ASPEK INDONESIA AKAN TETAP LAKUKAN SURVEI KEBUTUHAN HIDUP LAYAK 2016

(foto Rebo bin Singo Singo)

Jakarta 03/04/2016 – Rakhmat Saleh, Wakil Presiden Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK INDONESIA), menegaskan bahwa ASPEK Indonesia pada tahun 2016 ini akan tetap melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk mengetahui berapa sebetulnya biaya kebutuhan hidup pekerja sehari-hari. Walaupun Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 yang membatasi kenaikan upah minimum hanya berdasarkan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. PP 78 tahun 2015 jelas-jelas bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga ASPEK Indonesia tetap mendasari kegiatan survey kebutuhan hidup layak berdasarkan UU 13/2003. Survey KHL ini juga bertujuan menegaskan positioning ASPEK Indonesia dalam penolakan PP No. 78 sekaligus sebagai sumber data dalam proses Judicial Review yang sedang berjalan. Hasil Survey KHL ini akan memperlihatkan bahwa PP No. 78 tidak berpihak pada buruh. Penegasan ini disampaikan Rakhmat Saleh dalam kegiatan Workshop Pengupahan yang diselenggarakan oleh ASPEK Indonesia pada tanggal 2-3 April 2016 di Jakarta. Workshop yang dihadiri oleh 8 Dewan Pengurus Wilayah ASPEK Indonesia, dari Jakarta, Aceh, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali, diselenggarakan khusus untuk mempersiapkan Tim Survei KHL 2016, yang akan melakukan survey di 46 pasar tradisional di 8 propinsi. Penentuan pasar-pasar yang akan disurvei juga berdasarkan pasar-pasar yang selama ini disurvei oleh Dewan Pengupahan baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Survei dilakukan terhadap 60 Komponen Kebutuhan Hidup Layak berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.12 Tahun 2013 tentang Kebutuhan Hidup Layak, juga terhadap 84 Komponen KHL berdasarkan kajian internal ASPEK Indonesia.

UU 13/2003 Pasal 88 ayat (4), menyatakan; Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Penjelasan Pasal 88 ayat (1); Yang dimaksud dengan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak adalah jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/ buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua.

Pasal 89 ayat (3), menyatakan bahwa upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.

Rakhmat Saleh mengatakan acara ini juga bertujuan agar pekerja lebih memahami perbedaan antara kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah dalam hal ini PP 78/2015 dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terkait dengan pengupahan dan survey KHL. Workshop pengupahan ini dihadiri beberapa narasumber antara lain dari Kementerian Ketenagakerjaan, pengacara Tim Judicial Review PP 78/2015 dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dalam sambutannya, kembali menegaskan bahwa upah yang layak akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebuah Negara. Pemerintahan harus mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada pekerja, untuk meningkatkan daya beli pekerja sehingga hasil produksi perusahaan dapat dibeli oleh rakyat, yang akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara. Upah merupakan landasan untuk majunya sebuah Negara. Said Iqbal mengapresiasi kegiatan workshop pengupahan dan rencana survey KHL yang dilaksanakan oleh ASPEK Indonesia, dan berharap melalui kegiatan ini para pekerja akan memahami alasan untuk selalu memperjuangkan upah yang layak. (tim.media.aspekindonesia).

Pemerintah Jangan Anti Kritik

utama_n5mRY8gcYl_aspek-indonesia-meminta-dukungan-komite-iii-dpd-ri-terkait-ketenagakerjaanjpg

JAKARTA – Serikat pekerja meminta agar pemerintah tidak antikritik dan tidak melakukan penangkapan terhadap aktivis yang mengkritisi PP Pengupahan.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat mengingatkan pemerintah agar tidak antikritik dan menghentikan kriminalisasi yang dilakukan kepada pihak-pihak yang selama ini menyampaikan kritikan.

“Aspek Indonesia bersama dengan seluruh elemen buruh dan rakyat akan menolak setiap upaya kriminalisasi terhadap aktivis yang memperjuangkan kepentingan rakyat,” kata Mirah dalam siaran persnya, Selasa (15/3/2016).

Mirah mengecam sikap Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang tetap melanjutkan pemeriksaan dan persidangan terhadap 26 orang aktivis yang ditangkap saat menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan pada 30 Oktober 2015.

Para aktivis yang ditangkap itu adalah 23 orang buruh, dua orang pengabdi bantuan hukum LBH Jakarta dan satu orang mahasiswa.

Mirah menilai mereka sebenarnya adalah korban karena pada saat ditangkap mengalami kekerasan fisik dari petugas yang menggunakan seragam bertuliskan Turn Back Crime.

“Massa unjuk rasa saat itu sebenarnya sudah bersedia membubarkan diri secara sukarela dan bertahap karena jumlah mereka ribuan. Namun, petugas malah melakukan pengejaran, pemukulan dan perusakan mobil hingga akhirnya 26 orang itu ditangkap,” tuturnya.

Menurut Mirah, seharusnya aparat pemerintah melindungi peserta aksi, bukan melakukan kriminalisasi.

Karena itu, dia menuntut 26 orang aktivis buruh dan rakyat itu dibebaskan.

“Rakyat yang telah menjadi korban kesewenang-wenangan aparat jangan dijadikan tersangka dengan dalih yang direkayasa,” katanya.

Mirah mengatakan Aspek Indonesia tetap menyatakan menolak PP Pengupahan dan mendesak pemerintah untuk mencabut Peraturan tersebut karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

 

(sumber : http://kabar24.bisnis.com/read/20160315/16/528096/asosiasi-serikat-pekerja-pemerintah-jangan-antikritik )

Bambang Widjojanto: Kebebasan Jangan Ditafsirkan Merongrong Kekuasaan

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto hadir dalam persidangan kasus 26 aktivis buruh. Bambang datang sebagai tim kuasa hukum atas dugaan kasus kriminalisasi yang ditujukan pada dua pengacara publik, yaitu Tigor Hutapea dan Obed Sakti.

Menurut Bambang, ada dua isu yang menjadi perhatian besar, yakni kebebasan berpendapat dan juga perlindungan pada pekerja bantuan hukum. Bambang mengungkapkan kekecewaannya terhadap aparat penegak hukum yang menjadikan kebebasan berekspresi sebagai ancaman.

“Kalau kebebasan berekspresi sebagai hak dasar diputar menjadi ancaman, itu sudah melanggar prinsip konstitusi. Kebebasan jangan ditafsirkan merongrong kekuasaan,” kata Bambang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (30/3/2016).

Pengacara Indonesia itu menyampaikan, demo yang dilakukan ribuan buruh di depan Istana Merdeka adalah wujud dari ketidakadilan. Demo, menurut Bambang merupakan salah satu cara para buruh membela kehormatannya.

Hal lain yang menjadi perhatian pria berusia 56 tahun ini adalah dua pengacara publik yang turut dipidanakan. Bambang menilai, mengadili advokat dengan alasan hukum sama saja menghina akal sehat manusia.

“Advokat dilindungi hukum. Kemudian penegak hukum menggunakan alasan hukum untuk dikriminalkan, itu sama saja menghina akal sehat kita,” ujar pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).

Meski demikian, Bambang akan terus mematuhi proses hukum. Ia mengaku akan memperjuangkan apa yang ia anggap benar. Bambang turut mengkritik panggilan Jaksa Penuntut Umum yang tidak menuliskan sangkaan pada kliennya itu.

“Mereka dipanggil tidak ditulis sangkaannya. Itu kan hal remeh temeh tapi sangat penting. Hal itu saja sudah cacat hukum, belum lagi bicara justifikasi material kasusnya,” pungkas Bambang.

 

( sumber : httP_20160321_121338_1_1p://news.metrotvnews.com/read/2016/03/30/505902/bambang-widjojanto-kebebasan-jangan-ditafsirkan-merongr )

Hentikan Kriminalisasi terhadap Aktivis Buruh

Jakarta — Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, melalui prrsidennya Mirah Sumirat, menyatakan kepada pemerintah agar tidak anti terhadap kritik. Lontarannya tersebut berkaitan dengan penangkapan terhadap aktivis buruh yang menolak Peraturan Pemerintah No. 78/2015 tentang Pengupahan.

Seperti diketahui sebelumnya, terdapat 23 buruh, 2 orang pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan seorang mahasiswa yang ditangkap dalam aksi do Istana, 30 Oktober 2015. Saat ini berkas perkara mereka telah dilimpahkan ke kejaksaan, untuk kemudian di sidangkan.

Mirah Sumirat mengingatkan pemerintah menghentikan kriminalisasi kepada pihak-pihak yang selama ini menyampaikan kritikan. “Aspek Indonesia bersama dengan seluruh elemen buruh menolak setiap upaya kriminalisasi terhadap aktivis yang memperjuangkan kepentingan rakyat,” kata Mirah dalam siaran persnya.

Pada kesempatan itu, Mirah mengecam sikap Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang tetap melanjutkan pemeriksaan dan persidangan terhadap 26 orang aktivis yang ditangkap. Ia menilai bahwa mereka sebenarnya adalah korban, karena pada saat ditangkap mengalami kekerasan fisik dari aparat keamanan.

Ia menjelaskan bahwa dalam peristiwa tersebut massa buruh saat itu sebenarnya sudah bersedia membubarkan diri secara sukarela dan bertahap karena jumlah mereka ribuan. “Rakyat yang telah menjadi korban kesewenangan aparat, jangan dijadikan tersangka dengan dalih yang direkayasa,” tegasnya.

Pihaknya dan berbagai kalangan serikat buruh, bersama dengan LBH Jakarta akan terus mengawal proses hukum dan tetap PP Pengupahan dan mendesak pemerintah untuk mencabut Peraturan tersebut karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (gum)

( sumber : http://kabarburuh.com/aspek-indonesia-hentikan-kriminalisasi-aktivis-buruh/ )Presiden-ASPEK

Ichsanudin Nursi dalam KSPI, Bukan Investasi tapi Invasi Selengkapnya : http://www.kompasiaIchsanudin nursi dalam kspi, bukan investasi tapi invasi

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), hari ini, Selasa, 1 Maret 2015 melakukan Rapat Kerja Nasional ke-IV nya di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat. Rapat Kerja Nasional ini, direncanakan berakhir hingga tanggal 3 Maret 2016 mendatang. KSPI membuka Rapat Kerja Nasionalnya dengan Seminar Nasional bertema “Mewujudkan Indonesia Baru, Indonesia kita bukan hanya Indonesia kamu” dan hadir beberapa tamu undangan baik nasional maupun Internasional, disamping beberapa undangan internal keterwakilan pengurus daerah KSPI dari seluruh Indonesia. Beberapa tamu kehormatan, memberikan sambutan. misalnya, Noriyoki Suzuki, Sekretaris ITUC (Serikat Pekerja tingkat Konfederasi Internasional), yang memberikan apresiasi pada Perjuangan KSPI dalam gerakan buruh di Indonesia bahkan dunia Internasional. Hadir juga dan memberikan sambutan, Ketua Komis IX DPR RI, Dede Yusuf. Yang pada intinya, Kang Dede sapaan akrabnya, menyampaikan “Saya berharap Buruh Indonesia bisa lebih meningkatkan produktifitas dan kompetensi jelang MEA. Melalui pelatihan-pelatihan yang di fasilitasi oleh pemerintah yang bisa menaikan daya saing buruh Indonesia” ujar Dede Yusuf di akhir sambutannya. Dalam seminar Nasionalnya, KSPI menghadirkan beberapa Narasumber antara lain : Ichsanudin Nursi (Pengamat Ekonomi Nasional), Prof. Yudi Haryono (Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Obon Tobroni (Calon Bupati Bekasi Kabupaten dari Independent) dan Muhammad Ridha (Pengamat Politik). Ichsanudin Nursy banyak membincang dan mengupas tuntas bahkan mengkritik betapa bobroknya ekonomi nasional Indonesia, dimana misalnya, beliau mengungkap bahwa Investasi yang sesungguhnya terjadi di Indonesia adalah bukan investasi, tapi Invasi Asing terhadap Indonesia. Sehingga untuk keluar dari krisis ekonomi ini dibutuhkan keseriusan mengembalikan modalitas sosial yang saat ini telah porak poranda.

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/ahmadfauzihs/ichsanudin-nursi-dalam-kspi-bukan-investasi-tapi-invasi_56d5acc6337a61881da4f71010268434_1108311945855508_8485460598322388625_n

HUT ASPEK meriah walau hujan deras

Jakarta (ANTARA Sulsel) – Meski hujan mengguyur deras, acara peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-16 Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia yang berlangsung Minggu pagi di halaman Wisma Antara Jakarta berjalan lancar dan meriah.

“Walaupun hujan deras turun secara merata sejak Minggu dini hari, para buruh tetap antusias menghadiri acara ini, bahkan banyak di antaranya yang datang di lokasi sejak sekitar jam enam pagi,” kata Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat kepada pers di Jakarta, Minggu.

Menurut Mirah, jumlah buruh dan keluarganya masing-masing yang hadir pada peringatan HUT ke-16 Aspek Indonesia itu mencapai sekitar 500 orang. Sebagian buruh dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi tidak bisa hadir karena hambatan transportasi akibat hujan deras.

Semula peringatan HUT ke-16 Aspek Indonesia itu akan dilanjutkan dengan jalan sehat, namun kegiatan itu batal dilakukan dan diganti dengan kegiatan menyanyi bersama serta pembagian hadiah (door prize) masih di tengah guyuran hujan.

Peringatan HUT salah satu organisasi buruh itu juga dihadiri Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan sosial (PHI dan Jamsos) Kemenaker, Hayani Rumondang, Sekretaris Ditjen PHI dan Jamsos Iskandar Maula, dan Direktur Pemberitaan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara Aat Surya Safaat.

Dalam sambutan peringatan HUT ke-16 Aspek Indonesia yang dibacakan Dirjen PHI dan Jamsos, Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengemukakan harapannya agar para buruh dapat terus meningkatkan etos kerja, berdisiplin tinggi, dan produktif.

Menaker juga mengatakan, dalam perkembangan dan pertumbuhan bangsa pada masa kini dan masa depan, peranan dunia usaha dan tenaga kerja semakin penting dan strategis dalam menggerakkan roda perekonomian nasional.

“Perubahan tantangan sosial, budaya, ekonomi, hukum, politik, dan teknologi menuntut kesiapan kita untuk mampu menyesuaikan diri agar kita tidak ketinggalan dari negara-negara lain,” katanya.

Dalam tataran yang demikian, menurut dia hubungan industrial perlu diarahkan untuk mewujudkan komitmen-komitmen baru terkait kesejahteraan bersama dengan menciptakan ketenangan kerja dan kelangsungan berusaha.

Dengan demikian, di satu sisi dunia usaha dapat terus maju dan berkembang, dan di sisi lain para buruh dapat bekerja dengan baik serta kesejahteraannya dapat ditingkatkan, demikian Menteri Hanif Dhakiri.

Editor: Agus Setiawan

COPYRIGHT © ANTARA 2016

http://makassar.antaranews.com/berita/72437/hut-aspek-meriah-walau-hujan-deras20160228PSX_20160228_195151

Pentingnya Sertifikasi di Era MEA

Di penghujung bulan Februari 2016, Asosiasi Pekerja Indonesia mengadakan event yang bertajuk”Dialog Nasional Ketenagakerjaan” dengan tema yang merupan sebuah terobosan baru di bidang logistik yaitu tentang pentingnya sertifikasi profesi dalam persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Hadir pula perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang di wakili oleh Ibu Hestiyani Hayani, sedangkan dari Asosiasi Logistik Indonesia tampak hadir Bapak Zaldi, sedangkan Aspek Indonesia sebagai tuan rumah menghadirkan presiden Aspek Indonesia yaitu Mirah Sumirat SE di dampingi Sekretris Jenderal Aspek Indonesia yakni Sabda Pranawa Djati SE. Acara Dialog Nasional Ketenagakerjaan yang berlangsung pada tanggal 26 Februari 2016 bertempat di Auditorium Adhiyana Wisma Antara Jakarta, terlihat hadir pula dari perwakilan UNI APRO ASIA yaitu Bapak Kun Wardana. Para peserta yang juga merupakan afliasi dari federasi Aspek Indonesia tampak antusias mendengarkan penjelasan dari nara sumber, beberapa materi memang mengetengahkan penting pekerja memiliki sertifikasi profesi. Dalam hal ini pemerintah mulai serius menggalakan Balai Latihan Kerja(BLK) untuk terus memacu kemampuan pekerja agar tetap berkompetensi, apalagi memang saat ini globalisasi tidak bisa terelakan. Bidang logistik di era kekinian memiliki posisi strategis, dengan di bukanya jalur jalur perniagaan antar daerah, logistik memiliki nilai strategi, dan dengan adanya penandatanganan piagam kesepahaman antar Serikat Pekerja Indonesia dan Asosiasi Logistik Indonesia di harapkan mampu mendorong para pekerja di sektor logistik akan lebih mampu dan paham tentang seluk beluk dunia perlogistikan dan cara terbaik menangani masalah di industri logistik. Sosialisasi sertifikasi profesi akan terus di tingkatkan sehingga ke depannya pekerja akan semakin menambah kemampuan keilmuannya dan teraplikasikan di dunia kerja. Semoga ke depannya para pekerja logistik terus mempersiapkan diri agar tetap bisa bersaing dengan pekerja manca negara, persaingan global memang tak bisa di hindari, namun bukan berarti kita pesimis, pasar bebas ASEAN memang telah berjalan dan ini adalah sebuah tantangan dan peluang bagi setiap pekerja Indonesia, Jika pekerja telah di bekali dengan kemampuan yang bisa di andalkan melalui pelatihan pelatihan di Balai Latihan Kerja maka dengan siapa pun bersaing akan siap menghadapinya, semoga kerja sama ini akan melahirkan pekerja pekerja handal yang paham tentang sistem mata rantai logistik secara baik dan benar, arena menjadi cerdas adalah keniscayaan bagi kaum pekerja, maju terus Aspek Indonesia dan jayalah buruh Indonesia.

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/topikirawan/pentingnya-sertifikasi-profesi-di-era-mea_56d24058577b6191604b341cimg-20160226-wa0017-1-56d235ac327b61a0058b4572

Paket kebijakan ekonomi IV: Upah buruh dipastikan naik per tahun

 

Paket kebijakan ekonomi IV: Upah buruh dipastikan naik per tahun

Hanif Dhakiri-Darmin Nasution-Bambang Brodjonegoro. ©2015 merdeka.com/sri wiyanti

Merdeka.com – Pemerintah memastikan upah buruh naik setiap tahun. Besaran penaikan dihitung menggunakan rumus upah minimum tahun berjalan di tambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution saat konferensi pers paket kebijakan ekonomi keempat, Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10)

“Jadi isu bahwa upah buruh dinaikkan setiap lima tahun itu tak benar.”

Dia mengilustrasikan jika realisasi inflasi dan pertumbuhan ekonomi masing-masing lima persen tahun ini. Maka upah buruh tahun depan ditetapkan naik 10 persen ketimbang saat ini.

“Itu berarti tahun depan di daerah itu upah minimum ditambah 10 persen.” katanya.

Dia mengklaim, formula itu sudah memenuhi unsur keadilan. Mengingat, banyak negara hanya memasukkan sebagian dari realisasi pertumbuhan ekonomi.

“Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi dianggap tak hanya semata karena peranan buruh. Tapi juga pengusaha dan pemilik modal.”

Darmin mengungkapkan, pemerintah juga memiliki rumus tambahan untuk delapan provinsi yang upah buruhnya dinilai belum layak. Sayang, dia tak mengungkapkan delapan provinsi dimaksud.

“Dinaikkan serta merta agar upahnya menjadi layak juga tak bisa karena akan terlalu banyak. Maka ditetapkan waktu transisi 4 tahun,” katanya. “Jika upahnya 20 persen di bawah maka dibagi 4 tahun menjadi lima persen per tahun. Jadi, upahnya naik 10 persen ditambah lima persen menjadi 15 persen per tahun.”

Dia menambahkan, upah juga bisa lebih tinggi 10 persen dari standar minimum untuk buruh yang bekerja di sektor unggulan.

“Aturan pelaksana sudah disiapkan Kementerian Tenaga Kerja.”

Sumber : http://www.merdeka.com/uang/paket-kebijakan-ekonomi-iv-upah-buruh-dipastikan-naik-per-tahun.html

Jangan Terpisah Lagi !

(Mobil Komando Buruh Saat Aksi 1 September 2015 , Dokpri)

Jakarta pada tanggal 1 September 2015 di padati ribuan buruh yang menuju istana negara, massa aksi mulai berkumpul di areal patung kuda yang berdekatan dengan gedung Indosat, aneka banner, spanduk warna warni menghiasi jalanan ibu kota, begitu pun juga bendera bendera konfederasi buruh berkibar gagah di terpa hembusan angin.

Disebuah mobil komando terlihat tiga orang berdiri dan dengan lantang mereka meneriakan kalimat yang langsung di sambut oleh massa buruh dengan semangat, ” Hidup Buruh,Hidup Buruh!”
Mereka adalah Said Iqbal dari KSPI yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, ada juga Mudhofir dari KSBSI, serta Andi Gani Nuwawea yang memimpin KSPSI, ketiga orang tersebut adalah para petinggi di masing masing konfederasi, tanggal 1 September 2015, ketiga konfederasi buruh ini bersatu mengepung istana dengan sejumlah tuntutan kepeda pemerintahan Jokowi.
Siang yang terik tak mampu membendung semangat para buruh untuk suarakan hati nurani perasaan buruh, tentang jaminan pensiun, permintaan pembubaran PHI yang selama ini menjadi kuburan keadilan bagi parah buruh,serta kekhawatiran serbuan tenaga asing yang pastiny akan mendesak para pekerja nasional.
Ketiga pemimpin buruh ini menyatakan satu suara yang sama, ini adalah sebuah langkah yang baik baik para buruh di Indonesia, dari ketiga gabungan konfederasi buruh ini, sekitar lima juta buruh berada dalam naungan konfederasi besar tanah air, jangan terpisah lagi demi kepentingan buruh pada uumnya.
Semoga gabungan tiga konfederasi ini tetap satu barisan, memperjuangkan kepentingan kaum buruh yang selama ini kurang di akomodir oleh rezim penguasa, meski melewati pasang surut dalam beberapa waktu lalu, akhirnya ketiga konfederasi besar ini bisa bersatu, sebuah angin segar bagi pergerakan buruh di Indonesia tercinta ini, hanya satu pinta buruh untuk ketiga konfederasi besar ini, JANGAN TERPISAH LAGI!

Dihadapan Para Pejabat Negara, Buruh Tegaskan Sikap Aksi 1 September

akarta, KSPI-Melakukan pertemuan dengan beberapa pejabat negara dan instansi pemerintahan yang di fasilitasi oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya). Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal tegaskan akan tetap melakukan aksi dengan 10 tuntutannya yang akan disampaikan pada aksi 1 September 2015.

IMG-20150829-WA0006

Walau beberapa pejabat terkait sudah mendengarkan tuntutan buruh, namun belum ada hal substantif yang bisa diselesaikan. Oleh karenanya KSPI dan elemen buruh lainnya menegaskan akan tetap turun aksi pada 1 Sept 2015.

Presiden KSPI kembali menegaskan dengan terheran, mengapa setelah buruh dan KSPI umumkan adanya aksi buruh, baru kemudian ada reaksi dari pihak kepolisian dengan pendekatan keamanan dan ketertiban?

Menurutnya, Aksi pada 1 September pekan depan, bukanlah aksi yang pertama dan terakhir. Aksi yang dilakukan adalah lanjutan dari aksi aksi yang di lakukan sebelumnya.

Pertanyaannya,kata Said Iqbal, mengapa buruh kembali turun aksi?.
Dirinya pun menegaskan, hal ini disebabkan ketika aksi-aksi yang dilakukan oleh KSPI, selalu hanya diterima oleh orang-orang yang bukan pengambil keputusan di instansi pemerintah.

Termasuk dalam pertemuan hari ini pun,dari pihak Kemenkes yang hadir adalah hanya staf humas Kemenkes, bukan dari eselon 1. “Untuk itu, pesan kuat kami dalam pertemuan ini, kami minta eselon 1 yang hadir dalam aksi.” Tegasnya.

Terkait krisis sekarang ini, ditengah ancaman PHK massal,sesungguhnya bukan hanya berasal dari pengaruh global atau pengaruh mata uang saja, yang menyebabkan terpukulnya industri.

Dijelaskannya, jika melihat kebelakang,salah satu penyebabnya adalah masalah kenaikan harga BBM yang menyebabkan daya beli masyarakat turun yang tidak diimbangi strategi pemerintah untuk mempertahankan daya beli masyarakat.

Ketika daya beli turun, kebijakan pemerintah di era sebelumnya selalu menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat, melalui berbagai kebijakan seperti subsidi untuk masyarakat, seperti bantuan langsung tunai, subsidi BBM, subsidi pupuk.

“Tapi saat ini,ketika harga barang meningkat, daya beli masyarakat tidak dijaga.” Cetusnya.

Said Iqbal juga menambahkan, ketika pertumbuhan ekonomi tumbuh, Gini index juga tumbuh yang artinya pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir kelompok saja.

Apa yang kita minta,Lanjut Iqbal, pemerintah harus masuk ke sektor riil, jangan hanya main di global saja. Yakni dengan menjaga konsumsi dan daya beli, dengan berbagai kebijakan subsidi buat rakyat (subsidi ke petani, buruh, dll).

KSPI berharap, tidak akan terjadi PHK massal.Namun, kalau negara tidak hadir ketika PHK terjadi,”maka kami akan pimpin langsung gerakan untuk menggugat negara.” Ancamnya.

Belum lagi, saat menteri perindustrian mengatakan tidak ada PHK, padahal Kemenaker dan Apindo juga menyampaikan sudah ada PHK.

“Kementerian harusnya turun kebawah, melihat langsung permasalahan, padahal sebelum lebaran sudah banyak pekerja yg dirumahkan.” Tegasnya.

Hal ini disampaikan oleh KSPI agar semua pihak memahami mengapa kaum buruh turun dengan jumlah besar pada 1 September 2015.

Untuk diketahui, pada aksi 1 September 2015 nanti, akan diikuti oleh 48 ribu buruh se- Jabodetabek dengan titik kumpul aksi akan dipusatkan di bundaran Hotel Indonesia, selanjutnya, massa aksi akan melakukan long march menuju Istana Negara dan selanjutnya akan bergerak menuju kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Kantor Kementerian Kesehatan.

Aksi nanti akan dilakukan oleh Gerakan Buruh Indonesia (GBI) yang merupakan gabungan dari KSPI,KSPSI AGN,KSBSI,SBTPI dll.

Terima Kasih

Said Iqbal
Presiden KSPI/Dewan Presidium GBI

Gerakan Buruh Indonesia Mulai Bergerak Menuju Istana , Jokowi Kabur ??

Jakarta,KSPI – Sekitar 30ribu buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Indonesia mulai bergerak menuju Istana Negara.

Buruh yang berasal dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, Purwakarta dan perwakilan daerah dari Jawa Timur , Serang , Banten dengan berbagai macam poster tuntutan, bendera mulai berjalan secara teratur menuju istana.
11951794_10206235888810508_609370530336597670_n

Sementara itu belum ada kabar dari pihak kepresidenan apakah aksi buruh kepung istana ini akan diterima oleh Jokowi.

” Jokowi hanya berani ketemu masa atau rakyat kalau ada maunya saja. Buat pencitraan, tapi kalau terkait isu kesehateraan seperti hari ini pasti selalu ngeles kaya bajaj” ucap Herfin salah satu peserta aksi.

Aksi Gerakan Buruh Indonesia selain di lakukan di Jakarta juga di lakukan serentak di 20 Kabupaten / Kota di Indonesia seperti Batam, Mojokerto, Cilacap, Jawa Timur, Medan, Gresik, Aceh dan lainnya.

Sumber : http://www.kspi.or.id/gerakan-buruh-indonesi-mulai-bergerak-menuju-istana-jokowi-kabur.html

Saat Perusahaan Telat Daftarin BPJS, Sedihnya Tuh Disini

Sebagai buruh tentu saja dengan hadirnya BPJS Kesehatan yang resmi di luncurkan pada tanggal 1 Januari 2014 adalah sebuah mimpi yang akhirnya bisa teraih, tahun tahun sebelum 2014 adalah tahun di mana komponen buruh bersatu padu agar jaminan sosial segera dilaksanakan, sudah terlalu lama rasanya tak ada implementasi dari Undang Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Nomor 40 Tahun 2004. Namun setelah berjuang baik melalui parlemen jalanan dan juga sosialisasi melalui Komite Aksi Jaminan Sosial(KAJS), kaum buruh bisa tersenyum lega saat tanggal 19 Oktober 2011 disahkannya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Ketika tanggal 1 Januari 2014 mulai beroperasinya BPJS Kesehatan, ada asa yang begitu melambung, sebagai buruh biasa yang bergaji dengan standar Upah Minimum Kabupaten, tentu saja berita ini sangatlah menggembirakan, karena sesuai ketentuan bahwa memang setiap pekerja berhak untuk di daftarkan sebagai peserta BPJS, harapan dalam bulan bulan pertama BPJS Kesehatan hadir di Indonesia, agar perusahaan di mana kami bekerja untuk segera mendaftarkan para pekerjanya terasa begitu lambat.
Maka ketika mendengar dari beberapa pekerja yang dengan sumringah telah menjadi bagian dari keanggotaan BPJS Kesehatan di tempat mereka bekerja, ada sebersit rasa iri, kenapa di perusahaan kami belum ada upaya untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan, ya salam.

Waktu Terus Berlalu, Kartu BPJS Kesehatan Pun Jadi Impian

Bekerja adalah keniscayaan, namun dibalik semua itu, pekerja pun menginginkan perlindungan jika terjadi hal yang tidak di inginkan, sehat adalah dambaan setiap warga negara Indonesia, siapa sih yang mau sakit? Dan bila pun akhirnya memang sakit tentunya biaya perawatan bukanlah sebuah beban yang justru menambah rasa sakit, namun apa yang kita inginkan tetaplah sebagai utopia saja nampaknya, di saat mendengar kabar yang menyebutkan bahwa BPJS menanggung penuh biaya perawatan kesehatan, kami para pekerja malah daftar saja belum, hingga menjelang akhir tahun 2014 pun, nampaknya harapan untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan belum terlihat.

Dan saat pekerja di lingkungan kami bekerja sakit, maka perusahaan hanya menanggung plafond biaya yang telah di tentukan di kisaran 3 juta rupiah hingga lima juta rupiah, terkadang ada rekaman kecemasan saat melihat teman teman yang sedang di rawat, semoga saja biaya rumah sakit di saat perawatan medis tak melebihi plafond yang di sediakan oleh perusahaan, di saat itulah kami berpikir alangkah banyak manfaat bila sudah terdaftar sebagai anggota peserta BPJS Kesehatan.
Di bulan Desember 2014 ada sebuah pengumuman agar pekerja menyerahkan foto copy KTP serta Kartu Keluarga dan juga pas photo, ada setitik harapan untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan, batas waktu untuk penyerahan syarat syarat tersebut adalah akhir bulan Desember, kami sangat berharap agar pekerja dapat menerima kartu peserta dengan segera, sesuai apa yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 pasal 14 yang berbunyi “ Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta jaminan sosial”.

Namun hingga tahun 2014 berakhir, tetap saja para pekerja di mana kami bekerja belum bisa mengantongi kartu peserta BPJS, meski ada harapan mungkin di tahun depan semoga saja apa yang jadi impian nantinya berbuah kenyataan.

BPJS Kesehatan Mungkin Belum Sempurna, Tapi Memperbaiki Diri Itu Pasti

Dengan segmen peserta seluruh penduduk Indonesia, tentu saja kehadiran BPJS Kesehatan merupakan harapan bagi semua agar kinerja badan ini terus membaik, dengan jumlah peserta per bulan Maret 2015 adalah 138,5 juta dan nantinya di harapkan pada tahun 2019 nanti jumlah ke pesertaan yang akan mencakup seluruh penduduk Indonesia, dalam satu tahun terakhir BPJS Kesehatan telah hadir dan melayani, meski belum sempurna seperti di negara negara maju yang telah lama memakai sistem jaminan sosial, tentu langkah langkah BPJS Kesehatan tetap harus di apresiasi, kekurangan itu pasti ada namun perbaikan tentu saja di harapkan oleh semua kalangan.

Dengan diperkuat fasilitas kesehatan tingkat pertama yaitu Puskesmas, Dokter praktek perseorangan, dan klinik, inilah fasilitas kesehatan dari BPJS Kesehatan dan nantinya dapat di rujuk dengan fasilitas lanjutan baik berupa rumah sakit pemerintah maupun swasta. Selain itu BPJS Kesehatan memiliki service point berupa 34 Liaison Office, 160 kantor bank(Mandiri,BNI, BRI), 13 kantor Divre, 119 kantor cabang, 387 KLOK dan 1.237 BPJS Centre, ini merupakan bentuk kesungguhan yang layak di acungi jempol, karena dengan semakin banyaknya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tentu saja akan menjadi baik adanya.

Untuk memudahkan pendaftaran peserta, BPJS Kesehatan pun telah melakukan upaya melalui pendaftaran perorangan secara online melalui website, sedangkan untuk badan usaha di lakukan pendaftaran melalui aplikasi e-DABU setelah melakukan registrasi di kantor cabang, semua ini merupakan akses untuk mempermudah masyarakat atau pun badan usaha yang ingin mendaftarkan menjadi peserta, kalau jadi mudah itu hebat tentu ini sebuah langkah yang memang patut kita apresiasi.

Menjadi Relawan Jamkes Watch Di Kabupaten Bekasi


Pembina Jamkes Watch dan anggota DPRD Kab Bekasi mengadvokasi masyarakat kurang mampu di Kec Sukakarya(dok FB Adhie Bahtiar)

Tahun 2014 memang menjadi titik awal di mana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mulai diberlakukan, namun layaknya sebuah badan yang baru saja lahir, tentu hal yang sempurna tidak menjadi keniscayaan, Kabupaten Bekasi yang menjadi sebuah kabupaten di Indonesia yang paling banyak memiliki kawasan industri, sekitar tujuh kawasan industri berada di kabupaten yang berbatasan dengan ibu kota negara, dengan jumlah kawasan industri yang banyak tersebut, dan tentunya banyak pekerja tinggal di kabupaten Bekasi, hal yang baru tentang BPJS Kesehatan membuat banyak buruh pun belum begitu ngeh dengan manfaat yang semestinya di dapatkan jika jadi peserta.

Dengan di mentori bro Jamaludin Malik yang aktifis buruh dan concern dalam bidang advokasi untuk masalah jaminan kesehatan, apa lagi beliau termasuk staff ahli anggota DPR RI yaitu Rieke Diah Pitaloka, maka pengetahuan pun semakin bertambah dengan ikut pertemuan pertemuan lintas buruh yang di lakukan oleh bro Jamaludin, sedikit lebih tahu bahwa pada kenyataannya di kabupaten Bekasi untuk masalah kesehatan dan penangannya tidaklah mudah.

Bahkan saat mengikuti sebuah pertemuan bersama teman dari mahasiswa Univeristas Islam Empat Lima(Unisma) bahwa memang di daerah kabupaten Bekasi akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tidaklah terlalu bagus, banyak birokrasi yang berbelit, ada istilah orang miskin nggak boleh sakit adalah sebuah adigium yang memang benar benar terjadi, bersama sama kawan buruh Bekasi saling membagi informasi seputar manfaat kepesertaan BPJS Kesehatan, dan berbagi pengalaman bagaimana semestinya mengadvokasi masyarakat atau pun buruh untuk bisa menikmati fasilitas kesehatan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan.

Beruntung kawan buruh Bekasi mempunyai anggota dewan yang berasal dari buruh, seorang anggota komisi IV di DPRD kabupaten Bekasi yang begitu peduli dengan permasalahan perburuhan, anggota dewan itu bernama Nyumarno yang siap memberikan waktu dan tenaganya dengan kapasitasnya sebagai wakil rakyat, sehingga buruh pun semakin paham dengan ketermanfaatan BPJS Kesehatan yang memang layak di dapatkan oleh setiap warga negara Indonesia.
Begitu pun dengan sosok Obon Tabroni SE yang menjadi pembina Jamkeswatch di kabupaten Bekasi, kehadiran beliau begitu berarti bagi kaum buruh untuk dapat menikmati fasilitas BPJS Kesehatan di antero wilayah kabupaten Bekasi, menjadi relawan Jamkeswatch merupakan kesadaran sendiri tanpa paksaan, ini satu hal yang membuat kita pun banyak berinteraksi dengan sesama buruh di Bekasi.

BPJS Kesehatan, Harapan Bagi Bangsa Indonesia

Jaminan kesehatan adalah dambaan setiap keluarga di Indonesia, semoga cakupan kepesertaan dapat menjangkau segala lapisan masyarakat, kelak di kemudian hari pada satu ketika tak ada lagi berita, warga miskin yang di tolak rumah sakit, semua warga negara yang mempunyai kartu tanda penduduk Indonesia ataupun yang belum memiliki KTP namun ia adalah warga Indonesia, berdiam di wilayah Indonesia memiliki akses ke rumah sakit tanpa adanya birokrasi yang berbelit, ini tentu saja harapan yang ingin di wujudkan secepatnya, namun untuk menuju itu di perlukan sebuah proses.

Dengan iuran yang mencapai 40, 72 triliun per tanggal 31 Desember 2014, dan juga cadangan dana taktis sebesar 5,67 triliun, dana tersebut digunakan untuk realisasi biaya manfaat sebesar 42,65 triliun berupa biaya pelayanan kesehatan perorangan dengan biaya meliputi seperti biaya promotif,preventif, kuratif dan rehabilitatif. Pembayaran kapitasi mencapai 8,34 triliun kepada 18.437 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang dibayarkan tepat waktu setiap tanggal 15 tiap bulannya.

Pembayaran klaim rumah sakit sebesar 34,31 triliun untuk 1.681 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut, ini menunjukan bahwa BPJS memang telah bekerja sesuai norma yang berlaku, semoga ke depannya semakin terus bertambah banyak warga Indonesia yang terlayani oleh BPJS Kesehatan, harapan yang bukan impian semata dan tentunya kita pun mendukung keberadaan BPJS Kesehatan yang nantinya menjadi sebuah wadah yang memayungi akses kesehan di tanah air.

Kehadiran BPJS Kesehatan bagaikan pelita untuk menerangi kegelapan, dengan besaran iuran bulanan yang relatif terjangkau, dan bagi yang tidak mampu membayar iuran seperti yang di amanatkan oleh Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 pasal 1 ayat 7 yang berbunyi” Bantuan iuran adalah iuran yang di bayar oleh pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta jaminan sosial.”

Inilah prinsip prinsip gotong royong yang sebenarnya menjadi tulang punggung bangsa Indonesia, yang di beri kemampuan untuk membayar silahkan membayar, kalau pun ada warga negara yang tak mampu membayar, adalah tugas negara untuk bersedia menanggung besaran iuran.

Asuransi Swasta Adalah Mitra Bagi BPJS Kesehatan

Kehadiran BPJS Kesehatan bukanlah ancaman bagi para perusahaan asuransi, meski sama sama bergerak di bidang yang nyaris persisian, BPJS Kesehatan bukanlah rivalitas bagi asuransi asuransi yang telah lama hadir di Indonesia, meski bidang yang di geluti mengalami persisian, ini bukanlah sebuah halangan untuk mengalami yang namanya sebuah ikatan kerja sama yang saling menguntungkan, bila ada yang menganggap bahwa BPJS Kesehatan merupakan rival utama para pelaku di bidang asuransi, tentu saja ini salah besar!

Adalah sebuah fakta menarik yang layak di ke depankan dan menjadi bahan renungan bersama, hingga Juli 2015, BPJS Kesehatan telah melakukan kerja sama dengan 52 perusahaan asuransi swasta melalui skema yang saling menguntungkan, tak ada ketimpangan yang menyebabkan salah satunya mengalami kerugian, dengan skema koordinasi manfaat yang akan memberikan manfaat tambahan non medis kepada masyarakat mampu yang menginginkan manfaat lebih.

Dan adapun nama nama perusahaan yang menjadi mitra BPJS Kesehatan adalah perusahan asuransi nasional yang relatif dikenal oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, ada pun perusahan tersebut memang memiliki kredibilitas tinggi yang sudah menjadi nama terkenal di blantika dunia perasuransian di Indonesia, adapun korporasi tersebut adalah, PT Asuransi Allianz Life Indonesia, PT Asuransi Sinar Mas, PT Equity Life Indonesia, PT Asuransi iwa Bringin Jiwa Sejahtera, MNC Life Assurance, PT Asuransi Jiwa Inhealth, inilah sebagian perusahaan yang telah sudah Coordination of Benefit(CoB).

Benarkah Entry By Name BPJS Kesehatan Bermasalah?

Seperti yang sudah saya utarkan dalam judul tulisan, perusahaan kami tampaknya telat untuk mendaftarkan nama nama karyawan yang memang pekerja tetap, hingga saat ini pun kami sebagian besar belum mendapatkan kartu peserta BPJS. Meski jelas dalam Perpres Nomor 111 Tahun 2013 di dalam pasal 6 ayat (3) “Kewajiban melakukan pendaftaran kepesertaan Jaminan Kesehatan selain peserta sebagaimana dimaksud ada ayat(2) bagi:

a.Pemberi kerja pada Badan Usaha Milik Negara, usaha besar, usaha menengah dan usaha kecil paling lambat tanggal 1 Januari 2015.”

Namun pada kenyataannya sampai saat ini kami belum mendapatkan kartu keanggotaan, dan ini menjadi sebuah pertanyaan besar, hingga saat ini pun kami terus menanyakan kenapa belum ada upaya agar perusahaan memberikan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan, dan adalah sebuah jawaban yang mencengangkan yang kami terima dari SDM perusahaan, katanya BPJS kerepotan bila memasukan entry by name dari perusahaan kami yang mempunyai pekerja di kisaran 12 ribuan tenaga kerja.

Apakah ini juga kendala? Mungkinkah sistem komputerisasi BPJS Kesehatan tak mampu menampung jumlah ribuan daftar peserta dari perusahaan di mana kami bekerja? Sampai saat ini itulah jawaban dari pihak perusahaan jika kami bertanya mengapa sampai saat ini, di bulan menjelang September, berarti tiga bulan lagi tahun 2015 berakhir, dan sampai saat ini kepesertaan kami belum bisa terwujud, entah mana yang benar, apakah sistem data BPJS Kesehatan benar benar bermasalah, Allahualam.

Namun harapan untuk mendapatkan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan tetap menggelora, untuk saat ini BPJS Kesehatan memang di perlukan bagi semua warga Indonesia, dan kami tetap merindukan untuk menjadi bagian dari kepesertaan BPJS Kesehatan, karena kami meyakini bahwa untuk urusan asuransi kesehatan bagi warga Indonesia, BPJS Kesehatan lah yang paling mengerti.

Di sisa bulan yang ada di tahun 2015, kami terus berupaya agar kami memiliki kartu kepesertaan, ini adalah sebuah keharusan, kalau pun harus membayar iuran seperti yang tertuang dalam pasal 16C yaitu:” ayat(2) Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta sebagaimana di maksud pada ayat(1) yang dibayarkan mulai tanggal 1 Juli 2015 sebesar 5%(lima persen) dari gaji atau upah perbulan dengan ketentuan:
a.4%(empat persen) di bayar oleh pemberi kerja; dan
b.1%(satu persen) dibayar peserta.

Semoga saja nantinya segera kami mendapatkan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan, mengingat begitu pentingnya sebuah kepesertaan bagi kaum pekera, karena sakit ataupun musibah lainnya tidak tahu kapan akan. Semoga dalam waktu dekat keinginan sebagian besar pekerja di perusahaan kami akan segera memiliki kartu peserta BPJS Kesehatan, amiiin!

Sumber : http://www.kompasiana.com/topikirawan/saat-perusahaan-telat-daftarin-bpjs-kesehatan-sedihnya-tuh-di-sini_55e2f478ef92737708fa9784

Ada Skenario Jadikan Batam Wilayah Bebas Serikat Pekerja, Surga Pengusaha Hitam

Jakarta, KSPI- Para buruh memiliki penilaian sendiri terhadap kabar hengkangnya sejumlah perusahaan asing di Batam, Kepulauan Riau. Menurut buruh, cerita demo dan hengkangnya perusahaan dari Batam sudah menjadi cerita lama untuk menakut-nakuti buruh agar tidak berserikat dan menuntut hak mereka yang di jamin undang-undang. Selama ini Batam seperti menjadi surga Pengusaha Hitam dengan memakai tenaga kerja outsourcing dan upah yang murah.

Ilustrasi larangan mogok kerja  (Aspek Indonesia)
Ilustrasi larangan mogok kerja (Aspek Indonesia)

“Itu isu lama yang dihembuskan lagi oleh Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Batam, yang kemudian disampaikan ke Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Ada indikasi ini skenario pemerintah. Batam ingin dijadikan kawasan bebas mogok kerja seperti di sebuah kawasan industri di Malaysia yang menjamin wilayah tersebut bebas dari demonstrasi,” jelas Roni Jumat (10/7/2015).

Menurut Roni, Indonesia tidak bisa membuat kawasan industri bebas demo seperti di Malaysia. Alasannya, Indonesia sudah meratifikasi kebijakan International Labor Organization (ILO), sementara Malaysia tidak.

Dia bercerita ada pekerja di sebuah perusahaan yang membentuk serikat pekerja. Tak lama setelah itu, pengurus serikat pekerja di perusahaan asing tersebut terkena PHK.

“Teman-teman lainnya tidak terima dan lawan dengan pemogokan. Ada skenario besar di balik rencana Batam akan dijadikan wilayah bebas pemogokan,” jelas Roni.

Soal hengkangnya perusahaan asing, Roni mengatakan, yang hengkang banyak dan yang masuk juga banyak. Pihak buruh berusaha melakukan klarifikasi, bahwa demo buruh di Batam itu cerita lama yang kembali diangkat.

“Enam bulan lagi akan masuk pasar bebas ASEAN, tapi jangan lantas samakan dengan Malaysia. Kami sudah jelas punya hak berserikat, mengeluarkan pendapat dan hak mogok yang sudah diatur dalam Undang-Undang,” jelas Roni ( http://finance.detik.com )

Sumber : http://www.kspi.or.id/ada-skenario-jadikan-batam-wilayah-bebas-serikat-pekerja-surga-pengusaha-hitam.html