Fokus JHT headline

Aspek Desak Presiden Evaluasi Kinerja BPJS Ketenagakerjaan

Indeks.co.id, Jakarta – Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja seluruh Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. “Kinerja Direksi BPJS Ketenagakerjaan jangan hanya diukur dari seberapa besar hasil investasi yang bisa dikelola. Tapi juga dari seberapa amanah mereka mengelola dana yang berasal dari […]

Berita Buruh Fokus JHT

KSPI : Pemerintah Harus Rubah Aturan Jaminan Pensiun, Jangan Menantang Buruh !

Jakarta, KSPI- Vice Presiden KSPI bidang Jaminan Sosial Iwan Kusmawan menyatakan, selain masalah Jaminan Hari Tua (JHT) yang kian tak jelas aturannya, para buruh juga masih mempermasalahkan besaran manfaat dan iuran jaminan Pensiun yang telah diberlakukan oleh pemerintah. “Dalam PP jaminan pensiun,pemerintah merumuskan besaran manfaat hanya 15%-40% saja dari gaji atau setara dengan Rp 300 […]

Fokus JHT headline

Mirah Sumirat : Direksi BPJS Ketenagakerjaan Jangan Bermewah-mewah dari Dana Peserta

Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat mengatakan, dengan aturan baru yang diterapkan oleh Direksi BPJS Ketenagakerjaan, pencairan dana JHT dapat dilakukan setelah masa kepesertaan 10 tahun dan hanya bisa diambil 10 persen saja serta sisanya baru bisa diambil setelah usia 56 tahun. “Aturan baru Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini mengindikasikan masih adanya Raja-raja kecil di BPJS Ketenagakerjaan […]

Fokus JHT headline

KSPI Minta Pemerintah Kembalikan Aturan Lama BPJS soal JHT

Sekretaris Jenderal International Trade Union Confederation Sharan Burrow dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal. (CNNIndonesia/Christie Stefanie) Jakarta, CNN Indonesia — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan dua hal esensial yang harus dipertimbangkan dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Jaminan Hari Tua (JHT).Melalui keterangan tertulis yang […]

Pengumuman aturan baru BPJS terkait pencairan dana JHT yang mewajibkan keanggotaan selama 10 tahun. Itupun hanya bisa mencairkan 10 persen saja. (Dok. Ist)
Fokus JHT Hot News

Tiga ‘Tuntutan’ Buruh dalam Judicial Review

VIVA.co.id – Buruh masih tidak puas dengan tawaran revisi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang mengatur jaminan hari tua (JHT). Revisi yang ditawarkan oleh Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri, itu dinilai tidak sesuai dengan harapan buruh di Indonesia. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, […]