KSPI Nilai Polisi Arogan Hadapi Demonstrasi Buruh

Jakarta (Antara) – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai polisi telah bertindak arogan dalam menghadapi demonstrasi buruh di sekitar pintu tol Cikarang 2 dengan merusak beberapa kendaraan buruh yang sedang parkir.

Menurut siaran pers dari KSPI yang diterima di Jakarta, Jumat, polisi juga memukuli dan menangkap tujuh orang buruh yang tidak bersalah karena dianggap sebagai provokator. Kejadian itu terjadi setelah buruh yang melakukan konvoi berhasil memasuki jalan tol.

Sebelumnya, ribuan buruh di kawasan industri MM2000, Cikarang, Bekasi melakukan unjuk rasa dengan menghentikan proses produksi pabrik sebagai bentuk tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi supaya menetapkan upah minimum sebesar Rp3 juta dan menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Sejak Jumat pagi, massa buruh juga melakukan konvoi untuk menjemput dan mengajak buruh lainnya untuk bergabung dalam aksi tersebut. Usai berkonvoi itulah, buruh kemudian memasuki tol Jakarta-Cikampek melalui pintu tol Cikarang 2 yang kemudian ditanggapi polisi dengan pembubaran paksa.

KSPI menyatakan aksi buruh tersebut dilakukan karena kenaikan upah minimum yang ditetapkan menjadi sia-sia dengan kenaikan harga BBM. Meskipun upah minimum naik, tetapi dengan kenaikan harga BBM tetap menurunkan daya beli buruh.

Hingga siaran pers KSPI tersebut dirilis, lebih dari 75 ribu buruh di kawasan industri Ejip Cikarang, Jababeka, Lippo Cikarang, Hyundai, MM 2100 Cibitung masih menghentikan proses kegiatan produksinya.

Aksi tersebut diikuti 15 federasi dan konfederasi serikat pekerja seperti KSPI, SPN, FSP Lem KSPSI, FSPMI, Aspek Indonesia, FSP KEP, dan lainnya.(rr)

Sumber : https://id.berita.yahoo.com/kspi-nilai-polisi-arogan-hadapi-demonstrasi-buruh-073953281.html

KSPI Nilai Polisi Selalu Berlaku Represif

Jakarta (Antara) – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai perilaku kekerasan anggota polisi tidak pernah hilang karena mereka selalu berlaku represif dalam menangani aksi buruh.

Menurut siaran pers dari KSPI yang diterima Antara di Jakarta, Rabu, aparat kepolisian melakukan beberapa tindak kekerasan dan kriminalisasi kepada aktivis buruh saat mengamankan aksi buruh yang menuntut kenaikan upah di beberapa daerah pada November 2014.

Pada Jumat (21/11), polisi memukuli buruh tak bersenjata yang melakukan aksi di kawasan industri MM 2100, Cikarang, kabupaten Bekasi. Ratusan kendaraan buruh juga rusak akibat kejadian tersebut. Polisi juga merampas beberapa telepon seluler milik buruh yang digunakan untuk merekam kekerasan yang dilakukan polisi.

Kejadian serupa juga terjadi di Batam dan Bintan, Kepulauan Riau. Di Batam, buruh yang melakukan aksi pada Rabu (19/11), juga mengalami hal serupa, yaitu pemukulan oleh polisi dan perusakan kendaraan.

Menurut data yang dihimpun Tim Media KSPI, sedikitnya ada 100 orang di Bekasi, 30 orang di Batam dan 20 orang di Bintan yang mengalami luka serius akibat tindak kekerasan aparat. Ratusan kendaraan buruh juga mengalami kerusakan.

Sebelumnya, buruh melakukan aksi di beberapa daerah untuk menuntut revisi upah minimum yang sudah ditetapkan, disesuaikan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Pemerintah menaikkan harga premium menjadi Rp8.500 dan solar menjadi Rp7.500.

KSPI menyatakan kenaikan upah minimum yang sudah ditetapkan menjadi sia-sia dengan kenaikan harga BBM. Meskipun upah minimum naik, tetapi kenaikan harga BBM tetap menurunkan daya beli buruh.

Aksi buruh di beberapa daerah diikuti beberapa elemen buruh serta federasi dan konfederasi serikat pekerja seperti KSPI, SPN, FSP Lem KSPSI, FSPMI, Aspek Indonesia, FSP KEP, dan lainnya.(rr)

Sumber : https://id.berita.yahoo.com/kspi-nilai-polisi-selalu-berlaku-represif-041556162.html

Kenaikan BBM Turunkan Daya beli Rakyat

Jakarta, 26/11 (Antaraaceh) – Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Mirah Sumirat menegaskan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak telah menurunkan daya beli masyarakat, termasuk buruh hingga 50 persen.

“(Penurunan daya beli) itu membuat rakyat hampir miskin menjadi miskin,” katanya di Jakarta, Rabu.

Karena itu, kata dia, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) bersama elemen pekerja, buruh, pedagang, petani, nelayan, mahasiswa, ibu rumah tangga, tukang ojek dan masyarakat umum lainnya akan terus menyuarakan penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Dalam kaitan memperjuangkan diturunkannya harga BBM, Aspek Indonesia bersama elemen bangsa lainnya sepanjang Rabu melakukan unjuk rasa di gedung DPR RI dan Kementerian Tenaga Kerja.

Ia mengatakan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang hanya di kisaran10-12 persen tentunya tidak akan bisa dinikmati manfaatnya oleh buruh.

Bahkan, kata dia, khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, Peraturan Gubernur (Pergub) yang telah menetapkan UMP RP2,7 juta ternyata lebih kecil dibanding UMK daerah penyangga seperti Bekasi, Karawang, Purwakarta, Depok dan Tangerang, yang besarnya di kisaran RP2,95 juta.

Ia juga menyatakan bahwa pemerintah telah membohongi rakyat dengan mengatakan bahwa subsidi harga BBM hanya dinikmati oleh orang kaya saja.

“Seluruh rakyat sesungguhnya berhak mendapatkan kesejahteraan dari negara,” katanya.

Ditegaskannya bahwa meski penolakan kenaikan BBM
banyak disuarakan, namun Presiden-Wapres Jokowi-JK tetap tidak bergeming, dan ngotot menaikkan harga BBM justru di saat harga minyak dunia sedang turun yakni 80 dolar AS/barel.

“Jadi, justru menaikkan harga BBM justru di saat negara-negara lain menurunkan harga BBM di dalam negerinya,” katanya.

Padahal, kata dia, APBN 2014/2015 masih menggunakan angka 105 dolar AS/barel untuk subsidi BBM, sehingga masih ada kelebihan dana subsidi.

Mirah Sumirat merujuk contoh saat ini harga setara premium di Amerika Serikat Rp8.300/liter, tetapi di Indonesia Rp8.500/liter.

“Jadi, kebijakan Jokowi-JK yang baru memerintah sekitar dua bulan ini sangat melukai perasaan rakyat Indonesia. Jokowi-JK seperti tersandera dengan kepentingan pemodal besar sehingga tidak mampu mengambil kebijakan yang pro-kepentingan rakyat,” katanya.

Menyikapi kenaikan harga BBM yang telah berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya transportasi dan sewa rumah, Aspek Indonesia menuntut pemerintah untuk merevisi keputusannya dengan menurunkan kembali harga BBM sesuai dengan penurunan harga minyak dunia.

Selain itu, pemerintah dituntut untuk tetap menjaga kemampuan daya beli rakyat, yang salah satunya dengan cara menaikkan UMP tahun 2015.

Karena itu, Aspek Indonesia menuntut agar pemerintah menurunkan harga BBM, melakukan revisi Pergub DKI Jakarta tentang UMP 2015 dengan mempertimbangkan UMK daerah penyangga, dan menetapkan UMP DKI Jakarta tahun 2015 sebesar Rp3 juta, serta menghapuskan praktik “outsourcing” dengan mengangkat menjadi pekerja tetap, khususnya di BUMN dan di BPJS Ketenagakerjaan.

Aspek Indonesia menyatakan tuntutan rakyat tersebut tentunya tidak berlebihan karena sudah menjadi kewajiban negara untuk mensejahterakan seluruh rakyat, dari setiap kekayaan alam yang dihasilkan oleh bumi pertiwi.

Untuk itulah, katanya, buruh akan mempersiapkan aksi besar-besaran di 20 provinsi dan 150 kabupaten/kota untuk menolak kenaikan harga BBM tersebut dan meminta seluruh gubernur untuk menetapkan ulang nilai UMP/UMK lebih tinggi lagi dengan memperhitungkan dampak kenaikan harga BBM dan kenaikan harga kebutuhan bahan pokok.

Sumber : http://www.antaraaceh.com/2014/11/serikat-buruh-kenaikan-bbm-turunkan-daya-beli-rakyat.html

Serikat buruh: Kenaikan BBM turunkan daya beli rakyat

Jakarta, (Antaranews Bogor) – Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Mirah Sumirat menegaskan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak telah menurunkan daya beli masyarakat, termasuk buruh hingga 50 persen.
“(Penurunan daya beli) itu membuat rakyat hampir miskin menjadi miskin,” katanya di Jakarta, Rabu.
Karena itu, kata dia, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) bersama elemen pekerja, buruh, pedagang, petani, nelayan, mahasiswa, ibu rumah tangga, tukang ojek dan masyarakat umum lainnya akan terus  menyuarakan penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Dalam kaitan memperjuangkan diturunkannya harga BBM, Aspek Indonesia bersama elemen bangsa lainnya sepanjang Rabu melakukan unjuk rasa  di gedung DPR RI dan  Kementerian Tenaga Kerja.
Ia mengatakan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang hanya di kisaran10-12 persen tentunya tidak akan bisa dinikmati manfaatnya oleh buruh.
Bahkan, kata dia,  khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, Peraturan Gubernur (Pergub) yang telah menetapkan UMP RP2,7 juta ternyata lebih kecil dibanding UMK daerah penyangga seperti Bekasi, Karawang, Purwakarta, Depok dan Tangerang, yang besarnya di kisaran RP2,95 juta.
Ia juga menyatakan bahwa pemerintah telah membohongi rakyat dengan mengatakan bahwa subsidi harga BBM hanya dinikmati oleh orang kaya saja.
“Seluruh rakyat sesungguhnya berhak mendapatkan kesejahteraan dari negara,” katanya.
Ditegaskannya bahwa meski penolakan kenaikan BBM banyak disuarakan, namun Presiden-Wapres Jokowi-JK tetap tidak bergeming, dan ngotot menaikkan harga BBM justru di saat harga minyak dunia sedang turun yakni 80 dolar AS/barel.
“Jadi, justru menaikkan harga BBM justru di saat negara-negara lain menurunkan harga BBM di dalam negerinya,” katanya.
Padahal, kata dia, APBN 2014/2015 masih menggunakan angka 105 dolar AS/barel untuk subsidi BBM, sehingga  masih ada kelebihan dana subsidi.
Mirah Sumirat merujuk contoh saat ini harga setara premium di Amerika Serikat Rp8.300/liter, tetapi di Indonesia Rp8.500/liter.
“Jadi, kebijakan Jokowi-JK yang baru memerintah sekitar dua bulan ini sangat melukai perasaan rakyat Indonesia. Jokowi-JK seperti tersandera dengan kepentingan pemodal besar sehingga tidak mampu mengambil kebijakan yang pro-kepentingan rakyat,” katanya.
Menyikapi kenaikan harga BBM yang telah berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya transportasi dan sewa rumah, Aspek Indonesia menuntut pemerintah untuk merevisi keputusannya dengan menurunkan kembali harga BBM sesuai dengan penurunan harga minyak dunia.
Selain itu, pemerintah dituntut untuk tetap menjaga kemampuan daya beli rakyat, yang salah satunya dengan cara menaikkan UMP tahun 2015.
Karena itu, Aspek Indonesia menuntut agar pemerintah menurunkan harga BBM, melakukan revisi Pergub DKI Jakarta tentang UMP 2015 dengan mempertimbangkan UMK daerah penyangga, dan menetapkan UMP DKI Jakarta tahun 2015 sebesar Rp3 juta, serta menghapuskan praktik “outsourcing” dengan mengangkat menjadi pekerja tetap, khususnya di BUMN dan di BPJS Ketenagakerjaan.
Aspek Indonesia menyatakan tuntutan rakyat tersebut tentunya tidak berlebihan karena sudah menjadi kewajiban negara untuk mensejahterakan seluruh rakyat, dari setiap kekayaan alam yang dihasilkan oleh bumi pertiwi.
Untuk itulah, katanya, buruh akan mempersiapkan aksi besar-besaran di 20 provinsi dan 150 kabupaten/kota untuk menolak kenaikan harga BBM tersebut dan meminta seluruh gubernur untuk menetapkan ulang nilai UMP/UMK lebih tinggi lagi dengan memperhitungkan dampak kenaikan harga BBM dan kenaikan harga kebutuhan bahan pokok.

Sumber : http://bogor.antaranews.com/berita/10360/serikat-buruh-kenaikan-bbm-turunkan-daya-beli-rakyat

Aspek Indonesia tolak kenaikan tarif listrik

Jakarta (ANTARA News) – Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia menolak rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL) untuk rumah tangga dan industri, serta meminta kebijakan itu dibatalkan.

Dalam pernyataan pers Aspek Indonesia pada Hari Buruh Internasional yang diterima Antara di Jakarta Kamis, Presiden Aspek Indonesia Jaya Santosa mengatakan, penolakan itu merupakan salah satu isu yang diangkat pada May Day kali ini.

Selain itu, katanya, elemen buruh tetap memperjuangkan tiga isu penting yakni tentang jaminan sosial, yang berisikan tentang jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat indonesia dan jaminan pensiun untuk seluruh pekerja/buruh formal, kenaikan upah yang layak bagi para buruh/pekerja serta penghapusan pekerja kontrak dan “outsourcing”.

Ia mengatakan tidak dapat dipungkiri bahwa undang-undang mengenai jaminan sosial dilatarbelakangi oleh mahalnya biaya kesehatan dan penderitaan para pekerja/buruh pada hari tuanya, karena tidak ada penghasilan yang diterima lagi.

Ketika para elit politik hanya bisa berpangku tangan, sangat beruntung masih ada komponen masyarakat yang peduli untuk memerjuangkan nasibnya, yaitu serikat pekerja/serikat buruh, katanya.

Selain itu, ujar Jaya Santosa, mengenai kenaikan upah, hampir membuat pekerja/buruh tidak berdaya secara ekonomi karena pola hubungan kerja yang sangat rentan dan upah yang murah.

Sudah pasti perjuangan mengenai kenaikan upah dan penghapusan buruh kontrak dan outsourching akan melalui proses yang panjang dan tidak mudah, maka dari itu May Day harus menjadi momentum gerakan buruh Indonesia untuk terus berkonsolidasi, katanya.

Di samping isu-isu tersebut, lanjut dia, masih ada isu lain yang sangat menantang bagi rakyat Indonesia, yaitu “integrasi ekonomi ASEAN” yang akan berlaku pada 2015.

Ia mengatakan ada kesepakatan para kepala pemerintah negara-negara ASEAN dengan Tiongkok, Jepang, Korea, Australia, Selandia Baru dan India, yang memungkinkan masuknya tenaga kerja dari negara-negara tersebut secara bebas ke dalam negeri.

Hal ini setidaknya harus menyadarkan selaku pekerja/buruh, bahwa masuknya tenaga kerja asing ke dalam negeri adalah ancaman yang dapat membuat peluang kerja bagi para pekerja/buruh di negeri ini akan terisi oleh para pekerja asing, katanya.

Sementara itu, ribuan buruh dari berbagai elemen organisasi buruh pada Kamis pagi telah berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia (HI) untuk selanjutnya pada pukul 10.00 WIB akan berjalan kaki (long march) menuju Istana Merdeka Jakarta.

Kemudian pada pukul 13.00 WIB akan bergerak lagi menuju Stadion Gelora Bung Karno, dalam rangka menyampaikan sejumlah tuntutan buruh pada peringatan Hari Buruh Internasional.

Sumber :http://www.antaranews.com/berita/432070/aspek-indonesia-tolak-kenaikan-tarif-listrik

Penghapusan sistem “outsourcing” masih tuntutan utama May Day

Jakarta (ANTARA News) – Penghapusan sistem kontrak kerja outsourcing (alih daya) yang masih berlaku di sejumlah perusahaan, masih menjadi tuntutan utama pada perayaan May Day atau Hari Buruh 1 Mei 2014, di Jakarta, Kamis.

“Tuntutan utama kami adalah hapuskan kontrak kerja outsourcing, penerapan upah layak standar nasional dan turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM (bahan bakar minyak),” kata Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos, saat ditemui di sela perayaan May Day 2014.

Selain itu, satu tuntutan utama lain yang diusung KASBI dalam aksi May Day kali ini adalah menangkap dan mengadili para pengusaha nakal.

“Tangkap dan adili para pengusaha yang memang tidak tunduk pada aturan hukum yang berlaku,” katanya.

Ribuan massa aksi KASBI melakukan long march dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Negara untuk menyampaikan aspirasinya.

Meski demikian, KASBI tidak turut serta dalam May Day Fiesta yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), dan dihadiri di antaranya oleh massa aksi buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang keduanya dipimpin oleh Said Iqbal.

Secara umum KASBI memiliki 10 tuntutan yang mereka sebut Sepuluh Tuntutan Rakyat (SEPULTURA), yakni:

Pertama, hapus sistem kerja kontrak dan outsourcing.

Kedua, tolak politik upah murah dan berlakukan upah layak nasional.

Ketiga, tolak pemutusan hubungan kerja (PHK), pemberangusan serikat (union busting) dan
kriminilasi anggota serta pengurus serikat buruh.

Keempat, laksanakan hak-hak buruh perempuan dan lindungi buruh migran Indonesia.

Kelima, penerapan jaminan sosial bukan asuransi sosial.

Keenam, pemanfaatan tanah dan air untuk kesejateraan rakuat.

Ketujuh, tangkap, adili dan penjarakan pengusaha nakal.

Kedelapan, tolak privatisasi dengan membangun industri nasional untuk kesejahteraan rakyat.

Kesembilan, pendidikan dan kesehatan gratis untuk rakyat.

Dan kesepuluh, turunkan harga kebutuhan pokok.

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/432128/penghapusan-sistem-outsourcing-masih-tuntutan-utama- may-day

Buruh dukung penuh jika Prabowo tandatangani kontrak politik

Jakarta (ANTARA News) – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, mengklaim dukungan mayoritas kaum buruh akan diamankan apabila bakal calon presiden Partai Gerindra, Prabowo Subianto, bersedia menandatangani kontrak politik pemenuhan 10 tuntutan Hari Buruh 1 Mei 2014.

“Apabila Prabowo mau menandatangani kontrak politik 10 tuntutan buruh, tenaga honorer dan guru honorer ini maka bisa dipastikan dukungan buruh secara mayoritas akan diberikan kepada Prabowo,” kata Said di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Kamis.

Prabowo Subianto, menurut Said, sejauh ini masih satu-satunya yang telah memastikan akan hadir dalam orasi politik di May Day Fiesta di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis.

Gelaran May Day Fiesta merupakan perayaan puncak dari peringatan Hari Buruh 2014, setelah massa melakukan long march dari Bundaran HI ke Istana Negara dan rencananya akan bertolak ke
Stadion Utama pada pukul 13.00 WIB.

Selain Prabowo, Said mengaku pihaknya telah mengadakan komunikasi dengan sejumlah tokoh bakal capres lain, seperti Joko Widodo dari PDIP, Aburizal Bakrie dari Partai Golkar, Pramono Edhie Wibowo dari Partai Demokrat, Mahfud MD dari PKB dan Hidayat Nur Wahid dari PKS.

Meski demikian, lanjut Said, tokoh lain seperti Jokowi dan Aburizal Bakrie tidak menanggapi undangan untuk berorasi di hadapan massa buruh dan menandatangani kontrak politik pemenuhan 10 tuntutan Hari Buruh.

Sedangkan, Mahfud MD dan Hidayat Nur Wahid, mengingat statusnya sudah tidak lagi bakal capres disarankan menjadi bakal calon wakil presiden.

Lebih lanjut, Said menuturkan bahwa dengan pengarahan dukungan buruh terhadap capres yang menyetujui kontrak politik pemenuhan 10 tuntutan Hari Buruh 2014, maka kaum buruh akan melakukan kerja-kerja organisasi.

“Ada 44 juta buruh formal, 1,4 juta di antaranya merupakan anggota KSPI, 1.6 juta anggota guru honorer dan tenaga honorer, kemudian guru yang tergabund dengan organisasi guru resmi ada lebih dari 3,7 juta. Itu angka yang signifikan untuk memberikan dukungan kepada capres yang mau memenuhi tuntutan kami,” katanya.

Peringatan May Day 2014 kali ini membawa 10 tuntutan, di antaranya adalah kenaikan upah minimum sebesar 30 persen pada 2015 sekaligus revisi indeks Kebutuhan Hidup Layak (KHL) menjadi 84 item, menolak penangguhan upah minimum, menuntut berlakunya penangguhan upah minimum dan menuntut berlakunya jaminan pensiun wajib bagi buruh pada Juli 2015.

Sumber :
http://www.antaranews.com/berita/432086/buruh-dukung-penuh-jika-prabowo-tandatangani-kontrak
-politik#at_pco=tcb-1.0&at_si=536313d5419890a9&at_ab=-&at_pos=0&at_tot=5

 

Pekerja kembali suarakan tuntutan peningkatan kesejahteraan

Jakarta (ANTARA News) – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) akan kembali menyuarakan tuntutan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kesejahteraan para buruh dan pekerja pada peringatan Hari Buruh Sedunia Kamis (1/5).

“May Day kali ini harus jadi momentum seluruh elemen buruh untuk menyuarakan dan memperjuangkan kesejahteraan, tidak saja bagi buruh tapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Sekretaris Jenderal Aspek Indonesia Sabda Pranawa Djati saat dihubungi ANTARA News melalui telepon di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan bahwa sesuai konstitusi setiap warga negara berhak mendapatkan jaminan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, termasuk para buruh dan pekerja.

Oleh karena itu, ia mengatakan, sebagai bagian dari pekerja organisasinya akan kembali menuntut pemenuhan hak itu para peringatan Hari Buruh.

Ia mengatakan, sekitar 2.000 pekerja anggota Aspek Indonesia akan turun ke jalan untuk menyampaikan tuntutan tersebut.

Aspek Indonesia, ia menjelaskan, antara lain akan fokus menyuarakan penolakan upah murah  kenaikkan Upah Minumum Provinsi/Upah Miminum Kota Tahun 2015 sebesar 30 persen dan tuntutan agar pemerintah menjalankan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mereka juga akan menuntut pemerintah menjalankan program jaminan pensiun untuk pekerja formal per 1 Juli 2015 serta mendorong pemerintah mengangkat pekerja alih daya di lingkungan Badan Usaha Milik Negara menjadi pegawai tetap.

Massa Aspek Indonesia, kata dia, akan bergerak menuju Bundaran Hotel Indonesia sekitar pukul 09.00 WIB.

“Kemudian akan bergerak menuju Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, untuk bergabung dengan massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia,” katanya.

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/431904/pekerja-kembali-suarakan-tuntutan-peningkatan-kesejahteraan

ASPEK Indonesia Desak Hapus Outsourcin

SELAMA ini persoalan penyerahan sebagian pekerjaan dan pemborongan pekerjaan (outsourcing) telah menjadi “hantu” yang sangat menakutkan bagi masyarakat buruh/pekerja di Indonesia, hal ini terjadi karena status buruh/pekerja yang tidak jelas. Kesejahteraan dan masa depan yang menjadi hak warga Negara terenggut oleh kebijakan pemerintah melalui UU yang tidak pro buruh/pekerja.
Lebih ironis lagi praktek-praktek Outsorcing ini marak di perusahaan-perusahaan BUMN, sampai kemudian DPR RI Komisi IX membentuk PANJA OS, namun lagi-lagi pemerintah tidak serius melakukan REKOMENDASI PANJA OS BUMN DPR RI, tertanggal 22 oktober 2013.
Hingga saat ini tidak dijalankan dan belum ada satupun pekerja-pekerja Outsourcing (OS/PKWT) di Perusahaan-perusahaan BUMN diangkat menjadi pekerja tetap di Perusahaan BUMN.
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia)Jaya Santosa mengatakan sebagai sebuah Federasi Serikat Pekerja telah mendata terkait praktek-praktek outsourcing yang sangat meresahkan, berikut ini adalah Perusahaan-Perusahaan BUMN yang masih melakukan praktek-praktek outsourcing yang melanggar UU:
ASPEK Indonesia mencatat sekurangnya (data sementara) ada ± 3000 an orang pekerja di PHK sepihak dengan berbagai dalih (materi RAPIM 21/12 ’13, diolah dan update) PT POS Indonesia dengan jumlah tenaga OS 8000 org 90 persennya bekerja di bagian coor bisnis perusahaan.
Kantor POS Medan 2 orang di PHK, kantor POS Padang dan area 17 orang di PHK. Daerah lain masih dimonitoring. Di sisi lain banyak OS POS yang sudah lama bekerja diatas 5 tahun dan telah berusia di atas 38 tahun sehingga menyulitkan mereka saat akan di tes pengangkatan sebagai karyawan tetap, apalagi tesnya saat ini dilakukan secara online.
Walaupun selama ini PT POS telah melakukan pengangkatan tenaga OS menjadi karyawan tetap setiap tahunnya sebanyak minimal 500 tenaga OS namun para tenaga OS yang usianya sudah tua tidak pernah bisa lulus tes karena sudah tidak mampu berfikir mengisi soal-soal tes.
· Garuda Indonesia 5000 tenaga OS 90% di bagian Coore bisnis
. PT TELKOM – 289 org
· PT Petrokimia Gresik – 182 org
· PT INDOFARMA – 700 org, 154 org (bertahan)
· PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)
· PLN Jakarta (110 org), PLN Bekasi (416 org), PLN Cianjur (96 org),PLN Makasar (9 org), PLN Toraja (7 org), PLN Makasar (2 org), PLN Cilacap (1 org), PLN Unggaran (2 org), PLN Blora (25 org, nota anjuran untuk dipekerjakan), PLN Bali (373 orang), PLN Manado (216 orang)
· PT JAMSOSTEK (BPJS TK) – 1055 org, 152 org bertahan
· PT KIMIAFARMA – 7 org
· PT KERTAS LECES – 12 org (pekerja tetap/organik)
· PT PERTAMINA – 10 org di Tomohon, Sulut
· PT BNI – 14 OS Palu
· PT JASAMARGA – 85 org
· PT ASKES (BPJS KES) – 1 org (pekerja tetap/organik)
· PT ASDP – 1 org (pekerja tetap/organik)
· DIRGANTARA INDONESIA – 3143 org (pekerja tetap/organik)
Para pekerja outsourcing telah diperlakukan secara diskriminatif (tingkat kesejahteraan minim), eksploitatif (upah lembur yang tidak sesuai peraturan ketenagakerjaan), dan tidak terproteksi (jamsostek, K3). Banyak pekerja OS (PLN, Petrokimia), meninggal saat melaksanakan tugas (bekerja).
Pada tanggal 4 Maret 2014 telah dilaksanakan Rapat Kerja Komisi IX DPR RI, Menakertrans dan Menteri BUMN yang menghasilkan banyak kesepakatan terkait persoalan outsourcing khususnya di lingkungan BUMN.
Keputusan dan rekomendasi-rekomendasi tersebut tentunya harus dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh semua pemangku kepentingan dan untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan melaksanakan rekomendasi dan keputusan-keputusan tersebut maka kami Federasi ASPEK Indonesia akan mengawal dan memantau hal tersebut terutama pada Perusahaan-Perusahaan BUMN-BUMN yang serikat pekerjanya berafiliasi pada ASPEK Indonesia. Oleh karena itu ASPEK Indonesia dengan ini menyatakan:
1. Mendukung rekomendasi dan keputusan-keputusan Raker Komisi IX DPR RI dengan Menteri Tenaga Kerja dan Menteri BUMN
2. Menuntut para Direksi Perusahaan-perusahaan BUMN untuk taat dan patuh menjalankan hasil Raker Komisi IX DPR RI dengan Menaker dan Menteri BUMN
3. Mendesak Kementrian Tenaga kerja bersungguh-sungguh melakukan pengawasan terhadap praktek-praktek outsorcing di semua perusahaan
4. Mendesak Kementerian BUMN segera mengevaluasi dan memberikan sanksi tegas kepada para Direksi dan jajaran managemen BUMN yang terbukti tidak patuh dan atau tidak menjalankan semua rekomendasi dan keputusan Raker Komisi IX DPR RI dengan Kemenker dan Kementrian BUMN
5. Menuntut kepada seluruh jajaran Direksi dan managemen di semua Perusahaan BUMN untuk segera mengangkat pekerja Outsorcing menjadi pekerja tetap
6. Mempekerjakan kembali para pekerja yang telah di PHK sepihak
7. ASPEK INDONESIA & 14 SP Afiliasinya yang berasal dari BUMN beserta GEBER BUMN siap mengawal dan siap untuk terlibat dalam proses diatas.
Jangan biarkan kekacauan birokrasi (saling lempar tanggungjawab), penyalahgunaan wewenang terus terjadi di negeri ini ungkap Jaya Santosa kepada PelitaOnline

Sumber : http://nusantara-mancanegara.pelitaonline.com/news/2014/03/07/aspek-indonesia-desak-hapus-outsourcing#.U1XZGqK_TFw

KSPI: Buruh Tunggu Capres Tidak Pro-Upah Murah

(Minggu , 16 Mar 2014) Skalanews – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan bahwa jutaan buruh Indonesia akan memutuskan pada waktunya bahwa mereka tidak akan memilih calon presiden yang pro-upah murah. Continue reading “KSPI: Buruh Tunggu Capres Tidak Pro-Upah Murah”

KSPI: buruh tunggu capres tidak pro-upah murah

Minggu, 16 Maret 2014 06:32 WIB – Jakarta (Antaranews Bogor) – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan bahwa jutaan buruh Indonesia akan memutuskan pada waktunya bahwa mereka tidak akan memilih calon presiden yang pro-upah murah.

Continue reading “KSPI: buruh tunggu capres tidak pro-upah murah”