum, upah lembur yang tidak sesuai dengan UU, praktik outsourcing yang tidak sesuai UU, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang tidak sesuai UU, dan lain sebagainya. Yang terjadi kemudian pengusaha melakukan pemberangusan terhadap serikat pekerja (union busting).

Keadilan harus diperjuangkan bersama, apalagi menghadapi Pemerintah yang tidak berpihak pada pekerja, maka gerakan serikat pekerja harus menjadi gerakan Nasional. Buat para pekerja yang belum berserikat, segeralah mendirikan serikat pekerja di perusahaan anda, karena serikat pekerja adalah wadah perjuangan kolektif pekerja yang dilindungi UU, pungkas Mirah Sumirat.(tim.media.aspekindonesia)

Bangga Merayakan May Day 2017 Dengan Kaus Produksi K-PIN

 

        Siap siap May Day dengan kaus keren produksi K-Pin(dokumentasi Alfasah)

 

May Day sebentar lagi di rayakan oleh kaum buruh, event akbar tahunan bagi para buruh selalu menghadirkan perayaan spesial. Pada tanggal 1 Mei 1886 terjadi demonstrasi besar besaran yang di lakukan buruh agar jam kerja di kurangi menjadi 8 jam perhari. Peristiwa Haymarket di tanggal 1 Mei 1886 membuktikan bahwa buruh bersatu akan memberikan arah perubahan secara signifikan meski tak bisa di pungkiri beberapa buruh pun akhirnya menjadi martir dalam peristiwa Haymarket.

Peristiwa 131 tahun lalu akhirnya di jadikan moment sebagai Hari Buruh Internasional dan di Indonesia May Day menjadi hari libur nasional sejak tahun 2014 ketika Indonesia di pimpin oleh presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Bagai mana untuk tahun ini?

 

Bahan Combet S30, nyok di order kaus May Day ASPEK Indonesia(dokumentasi Teguh)

 

ASPEK Indonesia sebagai salah satu federasi pekerja di Indonesia akan merayakan May Day dengan jutaan buruh lainnya, teristimewa untuk tahun ini adalah persiapan May Day dengan memproduksi kaus May Day yang di produksi K-PIN. Yups untuk anggota afliasi bisa memesan kaus melalui pengurus K-Pin. Untuk tahun ini warna kaus di dominasi warna hijau, desain kaus May Day ASPEK Indonesia berasal dari pemenang sayembara yang di lakukan K-PIN , nama pemenang adalah Bro Agung dari afliasi AGD.

Kita ramein May Day 2017 dengan memakai kaus produksi K-PIN, tentu bangga dong menggunakan kaus produksi sendiri dengan kualitas oke. Bahan kaus terbuat dari Combet S 30 dengan warna hijau pupus, harga Rp 50.000 sudah termasuk donasi seribu rupiah untuk sekretariat ASPEK Indonesia.

Jika menginginkan pemesanan maka hubungi saja nomor nomor berikut ini: Yanto Kisan(081314723590), Bro Teguh Pribadi(089686549714) dan bro Alfasah Sejagad di 085100151978. Yuk kita gemakan May Day 2017 dengan suara lantang” Bersatu Berjuang Sejahtera!” (Tim Media ASPEK/TI)

Tantangan Dan Peluang Sektor Grafika di Era Teknologi Digital Printing

Regional Evaluation/Planning Seminar, tantangan digital printing yang harus di sikapi dengan bijak(dokumentasi: Made Purwanto)

 

Perkembangan pesat teknologi tak bisa di elakan lagi, kecanggihan teknologi digital printing memudahkan orang orang untuk memanfaatkannya agar mempermudah kehidupan, sebagai salah satu federasi pekerja yang mempunyai afliasi yang bergerak di sektor grafika. ASPEK Indonesia mengupayakan penguatan sektor sektor yang bernaung di dalamnya.

Beberapa afliasi ASPEK Indonesia yang tergabung dalam sektor Grafika seperti SP Balai Pustaka, Sekar AGP, SP Inti Rimbo, SPA AFI terus berupaya beradaptasi dengan percepatan teknologi grafika yang terus memunculkan teknologi kekinian seperti Printer 3D serta digital printing yang merupakan ancaman serius bagi perkembangan serikat pekerja. Tak bisa terus berpangku tangan dan meratapi nasib, ada solusi di antara himpitan dan tantangan.

Untuk menjawab tantangan di perlukan langkah langkah strategis, salah satunya adalah dengan di selenggarakannya Regional Evaluation/Planning Seminar of the Union to Union Project “ Building Strategic Power in MNC  in the Graphical and Packaging Sector” di Hotel Aston Simatupang pada tanggal 8-9 April 2017. Acara di hadiri Lorainne Casin yang saat ini menjabat sebagai Presiden UNI G&P sector, Kun Wardhana dari UNI APRO, Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat SE, Javier Carles Head of UNI G&P-Switzerland, Somboon Subsarn UNI DOC- Thailand, Rajendra Acharya UNI APRO-Nepal, Hanum Abdul Gani UNI MLC- Malaysia.

Titik fokus seminar adalah konsolidasi untuk wilayah Asia Tenggara untuk penguatan sektor grafika serta kegiatan evaluasi tentang sejumlah target yang harus teralisasi dan rencana strategi mencakup 5 tahun ke depan. Dalam hal ini Brother  Mohamed BP Mammal dari UNI MLC Malaysia mengatakan bahwa pesatnya teknologi haruslah di sikapi dengan bersatunya serikat pekerja, karena dengan persatuan yang kuat akan memberikan dampak positif bagi para pekerja yang berserikat.

 

Sekjed ASPEK Indonesia, Sabda Pranawa Djati SH di acara Regional Evaluation/Planning Seminar(dokumentasi:Made Purwanto)

Semoga Serikat Pekerja terutama yang berkecimpung di dunia grafika mampu mengambil manfaat Regional Evaluation/Planning Seminar, mampu menerjemahkan target dan indikator kesuksesan, waktunya bekerja dengan optimal sehingga mampu memberikan yang terbaik bagi kesejahteraan rakyat Indonesia pada umumnya. Selamat untuk rekan rekan di sektor grafika yang telah menyelenggarakan seminar dengan cakupan lintas negara.(Tim Media ASPEK/TI)

Memaknai Sosial Dialog Dan Sosial Partnership Bersama Serikat Pekerja AGD 118

Bro Hakim memaparkan pentingnya Sosial Dialog serta Sosial Partnership(Dokumentasi: Putu)

 

Serikat Pekerja adalah sebuah keniscayaan dalam sebuah hubungan industrial, data Departemen Ketenagakerjaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa buruh yang berserikat mencapai 2,7 juta. Dalam trend kekinian sosial dialog dan sosial partnership adalah hal yang patut untuk di kedepankan, kesetaraan antara management dan juga perwakilan serikat pekerja bukanlah isapan jempol semata.

ASPEK Indonesia yang selama ini di kenal sebagai sebuah federasi pekerja yang terus mendorong upaya upaya sosial dialog agar tercipta hubungan industrial yang harmonis, memberikan ruang agar kesepakatan di capai dengan cara cara elegant dan juga mencapai hasil optimal. Hal ini pula yang membuat divisi Penelitian dan Pengembangan ASPEK Indonesia selalu berupaya agar afliasi ASPEK terus meningkatkan pengetahuan ketenagakerjaan.

Pada tanggal 2 April 2017, bertempat di sekretariat SP Ambulan Gawat Darurat 118 yang terletak di Jalan Sunter Permai Raya Kav 1, Podomoro-Jakarta Utara. Di selenggarakan training tentang Dasar Serikat Pekerja Dan Sosial Dialog-Sosial Partnership. Adapun nara sumber adalah Bro Putu Raka Pendit serta Muhammad Hakim.

Dalam training ini di bahas tentang perlunya dialog dengan sarana hubungan industrial, salah satunya adalah LKS Bipatrit. Dalam training juga di paparkan tentang kiat kiat agar hubungan industrial berjalan dengan baik, salah satu contoh adalah dengan mengadakan pertemuan secara rutin yang melibatkan wakil dari Serikat Pekerja dan juga pihak management untuk membahas permasalahan yang terjadi dan juga pemecahan permasalahan dengan pencarian solusi terbaik.

Dan satu hal yang menarik dari training ini adalah bagaimana meredam isu isu negatif yang berkembang dan mencari akar permasalahannya di perusahaan, namun pada akhirnya harus ada formula jitu agar masalah di selesaikan secara tuntas. Semoga dengan di adakannya training Sosial Dialog-Sosial Partnership memberikan pemahaman yang lebih terukur bagi anggota yang bernaung dalam Serikat Pekerja AGD 118.

 

Anggota SP AGD 118 pose bareng dengan nara sumber seusai acara training(dok: Putu) 

Pada akhirnya dengan training ini, anggota SP AGD 118 dapat wawasan baru dan cakrwala berpikir lebih jernih agar sosial dialog dan sosial partnership merupakan sebuah keniscayaan untuk membuka jalan agar hubungan industrial semakin membaik. Sukses selalu untuk kawan kawan Serikat Pekerja AGD 118, semoga perjuangan untuk terus belajar menjadi titik balik agar SP AGD 118 tetap solid dan bersatu.(Tim Media ASPEK/TI)

Menumbuhkan Solidaritas dengan Memberikan Setetes Darah

Suasana donor darah dalam rangka HUT ASPEK Indonesia ke 17(dokumentasi: Eri Wibowo)

 

Masih dalam rangkaian HUT ASPEK Indonesia yang ke 17, pada hari Jum’at 17 Maret 2017 telah di adakan aksi donor darah yang bertempat di Gedung Ciputra World 1, Mall Lotte Shoping Avenue, Ruang Ice Palace Lantai 4. Acara donor darah yang di selenggarakan mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB berlangsung sukses, antrian pendonor sudah terlihat dari pagi hari hingga menjelang siang.

Tercatat total pendonor adalah 116 orang, namun ada 50 pendonor terpaksa di tolak karena kekentalan darah berlebih. Sekedar info bahwa darah yang layak untuk di donorkan adalah normalnya adalah antara 11-13 g/dl untuk wanita, sedangkan pria 12-16g/dl. Darah yang kental mengandung eritrosit atau sel darah merah di atas angka normal.

Hadir dalam acara donor darah, ibu presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat SE yang merasa bangga dengan atusiasme peserta donor darah yang telah menyumbang darah secara ikhlas, ini adalah wujud dari solidaritas sesungguhnya.

Bro Dadun yang merupakan pengurus SP Lotte Shopping Avenue Indonesia mengucapkan banyak terima kasih ke semua pihak yang telah banyak membantu dalam kelancaran acara donor darah, Dadun mengaku tak pernah menyangka kegiatan ini sukses besar, suatu hal yang menggembirakan karena atusiasme pendonor begitu tinggi bahkan ada pendonor yang di terpaksa di tolak karena jumlah quota melebihi yang telah di targetkan.

 

Senyum cerah panitia acara dondar, sukses milad ASPEK Indonesia ke 17(dokumentasi: Sabda Pranawa Djati)

Milad ASPEK Indonesia yang ke 17 semakin spesial dengan suksesnya penyelenggaraan donor darah, semoga apa yang menjadi kegiatan positif ini memberikan dampak yang luas bagi masyarakat pada umumnya, dengan donor darah akan menumbuhkan solidaritas bagi sesama karena setetes darah sangatlah berharga dan penuh makna. Sukses untuk SP Lotte Shopping Avenue Indonesia, kalian telah memberikan pelajaran berharga tentang artinya berbagi untuk sesama, Hidup buruh, Hidup ASPEK Indonesia.(team Media ASPEK/TI)

DPRD BANTEN AKAN PANGGIL DIRUT MARGA MANDALA SAKTI, TERKAIT RENCANA MOGOK KERJA BURUH TOL TANGERANG MERAK

ASPEK Indonesia, 9 Maret 2017. Rencana mogok kerja pekerja PT Marga Mandala Sakti, pengelola jalan tol Tangerang – Merak, pada akhir Maret 2017, mendapat perhatian serius dari DPRD Propinsi Banten. Hal ini disampaikan oleh Fitron Nur Ikhsan, Pimpinan Komisi 5 DPRD Propinsi Banten, saat menghadiri acara Silaturahmi dan Doa Bersama Serikat Karyawan Tol Tangerang Merak, pada hari ini Rabu, 8 Maret 2017 di kantor Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Propinsi Banten (DPW ASPEK Indonesia Propinsi Banten), di Serang Banten.

“Pimpinan Komisi 5 DPRD Banten akan segera memanggil Direktur Utama PT Marga Mandala Sakti untuk meminta penjelasan dan mencari solusi terkait permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi di anak perusahaan Astra Group tersebut. Kami juga akan panggil Pimpinan PT Astra Internasional selaku induk perusahaannya.”, tegas Fitron Nur Iksan.

Selain memanggil pihak perusahaan, DPRD Propinsi Banten juga akan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Propinsi Banten. Kami akan meminta kronologis dan data-data terkait pokok permasalahan yang terjadi. Yang harus dipastikan adalah apakah PT Marga Mandala Sakti dan Astra memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Banten. Ada filosofi yang harus dipegang bahwa mereka (pengusaha) jangan hanya “membangun di Banten” tapi juga harus “membangun Banten”. Perusahaan yang membangun di banten juga harus memiliki aspek kesejahteraan pada manusia yang tinggal di Banten.

Fitron juga menyingggung soal laba bersih PT Marga Mandala Sakti tahun 2016 sebesar 377 milyar. “Tidak mungkin kalau tidak bisa mensejahterakan karyawannya. Kenaikan upah sebesar 4%, dibandingkan dengan laba bersih perusahaan, itu manusiawi atau tidak?”, tegas Fitron yang juga menjabat sebagai Ketua Pansus Perda Penyelenggara Ketenagakerjaan Banten.

Fitron juga tidak setuju adanya penerapan serta merta otomatisasi pembayaran tol, karena otomatisasi gardu tol ternyata tidak terlalu signifikan untuk mengatasi kemacetan di pintu keluar tol. Sebaiknya bertahap. Investasi apapun tidak ada gunanya jika hanya menguntungkan industri dan pengusaha, tapi juga harus bisa mensejahterakan masyarakat Banten, pungkas Fitron.

Mirah Sumirat, Presiden ASPEK Indonesia yang hadir dalam kegiatan tersebut, mengapresiasi respon cepat yang diambil oleh Komisi 5 DPRD Propinsi Banten. Kehadiran Pimpinan Komisi 5 DPRD Banten memenuhi undangan Serikat Karyawan Tol Tangerang Merak, akan menjadi awal yang baik untuk mencari solusi bagi para pihak. Kuncinya, Direksi jangan menutup diri untuk duduk bersama dengan Serikat Karyawan Tol Tangerang Merak, karena tuntutan kenaikan upah 10-15% sangat wajar ketika laba bersih perusahaan meningkat terus.

Dari data laba bersih perusahaan setiap tahun, PT Marga Mandala Sakti selalu memperoleh peningkatan laba secara signifikan. Pada tahun 2014 perusahaan mencatatkan laba bersih 281 milyar, tahun 2015 sebesar 332 milyar, dan tahun 2016 sebesar 377 milyar. Sehingga perlu ada kejelasan mengapa laba bersih selalu meningkat, namun kenaikan upah setiap tahun justru mengalami penurunan?, tanya Mirah.

Dicky Umaran, Ketua Serikat Karyawan Tol Tangerang Merak (SKTTM) yang juga menjabat Ketua Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Propinsi Banten (DPW ASPEK Indonesia Propinsi Banten), menyatakan bahwa kenaikan upah yang diputuskan sepihak oleh Direksi, hanya 4,25-5,07% sangat tidak layak karena tidak mempertimbangkan harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi, dan membuat upah pekerja di PT. Marga Mandala Sakti semakin jauh tertinggal dari para pekerja lainnya di bawah naungan Astra Group.

Dari data yang diperoleh SKTTM, kenaikan upah di PT. Marga Mandala Sakti dalam 4 tahun terakhir terus mengalami penurunan. Pada tahun 2013 pekerja mendapat kenaikan upah sebesar 16%. Tahun 2014 dan 2015 kenaikan upah turun drastis menjadi 8-10%. Sedangkan tahun 2016 kenaikan upah kembali turun hanya 4%. Kondisi kenaikan upah yang setiap tahun menurun ini tidak sebanding dengan peningkatan laba bersih perusahaan.

“SKTTM selanjutnya akan membentuk tim kecil guna mengawal setiap proses perjuangan kenaikan upah”, ungkap Dicky.

Direksi PT. Marga Mandala Sakti diharapkan untuk mau menerima usulan kenaikan upah tahun 2017 sebesar 10-15% yang diajukan oleh serikat pekerja (SKTTM) yang merupakan anggota dari ASPEK Indonesia. Kenaikan 10-15% dinilai sangat wajar mengingat laba bersih perusahaan yang terus meningkat dan harga kebutuhan pokok masyarakat yang semakin tinggi. Peningkatan kesejahteraan pekerja harus menjadi prioritas di saat laba bersih perusahaan juga meningkat. Kami menunggu respon positif dari Direksi PT Marga Mandala Sakti untuk mencari solusi terbaik, pungkas Dicky.

PT. Marga Mandala Sakti seharusnya bersikap lebih adil kepada seluruh pekerjanya. Ketika laba bersih perusahaan setiap tahun meningkat, maka distrubusi keuntungan perusahaan untuk kesejahteraan pekerja seharusnya juga ditingkatkan. Tuntutan SKTTM kepada Direksi PT Marga Mandala Sakti sesungguhnya sangat wajar, karena di setiap keuntungan perusahaan selalu ada kontribusi keringat dari pekerja. Bahkan ada informasi pekerja dengan masa kerja 20 tahun yang masih digaji di bawah 4 juta rupiah, padahal PT. Margala Mandala Sakti adalah bagian dari Astra Group, yang secara umum memiliki standar upah yang tinggi. Mengapa di PT Marga Mandala Sakti standar upahnya jauh berbeda dengan perusahaan lain yang ada di Astra Group? ungkap Mirah.

Tuntutan SKTTM:
(1) Kenaikan upah tahun 2017 sebesar 10-15%.
(2) Standarisasi/ upah PT MMS dengan standar upah Astra Group.
(3) Pemberlakuan struktur dan skala upah sesuai peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
(4) Penghapusan praktik outsourcing di lingkungan PT Marga Mandala Sakti.
(5) Menolak penerapan otomatisasi pada gardu tol yang akan berakibat PHK massal.

Hormat kami,
Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia

Mirah Sumirat, SE
Presiden

Sabda Pranawa Djati, SH
Sekretaris Jenderal

  • Contact person:
    Dicky Umaran, S.AP
    Ketua Serikat Karyawan Tol Tangerang Merak/Ketua DPW ASPEK Indonesia Propinsi Banten
    081906141888
    085714216877