DEMONYA DI ANIES SANDI, KECEBONG YANG EJAKULASI


Oleh : Sabda Pranawa Djati

10 November 2017 ribuan buruh melancarkan aksi
Balai Kota Jakarta menjadi tempat yang disambangi
Tuntutannya cuma naikan upah minimum provinsi
Lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 terbitan Jokowi

Pemimpin buruh naik podium silih berganti
Mengingatkan Anis Sandi agar memenuhi janji
Poros Istana dan Poros Balai Kota, dua yang dikritisi
Anies Sandi wajib penuhi janji, Istana wajib mengubah regulasi

PP 78/2015 tentang Pengupahan itu adalah produknya Jokowi
Kenaikan upah minimum dibatasi hanya dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi
Jokowi tabrak Undang Undang Ketenagakerjaan yang lebih tinggi
Persembahan dari Istana untuk kepentingan korporasi

Berita mulai menyebar Anis Sandi dituding mengingkari
Libido Kecebong mulai menggeliat karena kontraksi
Ramai membuat gaduh media sosial berdalih simpati
Satu kalimat Said Iqbal, Kecebong langsung ejakulasi dini

Said Iqbal bilang Ahok lebih ksatria dan lebih berani
Kecebong putar ulang seperti lagu baru artis masa kini
Dari atas mobil komando puluhan pimpinan buruh berorasi
Mereka tak setuju Ahok dipuja-puji tapi Kecebong tak peduli

Media online, koran dan televisi
Sigap menggoreng berita tanpa basa basi
Awak media Kecebong gerilya mengejar narasi
Tapi tak ada berita tentang Istana yang dicaci maki

IQ 200 sekolam pastilah sulit untuk Kecebong memahami
Bahwa biang kerok upah murah datang dari istana dalam bentuk regulasi
Buruh dan Kecebong yang buruh, semakin kehilangan daya beli
Tapi Kecebong tetap berikrar junjungannya yang paling suci

Ketika Ahok gubernur tercatat demo buruh ratusan kali
Menuntut janji Ahok menaikkan upah minimum di atas Bekasi
Tak ada tuh dukungan Kecebong, walau hanya sekedar apresiasi
Justru buruh disalahkan dan menjadi sasaran bully

Penolakan PP 78/2015 membuat aktivis buruh dikriminalisasi
Upah buruh ditekan dan rakyat tak lagi menikmati subsidi
Jokowi tak bergeming, katanya upah murah untuk mempermudah investasi
Tembok Istana terlalu tebal untuk ditembus tangis rakyat yang frustasi

Soal janji politik yang diumbar dan diingkari
Sesungguhnya Jokowi lebih banyak punya koleksi
Membeli kembali Indosat dari tangan asing cuma sebatas cerita fiksi
Janji tidak menaikkan harga BBM, justru harga naik berkali-kali

Turunkan tingkat pengangguran cuma retorika artikulasi
Ciptakan 10 juta lapangan kerja baru hanyalah fantasi
Justru BUMN bernafsu untuk PHK massal dengan alasan otomatisasi
Menambah hutang 4.000 triliun lebih padahal janji tidak akan berhutang lagi

Janji persulit investasi asing namun kemudahan ijin justru kau beri
Tapi tak ada kontrak politik, bela Kecebong berargumentasi
Aahh… aku seperti ngobrol dengan manusia dalam pengaruh anastesi
Tapi tak apa, aku akan paparkan tanpa emosi

Jelang pilpres 2014 Piagam Perjuangan Marsinah telah Jokowi tandatangani
Kerja Layak, Upah Layak dan Hidup Layak itu janji yang menginspirasi
Menghapus sistem tenaga kerja kontrak dan outsourcing sangatlah memotivasi
Penentuan upah berdasarkan kebutuhan hidup layak juga tegas menjadi isi

Tapi apakah semua janji hari ini terbukti?
3 tahun sudah Jokowi memimpin negeri
Jadikan saya presiden maka saya akan kerja kerja kerja untuk penuhi janji
Namun janji tak terwujud bahkan makin jauh panggang dari api

Apa bedanya Anies Sandi dan Jokowi?
Jika setali tiga uang setipe pelanggar janji?
Bedanya ada di antara Kecebong dan kami
Jika Anies Sandi kami kritisi, Kecebong berhalusinasi tentang Jokowi

Kami tuntut Anies Sandi untuk penuhi janji
Kami juga tuntut Jokowi realisasikan mimpi
Jika Kecebong dukung kami datangi Anies Sandi
Kenapa Kecebong tak hadir saat kami datangi Jokowi?

Pagi ini tuntas sudah kutuliskan puisi
Kutengok dalam kolam, kulihat kecebong bangun militansi
Revolusi mental katanya tapi justru tak punya mental revolusi
Ooohhh, ternyata… mereka belum terbangun dari mimpi

Salam pagi tanpa kopi,
Kebon Jeruk
13 November 2017

“KALO PROTES KE PAK JOKOWI SAJA, PAK!”

Oleh: Sabda Pranawa Djati, SH

Viralnya video pengemudi tol yang berdebat dengan petugas gardu tol, karena pengemudi hanya mau membayar dengan uang Rupiah tunai, membuat saya teringat pada satu kejadian. Dalam video asli yang saya terima, terlihat bagaimana petugas tol berusaha dengan sabar meladeni pengemudi tol, dan sempat beberapa kali petugas mengatakan kepada pengemudi, “… Kalo protes ke Pak Jokowi saja, Pak”. Pastinya kata-kata “… Kalo protes ke Pak Jokowi saja, Pak” itu bukan bagian dari standard operating procedure yang ditetapkan oleh PT Jasa Marga.

Ketika saya ngobrol dengan beberapa kawan yang bekerja sebagai petugas tol, mereka mengatakan “Manusiawi Bang, karena kami yang selalu pertama kali diprotes oleh pengguna jalan”. Sesungguhnya banyak masyarakat yang protes kepada petugas gardu tol terkait pemberlakuan transaksi non tunai ini. Bedanya, protes dari para pengemudi tersebut tidak direkam oleh video dan tidak menjadi viral. “Kami harus sabar dan wajib selalu tersenyum dalam menghadapi protes dari pengguna jalan, karena kami yang berhadapan langsung dengan penggguna jalan”, begitu cerita mereka.

‘Ngototnya’ PT Jasa Marga memberlakukan 100% transaksi non tunai di gardu tol tidak terlepas dari Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan oleh Bank Indonesia pada Agustus 2014. Kemudian Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ‘mengeksekusi’ dengan mengeluarkan Peraturan Menteri No.16 tahun 2017 tertanggal 12 September 2017, yang mewajibkan seluruh gardu tol terhitung 31 Oktober 2017 hanya menerima pembayaran dengan ‘uang plastik’ elektronik produk dari bank BUMN dan bank swasta. PT Jasa Marga sebagai BUMN operator jalan tol langsung ambil langkah cepat untuk melakukan pengadaan mesin card reader demi mensukseskan 100% gardu tol otomatis (GTO). Seperti efek bola salju, kemudian seluruh perusahaan swasta operator jalan tol juga memberlakukan sistem pembayaran non tunai karena ‘dipaksa’ oleh Peraturan Menteri PUPR tersebut. Tidak cukup sampai di situ, dampaknya saat ini 20.000 pekerja jalan tol terancam di-PHK.

Video yang viral itu kemudian ditanggapi beragam oleh masyarakat. Ada yang membela petugas tol, ada yang membela pengemudi tol dan ada juga yang menyalahkan Pemerintah karena mengeluarkan kebijakan yang merugikan konsumen dan hanya menguntungkan pihak bank.

Beberapa lembaga diantaranya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Ombudsman, DPR, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, bahkan jauh-jauh hari sebelum adanya video viral tersebut, sudah meminta kepada Pemerintah untuk tidak memberlakukan 100% gardu tol otomatis karena melanggar Undang Undang Mata Uang dan Undang Undang Perlindungan Konsumen serta berpotensi terjadinya PHK massal. Namun semua itu tidak digubris oleh Pemerintah, yang sepertinya sudah ‘kebelet’ untuk ‘menghabisi’ manusia, yang nota bene adalah rakyat Indonesia, dengan mesin-mesin canggih.

Pemerintah seperti kehilangan logika bahwa secanggih apapun mesin non tunai di gardu tol tidak akan bisa mengatasi kemacetan. Kemacetan terjadi justru karena jumlah kendaraan yang sudah jauh melebihi kapasitas jalan. Saya ingin memberi contoh nyata, jika mesin otomatis dianggap bisa mengurangi kemacetan, para pengguna jalan tol yang biasa melewati ruas jalan Semanggi Jakarta pastinya bisa mencermati, mengapa gerbang tol Semanggi 1 yang sudah 100% menggunakan mesin, pada waktu-waktu tertentu sering ditutup dan menimbulkan kemacetan kemana-mana? Itu karena ruas jalan tol dalam kota sudah macet total bahkan sebelum pengguna jalan masuk ke gerbang tol.

Lantas pertanyaannya, siapa yang diuntungkan dengan otomatisasi gardu tol? Konsumen? Jelas tidak! Yang paling diuntungkan dari 100% GNNT & 100% GTO adalah pihak bank penerbit ‘uang plastik’ karena bisa menarik dana masyarakat secara mudah dan cepat. Mudah karena bank ‘dibekingi’ oleh Negara dan cepat karena konsumen tidak punya pilihan harus membeli e-toll seharga 50.000 dan bank bisa langsung dapat 20.000 biaya kartu bahkan sebelum kartu itu digunakan. Belum lagi keuntungan bank dari biaya top up.

Terlepas dari pro kontra terhadap video viral itu, sesungguhnya seluruh konsumen dan pekerja tol di Indonesia selayaknya berterima kasih kepada para pelaku di video itu. Video itu mewakili suara jutaan konsumen yang akan dieksploitasi uangnya dan juga mewakili puluhan ribu pekerja tol yang nasibnya terancam di-PHK. Video itu membuka mata kita bahwa masih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan pekerjaan di saat masih ada 7,7 juta pengangguran. Video itu juga mengingatkan kita pada janji Jokowi saat kampanye pemilihan presiden tahun 2014 yang lalu, dimana beliau berjanji menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan. Pertanyaannya, mengapa justru Pemerintah yang bernafsu untuk mengganti manusia dengan mesin? Dan justru akan menimbulkan jutaan pengangguran baru akibat GNNT yang dicanangkan oleh BI. Ya, jutaan pengangguran baru karena GNNT tidak saja akan menghabisi pekerja jalan tol namun juga akan menghabisi jutaan pekerja di bank, supermarket, telekomunikasi, logistik dan lain-lain.

Perkembangan teknologi memang tidak bisa dibendung. Namun apakah salah jika Negara memproteksi setiap warga negaranya untuk bisa menjamin rakyatnya mendapat pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan?

Masyarakat hanya meminta agar setiap gardu tol bisa untuk transaksi tunai dan non tunai. Toh, jika menilik dari laba bersih BUMN PT Jasa Marga setiap tahun selalu meningkat.(2014 Rp1,42 triliun, 2015 Rp1,46 triliun, 2016 Rp1,88 triliun). Bahkan di semester pertama 2017 PT Jasa Marga telah membukukan laba bersih Rp1,01 triliun. Dana BUMN sebesar itu seharusnya bisa turut memakmurkan dan membebaskan rakyat dari jurang kemiskinan. Upaya ini bisa dimulai dari mempekerjakan sebanyak mungkin manusia di BUMN, bukan justru ‘menghabisi’ manusia dan menggantinya dengan mesin.

Kalimat “… Kalo protes ke Pak Jokowi saja, Pak” semoga juga bisa menjadi viral. Bukan karena tanpa alasan, namun mencermati kebiasaan Pak Jokowi yang selalu update dan merespon berdasarkan media sosial yang viral. Mudah-mudahan Pak Jokowi bisa segera merespon untuk menyelamatkan nasib jutaan pekerja yang terancam PHK dan menyelamatkan jutaan konsumen yang terancam dieksploitasi oleh industri perbankan.

Apalagi Pak Jokowi di Istana Negara pada 2 Oktober 2017, sudah tegas mengatakan bahwa beliau adalah kepala pemerintahan, negara dan panglima tertinggi angkatan darat, laut dan udara. Sehingga pantas rasanya jika rakyat mengadu kepada ‘Panglima Tertinggi’ nya.

Kebon Jeruk, 4 Oktober 2017.

E-Tol, Video Viral dan Kenapa kita musti tolak nontunai

Inilah video aslinya, yang kemudian viral dan diunggah ramai dan dikritisi oleh netizen

Terhitung sudah 4 hari, sejak 29 September yang lalu saya meng-upload video pendek berdurasi kurang lebih 3 menit tentang “debat kusir” dengan petugas jaga toll PT Jasamarga hasil rekaman di Gerbang tol Grand Wisata, Tambun, Bekasi, itu kemudian jadi viral di sosial media. Sejak saya upload, pro kontra mulai terjadi, bahkan lebih dominan mem-bully saya, yang ngeyel, golok dan kata-kata kasar lainnya dari netizen.

Akhirnya, saya mulai “capek sendiri” untuk menanggapi satu persatu, dan saya biarkan begitu saja, bak air mengalir. Hingga akhirnya, menurut beberapa kawan, video tersebut, telah masuk di beberapa media nasional, seperti Detik, Kompas dan bahkan jadi trending topic, termasuk Metro TV, Kompas TV dan On The Spot Trans 7, malam ini. Karena video viral ini juga, kemudian ada satu kawan menjuluki saya, si raja ngeyel.

Sebelum meng-upload video tersebut, sebenarnya saya sudah mempertimbangkan pro dan kontra, bahkan bully dari nitzen. Tapi akhirnya saya putuskan untuk mengunggah dengan pertimbangan, Isu Kebijakan BI untuk menerapkan pembayaran nontunai di semua tol menjadi perhatian publik, bahkan jika memungkin ditinjau ulang, untuk tidak mengatakan ditunda sama sekali. Mengapa? Inilah yang sebetulnya jauh lebih penting tenimbang menyikapi bully terhadap video yang kadung ditonton jutaan orang tersebut.

Dalam video, saya memang memgambil posisi sebagai konsumen yang merasa dirugikan hak saya. hak untuk membayar dengan uang rupiah secara tunai, yang juga merupakan alat pembayaran resmi yang tidak boleh ditolak, kecuali diragukan keaslian uang saya. Di samping, saat saat itu, kebijakan pembayaran E-Toll belumlah saatnya, yang ditentukan sebagaimana disosialisasikan efektif per Oktober 2017.

Tentu, selaku konsumen saya merasa mendapatkan kejutan, karena gerbang yang biasa saya masuki ini, sebelumnya, dikhususkan untuk pengguna toll dalam pembayaran tunai. Tetapi, pada saat itu, secara sepihak, PT Jasamarga, sudah memberlakukan nontunai semua, tanpa terkecuali (sebagaimana dialog dalam video).

Kenapa musti petugas jaga yang didebat dan diprotes? Saya kira, ini adalah salah satu pertanyaan terbanyak yang disampaikan netizen, di samping caci maki dan bully. Sebenarnya, sama sekali saya tidak ada maksud untuk itu. Kondisilah yang memaksa saya untuk mempertahankan hak saya untuk tetap menggunakan hak saya selaku konsumen, membayar dengan uang rupiah yang saya miliki dengan cara tunai, sebagaimana yang biasa saya lakukan sebelumnya dan tidak ada masalah.

Mengapa tidak langsung ke pemangku kebijakan? Upaya dari beberapa kawan untuk melakukan “penolakan nontunai” sebetulnya jauh-jauh hari sudah dilakukan. Beberapa kali misalnya, federasi serikat pekerja tingkat nasional, ASPEK Indonesia, di mana salah satu anggotanya adalah beberapa Serikat Pekerja Tol sudah melakukan upaya advokasi tersebut, dengan melakukan audiensi dengan beberapa intansi terkait, bahkan hingga saat ini, masih dan sedang dilakukan.

Namun belum menui hasil maksimal. Artinya, belum ada tanda-tanda, baik dari BI sendiri maupun PT Jasamarga terutama, bahwa kebijakan Gerakan Nasional NonTunai (GNNT) akan ditinjau ulang atau paling tidak ditunda untuk sementara waktu.

Saya tak hendak mencari “pembenaran” dalam hal ini. Karena, faktanya semua argumentasi yang saya sampaikan kemudian tidak bisa diterima oleh mayoritas nitzen yang memenuhi komentar di sosial media, di mana video itu diunggah dengan massif.

Poin lain, yang juga jauh lebih penting dan menjadi fokus kawan-kawan ASPEK Indonesia sebetulnya adalah isu ancaman PHK massal terhadap pekerja tol sendiri. Bagaimana tidak, jika semua kemudian diganti dengan elektronik robotik, sebagai konsekuensi logis digantinya tenaga manusia oleh mesin-mesin dan robot-robot, tentu pada gilirannya, akan ada efisiensi yang meniscayakan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan secara besar-besaran. Dan isu ini, kurang mendapatkan porsi yang mamadai dalam perbincangan publik.

Akhrinya, dalam opini singkat ini, saya ingin menawarkan solusi. bahwa bagaimanapun teknologi telah menjadi keniscayaan sejarah, kebijaksanaan seorang pemimpin tetap dibutuhkan oleh rakyatnya. Sehingga harus dipertimbangkan dengan matang, untung dan ruginya untuk kepentingan yang lebih luas. Dalam konteks ketenagakerjaan, harusnya negara melalui pemerintahan Jokowi, jika tidak mampu membuka lapangan pekerjaan, tidak seharusnya membuka ruang pengangguran baru, dengan alasan teknologi sekalipun.

Atau dengan mengambil jalan tengah, dengan tetap memberikan kebebasan dan keleluasaan sepenuhnya kepada rakyat dan konsumen untuk tetap memilih tunai dan atau nontunai. Karena keduanya adalah konsepsi fitrah dari lahirnya sebuah transaksi antara penjual dan pembeli. D samping pertanyaan kritis yang musti dijawab, siapa sebenarnya yang diuntungkan dari kebijakan Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) ini? Bukankah rakyat dan konsumen yang dirugikan? Mari berdiskusi kembali sambil ngopi.(sumber)

BANK JUALAN E-MONEY, NEGARA YANG JADI “SALES”-NYA

 

Jakarta, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) – hari ini, Senin, 2 September 2017 melakukan audiensi dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) dan diterima oleh beberapa Commissioner BPKN, antara lain Dr. Ir. Arief Safari, MBA, Prof. Dr. Ir. Atih Surjati, M.Sc, Bambang Sumantri, MBA dan lain-lain. Audiensi terkait penolakan ASPEK Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) terhadap rencana Pemerintah yang akan memberlakukan Gardu Tol Otomatis (GTO) 100% di seluruh jalan tol yang ada di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Mirah Sumirat, SE, Presiden ASPEK Indonesia berbagi pengalamannya saat menghadiri kegiatan “UNI High-Level Delegation to China – Dialogue between ACFTU & UNI” pada tanggal 20-24 September 2017 di Beijing China. ACFTU adalah Konfederasi Serikat Pekerja China.

Dengan mata kepalanya sendiri, Mirah Sumirat melihat bahwa jalan tol di Beijing tidak memberlakukan otomatisasi 100%, namun tetap mempekerjakan manusia dan menyediakan akses tunai yang lebih banyak dibanding non tunai. Gardu tol di China baru 20% yang diotomatisasi melalui Alipay (red: uang elektronik di China), sedangkan 80%-nya masih memberlakukan transaksi tunai. Saat Mirah menanyakan kepada salah satu pejabat yang ditemuinya, mengapa tidak memberlakukan otomatisasi 100%, Mirah mendapat jawaban yang di luar dugaan. Pejabat tersebut mengatakan, jika semua di-otomatisasi, bagaimana nasib 1,3 milyar penduduk China yang masih membutuhkan pekerjaan dan penghasilan?

Selama ini berbagai pihak di Pemerintah Indonesia selalu mengatakan bahwa di negara-negara lain semua jalan tol sudah otomatis. Informasi yang dihembuskan oleh Pemerintah ternyata tidak benar, karena faktanya di China, Malaysia, Amerika dan lain sebagainya, tidak diberlakukan 100% otomatisasi dengan pertimbangan perlindungan tenaga kerja dan perlindungan konsumen, ungkap Mirah.

Dalam audiensi tersebut, Sabda Pranawa Djati, SH, Sekretaris Jenderal ASPEK Indonesia juga mengatakan bahwa Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan oleh Bank Indonesia (BI) dan GTO 100% yang dilakukan oleh PT Jasa Marga yang didukung Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat ini sesungguhnya hanya menguntungkan pihak bank penerbit uang elektronik. Sudah sejak lama ketika dibuka GTO di beberapa gerbang tol, konsumen pengguna jalan tidak antusias untuk membeli e-toll/e-money, dibuktikan dengan sepinya GTO di semua gerbang. E-money itu jualannya bank, kenapa justru Negara yang berperan menjadi “sales”-nya? tanya Sabda. Selama ini bank penerbit uang elektronik kebingungan karena E-money tidak laku di masyarakat. Sehingga Sabda menduga pihak perbankan (melalui Himpunan Bank Negara/Himbara) kemudian melobi Pemerintah (Bank Indonesia) untuk bisa turut “menjual” e-money dengan mewajibkan transaksi non tunai di beberapa fasilitas publik, seperti di Transjakarta dan di jalan tol. Tidak menjadi masalah jika bank berjualan kartu uang elektronik secara retail tanpa melibatkan peran Pemerintah. Namun menjadi persoalan yang serius dan merugikan konsumen ketika justru Bank Indonesia (red: Negara) yang kemudian keblinger dengan berperan sebagai “sales” dan menggunakan instrumen Negara (Kementerian dan BUMN) untuk memaksa konsumen membeli e-toll/e-money.

Commissioner BPKN, Dr. Ir. Arief Safari, MBA, mengatakan bahwa BPKN telah membuat Rekomendasi kepada Bank Indonesia tertanggal 22 September 2017, yang salah satu rekomendasinya berbunyi “Pada setiap transaksi di wilayah NKRI, konsumen terjamin tetap memiliki akses pembayaran tunai, sesuai Undang Undang No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang masih berlaku”. BPKN sangat berterima kasih dengan berbagai masukan dan informasi yang disampaikan oleh ASPEK Indonesia dan KSPI, serta berjanji akan menyampaikan kepada Bank Indonesia.

Terima kasih,

Dewan Pengurus Pusat
Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia

Mirah Sumirat, SE
Presiden
08129190308

Sabda Pranawa Djati, SH
Sekretaris Jenderal
0815 8811145

LONGMARCH SURABAYA – JAKARTA DIBERHENTIKAN POLISI, KSPI LAKUKAN PROTES KERAS

LONGMARCH SURABAYA – JAKARTA DIBERHENTIKAN POLISI, KSPI LAKUKAN PROTES KERAS

Jakarta, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) – Longmarch Surabaya – Jakarta yang dilakukan relawan Jamkeswatch Ade Kenzo diberhentikan pihak kepolisian, Selasa (26/9/2017). Hingga pukul 21.30 wib, Ade Kenzo masih berada di Polres Tuban untuk dimintai keterangan dan tidak boleh melanjutkan perjalanan.

Alasan pihak kepolisian menghentikan perjalanan Ade Kenzo adalah karena tidak ada surat ijin untuk melakukan longmarch.

“Hingga malam ini masih berada di Polres Tuban. Pihak kepolisian tidak boleh melanjutkan perjalanan karena tidak ada ijin,” kata relawan Jamkeswatch yang mengawal longmarch Surabaya – Jakarta, Arif.

Arif kemudian menyampaikan kronologis dihentikannya longmarch.

Menurut Arif, Selasa pagi (26/9/ 2017) sekitar jam 08.00 perjalanan dimulai dari pantai Sowan menuju Rembang. Tetapi di dekat Polsek Bancar, rombongan longmarch diberhentikan oleh kepolisian. Alasannya adalah untuk kordinasi.

Pimpinan organisasi FSPMI dan KSPI yang kebetulan ikut dalam longmarch melakukan melakukan koordinasi. Sementara itu Ade Kenzo dan tim kesehatan yang membawa ambulance melanjutkan perjalanan.

Di tengah perjalanan, sekitar jam 11:30 wib, Ade Kenzo dan tim kesehatan memutuskan untuk melakukan istirahat di masjid.

Usai sholat Dzuhur, Ade Kenzo kembali didatangi pihak kepolisian dari Polsek Bancar. Kembali terjadi perundingan yang menghasilkan kesepakatan, Ade Kenzo dan tim ambulance melanjutkan perjalanan. Sementara tim pengawal pulang ke daerahnya masing-masing.

Ketika Ade Kenzo dan tim ambulance kembalu melanjutkan perjalanan, memasukui wilayah Jawa Tengah lagi-lagi perjalanan diberhentikan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polres Tuban.

Di Polres Tuban, Ade Kenzo didampingi puluhan orang buruh yang datang dari berbagai daerah, seperti Gresik, Surabaya, dan Semarang.

Presiden KSPI Said Iqbal memprotes keras tindakan pihak kepolisian yang menghentikan longmarch Surabaya – Jakarta. Padahal perjalanan untuk mengingatkan pemerintah bahwa sehat adalah hak rakyat tersebut tidak menganggu masyarakat umum. Bahkan masyarakat menyambut antusias, karena aspirasi mereka terkait masih buruknya pelayanan jaminan kesehatan merasa terwakili.

“Apa alasan pihak Kepolisian menghentikan jalan kaki ini? Padahal apa yang disampaikan adalah untuk jaminan kesehatan yang lebih baik untuk seluruh rakyat, termasuk untuk kepentingan dari bapak-bapak dari kepolisian,” kata Said Iqbal.

Oleh karena itu, lanjut Iqbal, pihaknya meminta agar pihak Kepolisian segera membebaskan Ade Kenzo dan mengijinkan agar diperbolehkan melanjutkan perjalanan.

Senada dengan Said Iqbal, Deputi Presiden FSPMI Obon Tabroni mengatakan bahwa sikap kepolisian yang menghentikan aksi jalan kaki ini mengada-ada. Menurutnya, Ade hanyalah menunaikan Nadzarnya untuk jalan kaki Surabaya – Jakarta terkait dengan jaminan kesehatan.

“Masak jalan kaki karena menjalankan nadzar harus ada izin,” kata Obon.

Terima Kasih

Said Iqbal
Presiden KSPI

Narahubung: Ketua Departemen Komunikasi dan Media, Kahar S. Cahyono (0811 1098828)

SP AMCOR, Menyusun Asa PKB Dengan Kejernihan Berpikir

 

Pengurus SP Amcor berembug untuk pembahasan draft PKB(Dok Okta Joni)      

 

Tak dapat di pungkiri bahwa mimpi semua serikat pekerja adalah memiliki Perjanjian Kerja Bersama, setelah di bentuk  dan mengkonsolidasikan anggota maka langkah berikut ke tahap lebih tinggi dengan menyusun PKB. Dasar hukum dari penyusunan PKB termaktub dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terperinci dari pasal 115 hingga 135. Aturan lainnya adalah tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 28 tahun 2014 tentang cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

 

Semoga draft PKB SP Amcor memenuhi harapan para anggota(dok Okta Joni)

 

Progres draft penyusunan PKB di lakukan oleh Serikat Pekerja Amcor, meski relatif baru sebagai afliasi ASPEK Indonesia namun spirit untuk membuat PKB patut di acungi jempol. SP Amcor dengan komposisi kepengurusan, Hafis sebagai Ketua, Rohmad menjabat Sekretaris Jenderal, Okta Joni memangku jabatan Wakil Ketua, Bendahara di pegang sis Eliana Safitri, Junaidi Rahman dipercaya sebagai sekretaris dan bro Suhaidi sebagai Dewan Pembina SP Amcor.

Di kawasan Situ Cipondoh yang beralamat di jalan KH Hasyim Ashari, kota Tangerang Banten, pengurus SP Amcor berembug membahas draft PKB. PT Amcor yang merupakan perusahaan multi nasional dan bergerak dalam pengemasan plastik dengan produk produk seperti plastik kemasan, lid, cup dan juga label packaging. Perusahaan ini  beroperasi di lima benua dan berada di 157 negara dengan kantor pusat di Australia.

Di tanah air PT Amcor memiliki dua pabrik yang berlokasi  di Jakarta dan Tangerang, dalam telewicara bersama Tim Media ASPEK, salah satu pengurus Serikat Pekerja Amcor yakni Okta Joni, dengan komposisi karyawan di Jakarta sebanyak 435 orang. Hingga saat ini 70% telah menjadi anggota serikat pekerja, dengan mengutamakan asas musyawarah dan mufakat di setiap mengambil kebijakan yang berhubungan dengan karyawan.

 

Sejauh ini management cukup kooperatif dengan keberadaan serikat pekerja. Okta Joni menambahkan bahwa SP Amcor senantiasa menjaga hubungan industrial dengan harmonis agar yang bertujuan perusahaan pun berjalan dengan baik dan kesejahteraan pun di rasakan oleh seluruh karyawan.

Semoga Situ Cipondoh menjadi inspirasi untuk membuka cakrawala berpikir bagi pengurus untuk menyusun pasal demi pasal, bab demi bab yang nantinya akan menjadi sebuah Perjanjian Kerja Bersama yang mampu mengakomodir keinginan karyawan dan management, selamat bekerja untuk pengurus SP Amcor dan berpikirlah dengan jernih sehinga hasil akhirnya membuat semua karyawan merasakan sebuah kesejahteraan yang terasa nyata.(Media ASPEK-TI,OJ)

DPW ASPEK Jawa Tengah: Membongkar Stigma Upah Rendah Dengan Kerja Keras dan Cerdaas

    Sunindar Widodo, Bendahara DPW Jawa Tengah(Media ASPEK)

 

Untuk saat ini tak bisa di pungkiri besaran upah di Jawa Tengah relatif lebih rendah di banding provinsi provinsi lain di pulau Jawa, belum lagi persoalan solidaritas yang belum sekokoh wilayah lain, hal ini merupakan pekerjaan rumah bagi Dewan Pimpinan Wilayah ASPEK Jawa Tengah. Hal itu di utarakan bendahara DPW Jateng saat di wawancarai team Media ASPEK.

Menurut Sunindar Widodo yang berasal dari SP Indosat, ada point point penting yang menjadi catatan DPW Jateng dalam perjuangan buruh, dengan upah minimum relatif kecil adalah hal yang perlu di perhatikan, perjuangan upah layak semestinya terus di gelorakan. Selain itu adalah perlunya juga memupuk solidaritas antar afliasi agar terjadi sinergi yang saling menopang dan menguatkan. Dengan label upah murah, DPW ASPEK Jateng terus berupaya memperjuangkan agar di satu ketika upah layak benar benar bisa teralisasi.

Adapun afliasi yang kerap menjadi “gelandang jangkar” dalam pergerakan buruh di Jateng dan mewakili nama ASPEK Indonesia di daerah yang mempunyai motto Prasetya Ulah Sakti Bakti Praja adalah SP Lotte, SP Hero Super Market, SP IKN CIM Niaga serta SP Indosat M2. Sebagai salah satu pengurus inti di DPW ASPEK Jateng, Sunindar Widodo masih berharap agar teman teman Serikat Pekerja lainnya ikut serta membangun kekuatan agar ASPEK Indonesia tetap di perhitungan sebagai pergerakan buruh yang mengedepankan sosial dialog.

Dengan rentang upah antara kisaran UMR di angka 1,4 juta hingga 2,4 juta yang menyebar di 35 kabupaten/kota di Jateng. Perjuangan memang harus terus di lakukan. Bukan saja antar Serikat Pekerja pada umumnya, antar konfederasi pun terus di tingkatkan agar kesejahteraan buruh di Jateng terus meningkat. Semoga DPW ASPEK Jawa Tengah akan terus bekerja secara keras dan cerdas agar mimpi UMR bisa mensejahterakan buruh menjadi bukan angan tapi teralisasi, selamat bekerja untuk semua pengurus DPW ASPEK Jawa Tengah.(Media ASPEK-TI)

Dari Bayi Debora Hingga Long March Buruh, Menggedor Kesadaran Pemerintah Memperbaiki Sistem Jaminan Kesehatan

 

Bro Sabda Pranawa Djati SH bersama Bang Ade Kenzo(Media ASPEK)

Air mata mengalir saat mendengar perlakuan rumah sakit terhadap bayi Debora, pada akhirnya memang ajal hanya Tuhan yang maha tahu, tetapi di luar itu semua dengan sistem jaminan kesehatan yang masih memprihatinkan, kesedihan seolah enggan beranjak dari pikiran rakyat Indonesia. Kepergian bayi Debora seakan membuka tabir kelam betapa seharusnya pemerintah pun harus benar benar lebih peduli akan kesehatan rakyat di negeri ini. Dari Sabang hingga Merauke semua penduduk Indonesia semestinya mendapatkan pelayanan kesehatan prima tanpa harus memandang status sosial.

 

Gambar grafis rute long march Bang Ade Kenzo(dok fb Adhie Bahtiar)

 

Berawal dari rasa keprihatinan pula, buruh melakukan upaya yang nantinya membawa pesan bahwa pemerintah tak main main untuk memperbaiki sistem jaminan kesehatan di negeri ini agar semua terlayani dengan baik. Sosok yang saat ini sedang dalam sorotan warga netizen adalah Bang Ade Kenzo yang melakukan aksi long march Surabaya-Jakarta dengan sebuah pesan yang teramat benderang yakni Perbaiki Pelayanan JKN & BPJS Kesehatan Untuk Rakyat Indonesia.

Buruh FSPMI-KSPI ini menempuh jarak 768,8 kilo meter dari Surabaya menuju Jakarta dan dengan misi teramat mulia yaitu menggemakan suara agar pemerintah mulai berpikir dan bertindak cepat untuk mempunyai fasilitas rumah sakit dengan prasarana lengkap di tiap daerah, jika pun ada yang menderita sakit semestinya di tangani dengan cepat di daerah domisili si pasien, dan tak tergantung dengan rumah sakit lebih besar di daerah lain yang tentu saja menyulitkan mengingat jarak dan waktu yang menjadi kendala.

Hari hari panjang Bang Ade Kenzo adalah harapan besar bagi kita semua, semoga saja apa yang di lakukannya mampu membuka mata pemerintahan saat ini rakyat tak butuh retorika apalagi sebuah pencitraan. Dari langkah tapak kaki Ade Kenzo yang akan menyusuri kota kota di pulau Jawa, sejuta doa akan kita apungkan, semoga mimpi perbaikan sistem kesehatan negeri ini benar benar di perhatikan, tak ada lagi bayi bayi mungil harapan bangsa terbujur kaku karena kakunya birokrasi rumah sakit ketika menanganinya.

Long March yang di lakukan Bang Ade Kenzo merupakan upaya yang cerdas dan tentu saja di butuhkan mental baja untuk menyelesaikan ‘nazar’ agar kesehatan merupakan masalah prioritas di negeri ini, selamat berjuang kawan dan kami akan selalu bersamamu.(Media ASPEK-TI)

DENGAN KAKI LECET DAN BEBERAPA KALI KRAM, DEMI JAMINAN KESEHATAN YANG LEBIH BAIK, LONGMARCH SURABAYA – JAKARTA DILANJUTKAN USAI SHALAT JUMAT

Posisi longmarch Jakarta – Surabaya, saat ini sudah berada di Kabupaten Tuban. Semalam, robongan difasilitasi tempat menginap oleh komunitas Apa Kabar Tuban (AKT). Rencananya, longmarch akan dilanjutkan usai shalat Dzubur menuju Rembang.

 

Sejak sore hingga siang ini, Ade Kenzo, relawan Jamkeswatch yang melakukan longmarch Surabaya – Jakarta, menggunakan kesempatan ini untuk beristirahat. Saat ini kondisi Ade sudah bugar setelah beristirahat lumayan lama, dikarenakan kakinya lecet dan mulai sering kram.

 

“Tetapi sudah diurut dan sudah membaik. Setelah shalat Jumat ini siap melanjutkan perjalanan,” ujar Arif, relawan Jamkeswatch yang mengawal longmarch menggunakan ambulance.

 

Sepanjang perjalanan, rombongan membagikan selebaran berisi tuntutan perbaikan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Mereka antusias dan mendoakan agar peserta longmarch sampai di Jakarta dengan selamat.

 

“Saya terharu. Ternyata dalam kondisi seperti ini masih ada orang yang memikirkan kepentingan rakyat banyak,” kata salah satu pemilik warung nasi di pinggir jalan.

 

Di Tuban, longmarch disambut oleh berbagai komunitas seperti Apa Kabar Tuban (AKT), RM Layar 6, Pemuda Tuban Peduli Sosial (PTPS), RONGGOLAWE, GARONG’T, Ronggomania, Dirut RSUD Dr. Koesma Tuban, dan KCU BPJS KESEHATAN Tuban.

 

Setelah Tuban, kota-kota yang akan dilewati adalah Rembang. Berikutnya Pati – Kudus – Demak – Semarang – Kendal – Pekalongan – Pemalang – Tegal – Brebes – Cirebon – Indramayu – Subang – Purwakarta – Karawang – Bekasi – Jakarta.

 

 

Terpisah, Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan bahwa jalan kaki Surabaya – Jakarta ini mengusung tuntutan perbaikan jaminan kesehatan, seperti:

 

  1. Mewajibkan seluruh klinik dan rumah sakit menjadi provider BPJS Kesehatan, tanpa terkecuali.

 

  1. Tingkatkan anggaran biaya jaminan kesehatan melalui APBN.

 

  1. Pastikan 80 juta penduduk Indonesia yang belum mempunyai program jaminan kesehatan menjadi peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh negara bilamana mereka tidak mampu membayar.

 

  1. Hapuskan sistem INA CBGs yang menyebabkan antrian pelayanan dan biaya murah sehingga menurunkan kualitas pelayanan klinik dan rumah sakit.

 

“Longmarch ini adalah bentuk kepedulian kaum buruh untuk rakyat Indonesia. Kami menyebutnya dari parik ke publik,” kata Said Iqbal.

 

Longmarch jalan kaki yang dilakukan anggota FSPMI dan KSPI ini, lanjut Said Iqbal, membawa isu revisi total sistem JKN-KIS. Faktanya, setelah bayi Debora, ditemukan lagi kasus ibu Rohaini yang meninggal dunia di Bintan Kepri setelah di tolak di RSUD Kepri serta meninggalnya bayi Inayah di Bekasi dan bayi Dedeh di Bogor karena program BPJS yang buruk seperti INA CBG’s.

 

“Jalan kaki Surabaya Jakarta akan terus berlanjut sampai pemerintah tidak lagi buta dan tuli terhadap aspirasi buruh dan rakyat,” pungkas Said Iqbal.

 

Terima Kasih

 

Said Iqbal

Presiden KSPI

 

Narahubung: Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S. Cahyono (0811 1098828)

“GNNT, Bisnis Ala Kompeni, Hanya Untungkan Perbankan dan Memeras Rakyat!”

Jakarta , Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) – Menyayangkan sikap yang ditunjukkan oleh Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo terkait dengan ijin bagi perbankan untuk memungut biaya isi saldo uang elektronik agar perbankan dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur alat bayar nontunai. Sikap Gubernur BI ini hanya semakin menegaskan bahwa BI dan Pemerintah hanya mementingkan kepentingan bisnis perbankan tanpa mau tahu dengan hak-hak rakyat. Restu BI bagi bank untuk bisa memungut dana lebih dari masyarakat jelas merugikan masyarakat umum. Ini bukti bahwa Negara tunduk pada kepentingan pengusaha! Ketika bank ingin memiliki infrastruktur pembayaran nontunai, kemudian BI mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai. Pertanyaannya, jika perbankan tidak mampu menyediakan infrastruktur nontunai, mengapa Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dicanangkan oleh BI, dan diwajibkan bahkan sampai memaksakan ke pemerintah daerah? Demikian disampaikan Mirah Sumirat, SE Presiden ASPEK Indonesia dalam keterangan pers tertulisnya (17/09/2017).

 

Di kesempatan yang sama Mirah Sumirat juga menyampaikan kekecewaannya pada Bank Indonesia melalui  sosialisasi GNNT, sehingga berimbas pada pemberlakuan Gardu Tol Otomatis (GTO) yang akan dipaksakan oleh BI dan Jasa Marga pada Oktober 2017. Mirah  mengingatkan masyarakat bahwa ada potensi dana mengendap triliunan rupiah dari GNNT dan GTO yang hanya akan menguntungkan perusahaan perbankan. Contoh saat masyarakat yang akan masuk jalan tol dan diwajibkan untuk membayar dengan menggunakan e-toll. Saat pembelian kartu e-toll, kerugian pertama adalah dari potongan uang kartu sebesar Rp.10.000 – 20.000. Pengguna jalan sudah “dipaksa setor” ke bank atas nama biaya kartu.

 

Kerugian kedua, adalah dana mengendap triliunan rupiah yang juga “dipaksa setor” pengguna jalan yang tidak setiap hari menggunakan jalan tol.

 

Kerugian ketiga, potensi triliunan rupiah yang akan digarap bank dari selisih saldo minimal dengan tarif tol terendah. Jika tarif tol terendah adalah Rp.10.000 maka jika saldo tersisa anda di bawah Rp.10.000 sudah dipastikan sisa saldo itu tidak akan pernah bisa dimanfaatkan oleh pemilik kartu dan akan “diambil menjadi milik” bank.

 

Kerugian keempat, masyarakat dibebani biaya setiap isi ulang saldo e-toll karena bank ingin “belanja” mesin nontunai, yang dikemas atas nama biaya administrasi.

 

Mirah juga mengingatkan  masyarakat bahwa GNNT akan menyasar pada transaksi kebutuhan dasar masyarakat yang lainnya, seperti pembelian bahan bakar minyak (BBM) dimana PT Pertamina juga akan mewajibkan pembelian BBM hanya dengan nontunai. Tidak saja pengemudi mobil namun juga akan berdampak langsung pada pengendara motor yang jumlahnya puluhan juta. Pengendara motor yang selama ini bisa membeli bensin secukupnya dengan uang tunai Rp.10.000, harus juga “dipaksa setor” dan mengendapkan dananya di bank untuk keuntungan pihak bank.

 

Lantas dimana keuntungannya buat masyarakat? Dimana perlindungan hak konsumen jika konsumen tidak lagi bisa menggunakan uang tunai rupiah dan dipaksa nontunai? tanya Mirah Sumirat.

 

Ini praktek bisnis ala “kompeni”! tegas Mirah, karena masyarakat “dipaksa untuk setor” dana ke perusahaan seperti layaknya upeti di jaman penjajahan dulu. Ini adalah penjajahan model baru berkedok teknologi dan investasi, ungkap Mirah. Bedanya, dulu penjajah asing datang dengan tentara dan misi dagang perusahaan. Saat ini terbukti rakyat masih “dijajah” oleh “misi dagang lokal dan asing” yang didukung oleh Pemerintah yang berkuasa.

 

ASPEK Indonesia telah memberikan solusi yaitu setiap gardu tol harus tetap mempekerjakan manusia dan harus bisa menerima pembayaran tunai dan non tunai. Biar masyarakat yang memilih, sehingga rupiah tetap menjadi alat pembayaran yang sah, hak konsumen terlindungi dan PHK massal dapat terhindari. Di situlah seharusnya Negara mengambil peran untuk menjamin kehidupan yang layak bagi setiap warga negara Indonesia, pungkas Mirah Sumirat.

 

Dewan Pimpinan Pusat

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia

 

Mirah Sumirat, SE

Presiden

08129190308

 

Sabda Pranawa Djati, SH

Sekretaris Jenderal

0815 8811145

GERAKAN NASIONAL NON TUNAI = ANCAMAN PHK MASSAL!

Jakarta, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) – Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT/less cash society) yang dicanangkan Pemerintah melalui Bank Indonesia sejak Agustus 2014 lalu, mendapat penolakan dari Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Mirah Sumirat, Presiden ASPEK Indonesia yang juga Wakil Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional, dalam konferensi persnya hari ini (Kamis, 14/09/2017) di kantor LBH Jakarta, mengatakan bahwa dampak dari GNNT ini akan menimbulkan jutaan pengangguran baru akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di berbagai sektor industri. Kondisi ini sangat ironis di saat masih ada 7.7 juta pengangguran justru Pemerintah sendiri yang mengeluarkan regulasi yang berpotensi menimbulkan jutaan pengangguran baru. Pada Oktober 2017 yang akan datang, GNNT akan menyasar industri jalan tol di mana Pemerintah akan memaksakan pemberlakuan 100% gardu tol otomatis dan hanya menerima pembayaran non tunai/elektronik. Diperkirakan ribuan gardu tol yang selama ini dioperasikan oleh manusia akan berganti dengan mesin. Sehingga puluhan ribu pekerja diperkirakan ter-PHK dan akan kehilangan pekerjaannya.

Pertanyaannya, mengapa Pemerintah memaksakan pemberlakukan GNNT? Mirah Sumirat mengatakan bahwa GNNT ini, patut diduga, tidak terlepas dari aksi korporasi perbankan yang ingin menarik dana sebanyak mungkin dari masyarakat dengan cara yang mudah. Cara termudah bagi korporasi perbankan adalah meminta dukungan kepada Pemerintah untuk mengeluarkan regulasi yang berpihak pada kepentingan bisnis perbankan. GNNT adalah produk lobby korporasi perbankan kepada Pemerintah, ungkap Mirah Sumirat. Hal ini dapat terlihat saat pencanangan GNNT oleh Bank Indonesia pada Agustus 2014 yang lalu, dimana pemain utama GNNT di awal adalah 3 bank pemerintah yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) yaitu Bank Mandiri, BNI dan BRI. Bentuk lobby korporasi perbankan kepada Pemerintah (pusat dan daerah) juga terlihat jelas saat pencanangan GNNT yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah serta Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia sebagai komitmen untuk mendukung GNNT. (Sumber: Siaran pers Bank Indonesia No. 16/ 58 /DKom tanggal 14 Agustus 2014 http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_165814.aspx)

Masyarakat sesungguhnya tidak membutuhkan GNNT, termasuk pengguna jalan tol tidak membutuhkan transaksi non tunai/elektronik di gardu tol otomatis (GTO)! GNNT dan GTO hanya menguntungkan korporasi perbankan dan mengabaikan hak rakyat! Jika target pemberlakuan transaksi non tunai hanya “mudah, aman dan efisien” itu jelas terlalu mengada-ada karena toh selama ini masyarakat sudah menggunakan uang tunai dalam setiap transaksinya! Yang diperlukan rakyat adalah jaminan lapangan pekerjaan yang layak dan upah yang maksimal agar setiap rakyat dapat memiliki kemampuan daya beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika maksud pemberlakuan GTO adalah untuk mengatasi kemacetan, ini juga terlalu mengada-ada, karena kemacetan tidak akan dapat ditanggulangi dengan pemberlakukan GTO! GNNT/less cash society hanya akal-akalan korporasi perbankan yang didukung Bank Indonesia dan Pemerintah, untuk dapat leluasa menarik dana dari masyarakat, dan meraup keuntungan bisnis dari setiap transaksi non tunai. Pemerintah ternyata hanya peduli pada kepentingan bisnis semata, dan melalaikan kewajiban Negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah telah menjadi pihak yang justru melahirkan pengangguran baru! tegas Mirah Sumirat.

Selain ancaman PHK massal di berbagai sektor industri, ASPEK Indonesia juga menilai bahwa GNNT bertentangan dengan Undang Undang tentang Mata Uang dan Undang Undang Perlindungan Konsumen. Mirah Sumirat membeberkan beberapa fakta yang dapat menjadi alasan masyarakat pengguna jalan tol untuk menolak pemberlakuan Gardu Tol Otomatis (GTO) di seluruh jalan tol, yaitu:

1. GTO telah membuat Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, menjadi tidak berlaku. Hal ini bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang), dimana disebutkan bahwa uang adalah alat pembayaran yang sah dan mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia adalah RUPIAH, dengan ciri-ciri yang juga telah diatur dalam UU Mata Uang.

2. Transaksi melalui GTO hanya dapat dilakukan oleh pengguna jalan yang memiliki e-Toll Card, padahal fitur e-Toll hanya bersifat sebagai pengganti uang cash dan bukan merupakan alat pembayaran yang sah sebagaimana diatur dalam UU Mata Uang.

3. Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang mengatur bahwa; “Rupiah wajib digunakan dalam:
a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
c. transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

4. Pasal 23 UU Mata Uang menyatakan bahwa “Setiap orang DILARANG MENOLAK untuk menerima RUPIAH yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah NKRI”.

5. Dalam UU Mata Uang terdapat sanksi pidana terhadap orang yang menolak menerima Rupiah, yaitu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta rupiah (Pasal 33 ayat 2). Bahkan apabila dilakukan oleh korporasi, pidana dendanya ditambah 1/3 dari denda maksimum, penyitaan harta benda korporasi dan/atau pengurus korporasi, hingga pencabutan ijin usaha (Pasal 39 ayat 1).

Mirah juga mengingatkan masyarakat untuk kritis karena pemilik dan pengguna kartu e-toll, tanpa sadar sesungguhnya telah “diambil paksa” uangnya oleh pihak pengelola jalan tol dan oleh bank yang menerbitkan kartu e-toll. Mirah mencontohkan, apabila masyarakat membeli kartu e-toll seharga Rp.50.000,- sesungguhnya hanya mendapatkan saldo sebesar Rp.30.000,-. Kemana selisih uang yang Rp.20.000? Konsumsen “dipaksa” untuk merelakan kehilangan dananya, bahkan sebelum kartu e-toll digunakan untuk transaksi! Belum lagi dana saldo e-toll yang mengendap di bank karena tidak dipergunakan oleh pemilik kartu, yang kemudian dapat diputar oleh bank untuk kepentingan bisnisnya. Bayangkan, berapa triliun dana masyarakat yang akan diambil paksa dari sistem 100% GNNT dan GTO ini? ungkap Mirah Sumirat.

Kesimpulannya: Masyarakat tidak membutuhkan GNNT termasuk tidak membutuhkan GTO karena seharusnya masyarakat berhak menggunakan uang tunai rupiah sebagai alat tukar yang sah di negeri ini! Bagaimana mungkin konsumen yang bertransaksi di wilayah NKRI dan ingin membayar dengan menggunakan uang rupiah yang sah berlaku di negeri ini, justru ditolak untuk dilayani?

ASPEK Indonesia menuntut kepada Presiden Joko Widodo untuk:

1. Segera menghentikan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT/less cash society) yang dicanangkan oleh Bank Indonesia.

2. Segera menghentikan pembangunan 100% gardu tol otomatis (GTO), yang saat ini semakin gencar dilakukan oleh PT Jasa Marga dan perusahaan jalan tol lainnya.

3. Tetap memberlakukan gardu tol multifungsi yang dapat menerima 2 sistem pembayaran yaitu tunai dan non tunai/elektronik di seluruh gerbang tol di Indonesia, demi jaminan kepastian kerja pekerja jalan tol dan demi menjamin hak konsumen untuk bebas bertransaksi”.

4. Membuat kurikulum dan memberikan pendidikan bagi pekerja dan calon pekerja yang berbasis pada teknologi tanpa kecuali, yang biayanya ditanggung oleh Negara.

Dewan Pengurus Pusat
Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia

Mirah Sumirat, SE
Presiden
0812 9190 308

Sabda Pranawa Djati, SH
Sekretaris Jenderal
0815 88 111 45

Menakar Kesiapan Serikat Pekerja Menghadapi Era otomatisasi

 

Strategic Workshop ASPEK Indonesia-UNI di hotel Sofyan(Media ASPEK-TI)  

 

Betempat di Sofyan Hotel Betawi, jalan Cut Mutiah Nomor 9 Jakarta, event UNI & ASPEK Indonesia Strategic Workhshop di lakukan. Dengan nara sumber yakni Andy Snoddy(UNI Global), Heidi Lehikoinen(PAM Finlandia), Anna Perttula dan Marlon(SASK Finlandia), presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat.

Acara yang berlangsung pada tanggal 11 September 2017 yang di hadiri para peserta dari afliasi ASPEK Indonesia mengedepankan tema yang cukup menantang tentang strategi serikat pekerja menghadapi sebuah era otomatisasi yang merupakan tantangan bagi SP/SB di era milenial. Bukan saja di Indonesia namun di belahan dunia manapun baik itu di negara negara Eropa, Asia dan juga kawasan benua Amerika mengalami problema yang relatif sama yakni dengan teknologi digitalisasi yang perlahan namun pasti menggantikan posisi manusia sebagai pekerja.

Revolusi industri menjadi tantangan sekaligus peluang, Andy Snoddy menggambarkan betapa revolusi industri telah merambah ke wilayah wilayah pedesaan sekalipun. Di Nyon wilayah Swiss, sebuah bank tidak ada pekerja lagi, bank di lengkapi kamera, layar tivi dan peralatan elektronik yang menggantikan posisi manusia. Dengan adanya revolusi industri pada kenyataannya memang pekerjaan lama akan hilang, namun pekerjaan baru akan berkembang, di sinilah kita perlu jeli membuka peluang untuk bekerja di posisi yang baru.

 

 

Serikat Pekerja harus tetap mengorganising anggotanya untuk menghadapi revolusi industri, peran SP/SB memberikan tambahan keterampilan bagi anggota agar dia bisa bekerja di pekerjaan baru. ASPEK Indonesia menurut Andy telah mampu mengoptimalkan peranannya untuk mendorong anggotanya bersiap menghadapi tantangan zaman.

Anna Perttula menyatakan bahwa ASPEK Indonesia tentunya memiliki strategi untuk menghadapi segala tantangan, dan beliau senang berdiskusi mengenai berbagai hal tentang ketenagakerjaan di Indonesia. Bro Sabda Pranawa Djati yang merupakan Sekeretaris Jenderal ASPEK Indonesia memaparkan beberapa permasalahan yang terjadi di Indonesia, seperti menumpuknya tenaga asing illegal asal China yang seakan tak terbendung, otomatisasi gardu tol yang akan segera terjadi, dan juga kendala dengan hadirnya PP Nomor 78 yang mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan pekerja dan buruh di Indonesia.

Di harapakan event Strategic Workshop ini memberikan jalan solutif bagi permasalahan perburuhan di Indonesia, keberpihakan pemerintah juga di harapkan terjadi untuk melindungi pekerja tanah air, sebuah harapan yang tentunya di nantikan oleh jutaan pekerja yang berada di Indonesia setelah revolusi industri memang telah benar benar terjadi saat ini.(Tim Media ASPEK-TI)

 

“Otomatisasi Gerbang Tol: Kegagapan Pemerintah Dalam Menyikapi Teknologi”

Rakhmat Saleh (Wapres ASPEK Indonesia)

(oleh: Rakhmat Saleh)

Teknologi dalam sejarahnya selalu memiliki peran penting dalam perkembangan zaman. Kekuatan teknologi juga mampu mengubah kebiasaan, budaya dan pola pikir masyarakat, sekaligus ia juga berdampak pada bidang ekonomi dan politik.

Tapi teknologi hanyalah sebuah alat, penggunaannya tergantung dari pelakunya, yaitu manusia. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kuasa penuh atas penggunaan teknologi, menggunakan atau tidak menggunakan teknologi. Pemerintah harus bijaksana dalam menerapkan teknologi, jangan sampai penerapan teknologi mengabaikan fungsi dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat. Beberapa Negara pernah bersikap anti-mainstream terhadap teknologi, contohnya Korea Utara dan Cina yang membatasi internet bagi warganya demi keamanan Negara.

Pemerintah tidak boleh gagap teknologi. Gagap teknologi di sini bukan diartikan pemerintah tidak melek teknologi, namun pemerintah tidak boleh latah dalam menerapkan teknologi. Pemerintah harus memastikan bahwa teknologi tersebut mampu memberikan solusi bagi permasalahan di masyarakat, jangan sampai malah menimbulkan masalah baru atau memperburuk masalah yang ada.

Penerapan otomatisasi gerbang tol adalah salah satu bentuk kegagapan pemerintah dalam menerapkan teknologi. Tujuan pemerintah menerapkan otomatisasi gerbang tol yang “hanya” untuk mengurangi kepadatan antrian gerbang tol dan menggalakkan gerakan nontunai (cashless) itu terlalu sepele jika dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan.

Walaupun Direktur Utama Jasa Marga menjanjikan tidak akan melakukan pengurangan tenaga kerja, tapi itu sangat tidak masuk akal. Apalagi Jasa Marga mengakui akan adanya perbedaan (pengurangan) kebutuhan tenaga kerja dan membuka peluang pensiun dini akibat dari penerapan otomatisasi gerbang tol. Dengan kondisi Indonesia yang mengalami surplus demografi dan berlimpah angkatan kerja sekaligus berlimpah pengangguran sangat tidak tepat menerapkan otomatisasi gerbang tol. Otomatisasi cocok diterapkan pada Negara yang sedikit jumlah penduduknya, atau sedikit jumlah penganggurannya.

Anggap saja janji pemerintah (Jasa Marga) untuk tidak melakukan PHK itu ditepati, dengan menempatkan petugas gerbang tol ke bagian lain, tapi tetap saja itu menghilangkan peluang pekerjaan bagi 7 juta pengangguran. Menurut data BPS, jumlah pengangguran pada Februari 2017 sebanyak 7,01 juta. Maka, jika setiap gardu tol tetap dilayani oleh pekerja itu akan mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Itu belum termasuk dengan rencana penambahan lebih dari 600 kilometer jalan tol baru.

Sebagai pihak yang berkewajiban menyediakan pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi warga negara, pemerintah harusnya berusaha keras menambah lapangan pekerjaan, bukan malah sebaliknya. Dan Pemerintah sebaiknya berpikir untuk menciptakan teknologi yang dapat mengurangi biaya kebutuhan pokok sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan warga negara.

‘Penulis adalah Wakil Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), Bidang Pengupahan & Jaminan Sosial’