BURUH KEMBALI SAMBANGI AHOK, UNTUK MEMATUHI UNDANG UNDANG, MENETAPKAN UMP 2017 SESUAI  SURVEY KEBUTUHAN HIDUP LAYAK

whatsapp-image-2016-10-24-at-06-28-52Jakarta, 24/10/2016 – Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) kembali menyambangi Balai Kota Propinsi DKI Jakarta guna mendesak Gubernur Basuki untuk menetapkan Upah Minimum Propinsi Jakarta tahun 2017 sebesar Rp. 3.831.690,-. Nilai UMP yang menjadi tuntutan tersebut adalah berdasarkan hasil survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagaimana diamanahkan oleh  UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 88 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi”. Kami Gerakan Buruh Jakarta menantang Gubernur Basuki untuk berani melaksanakan ketentuan UU Ketenagakerjaan dan mengabaikan Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015. Ketentuan UU adalah lebih tinggi dibanding dengan PP, sehingga ketika PP bertentangan dengan UU, maka semua pihak harus kembali kepada ketentuan UU. Demikian disampaikan oleh Mirah Sumirat, SE, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), salah satu Presidium GBJ, dalam keterangan pers tertulis hari ini.

Kami menuntut bukan asal menuntut. Kami hanya menuntut Pemerintah untuk menegakkan keadilan dengan melaksanakan ketentuan UU. Sebetulnya aneh jika rakyat yang menuntut Pemerintah untuk melaksanakan UU. Karena seharusnya Pemerintah lah yang menunjukkan ketaatan pada penegakan hukum di Indonesia. PP 78/2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Jokowi telah menghilangkan mekanisme penetapan UMP berdasarkan hasil survey KHL sebagaimana yang telah diatur dalam UU 13/2003. Jika Pemerintah Pusat dan Daerah tetap memutuskan UMP 2017 berdasarkan PP 78/2015, maka sesungguhnya Pemerintah sedang melakukan pembangkangan konstitusional. Ini aneh dan memalukan, tegas Mirah Sumirat.

Dalam UU No.12 Tahun 2011 pasal 7 ayat 1 disebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dan kekuatan hukumnya ditegaskan pada pasal 7 ayat 2; “Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Dari ketentuan di atas sangat jelas bahwa kekuatan hukum UU berada di atas PP dan karenanya PP tidak boleh bertentangan dengan UU. Materi muatan PP adalah materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya.

Hari ini, Senin 24 Oktober 2016, Dewan Pengupahan Propinsi DKI Jakarta direncanakan kembali melaksanakan sidang guna menetapkan UMP 2017. Setelah dua kali sidang dalam dua minggu yang lalu, yang berjalan alot dan gagal merekomendasikan nilai UMP 2017, sidang hari ini akan dilaksanakan di Balai Kota Jakarta, dengan agenda Gubernur Basuki mendengarkan paparan dari anggota Dewan Pengupahan unsur serikat pekerja dan unsur pengusaha.

Berdasarkan hasil survey independen yang dilakukan oleh ASPEK Indonesia dan FSP LEM SPSI DKI Jakarta, di 7 pasar tradisional dan 2 pasar modern di Jakarta, diperoleh nilai Kebutuhan Hidup Layak DKI Jakarta tahun 2016 adalah sebesar Rp. 3.491.607,- Survey independen dilakukan pada bulan September 2016, di Pasar Cempaka Putih, Gondangdia, Jatinegara, Cengkareng, Santa, Sunter, Koja serta Hero Kemang dan Carefour Buaran. Metode dan kebutuhan yang disurvey merujuk pada 60 komponen KHL berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.13 tahun 2012.

Berdasarkan nilai KHL September 2016 sebesar Rp.3.491.607,- serta mempertimbangkan target inflasi tahun 2017 (PermenKeu No. 93/PMK.011/2014 sebesar 4 % , inflasi DKI Jakarta sebesar 2,40%, inflasi Nasional sebesar 3,07%, serta pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta sebesar 5,74% dan pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,04%, maka Upah Minimum Propinsi DKI Jakarta untuk tahun 2017 minimal sebesar Rp. 3.831.690,-

logo-gbj-baru

Berdasarkan fakta tidak dilakukannya survey KHL oleh Dewan Pengupahan Propinsi DKI Jakarta, maka GBJ menuntut:

1. Gubernur DKI Jakarta untuk memerintahkan Dewan Pengupahan Propinsi DKI Jakarta untuk melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak sesuai UU 13/2003, sebagai dasar perhitungan Upah Minimum Propinsi tahun 2017.

ATAU

2. Gubernur Propinsi DKI Jakarta menetapkan UMP DKI Jakarta tahun 2017 sebesar Rp. 3.831.690,- sesuai hasil survey KHL yang telah dilakukan secara independen oleh ASPEK Indonesia dan FSP LEM SPSI DKI Jakarta.(tim.media.aspekindonesia)

Buruh Jakarta MENOLAK Penggunaan PP 78/2015 Dalam Penetapan UMP DKI Jakarta 2017

whatsapp-image-2016-10-19-at-07-45-37Jakarta, 19/10/2016Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) heran dengan sikap ngotot Gubernur DKI Jakarta yang tetap akan menetapkan Upah Minimum Provinsi tanpa adanya survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Itu sama saja Gubernur melakukan tindakan yang menabrak Undang Undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Demikian disampaikan oleh Mirah Sumirat, SE, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), dalam keterangan pers tertulis hari ini.

Dalam beberapa informasi di media online disebutkan bahwa Gubernur Basuki Tjahja Purnama akan tetap menetapkan UMP 2017 dengan formula yang telah diatur dalam PP 78/2015. Alasan Gubernur Basuki antara lain karena beberapa kebutuhan sudah disubsidi oleh Pemerintah seperti biaya transportasi, rumah susun dan sembako. Sehingga penghasilan buruh tidak perlu terlalu tinggi namun bisa ditabung karena pengeluaran tidak terlalu besar. Gubernur Basuki juga meminta buruh untuk mentaati PP 78/2015.

gbj

Ir. Idrus, MM Sekretaris Jenderal DPP FSP. LEM SPSI yang juga Ketua DPP KSPSI meminta Gubernur untuk menetapkan UMP DKI Jakarta tahun 2017 sebesar Rp.3.831.690. Tidak ada lagi tawar menawar. Apabila Gubernur Jakarta masih ngotot maka GBJ akan menurunkan massa aksi yang lebih besar lagi, ungkapnya.

Di tempat terpisah Yulianto Ketua DPD LEM SPSI DKI Jakarta sekaligus salah satu Presidium GBJ menyampaikan bahwa PP 78/2015 justru membingungkan dan mengacaukan ketentuan yang sudah diatur dalam UU No. 13 tahun 2003, khususnya Pasal 88 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi”. Seharusnya aturan ini sudah sangat jelas dan tidak perlu ada penafsiran lain terhadapnya, tegas Yulianto. Formula perhitungan Upah Minimum berdasar PP 78/2015 dimaksud sama sekali tidak didasarkan pada hasil survey KHL tahun 2016. Ini menjadi persoalan yang sangat serius, ketika Pemerintah dan pengusaha secara bersama-sama dan terang-terangan melanggar UU No.13/2003.

img-20161019-wa0018

Berdasarkan hasil survey independen yang dilakukan oleh ASPEK Indonesia dan FSP LEM SPSI DKI Jakarta, di 7 pasar tradisional dan 2 pasar modern di Jakarta, diperoleh nilai Kebutuhan Hidup Layak DKI Jakarta tahun 2016 adalah sebesar Rp. 3.491.607,- Survey independen dilakukan pada bulan September 2016, di Pasar Cempaka Putih, Gondangdia, Jatinegara, Cengkareng, Santa, Sunter, Koja serta Hero Kemang dan Carefour Buaran, merujuk pada 60 komponen KHL berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.13 tahun 2012.

Berdasarkan nilai KHL September 2016 sebesar Rp.3.491.607,- serta mempertimbangkan target inflasi tahun 2017 (PermenKeu No. 93/PMK.011/2014 sebesar 4 % , inflasi DKI Jakarta sebesar 2,40%, inflasi Nasional sebesar 3,07%, serta pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta sebesar 5,74% dan pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,04%, maka Upah Minimum Propinsi DKI Jakarta untuk tahun 2017 minimal sebesar Rp. 3.831.690,-

Berdasarkan informasi yang diterima GBJ, sesungguhnya Gubernur Jakarta telah mengirimkan surat kepada Menteri Ketenagakerjaan RI tentang formula penetapan UMP 2017 yang akan dipakai di DKI Jakarta, yang berbeda dengan PP 78/2015, yaitu UMP 2017 = KHL tahun berjalan + Pendapatan Domestik Bruto. Namun ternyata di berbagai media Gubernur DKI Jakarta mengingkari rencana penggunaan formula tersebut, dengan selalu mengatakan bahwa penetapan UMP 2017 di DKI Jakarta akan menggunakan PP 78/2015.

GBJ kembali akan melakukan aksi pengawalan penetapan UMP 2017. Aksi akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016. GBJ menuntut:

1. Gubernur DKI Jakarta untuk memerintahkan Dewan Pengupahan Propinsi DKI Jakarta untuk melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak sesuai UU 13/2003, sebagai dasar perhitungan Upah Minimum Propinsi tahun 2017.

2. Dewan Pengupahan DKI Jakarta untuk segera melakukan survey KHL yang selanjutnya dijadikan dasar dalam menghitung besaran UMP 2017.

3. Gubernur Propinsi DKI Jakarta menetapkan UMP DKI Jakarta tahun 2017 sebesar Rp. 3.831.690,-.(tim.media.aspekindonesia)

BURUH JAKARTA DESAK GUBERNUR TETAPKAN UMP 2017 BERDASARKAN SURVEY KEBUTUHAN HIDUP LAYAK

screenshot_2

Jakarta, 10 Oktober 2016Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) mendesak Gubernur DKI Jakarta untuk menetapkan Upah Minimum Propinsi (UMP) tahun 2017 berdasarkan hasil survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tahun 2016. Dasar tuntutan GBJ adalah Undang Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu Pasal 88 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi”. Dalam Pasal 89 ayat (1) dinyatakan bahwa “Upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak” dan ayat (2) menyatakan “Upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota”. Gubernur termasuk Bupati/Walikota dalam menetapkan upah minimum sesungguhnya tidak harus melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan karena nyata-nyata bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu UU No.13/2003. Hal ini diungkapkan oleh Mirah Sumirat, SE, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, sebagai salah satu juru bicara Presidium GBJ, dalam konferensi pers GBJ di Gedung Wisma ANTARA Jakarta Pusat hari ini (Senin, 10/10).

 

Mirah Sumirat yang juga Wakil Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional dari unsur serikat pekerja, meminta kepada Gubernur DKI Jakarta untuk memerintahkan Dewan Pengupahan Propinsi DKI Jakarta untuk melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak sesuai UU 13/2003, sebagai dasar perhitungan Upah Minimum Propinsi tahun 2017.

 

Berdasarkan hasil survey independen yang dilakukan oleh ASPEK Indonesia dan FSP LEM SPSI DKI Jakarta, di 7 pasar tradisional dan 2 pasar modern di Jakarta, diperoleh nilai Kebutuhan Hidup Layak DKI Jakarta tahun 2016 adalah sebesar Rp. 3.491.607,- Survey independen dilakukan pada bulan September 2016, di Pasar Cempaka Putih, Gondangdia, Jatinegara, Cengkareng, Santa, Sunter, Koja serta Hero Kemang dan Carefour Buaran, merujuk pada 60 komponen KHL berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.13 tahun 2012.

 

Berdasarkan nilai KHL September 2016 sebesar Rp.3.491.607,- serta mempertimbangkan target inflasi tahun 2017 (PermenKeu No. 93/PMK.011/2014 sebesar 4 % , inflasi DKI Jakarta sebesar 2,40%, inflasi Nasional sebesar 3,07%, serta pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta sebesar 5,74% dan pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,04%, maka Upah Minimum Propinsi DKI Jakarta untuk tahun 2017 minimal sebesar Rp. 3.831.690,-

 

Yulianto, Ketua DPD FSP Logam Elektronik & Mesin SPSI DKI Jakarta (FSP LEM SPSI DKI Jakarta), yang juga salah satu juru bicara Presidium GBJ, menginformasikan bahwa hingga bulan Oktober 2016 Dewan Pengupahan Propinsi DKI Jakarta belum melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak sesuai yang diamanatkan UU 13/2003. Yulianto menegaskan, survey independen yang dilakukan oleh ASPEK Indonesia dan FSP LEM SPSI DKI Jakarta adalah survey yang riil dan dapat dipertanggungjawabkan. GBJ siap mempresentasikan hasil survey tersebut di hadapan Gubernur DKI Jakarta.

 

Sehubungan dengan rencana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta yang pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016, akan memaksakan Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta untuk mengeluarkan rekomendasi penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017, tanpa melalui survey Kebutuhan Hidup Layak, maka GBJ menuntut kepada Gubernur DKI Jakarta untuk mencopot Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta.

 

Selain persoalan survey KHL 2016 dan UMP 2017, Yulianto juga mengingatkan terkait Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMSP) yang juga seharusnya direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Propinsi kepada Gubernur Propinsi DKI Jakarta. Namun hingga saat ini Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta tidak mau mengambil peran untuk rekomendasi tersebut. Justru serikat pekerja sektoral dibenturkan dengan pihak asosiasi pengusaha sektoral. Penetapan UMSP sudah selayaknya diberikan berdasarkan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di DKI Jakarta. Dalam kajian kami, sektor keuangan minimal berhak 10% dari UMP, sektor pengolahan 13%, retail besar 16%, serta konstruksi dan sektor lain dengan prosentase yang bervariasi.

 

Yulianto mengatakan terdapat 9 besar sektor yang memberikan kontribusi kepada PDRB DKI Jakarta, berdasarlan release Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, adalah sektor dalam kategori C, F, G, I, J, K, L, N, P. Pengelompokan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2015 semestinya sudah harus dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta, sebagaimana wilayah penyangga Jawa Barat dan Banten yang menata UMSK berdasarkan pengelompokan KBLI.

 

Persoalan upah adalah persoalan paling mendasar bagi seluruh pekerja/buruh, sehingga GBJ sebagai aliansi pekerja/buruh di Jakarta memastikan akan mengawal setiap proses penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2017. Seluruh federasi serikat pekerja baik yang memiliki perwakilan di Dewan Pengupahan Propinsi dan di Lembaga Kerja Sama Tripartit Propinsi DKI Jakarta, serta federasi serikat pekerja lainnya yang ada di Jakarta, telah menyatakan komitmennya dalam GBJ untuk memperjuangkan penetapan UMP DKI Jakarta sesuai UU 13/2003. Pemerintah seharusnya menegakkan aturan hukum dan tidak melakukan pelanggaran hukum, pungkas Yulianto.(tim.media.aspekindonesia)

PEKERJA TOL AKSI TOLAK OTOMATISASI GARDU TOL

maxresdefaultJakarta, 29/9/2016 – Ribuan pekerja jalan tol hari ini, Kamis, 29 September 2016, bergabung bersama ratusan ribu buruh menggelar aksi unjuk rasa di beberapa lokasi, antara lain di Kementerian BUMN dan Istana Negara. Mirah Sumirat, SE, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) yang juga Presiden Serikat Karyawan Jalantol Lingkarluar Jakarta (SKJLJ), mengatakan bahwa aksi ribuan pekerja jalan tol itu dimaksudkan untuk menyampaikan aspirasi penolakan terhadap rencana Pemerintah yang akan melakukan otomatisasi gardu tol di seluruh Indonesia. Aksi ini dilakukan karena Pemerintah tidak merespon tuntutan ASPEK Indonesia dan Aliansi Pekerja Jalan Tol Seluruh Indonesia (APJATSI) untuk menghentikan rencana otomatisasi gardu tol, yang akan berdampak pada PHK puluhan ribu pekerja tol di seluruh Indonesia.

Pemerintah yang seharusnya menciptakan lapangan pekerjaan dan menjamin pekerjaan yang layak, justru menjadi eksekutor ter-PHK-nya puluhan ribuan pekerja tol. Dampak PHK massal tentunya juga akan dirasakan oleh keluarga pekerja. Dimana keberpihakan Pemerintah terhadap rakyatnya?, tanya Mirah Sumirat dalam keterangan persnya.

Jangan hanya karena ingin mengejar kepentingan bisnis semata sehingga melupakan kewajiban Negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Keuntungan perusahaan pengelola jalan tol sesungguhnya sudah sangat tinggi, sehingga tidak ada alasan untuk mem-PHK pekerjanya, apalagi dikemas dalam bentuk kebijakan otomatisasi gardu tol yang disebut sebagai efisiensi.

ASPEK Indonesia dan APJATSI menuntut Pemerintah, dalam hal ini Presiden, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan dan Menteri BUMN, untuk:

1. Menghentikan rencana otomatisasi gardu tol di seluruh Indonesia, yang berkedok efisiensi.

2. Tidak melakukan PHK terhadap para pekerja di jalan tol.

Data BPS tahun 2015 pengangguran di Indonesia sudah berjumlah 7,7 juta orang. Jangan tambah lagi!, tegas Mirah Sumirat.

Para pekerja jalan tol yang tergabung dalam APJATSI datang dari perusahaan pengelola jalan tol, baik BUMN, anak perusahaan BUMN maupun swasta.

Dalam aksi hari ini, Mirah Sumirat kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk mewaspadai “pengambilan paksa” dana masyarakat berkedok otomatisasi gardu tol. Mirah menjelaskan bahwa pemilik & pengguna kartu e-toll, tanpa sadar sesungguhnya telah “diambil paksa” uangnya oleh pihak pengelola jalan tol dan oleh bank yang menerbitkan kartu e-toll. Mirah mencontohkan, apabila masyarakat membeli kartu e-toll seharga Rp.50.000,- sesungguhnya hanya mendapatkan saldo sebesar Rp.30.000,-. Kemana selisih uang yang Rp.20.000? Konsumsen “dipaksa” untuk merelakan kehilangan dananya, bahkan sebelum kartu e-toll digunakan untuk transaksi!, tegas Mirah Sumirat.

Dengan tidak adanya gardu tol manual yang dioperasikan oleh pekerja gardu tol, maka secara tidak langsung pengguna jalan dipaksa untuk membeli kartu e-toll & dipaksa untuk merelakan kehilangan uangnya dengan dalih biaya administrasi/biaya kartu e-toll. Bayangkan, berapa triliun dana masyarakat yang akan diambil paksa dari sistem full GTO ini? Kondisi ini jelas-jelas membuat pengguna jalan tol sebagai konsumen diperlakukan tidak adil, bahkan bisa dikatakan “dicurangi” oleh sistem bisnis antara perusahaan pengelola jalan tol dengan perbankan yang menerbitkan kartu e-toll. Ketika perusahaan pengelola jalan tol hanya menyediakan gardu tol otomatis tanpa menyediakan gardu manual, apakah itu bukan paksaan kepada konsumen pengguna jalan tol? Pengguna jalan tol sebagai konsumen tidak diberikan pilihan dalam mendapatkan pelayanan tol, pungkas Mirah Sumirat.(tim.media.aspekindonesia)

PEMDA DKI JAKARTA DIMINTA TRANSPARAN DALAM PEMBAHASAN RAPERDA KETENAGAKERJAAN

gbjJakarta, 13/09/16 – Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk transparan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan yang akan diberlakukan di DKI Jakarta. Hal ini diungkapkan oleh Mirah Sumirat, SE, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, sebagai salah satu juru bicara GBJ, saat menghadiri acara Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan yang diadakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, di Ruang Tempo Doeloe lantai 2 Gedung Balai Kota, Jakarta, Selasa, 13 September 2016. Ketidaktransparan pembahasan Raperda Ketenagakerjaan terlihat dari tidak adanya dokumen lengkap isi Raperda yang akan dikonsultasikan ke publik hari ini. Pihak Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, sejak awal acara hanya memberikan dokumen tanggapan atas Naskah Akademik Raperda Ketenagakerjaan dari 3 narasumber, tanpa memberikan Naskah Akademik dan tanpa memberikan dokumen isi pasal per pasal dari Raperda Ketenagakerjaan dimaksud. Bagaimana mungkin konsultasi publik dapat berjalan maksimal, jika tidak jelas dokumen yang akan dikonsultasikan, ungkap Mirah Sumirat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan sebagai pengganti atas Peraturan Daerah No.6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan yang saat ini berlaku.

screenshot_4

Mirah Sumirat yang juga Wakil Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional dari unsur serikat pekerja, meminta kepada Pemda DKI Jakarta untuk memaksimalkan peran Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi DKI Jakarta, dalam penyusunan dan pembahasan Raperda Ketenagakerjaan di DKI Jakarta. Dalam LKS Tripartit seluruh stakeholder hubungan industrial, baik Pemerintah, pengusaha maupun serikat pekerja, bahkan juga kalangan akademisi, dapat memberikan rekomendasi terbaiknya agar menghasilkan Raperda yang berkeadilan dan mensejahterakan.

Senada dengan Mirah Sumirat, perlunya pembahasan lebih detail Raperda Ketenagakerjaa melalui forum LKS Tripartit Provinsi DKI Jakarta juga diungkapkan oleh nara sumber dari serikat pekerja dan pengusaha.

Yulianto, Ketua DPD FSP Logam Elektronik & Mesin SPSI DKI Jakarta (FSP LEM SPSI DKI Jakarta), yang diminta oleh Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, untuk memberikan tanggapan atas Naskah Akademik Raperda, juga meminta agar pembahasan Raperda Ketenagakerjaan ini bisa dilakukan oleh LKS Tripartit DKI Jakarta. Muatan materi Raperda seyogyanya dapat dibahas tuntas di LKS Tripartit Provinsi sebelum masuk ke dalam tahapan konsultasi publik dan harmonisasi, meskipun pemrakarsa Raperda adalah Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta. Hal ini sesuai dengan tugas LKS Tripartit untuk memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Gubernur dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan, ungkap Yulianto.

Drs. HM Agus Guntur PM, MM, Wakil Ketua DPP APINDO DKI Jakarta, dalam kesimpulan akhirnya juga sependapat agar Raperda Ketenagakerjaan ini dibahas di LKS Tripartit Provinsi DKI Jakarta. Agus Guntur juga mengkritisi Peraturan Daerah N0.6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan yang saat ini berlaku, karena isinya merupakan pengulangan dari pasal-pasal UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Seharusnya dapat dipilah kembali, bidang dan kegiatan apa saja yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan atau Kota/Kabupaten, sehingga tidak tumpang tindih dengan kewenangan Pemerintah Pusat. Kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota Negara juga merupakan kondisi yang perlu dikaji lebih lanjut terkait Raperda Ketenagakerjaan yang akan dibahas, ungkap Agus Guntur.

Dalam acara Konsultasi Publik tersebut juga terungkap beberapa kelemahan institusi ketenagakerjaan di DKI Jakarta, antara lain yang paling menonjol adalah minimnya Pegawai Pengawas yang ada saat ini, hanya 65 orang untuk mengawasi sekitar 32.000 perusahaan di DKI Jakarta. Sehingga Pemprov DKI Jakarta harus segera menambah jumlah Pegawai Pengawas, karena keberadaan Pegawai Pengawas tidak saja bertugas mengawasi namun juga berfungsi sebagai Penyidik ketika ada tindak pidana ketenagakerjaan yang terjadi di suatu perusahaan.

Setelah menghadiri acara Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan yang diadakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, beberapa federasi, aliansi dan forum serikat pekerja yang tergabung dalam Gerakan Buruh Jakarta kemudian mendeklarasikan berdirinya Gerakan Buruh Jakarta, di depan kantor Balai Kota (tim.media.aspekindonesia)

Sidang kembali tertunda, Dimana Kombes Hendro Pandowo

 

 

 

Screenshot_6

Jakarta, 30/5/2016 – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) kembali mengawal jalannya Sidang Kriminalisasi terhadap 26 Aktivis Buruh dan Rakyat (23 Aktivis Buruh, 2 Pengacara publik LBH Jakarta dan 1 Orang Mahasiswa) yang kembali di gelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Screenshot_8

Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat, SE. sebelum sidang berlangsung mengatakan kawan-kawan 26 Aktivis, mereka bukan Kriminal dan teroris, mereka hanya anak-anak bangsa yang hanya menyampaikan pendapat dimuka umum yang sudah melakukan prosedur sesuai undang undang, anehnya mereka yang di semprot water canon, ditembaki gas air mata dan dipukuli, padahal mereka yang tidak bersenjata dan tidak melawan sama sekali bahkan tidak ada satu kerikil pun yang dilempar mengenai pihak Kepolisian, justru mereka yang dijadikan terdakwa di pengadilan ini, dan lucunya, Advokat LBH Jakarta yang pada hari itu mendampingi kliennya ditangkap dan dijadikan terdakwa juga, oleh karena itu kami meminta hentikan Kriminalisasi terhadap 26 Aktivis Buruh dan Rakyat kawan kami dan bebaskan mereka tanpa syarat, Demokarasi harus ditegakkan secara adil dan terang benderang.”pungkasnya”.

Screenshot_9

Maruli salah satu Tim Advokasi Buruh dan Rakyat mengatakan sidang hari ini ada 2 agenda sidang yang satu Putusan Sela terhadap 23 Aktivis buruh dan satu lagi pemeriksaan saksi dari pihak kejaksaa, kami sangat kecewa terhadap Putusan Sela tersebut, karena kami banyak menemukan kecacatan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum akan tetapi Majelis Hakim mentolerasi kecacatan tersebut dan akhirnya Eksepsi dari 23 Aktivis buruh dan Kuasa hukumnya tidak dapat diterima.

 

Ia juga menegaskan kami akan melakukan beberapa langkah-langkah hukum lainnya dengan melakukan pengaduan kepada Badan Pengawas Makamah Agung, yang kedua kami juga akan melakukan pengaduan ke Komisi Yudisial, karena menurut kami ini ada pelanggaran hukum acara pidana ini bukan pelanggaran teknis yudisial karena KUHAP sudah jelas kalau Dakwaan tidak diberi tanggal maka sudah jelas Dakwaan tidak dapat diterima.

 

Maruli juga menjelaskan terkait sidang pemeriksaan saksi, menurut kami pihak kejaksaan tidak memahami KUHAP dalam hal siapa yang seharusnya terlebih dahulu diperiksa, karena seharusnya yang diperiksa terlebih dahulu dalam hal ini adalah pelapor karena dia merupakan titik masuk untuk melihat perkara ini lebih jauh, oleh karena itu kami menolak untuk dilanjutkan proses pemeriksaan saksi sampai dihadirkannya saksi pelapor yaitu Hendro Pandowo selaku mantan KAPOLRES Jakarta Pusat dan Penanggung Jawab Keamanan Aksi Unjuk Rasa menolak PP No. 78 pada tanggal 30 Oktober 2015 lalu. (tim.media.aspekindonesia).

MAY DAY MOMENTUM MEMPERKUAT BARISAN PERJUANGAN UNTUK KESEJAHTERAAN PEKERJA

Screenshot_1

Minggu, 1 Mei 2016Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK INDONESIA), Mirah Sumirat, SE, mengajak seluruh pekerja di Indonesia untuk menjadikan momentum Hari Buruh Internasional (May Day) tahun 2016 ini, sebagai momentum untuk memperkuat barisan perjuangan pekerja demi mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera. Mari bersatu dalam satu barisan dan jangan mudah dipecah belah! Jangan mau diadu domba! Seluruh pekerja harus bersatu karena tantangan hari ini sangat berat! Hari ini kita menghadapi kenyataan bahwa Pemerintah lebih mementingkan kepentingan investor dibanding kesejahteraan pekerja. Segala kemudahan diberikan untuk masuknya investasi asing, namun untuk kesejahteraan pekerja, Pemerintah justru menerbitkan Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang justru membatasi kenaikan UMP hanya berdasar pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dan tidak berdasar hasil survei Kebutuhan Hidup Layak. Demikian disampaikan Mirah Sumirat dalam keterangan pers tertulis menyambut May Day 2016.

Mirah juga kembali meminta Presiden Joko Widodo untuk mendengar aspirasi pekerja dan membatalkan PP No.78 tahun 2015 karena jelas-jelas menabrak peraturan perundangan yang lebih tinggi yaitu UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. PP 78/2015 juga telah menghilangkan hak berunding upah yang dimiliki serikat pekerja yang sesungguhnya sudah dijamin oleh UU Ketenagakerjaan.

Pasal 88 ayat 4 UU Ketenagakerjaan telah mengatur dan mengamanatkan bahwa penetapan upah minimum harus berdasarkan hasil survey KHL. Sedangkan Pasal 44 PP 78/2015 penetapan upah minimum tidak lagi berdasarkan hasil survey KHL. Ini aneh karena justru Pemerintah yang menabrak UU, tegas Mirah Sumirat.

ASPEK Indonesia juga mendesak Menteri BUMN untuk segera menyelesaikan permasalahan pekerja outsourcing di BUMN yang sampai hari ini masih belum ada kejelasan. BUMN wajib tunduk pada UU Ketenagakerjaan yang berlaku, ketika BUMN nyata-nyata telah mempekerjakan pekerja outsourcing di pekerjaan inti, maka demi hukum BUMN wajib mengangkat pekerja outsourcing tersebut menjadi pekerja tetap. Kondisi ini membuktikan kembali bahwa Pemerintah justru yang melakukan pelanggaran UU, ungkap Mirah Sumirat.

Screenshot_2

ASPEK Indonesia juga mendesak pengusaha untuk tidak melakukan tindakan menghalangi pendirian dan aktivitas serikat pekerja (union busting). Pemerintah juga diminta proaktif untuk segera menindaklajuti setiap pengaduan serikat pekerja terkait kasus union busting. Sampai saat ini masih banyak terjadi tindakan union busting di perusahaan Indonesia.

Bersatulah pekerja Indonesia! Mari bergandengan tangan untuk memperjuangkan hak-hak normatif pekerja, karena yang kita hadapi saat ini adalah kelompok pemodal yang telah masuk dan mempengaruhi kebijakan Pemerintah. Kelompok pemodal yang serakah dan tidak mau berbagi keuntungan perusahaan yang lebih fair kepada pekerjanya.

ASPEK Indonesia bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan terus memperjuangkan agar pekerja bisa mendapatkan hak-hak konstitusionalnya. ASPEK Indonesia juga meminta Pemerintah untuk segera merealisasikan janjinya yang disampaikan di hadapan DPR RI, untuk mengangkat guru honor dan pekerja honor menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).(tim.media.aspekindonesia).

Presiden KSPI berkunjung ke ASPEK Indonesia

13029640_10205608343242068_4321065725557694881_oSelasa, 19 April 2016, Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berkunjung ke Sekretariat Federasi Serikat Pekerja DPP ASPEK Indonesia, di Griya Alam Indah Jalan Raya Condet, Jakarta Timur. Kedatangan Presiden KSPI ini di dampingi oleh beberapa pengurus dan petinggi KSPI antara lain M. Rusdi Sekretaris Jenderal KSPI, Didi Supriadi, Wakil Ketua Umum PB PGRI dan Kahar, team Media DPP KSPI.

Dalam kesempatan tersebut, Iqbal menyampaikan bahwa agenda datang ke Federasi ASPEK Indonesia adalah dalam rangka silaturahim dan mensosialisasikan hasil-hasil rapat Kerja Nasional KSPI yang telah disahkan sebelumnya. Disamping itu, ada 2 hal penting lainnya adalah Persiapan May Day dan Update 10 Isu yang akan di usung dalam perjuangan KSPI.

Selanjutnya Iqbal menambahkan, bahwa KSPI selama ini mengambil posisi sebagai Oposisi diluar parlement. Karena faktanya, selama ini kehadiran KSPI dalam mengawal kebijakan-kebijakan politik Negara ini jelas dalam posisi sebagai penyeimbang dan control sosial. Jelasnya.

Para Pimpinan DPP ASPEK Indonesia selaku tuan rumah, sejak pagi sudah berkumpul untuk menyambut orang nomor satu di Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini. Mirah Sumirat, selaku Presiden federasi Serikat Pekerja, ASPEK Indonesia menyatakan : “ bagi kami, Konsolidasi dalam menguatkan organisasi buruh adalah hal yang sangat urgent. Karena gerakan buruh di Indonesia akan menguat dilihat dari Konfederasinya, yang di dukung oleh seluruh element dan afiliasi Serikat Pekerja anggotanya, hingga ditingkat perusahaan.”

Sebagaimana mafhum, Federasi ASPEK Indonesia adalah salah satu anggota afiliasi KSPI di sector Jasa. Disamping beberapa federai lainnya antara lain di sector Guru PGRI, Sektor Metal FSPMI, sector Manufactur SPN, Sektor Kimia, Energi FSP KEP, sector Hotel dan Pariwisata FSP PAR Ref, Sektor Semen ISI, Sektor dll.

Dalam penutupan, Sekretaris Jenderal KSPI membagikan hasil-hasil Rapat Kerja Nasional KSPI, serta memberikan penjelasan-penjelasannya. (AFH)

Bambang Widjojanto: Kebebasan Jangan Ditafsirkan Merongrong Kekuasaan

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto hadir dalam persidangan kasus 26 aktivis buruh. Bambang datang sebagai tim kuasa hukum atas dugaan kasus kriminalisasi yang ditujukan pada dua pengacara publik, yaitu Tigor Hutapea dan Obed Sakti.

Menurut Bambang, ada dua isu yang menjadi perhatian besar, yakni kebebasan berpendapat dan juga perlindungan pada pekerja bantuan hukum. Bambang mengungkapkan kekecewaannya terhadap aparat penegak hukum yang menjadikan kebebasan berekspresi sebagai ancaman.

“Kalau kebebasan berekspresi sebagai hak dasar diputar menjadi ancaman, itu sudah melanggar prinsip konstitusi. Kebebasan jangan ditafsirkan merongrong kekuasaan,” kata Bambang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (30/3/2016).

Pengacara Indonesia itu menyampaikan, demo yang dilakukan ribuan buruh di depan Istana Merdeka adalah wujud dari ketidakadilan. Demo, menurut Bambang merupakan salah satu cara para buruh membela kehormatannya.

Hal lain yang menjadi perhatian pria berusia 56 tahun ini adalah dua pengacara publik yang turut dipidanakan. Bambang menilai, mengadili advokat dengan alasan hukum sama saja menghina akal sehat manusia.

“Advokat dilindungi hukum. Kemudian penegak hukum menggunakan alasan hukum untuk dikriminalkan, itu sama saja menghina akal sehat kita,” ujar pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).

Meski demikian, Bambang akan terus mematuhi proses hukum. Ia mengaku akan memperjuangkan apa yang ia anggap benar. Bambang turut mengkritik panggilan Jaksa Penuntut Umum yang tidak menuliskan sangkaan pada kliennya itu.

“Mereka dipanggil tidak ditulis sangkaannya. Itu kan hal remeh temeh tapi sangat penting. Hal itu saja sudah cacat hukum, belum lagi bicara justifikasi material kasusnya,” pungkas Bambang.

 

( sumber : httP_20160321_121338_1_1p://news.metrotvnews.com/read/2016/03/30/505902/bambang-widjojanto-kebebasan-jangan-ditafsirkan-merongr )

Hentikan Kriminalisasi terhadap Aktivis Buruh

Jakarta — Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, melalui prrsidennya Mirah Sumirat, menyatakan kepada pemerintah agar tidak anti terhadap kritik. Lontarannya tersebut berkaitan dengan penangkapan terhadap aktivis buruh yang menolak Peraturan Pemerintah No. 78/2015 tentang Pengupahan.

Seperti diketahui sebelumnya, terdapat 23 buruh, 2 orang pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan seorang mahasiswa yang ditangkap dalam aksi do Istana, 30 Oktober 2015. Saat ini berkas perkara mereka telah dilimpahkan ke kejaksaan, untuk kemudian di sidangkan.

Mirah Sumirat mengingatkan pemerintah menghentikan kriminalisasi kepada pihak-pihak yang selama ini menyampaikan kritikan. “Aspek Indonesia bersama dengan seluruh elemen buruh menolak setiap upaya kriminalisasi terhadap aktivis yang memperjuangkan kepentingan rakyat,” kata Mirah dalam siaran persnya.

Pada kesempatan itu, Mirah mengecam sikap Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang tetap melanjutkan pemeriksaan dan persidangan terhadap 26 orang aktivis yang ditangkap. Ia menilai bahwa mereka sebenarnya adalah korban, karena pada saat ditangkap mengalami kekerasan fisik dari aparat keamanan.

Ia menjelaskan bahwa dalam peristiwa tersebut massa buruh saat itu sebenarnya sudah bersedia membubarkan diri secara sukarela dan bertahap karena jumlah mereka ribuan. “Rakyat yang telah menjadi korban kesewenangan aparat, jangan dijadikan tersangka dengan dalih yang direkayasa,” tegasnya.

Pihaknya dan berbagai kalangan serikat buruh, bersama dengan LBH Jakarta akan terus mengawal proses hukum dan tetap PP Pengupahan dan mendesak pemerintah untuk mencabut Peraturan tersebut karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (gum)

( sumber : http://kabarburuh.com/aspek-indonesia-hentikan-kriminalisasi-aktivis-buruh/ )Presiden-ASPEK

Ichsanudin Nursi dalam KSPI, Bukan Investasi tapi Invasi Selengkapnya : http://www.kompasiaIchsanudin nursi dalam kspi, bukan investasi tapi invasi

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), hari ini, Selasa, 1 Maret 2015 melakukan Rapat Kerja Nasional ke-IV nya di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat. Rapat Kerja Nasional ini, direncanakan berakhir hingga tanggal 3 Maret 2016 mendatang. KSPI membuka Rapat Kerja Nasionalnya dengan Seminar Nasional bertema “Mewujudkan Indonesia Baru, Indonesia kita bukan hanya Indonesia kamu” dan hadir beberapa tamu undangan baik nasional maupun Internasional, disamping beberapa undangan internal keterwakilan pengurus daerah KSPI dari seluruh Indonesia. Beberapa tamu kehormatan, memberikan sambutan. misalnya, Noriyoki Suzuki, Sekretaris ITUC (Serikat Pekerja tingkat Konfederasi Internasional), yang memberikan apresiasi pada Perjuangan KSPI dalam gerakan buruh di Indonesia bahkan dunia Internasional. Hadir juga dan memberikan sambutan, Ketua Komis IX DPR RI, Dede Yusuf. Yang pada intinya, Kang Dede sapaan akrabnya, menyampaikan “Saya berharap Buruh Indonesia bisa lebih meningkatkan produktifitas dan kompetensi jelang MEA. Melalui pelatihan-pelatihan yang di fasilitasi oleh pemerintah yang bisa menaikan daya saing buruh Indonesia” ujar Dede Yusuf di akhir sambutannya. Dalam seminar Nasionalnya, KSPI menghadirkan beberapa Narasumber antara lain : Ichsanudin Nursi (Pengamat Ekonomi Nasional), Prof. Yudi Haryono (Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Obon Tobroni (Calon Bupati Bekasi Kabupaten dari Independent) dan Muhammad Ridha (Pengamat Politik). Ichsanudin Nursy banyak membincang dan mengupas tuntas bahkan mengkritik betapa bobroknya ekonomi nasional Indonesia, dimana misalnya, beliau mengungkap bahwa Investasi yang sesungguhnya terjadi di Indonesia adalah bukan investasi, tapi Invasi Asing terhadap Indonesia. Sehingga untuk keluar dari krisis ekonomi ini dibutuhkan keseriusan mengembalikan modalitas sosial yang saat ini telah porak poranda.

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/ahmadfauzihs/ichsanudin-nursi-dalam-kspi-bukan-investasi-tapi-invasi_56d5acc6337a61881da4f71010268434_1108311945855508_8485460598322388625_n

Paket kebijakan ekonomi IV: Upah buruh dipastikan naik per tahun

 

Paket kebijakan ekonomi IV: Upah buruh dipastikan naik per tahun

Hanif Dhakiri-Darmin Nasution-Bambang Brodjonegoro. ©2015 merdeka.com/sri wiyanti

Merdeka.com – Pemerintah memastikan upah buruh naik setiap tahun. Besaran penaikan dihitung menggunakan rumus upah minimum tahun berjalan di tambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution saat konferensi pers paket kebijakan ekonomi keempat, Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10)

“Jadi isu bahwa upah buruh dinaikkan setiap lima tahun itu tak benar.”

Dia mengilustrasikan jika realisasi inflasi dan pertumbuhan ekonomi masing-masing lima persen tahun ini. Maka upah buruh tahun depan ditetapkan naik 10 persen ketimbang saat ini.

“Itu berarti tahun depan di daerah itu upah minimum ditambah 10 persen.” katanya.

Dia mengklaim, formula itu sudah memenuhi unsur keadilan. Mengingat, banyak negara hanya memasukkan sebagian dari realisasi pertumbuhan ekonomi.

“Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi dianggap tak hanya semata karena peranan buruh. Tapi juga pengusaha dan pemilik modal.”

Darmin mengungkapkan, pemerintah juga memiliki rumus tambahan untuk delapan provinsi yang upah buruhnya dinilai belum layak. Sayang, dia tak mengungkapkan delapan provinsi dimaksud.

“Dinaikkan serta merta agar upahnya menjadi layak juga tak bisa karena akan terlalu banyak. Maka ditetapkan waktu transisi 4 tahun,” katanya. “Jika upahnya 20 persen di bawah maka dibagi 4 tahun menjadi lima persen per tahun. Jadi, upahnya naik 10 persen ditambah lima persen menjadi 15 persen per tahun.”

Dia menambahkan, upah juga bisa lebih tinggi 10 persen dari standar minimum untuk buruh yang bekerja di sektor unggulan.

“Aturan pelaksana sudah disiapkan Kementerian Tenaga Kerja.”

Sumber : http://www.merdeka.com/uang/paket-kebijakan-ekonomi-iv-upah-buruh-dipastikan-naik-per-tahun.html

Jangan Terpisah Lagi !

(Mobil Komando Buruh Saat Aksi 1 September 2015 , Dokpri)

Jakarta pada tanggal 1 September 2015 di padati ribuan buruh yang menuju istana negara, massa aksi mulai berkumpul di areal patung kuda yang berdekatan dengan gedung Indosat, aneka banner, spanduk warna warni menghiasi jalanan ibu kota, begitu pun juga bendera bendera konfederasi buruh berkibar gagah di terpa hembusan angin.

Disebuah mobil komando terlihat tiga orang berdiri dan dengan lantang mereka meneriakan kalimat yang langsung di sambut oleh massa buruh dengan semangat, ” Hidup Buruh,Hidup Buruh!”
Mereka adalah Said Iqbal dari KSPI yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, ada juga Mudhofir dari KSBSI, serta Andi Gani Nuwawea yang memimpin KSPSI, ketiga orang tersebut adalah para petinggi di masing masing konfederasi, tanggal 1 September 2015, ketiga konfederasi buruh ini bersatu mengepung istana dengan sejumlah tuntutan kepeda pemerintahan Jokowi.
Siang yang terik tak mampu membendung semangat para buruh untuk suarakan hati nurani perasaan buruh, tentang jaminan pensiun, permintaan pembubaran PHI yang selama ini menjadi kuburan keadilan bagi parah buruh,serta kekhawatiran serbuan tenaga asing yang pastiny akan mendesak para pekerja nasional.
Ketiga pemimpin buruh ini menyatakan satu suara yang sama, ini adalah sebuah langkah yang baik baik para buruh di Indonesia, dari ketiga gabungan konfederasi buruh ini, sekitar lima juta buruh berada dalam naungan konfederasi besar tanah air, jangan terpisah lagi demi kepentingan buruh pada uumnya.
Semoga gabungan tiga konfederasi ini tetap satu barisan, memperjuangkan kepentingan kaum buruh yang selama ini kurang di akomodir oleh rezim penguasa, meski melewati pasang surut dalam beberapa waktu lalu, akhirnya ketiga konfederasi besar ini bisa bersatu, sebuah angin segar bagi pergerakan buruh di Indonesia tercinta ini, hanya satu pinta buruh untuk ketiga konfederasi besar ini, JANGAN TERPISAH LAGI!