KSPI TERIMA BANYAK PENGADUAN TERKAIT TKA CINA

Konferensi Pers KSPI terkait TKA Ilegal (Foto : Opa Selamet)
Konferensi Pers KSPI terkait TKA Ilegal (Foto : Opa Selamet)

SIARAN PERS KSPI, 6 JANUARI 2017 – Hanya dalam waktu satu hari sejak KSPI mengumumkan membuka posko pengaduan TKA Cina, sudah masuk laporan puluhan perusahaan yang mempekerjakan TKA Cina unskill worker dengan jumlah ribuan orang. Perusahaan tersebut seperti adalah PT HX, PT LSI, PT SSSM, PT MFS, PT KPSS, PT HS, PT MMI, PT SMI, PT VDN dll yang tersebar di Pulogadung Jakarta, Bekasi, Tangerang, Karawang, Bogor, Sulawei Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, hingga Sulawesi Selatan.

Masalahnya adalah, TKA China tersebut bekerja sebagai buruh kasarunskill worker di bagian maintenance operator produksi, juru masak, adm produksi, gudang, bubut, timbangan, adm hrd dll.

Posko pengaduan TKA China dari KSPI yang berada di 20 propinsi ini akan terus mendata hingga 29 Januari. Selanjutnya, pada tanggal 30 Januari 2017, KSPI akan memasukan gugatan hukum “citizen lawsuit” di PN Jakpus dan serempak di 20 PN di seluruh Indonesia dengan tuntutan stop TKA Cina unskill worker, cabut bebas visa Cina, denda Rp 1 kepada Presiden, Wapres, dan Menaker terkait dengan kebijakan TKA Cina.

Tidak berhenti disitu, pada tanggal 6 Februari 2017, sekitar 10 ribu buruh akan melakukan aksi di Istana Negara dengan tuntutan stop TKA Cina dan tolak upah murah – cabut pp 78.(KSPIMediaCenter).

1 Tahun Dikriminalisasi, 26 Aktivis Hari Ini Diputus Bebas dan Tidak Terbukti Melawan Aparat

whatsapp-image-2016-11-22-at-16-05-35Jakarta, 22/11/2016 – Mirah Sumirat, SE, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mengapresiasi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari ini Selasa 22 November 2016, yang MEMBEBASKAN 2 Pengabdi Bantuan Hukum LBH Jakarta, 1 mahasiswa dan 23 buruh yang melakukan aksi unjuk rasa pada 30 Oktober 2015 dengan tuntutan pembatalan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Majelis Hakim membebaskan 26 aktivis dimaksud dari semua dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Putusan Majelis Hakim ini sesungguhnya menjadi simbol tegaknya keadilan dan kemenangan dari sikap kritis rakyat yang menuntut keadilan.

aksi-gbj1-jpg

Mirah Sumirat menyatakan bahwa sejak awal, sangat kental terlihat ada upaya untuk mengkriminalisasi aktivis buruh yang sedang menuntut penegakan hukum ketenagakerjaan. Kepolisian terkesan memaksakan proses hukum terhadap 26 aktivis tersebut, dengan dalih melawan perintah aparat dan tidak mau membubarkan diri saat unjuk rasa berlangsung.

Mirah Sumirat juga menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya karena Majelis Hakim telah memutuskan perkara ini dengan terlebih dahulu menggali landasan filosofis dan sosiologis yang hidup di masyarakat, tidak hanya landasan yuridis. Upaya-upaya buruh dalam menyampaikan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi UU, Konstitusi dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Cara-cara damai yang dipakai buruh merupakan bagian dari dinamika dan respon cepat dalam upaya perubahan terhadap sebuah peraturan yang dinilai tidak adil.

Mirah Sumirat menegaskan agar semua pihak yang berseberangan dengan niat baik perjuangan buruh, agar mencermati dengan baik pendapat Majelis Hakim dalam Putusan, yang antara lain menegaskan:

  1. Buruh telah melakukan aksi dengan telah memenuhi syarat sesuai UU, Aksi dilakukan dengan damai, tidak merusak dan dalam rangka mengupayakan sebuah keadilan dalam kebijakan
  2. Aparat Kepolisian justru melakukan pendekatan secara represif, dengan membubarkan secara tidak layak, merusak mobil/property buruh, merampas dan menghilangkan barang barang, bahkan melakukan kekerasan kepada Pengabdi Bantuan Hukum (PBH) LBH Jakarta, mahasiswa dan buruh
  3. Bahwa peserta aksi buruh sebenarnya sudah mentaati himbauan Kapolres, dan mobil komando pun sudah bergerak mundur meninggalkan lokasi, namun bergerak lambat karena terhalang peserta aksi yang kacau karena gas air mata. Justru aparat Kepolisian yang kemudian membuat kekacauan dan melakukan tindakan berlebihan. Aparat yang menggunakan kaos tertulis Turn Back Crime memburu dan menangkap peserta aksi yang ada di dekat dan di dalam mobil komando. Kepolisian harusnya mengacu kepada UU No. 9 Tahun 1998. Dalam hal ini Kepolisian telah melakukan pelanggaran HAM.
  4. Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi unsur-unsur terutama dengan sengaja melawan aparat, tidak ada pelanggaran hukum pada peristiwa tersebut.
  5. Hakim juga memutuskan untuk merehabiitasi nama baik, harkat, dan martabat 2 PBH LBH Jakarta, 1 Mahasiswa, dan 23 Buruh tersebut.

screenshot_11

Muhamad Rusdi, Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Dewan Pakar ASPEK Indonesia, yang menjadi salah satu dari 26 aktivis yang dikriminalisasi, mengucapkan terima kasih atas dukungan buruh dari seluruh Indonesia. Kemenangan kecil ini adalah kemenangan kaum buruh Indonesia untuk menyambut kemenangan selanjutnya. Ini menjadi motivasi untuk berjuang lagi menata ulang Negara wujudkan Indonesia baru yang adil, berdaulat dan sejahtera. Semoga kemenangan ini menjadi langkah awal untuk menuju kemenangan yang lebih besar, pungkas Rusdi.(tim.media.aspekindonesia).

Tuntut Jokowi Tegakkan Keadilan, Buruh Mendukung Aksi 4 November

whatsapp-image-2016-11-04-at-04-33-15Jakarta, 4/11/16 – Salah besar apabila ada yang menilai aksi 4 November adalah aksi FPI. Sebab, sejatinya bukan hanya FPI. Aksi ini akan dihadiri ratusan ribu orang, dari berbagai elemen. Buruh satu diantara berbagai elemen yang akan hadir. Mereka menamakan dirinya Gerakan Pekerja Indonesia (GPI). Dalam aksi ini, GPI mengambil titik kumpul di Bundaran Patung Kuda jam 10.30 wib.

Keterlibatan kaum buruh dalam aksi 4 November semakin menegaskan, bahwa aksi ini merupakan aksi lintas element. Oleh karenanya, tidak bisa dikerdilkan sebagai aksi yang dilakukan satu element saja.

Setiap aksi pasti akan mendatangkan reaksi. Pro dan kontra wajar saja terjadi. Termasuk ketika ada yang mempertanyakan, ngapain buruh ikut-ikutan dalam aksi 4 November?

Bagi gerakan buruh, aksi adalah makanan sehari-hari. Ibarat kata, apapun masalahnya, bagi buruh aksi adalah jawabannya.

Terkait Ahok, tak terhitung berapa kali aksi yang sudah dilakukan oleh kaum buruh. Jauh sebelum ini, buruh mendemo Ahok karena dugaan sejumlah korupsi yang dilakukannya. Tidak hanya di Balaikota, aksi buruh juga dilakukan hingga ke kantor KPK. Bukan hanya sekali dua kali aksi seperti ini dilakukan. Catat baik-baik, ini bukan aksi terkait ras atau agama.

Buruh juga kembali bergerak ketika Ahok melakukan penggusuran dan mendukung reklamasi. Bahkan sekali waktu melakukan seminar untuk menyoroti kebijakan reklamasi yang memporak-porandakan kehidupan nelayan itu. Sebagai bentuk solidaritas, dalam peringatan HUT Kemerdekaan RI tahun ini, buruh menyelenggarakannya di Pasar Ikan. Di atas reruntuhan rumah warga yang digusur. Sekali lagi, ini bukan aksi terkait ras dan agama.

Tuntutan terhadap upah layak, jangan ditanya. Tak terbilang aksi buruh yang dilakukan. Itulah yang kemudian beberapa hari lalu BURUH memberi gelar kepada Ahok sebagai: Bapak Upah Murah dan Bapak Tukang Gusur Rakyat Kecil.

GPI setuju satu hal, bahwa buruh adalah bahasa universal. Buruh, lebih tepatnya serikat buruh, tidak bisa disekat berdasarkan suku, adat, ras, maupun agama. Ketika kita berjuang upah layak, kita tidak akan bertanya terlebih dahulu darimana asal suku dan apa agamanya. Dalam kesatuan itu buruh bergerak. Menuntut dan menuntut. Memenuhi tugas sejarah sebagai pembebas kaum yang tertindas.

Tentu kita sepakat, tidak seorang pun boleh menistakan agama apa pun. Bahkan jika dia memiliki kedudukan terhormat, sebagai Gubernur, misalnya. Sudahlah menggusur, memberikan upah murah, menistakan agama lagi. GPI bisa mengerti kemarahan ini. Sekali lagi, buruh tidak membedakan SARA – dan karena itu buruh marah ketika ada yang mengangkanginya. Satu hal, yang kemudian buruh menyematkan satu lagi gelar kepada Ahok: Bapak Penista Agama.

Masalahnya adalah, bahwa Ahok seperti tidak tersentuh hukum sama sekali. Dalam kasus dugaan korupsi, meskipun BPK sudah mengatakan ada kerugian, tetapi Ahok bisa melenggang dengan aman. Hal yang sama kemudian terjadi dalam kasus penistaan agama. Meskipun sudah banyak pihak yang melaporkan, tetapi proses hukum terkesan berjalan lambat. Dalam hal ini, banyak yang menduga Ahok mendapat perlindungan dari Istana.

Dalam keterangan resminya, GPI menyatakan aksi itu untuk meminta Presiden Joko Widodo bertindak tegas, tidak tebang pilih dan tidak melakukan pembelaan terhadap pelaku penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama. GPI menuntut proses hukum yang adil dan transparan terhadap penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur DKI itu.

Itu artinya, kita harus memaknai gerakan 4 November merupakan aksi untuk menegakkan keadilan.

Jika buruh menolak tax amnesty karena merasa prinsip equality before the law tercederai, hal yang sama juga mengusik kaum buruh dalam kasus penistaan agama ini. Ahok memang belum terbukti melakukan penistaan agama, tetapi karena ada yang melaporkan adanya dugaan itu, harusnya dia segera diadili.

Kasus begini, jika dilakukan oleh orang kecil akan berjalan cepat. Tetapi giliran Ahok, mengapa terkesan lambat dan bahkan jalan di tempat?

Ada yang mengatakan, harusnya kasus ini diserahkan saja kepada pihak kepolisian, toh (katanya) prosesnya masih berjalan. Tetapi publik terlanjur kecewa. Seperti halnya dugaan korupsi yang menguap begitu saja, jika tidak ada gerakan rakyat untuk mengawal kasus penistaan ini, kita khawatir hal yang sama akan terjadi.

Demi rasa keadilan yang terusik, buruh akan turun aksi. (*)

Presdium Gerakan Pekerja Indonesia ( GPI): Muhamad Rusdi, Mirah Sumirat, Riden Hatam Azis, Herry Hermawan, Winarso, Yulianto, Ahmad Jazuli, Roro Dwi Handyani, Ashary, Iswan Abdullah,Sabda Pranawa Djati, Didi Suprijadi, Idris Idham.(KSPIMediaCenter)

BURUH SIAP TURUN PADA AKSI 4 NOV 2016

ppJakarta, 2/11/16 – Gerakan Pekerja Indonesia (GPI) sebagai wadah para pekerja Indonesia yang terdiri dari para aktivis serikat buruh lintas organisasi buruh menyatakan siap turun untuk mengikuti aksi unjuk rasa di istana negara pada Jumat (4/11) untuk menuntut Presiden Jokowi bertindak tegas, tidak tebang pilih dan tidak melakukan pembelaan terhadap pelaku penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Basuki Tjahya Purnama.
GPI juga menuntut proses hukum yang adil dan transparan terhadap penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

“Apa yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat tugas dinas di Kepulauan Seribu itu adalah suatu hal yang melewati batas. Tidak seharusnya, dan bukan kapasitasnya, dia menyebut ayat-ayat yang disucikan umat Islam digunakan untuk membohongi,” kata Juru Bicara GPI Abdul Gofur dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (2/11).

whatsapp-image-2016-11-02-at-22-38-13

Abdul Gofur menilai apa yang dikatakan Basuki Tjahaja Purnama di Kepulauan Seribu itu juga tidak tepat dikatakan dalam sebuah tugas dinas sebagai gubernur. Belum memasuki masa kampanye dan cuti sebagai gubernur, Basuki Tjahaja Purnama sudah mengeluarkan pernyataan yang bernuansa kampanye.
“Apalagi, pernyataan tersebut menyebut-nyebut ayat yang disucikan oleh umat yang berbeda keyakinan dengannya,” ujarnya.
Menurut Abdul Gofur, selama ini Basuki Tjahaja Purnama selalu berusaha menempatkan diri sebagai sasaran sentimen bernuansa suku, agama, rasa dan antargolongan (SARA).
Namun, apa yang Basuki Tjahaja Purnama katakan di Kepulauan Seribu justru sejatinya adalah pernyataan bernuansa SARA. Abdul Gofur menduga pernyataan tersebut sengaja diucapkan untuk memprovokasi umat Islam.
“Alhamdulillah. Umat Islam tidak terprovokasi dan melakukan tindakan anarkis. Aksi unjuk rasa yang dilakukan sebelumnya pun berjalan tertib dan aman. Tidak ada anarkisme yang dilakukan umat Islam menanggapi provokasi Basuki Tjahaja Purnama,” tuturnya.
Terkait dengan permintaan maaf yang sudah dilakukan, Abdul Gofur mengatakan umat Islam tidak pada kapasitas bisa memberikan maaf, karena yang telah dihina dan dinistakan Basuki Tjahaja Purnama adalah Allah dan Al Quran.
“Sebagai manusia, kita bisa memberi maaf, namun agar tidak terulang kembali peninstaan agama dikemudian hari, umat Islam menuntut hukum dunia ditegakkan. Indonesia adalah negara hukum dan jelas di negara ini ada hukuman bagi para penghina dan penista agama,” katanya.
Terkait dengan aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11), Abdul Gofur mengajak seluruh elemen umat Islam yang berunjuk rasa untuk melaksanakan hak demokrasi yang dilindungi undang-undang itu secara tertib dan aman.
“Jangan sampai ada bentrokan dengan masyarakat apalagi aparat kepolisian, yang sebagian besar juga merupakan saudara seiman dan seagama,” pungkasnya. (tim.media.aspekindonesia)

Juru Bicara GPI : Abdul Gofur (0852-8081-6699)

BURUH BERIKAN 3 AWARD UNTUK AHOK

whatsapp-image-2016-10-19-at-07-45-37Jakarta, 1/11/16 – Ribuan buruh akan kembali melakukan unjuk rasa di Balaikota DKI Jakarta (jam 10.00 – 11.30) dan Mahkamah Agung (jam 12.00 – 14.00). Masih seperti aksi-aksi sebelumnya, buruh menolak UMP DKI Jakarta tahun 2017 menjadi Rp 3,3 Juta sebagaimana yang ditanda tangani Gubernur Ahok di hari terakhir sebelum cuti, serta mendesak Mahkamah Agung untuk mengabulkan gugatan buruh dengan membatalkan PP 78/2015.

Terkait keputusan itu, Presiden KSPI Said Iqbal menilai, Ahok adalah pembohong. Karena sebelumnya mengatakan melalui media bahwa yang akan memutuskan UMP 2017 adalah Plt Gubernur, tetapi kemudian justru menandatanganinya sendiri. Iqbal berpandangan, ini adalah bukti bahwa Ahok lebih berpihak pada pemodal dan anti wong cilik. Sebagaimana yang tercermin dari sikap Ahok yang mendukung reklamasi dan penggusuran.

Dengan UMP DKI Jakarta sebesar Rp 3,35 juta pada 2017, kehidupan buruh akan semakin terhimpit. Biaya sebulan untuk makan Rp 1,35 juta (makan sehari Rp 15 ribu x 3 x 30 hari), transportasi Rp 750 ribu, sewa rumah Rp 800 ribu jadi total Rp 2,9 juta/bulan, sehingga sisa gaji Rp 400 ribuan untuk biaya membeli baju, sepatu, pulsa, alat mandi, dsb.

Screenshot_2

“Apa cukup hidup di Jakarta? Belum lagi buat biaya makan istri dan anak serta biaya sekolah dan jajan anak?” Kata Iqbal.

Kemudian dia membandingkan dengan UMK Karawang sebesar Rp 3,3 juta dan Bekasi sebesar Rp 3,2 juta, itu pun di tahun 2016. Tetapi di tahun 2017 UMP DKI Jakarta sebagai ibukota dan barometer ekonomi RI hanya sebesar Rp 3,3 juta. Apalagi jika dibandingkan upah minimum tahun 2016 di Manila Rp 4,2 juta, Kualalumpur 3,7 juta, dan Bangkok Rp 3,9 juta, maka upah minimum di DKI Jakarta semakin jauh tertinggal.

Oleh karena itu, menurut Iqbal, buruh menyematkan tiga award untuk Ahok yaitu, “Bapak Upah Murah”; “Bapak Tukang Gusur Rakyat Kecil”; dan “Bapak Penista Agama.”

Said Iqbal menegaskan, KSPI bersama serikat buruh lainnya, organisasi mahasiswa serta gerakan sosial dan keagamaan yang anti Ahok akan mengorganisir aksi besar-besaran dan pemogokan nasional maupun mogok daerah baik secara bersama-sama dengan organisasi lain maupun KSPI sendiri untuk melawan upah murah dan PP No 78 Tahun 2015.

maxresdefault

Terpisah, Presiden Asosiasi Pekerja (ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat yang juga Presidium Gerakan Buruh Jakarta ( GBJ) mengatakan, pemerin¬tahan Jokowi-JK telah menga¬jarkan kepada rakyat bagaimana caranya melakukan kesewenang-wenangan dalam berkuasa.

“Mengabaikan undang-undang yang masih berlaku, mengeluarkan PP 78/2015 yang nyata-nyata bertentangan den¬gan UU no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ter¬masuk menggunakan kekua¬saan birokrasi di tingkat pusat untuk menekan seluruh gu¬bernur dan bupati/walikota se¬luruh Indonesia untuk bersa¬ma-sama mengabaikan UU Ketenagakerjaan jelas-jelas merupakan tindakan pemerin¬tah yang arogan,” tegasnya.

Dia menerangkan, berdasar¬kan UU Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 88 ayat (4) me¬nyatakan bahwa ‘pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhati¬kan produktivitas dan pertumbu¬han ekonomi’.

“Kedudukan UU Ketenagakerjaan adalah lebih tinggi dan lebih kuat dibanding dengan PP 78/2015,” katanya.

Mirah juga menyebutkan, PP 78/2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Jokowi telah menghilangkan mekanisme penetapan UMP berdasarkan hasil survei KHL sebagaimana yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Jika pemerintah pusat dan daerah tetap memutuskan UMP 2017 berdasarkan PP 78/2015, maka sesungguhnya pemerintah se¬dang melakukan pembangkan¬gan konstitusional.

Oleh karena itu, menurut Mirah, Gerakan Buruh Jakarta tidak akan membahas Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) sebelum pemerintah merevisi UMP 3.3 juta menjadi 3.8 juta.

Dan bila pada hari ini UMP DKI tidak direvisi, maka KSPI dan juga Elemen GBJ akan menyiapkan Mogok Daerah pada 10 November 2016. Dipastikan para pekerja di kawasan Industri pulogadung, cakung, sunter , Ancol,Marunda dan kawasan lainnya akan mematikan mesin dan keluar dari pabrik pabrik.(KSPI.Media.Center)

BURUH KEMBALI SAMBANGI AHOK, UNTUK MEMATUHI UNDANG UNDANG, MENETAPKAN UMP 2017 SESUAI  SURVEY KEBUTUHAN HIDUP LAYAK

whatsapp-image-2016-10-24-at-06-28-52Jakarta, 24/10/2016 – Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) kembali menyambangi Balai Kota Propinsi DKI Jakarta guna mendesak Gubernur Basuki untuk menetapkan Upah Minimum Propinsi Jakarta tahun 2017 sebesar Rp. 3.831.690,-. Nilai UMP yang menjadi tuntutan tersebut adalah berdasarkan hasil survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagaimana diamanahkan oleh  UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 88 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi”. Kami Gerakan Buruh Jakarta menantang Gubernur Basuki untuk berani melaksanakan ketentuan UU Ketenagakerjaan dan mengabaikan Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015. Ketentuan UU adalah lebih tinggi dibanding dengan PP, sehingga ketika PP bertentangan dengan UU, maka semua pihak harus kembali kepada ketentuan UU. Demikian disampaikan oleh Mirah Sumirat, SE, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), salah satu Presidium GBJ, dalam keterangan pers tertulis hari ini.

Kami menuntut bukan asal menuntut. Kami hanya menuntut Pemerintah untuk menegakkan keadilan dengan melaksanakan ketentuan UU. Sebetulnya aneh jika rakyat yang menuntut Pemerintah untuk melaksanakan UU. Karena seharusnya Pemerintah lah yang menunjukkan ketaatan pada penegakan hukum di Indonesia. PP 78/2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Jokowi telah menghilangkan mekanisme penetapan UMP berdasarkan hasil survey KHL sebagaimana yang telah diatur dalam UU 13/2003. Jika Pemerintah Pusat dan Daerah tetap memutuskan UMP 2017 berdasarkan PP 78/2015, maka sesungguhnya Pemerintah sedang melakukan pembangkangan konstitusional. Ini aneh dan memalukan, tegas Mirah Sumirat.

Dalam UU No.12 Tahun 2011 pasal 7 ayat 1 disebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dan kekuatan hukumnya ditegaskan pada pasal 7 ayat 2; “Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Dari ketentuan di atas sangat jelas bahwa kekuatan hukum UU berada di atas PP dan karenanya PP tidak boleh bertentangan dengan UU. Materi muatan PP adalah materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya.

Hari ini, Senin 24 Oktober 2016, Dewan Pengupahan Propinsi DKI Jakarta direncanakan kembali melaksanakan sidang guna menetapkan UMP 2017. Setelah dua kali sidang dalam dua minggu yang lalu, yang berjalan alot dan gagal merekomendasikan nilai UMP 2017, sidang hari ini akan dilaksanakan di Balai Kota Jakarta, dengan agenda Gubernur Basuki mendengarkan paparan dari anggota Dewan Pengupahan unsur serikat pekerja dan unsur pengusaha.

Berdasarkan hasil survey independen yang dilakukan oleh ASPEK Indonesia dan FSP LEM SPSI DKI Jakarta, di 7 pasar tradisional dan 2 pasar modern di Jakarta, diperoleh nilai Kebutuhan Hidup Layak DKI Jakarta tahun 2016 adalah sebesar Rp. 3.491.607,- Survey independen dilakukan pada bulan September 2016, di Pasar Cempaka Putih, Gondangdia, Jatinegara, Cengkareng, Santa, Sunter, Koja serta Hero Kemang dan Carefour Buaran. Metode dan kebutuhan yang disurvey merujuk pada 60 komponen KHL berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.13 tahun 2012.

Berdasarkan nilai KHL September 2016 sebesar Rp.3.491.607,- serta mempertimbangkan target inflasi tahun 2017 (PermenKeu No. 93/PMK.011/2014 sebesar 4 % , inflasi DKI Jakarta sebesar 2,40%, inflasi Nasional sebesar 3,07%, serta pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta sebesar 5,74% dan pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,04%, maka Upah Minimum Propinsi DKI Jakarta untuk tahun 2017 minimal sebesar Rp. 3.831.690,-

logo-gbj-baru

Berdasarkan fakta tidak dilakukannya survey KHL oleh Dewan Pengupahan Propinsi DKI Jakarta, maka GBJ menuntut:

1. Gubernur DKI Jakarta untuk memerintahkan Dewan Pengupahan Propinsi DKI Jakarta untuk melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak sesuai UU 13/2003, sebagai dasar perhitungan Upah Minimum Propinsi tahun 2017.

ATAU

2. Gubernur Propinsi DKI Jakarta menetapkan UMP DKI Jakarta tahun 2017 sebesar Rp. 3.831.690,- sesuai hasil survey KHL yang telah dilakukan secara independen oleh ASPEK Indonesia dan FSP LEM SPSI DKI Jakarta.(tim.media.aspekindonesia)

Buruh Jakarta MENOLAK Penggunaan PP 78/2015 Dalam Penetapan UMP DKI Jakarta 2017

whatsapp-image-2016-10-19-at-07-45-37Jakarta, 19/10/2016Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) heran dengan sikap ngotot Gubernur DKI Jakarta yang tetap akan menetapkan Upah Minimum Provinsi tanpa adanya survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Itu sama saja Gubernur melakukan tindakan yang menabrak Undang Undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Demikian disampaikan oleh Mirah Sumirat, SE, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), dalam keterangan pers tertulis hari ini.

Dalam beberapa informasi di media online disebutkan bahwa Gubernur Basuki Tjahja Purnama akan tetap menetapkan UMP 2017 dengan formula yang telah diatur dalam PP 78/2015. Alasan Gubernur Basuki antara lain karena beberapa kebutuhan sudah disubsidi oleh Pemerintah seperti biaya transportasi, rumah susun dan sembako. Sehingga penghasilan buruh tidak perlu terlalu tinggi namun bisa ditabung karena pengeluaran tidak terlalu besar. Gubernur Basuki juga meminta buruh untuk mentaati PP 78/2015.

gbj

Ir. Idrus, MM Sekretaris Jenderal DPP FSP. LEM SPSI yang juga Ketua DPP KSPSI meminta Gubernur untuk menetapkan UMP DKI Jakarta tahun 2017 sebesar Rp.3.831.690. Tidak ada lagi tawar menawar. Apabila Gubernur Jakarta masih ngotot maka GBJ akan menurunkan massa aksi yang lebih besar lagi, ungkapnya.

Di tempat terpisah Yulianto Ketua DPD LEM SPSI DKI Jakarta sekaligus salah satu Presidium GBJ menyampaikan bahwa PP 78/2015 justru membingungkan dan mengacaukan ketentuan yang sudah diatur dalam UU No. 13 tahun 2003, khususnya Pasal 88 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi”. Seharusnya aturan ini sudah sangat jelas dan tidak perlu ada penafsiran lain terhadapnya, tegas Yulianto. Formula perhitungan Upah Minimum berdasar PP 78/2015 dimaksud sama sekali tidak didasarkan pada hasil survey KHL tahun 2016. Ini menjadi persoalan yang sangat serius, ketika Pemerintah dan pengusaha secara bersama-sama dan terang-terangan melanggar UU No.13/2003.

img-20161019-wa0018

Berdasarkan hasil survey independen yang dilakukan oleh ASPEK Indonesia dan FSP LEM SPSI DKI Jakarta, di 7 pasar tradisional dan 2 pasar modern di Jakarta, diperoleh nilai Kebutuhan Hidup Layak DKI Jakarta tahun 2016 adalah sebesar Rp. 3.491.607,- Survey independen dilakukan pada bulan September 2016, di Pasar Cempaka Putih, Gondangdia, Jatinegara, Cengkareng, Santa, Sunter, Koja serta Hero Kemang dan Carefour Buaran, merujuk pada 60 komponen KHL berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.13 tahun 2012.

Berdasarkan nilai KHL September 2016 sebesar Rp.3.491.607,- serta mempertimbangkan target inflasi tahun 2017 (PermenKeu No. 93/PMK.011/2014 sebesar 4 % , inflasi DKI Jakarta sebesar 2,40%, inflasi Nasional sebesar 3,07%, serta pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta sebesar 5,74% dan pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,04%, maka Upah Minimum Propinsi DKI Jakarta untuk tahun 2017 minimal sebesar Rp. 3.831.690,-

Berdasarkan informasi yang diterima GBJ, sesungguhnya Gubernur Jakarta telah mengirimkan surat kepada Menteri Ketenagakerjaan RI tentang formula penetapan UMP 2017 yang akan dipakai di DKI Jakarta, yang berbeda dengan PP 78/2015, yaitu UMP 2017 = KHL tahun berjalan + Pendapatan Domestik Bruto. Namun ternyata di berbagai media Gubernur DKI Jakarta mengingkari rencana penggunaan formula tersebut, dengan selalu mengatakan bahwa penetapan UMP 2017 di DKI Jakarta akan menggunakan PP 78/2015.

GBJ kembali akan melakukan aksi pengawalan penetapan UMP 2017. Aksi akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016. GBJ menuntut:

1. Gubernur DKI Jakarta untuk memerintahkan Dewan Pengupahan Propinsi DKI Jakarta untuk melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak sesuai UU 13/2003, sebagai dasar perhitungan Upah Minimum Propinsi tahun 2017.

2. Dewan Pengupahan DKI Jakarta untuk segera melakukan survey KHL yang selanjutnya dijadikan dasar dalam menghitung besaran UMP 2017.

3. Gubernur Propinsi DKI Jakarta menetapkan UMP DKI Jakarta tahun 2017 sebesar Rp. 3.831.690,-.(tim.media.aspekindonesia)

BURUH JAKARTA DESAK GUBERNUR TETAPKAN UMP 2017 BERDASARKAN SURVEY KEBUTUHAN HIDUP LAYAK

screenshot_2

Jakarta, 10 Oktober 2016Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) mendesak Gubernur DKI Jakarta untuk menetapkan Upah Minimum Propinsi (UMP) tahun 2017 berdasarkan hasil survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tahun 2016. Dasar tuntutan GBJ adalah Undang Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu Pasal 88 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi”. Dalam Pasal 89 ayat (1) dinyatakan bahwa “Upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak” dan ayat (2) menyatakan “Upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota”. Gubernur termasuk Bupati/Walikota dalam menetapkan upah minimum sesungguhnya tidak harus melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan karena nyata-nyata bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu UU No.13/2003. Hal ini diungkapkan oleh Mirah Sumirat, SE, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, sebagai salah satu juru bicara Presidium GBJ, dalam konferensi pers GBJ di Gedung Wisma ANTARA Jakarta Pusat hari ini (Senin, 10/10).

 

Mirah Sumirat yang juga Wakil Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional dari unsur serikat pekerja, meminta kepada Gubernur DKI Jakarta untuk memerintahkan Dewan Pengupahan Propinsi DKI Jakarta untuk melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak sesuai UU 13/2003, sebagai dasar perhitungan Upah Minimum Propinsi tahun 2017.

 

Berdasarkan hasil survey independen yang dilakukan oleh ASPEK Indonesia dan FSP LEM SPSI DKI Jakarta, di 7 pasar tradisional dan 2 pasar modern di Jakarta, diperoleh nilai Kebutuhan Hidup Layak DKI Jakarta tahun 2016 adalah sebesar Rp. 3.491.607,- Survey independen dilakukan pada bulan September 2016, di Pasar Cempaka Putih, Gondangdia, Jatinegara, Cengkareng, Santa, Sunter, Koja serta Hero Kemang dan Carefour Buaran, merujuk pada 60 komponen KHL berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.13 tahun 2012.

 

Berdasarkan nilai KHL September 2016 sebesar Rp.3.491.607,- serta mempertimbangkan target inflasi tahun 2017 (PermenKeu No. 93/PMK.011/2014 sebesar 4 % , inflasi DKI Jakarta sebesar 2,40%, inflasi Nasional sebesar 3,07%, serta pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta sebesar 5,74% dan pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,04%, maka Upah Minimum Propinsi DKI Jakarta untuk tahun 2017 minimal sebesar Rp. 3.831.690,-

 

Yulianto, Ketua DPD FSP Logam Elektronik & Mesin SPSI DKI Jakarta (FSP LEM SPSI DKI Jakarta), yang juga salah satu juru bicara Presidium GBJ, menginformasikan bahwa hingga bulan Oktober 2016 Dewan Pengupahan Propinsi DKI Jakarta belum melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak sesuai yang diamanatkan UU 13/2003. Yulianto menegaskan, survey independen yang dilakukan oleh ASPEK Indonesia dan FSP LEM SPSI DKI Jakarta adalah survey yang riil dan dapat dipertanggungjawabkan. GBJ siap mempresentasikan hasil survey tersebut di hadapan Gubernur DKI Jakarta.

 

Sehubungan dengan rencana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta yang pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016, akan memaksakan Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta untuk mengeluarkan rekomendasi penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017, tanpa melalui survey Kebutuhan Hidup Layak, maka GBJ menuntut kepada Gubernur DKI Jakarta untuk mencopot Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta.

 

Selain persoalan survey KHL 2016 dan UMP 2017, Yulianto juga mengingatkan terkait Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMSP) yang juga seharusnya direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Propinsi kepada Gubernur Propinsi DKI Jakarta. Namun hingga saat ini Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta tidak mau mengambil peran untuk rekomendasi tersebut. Justru serikat pekerja sektoral dibenturkan dengan pihak asosiasi pengusaha sektoral. Penetapan UMSP sudah selayaknya diberikan berdasarkan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di DKI Jakarta. Dalam kajian kami, sektor keuangan minimal berhak 10% dari UMP, sektor pengolahan 13%, retail besar 16%, serta konstruksi dan sektor lain dengan prosentase yang bervariasi.

 

Yulianto mengatakan terdapat 9 besar sektor yang memberikan kontribusi kepada PDRB DKI Jakarta, berdasarlan release Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, adalah sektor dalam kategori C, F, G, I, J, K, L, N, P. Pengelompokan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2015 semestinya sudah harus dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta, sebagaimana wilayah penyangga Jawa Barat dan Banten yang menata UMSK berdasarkan pengelompokan KBLI.

 

Persoalan upah adalah persoalan paling mendasar bagi seluruh pekerja/buruh, sehingga GBJ sebagai aliansi pekerja/buruh di Jakarta memastikan akan mengawal setiap proses penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2017. Seluruh federasi serikat pekerja baik yang memiliki perwakilan di Dewan Pengupahan Propinsi dan di Lembaga Kerja Sama Tripartit Propinsi DKI Jakarta, serta federasi serikat pekerja lainnya yang ada di Jakarta, telah menyatakan komitmennya dalam GBJ untuk memperjuangkan penetapan UMP DKI Jakarta sesuai UU 13/2003. Pemerintah seharusnya menegakkan aturan hukum dan tidak melakukan pelanggaran hukum, pungkas Yulianto.(tim.media.aspekindonesia)

PEKERJA TOL AKSI TOLAK OTOMATISASI GARDU TOL

maxresdefaultJakarta, 29/9/2016 – Ribuan pekerja jalan tol hari ini, Kamis, 29 September 2016, bergabung bersama ratusan ribu buruh menggelar aksi unjuk rasa di beberapa lokasi, antara lain di Kementerian BUMN dan Istana Negara. Mirah Sumirat, SE, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) yang juga Presiden Serikat Karyawan Jalantol Lingkarluar Jakarta (SKJLJ), mengatakan bahwa aksi ribuan pekerja jalan tol itu dimaksudkan untuk menyampaikan aspirasi penolakan terhadap rencana Pemerintah yang akan melakukan otomatisasi gardu tol di seluruh Indonesia. Aksi ini dilakukan karena Pemerintah tidak merespon tuntutan ASPEK Indonesia dan Aliansi Pekerja Jalan Tol Seluruh Indonesia (APJATSI) untuk menghentikan rencana otomatisasi gardu tol, yang akan berdampak pada PHK puluhan ribu pekerja tol di seluruh Indonesia.

Pemerintah yang seharusnya menciptakan lapangan pekerjaan dan menjamin pekerjaan yang layak, justru menjadi eksekutor ter-PHK-nya puluhan ribuan pekerja tol. Dampak PHK massal tentunya juga akan dirasakan oleh keluarga pekerja. Dimana keberpihakan Pemerintah terhadap rakyatnya?, tanya Mirah Sumirat dalam keterangan persnya.

Jangan hanya karena ingin mengejar kepentingan bisnis semata sehingga melupakan kewajiban Negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Keuntungan perusahaan pengelola jalan tol sesungguhnya sudah sangat tinggi, sehingga tidak ada alasan untuk mem-PHK pekerjanya, apalagi dikemas dalam bentuk kebijakan otomatisasi gardu tol yang disebut sebagai efisiensi.

ASPEK Indonesia dan APJATSI menuntut Pemerintah, dalam hal ini Presiden, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan dan Menteri BUMN, untuk:

1. Menghentikan rencana otomatisasi gardu tol di seluruh Indonesia, yang berkedok efisiensi.

2. Tidak melakukan PHK terhadap para pekerja di jalan tol.

Data BPS tahun 2015 pengangguran di Indonesia sudah berjumlah 7,7 juta orang. Jangan tambah lagi!, tegas Mirah Sumirat.

Para pekerja jalan tol yang tergabung dalam APJATSI datang dari perusahaan pengelola jalan tol, baik BUMN, anak perusahaan BUMN maupun swasta.

Dalam aksi hari ini, Mirah Sumirat kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk mewaspadai “pengambilan paksa” dana masyarakat berkedok otomatisasi gardu tol. Mirah menjelaskan bahwa pemilik & pengguna kartu e-toll, tanpa sadar sesungguhnya telah “diambil paksa” uangnya oleh pihak pengelola jalan tol dan oleh bank yang menerbitkan kartu e-toll. Mirah mencontohkan, apabila masyarakat membeli kartu e-toll seharga Rp.50.000,- sesungguhnya hanya mendapatkan saldo sebesar Rp.30.000,-. Kemana selisih uang yang Rp.20.000? Konsumsen “dipaksa” untuk merelakan kehilangan dananya, bahkan sebelum kartu e-toll digunakan untuk transaksi!, tegas Mirah Sumirat.

Dengan tidak adanya gardu tol manual yang dioperasikan oleh pekerja gardu tol, maka secara tidak langsung pengguna jalan dipaksa untuk membeli kartu e-toll & dipaksa untuk merelakan kehilangan uangnya dengan dalih biaya administrasi/biaya kartu e-toll. Bayangkan, berapa triliun dana masyarakat yang akan diambil paksa dari sistem full GTO ini? Kondisi ini jelas-jelas membuat pengguna jalan tol sebagai konsumen diperlakukan tidak adil, bahkan bisa dikatakan “dicurangi” oleh sistem bisnis antara perusahaan pengelola jalan tol dengan perbankan yang menerbitkan kartu e-toll. Ketika perusahaan pengelola jalan tol hanya menyediakan gardu tol otomatis tanpa menyediakan gardu manual, apakah itu bukan paksaan kepada konsumen pengguna jalan tol? Pengguna jalan tol sebagai konsumen tidak diberikan pilihan dalam mendapatkan pelayanan tol, pungkas Mirah Sumirat.(tim.media.aspekindonesia)

PEMDA DKI JAKARTA DIMINTA TRANSPARAN DALAM PEMBAHASAN RAPERDA KETENAGAKERJAAN

gbjJakarta, 13/09/16 – Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk transparan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan yang akan diberlakukan di DKI Jakarta. Hal ini diungkapkan oleh Mirah Sumirat, SE, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, sebagai salah satu juru bicara GBJ, saat menghadiri acara Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan yang diadakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, di Ruang Tempo Doeloe lantai 2 Gedung Balai Kota, Jakarta, Selasa, 13 September 2016. Ketidaktransparan pembahasan Raperda Ketenagakerjaan terlihat dari tidak adanya dokumen lengkap isi Raperda yang akan dikonsultasikan ke publik hari ini. Pihak Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, sejak awal acara hanya memberikan dokumen tanggapan atas Naskah Akademik Raperda Ketenagakerjaan dari 3 narasumber, tanpa memberikan Naskah Akademik dan tanpa memberikan dokumen isi pasal per pasal dari Raperda Ketenagakerjaan dimaksud. Bagaimana mungkin konsultasi publik dapat berjalan maksimal, jika tidak jelas dokumen yang akan dikonsultasikan, ungkap Mirah Sumirat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan sebagai pengganti atas Peraturan Daerah No.6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan yang saat ini berlaku.

screenshot_4

Mirah Sumirat yang juga Wakil Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional dari unsur serikat pekerja, meminta kepada Pemda DKI Jakarta untuk memaksimalkan peran Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi DKI Jakarta, dalam penyusunan dan pembahasan Raperda Ketenagakerjaan di DKI Jakarta. Dalam LKS Tripartit seluruh stakeholder hubungan industrial, baik Pemerintah, pengusaha maupun serikat pekerja, bahkan juga kalangan akademisi, dapat memberikan rekomendasi terbaiknya agar menghasilkan Raperda yang berkeadilan dan mensejahterakan.

Senada dengan Mirah Sumirat, perlunya pembahasan lebih detail Raperda Ketenagakerjaa melalui forum LKS Tripartit Provinsi DKI Jakarta juga diungkapkan oleh nara sumber dari serikat pekerja dan pengusaha.

Yulianto, Ketua DPD FSP Logam Elektronik & Mesin SPSI DKI Jakarta (FSP LEM SPSI DKI Jakarta), yang diminta oleh Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, untuk memberikan tanggapan atas Naskah Akademik Raperda, juga meminta agar pembahasan Raperda Ketenagakerjaan ini bisa dilakukan oleh LKS Tripartit DKI Jakarta. Muatan materi Raperda seyogyanya dapat dibahas tuntas di LKS Tripartit Provinsi sebelum masuk ke dalam tahapan konsultasi publik dan harmonisasi, meskipun pemrakarsa Raperda adalah Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta. Hal ini sesuai dengan tugas LKS Tripartit untuk memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Gubernur dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan, ungkap Yulianto.

Drs. HM Agus Guntur PM, MM, Wakil Ketua DPP APINDO DKI Jakarta, dalam kesimpulan akhirnya juga sependapat agar Raperda Ketenagakerjaan ini dibahas di LKS Tripartit Provinsi DKI Jakarta. Agus Guntur juga mengkritisi Peraturan Daerah N0.6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan yang saat ini berlaku, karena isinya merupakan pengulangan dari pasal-pasal UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Seharusnya dapat dipilah kembali, bidang dan kegiatan apa saja yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan atau Kota/Kabupaten, sehingga tidak tumpang tindih dengan kewenangan Pemerintah Pusat. Kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota Negara juga merupakan kondisi yang perlu dikaji lebih lanjut terkait Raperda Ketenagakerjaan yang akan dibahas, ungkap Agus Guntur.

Dalam acara Konsultasi Publik tersebut juga terungkap beberapa kelemahan institusi ketenagakerjaan di DKI Jakarta, antara lain yang paling menonjol adalah minimnya Pegawai Pengawas yang ada saat ini, hanya 65 orang untuk mengawasi sekitar 32.000 perusahaan di DKI Jakarta. Sehingga Pemprov DKI Jakarta harus segera menambah jumlah Pegawai Pengawas, karena keberadaan Pegawai Pengawas tidak saja bertugas mengawasi namun juga berfungsi sebagai Penyidik ketika ada tindak pidana ketenagakerjaan yang terjadi di suatu perusahaan.

Setelah menghadiri acara Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan yang diadakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, beberapa federasi, aliansi dan forum serikat pekerja yang tergabung dalam Gerakan Buruh Jakarta kemudian mendeklarasikan berdirinya Gerakan Buruh Jakarta, di depan kantor Balai Kota (tim.media.aspekindonesia)

Sidang kembali tertunda, Dimana Kombes Hendro Pandowo

 

 

 

Screenshot_6

Jakarta, 30/5/2016 – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) kembali mengawal jalannya Sidang Kriminalisasi terhadap 26 Aktivis Buruh dan Rakyat (23 Aktivis Buruh, 2 Pengacara publik LBH Jakarta dan 1 Orang Mahasiswa) yang kembali di gelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Screenshot_8

Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat, SE. sebelum sidang berlangsung mengatakan kawan-kawan 26 Aktivis, mereka bukan Kriminal dan teroris, mereka hanya anak-anak bangsa yang hanya menyampaikan pendapat dimuka umum yang sudah melakukan prosedur sesuai undang undang, anehnya mereka yang di semprot water canon, ditembaki gas air mata dan dipukuli, padahal mereka yang tidak bersenjata dan tidak melawan sama sekali bahkan tidak ada satu kerikil pun yang dilempar mengenai pihak Kepolisian, justru mereka yang dijadikan terdakwa di pengadilan ini, dan lucunya, Advokat LBH Jakarta yang pada hari itu mendampingi kliennya ditangkap dan dijadikan terdakwa juga, oleh karena itu kami meminta hentikan Kriminalisasi terhadap 26 Aktivis Buruh dan Rakyat kawan kami dan bebaskan mereka tanpa syarat, Demokarasi harus ditegakkan secara adil dan terang benderang.”pungkasnya”.

Screenshot_9

Maruli salah satu Tim Advokasi Buruh dan Rakyat mengatakan sidang hari ini ada 2 agenda sidang yang satu Putusan Sela terhadap 23 Aktivis buruh dan satu lagi pemeriksaan saksi dari pihak kejaksaa, kami sangat kecewa terhadap Putusan Sela tersebut, karena kami banyak menemukan kecacatan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum akan tetapi Majelis Hakim mentolerasi kecacatan tersebut dan akhirnya Eksepsi dari 23 Aktivis buruh dan Kuasa hukumnya tidak dapat diterima.

 

Ia juga menegaskan kami akan melakukan beberapa langkah-langkah hukum lainnya dengan melakukan pengaduan kepada Badan Pengawas Makamah Agung, yang kedua kami juga akan melakukan pengaduan ke Komisi Yudisial, karena menurut kami ini ada pelanggaran hukum acara pidana ini bukan pelanggaran teknis yudisial karena KUHAP sudah jelas kalau Dakwaan tidak diberi tanggal maka sudah jelas Dakwaan tidak dapat diterima.

 

Maruli juga menjelaskan terkait sidang pemeriksaan saksi, menurut kami pihak kejaksaan tidak memahami KUHAP dalam hal siapa yang seharusnya terlebih dahulu diperiksa, karena seharusnya yang diperiksa terlebih dahulu dalam hal ini adalah pelapor karena dia merupakan titik masuk untuk melihat perkara ini lebih jauh, oleh karena itu kami menolak untuk dilanjutkan proses pemeriksaan saksi sampai dihadirkannya saksi pelapor yaitu Hendro Pandowo selaku mantan KAPOLRES Jakarta Pusat dan Penanggung Jawab Keamanan Aksi Unjuk Rasa menolak PP No. 78 pada tanggal 30 Oktober 2015 lalu. (tim.media.aspekindonesia).

MAY DAY MOMENTUM MEMPERKUAT BARISAN PERJUANGAN UNTUK KESEJAHTERAAN PEKERJA

Screenshot_1

Minggu, 1 Mei 2016Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK INDONESIA), Mirah Sumirat, SE, mengajak seluruh pekerja di Indonesia untuk menjadikan momentum Hari Buruh Internasional (May Day) tahun 2016 ini, sebagai momentum untuk memperkuat barisan perjuangan pekerja demi mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera. Mari bersatu dalam satu barisan dan jangan mudah dipecah belah! Jangan mau diadu domba! Seluruh pekerja harus bersatu karena tantangan hari ini sangat berat! Hari ini kita menghadapi kenyataan bahwa Pemerintah lebih mementingkan kepentingan investor dibanding kesejahteraan pekerja. Segala kemudahan diberikan untuk masuknya investasi asing, namun untuk kesejahteraan pekerja, Pemerintah justru menerbitkan Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang justru membatasi kenaikan UMP hanya berdasar pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dan tidak berdasar hasil survei Kebutuhan Hidup Layak. Demikian disampaikan Mirah Sumirat dalam keterangan pers tertulis menyambut May Day 2016.

Mirah juga kembali meminta Presiden Joko Widodo untuk mendengar aspirasi pekerja dan membatalkan PP No.78 tahun 2015 karena jelas-jelas menabrak peraturan perundangan yang lebih tinggi yaitu UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. PP 78/2015 juga telah menghilangkan hak berunding upah yang dimiliki serikat pekerja yang sesungguhnya sudah dijamin oleh UU Ketenagakerjaan.

Pasal 88 ayat 4 UU Ketenagakerjaan telah mengatur dan mengamanatkan bahwa penetapan upah minimum harus berdasarkan hasil survey KHL. Sedangkan Pasal 44 PP 78/2015 penetapan upah minimum tidak lagi berdasarkan hasil survey KHL. Ini aneh karena justru Pemerintah yang menabrak UU, tegas Mirah Sumirat.

ASPEK Indonesia juga mendesak Menteri BUMN untuk segera menyelesaikan permasalahan pekerja outsourcing di BUMN yang sampai hari ini masih belum ada kejelasan. BUMN wajib tunduk pada UU Ketenagakerjaan yang berlaku, ketika BUMN nyata-nyata telah mempekerjakan pekerja outsourcing di pekerjaan inti, maka demi hukum BUMN wajib mengangkat pekerja outsourcing tersebut menjadi pekerja tetap. Kondisi ini membuktikan kembali bahwa Pemerintah justru yang melakukan pelanggaran UU, ungkap Mirah Sumirat.

Screenshot_2

ASPEK Indonesia juga mendesak pengusaha untuk tidak melakukan tindakan menghalangi pendirian dan aktivitas serikat pekerja (union busting). Pemerintah juga diminta proaktif untuk segera menindaklajuti setiap pengaduan serikat pekerja terkait kasus union busting. Sampai saat ini masih banyak terjadi tindakan union busting di perusahaan Indonesia.

Bersatulah pekerja Indonesia! Mari bergandengan tangan untuk memperjuangkan hak-hak normatif pekerja, karena yang kita hadapi saat ini adalah kelompok pemodal yang telah masuk dan mempengaruhi kebijakan Pemerintah. Kelompok pemodal yang serakah dan tidak mau berbagi keuntungan perusahaan yang lebih fair kepada pekerjanya.

ASPEK Indonesia bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan terus memperjuangkan agar pekerja bisa mendapatkan hak-hak konstitusionalnya. ASPEK Indonesia juga meminta Pemerintah untuk segera merealisasikan janjinya yang disampaikan di hadapan DPR RI, untuk mengangkat guru honor dan pekerja honor menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).(tim.media.aspekindonesia).

Presiden KSPI berkunjung ke ASPEK Indonesia

13029640_10205608343242068_4321065725557694881_oSelasa, 19 April 2016, Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berkunjung ke Sekretariat Federasi Serikat Pekerja DPP ASPEK Indonesia, di Griya Alam Indah Jalan Raya Condet, Jakarta Timur. Kedatangan Presiden KSPI ini di dampingi oleh beberapa pengurus dan petinggi KSPI antara lain M. Rusdi Sekretaris Jenderal KSPI, Didi Supriadi, Wakil Ketua Umum PB PGRI dan Kahar, team Media DPP KSPI.

Dalam kesempatan tersebut, Iqbal menyampaikan bahwa agenda datang ke Federasi ASPEK Indonesia adalah dalam rangka silaturahim dan mensosialisasikan hasil-hasil rapat Kerja Nasional KSPI yang telah disahkan sebelumnya. Disamping itu, ada 2 hal penting lainnya adalah Persiapan May Day dan Update 10 Isu yang akan di usung dalam perjuangan KSPI.

Selanjutnya Iqbal menambahkan, bahwa KSPI selama ini mengambil posisi sebagai Oposisi diluar parlement. Karena faktanya, selama ini kehadiran KSPI dalam mengawal kebijakan-kebijakan politik Negara ini jelas dalam posisi sebagai penyeimbang dan control sosial. Jelasnya.

Para Pimpinan DPP ASPEK Indonesia selaku tuan rumah, sejak pagi sudah berkumpul untuk menyambut orang nomor satu di Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini. Mirah Sumirat, selaku Presiden federasi Serikat Pekerja, ASPEK Indonesia menyatakan : “ bagi kami, Konsolidasi dalam menguatkan organisasi buruh adalah hal yang sangat urgent. Karena gerakan buruh di Indonesia akan menguat dilihat dari Konfederasinya, yang di dukung oleh seluruh element dan afiliasi Serikat Pekerja anggotanya, hingga ditingkat perusahaan.”

Sebagaimana mafhum, Federasi ASPEK Indonesia adalah salah satu anggota afiliasi KSPI di sector Jasa. Disamping beberapa federai lainnya antara lain di sector Guru PGRI, Sektor Metal FSPMI, sector Manufactur SPN, Sektor Kimia, Energi FSP KEP, sector Hotel dan Pariwisata FSP PAR Ref, Sektor Semen ISI, Sektor dll.

Dalam penutupan, Sekretaris Jenderal KSPI membagikan hasil-hasil Rapat Kerja Nasional KSPI, serta memberikan penjelasan-penjelasannya. (AFH)