Persiapan Kongres III Serikat Pekerja Ramayana Lestari Sentosa

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Topik Irawan.

 

Pemimpin datang dan pergi adalah hukum alam yang tak bisa di lawan dan itu adalah alamiahnya sebuah struktur organisasi, lapis lapis pengurus inti dalam berorganisasi semestinya memang harus terus di persiapkan. Memasuki tahun 2018, Serikat Pekerja Ramayana Lestari Sentosa akan mengagendakan kongres untuk memilih pimpinan baru setelah masa bakti pimpinan sebelumnya memasuki masa purnabakti.

Foto Topik Irawan.

 

Sebelum mengadakan kongres, setiap perwakilan cabang yang meliputi wilayah Depok, Tanah Abang, Pulo Gadung serta Tambun mempersiapkan agenda untuk mensukseskan Kongres SP RALS ke 3 yang akan di jadwalkan pada bulan Februari 2018. Rapat persiapan kongres pada tanggal 18 Januari 2018 di kantor DPP ASPEK Indonesia, Jalan Condet Raya Batu Ampar  yang di dampingi Ketua Departemen Pendidikan, Pelatihan, Rekrutmen & Kaderisasi, Putu Raka Pendit ini membahas tentang tata cara pelaksanaan kongres, tempat pelaksanaan serta waktu.

Foto Topik Irawan.

 

Menurut Saliman yang merupakan Sekretaris Serikat Pekerja Ramayana Lestari bahwa sejatinya di kongres nanti akan terpilih pemimpin baru yang di harapkan memiliki jiwa visioner mengingat saat ini era digital telah merambah ke mana mana, dan persaingan di dunia retail saat ini begitu kompetitif. Dengan adanya Kongres ke III SP RALS di harapkan semakin memperkokoh kekuatan dalam organisasi.

SP RALS yang merupakan afliasi ASPEK Indonesia sektor Commerce & Retail yang telah memunculkan sosok bernama Dedi Hartono SE yang kini merupakan Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta dan juga Ketua Departemen Pengupahan ASPEK. Di harapkan dengan kongres ini akan memunculkan figur baru untuk membawa SP RALS menjadi Serikat Pekerja yang terus berkontribusi bagi kemajuan pergerakan buruh. Serikat Pekerja yang berjuluk  Blue Generation ini mencoba terus berkiprah untuk memajukan dunia perburuhan di tanah air. Selamat berkongres dan sukses selalu.(Tim Media ASPEK/TI)

Prasasti Epik Serikat Pekerja Adalah Adanya Perjanjian Kerja Bersama

Foto Sabda Pranawa Djati.

 

Sebuah impian Serikat Pekerja ketika berdiri adalah memperjuangkan kesejahteraan bagi para anggotanya, meski menuju jalan tersebut tidaklah mudah. Harapan terbesar dan selalu menjadi idaman para pengurus Serikat Pekerja adalah mewujudkan Perjanjian Kerja Bersama dengan management perusahaan. Hal tersebut menjadi bahan bakar bagi seluruh pekerja yang berserikat bahwa satu ketika moment indah penandatanganan menjadi kenyataan.

Serikat Pekerja Linfox Logistik yang merupakan afliasi ASPEK Indonesia telah berhasil mewujudkan apa yang di cita citakan oleh setiap serikat pekerja. Sebagai salah satu Serikat yang berada di wilayah kabupaten Bekasi, SP Linfox Logistik memberikan kontribusi positif bagi arah perkembangan pergerakan buruh terkhusus bagi sesama afliasi ASPEK di wilayah Bekasi dan sekitarnya.

Foto Sabda Pranawa Djati.

 

Pada tanggal 17 Januari 2018 bertempat di Hotel Sahid Lippo Cikarang, telah terlaksana serah terima PKB 2017-2019 yang di lakukan pihak PUK Serikat Pekerja Linfox Logistik Indonesia dengan  PT Linfox Logistik Indonedia, dalam penandatanganan serah terima tersebut hadir Sabda Pranawa Djati SH yang merupakan Sekretaris Jenderal ASPEK Indonesia.

Sebuah kutipan yang menarik di sampaikan oleh Sekjend ASPEK adalah “Wujud paling kongkrit dari hubungan industrial yang harmonis di sebuah perusahaan adalah Perjanjian Kerja Bersama(PKB) yang di sepakati dan di tanda tangani oleh pimpinan perusahaan dengan pimpinan Serikat Pekerja,” imbuh Sabda Pranawa Djati.

Dengan penandatanganan yang di lakukan oleh Aris Kuncoro selaku ketua umum SP Linfox Logistik Indonesia dan juga pimpinan perusahaan merupakan langkah positif, karena di dalam PKB tersebut tercantum semua hal yang terkait hak dan kewajiban para pihak perusahaan, termasuk soal hak  hak hak kesejahteraan bagi pekerja. Semoga apa yang di lakukan SP Linfox Logisti Indonesia memberi inspirasi bagi para Serikat Pekerja yang terafliasi di ASPEK Indonesia yang belum memiliki PKB agar satu ketika dalam perjuangannya mendapatkan kesempatan yang sama seperti SP LLI.

Selamat untuk para pengurus dan anggota SP Linfox, dan hal ini menjadi momentum indah di awal tahun 2018, maju terus buruh Indonesia.(Tim Media ASPEK/TI)

Konsolidasi Akbar Ikrar Mandiri Abadi Melawan PHK Massal Sepihak

 

Konsolidasi akbar SP IMA yang di hadiri jajaran Pengurus DPP ASPEK(dok Tim Media ASPEK)

PC FSPMI Bekasi yang terletak di jalan Yapink Putra Nomor 11 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi di padati orang orang dengan seragam putih dipadu warna hitam, mereka adalah ratusan anggota Serikat Pekerja Ikrar Mandiri Abadi yang mengadakan konsolidasi akbar untuk melawan kesewenangan management yang berupa melakukan PHK massal secara sepihak, memberangus kehadiran Serikat Pekerja dan upaya Union Busting secara massif.

 Anggota SP IMA menyimak arahan dari para pengurus(Dok Tim Media ASPEK)

 

Konsolidasi pada tanggal 13 Januari 2018 ini di hadiri Presiden ASPEK Indonesia beserta jajaran DPP ASPEK, pada hakekatnya menurut Presiden Mirah Sumirat SE, selaku induk organisasi dari SP Ikrar Mandiri Abadi, sejak semula ASPEK tetap menolak upaya upaya untuk melemahkan posisi serikat pekerja yang di lakukan pihak management, pemutusan hubungan kerja terhadap ketua umum beserta pengurus lainnya adalah tindakan yang bertentangan dengan upaya pemerintah yang sedang gencar gencarnya  dalam mengurangi angka pengangguran.

Ketua Umum SP Ikrar Mandiri Abadi, Deni Sofian Hidayat(dok Tim Media ASPEK)

 

Di temui di tempat konsolidasi, ketua umum SP Ikrar Mandiri Abadi mengatakan kepada Media ASPEK Indonesia bahwa konsolidasi ini sangat berarti untuk memberikan suntikan semangat anggota SP Ikrar Mandiri Abadi bahwa perjuangan melawan kesewenangan management di dukung penuh oleh DPP ASPEK Indonesia. Deni Sofian Hidayat selaku ketua umum menyatakan bahwa anggota SP IMA sangat komitmen mendukung pengurus untuk terus berupaya melawan ketidakadilan ini.

Seyogyanya Pengusaha, Pemerintah ataupun Serikat Pekerja menghindari pemutusan kerja sesuai konstitusi yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, perlawanan terhadap bentuk kesewenangan selayaknya harus di nyalakan. Konsolidasi yang di lakukan pengurus Serikat Pekerja Ikrar Mandiri semakin memantapkan bagi para anggota karena dengan perjuangan kolektif atau kebersamaan merupakan sebuah kunci untuk melawan arogansinya management, selamat berjuang kawan karena kalian tak melangkah sendirian.(Tim Media ASPEK/TI,RSK)  

Perusahaan Tolak Diskusi, Serikat Pekerja PT. Linfox Logistics Indonesia (SPLLI) Lakukan Konsolidasi Akbar

Bekasi, 30 Desember 2017 – Afiliasi Asosisasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), Serikat Pekerja PT. Linfox Logisics Indonesia (SPLLI) akan melakukan konsolidasi akbar pada tanggal 1 Januari 2018, akibat tindakan penolakan PT. Linfox Logistics Indonesia untuk melakukan diskusi dengan pihak serikat pekerja terhadap kasus PHK sepihak yang dialami penggurus dan anggota serikat pekerja dengan jabatan Supervisor dan pengaturan waktu kerja hari libur Nasional yang bekerja di WDC disamakan dengan BOF yang dilakukan perusahaan.

 

Aris Kuncoro selaku Ketua Umum Serikat Pekerja Linfox Logistics Indonesia (SPLLI) menjelaskan permasalahan ini berawal dari Pihak management PT.Linfox Logistics Indonesia yang melakukan pemanggilan kepada 18 karyawan dengan jabatan Supervisor, pembahasannya adalah mengenai perubahan culture/budaya struktur kerja management PT. Linfox Logistics Indonesia, dimana tidak ada lagi jabatan Supervisor di tahun 2018 dan karyawan tersebut akan di PHK dan mendapatkan pesangon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Ia pun menjelaskan kami dari pihak serikat pekerja sudah melayangkan surat permohonan bipartite dimana kami ingin diadakan diskusi pada tanggal 22 Desember 2017 namun pihak management menolak, seiring berjalannya waktu pihak management justru menambah permasalahan dengan menerapkan sistim baru tentang pengaturan waktu kerja hari libur nasional dimana yang bekerja di WDC disamakan dengan yang di BOF, kami kembali mengirimkan surat permohonan bipartite untuk kedua kalinya pada untuk diadakan diskusi pada tanggal 27 Desember 2017 namun lagi lagi pihak managemen menolak dengan mengganti waktu pertemuan pada tanggal 8 Januari 2018.

 

Ia juga menambahkan kami sebagai pihak serikat pekerja amat sangat dirugikan dengan penundaan pertemuan untuk diskusi yang dilakukan management PT. Linfox Logistics Indonesia, hal ini dikarenakan situasi kerja kami yang sudah tidak nyaman dengan di lakukannya sistem non job terhadap supervisor dan pihak menagement melakukan pemanggilan terhadap karyawan secara diam diam tanpa ada pendampingan dari kami pihak serikat pekerja, hal ini berdampak dengan ter-PHKya 5 orang anggota kami.

 

Ia pun menegaskan dengan alasan apapun kami (Serikat Pekerja PT. Linfox Logistics Indonesia)  menolak tindakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan pihak management PT. Linfox Logistics Indonesia kepada 18 karyawan yang berposisi sebagai supervisor, yang dimana Ketua Umum Serikat Pekerja PT. Linfox Logistics Indonesia menjabat sebagai supervisor dan hal ini dapat di Indikasi tindakan Union Busting.

 

karena diduga melakukan tindakan union busting, sesuai dengan pasal 28 jo pasal 43 undang undang no. 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat, tindakan union busting dapat dikenakan sanksi pidana penjara 1 sampai 5 tahun, denda Rp. 100.000.000 sampai Rp. 500.000.000 dan ini merupakan tidakan pidana kejahatan.

 

Dari semua permasalahan yang terjadi kami pihak pimpinan Serikat Pekerja Linfox Logistics Indonesia (SPLLI) menyatakan :

  1. Stop union busting

Dengan alasan restructurisasi job fungsion supervisor yang mana Ketua Umum dan pimpinan SPLLI akan diPHK

  1. Stop PHK sepihak terhadap karyawan

Secara diam-diam management memPHK karyawannya tanpa boleh didampingi oleh SP. LLI

  1. Tolak tuker hari yg di WDC mengikuti BOF

Karena system kerja dan rotasi antara keduanya berbeda, dimana WDC sudah menggunakan 4 group dengan rotasi 2hrpagi – 2hr siang – 2hr malam dan 2hr libur sehingga mulai masuk kerjanya dishift pagi sebaliknya dengan 3 group di BOF dimulai shift malam dengn rotasi 6 hari kerja dan libur dihari minggu

  1. Buka sosial dialog segera.

 

Selain pernyataan sikap, kami akan mengkonsolidasikan seluruh anggota pada tanggal 1 januari 2018 terkait pernyataan sikap organisasi serta menentukan langkah selanjutnya.”pungkasnya”.(tim.media.aspekindonesia)

 

Aliansi Buruh Aceh (ABA) audiensi dengan Bidang Pengawasan DISNAKER MOBDUK

Aceh, 29/12/2017 – Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (DPW ASPEK Indonesia) Provinsi Daerah Istimewa Aceh bersama DPW FSPMI, FSPTI, K-SBSI dan SP GNH yang tergabung dalam Aliansi Buruh Aceh  (ABA) melakukan kegiatan Audiensi dengan Bidang Pengawasan DISNAKER MOBDUK Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Perwakilan DPW ASPEK Indonesia Provinsi Aceh serta ABA diterima oleh Kepala Bidang Pengawasan DISNAKER MOBDUK Provinsi Aceh Bapak Putut Rananggono,M.Si beserta jajarannya, kegiatan audiensi tersebut berlangsung dari pukul 14.00 s.d 16.30 WIB di Ruang kerja Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan DISNAKER MOBDUK.

 

Ketua DPW ASPEK Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang juga menjabat Ketua Aliansi Buruh Aceh, Drs. Tgk. Syaiful Mar mendorong pemerintah agar mengawal sejumlah isu perburuhan diantaranya tentang Peraturan Gubernur no 67 Tahun 2017 Tentang UMP Aceh 2018 yang telah disahkan oleh Pemerintah Aceh akan mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2018 dan perlu juga dilakukan pengawasan terkait belum dikeluarkan Pergub UMSP (Upah Minimum Sektor Perkebunan) tahun 2018, masukan lainnya juga disampaikan perlu penambahan  jumlah pagawai pengawas serta meningkatkan peran pegawai pengawas ketenagakerjaan.

 

Sekretaris DPW ASPEK Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Aceh Muhammad Arnif, SH yang juga menjabat sebagai Koordinator Trade Union Care Center (TUCC) Provinsi Daerah Istiewa Aceh menyampaikan tentang isu isu ketenagakerjaan di Aceh antara lain :

  1. Bahwa kurang aktifnya pengawasan tenaga di Kabupaten/Kota yang disebabkan kurangnya jumlah pegawai pengawas tenagakerja di Disnaker  Kabupaten/Kota;
  2. Tidak adanya ketegasan pengawas tenaga kerja terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan/pengusaha;
  3. Tenaga pengawas adaptasi mengabaikan tugas dan kewajibannya;
  4. Semenjak ditariknya pengawas ketenagakerjaan dari Kabupaten/kota ke provinsi maka pengawasan di daerah tidak terlaksana secara efektif dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan:
  5. Tidak seimbang jumlah tenaga pengawas dengan jumlah perusahaan yang diawasi dilapangan sehingga banyak persoalan yang dilanggar oleh perusahaan tidak mampu diawasi dan ditindak lanjuti penyelesaiannya.

Kabid Pengawasan Bapak Putut Rananggono,M.Si menyampaikan bahwa bidang pengawasan terbagi 3 seksi:

  1. seksi keselamatan dan kesehatan kerja;
  2. seksi norma/etika kerja;
  3. seksi penegakan hukum.

beliau juga menegaskan bahwa kurang setuju kalau dikatakan pengawai pengawas kurang bekerja,  selama ini pegawai pengawasan ketenagakerjaan sudah melakukan pengawasan secara efektif cuma kurang terekspos media karena ada kode etik yang melekat pada pegawai pengawas dan yang menjadi masalah adalah kurangnya plot anggaran untuk bidang pengawasan.

 

Selain itu beliau juga menyampaikan terkait dengan  tenaga kerja asing (TKA) harus tetap didampingi oleh pekerja lokal, mengenai pengawai pengawas sekarang malah lebih aktif karena sudah satu komando, bahkan menurutnya seluruh daerah kabupaten/kota di Aceh sudah dijelajahi kecuali Kabupaten Aceh Tenggara/Kutacane, pegawai pengawas bekerja secara sidak tersembunyi dan tidak menggunakan tim luar dan melakukan pengecekan kasus 5 sampai 10 kasus/bulan.(tim.media.aspekindonesia).

DPW ASPEK Indonesia Provinsi Aceh fasilitasi konsolidasi Serikat Pekerja Grand Nanggroe Hotel

Aceh, 25/12/2017 – Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (DPW ASPEK Indonesia) Provinsi Daerah Istimewa Aceh menfasilitasi konsolidasi pengurus dan anggota Serikat Pekerja Grand Nanggroe Hotel  (SP GNH) yang bertempat di Kantor Trade Union Care Center Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

 

Muhammad Arnif yang menjabat sebagai Sekretaris DPW ASPEK Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Aceh mengatakan pentingnya melakukan pertemuan rutin guna menjaga kesolidan dan kekompakan antara pengurus dan anggota, Pengurus juga perlu mengagendakan rapat pengurus minimal 1 sekali dalam sebulan membicarakan rencana kerja atau Issue perjuangan guna menyamakan persepsi agar bisa menyusun strategi dalam hal melakukan advokasi.

 

Ia juga mengatakan apalagi kedepan rencananya SP GNH mau melakukan perundingan perjanjian kerja bersama (PKB) dengan pihak manajemen Hotel, Tapi sebelum itu SP GNH perlu melukan training PKB agar bisa menyusun konsep dan langkah-langkah dalam melakukan perundingan dengan pihak manajemen, rapat atau pertemuan adalah ruhnya organisasi, tanpa ruhnya mustahil organisasi bisa bergerak.

 

Muzakkir selaku Bendahara DPW ASPEK Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Aceh juga menambahkan pentingnya melakukan pertemuan agar selalu solid dan bisa mencari solusi dalam mengatasi masalah dan agar terciptanya komitmen dari anggota untuk berjuang bersama-sama, apabila ada pengurus yang salah mohon diingatkan agar tidak salah paham, setiap anggota masing-masing punya keinginan atau harapan dan tidak mungkin semua harapan bisa diakomodir oleh pengurus, tujuan organisasi didirikan adalah untuk memperjuangkan kepentingan bersama.

 

Bahwa iuran adalah darahnya organisasi, tanpa iuran mustahil organisasi bisa berjalan dengan maksimal, untuk melakukan pertemuan rutin juga memerlukan dana tidak mungkin mesin bisa digerakkan tapi ada diisi bensin atau minyak dan iuran harus dilakukan pencacatan dan dikelola secara transparan agar tidak terjadi kesalahan pahaman antara pengurus dan anggota.”pungkasnya”(tim.media.aspekindonesia).

Aceh Harus Menjadi Contoh Penerapan Hubungan Industrial Yang Islami

Aceh, 21/12/2017 – Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (DPW ASPEK Indonesia) Provinsi Daerah Istimewa Aceh mengadakan konsolidasi yang bertempat di Restoran Daus Banda Aceh, konsolidasi ini dipimpin langsung oleh Rakhmat Saleh selaku Wakil Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial serta dihadiri beberapa afiliasi Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia meliputi Serikat Pekerja Bank Muamalat, Serikat Pekerja Grand Nangroe Hotel, Serikat Pekerja JNE dan pengurus DPW ASPEK Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

 

pertemuan ini membahas update isu perjuangan buruh di skala nasional dan wilayah, termasuk juga kasus upaya union busting yang terjadi baik itu dengan cara kriminalisasi maupun PHK sepihak dengan alasan efisiensi yang saat ini sedang dialami afiliasi ASPEK Indonesia, diantaranya Serikat Pekerja XL Axiata, Serikat Pekerja Bank Danamon, Serikat Pekerja Linfox Logistic Indonesia dan Serikat Pekerja Ikrar Mandiri.

 

Muhammad Arnif selaku sekretaris DPW ASPEK Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang juga menjabat sebagai Ketua Trade Union Care Center Provinsi Daerah Istimewa Aceh menyampaikan keprihatinan dan kepeduliannya kepada kawan kawan Serikat Pekerja XL Axiata, Serikat Pekerja Bank Danamon, Serikat Pekerja Linfox Logistics Indonesia dan Serikat Pekerja Ikrar Mandiri, Arnif pun menceritakan kejadian yang sama juga dialami oleh anggotanya di Aceh, “Anggota kami dipecat karena membentuk serikat, kami pun melakukan perlawanan dengan menempuh jalur litigasi, akhirnya dengan izin Allah SWT kami berhasil menang di pengadilan, namun saat ini pihak perusahaan mengajukan kasasi.” Kata Muhammad Arnif.

 

Rakhmat Saleh mengungkapkan bahwa perjuangan apapun memiliki resiko dan kita harus siap menerima konsukuensinya. “Ketika sudah memilih jalan perjuangan, kita harus siap menghadapi resikonya, intimidasi, ancaman dan ketidaknyamanan. Makanya, tidak banyak orang yang melakukannya. Insya Allah balasannya pahala dan ASPEK Indonesia selalu siap membela anggotanya yang mengalami intimidasi.” Ujarnya.

Rakhmat Saleh juga meminta anggota ASPEK Indonesia di Provinsi Daerah Istimewa Aceh bisa menjadi motor perjuangan buruh di Indonesia, “Aceh memiliki sejarah perjuangan yang sangat baik. Bahkan, perempuannya menjadi panglima perang melawan Belanda, ditambah dengan kesolidan, maka Aceh sangat layak menjadi motor perjuangan.”

 

Rakhmat Saleh juga berharap Aceh dapat menjadi contoh penerapan hubungan industrial yang Islami, karena status keistimewaan Aceh dan sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, hubungan industrial yang Islami adalah berlandaskan keadilan, kejujuran dan saling menghormati. “Zaman Nabi & sahabat dulu, pengusahanya jujur dan peduli dengan pekerjanya. Pekerjanya jujur dan bekerja keras.”pungkasnya”.(tim.media.aspekindonesia)

PTUN KEMBALI MENANGKAN BURUH, GUBERNUR BANTEN DIPERINTAHKAN CABUT KEPUTUSAN UPAH MINIMUM KOTA SERANG 2017

Banten, (17/12/17) – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mengapresiasi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang telah memutus perkara banding Nomor: 261/B/2017/PT.TUN.JKT atas perkara Nomor 11/G/2017/PTUNdimana Majelis Hakim menyatakan bahwa penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Serang tahun 2017 tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB). Hal ini disampaikan oleh Dicky Umaran, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) ASPEK Indonesia Provinsi Banten,dalam keterangan pers tertulisnya.

 

Dicky mengatakan bahwa gugatan terhadap Keputusan Gubernur Banten terkait UMK Serang Tahun 2017, diajukan oleh Adi Satria Lia dan Hidayat Saefullah, Pengurus Serikat Pekerja Hero Supermarket yang juga Pengurus DPW ASPEK Indonesia Provinsi Banten bersama dengan Ivan Taufan dan Zamroni, Pengurus SPSI LEM PUK Serang.

 

Adi Satria Lia dan Hidayat Saefullah yang merupakan Anggota Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit dan Anggota Dewan Pengupahan Kota Serang, menyatakan bahwa gugatan buruh atas penetapan UMK Serang Tahun 2017, sesungguhnya telah dimenangkan oleh Majelis Hakim di tingkat PTUN Kota Serang. Putusan di tingkat PTUN Kota Serang itu sesuai dengan petitum yang diajukan Para Penggugat, yaitu karena penerbitan Surat Keputusan Gubernur Banten terkait UMK Kota Serang 2017 tersebut menyalahi prosedur yang berlaku.

 

Majelis Hakim PTUN Kota Serang yang diketuai Indra Kusuma Nusantara SH, telah memutuskan dan memerintahkan Gubernur Provinsi Banten selaku Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan UMK Kota Serang Tahun 2017 dan Gubernur diwajibkan menerbitkan Surat Keputusan yang baru terkait Upah Minimum Kota Serang yang harus sesuai dengan Rekomendasi kenaikan UMK Kota Serang tahun 2017 sebesar 17,38% atau menjadi Rp.3.108.470,-

 

Dicky menegaskan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta ini, menunjukkan secara prinsip buruh mampu membuktikan bahwa mekanisme penetapan UMK Serang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Namun Dicky menyesalkan sikap dan upaya Gubernur Banten yang melakukan Kasasi atas Putusan PT TUN. Seharusnya Gubernur Banten yang baru terpilih lebih bijaksana menyikapi persoalan tersebut dan tidak bersikap arogan terhadap persoalan yang sedang dihadapi rakyatnya.

Ketua Majelis Hakim PT TUN untuk Perkara Nomor : 261/B/2017/PT.TUN.JKT yaitu Istiwibowo SH. bersama anggota Majelis Hakim Simon Pangondian Sinaga SH. dan Dr. Slamet Suparjoto SH, Mum. memutus perkara banding dengan amar:

  1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding.
  2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 11/G/2017/PTUN-SRG, Tanggal 21 Juni 2017, yang mana dimohonkan banding tersebut.
  3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar Perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Majelis Hakim PT TUN juga mendalilkan bahwa UMK Kota Serang tahun 2017 tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB). Salah satunya adalah dalam penetapan UMK yang tidak sesuai dengan rekomendasi Walikota Serang serta dalam pererbitan Surat Keputusan Plt. Gubernur telah melampau batas waktu yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Narahubung:

 

DickyUmaran

Ketua DPW ASPEK Indoneia Prop. Banten

0819 06141888

 

Hidayat Saefullah

Anggota Dewan Pengupahan Kota Serang

0878 7105 6557

BESOK, KSPI AKAN MENGGELAR AKSI BELA PALESTINA

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menginstruksikan anggotanya untuk melakukan Aksi Bela Palestina, pada Minggu (17/12/2017). Aksi ini dilakukan menolak Yerussalem yang merupakan bagian wilayah kedaulatan Palestina sebagai Ibukota Israel.

Presiden KSPI Said Iqbal menilai, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Termasuk bangsa Palestina. Oleh karena itu, kaum buruh akan berdiri di garda depan untuk merawat perdamaian dan kemanusiaan.

“Khusus untuk buruh di Jabodetabek, Karawang, dan Purwakarta aksi akan dipusatkan di depan Kedubes Amerika Serikat dengan titik kumpul di Patung Kuda Indosat jam 07.00 pagi,” kata Said Iqbal.

Sementara itu, di daerah-daerah lain, aksi akan dilakukan di depan kantor Gubernur atau Bupati/Walikota, ujar Presiden KSPI Said Iqbal.

“Ini kita lakukan agar dunia tahu, bahwa bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan. Khususnya yang dilakukan Israel atas Palestina,” lanjutnya.

Aksi ini adalah aksi damai dan tertib sesuai instruksi serikat buruh se dunia, International Trade Union Confederation (ITUC). ITUC beranggotakan 181 juta pekerja di 163 negara dan wilayah yang memiliki 340 afiliasi nasional.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal ITUC Sharan Burrow mengatakan, bahwa pengumuman Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel adalah tindakan yang memecah belah dan sembrono. Bahkan sikap ini merusak upaya perdamaian antara Israel dan Palestina.

“Pengumuman Presiden Trump, yang secara sepihak mendefinisikan status tersebut, bukan hanya penghinaan terhadap orang-orang Palestina, terutama mereka yang tinggal di Yerusalem. Tetapi ini juga merusak upaya untuk mewujudkan perdamaian dan pembentukan solusi dua negara berdasarkan perbatasan tahun 1967 dan sesuai dengan Resolusi 242 Dewan Keamanan PBB 242 dan 338,” kata Sharan Burrow.
Terima Kasih

Presiden KSPI
SAID IQBAL

Narahuhung: Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S. Cahyono (0811 1098828).

Setelah Lakukan PHK Massal, Operator XL Axiata Lakukan PHK Sepihak & Dugaan Union Busting

Jakarta, 15/12/17 – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) sebagai induk organisasi dari Serikat Pekerja XL Axiata (SPXL) meminta Direktur Utama PT XL Axiata untuk tidak lagi melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan sepihak kepada pekerjanya. Hal ini disampaikan secara tegas oleh Mirah Sumirat, SE, Presiden ASPEK Indonesia setelah mendapatkan informasi bahwa selama tahun 2017 ini PT XL Axiata, operator selular swasta yang populer dikenal sebagai “Si Biru” ini, telah melakukan PHK massal sebanyak lebih dari 200an karyawannya.

Bahkan di balik cerita PHK massal tersebut, Direksi PT XL Axiata juga patut diduga telah melakukan upaya pemberangusan serikat pekerja (union busting) terhadap keberadaan serikat pekerja yang ada di XL Axiata. Salah satu indikasinya adalah dijadikannya pengurus aktif, Zulkarnain, yang menjabat Wakil Presiden Serikat Pekerja XL Axiata sebagai target PHK sepihak oleh manajemen. Zulkarnain masih menolak untuk di-PHK sepihak dan untuk itu SPXL serta ASPEK Indonesia saat ini masih melakukan advokasi terhadap kasus dugaan union busting ini. Beredar pula informasi bahwa penolakan atas PHK sepihak yang dilakukan oleh Zulkarnain telah membuat dirinya mengalami berbagai ancaman yang dimaksudkan agar Zulkarnain menerima keputusan PHK sepihak dari manajemen tersebut. Jika Zulkarnain tetap menolak maka perusahaan akan melakukan PHK sepihak pertanggal 31 Desember 2017.

Mirah Sumirat mengingatkan Direktur Utama dan manajemen PT XL Axiata untuk tidak arogan dan menghindari terjadinya PHK massal apalagi terindikasi union busting, sebagaimana diamanatkan dalam UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Jika PHK massal dan sepihak serta union busting masih terus terjadi maka PT XL Axiata benar-benar tidak menghargai hukum yang berlaku di Indonesia, dan karenanya ASPEK Indonesia akan melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan hak kebebasan berserikat ini bahkan tidak menutup kemungkinan ASPEK Indonesia akan melakukan aksi unjuk rasa ke kantor pusat PT XL Axiata dan Bursa Efek Indonesia, tegas Mirah.

Anwar Faruq selaku Presiden SPXL, saat dikonfirmasi membenarkan adanya PHK massal sebanyak lebih dari 200 orang di PT XL Axiata. Anwar juga membenarkan bahwa Wakil Presiden SPXL saat ini diancam PHK sepihak oleh manajemen dan masih menolak PHK tersebut. Anwar menilai alasan yang disampaikan oleh manejemen hanyalah alasan normatif, bahwa tidak ada posisi/tempat dalam organisasi baru untuk Zulkarnain. Alasan manajemen XL Axiata sangat tidak sejalan dengan kenyataan yang ada, mengingat ada beberapa posisi dalam organisasi baru yang masih vacant baik itu karena belum terisi maupun akan resign, serta ada 100 orang anggota kami yang lain yang bersedia untuk bertukar posisi dengan rekan kami tersebut, namun manajemen tetap akan melakukan PHK terhadap Zulkarnain. SPXL menilai tidak ada upaya dari manajemen untuk mencarikan posisi kosong tersebut, justru rekan kami yang berusaha sendiri mencari posisi kosong yang dimaksud, ungkap Anwar.

PT XL Axiata melakukan transformasi organisasi dengan alasan persaingan bisnis dan perubahan ke era digital yang terjadi pada Industri Telekomunikasi di Indonesia. Salah satu dampak dari transformasi organisasi ini adalah PHK massal karyawan.

Transformasi organisasi di PT. XL Axiata sudah dimulai sejak awal Oktober 2017. Sejak awal rencana transformasi organisasi yang akan dilakukan oleh Manajemen PT. XL Axiata, karyawan yang diwakili oleh SPXL sudah memperingatkan kepada manajemen bahwa PHK yang akan dilakukan tidak boleh sepihak dan memaksa, apalagi melihat kinerja perusahaan yang tergolong masih sangat baik (berdasarkan laporan kinerja kuartal II dan III 2017), artinya hal ini tidak sesuai dan melanggar UU Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, dimana PHK adalah sesuatu yang harus dihindari oleh perusahaan, pun jika tidak bisa dihindari harus dalam kondisi tertentu menurut Undang Undang Ketenagakerjaan.

Mustakim selaku Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja XL Axiata menambahkan bahwa sebelumnya juga ada beberapa karyawan/anggota SPXL yang menolak saat dilakukan PHK, namun setelah dilakukan advokasi oleh pengurus SPXL terhadap manajemen, saat ini karyawan tersebut sudah mendapatkan posisi di organisasi XL Axiata yang baru. Zulkarnain yang saat ini terancam PHK sepihak adalah salah satu pengurus SPXL yang turut mengadvokasi dan memperjuangkan nasib karyawan-karyawan tersebut.

Anwar dan Mustakim juga menginformasikan bahwa, atas ancaman PHK sepihak tersebut karyawan yang bersangkutan bersama SPXL sudah berupaya untuk mencari penyelesaian secara internal bipartit/diskusi internal, namun jawaban yang kami terima justru manajemen tetap akan melakukan PHK sepihak. Sehubungan dengan tidak adanya respon positif dari manajemen XL Axiata pada akhirnya Zulkarnain menyampaikan permohonan Advokasi kepada SPXL dan ASPEK Indonesia apabila perusahaan tetap memaksa untuk melakukan PHK sepihak.

Atas ancaman PHK sepihak tersebut, SPXL dan ASPEK Indonesia menilai bahwa PT. XL Axiata telah melakukan tindakan pelanggaran atas UU Ketenagakerjaan yang berlaku, tidak hanya itu keduanya juga menilai ada upaya perusahaan untuk melakukan UNION BUSTING atas tindakan diskriminatif yang dilakukan perusahaan terhadap karyawan dengan status pengurus Serikat Pekerja.(tim.media.aspekindonesia)

 

Kongres SKTTM Memilih Pemimpin Baru

              Peserta Kongres SKTTM poto bersama(dok Tim Media Aspek/Jejen)

 

Serah terima jabatan adalah keniscayaan dalam berorganisasi, estafet kepemimpinan menandakan organisasi tetap ada dan menumbuhkan benih benih baru untuk mengorganisir sistem agar berjalan baik. Hal itu pula terjadi di ketika Serikat Kerja Tol Tangerang Merak melaksanakan kongres di kawasan Ciujung  Provinsi Banten.

Jalan Tol Tangerang- Merak memiliki 9 gerbang tol ini dan Serikat Kerja Tol Tangerang Merak yang merupakan afliasi ASPEK Indonesia mengadakan kongres di akhir bulan November lalu. Dengan total anggota 200, SKTTM terus bergiat agar mimpi sejahtera adalah keniscayaan, dan dengan kongres di harapkan mendapat pemimpin baru yang mampu memompa semangat anggota agar terus berkarya dan tak melupakan fungsi pekerja dan juga memiliki integrasi namun tetap solid ketika berserikat.

 

Ketua SKTTM periode 2014-2017 Diky Umaran yang juga ketua Aspek Indonesia DPW Banten yang masa tugasnya berakhir tahun ini dan di gantikan oleh Hari Pribadi. Muncul sebagai bakal calon ketua tanpa adanya saingan alias calon tunggal, di dalam kongres Hari Pribadi langsung di kukuhkan sebagai ketua umum SKTTM dan di lanjutkanpembentukan pengurus organisasi.

Ketua Umum SKTTM periode 2017-2020, bro Hari Pribadi(dok  Tim Media ASPEK/Jejen)

 

Semoga bro Hari Pribadi mampu memegang amanah di saat memimpin SKTTM karena tantangan akan jauh lebih komplek dengan di berlakukannya otomatisasi gerbang tol, ini adalah sebuah tantangan dan juga peluang agar SKTTM terus tegak sebuah organisasi pekerja. Selamat bertugas untuk Hari Pribadi dan jajaran pengurusnya sehingga apa yang di cita citakan bersama yakni Bersatu, Berjuang dan Sejahtera akan benar benar teraih.(Tim Media ASPEK/TI)

KETUA DAN SEKJEN SERIKAT PEKERJA DANAMON DIKRIMINALISASI, ASPEK INDONESIA TUNTUT DIRUT BANK DANAMON DICOPOT

Jakarta, 06/12/2017 – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menyayangkan masih terjadinya kriminalisasi terhadap aktivis serikat pekerja yang sedang memperjuangkan kesejahteraan dan hak-hak pekerja di perusahaan. Kali ini menimpa Abdoel Moedjib dan Muhammad Afif, selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Bank Danamon. Keduanya dini hari tadi (06/12) ditahan oleh penyidik kepolisian Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, setelah menjalani pemeriksaan BAP lebih dari 18 jam, atas sangkaan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah dan UU ITE.

Abdoel Moedjib dan Muhammad Afif ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya, berdasarkan laporan dari managemen Bank Danamon. Mirah Sumirat, SE, Presiden ASPEK Indonesia menduga tindakan melaporkan Abdoel Moedjib dan Muhammad Afif ke Polda Metro Jaya merupakan tindakan balasan dari manajemen, setelah sebelumnya pada pertengahan Maret 2017 Serikat Pekerja Danamon melakukan unjuk rasa di Surabaya, Jawa Timur. Laporan Direktur Utama Bank Danamon, Sng Seow Wah, dengan menggunakan “tangan” staf legal perusahaan ke Polda Metro Jaya, terkait dugaan pencemaran nama baik adalah sikap yang berlebihan dan cenderung arogan. Mirah menyampaikan bahwa berdasarkan informasi dari Serikat Pekerja Danamon, terdapat beberapa tindakan buruk dari Direktur Utama Bank Danamon, Sng Seow Wah yang warga negara Singapura itu. Hal yang paling menjadi keprihatinan ASPEK Indonesia adalah tindakan pemberangusan serikat pekerja (union busting) dalam bentuk mutasi, penurunan jabatan, skorsing, pemberian sanksi peringatan 1, 2, 3 terhadap pengurus Serikat Pekerja Danamon.

Unjuk rasa yang dipimpin oleh Moedjib dan Afif sesungguhnya merupakan bentuk penyampaian aspirasi dan kebebasan berpendapat di muka umum. Ini adalah hak konstitusional setiap warga negara yang harus dilindungi bukan dikriminalisasi, tegas Mirah Sumirat.

Selain itu, apa yang dilakukan oleh Moedjib dan Afif semata-mata adalah menjalankan tugas organisasi untuk memperjuangkan hak-hak pekerja di Danamon.

Mirah menyampaikan bahwa keluhan dari para pekerja terkait permasalahan yang terjadi di Bank Danamon sesungguhnya sudah berjalan cukup lama Bahkan Sng Seow Wah selaku Direktur Utama Bank Danamon telah dipanggil oleh Komisi IX DPR RI, Direktur Jenderal Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maupun oleh Menteri Ketenagakerjaan RI namun tidak pernah hadir memenuhi
panggilan. Ini merupakan bentuk pelecehan terhadap institusi Negara yang dilakukan oleh Sng Seow Wah, yang nota bene adalah tenaga kerja asing yang mencari makan di Indonesia.

Mirah Sumirat, yang juga merupakan Presiden Woman UNI Asia Pasifik, mengatakan bahwa ASPEK Indonesia akan meminta kepada Temasek Singapore, sebagai pemilik saham mayoritas PT Bank Danamon Indonesia, untuk mencopot Sng Seow Wah dari jabatan Direktur Utama Bank Danamon Indonesia dan segera menunjuk Direktur Utama yang baru yang lebih memiliki iktikad baik untuk membangun hubungan industrial yang harmonis serta menghargai hak kebebasan berserikat dalam spirit dialog sosial.

Penahanan oleh Polda Metro Jaya terhadap Abdoel Moedjib dan Muhammad Afif selaku aktivis buruh ini, sesungguhnya tidak perlu terjadi karena akan menjadi preseden buruk untuk demokrasi dan kebebasan mengeluarkan pendapat.

Mirah menambahkan, seluruh keluarga besar ASPEK Indonesia siap untuk menjadi penjamin agar kedua pimpinan Serikat Pekerja Danamon, bisa ditangguhkan penahanannya, pungkasnya.

Dewan Pengurus Pusat
Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia

Mirah Sumirat, SE
Presiden
08129190308

Sabda Pranawa Djati, SH
Sekretaris Jenderal
0815 8811145

ASPEK Indonesia DPC Bekasi Mempersiapkan Diklat BAHU

       Suasana persiapan rapat untuk kepanitian Diklat Bahu(Dok Media ASPEK)

 

Hal penting dalam pergerakan buruh adalah bagaimana meningkatkan kemampuan anggotanya untuk memahami kenapa menjadi anggota serikat pekerja adalah penting bagi buruh. Dengan pembekalan yang cukup mengenai seluk beluk dunia perburuhan dan bagaimana hak dan kewajiban sebagai pekerja di butuhkan pemahaman yang secara keseluruhan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Dewan Pengurus Cabang ASPEK Indonesia Bekasi merencanakan kegiatan Pendidikan dan Latihan Bantuan Hukum atau yang sering di sebut sebagai Diklat Bahu, pematangan rencana tersebut di hadiri juga oleh ketua DPC ASPEK Indonesia Bekasi yakni bro Asep Setiawan. Di dampingi pula Direktur LBH ASPEK Indonesia yaitu bro Ahmad Fauzi SH dan sekretaris LBH DPP ASPEK Indonesia, bro Triasmoko.

Beberapa afliasi ASPEK Indonesia yang berada di wilayah kota dan kabupaten Bekasi seperti SP Ikrar Mandiri, SP Hero Super Market, SP Linfox Logistik serta SP GSL ikut serta dalam persiapan rencana di selenggarakannya Diklat BAHU. Persiapan yang matang perlu di lakukan karena menyangkut jumlah peserta yang nantinya akan mengikuti Diklat BAHU.

Adapun format yang akan di lakukan saat Diklat berjalan adalah persiapan waktu penyelenggaraan yang di rencanakan mulai dari 23 Deseber 2017 dan selesai pada tanggal 11 Februari 2018. Peserta Diklat Bahu mulai belajar di sesi hari Sabtu dan Minggu, dengan jadwal yakni untuk hari Sabtu kegiatan di mulai pukul 08.00 sampai dengan 21.00, sedangkan hari Minggu di mulai dari pukul 08.00 hingga jam 18.00.

Diharapkan agar afliasi yang berada di wilayah Bekasi baik kota maupun kabupaten untuk berperan aktif dalam pelaksanaan Diklat BAHU, semoga event berharga ini semakin menyemai semangat berserikat bagi para anggota dan semakin memahami hukum hukum perburuhan, hidup ASPEK Indonesia, maju terus DPC Bekasi.(Media ASPEK/TI)