Perhitungan Kemenaker: Upah Pekerja Bisa Naik 11 Persen Tiap Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com – Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengupahan masih belum final. Statusnya, dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kumham). Meski demikian, Kementerian Ketenagakernaan (Kemenaker) telah memiliki perhitungan atas formula dari perhitungan upah minimum tersebut.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Irianto Simbolon mengatakan, formula perhitungan dari upah minimum versi Kemenaker adalah upah minimum lama ditambah dengan Index Harga Konsumen (IHK) plus nilai produktifitas (alpha).

Selain itu perhitungan gaji minimum tersebut akan dikalikan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi didaerah setempat. Dari hasil perhitungan tadi, Irianto bilang, akan ketemu kenaikan gaji minimum sebesar 10 persen-11 persen setiap tahun.

Irianto mengklaim, perhitungan upah buruh versi Kemenaker tersebut sudah sangat pas dan tidak memberatkan bagi kedua belah pihak yakni pekerja dan pemberi kerja. Dengan perhitungan upah tersebut besarannya akan berada diatas inflasi di kisaran 5 persen-8 persen.

Irianto menambahkan, dalam formula penetapan upah minimum buruh yang dibuat Kemenaker tersebut sekaligus membantah bila kenaikan gaji hanya terjadi setiap lima tahun.

“Sampai tahun ke lima nanti menteri akan amanatkan, gubernur-gubernur follow up amanat menteri dengan membuat keputusan upah minimum jangka waktu setahun untuk periode lima tahun,” kata Irianto, Rabu (4/6/2015).

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan, dalam penerapan upah minumum buruh harus ada dua kepastian yakni bagi kalangan pekerja dan pemberi kerja atau industrial. Hal ini sebagai upaya untuk menjaga kepastian.

Bagi pekerja, perhitungan besaran kenaikan upah sangat dibutuhkan untuk memenui kebutuhan hidup. Sementara itu, bagi kalangan pemberi kerja, besaran upah yang ditetapkan akan mempengaruhi perencanaan keuangan perusahaan. “Dua poin tersebut akan jadi konten utama di RPP pengupahan,” kata Hanif.

Kemnaker sendiri mengharap agar formula pengupahan ini dapat segera sahkan dan diimplementasikan setidaknya mulai tahun depan. Bila beleid ini rampung, nanti Kemenaker juga akan membuat peraturan turunannya berupa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker). (Handoyo)

Sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/06/05/132355226/Perhitungan.Kemenaker.Upah.Pekerja.Bisa.Naik.11.Persen.Tiap.Tahun

 

Jika Tuntutan Jaminan Pensiun Tak Digubris Pemerintah, Ini Langkah Yang Akan Diambil Buruh

Jakarta, KSPI- Ribuan buruh kembali melakukan aksi di kantor Kemenko Perekonomian untuk menuntut pelaksanaan jaminan pensiun pada 1 Juli 2015 dengan iuran 10%-12% (pengusaha 7%-9%) dengan manfaat pensiun perbulan nya 60% dari upah terakhir (bukan 30%-40%) saat usia pensiun 55 tahun.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan,hari ini,Kamis (11/06/2015), akan dilakukan rakortas Menko Perekonomian untuk memutuskan besaran iuran dan manfaat pensiun.

Ditegaskan Said Iqbal, nantinya buruh akan melakukan langkah -langkah lanjutan bila pemerintah mengabaikan tuntutan buruh.

Langkah – langkah tersebut antara lain,lanjut Said Iqbal,pertama buruh akan mengajukan Gugatan Warga Negara/Citizen Law Suite (CLS),”karena Presiden dan Menteri telah melanggar konstitusi.” Tegas Iqbal di Jakarta.

Kedua,mendesak DPR RI menggunakan hak interpelasi terhadap pemerintah yang tidak menjalankan UU BPJS/Pensiun.

“Ketiga,Jutaan buruh akan mogok nasional diseluruh indonesia.” Tegas Iqbal mengakhiri tuntutan tersebut.

Sumber : http://www.kspi.or.id/jika-tuntutan-jaminan-pensiun-tak-digubris-pemerintah-ini-langkah-yang-akan-diambil-buruh.html

Mayday 2015: KSPI Serukan Penghentian Keserakahan Korporasi

Sharan Burrow, Sekjend International Trade Union Confederation. (foto: satuharapan.com)
Sharan Burrow, Sekjend International Trade Union Confederation. (foto: satuharapan.com)

Jakarta | Konfederasi Serikat Pekerja Internasional (International Trade Union Confederation) menyerukan kepada pengusaha untuk menghentikan keserakahan korporasi, demikian disampaikan oleh Sekretaris Jenderal ITUC Sharan Burrow, yang juga mengatakan perjuangan serikat pekerja di Indonesia sangat inspirasional dan bisa menjadi contoh bagi serikat pekerja di negara-negara lain.

“Serikat pekerja di Indonesia fantastis. Mereka telah berhasil melakukan banyak perubahan. Namun, kita tetap perlu melawan keserakahan korporasi dan ketidakadilan,” kata Sharan Burrow di Jakarta, Kamis (30/4).

Karena itu, pada peringatan Hari Buruh Internasional, yang dikenal dengan Mayday pada Jumat (1/5), Sharan akan ikut bersama elemen-elemen buruh Indonesia. Menurut dia, peringatan Mayday sangat penting untuk mengkampanyekan penghentian keserakahan korporasi secara global.

Sharan juga menyoroti perjuangan serikat pekerja perempuan di Indonesia. Menurut dia, serikat pekerja perempuan Indonesia sangat kuat dalam memperjuangkan hak-haknya. “Perempuan-perempuan inilah yang akan bisa mengubah Indonesia,” ujarnya.

Sejalan dengan isu global yang digadang-gadangkan oleh ITUC, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan, agenda buruh Indonesia pada Mayday 2015 sejalan dengan tema yang diusung ITUC, yaitu hentikan keserakahan korporasi. “KSPI menolak kebijakan upah murah, misalnya rencana menaikkan upah lima tahun sekali. Jangan mengulangi era Soeharto, di mana pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi kesenjangan melebar,” tuturnya.

Iqbal mengatakan ITUC merupakan konfederasi serikat pekerja dunia yang membawahi 157 negara dengan anggota lebih dari 200 juta. ITUC juga duduk di lembaga Organisasi Buruh Internasional (ILO) sehingga setiap anggotanya akan mendapat manfaat.

Selain Iqbal, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat menambahkan kehadiran perwakilan ITUC ke Indonesia, memiliki arti penting untuk ikut mengkampanyekan agenda internasional. “Dengan kehadirannya, berarti ada dukungan internasional untuk gerakan buruh di Indonesia,” ujarnya. (***Hz)

Kenaikan Upah Pekerja 30 Persen Dianggap Wajar

Presiden ASPEK INDONESIA
Presiden ASPEK INDONESIA

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat mengatakan tuntutan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2016 sebesar 30 persen adalah hal yang wajar dan tidak berlebihan.

“Kenaikan upah akan meningkatkan daya beli buruh sehingga kehidupan buruh akan lebih baik. Buruh harus sejahtera, buruh harus bisa hidup layak,” kata Mirah Sumirat saat peringatan Hari Buruh di Jakarta, Jumat (1/5).

Mirah mengatakan pada Hari Buruh atay MayDay 2015, Aspek Indonesia bersama jutaan buruh di Indonesia menyuarakan tuntutan untuk mewujudkan kesejahteraan, tidak hanya bagi buruh, tetapi juga rakyat Indonesia.
Menurut Mirah, ukuran paling penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah upah karena dengan upah layak akan menggerakkan sektor lainnya.

Selain menuntut kenaikan upah 30 persen, buruh juga menuntut penambahan komponen kebutuhan hidup layak (KHL), yang menjadi acuan penetapan upah, dari 60 butir menjadi 84 butir. “Buruh juga menolak rencana pemerintah yang akan menaikan UMP setiap dua tahun sekali, apalagi lima tahun sekali. Pemerintah harus memastikan setiap kebijakan yang akan dibuat berpihak pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan investasi semata apalagi pengusaha hitam,” tuturnya.

Selain itu, buruh juga mendesak agar jaminan pensiun bagi seluruh pekerja segera disahkan dalam peraturan pemerintah pada Juli 2015 dengan iuran 15 persen per bulan dan manfaat bulanan 75 persen dari gaji terakhir, seperti yang berlaku pada pegawai negeri sipil.

Permasalahan tenaga kerja alih daya yang tidak kunjung ada kejelasan juga menjadi perhatian Aspek Indonesia.
Mirah menuntut pemerintah untuk menghapus sistem kerja alih daya atau “outsourcing” dengan merevisi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 sehingga buruh bisa mendapat kepastian kerja dan kepastian status hubungan kerja.

“Angkat pekerja alih daya menjadi pekerja tetap. Masih banyak praktik pelanggaran sistem kerja alih daya yang terjadi di perusahaan milik negara tanpa terlihat upaya pemerintah untuk melakukan penindakan,” katanya.

Terkait jaminan kesehatan, Aspek mendesak pemerintah untuk menambah anggaran dari APBN sebesar Rp 30 triliun serta mengganti sistem Ina-CBG’s menjadi “free for service” agar semakin banyak rakyat yang bisa mendapat pengobatan gratis tanpa ada kenaikan iuran. Mirah juga menilai perlu ada reformasi di sistem peradilan hubungan industrial yang selama ini justru terkesan menjadi kuburan bagi buruh.

“Revisi total Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Bubarkan pengadilan hubungan indsutrial dan berikan proses penyelesaian yang lebih mudah bagi pekerja,” tuturnya.

Seperti halnya permasalahan pekerja alih daya, Aspek Indonesia juga memberikan perhatian kepada permasalahan guru dan pekerja honorer yang masih banyak di Indonesia. “Angkat guru dan pekerja honorer menjadi pegawai negeri sipil atau pekerja tetap,” ujarnya.

Terakhir, Aspek Indonesia mendesak pemerintah untuk melakukan aksi nyata untuk menurunkan harga barang-barang kebutuhan pokok karena semakin melonjak maka kesejahteraan buruh akan terancam.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/05/01/nno1hx-kenaikan-upah-pekerja-30-persen-dianggap-wajar

KSPI Ancam Lakukan Aksi Mogok Nasional Jika Tuntutan May Day Tak Digubris Pemerintah

Jakarta, KSPI (04/05/2015) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam akan melakukan aksi mogok nasional pada November mendatang, jika tuntutan yang diajukan pada Hari Buruh Internasional (May Day) tak digubris pemerintah.

Tema May Day 2015

“Dua juta anggota KSPI di seluruh Indonesia akan melakukan mogok nasional jika pemerintah tidak menggubris tuntutan kami pada ‘May Day’ hari ini,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Jumat (1/5).

Tuntutan KSPI pada Hari Buruh Internasional 2015 adalah melawan kebijakan upah murah dan kenaikan upah setiap lima tahun sekali, menaikkan upah minimum pada tahun 2016 sebesar 32 persen, meminta 84 item kebutuhan hidup layak.

Selanjutnya KSPI meminta program jaminan pensiun pekerja swasta dijalankan pada 1 Juli 2015, dengan manfaat pensiun 60-75 persen dari besaran gaji terakhir atau seperti yang diterima pegawai pemerintah.

Kemudian KSPI meminta penambahan dana APBN untuk kesehatan yang diberikan kepada BPJS Kesehatan dari Rp19,9 triliun menjadi Rp30 triliun, agar tidak ada orang yang ditolak berobat ke rumah sakit atau klinik.

“KSPI menuntut dihapuskannya sistem kerja alih daya (outsourcing) di Indonesia, termasuk di BUMN. Lebih dari satu juta buruh BUMN masih berstatus ‘outsourcing’,” ujarnya.

KSPI juga meminta agar seluruh guru honorer di Indonesia digaji sesuai upah minimum daerah dan diangkat menjadi karyawan tetap di mana mereka bekerja. Setelah itu KSPI menolak kenaikan harga BBM, LPG dan listrik, serta meminta pemerintah Indonesia menurunkan harga barang.Mereka juga menolak kerakusan korporasi multinasional dalam melaksanakan aktivitas ekonominya. (http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum)

Sumber : http://www.kspi.or.id/kspi-ancam-lakukan-aksi-mogok-nasional-jika-tuntutan-may-day-tak-digubris-pemerintah.htm

Asosiasi Serikat Pekerja : Hentikan Upaya Memiskinkan Buruh

Asosiasi Serikat Pekerja : Hentikan Upaya Memiskinkan Buruh

Jakarta, (Antara Megapolitan) – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia
(ASPEK Indonesia) menegaskan agar upaya-upaya memiskinkan buruh dihentikan.

“Bangkitlah seluruh kaum pekerja untuk melawan konspirasi global yang ingin melegitimasi praktik eksploitasi dan memiskinkan pekerja,” kata Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat, SE, di Jakarta, Jumat, menyambut Hari Buruh se-Dunia atau “Mayday 2015”.

Ia juga menyerukan bahwa apapun pekerjaan dan jabatan pekerja, selama masih menerima upah/gaji, maka sesungguhnya mereka adalah pekerja/buruh.

Karena itu, kata dia, ASPEK Indonesia sebagai bagian dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), bersama jutaan buruh di Indonesia, akan terus menyuarakan berbagai tuntutan demi terwujudnya kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

“Buruh harus sejahtera, buruh harus bisa hidup layak, dan buruh harus bisa terlindungi hak-nya tanpa diskriminasi dan intimidasi,” katanya.

Dalam kaitan itu, katanya, maka ukuran paling penting dari tingkat
kesejahteraan buruh adalah upah.

Karena itu, kata dia, tuntutan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2016 sebesar 30 persen adalah wajar dan tidak berlebihan.

“Kenaikan upah tentunya akan meningkatkan daya beli buruh sehingga kehidupan buruh akan lebih baik,” katanya.

ASPEK Indonesia juga menuntut penambahan komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari 60 komponen menjadi 84 komponen, serta menolak rencana pemerintah yang akan menaikkan UMP setiap dua tahun sekali, apalagi lima tahun sekali.

Pemerintah, kata dia, seharusnya memastikan bahwa setiap kebijakan yang akan dibuat harus berpihak kepada kesejahteraan rakyat, bukan berpihak pada kepentingan investasi semata, apalagi pada kepentingan pengusaha hitam yang menguasai modal.

“Negara harus memastikan distribusi kesejahteraan secara maksimal untuk dapat dinikmati seluruh rakyat, khususnya buruh,” katanya.

Jaminan pensiun

Tuntutan lain dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat, adalah meminta pemerintah untuk menjalankan jaminan pensiun bagi seluruh pekerja, dengan cara segera mensahkan RPP Jaminan Pensiun per Juli 2015, dengan iuran 15 persen per bulan dan manfaat bulanan sebesar 75 persen dari gaji terakhir seperti pegawai negeri sipil (PNS).

Kemudian, menghapus sistem kerja “outsourcing” (alih daya) dengan merevisi Permenakertrans No.19 Tahun 2012, sehingga buruh bisa mendapat kepastian kerja dan kepastian status hubungan kerja.

Selanjutnya mengangkat pekerja “outsourcing” yang ada di BUMN menjadi pekerja tetap, karena faktanya praktik pelanggaran sistem kerja “outsourcing” justru banyak terjadi di BUMN tanpa ada upaya dari pemerintah untuk menindak direksi BUMN yang melanggar UU Ketenagakerjaan.

Tuntutan lainnya, menjalankan jaminan kesehatan gratis untuk seluruh rakyat Indonesia dengan menambah APBN sebesar Rp30 triliun untuk alokasi jaminan kesehatan.

Lalu, kata Mirah Sumirat, mengganti “System Ina-CBG`s” dengan “Free for Service” agar semakin banyak rakyat yang bisa mendapatkan pengobatan gratis, serta menolak rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

ASPEK Indonesia juga menuntut revisi total UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial No. 2 Tahun 2004, dan membubarkan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang ada, serta memberikan proses penyelesaian yang lebih mudah bagi pekerja.

Selanjutnya, mengangkat guru honor dan pekerja honor menjadi PNS, menurunkan harga sembako, menolak kenaikan harga dan liberalisasi harga BBM, gas dan listrik, yang diserahkan kepada mekanisme pasar, karena akan semakin memiskinkan rakyat.

“Pemerintah juga harus menghentikan penjualan aset negara serta
memastikan bahwa tanah, air dan udara dikuasai dan dimanfaatkan oleh negara sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” katanya.

Sumber : http://megapolitan.antaranews.com/berita/12649/asosiasi-serikat-pekerja–hentikan-upaya-memiskinkan-buruh

SERIKAT PEKERJA SIAP BERUNDING DENGAN PEMERINTAH, UNTUK KESEJAHTERAAN BURUH

ASPEK Indonesia (Rabu, 21/01/2015).

 

Berbagai persoalan ketenagakerjaan yang saat ini masih menjadi ganjalan antara pihak serikat pekerja dan pengusaha, harus bisa difasilitasi penyelesaiannya oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. ASPEK Indonesia siap untuk duduk satu meja dengan seluruh pihak terkait, guna mendiskusikan berbagai solusi yang diharapkan dapat menyelesaiakan permasalahan ketenagakerjaan. Demikian disampaikan Mirah Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), dalam keterangan pers tertulis hari ini. Namun demikian, Mirah Sumirat menegaskan pentingnya kejujuran dan kepekaan dari Kementerian Tenaga Kerja, hingga ke jajaran dinas tenaga kerja di provinsi dan kabupaten/kotamadya, untuk bisa mencari solusi yang terbaik bagi pekerja di Indonesia. Hal ini sesuai dengan tugas pokok instansi tersebut, yang harus mampu memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja akan hak untuk hidup layak dan jaminan pekerjaan yang berkeadilan, termasuk di dalamnya adalah hak kebebasan berserikat.

 

Guna menjamin penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Menteri Tenaga Kerja harus memprioritaskan berbagai kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan pekerja, antara lain dengan merevisi berbagai peraturan ketenagakerjaan di bidang pengupahan, yaitu merevisi Permenakertrans No.13/2012 tentang Kebutuhan Hidup Layak dengan menambah komponen KHL menjadi minimal 84 komponen karena faktanya 60 komponen KHL yang ada saat ini masih belum memperhitungkan berbagai kebutuhan hidup sehari-hari dari pekerja. Mirah Sumirat juga meminta dicabutnya Permenakertrans No.231/2004 tentang kebijakan penangguhan upah karena berdasarkan pengalaman, Permenakertrans tersebut banyak dipakai oleh perusahaan untuk tidak membayarkan upah minimum sesuai ketentuan yang berlaku. Banyak perusahaan yang sebetulnya mampu, namun masih membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku. Mirah Sumirat menyoroti juga lemahnya pegawai pengawas di instansi ketenagakerjaan, sehingga banyak kejahatan ketenagakerjaan yang tidak terselesaikan sebagaimana mestinya.

 

Berbagai praktik pelanggaran UU Ketenagakerjaan terkait pekerja outsourcing juga harus menjadi fokus perhatian Menteri Tenaga Kerja saat ini. Kementerian Tenaga Kerja telah menerbitkan berbagai Nota Pemeriksaan tentang pelanggaran praktik outsourcing yang dilakukan oleh beberapa BUMN, antara lain di PT PLN, PT PGN, PT Pos Indonesia dan BUMN lain, termasuk di BPJS Ketenagakerjaan yang sebelumnya PT JAMSOSTEK. Namun hingga saat ini BUMN dan BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan pelanggaran tersebut. Terkait dengan penyelesaian outsourcing di BUMN, ASPEK Indonesia juga meminta Menteri BUMN untuk bisa memberikan peringatan dan sanksi tegas kepada direktur BUMN yang melakukan pembiaran pelanggaran UU Ketenagakerjaan. Kepatuhan BUMN dalam melaksanakan setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesungguhnya adalah cermin tegaknya Good Corporate Governance di BUMN. Mirah Sumirat menegaskan bahwa BUMN dan BPJS Ketenagakerjaan, sebagai entitas Negara, harus menjadi contoh terbaik penegakan hukum di Indonesia.

 

ASPEK Indonesia sebagai bagian dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga meminta jaminan keberpihakan dari Pemerintah untuk beberapa permasalahan pekerja dan rakyat Indonesia, antara lain:

 

  1. Menolak rencana Pemerintah yang akan menaikkan UMP setiap 5 tahun sekali.
    
  2. Jalankan jaminan pensiun per 1 juli 2015 dengan manfaat bulanan 75% dari upah terakhir.
    
  3. Perbaiki kebijakan jaminan kesehatan, dengan menambah kepesertaan BPJS Kesehatan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI)atau masyarakat tidak mampu, serta memperbaiki kebijakan Coordination Benefit (COB) sehingga rakyat bisa mendapat manfaat yang seharusnya.
    
  4. Angkat pekerja outsourcing terutama di perusahaan BUMN dan BPJS Ketenagakerjaan menjadi pekerja tetap.
    

 

Jakarta, 21 Januari 2015

 

Mirah Sumirat

 

Presiden ASPEK Indonesia

Sumber : http://kabarpolitik.com/2015/01/21/serikat-pekerja-siap-berunding-dengan-pemerintah-untuk-kesejahteraan-buruh/

ASPEK desak menteri sanksi BUMN langgar “outsourcing”

Presiden ASPEK INDONESIA
Presiden ASPEK INDONESIA

Jakarta, (Antaranews Bogor) – Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat mendesak Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno memberi peringatan dan sanksi tegas kepada direktur perusahaan milik negara yang belum mengangkat pekerja alih daya (“outsourcing”).

“Pemerintah harus memberi sanksi tegas kepada BUMN yang melakukan pembiaran pelanggaran Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kepatuhan BUMN dalam melaksanakan aturan sesungguhnya adalah cermin tegaknya tata kelola perusahaan yang baik,” kata Mirah Sumirat melalui siaran pers di Jakarta, Rabu.

Mirah mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan berbagai nota pemeriksaan tentang pelanggaran praktik alih daya yang dilakukan beberapa BUMN seperti PT PLN, PT PGN, PT Pos Indonesia dan lain-lain termasuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang sebelumnya PT Jamsostek.

Namun, beberapa BUMN dan BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan pelanggaran karena belum mengangkat pekerja alih daya sebagai pekerja tetap.

“BUMN dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai entitas negara harus menjadi contoh terbaik dalam penegakan hukum di Indonesia,” tuturnya.

Karena itu, dalam aksi buruh yang dimotori Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan dimulai pada Rabu, ASPEK Indonesia sebagai bagian dari konfederasi tersebut meminta jaminan keberpihakan pemerintah dalam beberapa permasalahan pekerja dan rakyat Indonesia.

Selain permasalahan pekerja alih daya, ASPEK Indonesia juga menyatakan menolak rencana pemerintah yang akan menaikkan upah minimum setiap lima tahun sekali. ASPEK Indonesia juga mendesak pemerintah untuk menjalankan jaminan pensiun per 1 Juli 2015 dengan manfaat bulanan 75 persen dari upah terakhir.

Terakhir, ASPEK Indonesia juga meminta adanya perbaikan jaminan kesehatan dengan menambah kepesertaan BPJS Kesehatan untuk penerima bantuan iuran (PBI) serta memperbaiki kebijakan “Coordinating Benefit” sehingga rakyat bisa mendapatkan manfaat yang seharusnya.

Sumber : http://antarabogor.com/berita/11031/aspek-desak-menteri-sanksi-bumn-langgar-outsourcing

Ingkar, Presiden Aspek Indonesia Desak Gubernur Revisi Pergub UMP 2015

KSPI-Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia),Mirah Sumirat, mendesak Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahja Purnama untuk merevisi Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi 2015, yang konon telah resmi ditandatangani Oleh Ahok.”Revisi harus dilakukan selain untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM juga karena Gubernur DKI Jakarta tidak mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Unsur Serikat Pekerja.” Kata Mirah dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (24/11/2014).

Mirah pun menjelaskan, salah satu rekomendasi dari unsur serikat pekerja yang dimaksud adalah memperhitungkan inflasi dalam penetapan UMP 2015, namun Gubernur DKI Jakarta dengan sengaja menghilangkan komponen inflasi dimaksud.

 Dijelaskan Mirah, Pada tahun 2012 ketika penetapan UMP untuk tahun 2013, saat Ahok menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta, telah membuat kesepakatan tertulis tentang komponen-komponen yang akan digunakan dalam memperhitungkan UMP, salah satu yang disepakati saat itu adalah perhitungan inflasi. “Namun pada tahun ini, Ahok mengingkari kesepakatan yang telah dibuat sendiri.” Tegas Mirah.

 Untuk itu, Mirah pun menegaskan jika ASPEK Indonesia menyatakan kekecewaan atas rendahnya komitmen Ahok dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja di Jakarta.

“ASPEK Indonesia juga mendukung gerakan pembubaran kegiatan sosialisasi UMP 2015, di hotel Oasis Amir Jakarta pada hari ini yang dilakukan oleh Forum Buruh Jakarta.” Cetusnya.

Mirah mengungkapkan,kegiatan sosialisasi UMP yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, yang dibubarkan oleh forum buruh Jakarta, adalah wajar karena hal tersebut sebagai sikap penolakan serikat pekerja terhadap Peraturan Gubernur tentang UMP 2014, yang hanya menetapkan angka 2,7 juta rupiah.

 ASPEK Indonesia, lanjut Mirah, sebagai bagian dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut revisi Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang UMP 2015, menolak UMP 2,7 juta dan mendesak Ahok untuk menetapkan UMP DKI Jakarta sebesar 3-jutaan.

“Perjuangan pekerja di DKI Jakarta dan di seluruh Indonesia, akan terus berlanjut demi kesejahteraan rakyat Indonesia.” Tandasnya.

Sumber : http://regional.kompasiana.com/2014/11/24/ingkar-presiden-aspek-indonesia-desak-gubernur-revisi-pergub-ump-2015-688333.html

PRESIDEN ASPEK INDONESIA

Presiden ASPEK INDONESIA
Presiden ASPEK INDONESIA

Buruh adalah bagian dari masyarakat Indonesia, dan buruh pun memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ekonomi bangsa ini, dari ribuan buruh di Indonesia yang didominasi kaum pria, muncul seorang sosok buruh perempuan yang terjun langsung dalam percaturan gerakan buruh tanah air, dari sedikit perempuan yang masuk dalam gerakan buruh, salah satunya adalah Mirah Sumirat,SE. Berawal mempimpin pekerja Jalan Tol Lingkarluar Jakarta, akhirnya perempuan yang lahir tanggal 20 September 1974, menapaki karier buruhnya menjadi presiden Aspek Indonesia, sebuah organisasi buruh terkemuka tanah air yang memayungi sektor jasa ini.

Perempuan yang mengenyam pendidikan di Universitas Islam Empat Lima atau UNISMA Bekasi ini,menjadi presiden Aspek Indonesia setelah diadakannya hasil Kongres Luar Biasa Aspek Indonesia yang diadakan di Jakarta pada tanggal 13-14 September 2014.

Inilah sejarah bagi Aspek Indonesia, karena sosok perempuan bernama Mirah Sumirat, SE adalah presiden pertama dari Aspek Indonesia yang mempunyai gender perempuan, mungkin inilah bentuk emansipasi wanita yang berhasil diterapkan. Dalam langkah kedepan, buruh Indonesia memang akan mengalami perubahan besar, yaitu mulai diberlakukannya, MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan ini adalah tantangan sekaligus peluang bagi buruh Indonesia.

Semoga Mirah Sumirat, SE mampu membawa Aspek Indonesia menuju pintu perubahan yang signifikan bagi buruh Indonesia mengingat posisinya sebagai presiden dari organisasi buruh besar di tanah air, dalam sebuah wawancaranya dengan Kompasianer, bu presiden berharap agar buruh Indonesia mampu menjawab tantangan yang akan segera terjadi. Selamat bertugas untuk presiden wanita di organisasi buruh, semoga harapan ini menjadi sebuah kenyataan, kehidupan buruh akan lebih baik.

Hidup buruh, buruh bersatu tak bisa dikalahkan, semangat pagi untuk buruh Indonesia di manapun kalian berada, marilah kita berjalan bergandengan tangan!

KSPI Nilai Polisi Arogan Hadapi Demonstrasi Buruh

Jakarta (Antara) – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai polisi telah bertindak arogan dalam menghadapi demonstrasi buruh di sekitar pintu tol Cikarang 2 dengan merusak beberapa kendaraan buruh yang sedang parkir.

Menurut siaran pers dari KSPI yang diterima di Jakarta, Jumat, polisi juga memukuli dan menangkap tujuh orang buruh yang tidak bersalah karena dianggap sebagai provokator. Kejadian itu terjadi setelah buruh yang melakukan konvoi berhasil memasuki jalan tol.

Sebelumnya, ribuan buruh di kawasan industri MM2000, Cikarang, Bekasi melakukan unjuk rasa dengan menghentikan proses produksi pabrik sebagai bentuk tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi supaya menetapkan upah minimum sebesar Rp3 juta dan menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Sejak Jumat pagi, massa buruh juga melakukan konvoi untuk menjemput dan mengajak buruh lainnya untuk bergabung dalam aksi tersebut. Usai berkonvoi itulah, buruh kemudian memasuki tol Jakarta-Cikampek melalui pintu tol Cikarang 2 yang kemudian ditanggapi polisi dengan pembubaran paksa.

KSPI menyatakan aksi buruh tersebut dilakukan karena kenaikan upah minimum yang ditetapkan menjadi sia-sia dengan kenaikan harga BBM. Meskipun upah minimum naik, tetapi dengan kenaikan harga BBM tetap menurunkan daya beli buruh.

Hingga siaran pers KSPI tersebut dirilis, lebih dari 75 ribu buruh di kawasan industri Ejip Cikarang, Jababeka, Lippo Cikarang, Hyundai, MM 2100 Cibitung masih menghentikan proses kegiatan produksinya.

Aksi tersebut diikuti 15 federasi dan konfederasi serikat pekerja seperti KSPI, SPN, FSP Lem KSPSI, FSPMI, Aspek Indonesia, FSP KEP, dan lainnya.(rr)

Sumber : https://id.berita.yahoo.com/kspi-nilai-polisi-arogan-hadapi-demonstrasi-buruh-073953281.html

KSPI Nilai Polisi Selalu Berlaku Represif

Jakarta (Antara) – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai perilaku kekerasan anggota polisi tidak pernah hilang karena mereka selalu berlaku represif dalam menangani aksi buruh.

Menurut siaran pers dari KSPI yang diterima Antara di Jakarta, Rabu, aparat kepolisian melakukan beberapa tindak kekerasan dan kriminalisasi kepada aktivis buruh saat mengamankan aksi buruh yang menuntut kenaikan upah di beberapa daerah pada November 2014.

Pada Jumat (21/11), polisi memukuli buruh tak bersenjata yang melakukan aksi di kawasan industri MM 2100, Cikarang, kabupaten Bekasi. Ratusan kendaraan buruh juga rusak akibat kejadian tersebut. Polisi juga merampas beberapa telepon seluler milik buruh yang digunakan untuk merekam kekerasan yang dilakukan polisi.

Kejadian serupa juga terjadi di Batam dan Bintan, Kepulauan Riau. Di Batam, buruh yang melakukan aksi pada Rabu (19/11), juga mengalami hal serupa, yaitu pemukulan oleh polisi dan perusakan kendaraan.

Menurut data yang dihimpun Tim Media KSPI, sedikitnya ada 100 orang di Bekasi, 30 orang di Batam dan 20 orang di Bintan yang mengalami luka serius akibat tindak kekerasan aparat. Ratusan kendaraan buruh juga mengalami kerusakan.

Sebelumnya, buruh melakukan aksi di beberapa daerah untuk menuntut revisi upah minimum yang sudah ditetapkan, disesuaikan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Pemerintah menaikkan harga premium menjadi Rp8.500 dan solar menjadi Rp7.500.

KSPI menyatakan kenaikan upah minimum yang sudah ditetapkan menjadi sia-sia dengan kenaikan harga BBM. Meskipun upah minimum naik, tetapi kenaikan harga BBM tetap menurunkan daya beli buruh.

Aksi buruh di beberapa daerah diikuti beberapa elemen buruh serta federasi dan konfederasi serikat pekerja seperti KSPI, SPN, FSP Lem KSPSI, FSPMI, Aspek Indonesia, FSP KEP, dan lainnya.(rr)

Sumber : https://id.berita.yahoo.com/kspi-nilai-polisi-selalu-berlaku-represif-041556162.html

Kenaikan BBM Turunkan Daya beli Rakyat

Jakarta, 26/11 (Antaraaceh) – Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Mirah Sumirat menegaskan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak telah menurunkan daya beli masyarakat, termasuk buruh hingga 50 persen.

“(Penurunan daya beli) itu membuat rakyat hampir miskin menjadi miskin,” katanya di Jakarta, Rabu.

Karena itu, kata dia, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) bersama elemen pekerja, buruh, pedagang, petani, nelayan, mahasiswa, ibu rumah tangga, tukang ojek dan masyarakat umum lainnya akan terus menyuarakan penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Dalam kaitan memperjuangkan diturunkannya harga BBM, Aspek Indonesia bersama elemen bangsa lainnya sepanjang Rabu melakukan unjuk rasa di gedung DPR RI dan Kementerian Tenaga Kerja.

Ia mengatakan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang hanya di kisaran10-12 persen tentunya tidak akan bisa dinikmati manfaatnya oleh buruh.

Bahkan, kata dia, khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, Peraturan Gubernur (Pergub) yang telah menetapkan UMP RP2,7 juta ternyata lebih kecil dibanding UMK daerah penyangga seperti Bekasi, Karawang, Purwakarta, Depok dan Tangerang, yang besarnya di kisaran RP2,95 juta.

Ia juga menyatakan bahwa pemerintah telah membohongi rakyat dengan mengatakan bahwa subsidi harga BBM hanya dinikmati oleh orang kaya saja.

“Seluruh rakyat sesungguhnya berhak mendapatkan kesejahteraan dari negara,” katanya.

Ditegaskannya bahwa meski penolakan kenaikan BBM
banyak disuarakan, namun Presiden-Wapres Jokowi-JK tetap tidak bergeming, dan ngotot menaikkan harga BBM justru di saat harga minyak dunia sedang turun yakni 80 dolar AS/barel.

“Jadi, justru menaikkan harga BBM justru di saat negara-negara lain menurunkan harga BBM di dalam negerinya,” katanya.

Padahal, kata dia, APBN 2014/2015 masih menggunakan angka 105 dolar AS/barel untuk subsidi BBM, sehingga masih ada kelebihan dana subsidi.

Mirah Sumirat merujuk contoh saat ini harga setara premium di Amerika Serikat Rp8.300/liter, tetapi di Indonesia Rp8.500/liter.

“Jadi, kebijakan Jokowi-JK yang baru memerintah sekitar dua bulan ini sangat melukai perasaan rakyat Indonesia. Jokowi-JK seperti tersandera dengan kepentingan pemodal besar sehingga tidak mampu mengambil kebijakan yang pro-kepentingan rakyat,” katanya.

Menyikapi kenaikan harga BBM yang telah berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya transportasi dan sewa rumah, Aspek Indonesia menuntut pemerintah untuk merevisi keputusannya dengan menurunkan kembali harga BBM sesuai dengan penurunan harga minyak dunia.

Selain itu, pemerintah dituntut untuk tetap menjaga kemampuan daya beli rakyat, yang salah satunya dengan cara menaikkan UMP tahun 2015.

Karena itu, Aspek Indonesia menuntut agar pemerintah menurunkan harga BBM, melakukan revisi Pergub DKI Jakarta tentang UMP 2015 dengan mempertimbangkan UMK daerah penyangga, dan menetapkan UMP DKI Jakarta tahun 2015 sebesar Rp3 juta, serta menghapuskan praktik “outsourcing” dengan mengangkat menjadi pekerja tetap, khususnya di BUMN dan di BPJS Ketenagakerjaan.

Aspek Indonesia menyatakan tuntutan rakyat tersebut tentunya tidak berlebihan karena sudah menjadi kewajiban negara untuk mensejahterakan seluruh rakyat, dari setiap kekayaan alam yang dihasilkan oleh bumi pertiwi.

Untuk itulah, katanya, buruh akan mempersiapkan aksi besar-besaran di 20 provinsi dan 150 kabupaten/kota untuk menolak kenaikan harga BBM tersebut dan meminta seluruh gubernur untuk menetapkan ulang nilai UMP/UMK lebih tinggi lagi dengan memperhitungkan dampak kenaikan harga BBM dan kenaikan harga kebutuhan bahan pokok.

Sumber : http://www.antaraaceh.com/2014/11/serikat-buruh-kenaikan-bbm-turunkan-daya-beli-rakyat.html