MAY DAY 2018 BURUH MASIH MELAWAN KETIDAKADILAN, PHK MASSAL DAN SERBUAN TENAGA KERJA ASING

Jakarta, 30 April 2018. Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menyatakan bahwa peringatan Hari Buruh Internasional tahun 2018 ini, masih diwarnai dengan keprihatinan atas kondisi ketenagakerjaan yang semakin memburuk. Kebijakan pemerintahan Jokowi JK semakin menjauh dari tujuan memberikan perlindungan dan juga tidak mensejahterakan pekerja Indonesia. Janji politik Jokowi JK saat kampanye pemilihan Presiden tahun 2014 yang lalu, antara lain janji menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan baru, janji Tri Layak (kerja layak, upah layak dan hidup layak) termasuk janji mempersulit investasi asing dan tidak akan membuat hutang luar negeri, ternyata hari ini terbukti cuma tinggal janji. Keprihatinan ini disampaikan Mirah Sumirat, SE, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) dalam keterangan pers tertulis menyambut peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2018.

Inilah berbagai regulasi produk Jokowi JK yang merugikan pekerja Indonesia:

1. Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) atau cashless society, yang dicanangkan oleh Bank Indonesia (BI) sejak tahun 2014, yang melahirkan penerapan sistem non tunai atau elektronik secara penuh untuk pembayaran tol di seluruh Indonesia. Kebijakan ini terbukti melahirkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di berbagai sektor usaha, antara lain di sektor jalan tol, perbankan, retail, otomotif dan lain sebagainya. Pemerintah dinilai hanya peduli pada kepentingan bisnis semata, dan melalaikan kewajiban Negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah juga telah menjadi pihak yang justru melahirkan pengangguran baru.

2. Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan, yang tidak pernah dibahas di forum Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional. Bahkan PP 78/2015 tersebut juga menabrak Undang Undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 karena telah menghilangkan survey kebutuhan hidup layak (KHL) dalam penentuan Upah Minimum di berbagai tingkatan baik provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu PP 78/2015 juga telah menghilangkan hak berunding upah dari serikat pekerja yang selama ini dimiliki oleh dewan pengupahan, karena upah minimum hanya ditetapkan berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi tanpa melalui perundingan.

3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2015 sebagai revisi Permenaker 12/2013, Pemerintah telah menghapus syarat kewajiban berbahasa Indonesia terhadap TKA yang ingin bekerja di Indonesia. Kemudahan dalam berbahasa inilah yang menjadi salah satu sebab membanjirnya TKA, khususnya unskill workers dari China. Berbanding terbalik dengan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja di luar negeri, yang diwajibkan untuk belajar bahasa negara tujuan.

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 35/2015 yang menghilangkan rasio 1:10 dimana setiap 1 orang TKA harus ada 10 orang tenaga kerja lokal atau Indonesia sebagai pendamping yang bertujuan transfer ilmu dan tekhnologi. Penghapusan rasio ini semakin memperkuat kesimpulan bahwa keberadaan TKA di Indonesia ternyata semakin tidak memberi keuntungannya bagi Rakyat Indonesia

5. Peraturan Presiden No. 21 tahun 2016 yang menerapkan ketentuan bebas visa bagi banyak negara juga mendorong masuknya TKA ilegal dengan berkedok sebagai turis.

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, yang tidak lebih dari upaya legitimasi atas eksploitasi sumber daya manusia Indonesia yang mengabaikan hak untuk sejahtera. PP 36/2016 ini telah memberi hak kepada pengusaha untuk bisa mempekerjakan tenaga magang hingga 30% dari jumlah karyawan yang ada di perusahaan, dengan jangka waktu paling lama 1 tahun namun bisa diperpanjang lebih dari 1 tahun dengan Perjanjian Pemagangan baru, dan tenaga magang hanya diberi uang saku yang besarannya tidak jelas.

7. Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing yang selain mengancam tenaga kerja lokal untuk bisa mendapatkan pekerjaan, juga berpotensi mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hari ini semakin terlihat dan terasa, bagaimana pengusaha dan Pemerintah semakin ingin mempersulit ruang gerak dan meminimalisir kesejahteraan bagi pekerja di Indonesia. Berbagai keinginan dari pengusaha, atas nama kemudahan investasi, justru direspon cepat oleh Pemerintah melalui berbagai regulasi yang hanya mementingkan keuntungan pengusaha dan korporasi. Dialog sosial hanya menjadi jargon di mulut, namun implementasinya tidak seindah yang dibayangkan. Berbagai regulasi ketenagakerjaan justru keluar tanpa melibatkan peran dan masukan dari serikat pekerja, khususnya yang duduk di dalam Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional.

Saat ini yang dibutuhkan rakyat adalah kemudahan akses untuk bisa mendapatkan pekerjaan, untuk bisa memperoleh penghasilan, untuk bisa meningkatkan daya beli terhadap kebutuhan pokok yang semakin melambung harganya! tambah Mirah Sumirat.

Selamat Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2018. Buruh Indonesia teruslah berjuang untuk kesejahteraan yang adil dan merata, karena Pemerintah dan pengusaha belum berpihak kepada kita!

Distribusi Kekayaan Secara Adil Berdampak Positif Bagi Kesejahteraan Buruh Dan Rakyat

Seminar ASPEK Indonesia tentang situasi ekonomi di tahun pollitik(Dok Media ASPEK)

 

Melengkapi perayaan 18 tahun ASPEK Indonesia, federasi yang sering di sebut sebut wadah para pekerja sektor jasa dan berjuluk serikat kaum “white collar” yang memang bergerak di bidang teknologi IT , perbankan, ritel. Dengan sektor sektor yang di miliki ASPEK Indonesia, patut di sebut harapan membangun kekuatan pekerja memang bertumpu dalam asa ASPEK Indonesia sebagai lokomotifnya.

Menjelang perayaan milad ke 18 ASPEK indonesia, di adakan seminar nasional yang di selenggarakan pada tanggal 23 Februari 2018. Bertempat di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang terletak di jalan Nangka nomor 60 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tema seminar nasional adalah “Ekonomi Indonesia Di Tahun Politik , Dampaknya Terhadap Buruh Dan Rakyat” dengan nara sumber yakni Edhy Prabowo yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerinda dan juga  Ketua Komisi IV DPR RI, nara sumber lainnya adalah Dr Rizal Ramli yang kita kenal sebagai Pakar Ekonomi yang terkenal dengan istilah Rajawali Kepret. Nara sumber ketiga menghadirkan Ir Said Iqbal yang saat ini menjabat presiden KSPI.

peserta seminar yang menyimak penuturan nara sumber(dok Media ASPEK)

Nara sumber mengupas perekonomian di Indonesia jelang tahun politik dan berapa dampak yang akan terjadi bagi kaum buruh dan rakyat Indonesia pada khususnya, Edhy Prabowo dengan kapasitasnya sebagai ketua Komisi IV memaparkan bahwa saat kepala daerah yang menyebutkan bahwa import beras sebenarnya tidak di perlukan karena panen raya sedang berlangsung, namun pemerintah malah membuka keran import, ini seharusnya harus di perhatikan agar import tak berdampak negatif bagi kaum petani.

Nara sumber kedua yaitu Ir Said Iqbal yang menyoroti ketimpangan antara si kaya dan si miskin yang begitu jauh, saat ini 500 orang terkaya di dunia, dengan jumlah kekayaan yang di milikinya setara dengan kekayaan 5 milyar penduduk dunia. Begitu juga trend tersebut ada di Indonesia, sebagai perbandingan orang yang paling kaya di Indonesia dengan jumlah kekayaan miliaran rupiah, namun di sisi lain pekerja yang bekerja di perusahaannya hanya di gaji di kisaran 1,5 juta, sebuah ironi sebenarnya. Di perlukan di negeri ini bahwa distribusi kekayaan seharusnya lebih merata dan berkeadilan, gap antara si kaya dan si miskin semestinya tak njomplang.

Rizal Ramli sebagai nara sumber teakhir membeberkan bahwa saat ini kita perlu ekonomi yang dinamis dan progresif, saat ini ekonomi tanah air adalah stagnan, di perlukan terobosan terobosan agar perekonomian di Indonesia akan membaik. Ketiga nara sumber yang di tampilkan dalam seminar nasional ASPEK Indonesia berharap akan ada perbaikan bagi kaum buruh dan juga rakyat di tahun politik ini dengan satu yang pasti memilih secara cerdas agar nantinya kita berharap mendapatkan wakil yang terbaik bagi bangsa ini.(Tim Media ASPEK/TI)

Mereka Yang Suarakan Perjuangan Di Tepian Kalimalang

Upaya mogok kerja menolak PHK sepihak dari managenet terhadap anggota dan pengurus Serikat Pekerja Ikrar Mandiri Abadi(Dok Tim Media ASPEK)

 

 

Kalimalang adalah sungai buatan yang di gunakan untuk kebutuhan suplai air untuk penduduk Jakarta dan juga Bekasi, jalur ini pun di sisi nya terdapat banyak resto, SPBU dan juga pabrik yang membuat Kalimalang bagian penting dari denyut nadi perekonomian di kota dan kabupaten Bekasi. Di tepian Kalimalang dan berlokasi di Jalan KH Noer Ali, desa Cibuntu terdapat sebuah pabrik kelompok industri percetakan. PT Ikrar Mandiri Abadi, dalam tiga hari terakhir di sekitaran pabrik Ikrar Mandiri terlihat kumpulan orang orang dengan seragam abu abunya melakukan aksi mogok kerja.

Terhitung sejak tanggal 20 Februari, karyawan PT Ikrar Mandiri Abadi yang tergabung dalam Serikat Pekerja Ikrar Mandiri Abadi melakukan halyang sebenarnya tak ingin mereka lakukan namun mogok kerja ini di lakukan setelah adanya upaya management memutus hubungan pekerjaan secara sepihak. Dengan alasan ‘penciutan’ karyawan yang juga anggota dan pengurus SP IMA harus berhenti dari pekerjaan, sebuah alasan yang mengada ngada karena secara hukum, istilah penciutan tidak ada dalam aturan ketenagakerjaan.

Sebelumnya Serikat Pekerja dan juga Management berunding terkait penyesuian upah tahun 2108 dan kesejahteran pekerja PT. Ikrar Mandiri Abadi, alih alih sejahtera yang di dapat namun pengurus Serikat Pekerja mendapat informasi  akan di putus hubungan kerja(PHK), opsi yang di pilih jajaran pengurus SP IMA memungkinkan untuk tidak atau menghindari pemutusan kerja  misalnya dengan memutasi karyawan ke bagian lain atau juga membuka penawaran pensiun dini bagi pekerja yang kurang produktif.

 

Pihak kepolisian sedang bersiaga di lokasi mogok kerja(Dok Tim Media ASPEK)

 

Namun opsi opsi tersebut  tidak di respon dengan baik dan management keukeuh dalam pendiriannya di satu simpul bernama PHK. Ketua SP IMA, Deni Sofian Hidayat mengatakan” Segala upaya prefentif dan persuasif  telah di lakukan agar PHK tidak terjadi namun kondisi kekinian  memutuskan untuk menggunakan hak kami yakni mogok kerja,” pungkas ketua umum SP IMA.

Mogok kerja akan di laksanakan mulai tanggal 20 Februari 2018 hingga 08 Maret 2018, tuntutan PHK sepihak di tinjau ulang. Dari pantauan tim Media ASPEK Indonesia, sejak tanggal 20 Februari terlihat pihak keamanan terkait seperti kepolisian Polres Kabupaten Bekasi telah di siagakan, peserta mogok kerja melakukan mogok dengan tertib, baik dan sesuai arahan komando koordinator lapangan yang bertugas.(Tim Media ASPEK/TI, TM)

Nara hubung:

Koordinator lapangan:

Muhammad Ali(081285506560)

Dedi Subandi(082298079202)

Penangggung jawab:

Deni Sofian Hidayat(081281901405)

Wawan Supriono(081316041037)

Donor Darah Kemanusiaan Dalam Memperingati Milad ASPEK Indonesia

Pendonor darah dengan ceria menyumbangkan darah untuk kemanusiaan(dok Tim Media ASPEK)

 

Rangkaian peringatan milad ke 18 ASPEK Indonesia yang jatuh di bulan Februari di isi dengan beragam kegiatan, salah satunya adalah aksi donor darah dan juga diskusi publik dengan tema Jaminan Kesehatan Nasional. Adapun lokasi donor darah yang terselenggara pada tanggal 19 Februari 2018 mengambil tempat di Ice Palace Lotte Shopping Avenue. Acara donor darah terselenggara berkat kerja sama yang apik antara ASPEK Indonesia dengan Palang Merah Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, RS Pelni, Kantor Berita Antara dan juga Lotte Shopping Avenue.

Menurut panitia yang juga pengurus Serikat Pekerja Lotte Shopping Avenue, Bro Dadun. Bahwa aksi donor darah ini yang di adakan di Ice Palace dengan fasilitas ruangan theatre yang memiliki kapasitas kursi 250 dan di lengkapi sound system mumpuni yang tak kalah dengan ruangan theatre lainnya di Indonesia.

Berkolaborasi dengan PMI Kabupaten Bekasi dan di awasi 1 orang dokter serta 10 staf kesehatan, acara donor darah yang melibatkan peserta di kisaran 120 orang dan sukses untuk pengambilan darah sebanyak 60 labu darah. Beberapa afliasi ASPEK Indonesia ikut serta dalam donor darah ini seperti dari rekan Serikat Pekerja Hero Supermarket, kawan kawan Sejagad pun mengikuti aksi donor darah.

Donor darah kali ini di sertai event ciamik lainnya yakni Diskusi Publik dengan nara sumber dr Mariamah yang menjabat sebagai Deputi Direktur BPJS Kesehatan Wilayah Jabodetabek. Nara sumber yang lainnya adalah DR Dr Falhema Djan  Rahmat. Sp B. Sp BTKV(K). MPH yang merupakan Direktur Utama Rumah Sakit Pelni.

 

Sekjend ASPEK Indonesia bersiap untuk memoderatori diskusi publik(Dok Tim Media ASPEK)

 

Dalam diskusi publik, dr Mariamah menyoroti  tentang tema Jaminan Kesehatan untuk Rakyat Indonesia, sedangkan Direktur RS Pelni menitik beratkan tema  tentang implementasi jaminan kesehatan nasional. Acara yang di moderatori Sekretaris Jenderal ASPEK Indonesia, Sabda Pranawa Djati seakan membuka cakrawala berpikir tentang pentingnya akses kesehatan bagi rakyat Indonesia.

Presiden ASPEK Indonesia berpoto bareng dengan narsum diskusi publik(dok Tim Media ASPEK)

Hadir pula Presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat SE yang mengaku bangga dengan event donor darah dalam rangka perayaan ulang tahun ke 18 ASPEK, semoga ketulusan teman teman afliasi ASPEK Indonesia untuk mendonorkan darah secara sukarela memberikan kontribusi positif bagi kemanusiaan.(Tim Media ASPEK/TI-DD)

Tarik Ulur UMSP Sektor Ritel Di Angka Psikologis 17%

Suasana perundingan UMSP antara ABBRI dengan Aprindo(dok Media ASPEK)

 

Saat ini buruh di sektor ritel provinsi DKI Jakarta tampaknya belum bisa bernafas lega perihal Upah Minimum Sektoral Provinsi, ada keenganan dari pihak Aprindo untuk meneken angka 17% dari UMP bagi sektor ritel. Jalan panjang diplomasi maupun aksi aksi di jalanan tampaknya akan menjadi warna lain agar adanya UMSP sebesar 17% dari UMP 2018 bukanlah bayang bayang semu dan tak pernah terwujud.

Aliansi Buruh Bersatu Ritel Indonesia yang di motori oleh ASPEK Indonesia serta Federasi Serikat Pekerja Mandiri melakukan upaya perundingan UMSP dengan Aprindo pada tanggal 6 Februari 2018. Bertempat di kantor DPP Aprindo yang berlokasi di Komplek Rasuna Epicentrum, Rasuna Office Park Blok ZO Nomor 3 & 6, Jalan HR. Rasuna Said Kuningan, Jakarta.

Delegasi ABBRI yang di pimpin oleh Encep Supriadi, yang menyodorkan data dari PDRB DKI untuk tahun 2018 dengan adanya kenaikan di sektor usaha ritel  sebesar 17%. Berdasar hal tersebut maka ABBRI menganggap layak usulan kepada Aprindo agar merkomendasikan  penetapan UMSP sektor ritel sebesar 17% dari UMP 2018.

Poto bersama delegasi ABBRI dengan Aprindo seusai perundingan(dok Media ASPEK)

Di sisi lain, pihak Aprindo mengemukakan bahwa besaran PDRB yang di keluarka BPS yang menyentuh angka 17% adalah tidak riil pertumbuhan ritel namun angka itu merupakan kelompok perdagangan besar, eceran, reparasi mobil serta sepeda motor. Selain itu Aprindo merujuk pada kenyataan bahwa pertumbuhan ritel mengalami penurunan di sebabkan usaha ritel banyak mengalami gulung tikar dan menutup gerai gerainya.

Sehingga jika menilik dari point tersebut, Aprindo tidak sependapat dengan ABBRI dan tak sepakat untuk melaksanakan UMSP. Tarik ulur antar ABBRI dan juga Aprindo memberikan sebuah simpulan yakni ABBRI menghendaki adanya UMSP sebesar 17% dari UMP 2018 namun Aprindo tetap keukeuh bahwa tidak perlu adanya UMSP.

Nampaknya buruh sektor ritel harus bersabar menunggu moment UMSP, apapun keadaannya perjuangan akan terus di lanjutkan, ayo kita bersatu untuk kesejahteraan bersama.(Tim Media ASPEK/TI,ES)

Menolak PHK Massal Bagi Pekerja “Si Biru” XL Axiata

  Penolakan PHK Massal untuk pekerja XL Axiata(dok Tim Media ASPEK)

 

Kado pahit di awal tahun bagi para pekerja operator seluler XL Axiata adalah rencana pemutusan hubungan kerja secara massal. Paling tidak 200 pekerja telah di PHK massal dan potensi PHK berikutnya bisa mencapai 1000 orang pekerja yang akan di berhentikan. Menurut Anwar Faruq yang juga ketua umum SP XL Axiata, alasan PHK massal yang di lakukan management adalah terjadinya transformasi organisasi, persaingan bisnis dan perubahan di era digital yang berpengaruh kepada pekerja sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja.

Dalam konferensi pers yang di lakukan ASPEK Indonesia di kantor KSPI, Kramat Jati tanggal 6 Januari 2017, presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat SE menyatakan bahwa tidak bisa perusahaan begitu saja semena mena dengan segala ke aroganan managemen melakukan PHK tanpa ada upaya dialog dengan pekerja. Lebih lanjut Mirah Sumirat memaparkan di awal tahun 2018 ini lagi lagi berita PHK massal seakan berkelanjutan, trend negatif pemutusan hubungan kerja secara besar besaran ini seakan menjadi kelanjutan di tahun tahun yang telah berlalu.

Anwar Faruq menyatakan bahwa dalam PHK massal yang melibatkan 207 orang dan 1 orang menyatakan menolak PHK yang terjadi, dalam konferensi pers Anwar Faruq bersikap menolak dengan tegas adanya PHK secara sepihak, management sangat mungkin melakukan upaya reorganisasi perusahaan namun harus juga di pikirkan bahwa pekerja yang tidak ingin berhenti kerja harusnya pun di perhatikan juga.

Semoga langkah baru di tahun 2018, tidak ada lagi management perusahaan mana pun terus berupaya untuk melakukan PHK sepihak, dan SP XL Axiata terus melakukan upaya penolakan PHK secara sepihak dan juga ancaman union busting terhadap Serikat Pekerja, tampaknya SP XL Axiata akan menggelorakan perlawanan secara elegant dan ksatria, selamat berjuang wahai kawan “Si Biru” semoga perjuangan kalian akan mencapai hasil terbaik.(Tim Media ASPEK/TI)

Save Bro Arkun Save Bro Deni, Menyelamatkan Eksistensi Serikat Pekerja

 

Dukungan DPW ASPEK Jawa Barat untuk bro Aris Kuncoro(Dok Media ASPEK)

 

Berserikat bagi pekerja di negeri ini bukan serta merta akan melewati jalan yang lurus tanpa onak dan duri, meski di jamin Undang Undang bahwa kebebasan berserikat adalah hak pekerja namun kenyataannya berserikat tetaplah memiliki resistensi terhadap pekerja. Berapa banyak kasus Union Busting alias pemberangusan peran serikat pekerja oleh perusahaan perusahaan karena hadirnya serikat kerja. Maka cerita tentang duka lara pekerja ketika berserikat menjadi keniscayaan yang menghiasi hari hari para pekerja.

Pemutusan hubungan kerja secara sepihak menerpa ketua umum SP Linfox Logistik, Bro Aris Kuncoro dan juga ketua umum SP Ikrar Mandiri Abadi, Bro Deni Sofian. Alasan utama dari ancaman PHK adalah tentang efisiensi. Menurut presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat SE  berpendapat bahwa tidak boleh ada bentuk arogansi management terhadap  pengurus serikat pekerja, bila memang ada perselisihan maka jalan perundinganlah yang semestinya di kedepankan.

Saat ini kedua ketua umum serikat pekerja yakni Bro Aris Kuncoro dan juga Bro Deni Sofian di ambang mengalami pemutusan hubungan kerja, namun ASPEK Indonesia sebagai induk organisasi dari SP LLI dan juga SP Ikrar Mandiri Abadi terus berupaya agar kedua ketua umum ini tetap bekerja. Dukungan penuh juga di lakukan oleh para anggota serikat pekerja dengan beragam cara, ada yang mendukung secara nyata dengan melakukan dialog dialog dengan management. Ada pula yang memberi dukungan melalui dunia maya dengan menyimbolkan perlawanan dan membuat taggar #SaveKetumSPLLI, #SaveBroArkun, #SaveBroDeni.

Mirah Sumirat menegaskan bahwa ASPEK Indonesia akan terus mengawal kasus union busting ini, dalam sebuah pernyataannya presiden menyerukan bahwa para ketua umum ini bukanlah melakukan tindakan yang menjurus ke tindak pidana sehingga ASPEK Indonesia akan melakukan upaya pembelaan secara all out.

Beberapa rekan afliasi pun turut mengungkapkan pembelaannya terhadap bro Arkun dan bro deni, dari SP RALS mengucapkan dukungan yang di suarakan Sekretaris Jenderal, bro Saliman yang menyatakan bahwa tindakan union busting tak bisa di lakukan begitu saja. Suara senada di ucapkan oleh ketua umum Sejagad, Alfasah yang menyayangkan tindakan management yang bersikap semena mena terhadap pengurus serikat pekerja.

Sudah saatnya kita semua membela bro Aris Kuncoro dan juga bro Deni Sofian, pertaruhan eksistensi serikat pekerja ada di sini, hanya satu kata untuk kita semua, “LAWAN”! (Tim Media ASPEK/TI)

GTO, Menafikan Sisi Humanisme Penjaga Gerbang Tol

 

  Konpress tolak otomatisasi gardu tol(Media ASPEK) 

 

Bagi para yang mengalami era 90an, tentunya familiar dengan sebuah iklan tablet hisap vitamin C, di gambarkan seseorang yang memakai seragam biru tampak terdiam di sebuah gardu tol, seorang pelanggan sambil tersenyum menyapa gadis penjaga tol agar tersenyum. Dengan senyum ramah penjaga tol menyebutkan ia tidak sariawan karena menghisap tablet vitamin C. Iklan ikonik di gerbang tol ini melambungkan sebuah nama yakni Elma Theana sebagai penjaga tol di iklan tersebut menjadi selebritis papan atas tanah air.

Namun kisah penjaga tol versi Elma Theana sepertinya harus di paksa terhenti, peraturan pemerintah tentang otomatisasi gerbang tol menyingkirkan peranan orang orang yang selama ini menjaga tol. Di bulan Oktober nanti gerbang gerbang tol akan di pasangi palang otomatis yang akan menihilkan peran pekerja gerbang tol, tak ada lagi senyuman, tak ada lagi interaksi antara sesama manusia. Sisi humanisme manusia sebagai makhluk sosial seakan ingin di lenyapkan begitu saja. Otomatisasi gerbang tol mempunyai dampak signifikan, paling tidak 20 ribu karyawan gerbang tol terancam PHK.

Di gadang gadang pemerintah akan menyediakan ribuan tenaga kerja selama masa di mana rezim berkuasa, alih alih menambah tenaga kerja, peraturan otomatisasi gerbang tol malah mematikan lahan pekerjaan bagi karyawan di usia produktif, mesin otomatis gardu tol ternyata menghapus lapangan kerja bagi lima orang lho. Kalau ada argumen bahwa ini bentuk efisiensi kemacetan yang terjadi di jalan tol, mari kita renungkan kembali.

 

Pekerja jalan tol yang otomatis tersisih setelah adanya GTO(Media ASPEK)

 

Faktanya bahwa kemacetan di tol ada beberapa penyebab, satu yakni volume kendaraan yang tak seimbang dengan jumlah lajur tol yang tersedia. Kedua adanya pertemuan arus baru dari pintu masuk tol. Yang ketiga banyaknya kendaraan besar yang melaju dengan kecepatan relatif lambat. Ke empat adanya kendaraan besar yang tiba tiba berhenti alias mogok ataupun terjadi kecelakaan lalu lintas. Terakhir adanya  pintu keluar tol yang bersinggungan karena dekatnya lampu merah di jalan arteri dan perempatan jalan.

Era milenial memang menjelang, kecanggihan teknologi pun tak bisa terelakan, namun bukan berarti mengganti begitu saja tenaga manusia dengan teknologi yang menyebabkan potensi penggangguran semakin nyata. Negara jangan abaik dengan hal itu, sepertinya bulan Oktober ini di mulai sebuah “tragedi” yakni menihilkan sisi humanisme yang bertahun tahun melekat di gerbang tol kita, selamatkan pekerja tol! (Media ASPEK-TI)

BURUH SEMAKIN TERJEPIT, DI SAAT PENGUSAHA SEMAKIN PELIT DAN PEMERINTAH TIDAK KOMIT!

MAY DAY 2017, MELAWAN KETIDAKADILAN

Jakarta, 1 Mei 2017 – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menyatakan keprihatinannya atas kondisi ketenagakerjaan di Indonesia yang semakin memburuk. Semakin hari semakin terlihat dan terasa, bagaimana pengusaha dan Pemerintah semakin ingin mempersulit ruang gerak dan meminimalisir kesejahteraan bagi pekerja di Indonesia. Berbagai keinginan dari pengusaha, atas nama kemudahan investasi, justru direspon cepat oleh Pemerintah melalui berbagai regulasi yang hanya mementingkan keuntungan pengusaha dan korporasi. Dialog sosial hanya menjadi jargon di mulut, namun implementasinya tidak seindah yang dibayangkan. Berbagai regulasi ketenagakerjaan justru keluar tanpa melibatkan peran dan masukan dari serikat pekerja, khususnya yang duduk di dalam Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional. Demikian disampaikan oleh Mirah Sumirat, SE, Presiden ASPEK Indonesia dalam keterangan pers menyambut Hari Buruh Internasional tanggal 1 Mei 2017. Mirah menambahkan contoh yang paling nyata adalah keluarnya Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, yang tidak pernah dibahas di forum LKS Tripartit Nasional, bahkan PP 78/2015 tersebut menabrak Undang Undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003. Selain itu, pada akhir tahun 2016 yang lalu, Menteri Ketenagakerjaan juga mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, yang tidak lebih dari upaya legitimasi atas eksploitasi sumber daya manusia Indonesia yang mengabaikan hak untuk sejahtera. PP 36/2016 ini telah memberi hak kepada pengusaha untuk bisa mempekerjakan tenaga magang hingga 30% dari jumlah karyawan yang ada di perusahaan, dengan jangka waktu paling lama 1 tahun namun bisa diperpanjang lebih dari 1 tahun dengan Perjanjian Pemagangan baru, dan tenaga magang hanya diberi uang saku yang besarannya tidak jelas.

Lengkap sudah rejim upah murah diberlakukan di Indonesia, mulai upah minimum yang tidak lagi berdasarkan hasil survey kebutuhan hidup layak (KHL), kemudahan kontrak kerja berkedok pemagangan ditambah kemudahan tenaga kerja asing (TKA) untuk bekerja di Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No. 16 Tahun 2015 sebagai revisi Permenaker No. 12/2013, Pemerintah menghilangkan aturan yang mewajibkan TKA memiliki kemampuan berbahasa Indonesia. Kemudahan dalam berbahasa inilah yang menjadi salah satu sebab membanjirnya TKA, khususnya dari China.

ASPEK Indonesia juga mengkritisi kebijakan Pemerintah yang akan menerapkan sistem non tunai atau elektronik secara penuh untuk pembayaran tol di seluruh Indonesia, melalui Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) atau cashless society, yang dicanangkan oleh Bank Indonesia (BI) sejak 2014 lalu. Dengan GNNT artinya pembayaran tunai atau secara cash tidak lagi dilayani. Kebijakan ini berpotensi melahirkan puluhan ribu pengangguran baru, di saat masih tingginya angka pengangguran di Indonesia. Pemerintah dinilai hanya peduli pada kepentingan bisnis semata, dan melalaikan kewajiban Negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah telah menjadi pihak yang justru melahirkan pengangguran baru! tegas Mirah Sumirat.

Bagaimana mungkin konsumen yang membayar dengan menggunakan uang rupiah yang sah berlaku di negeri ini, justru ditolak untuk dilayani? Cara ini merupakan konspirasi dunia perbankan bersama Pemerintah, untuk bisa menarik dana dari masyarakat, dan meraup keuntungan bisnis dari setiap transaksi non tunai. Coba jelaskan kepada masyarakat, untuk kepentingan siapa GNNT itu? Apakah rakyat Indonesia membutuhkan GNNT? Jelas tidak, karena GNNT di-desain hanya untuk menguntungkan korporasi! Mirah menjelaskan bahwa pemilik dan pengguna kartu e-toll, tanpa sadar sesungguhnya telah “diambil paksa” uangnya oleh pihak pengelola jalan tol dan oleh bank yang menerbitkan kartu e-toll. Mirah mencontohkan, apabila masyarakat membeli kartu e-toll seharga Rp.50.000,- sesungguhnya hanya mendapatkan saldo sebesar Rp.30.000,-. Kemana selisih uang yang Rp.20.000? Konsumsen “dipaksa” untuk merelakan kehilangan dananya, bahkan sebelum kartu e-toll digunakan untuk transaksi! Bayangkan, berapa triliun dana masyarakat yang akan diambil paksa dari sistem 100% GNNT ini? tegas Mirah Sumirat.

Saat ini yang dibutuhkan rakyat adalah kemudahan akses untuk bisa mendapatkan pekerjaan, untuk bisa memperoleh penghasilan, untuk bisa meningkatkan daya beli terhadap kebutuhan pokok yang semakin melambung harganya!, tambah Mirah Sumirat.

Mirah Sumirat yang juga merupakan Wakil Ketua LKS Tripartit Nasional, meminta Pemerintahan Jokowi-JK merealisasikan komitmen NAWACITA-nya, yang katanya akan menyediakan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan bukan menghadirkan pengangguran. Presiden Jokowi perlu segera menghentikan rencana otomatisasi gardu tol di seluruh Indonesia, karena akan berdampak ribuan pekerja jalan tol ter-PHK.

Dalam May Day tahun ini, ASPEK Indonesia juga menyuarakan tuntutan penghapusan praktek kerja outsourcing dan kontrak yang melanggar Undang Undang, peningkatan jaminan kesehatan gratis untuk seluruh rakyat Indonesia, serta jaminan pensiun untuk pekerja yang setara dengan jaminan pensiun untuk pegawai negeri sipil (PNS).

Selamat Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2017. Buruh Indonesia teruslah berjuang untuk kesejahteraan yang adil dan merata, karena Pemerintah dan pengusaha belum berpihak kepada kita!

Jakarta, 1 Mei 2017

Dewan Pengurus Pusat
Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia

Mirah Sumirat, SE
Presiden
08129190308

Sabda Pranawa Djati, SH
Sekretaris Jenderal
0815 8811145

MAY DAY 2017, JUTAAN PEKERJA TURUN KE JALAN, TUNTUT KEADILAN & KESEJAHTERAAN

Jakarta, 25/04/13 – Mirah Sumirat, SE, Presiden ASPEK Indonesia, mengajak seluruh pekerja di Indonesia untuk bersama-sama kritis dalam melihat permasalahan ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi yang saat ini semakin parah. Apapun sebutan anda, pekerja, buruh, karyawan, pegawai, selama anda masih menerima upah atau gaji, maka sesungguhnya anda adalah buruh. Sebagai sesama golongan buruh, kita harus bergandengan tangan memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan! Mari bersama-sama turun ke jalan dan kepung istana negara, pada tanggal 1 Mei 2017 tegas Mirah Sumirat.

Mengapa harus turun ke jalan dan kepung istana? Mirah menjelaskan bahwa jalanan adalah simbol dan wadah mempersatukan seluruh elemen pekerja dari berbagai jenis pekerjaan. Sedangkan Istana Negara adalah simbol Pemerintah, dimana Pemerintah seharusnya mampu menjamin terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh pekerja.

May Day adalah momentum bersejarah pekerja dalam perjuangan menuntut keadilan dan kesejahteraan. Perlu keberpihakan Pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh pekerja di Indonesia.

Istana Negara akan menjadi titik sentral jutaan pekerja pada aksi May Day, 1 Mei 2017 yang akan datang. Jutaan pekerja di seluruh Indonesia juga akan serentak melakukan aksi turun ke jalan dan menjadikan kantor Gubernur sebagai pusat aksi. Selama 3 tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, ketimpangan ekonomi semakin tinggi. Berbagai regulasi yang dikeluarkan lebih untuk kepentingan kelompok pengusaha (kapitalis). Bahkan tidak segan-segan regulasi Pemerintah menabrak Undang Undang yang lebih tinggi.

Mirah Sumirat menyampaikan beberapa, yaitu:

1. PP 78/2015 tentang Pengupahan yang bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan No. 13/2003, terutama pasal 4, 88, 89, dan 98 tentang pengupahan. Khususnya tentang formula upah minimum, survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan hak berunding buruh. PP 78/2015 menetapkan penyesuaian upah hanya berdasarkan inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi dan menghilangkan survei KHL. Padahal, pasal 88 UU 13/2003 menyebutkan, “Upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.”

2. Kemudahan Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk ke Indonesia di saat masih tingginya pengangguran di Indonesia. Melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No.16/2015 sebagai revisi Permenaker 12/2013, Pemerintah menghilangkan kewajiban kemampuan berbahasa Indonesia bagi TKA yang akan bekerja di Indonesia. Ini yang menyebabkan membanjirnya TKA khususnya dari China. Proses alih teknologi dan alih keahlian juga tidak berjalan dengan baik.

3. Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) atau less cash society yang dicanangkan oleh Bank Indonesia sejak tahun 2014, yang berdampak pada meningkatkan jumlah pengangguran di Indonesia. Pekerja di sektor tertentu yang mulai terkena dampak dari kebijakan Pemerintah ini antara lain;

a. Pekerja jalan tol, dengan adanya rencana Pemerintah menerapkan sistem non tunai (Gardu Tol Otomatis/GTO) di gardu tol di seluruh Indonesia, yang berpotensi terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

b. Pekerja perbankan, yang semakin rentan di-PHK karena adanya kebijakan mobile banking dan less cash society.

Mirah Sumirat menyerukan kepada seluruh pekerja di Indonesia untuk sadar, bersatu dan bergerak bersama dalam satu barisan, untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh pekerja Indonesia. Kami tidak anti dialog sosial dengan pihak manapun, termasuk dengan pengusaha maupun Pemerintah, tegas Mirah Sumirat yang juga sebagai Wakil Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional. Namun ternyata dalam banyak hal, justru Pemerintah dan pengusaha yang anti dengan dialog sosial. Beberapa regulasi Pemerintah dikeluarkan tanpa dialog sosial dengan unsur serikat pekerja, bahkan sengaja menabrak UU yang lebih tinggi seperti PP 78/2015 di atas. Pengusaha juga masih sangat banyak yang anti dengan dialog sosial. Indikatornya antara lain, masih banyak pengusaha yang anti dengan keberadaan serikat pekerja, padahal hak berserikat adalah hak dasar bagi pekerja yang dijamin oleh Undang Undang. Pada umumnya pengusaha takut dengan keberadaan serikat pekerja di perusahaan karena kuatir segala peraturan perusahaan yang bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan menjadi terbongkar, seperti membayar upah di bawah upah minimum, upah lembur yang tidak sesuai dengan UU, praktik outsourcing yang tidak sesuai UU, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang tidak sesuai UU, dan lain sebagainya. Yang terjadi kemudian pengusaha melakukan pemberangusan terhadap serikat pekerja (union busting).

Keadilan harus diperjuangkan bersama, apalagi menghadapi Pemerintah yang tidak berpihak pada pekerja, maka gerakan serikat pekerja harus menjadi gerakan Nasional. Buat para pekerja yang belum berserikat, segeralah mendirikan serikat pekerja di perusahaan anda, karena serikat pekerja adalah wadah perjuangan kolektif pekerja yang dilindungi UU, pungkas Mirah Sumirat.(tim.media.aspekindonesia)

Catatan Menjelang Perayaan May Day

 

Brigade Aksi ASPEK Indonesia mengawal aksi pra May Day(Dokumentasi Alfasah)

 

Bulan Mei akan selalu menjadi bulan istimewa bagi para buruh di seluruh dunia, pada tanggal 1 Mei di peringati sebagai hari buruh internasional. Bagaimana perayaan May Day di negeri tercinta? May Day menjadi libur nasional sejak tahun 2014 saat Soesilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai presiden Republik Indonesia. Tahun ini pun May Day akan di peringati bersama sama oleh kaum buruh.

Moment pemanasan menjelang May Day adalah aksi pra May Day yang telah di lakukan pada tanggal 12 April 2017, adapun aksi serentak di laksanakan di bebrapa kota di berbagai provinsi di Indonesia seperti Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur dan beberapa provinsi lainnya. Aksi Pra May Day mengusung 4 tuntutan  yang merupakan perjuangan kaum buruh.

Massa aksi buruh di depan kantor MK(dokumentasi: Mulyono UT)

Tuntutan pertama adalah agar pemerintah segera mencabut PP 78/2015 yang terbukti pro upah murah, Presiden KSPI Said Iqbal mengkritik kenaikan upah minimum setara dengan harga satu potong kebab, sangat sedikit sekali, padahal lonjakan harga terus mendaki dan menyebabkan  daya beli buruh dan masyarakat menengah ke bawah menurun.

Tuntutan kedua adalah menolak revisi Undang Undang 12/2013 dan sistem pemagangan. Ada upaya yang sistematis untuk melempangkan jalan “ pasar kerja flexibel”, mudah merekrut dengan bayaran murah dan di kondisikan juga nantinya ada pemecatan secara murah atupun dengan jalan mem PHK dengan pesangon yang tak layak.

Tuntutan ketiga, aksi pra May Day akan bersolidaritas bagi buruh di PT Smelting, Gresik yang di PHK secara sepihak oleh management. Aksi Pra May Day pun akan mendatangi kantor KPK, buruh KSPI mendesak agar dalang kasus korupsi E-KTP segera di adili, korupsi merupakan permasalahan yang membelenggu bangsa ini. Korupsi adalah musuh bangsa, karena korupsi uang negara mengalir ke kantong segelintir orang.

Keadilan sosial dan sejahteranya rakyat Indonesia akan semakin sulit di wujudkan gegara korupsi, buruh akan mengambil peran melawan korupsi!

 

Buruh mendukung perjuangan perempuan Kendeng(Dokumentasi Eri Wibowo)

Pra May Day merupakan momentum awal untuk pelaksanaan May Day pada tanggal 1 Mei, ASPEK Indonesia yang merupakan bagian integral dari KSPI, turut serta dalam aksi yang di selenggarkan pada hari Rabu lalu, merebut kesejahteraan merupakan cita cita bersama, mari kita terus jaga agar May Day merupakan titik balik kesejahteraan buruh Indonesia.(Tim Media ASPEK/TI)

DPRD BANTEN AKAN PANGGIL DIRUT MARGA MANDALA SAKTI, TERKAIT RENCANA MOGOK KERJA BURUH TOL TANGERANG MERAK

ASPEK Indonesia, 9 Maret 2017. Rencana mogok kerja pekerja PT Marga Mandala Sakti, pengelola jalan tol Tangerang – Merak, pada akhir Maret 2017, mendapat perhatian serius dari DPRD Propinsi Banten. Hal ini disampaikan oleh Fitron Nur Ikhsan, Pimpinan Komisi 5 DPRD Propinsi Banten, saat menghadiri acara Silaturahmi dan Doa Bersama Serikat Karyawan Tol Tangerang Merak, pada hari ini Rabu, 8 Maret 2017 di kantor Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Propinsi Banten (DPW ASPEK Indonesia Propinsi Banten), di Serang Banten.

“Pimpinan Komisi 5 DPRD Banten akan segera memanggil Direktur Utama PT Marga Mandala Sakti untuk meminta penjelasan dan mencari solusi terkait permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi di anak perusahaan Astra Group tersebut. Kami juga akan panggil Pimpinan PT Astra Internasional selaku induk perusahaannya.”, tegas Fitron Nur Iksan.

Selain memanggil pihak perusahaan, DPRD Propinsi Banten juga akan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Propinsi Banten. Kami akan meminta kronologis dan data-data terkait pokok permasalahan yang terjadi. Yang harus dipastikan adalah apakah PT Marga Mandala Sakti dan Astra memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Banten. Ada filosofi yang harus dipegang bahwa mereka (pengusaha) jangan hanya “membangun di Banten” tapi juga harus “membangun Banten”. Perusahaan yang membangun di banten juga harus memiliki aspek kesejahteraan pada manusia yang tinggal di Banten.

Fitron juga menyingggung soal laba bersih PT Marga Mandala Sakti tahun 2016 sebesar 377 milyar. “Tidak mungkin kalau tidak bisa mensejahterakan karyawannya. Kenaikan upah sebesar 4%, dibandingkan dengan laba bersih perusahaan, itu manusiawi atau tidak?”, tegas Fitron yang juga menjabat sebagai Ketua Pansus Perda Penyelenggara Ketenagakerjaan Banten.

Fitron juga tidak setuju adanya penerapan serta merta otomatisasi pembayaran tol, karena otomatisasi gardu tol ternyata tidak terlalu signifikan untuk mengatasi kemacetan di pintu keluar tol. Sebaiknya bertahap. Investasi apapun tidak ada gunanya jika hanya menguntungkan industri dan pengusaha, tapi juga harus bisa mensejahterakan masyarakat Banten, pungkas Fitron.

Mirah Sumirat, Presiden ASPEK Indonesia yang hadir dalam kegiatan tersebut, mengapresiasi respon cepat yang diambil oleh Komisi 5 DPRD Propinsi Banten. Kehadiran Pimpinan Komisi 5 DPRD Banten memenuhi undangan Serikat Karyawan Tol Tangerang Merak, akan menjadi awal yang baik untuk mencari solusi bagi para pihak. Kuncinya, Direksi jangan menutup diri untuk duduk bersama dengan Serikat Karyawan Tol Tangerang Merak, karena tuntutan kenaikan upah 10-15% sangat wajar ketika laba bersih perusahaan meningkat terus.

Dari data laba bersih perusahaan setiap tahun, PT Marga Mandala Sakti selalu memperoleh peningkatan laba secara signifikan. Pada tahun 2014 perusahaan mencatatkan laba bersih 281 milyar, tahun 2015 sebesar 332 milyar, dan tahun 2016 sebesar 377 milyar. Sehingga perlu ada kejelasan mengapa laba bersih selalu meningkat, namun kenaikan upah setiap tahun justru mengalami penurunan?, tanya Mirah.

Dicky Umaran, Ketua Serikat Karyawan Tol Tangerang Merak (SKTTM) yang juga menjabat Ketua Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Propinsi Banten (DPW ASPEK Indonesia Propinsi Banten), menyatakan bahwa kenaikan upah yang diputuskan sepihak oleh Direksi, hanya 4,25-5,07% sangat tidak layak karena tidak mempertimbangkan harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi, dan membuat upah pekerja di PT. Marga Mandala Sakti semakin jauh tertinggal dari para pekerja lainnya di bawah naungan Astra Group.

Dari data yang diperoleh SKTTM, kenaikan upah di PT. Marga Mandala Sakti dalam 4 tahun terakhir terus mengalami penurunan. Pada tahun 2013 pekerja mendapat kenaikan upah sebesar 16%. Tahun 2014 dan 2015 kenaikan upah turun drastis menjadi 8-10%. Sedangkan tahun 2016 kenaikan upah kembali turun hanya 4%. Kondisi kenaikan upah yang setiap tahun menurun ini tidak sebanding dengan peningkatan laba bersih perusahaan.

“SKTTM selanjutnya akan membentuk tim kecil guna mengawal setiap proses perjuangan kenaikan upah”, ungkap Dicky.

Direksi PT. Marga Mandala Sakti diharapkan untuk mau menerima usulan kenaikan upah tahun 2017 sebesar 10-15% yang diajukan oleh serikat pekerja (SKTTM) yang merupakan anggota dari ASPEK Indonesia. Kenaikan 10-15% dinilai sangat wajar mengingat laba bersih perusahaan yang terus meningkat dan harga kebutuhan pokok masyarakat yang semakin tinggi. Peningkatan kesejahteraan pekerja harus menjadi prioritas di saat laba bersih perusahaan juga meningkat. Kami menunggu respon positif dari Direksi PT Marga Mandala Sakti untuk mencari solusi terbaik, pungkas Dicky.

PT. Marga Mandala Sakti seharusnya bersikap lebih adil kepada seluruh pekerjanya. Ketika laba bersih perusahaan setiap tahun meningkat, maka distrubusi keuntungan perusahaan untuk kesejahteraan pekerja seharusnya juga ditingkatkan. Tuntutan SKTTM kepada Direksi PT Marga Mandala Sakti sesungguhnya sangat wajar, karena di setiap keuntungan perusahaan selalu ada kontribusi keringat dari pekerja. Bahkan ada informasi pekerja dengan masa kerja 20 tahun yang masih digaji di bawah 4 juta rupiah, padahal PT. Margala Mandala Sakti adalah bagian dari Astra Group, yang secara umum memiliki standar upah yang tinggi. Mengapa di PT Marga Mandala Sakti standar upahnya jauh berbeda dengan perusahaan lain yang ada di Astra Group? ungkap Mirah.

Tuntutan SKTTM:
(1) Kenaikan upah tahun 2017 sebesar 10-15%.
(2) Standarisasi/ upah PT MMS dengan standar upah Astra Group.
(3) Pemberlakuan struktur dan skala upah sesuai peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
(4) Penghapusan praktik outsourcing di lingkungan PT Marga Mandala Sakti.
(5) Menolak penerapan otomatisasi pada gardu tol yang akan berakibat PHK massal.

Hormat kami,
Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia

Mirah Sumirat, SE
Presiden

Sabda Pranawa Djati, SH
Sekretaris Jenderal

  • Contact person:
    Dicky Umaran, S.AP
    Ketua Serikat Karyawan Tol Tangerang Merak/Ketua DPW ASPEK Indonesia Propinsi Banten
    081906141888
    085714216877

GELAR AKSI SERENTAK DI 20 PROVINSI, BURUH USUNG 6 TUNTUTAN

img-20161028-wa0009Jakarta, 6/2/2017 – Siaran Pers Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), puluhan ribu buruh kembali bergerak dengan melakukan aksi besar-besaran serentak di 20 provinsi. Aksi dilakukan di kantor Gubernur masing-masing, seperti di Bandung, Surabaya, Semarang, Banda Aceh, Medan, Batam, Banjarmasin, Gorontalo, dsb.

Sementara itu, khusus di Jabodetabek, aksi akan dipusatkan di Istana Negara dan Mahkamah Agung dengan titik kumpul di patung kuda Indosat pada 6 Februari jam 10.00 WIB.

Puluhan ribu buruh mengepung istana karena merasakan ancaman banyaknya TKA Cina Ilegal (unskilled workers) ketika lapangan pekerjaan sempit dan daya beli buruh menurun akibat upah murah melalui PP 78/2015.

“Bayangkan upah buruh tahun 2017 ini hanya naik $10 – $20 per bulan, seharga satu kebab di Eropa. Sedangkan TKA Cina Ilegal ada yang dibayar 10 juta per bulan,” demikian disampaikan Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta.

Lebih lanjut, Said Iqbal menambahkan, kondisi ini diperburuk dengan melambungnya harga-harga barang seperti kenaikan TDL 900 VA (yang merupakan komponen KHL), cabai, premium yang sulit dicari, rencana gas elpiji 3 Kg, dan kebutuhan harga pokok lainnya.

“Buruh menjerit karena kenaikan harga-harga tak sebanding dengan kenaikan upah mereka,” tegasnya.

Sudahlah upah murah, lanjut Said Iqbal, kepastian kerja semangat sulit didapatkan. Apalagi dengan makin maraknya outsourcing dan pemagangan, nasib buruh semakin tidak dipedulikan oleh Pemerintah. Kebijakan ini seperti perbudakan gaya baru.

Sangat berbanding terbalik dengan korporasi migas yang dimanja oleh Pemerintah walaupun melanggar Undang Undang

Oleh karena itu, dalam aksi 6 Februari ini, buruh menuntut:

1. Tolak Upah Murah – Cabut PP 78/2015 – Judicial Review PP 78/3015

2. Tolak TKA Cina Ilegal (unskilled workers)

3. Tolak Revisi UU No 13/2003 tentang Ketenagkerjaan

4. Hapus outsourcing dan pemagangan.

5. Turunkan harga: Termasuk tolak kenaikan harga listrik, BBM, Gas 3 Kg, cabai, dan kebutuhan pokok lainnya.

6. Tegakkan kemandirian energi: Investor asing wajib bangun smelter dan pengelolaan Migas oleh Negara.
Terima kasih

Said Iqbal
Presiden KSPI (HP: 0858 99934200)

Cp: Ketua Departemen Infokom dan Media KSPI, Kahar S Cahyono (0811 1098828)