• Perayaan HUT ASPEK Indonesia Ke - 17

7.746 Buruh Rayakan Lebaran Idul Fitri Tanpa THR di Surabaya

PoskoASPEK, Jakarta – Sejak dibukanya posko pengaduan Tunjangan Hari Raya(THR) oleh Lembaga Bantuan Hukum(LBH) Surabaya bersama Relawan Buruh Jawa Timur berhasil menampung 7000 kasus pengaduan dari 46 perusahaan yang mengakibatkan sebanyak 7.746 buruh merayakan Lebaran Idul Fitri tanpa menerima THR.
Data yang dimiliki Posko THR 2015 di Jawa Timur mencatat, Sebanyak 46 perusahaan dari delapan Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang tidak memberikan Tunjangan Hari Raya(THR) kepada karyawan atau buruhnya.
Salah satu Relawan buruh, Jamaludin mengatakan berbagai macam alasan dibuat perusahaan untuk tidak  memberikan THR nya terhadap buruh, yakni situasi ekonomi perusahaan yang tidak mampu dan status karyawan atau buruh sedang dalam proses masalah.

“Alasan perusahaan, ya alasan-alasan klasik lah, ada yang bilang bahwa pekerja buruh ini sedang dalam proses PHK, pekerja buruh ini berstatus kontrak dan outsourcing, kemudian perusahaan dalam kondisi tidak mampulah, alasan inilah yang disebut klasik sehingga untuk pembanyaran THR pada karyawan dibayar kurang dari aturan yang ada, dan bahkan sama sekali tidak memberikan THR.”kata Jamaludin.

Jamaludin juga menambahkan bahwa, Posko THR  merekomendasikan pembentukan peraturan hukum yang melindungi pekerja atau buruh, terutama mengenai hak pembayaran THR beserta besaran nilai THR, yang harus dibayarkan perusahaan kepada pekerjanya.
Dia juga menegaskan bahwa rekomendasi dari Posko THR ini adalah perlunya payung hukum yang kuat agar bisa membentuk Peraturan Daerah yang mengacu pada Undang-undang yang berlaku. Dan substansi dari pengaturan kedepannya adalah sanksi yang lebih tegas dan kuat.
“Intinya, untuk kedepannya buruh tidak hanya mendapat satu bulan gaji seperti yang diatur di ketentuan Peratutan Menteri Tenaga Kerja nomor 4 Tahun 1994,” tegasnya.Koordinator Posko THR yang juga aktivis LBH Surabaya, Abdul Wachid Habibullah menegaskan, pemberian sanksi pidana harus diberikan kepada perusahaan yang melanggar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga ada efek jera dan perbaikan pada tahun-tahun mendatang mengenai pembayaran THR bagi buruh atau pekerja.

“Pemberian THR ini kan sama dengan pemberian upah ya. Kalau dalam Undang-undang Tenaga Kerja itu memberikan upah di bawah UMR aja pidana, ini kan seharusnya hak THR tidak diberikan maka harus ada sanksi pidana yang mengaturnya.” ujarnya.

Menurutnya rekomendasi dari posko ini juga harus diatur dalam Peraturan Daerah(Perda) agar ada dasar hukum yang nanti bisa dipakai oleh pemerintah untuk melakukan sanksi kepada pihak perusahaan.
“Rekomendasi tersebut harus dalam Peraturan Daerah agar ada sanksi tegas pada perusahaan yang tidak mau memberikan THR pada karayawannya.” tutup Abdul.

Banyak Pengusaha Tak Bayar THR,Presiden KSPI : Menaker Harus Tegas,Jangan Kebanyakan Wacana

Jakarta, KSPI-Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak Menteri Tenagakerja,Hanif Dhaqiri, untuk lebih tegas dan tidak sekedar menghimbau atau berwacana saja terhadap pengusaha yang tidak membayar THR kepada pekerjanya.
said iqbal kspi

“Menaker harus tegas dengan cara memberi sanksi administrasi dalam bentuk pencabutan izin usaha serta meningkatkan status hukum Permenaker menjadi Perpres yang memuat pasal sanksi perdata denda bagi pengusaha yang tidak membayarkan THR sehingga ada efek jeranya.”Tegas Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan persnya di Jakarta,Minggu (12/07/2015).

Said Iqbal mengungkapkan, hingga hari ini,jutaan buruh kontrak dan outsourcing diputus kontraknya sebelum H-14 sehingga pengusaha tidak perlu membayar THR dan habis lebaran kontrak diperpanjang lagi,”soal hal ini seharusnya THR tetap dibayarkan,bahkan ratusan ribu karyawan tetap pun dibayar THR sekedarnya dibawah 1 bulan upah.”Ungkap Said Iqbal.

Dirinya pun menambahkan, dalam perlambatan pertumbuhan ekonomi ini,seharusnya pemerintah menjadikan “Lebaran of Labour Economic” ini sebagai upaya meningkatkan konsumsi barang yang dibeli buruh dari Rp 80 triliun dana THR (rata- rata upah Rp 2,3 juta dikali jumlah 44 juta buruh formal) ditambah sekitar Rp 50 Triliun uang TKI yang dikirim ke keluarganya,sungguh akan terjadi belanja konsumsi buruh Rp 130 triliun akan menambah pertumbuhan ekonomi, “jadi bayar THR itu penting dan Menaker harus cerdas memaknai “ekonomi THR lebaran”, bukan sekedar berwacana dan pencitraan melalui media saja.”Cetusnya.

Selain itu, lanjut Said Iqbal, KSPI juga membuka posko pengaduan THR di kantor – kantor cabang KSPI di 20 propinsi dan 150 Kab/Kota karena kalau buruh mengadu ke posko Disnaker/Kemenaker tidak ada penyelesaian kecuali surat teguran ke pengusaha,”ini jelas kalau posko THR yang dibuat oleh Kemenaker Mandul!.” Tandas Said Iqbal.

Sumber : http://www.kspi.or.id/presiden-kspi-menaker-harus-tegasjangan-kebanyakan-wacana.html

KSPI : Pemerintah Harus Rubah Aturan Jaminan Pensiun, Jangan Menantang Buruh !

Jakarta, KSPI- Vice Presiden KSPI bidang Jaminan Sosial Iwan Kusmawan menyatakan, selain masalah Jaminan Hari Tua (JHT) yang kian tak jelas aturannya, para buruh juga masih mempermasalahkan besaran manfaat dan iuran jaminan Pensiun yang telah diberlakukan oleh pemerintah.

“Dalam PP jaminan pensiun,pemerintah merumuskan besaran manfaat hanya 15%-40% saja dari gaji atau setara dengan Rp 300 ribu rupiah/bulan. Ini tidak benar.”Tegas Iwan dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (08/07/2015).

Aksi Buruh KSPI Memeninta Jokowi merubah besaran iuran Jaminan Pensiun ( foto : kahar )

KSPI, kata Iwan, juga mendesak pemerintah agar merubah formulasi terkait iuran Jaminan Pensiun yang disebutkan dalam PP no 45 tahun 2015 tentang Jaminan Pensiun pasal 17 ayat 2. Menurutnya, mana mungkin manfaat pensiun bisa didapati angka 60% jika faktor pengalinya hanya 1% lalu dibagi 12 kali upah dengan masa kerja 30 tahun.

“Harusnya, faktor pengalinya itu 2%. Kalau 1% maka manfaat yang didapati sangat jauh dari hidup layak seseorang saat pensiun.” Paparnya.

Iwan menjelaskan, dengan manfaat tersebut, pemerintah sebenarnya telah melanggar prinsip dasar dari jaminan pensiun sendiri,”yakni untuk dapat memenuhi kebutuhan buruh dan keluarganya secara layak, dan nggak mungkin buruh bisa hidup dengan uang 300 ribu selama sebulan.”Kata Iwan.

Belum lagi, lanjut Iwan, Jaminan Pensiun ini dipergunakan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak sebagai pengganti hilangnya penghasilan atau berhentinya gaji,”besaran manfaat jaminan pensiun bulanan minimal adalah 60 % dari upah terakhir. PNS/TNI/Polri pun mendapatkan manfaat bulanan 75%. Prinsipnya,manfaat antara buruh dan PNS/TNI/Polri tidak boleh ada diskriminasi.”Tegas pria kelahiran Garut ini.

Ditambahkannya, minimnya besaran manfaat pensiun yang diterima disebabkan oleh besaran iuran yang sangat kecil yakni hanya 3% saja. “Ini sangat Jauh dibawah Malaysia 23%, China 28% dan Singapura 33%.” Cetusnya.

Iwan pun kembali menegaskan jika kalangan buruh masih tetap konsisten untuk meminta besaran manfaat jaminan pensiun sebesar 60% hampir menyamai besaran manfaat pensiun PNS dan iurannya minimal 8%.

“Kami tetap konsisten meminta Iuran Jaminan Pensiun sebesar 8% dari gaji/upah perbulan dengan manfaat pasti pensiun minimal sebesar 60% dari upah rata-rata tahun terakhir, dan usia pensiun 55 tahun karena hal ini sangat bisa menjamin keberlangsungan “suistanibilitas” Program Jaminan Pensiun.”Tegasnya.

“KSPI tetap tegas meminta aturan tersebut dirubah oleh pemerintah, pemerintah jangan terus menantang para buruh dengan aturan yang kian tak jelas. Jika tidak, kami tak segan lakukan Mogok Nasional di seluruh Indonesia.”Kecam Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) salah satu afiliasi KSPI ini.

Sumber : http://www.kspi.or.id/kspi-jaminan-pensiun.html

DPR Ultimatum Pemerintah Revisi PP Jaminan Hari Tua dalam 2 x 24 Jam

Jakarta, KSPI – Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak pemerintah untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jaminan Hari Tua (JHT) dalam waktu 2 x 24 jam.

Tak hanya untuk JHT, pemerintah juga diminta merevisi PP tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), serta Jaminan Pensiun (JP).

Save JHT“Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah untuk melakukan revisi terhadap PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang JKK, JK, PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang JP, dan PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang JHT dalam waktu 2 x 24 jam untuk menyelesaikan ketiga PP tersebut,” demikian kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI dengan Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2015).

Saat dikonfirmasi kesiapan pemerintah atas permintaan DPR tersebut, Menteri Tenaga Kerja RI Hanif Dhakiri belum memberikan tanggapan. Demikian pula dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Massasya.

Dalam RDP tersebut, Komisi IX DPR mendesak pemerintah untuk mengumumkan kepada masyarakat dalam waktu 1 x 24 jam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang JKK, JK, PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang JP, dan PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang JHT.

Butuh waktu

Secara terpisah, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan, revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 yang mengatur pencairan dana jaminan hari tua (JHT) masih terus diproses. Ia memastikan aspirasi tenaga kerja mengenai batas pencairan dana tersebut akan diakomodasi.

“Perubahannya saja yang kami masukkan ke dalam PP JHT yang baru sebagaimana yang dikehendaki pekerja buruh selama ini,” kata Hanif di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Dengan revisi tersebut, kata Hanif, seharusnya sudah tak ada lagi polemik terkait hal tersebut. Ia menegaskan, revisi dilakukan bukan karena kesalahan pemerintah, melainkan justru karena merespons aspirasi di lapangan.

Menurut Hanif, terbitnya PP tersebut juga bukan karena pemerintah tergesa-gesa dan melupakan proses sosialisasi. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 24/2011 tentang BPJS memerintahkan pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan berlaku mulai 1 Juli 2015.

“Prosesnya sedang berjalan. Ini butuh waktu. Kalau revisi cuma mengetik doang itu sehari bisa. Masalahnya harus koordinasi dan rapat dengan banyak pihak,” ujarnya.

Sebelumnya, aturan baru tentang JHT dan program ketenagakerjaan lainnya itu mengundang polemik di masyarakat. PP baru ditandatangani Presiden RI Joko Widodo tanggal 29 Juni 2015 dan berlaku tanggal 1 Juli 2015.

Gelombang penolakan datang dari berbagai kalangan dan lapisan masyarakat, baik melalui viral maupun turun ke jalan.

Pada akhirnya, pemerintah pun berencana mengkaji ulang aturan tersebut. Besok, Selasa (7/7/2015), Komisi IX DPR RI akan mengagendakan rapat kerja dengan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri setelah rapat paripurna.(http://nasional.kompas.com/)

Sumber : http://www.kspi.or.id/dpr-ultimatum-pemerintah-revisi-pp-jaminan-hari-tua-dalam-2-x-24-jam.html

Bagaimana Nasib Dana Tak Bertuan BPJS Ketenagakerjaan ?

bpjs ketenagakerjaan

Jakarta,KSPI- BPJS Ketenagakerjaan masih menyimpan pertanyaan soal dana tak bertuan warisan dari Jamsostek. Kisah dana tak bertuan ini juga masih bergulir.

Kepala Divisi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Abdul Cholik menjelaskan, dana tak bertuan tersebut berasal akumulasi peserta Jamsostek sejak puluhan tahun yang lalu.

“Jadi sebenarnya dana itu sekitar sejak tahun 1977. Biasanya itu peserta yang mungkin kerja 2-3 bulan lalu berhenti. Zaman dulu banyak sekali seperti para pekerja di perkebunan,” jelas Abdul saat dihubungi Okezone, Selasa (6/6/2015).

Namun Abdul menegaskan, BPJS Ketenagakerjaan telah mengantongi seluruh data para peserta yang berhak memiliki dana tak bertuan tersebut. Pihaknya juga mengklaim bahwa sudah melakukan berbagai upaya agar dana tersebut bisa sampai kepada yang berhak memilikinya.

“Upaya sudah kami lakukan lewat mengirim surat. Lalu yang bisa dikunjungi kami kunjungi. Lewat media masa juga. Bisa jadi mereka ada yang sudah mati, tapi datanya masih ada. Jadi tinggal kemauan orangnya saja,” imbuhnya.

Abdul mengatakan, upaya tersebut telah berhasil mengurangi jumlah dana tak bertuan tersebut. Sayangnya, Abdul mengaku tidak mengetahui berapa angka pasti jumlah dan tak bertuan hingga saat ini.

“Saya tidak ingat tapi yang jelas semakin sedikit. Sebenarnya sisanya juga masuk dalam dana pengembangan,” tukasnya.

Menurut penelusuran Okezone, pada Desember 2013 dana tak bertuan masih berjumlah Rp1,4 triliun. Namun pada Januari 2015 dana warisan dari Jamsostek tersebut berkurang menjadi Rp900 miliar.(http://economy.okezone.com/)

Sumber : http://www.kspi.or.id/bagaimana-nasib-dana-tak-bertuan-bpjs-ketenagakerjaan.html

KSPI Desak Polisi Tangkap Dan Penjarakan Management Voksel Dan Ormas Pelaku Kekerasan

Jakarta, KSPI-Wakil Sekertaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Wasekjen KSPI) Sahat Butar Butar menegaskan,terkait aksi premanisme yang dilakukan diduga oleh ormas bayaran perusahaan terhadap buruh PT Voksel di Cileungsi,Bogor,Jawa Barat,Rabu kemarin (24/06/2015). KSPI dengan tegas mengutuk keras tindakan biadab tersebut yang telah melukai puluhan buruh.

Aparat kepolisian melakukan pembiaran terhadap ormas yg melakukan kekerasan terhadap Buruh ( foto : Buruh Bogor )

“KSPI dengan tegas “Mengutuk keras” tindakan ormas yang melakukan tindakan kekerasan terhadap buruh yang sedang menuntut haknya berupa upah dan status kerjanya yang melanggar UU.” Tegas Sahat di Jakarta,Kamis (25/06/2015).

Sahat pun menjelaskan, bahwa tindakan manajemen PT Voksel menggunakan ormas tersebut adalah tindakan menghalang-halangi kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh,”dan tindakan tersebut termasuk tindakan anti SP/SB sebagaimana diatur dalam UU 21/2000,dan tindakan tersebut bisa diancam pidana kurungan dan denda sebesar 500 juta rupiah sesuai pasal 28 dan pasal 43 dalam UU tersebut.”Terang Sahat.

Untuk itu, Sahat mengatakan, KSPI pun akan meminta kepada Kapolri agar dapat memerintahkan aparatnya mengusut tuntas kasus kebiadaban manajemen yang diduga telah membayar salah satu ormas “Barbar” tersebut sesuai hukum yang berlaku. “Dan apabila tidak ada tindakan tegas dari aparat kepolisian, maka buruh Indonesia akan mengerahkan anggotanya di seluruh Indonesia untuk melakukan perlawanan.” Cetus Sahat mengancam.

Buruh perempuan korban kekerasan preman bayaran manajemen.

Sahat menambahkan, hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan nyata kepada rekan buruh PT Voksel dan juga FSP SPASI yang sedang memperjuangkan hak-haknya.

“Kami buruh, dan kami adalah satu, satu terluka maka semua akan terasa sakitnya.” pungkas Sahat.

Sumber : http://www.kspi.or.id/kspi-desak-polisi-tangkap-dan-penjarakan-management-voksel-dan-ormas-pelaku-kekerasan.html

Tuntut Hak, Buruh PT. Voksel Electric Terluka Akibat di Hadang Preman Bayaran

 

Bogor,KSPI – Puluhan buruh terluka saat preman yang mengaku ormas berseragam Pemuda Pancasila (PP) melemparinya dengan batu dan sabetan bambu di Jalan Raya Narogong, KM16, Desa Limusnunggal, Cileungsi, Bogor. Kejadian tersebut berlangsung saat ratusan buruh Serikat Pekerja Multi Metal (SPMM) Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia (FSPASI) PT. Voksel Electric, Tbk menggelar unjuk rasa, Rabu (24/6) siang.

“Aksi unras kami yang sah, dihadang di jalan narogong oleh preman bayaran perusahaan berseragam PP dan Aparat (Polsek Cileungsi) sengaja membiarkan bentrok terjadi,” ungkap Koordinator aksi Herry kepada pasberita.com.

Rata-rata korban terkena lemparan batu dan sabetan bambu, tampak kaca mobil komando juga retak. Bahkan terlihat para ormas PP mensweeping buruh sampai ke kontrakan dan tempat tinggal buruh. Sehingga beberapa buruh mengungsi ke Rumah Barisan Pelopor (Bapor).

Saat ini korban yang terdata bernama, Siti Khomsiyatun, Rohim Suminta, Dasep Bambang, Thison, Jasman Hadi, sementara yang lain masih kita data. Beberapa keluarga dari pekerja mengungsi ke Rumah BAPOR Bogor, karena kontrakan dan kos-kosan anggota kami disweeping juga oleh ormas PP,” papar Herry.

Tak hanya itu, menurut pengakuan Herry, dirinya diancam ditembak oleh salah seorang oknum polisi, karena dianggap provokator.

Tuntutan yang disampaikan oleh para buruh saat unjuk rasa antara lain:
1. Cabut skorsing dan pekerjakan kembali sdr.Suratman (Ketua PUK SPMM Voksel Electric FSPASI) karen hal tersebut bagian dari pemberangusan serikat pekerja.
2. Ubah status seluruh pekerja PKWT (kontrak)/Harian/Borongan menjadi pekerja PKWTT (tetap) karena sistem kerja yang diberlakukan Perusahaan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Berlakukan Gaji Pokok mengacu pada UMSK Kab. Bogor sektor 3 (Rp. 3.110.000) diluar tunjangan transport.
4. Kembalikan masa kerja yang dihilangkan. (http://www.pasberita.com)

Sumber : http://www.kspi.or.id/tuntut-hak-buruh-pt-voksel-electric-terluka-akibat-di-hadang-preman-bayaran.html

Sanksi administrasi untuk perusahaan tak bayar THR

Sanksi administrasi untuk perusahaan tak bayar THR

Menakertrans Hanif Dhakiri (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Palangka Raya (ANTARA News) – Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muh Hanif Dhakiri menyatakan pihaknya akan mengenakan sanksi adnimistrasi bagi perusahaan yang tidak membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada kayawannya.

“Bagi perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada karyawannya tentunya akan ada sanksi. Misalnya secara administraif kita bisa kenakan penundaan pelayanan. Misalkan perusahaan bersangkutan akan mengurus sesuatu maka pemerintah tidak usah mengurus perusahaan bermasalah itu,” kata Hanif di Palangka Raya, Jumat.

Ia menerangkan di dalam peraturan yang ditetapkan sebelumnya, perusahaan wajib membayarkan THR maksimal satu minggu menjelang hari raya Idul Fitri atau H-7 Lebaran.

“Meskipun paling lambat THR harus dibayarkan kepada karyawan pada 10 Juli 2015 atau satu minggu sebelum Lebaran, namun saya mengimbau THR dibayarkan lebih cepat sekitar dua minggu sebelum Lebaran,” kata Hanif saat kunjungannya di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja “Kota Cantik” Palangka Raya.

Hal itu, kata dia, agar dapat membantu karyawan yang ingin merayakan hari raya Idul Fitri atau Lebaran lebih mempersiapkan diri dalam memenuhi kebutuhannya.

Dengan kepastian pembayaran THR lebih cepat maka masyarakat bisa mengalokasikan uangnya untuk keperluan, seperti pembelian tiket mudik maupun untuk keperluan di kampung halaman.

“Biasanya beli tiket angkutan lebih awal harganya akan lebih murah, dibanding pembelian mendekati Lebaran,” kata Hanif.

Ia mengatakan, permaslahan THR setiap tahun menjadi sorotan publik, selain pembayaran yang terlambat atau mendekati hari H-Lebaran, juga seringkali perusahaan terang-terangan mengurangi atau memperkecil prosentasi tunjangan bahkan menangguhkan pembayaran THR.

Ini, lanjutnya, yang membuat para tenaga kerja merasakan ketidakpastian soal THR yang akan diterimanya. Untuk itu pihaknya mencoba memfasilitasi dan mencarikan solusi bagi perusahaan-perusahaan yang terbukti tidak mampu membayarkan THR tersebut.

Pada kunjungan di Kantor Dinsosnaker Ibu Kota Kalimantan Tengah, Palalangka Raya itu, Menteri Hanif didampingi langsung oleh Wakil Gubernur Provinsi berjuluk “Bumi Tambun Bungai” Achmad Diran serta Wali Kota Palangka Raya Riban Satia.

Editor: Suryanto

COPYRIGHT © ANTARA 2015

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/503691/sanksi-administrasi-untuk-perusahaan-tak-bayar-thr

Soal Jaminan Pensiun, DPR Janji Desak Ke Jokowi

KSPI-DAN-DPRJakarta, KSPI-Terkait permasalaha Jaminan Pensiun, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, menyindir kinerja pemerintah yang dianggapnya tidak jelas dalam mengatur perekonomian negara.

Hal itu disampaikan oleh Fadli Zon saat menerima perwakilan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang dipimpin langsung oleh Presiden KSPI Said Iqbal di Gedung Nusantara III, DPR RI,Senayan,Jakarta, Rabu (17/06/2015).

Menurut Fadli Zon, ketidak jelasan pemerintah dalam mengatur perekonomian menjadi salah satu penghambat lambatnya jaminan pensiun urung dijalankan.

“Kita sama – sama memaklumi saja, karena saat ini ekonomi kita sangat kurang jelas. Apalagi dalam pemerintahan yang sekarang ini sangat tidak jelas mengatur perekonomian negaranya.”Kata Fadli Zon dalam pertemuan tersebut.

Sumber : http://www.kspi.or.id/soal-jaminan-pensiun-dpr-janji-desak-ke-jokowi.html

Bayar Upah di Bawah Ketentuan, 3 Direktur Perusahaan Ini Jadi Tersangka

Medan, KSPI – Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Deliserdang sudah menetapkan tiga orang Direktur perusahaan menjadi tersangka.

Minggu Saragih, Perda KSPI Sumatera Utara (foto : Minggu Saragih )

Ketiganya adalah AD alias Ali, AG dan RY yang masing masing merupakan Direktur dari PT Karunia Makmur, PT Asia Raya Poundry dan PT Givemas Garmindo.

“Jadi tindak pidananya itu dugaan pelanggaran hak normative di mana upah dibayarkan di bawah ketentuan terhadap buruh. Kita serius menangani penyidikannya biar ini menjadi efek jera bagi perusahaan perusahaan nakal,” ujar Kabid Perundangan Ketenagakerjaan Disnakertrans Deliserdang, Jon Sagala yang ditemui Rabu, (17/6/2015).

Disebutkan kalau masing masing perusahaan itu beralamat di Desa Bangun Sari dan Desa Dalu X A Kecamatan Tanjung Morawa dan PT Givemas Garmindo berada di Jln Batang Kuis-Medan Km, 16 No. 168. Adapun pasal yang dikenakan ada pasal 90 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

“Untuk sekarang yang belum pernah datang ketika dipanggil itu adalah RY. Sudah beberapa kali dia kita pinta untuk hadir namun tidak datang juga. Sekarang kita sudah meminta agar Polres Deliserdang untuk menghadirkannya dengan upaya paksa cuma belum ada dibawa,” kata Jon Sagala.(http://medan.tribunnews.com/)

Dijelaskan kalau saat ini mereka tengah menyiapkan berkas berita acara pemeriksaaan (BAP) PT Karunia Makmur dan PT Asia Raya Poundry. Saat ini berkasnya sudah diantarkan ke Kejaksaan Negeri Lubuk pakam dan tinggal dilengkapi dengan data SK Gubernur tentang penetapan upah.

“Kemarin berkasnya belum lengkap karena jaksa meminta kita untuk melengkapi SK Gubernur ini,” katanya.

Sumber : http://www.kspi.or.id/bayar-upah-di-bawah-ketentuan-3-direktur-perusahaan-ini-jadi-tersangka.html

Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia: Upah Minimum di Jakarta Idealnya Rp 5-7 Juta per Bulan

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia, Mirah Sumirat menilai upah minimum buruh di Jakarta seharusnya sudah di kisaran Rp 5 juta sampai Rp 7 Juta per bulan. Kebutuhan hidup yang semakin ‎tinggi di Ibukota menjadi alasan lembaga ini dalam perhitungan upah buruh.

Mirah mengatakan,‎ kisaran upah yang seharusnya diterima buruh tersebut didasarkan pada gaji supir busway. Mereka, lanjutnya, menerima penghasilan Rp 7 juta sebulan. Alasan lain, berdasarkan kebutuhan hidup di Jakarta sebagai kota metropolitan yang kian melambung.

“Jadi sangat aneh jika upah minimum di Jakarta masih di bawah Rp 3 jutaan,” cetus dia dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (14/6/2015).

Mirah berpendapat, dengan gaji Rp 3 juta per bulan di Jakarta, para buruh tidak mendapatkan kehidupan yang layak mengingat biaya sewa rumah, transportasi, pangan sangat mahal di Ibukota.

Untuk itu, dia mendesak Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok serius menaikkan gaji buruh di Jakarta secara layak di angka Rp 7 juta per bulan.

“Ahok jangan koar-koar saja, mengklaim pro buruh dan wong cilik tapi gaji buruh Jakarta lebih rendah di bawah gaji buruh di Kerawang dan Bekasi,” tegasnya.

Sementara Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta Aryana Satria menyatakan, kenaikan upah minimum di Jakarta setidaknya perlu naik sekira 20 persen. “Pertimbangannya ada inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Jakarta yang lebih tinggi dari Bekasi dan Karawang, namun upah di DKI lebih rendah,” saran dia.

‎Di sisi lain, Sekertaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menargetkan kenaikan upah tahun depan naik 30 persen secara nasional. Hal ini untuk mengejar ketertinggalan dari negara tetangga yang upahnya sudah mencapai angka Rp 3,5 jutaan.

“Pemerintah juga wajib merevisi kuantitas item KHL dari 60 item menjadi 84 item dan revisi item rumah, transportasi, listrik, daging, pendidikan dan rekreasi. Karena enggak realistis lah bila kebutuhan rekreasi di Jakarta hanya diitung Rp 1.900 per bulan. Termasuk kebutuhan daging hanya dihitung Rp 50 ribu rupiah per bulan,” papar dia.

Rusdi menegaskan, KSPI akan kembali bergerak secara totalitas di seluruh daerah untuk memperjuangkan kenaikan upah sebesar 30 persen dan menuntut revisi KHL dari 60 menjadi 84 item serta menolak kenaikan upah 2 tahun atau 5 tahun sekali paska lebaran.

Sumber : http://www.kspi.or.id/asosiasi-serikat-pekerja-aspek-indonesia-upah-minimum-di-jakarta-idealnya-rp-5-7-juta-per-bulan.html

Upah Minimum Jakarta Hanya Rp2,7 Juta, Buruh Sesak Napas

UMP Jakarta(Ilustrasi buruh demo. (Foto: Okezone)
JAKARTA – Tingginya biaya hidup di Jakarta nampaknya tidak sebanding dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2015 hanya sebesar Rp2,73 juta. Bahkan, Upah minimum di Jakarta masih kalah dengan kota satelit seperti Bekasi dan Karawang.Ketua Forum Buruh DKI Jakarta, Muhammad Toha, mengatakan dengan melihat biaya kebutuhan hidup di Jakarta, seperti transportasi dan harga komoditas yang tinggi, tentunya UMP tersebut masih jauh dari kata cukup.

“Terus terang dengan nominal UMP hanya sebesar itu, nafas buruh pas-pasan,” tutur Toha saat dihubungi Okezone, Jakarta, Senin (22/6/2015).

Menurut Toha, para buruh khususnya di Jakarta sudah mengeluarkan semua upaya untuk memperjuangkan UMP yang layak. Bahkan, pihaknya sudah beberapa kali melakukan demonstrasi di depan Balai Kota, untuk menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menaikan UMP 2015.

“Kita sudah ajuk beberapa kali melalui aksi, nyatanya tidak dipenuhi. Lalu yang terakhir katanya mau dinaikin Rp50 ribu saja, tapi dibatalin juga. Padahal dia (Ahok) yang bilang sendiri,” imbuhnya.

Toha menegaskan, pihaknya akan tetap menuntut upah minimum Jakarta di atas Rp3 juta. “Waktu itu kita ajukan Rp3,2 juta. Kalau segitu mungkin nafas kami masih bisa untuk hidup,” pungkasnya.

(mrt)

Jokowi Didesak Putuskan Iuran Jaminan Pensiun Bulan Ini

JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menandatangani Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) jaminan pensiun paling lambat pertengahan juni.”Kami mendesak paling lambat ditandatangani pertengahan Juni ini karena 1 Juli 2015 sudah mulai berlaku jadi sangat mepet,” ungkap Presiden KSPI Said Iqbal di Cikini, Jakarta, Senin (8/6/2015).

Pihaknya juga mendesak Jokowi untuk menolak usulan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Apindo yang mengusulkan iuran di bawah 8 persen.

“Iuran dan manfaat rendah itu merugikan buruh, karena jaminan pensiun adalah program jaminan sosial bukan bisnis,” tegasnya.

Lebih lanjut Said Iqbal menyebutkan beberapa hal yang harus segera disetujui Jokowi dalam RPP antara lain, iuran jaminan pensiun 10 sampai 12 persen. Dengan pembagian perusahaan 7 sampai 9 persen dan buruh 3 persen.

Selain itu, manfaat pasti pensiun yang diterima buruh saat usia pensiun sampai meninggal menerima bulanan sebesar 60 persen dari upah terakhir.

“Buruh setuju dengan usulan Menaker dan DJSN yang menyebutkan iuran pensiun 8 persen asalkan manfaat pasti pensiun yang diterima buruh 60 persen dari upah terakhir bukan 30 sampai 40 persen,” imbuhnya.

Hal tersebut karena total dana pensiun yang bisa terkumpul pada 2030 bisa mencapai Rp3000 triliun.

“Ada kecukupan dana untuk membayar jaminan pensiun 60 persen secara berkesinambungan bukan seperti cara Kemenkeu dan Apindo yang ingin membodohi buruh dan rakyat,” sebutnya.

Isi RPP terakhir adalah tetap memberi ruang kepada penyelenggara jaminan pensiun swasta (DPPK dan DPLK) asalkan nilai iuran dan manfaat pasti pensiun kepada buruh jauh lebih baik dari apa yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan. “Dan buruh harus ada di dewan pengawas DPPK/DPLK,” tukasnya.

(rzk)

Translate »
Web Design BangladeshBangladesh online Market