PEKERJA TOL AKSI TOLAK OTOMATISASI GARDU TOL

maxresdefaultJakarta, 29/9/2016 – Ribuan pekerja jalan tol hari ini, Kamis, 29 September 2016, bergabung bersama ratusan ribu buruh menggelar aksi unjuk rasa di beberapa lokasi, antara lain di Kementerian BUMN dan Istana Negara. Mirah Sumirat, SE, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) yang juga Presiden Serikat Karyawan Jalantol Lingkarluar Jakarta (SKJLJ), mengatakan bahwa aksi ribuan pekerja jalan tol itu dimaksudkan untuk menyampaikan aspirasi penolakan terhadap rencana Pemerintah yang akan melakukan otomatisasi gardu tol di seluruh Indonesia. Aksi ini dilakukan karena Pemerintah tidak merespon tuntutan ASPEK Indonesia dan Aliansi Pekerja Jalan Tol Seluruh Indonesia (APJATSI) untuk menghentikan rencana otomatisasi gardu tol, yang akan berdampak pada PHK puluhan ribu pekerja tol di seluruh Indonesia.

Pemerintah yang seharusnya menciptakan lapangan pekerjaan dan menjamin pekerjaan yang layak, justru menjadi eksekutor ter-PHK-nya puluhan ribuan pekerja tol. Dampak PHK massal tentunya juga akan dirasakan oleh keluarga pekerja. Dimana keberpihakan Pemerintah terhadap rakyatnya?, tanya Mirah Sumirat dalam keterangan persnya.

Jangan hanya karena ingin mengejar kepentingan bisnis semata sehingga melupakan kewajiban Negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Keuntungan perusahaan pengelola jalan tol sesungguhnya sudah sangat tinggi, sehingga tidak ada alasan untuk mem-PHK pekerjanya, apalagi dikemas dalam bentuk kebijakan otomatisasi gardu tol yang disebut sebagai efisiensi.

ASPEK Indonesia dan APJATSI menuntut Pemerintah, dalam hal ini Presiden, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan dan Menteri BUMN, untuk:

1. Menghentikan rencana otomatisasi gardu tol di seluruh Indonesia, yang berkedok efisiensi.

2. Tidak melakukan PHK terhadap para pekerja di jalan tol.

Data BPS tahun 2015 pengangguran di Indonesia sudah berjumlah 7,7 juta orang. Jangan tambah lagi!, tegas Mirah Sumirat.

Para pekerja jalan tol yang tergabung dalam APJATSI datang dari perusahaan pengelola jalan tol, baik BUMN, anak perusahaan BUMN maupun swasta.

Dalam aksi hari ini, Mirah Sumirat kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk mewaspadai “pengambilan paksa” dana masyarakat berkedok otomatisasi gardu tol. Mirah menjelaskan bahwa pemilik & pengguna kartu e-toll, tanpa sadar sesungguhnya telah “diambil paksa” uangnya oleh pihak pengelola jalan tol dan oleh bank yang menerbitkan kartu e-toll. Mirah mencontohkan, apabila masyarakat membeli kartu e-toll seharga Rp.50.000,- sesungguhnya hanya mendapatkan saldo sebesar Rp.30.000,-. Kemana selisih uang yang Rp.20.000? Konsumsen “dipaksa” untuk merelakan kehilangan dananya, bahkan sebelum kartu e-toll digunakan untuk transaksi!, tegas Mirah Sumirat.

Dengan tidak adanya gardu tol manual yang dioperasikan oleh pekerja gardu tol, maka secara tidak langsung pengguna jalan dipaksa untuk membeli kartu e-toll & dipaksa untuk merelakan kehilangan uangnya dengan dalih biaya administrasi/biaya kartu e-toll. Bayangkan, berapa triliun dana masyarakat yang akan diambil paksa dari sistem full GTO ini? Kondisi ini jelas-jelas membuat pengguna jalan tol sebagai konsumen diperlakukan tidak adil, bahkan bisa dikatakan “dicurangi” oleh sistem bisnis antara perusahaan pengelola jalan tol dengan perbankan yang menerbitkan kartu e-toll. Ketika perusahaan pengelola jalan tol hanya menyediakan gardu tol otomatis tanpa menyediakan gardu manual, apakah itu bukan paksaan kepada konsumen pengguna jalan tol? Pengguna jalan tol sebagai konsumen tidak diberikan pilihan dalam mendapatkan pelayanan tol, pungkas Mirah Sumirat.(tim.media.aspekindonesia)

PEMDA DKI JAKARTA DIMINTA TRANSPARAN DALAM PEMBAHASAN RAPERDA KETENAGAKERJAAN

gbjJakarta, 13/09/16 – Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk transparan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan yang akan diberlakukan di DKI Jakarta. Hal ini diungkapkan oleh Mirah Sumirat, SE, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, sebagai salah satu juru bicara GBJ, saat menghadiri acara Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan yang diadakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, di Ruang Tempo Doeloe lantai 2 Gedung Balai Kota, Jakarta, Selasa, 13 September 2016. Ketidaktransparan pembahasan Raperda Ketenagakerjaan terlihat dari tidak adanya dokumen lengkap isi Raperda yang akan dikonsultasikan ke publik hari ini. Pihak Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, sejak awal acara hanya memberikan dokumen tanggapan atas Naskah Akademik Raperda Ketenagakerjaan dari 3 narasumber, tanpa memberikan Naskah Akademik dan tanpa memberikan dokumen isi pasal per pasal dari Raperda Ketenagakerjaan dimaksud. Bagaimana mungkin konsultasi publik dapat berjalan maksimal, jika tidak jelas dokumen yang akan dikonsultasikan, ungkap Mirah Sumirat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan sebagai pengganti atas Peraturan Daerah No.6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan yang saat ini berlaku.

screenshot_4

Mirah Sumirat yang juga Wakil Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional dari unsur serikat pekerja, meminta kepada Pemda DKI Jakarta untuk memaksimalkan peran Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi DKI Jakarta, dalam penyusunan dan pembahasan Raperda Ketenagakerjaan di DKI Jakarta. Dalam LKS Tripartit seluruh stakeholder hubungan industrial, baik Pemerintah, pengusaha maupun serikat pekerja, bahkan juga kalangan akademisi, dapat memberikan rekomendasi terbaiknya agar menghasilkan Raperda yang berkeadilan dan mensejahterakan.

Senada dengan Mirah Sumirat, perlunya pembahasan lebih detail Raperda Ketenagakerjaa melalui forum LKS Tripartit Provinsi DKI Jakarta juga diungkapkan oleh nara sumber dari serikat pekerja dan pengusaha.

Yulianto, Ketua DPD FSP Logam Elektronik & Mesin SPSI DKI Jakarta (FSP LEM SPSI DKI Jakarta), yang diminta oleh Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, untuk memberikan tanggapan atas Naskah Akademik Raperda, juga meminta agar pembahasan Raperda Ketenagakerjaan ini bisa dilakukan oleh LKS Tripartit DKI Jakarta. Muatan materi Raperda seyogyanya dapat dibahas tuntas di LKS Tripartit Provinsi sebelum masuk ke dalam tahapan konsultasi publik dan harmonisasi, meskipun pemrakarsa Raperda adalah Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta. Hal ini sesuai dengan tugas LKS Tripartit untuk memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Gubernur dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan, ungkap Yulianto.

Drs. HM Agus Guntur PM, MM, Wakil Ketua DPP APINDO DKI Jakarta, dalam kesimpulan akhirnya juga sependapat agar Raperda Ketenagakerjaan ini dibahas di LKS Tripartit Provinsi DKI Jakarta. Agus Guntur juga mengkritisi Peraturan Daerah N0.6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan yang saat ini berlaku, karena isinya merupakan pengulangan dari pasal-pasal UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Seharusnya dapat dipilah kembali, bidang dan kegiatan apa saja yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan atau Kota/Kabupaten, sehingga tidak tumpang tindih dengan kewenangan Pemerintah Pusat. Kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota Negara juga merupakan kondisi yang perlu dikaji lebih lanjut terkait Raperda Ketenagakerjaan yang akan dibahas, ungkap Agus Guntur.

Dalam acara Konsultasi Publik tersebut juga terungkap beberapa kelemahan institusi ketenagakerjaan di DKI Jakarta, antara lain yang paling menonjol adalah minimnya Pegawai Pengawas yang ada saat ini, hanya 65 orang untuk mengawasi sekitar 32.000 perusahaan di DKI Jakarta. Sehingga Pemprov DKI Jakarta harus segera menambah jumlah Pegawai Pengawas, karena keberadaan Pegawai Pengawas tidak saja bertugas mengawasi namun juga berfungsi sebagai Penyidik ketika ada tindak pidana ketenagakerjaan yang terjadi di suatu perusahaan.

Setelah menghadiri acara Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan yang diadakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, beberapa federasi, aliansi dan forum serikat pekerja yang tergabung dalam Gerakan Buruh Jakarta kemudian mendeklarasikan berdirinya Gerakan Buruh Jakarta, di depan kantor Balai Kota (tim.media.aspekindonesia)

Sidang kembali tertunda, Dimana Kombes Hendro Pandowo

 

 

 

Screenshot_6

Jakarta, 30/5/2016 – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) kembali mengawal jalannya Sidang Kriminalisasi terhadap 26 Aktivis Buruh dan Rakyat (23 Aktivis Buruh, 2 Pengacara publik LBH Jakarta dan 1 Orang Mahasiswa) yang kembali di gelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Screenshot_8

Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat, SE. sebelum sidang berlangsung mengatakan kawan-kawan 26 Aktivis, mereka bukan Kriminal dan teroris, mereka hanya anak-anak bangsa yang hanya menyampaikan pendapat dimuka umum yang sudah melakukan prosedur sesuai undang undang, anehnya mereka yang di semprot water canon, ditembaki gas air mata dan dipukuli, padahal mereka yang tidak bersenjata dan tidak melawan sama sekali bahkan tidak ada satu kerikil pun yang dilempar mengenai pihak Kepolisian, justru mereka yang dijadikan terdakwa di pengadilan ini, dan lucunya, Advokat LBH Jakarta yang pada hari itu mendampingi kliennya ditangkap dan dijadikan terdakwa juga, oleh karena itu kami meminta hentikan Kriminalisasi terhadap 26 Aktivis Buruh dan Rakyat kawan kami dan bebaskan mereka tanpa syarat, Demokarasi harus ditegakkan secara adil dan terang benderang.”pungkasnya”.

Screenshot_9

Maruli salah satu Tim Advokasi Buruh dan Rakyat mengatakan sidang hari ini ada 2 agenda sidang yang satu Putusan Sela terhadap 23 Aktivis buruh dan satu lagi pemeriksaan saksi dari pihak kejaksaa, kami sangat kecewa terhadap Putusan Sela tersebut, karena kami banyak menemukan kecacatan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum akan tetapi Majelis Hakim mentolerasi kecacatan tersebut dan akhirnya Eksepsi dari 23 Aktivis buruh dan Kuasa hukumnya tidak dapat diterima.

 

Ia juga menegaskan kami akan melakukan beberapa langkah-langkah hukum lainnya dengan melakukan pengaduan kepada Badan Pengawas Makamah Agung, yang kedua kami juga akan melakukan pengaduan ke Komisi Yudisial, karena menurut kami ini ada pelanggaran hukum acara pidana ini bukan pelanggaran teknis yudisial karena KUHAP sudah jelas kalau Dakwaan tidak diberi tanggal maka sudah jelas Dakwaan tidak dapat diterima.

 

Maruli juga menjelaskan terkait sidang pemeriksaan saksi, menurut kami pihak kejaksaan tidak memahami KUHAP dalam hal siapa yang seharusnya terlebih dahulu diperiksa, karena seharusnya yang diperiksa terlebih dahulu dalam hal ini adalah pelapor karena dia merupakan titik masuk untuk melihat perkara ini lebih jauh, oleh karena itu kami menolak untuk dilanjutkan proses pemeriksaan saksi sampai dihadirkannya saksi pelapor yaitu Hendro Pandowo selaku mantan KAPOLRES Jakarta Pusat dan Penanggung Jawab Keamanan Aksi Unjuk Rasa menolak PP No. 78 pada tanggal 30 Oktober 2015 lalu. (tim.media.aspekindonesia).

MAY DAY MOMENTUM MEMPERKUAT BARISAN PERJUANGAN UNTUK KESEJAHTERAAN PEKERJA

Screenshot_1

Minggu, 1 Mei 2016Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK INDONESIA), Mirah Sumirat, SE, mengajak seluruh pekerja di Indonesia untuk menjadikan momentum Hari Buruh Internasional (May Day) tahun 2016 ini, sebagai momentum untuk memperkuat barisan perjuangan pekerja demi mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera. Mari bersatu dalam satu barisan dan jangan mudah dipecah belah! Jangan mau diadu domba! Seluruh pekerja harus bersatu karena tantangan hari ini sangat berat! Hari ini kita menghadapi kenyataan bahwa Pemerintah lebih mementingkan kepentingan investor dibanding kesejahteraan pekerja. Segala kemudahan diberikan untuk masuknya investasi asing, namun untuk kesejahteraan pekerja, Pemerintah justru menerbitkan Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang justru membatasi kenaikan UMP hanya berdasar pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dan tidak berdasar hasil survei Kebutuhan Hidup Layak. Demikian disampaikan Mirah Sumirat dalam keterangan pers tertulis menyambut May Day 2016.

Mirah juga kembali meminta Presiden Joko Widodo untuk mendengar aspirasi pekerja dan membatalkan PP No.78 tahun 2015 karena jelas-jelas menabrak peraturan perundangan yang lebih tinggi yaitu UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. PP 78/2015 juga telah menghilangkan hak berunding upah yang dimiliki serikat pekerja yang sesungguhnya sudah dijamin oleh UU Ketenagakerjaan.

Pasal 88 ayat 4 UU Ketenagakerjaan telah mengatur dan mengamanatkan bahwa penetapan upah minimum harus berdasarkan hasil survey KHL. Sedangkan Pasal 44 PP 78/2015 penetapan upah minimum tidak lagi berdasarkan hasil survey KHL. Ini aneh karena justru Pemerintah yang menabrak UU, tegas Mirah Sumirat.

ASPEK Indonesia juga mendesak Menteri BUMN untuk segera menyelesaikan permasalahan pekerja outsourcing di BUMN yang sampai hari ini masih belum ada kejelasan. BUMN wajib tunduk pada UU Ketenagakerjaan yang berlaku, ketika BUMN nyata-nyata telah mempekerjakan pekerja outsourcing di pekerjaan inti, maka demi hukum BUMN wajib mengangkat pekerja outsourcing tersebut menjadi pekerja tetap. Kondisi ini membuktikan kembali bahwa Pemerintah justru yang melakukan pelanggaran UU, ungkap Mirah Sumirat.

Screenshot_2

ASPEK Indonesia juga mendesak pengusaha untuk tidak melakukan tindakan menghalangi pendirian dan aktivitas serikat pekerja (union busting). Pemerintah juga diminta proaktif untuk segera menindaklajuti setiap pengaduan serikat pekerja terkait kasus union busting. Sampai saat ini masih banyak terjadi tindakan union busting di perusahaan Indonesia.

Bersatulah pekerja Indonesia! Mari bergandengan tangan untuk memperjuangkan hak-hak normatif pekerja, karena yang kita hadapi saat ini adalah kelompok pemodal yang telah masuk dan mempengaruhi kebijakan Pemerintah. Kelompok pemodal yang serakah dan tidak mau berbagi keuntungan perusahaan yang lebih fair kepada pekerjanya.

ASPEK Indonesia bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan terus memperjuangkan agar pekerja bisa mendapatkan hak-hak konstitusionalnya. ASPEK Indonesia juga meminta Pemerintah untuk segera merealisasikan janjinya yang disampaikan di hadapan DPR RI, untuk mengangkat guru honor dan pekerja honor menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).(tim.media.aspekindonesia).

Presiden KSPI berkunjung ke ASPEK Indonesia

13029640_10205608343242068_4321065725557694881_oSelasa, 19 April 2016, Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berkunjung ke Sekretariat Federasi Serikat Pekerja DPP ASPEK Indonesia, di Griya Alam Indah Jalan Raya Condet, Jakarta Timur. Kedatangan Presiden KSPI ini di dampingi oleh beberapa pengurus dan petinggi KSPI antara lain M. Rusdi Sekretaris Jenderal KSPI, Didi Supriadi, Wakil Ketua Umum PB PGRI dan Kahar, team Media DPP KSPI.

Dalam kesempatan tersebut, Iqbal menyampaikan bahwa agenda datang ke Federasi ASPEK Indonesia adalah dalam rangka silaturahim dan mensosialisasikan hasil-hasil rapat Kerja Nasional KSPI yang telah disahkan sebelumnya. Disamping itu, ada 2 hal penting lainnya adalah Persiapan May Day dan Update 10 Isu yang akan di usung dalam perjuangan KSPI.

Selanjutnya Iqbal menambahkan, bahwa KSPI selama ini mengambil posisi sebagai Oposisi diluar parlement. Karena faktanya, selama ini kehadiran KSPI dalam mengawal kebijakan-kebijakan politik Negara ini jelas dalam posisi sebagai penyeimbang dan control sosial. Jelasnya.

Para Pimpinan DPP ASPEK Indonesia selaku tuan rumah, sejak pagi sudah berkumpul untuk menyambut orang nomor satu di Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini. Mirah Sumirat, selaku Presiden federasi Serikat Pekerja, ASPEK Indonesia menyatakan : “ bagi kami, Konsolidasi dalam menguatkan organisasi buruh adalah hal yang sangat urgent. Karena gerakan buruh di Indonesia akan menguat dilihat dari Konfederasinya, yang di dukung oleh seluruh element dan afiliasi Serikat Pekerja anggotanya, hingga ditingkat perusahaan.”

Sebagaimana mafhum, Federasi ASPEK Indonesia adalah salah satu anggota afiliasi KSPI di sector Jasa. Disamping beberapa federai lainnya antara lain di sector Guru PGRI, Sektor Metal FSPMI, sector Manufactur SPN, Sektor Kimia, Energi FSP KEP, sector Hotel dan Pariwisata FSP PAR Ref, Sektor Semen ISI, Sektor dll.

Dalam penutupan, Sekretaris Jenderal KSPI membagikan hasil-hasil Rapat Kerja Nasional KSPI, serta memberikan penjelasan-penjelasannya. (AFH)

Bambang Widjojanto: Kebebasan Jangan Ditafsirkan Merongrong Kekuasaan

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto hadir dalam persidangan kasus 26 aktivis buruh. Bambang datang sebagai tim kuasa hukum atas dugaan kasus kriminalisasi yang ditujukan pada dua pengacara publik, yaitu Tigor Hutapea dan Obed Sakti.

Menurut Bambang, ada dua isu yang menjadi perhatian besar, yakni kebebasan berpendapat dan juga perlindungan pada pekerja bantuan hukum. Bambang mengungkapkan kekecewaannya terhadap aparat penegak hukum yang menjadikan kebebasan berekspresi sebagai ancaman.

“Kalau kebebasan berekspresi sebagai hak dasar diputar menjadi ancaman, itu sudah melanggar prinsip konstitusi. Kebebasan jangan ditafsirkan merongrong kekuasaan,” kata Bambang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (30/3/2016).

Pengacara Indonesia itu menyampaikan, demo yang dilakukan ribuan buruh di depan Istana Merdeka adalah wujud dari ketidakadilan. Demo, menurut Bambang merupakan salah satu cara para buruh membela kehormatannya.

Hal lain yang menjadi perhatian pria berusia 56 tahun ini adalah dua pengacara publik yang turut dipidanakan. Bambang menilai, mengadili advokat dengan alasan hukum sama saja menghina akal sehat manusia.

“Advokat dilindungi hukum. Kemudian penegak hukum menggunakan alasan hukum untuk dikriminalkan, itu sama saja menghina akal sehat kita,” ujar pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).

Meski demikian, Bambang akan terus mematuhi proses hukum. Ia mengaku akan memperjuangkan apa yang ia anggap benar. Bambang turut mengkritik panggilan Jaksa Penuntut Umum yang tidak menuliskan sangkaan pada kliennya itu.

“Mereka dipanggil tidak ditulis sangkaannya. Itu kan hal remeh temeh tapi sangat penting. Hal itu saja sudah cacat hukum, belum lagi bicara justifikasi material kasusnya,” pungkas Bambang.

 

( sumber : httP_20160321_121338_1_1p://news.metrotvnews.com/read/2016/03/30/505902/bambang-widjojanto-kebebasan-jangan-ditafsirkan-merongr )

Hentikan Kriminalisasi terhadap Aktivis Buruh

Jakarta — Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, melalui prrsidennya Mirah Sumirat, menyatakan kepada pemerintah agar tidak anti terhadap kritik. Lontarannya tersebut berkaitan dengan penangkapan terhadap aktivis buruh yang menolak Peraturan Pemerintah No. 78/2015 tentang Pengupahan.

Seperti diketahui sebelumnya, terdapat 23 buruh, 2 orang pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan seorang mahasiswa yang ditangkap dalam aksi do Istana, 30 Oktober 2015. Saat ini berkas perkara mereka telah dilimpahkan ke kejaksaan, untuk kemudian di sidangkan.

Mirah Sumirat mengingatkan pemerintah menghentikan kriminalisasi kepada pihak-pihak yang selama ini menyampaikan kritikan. “Aspek Indonesia bersama dengan seluruh elemen buruh menolak setiap upaya kriminalisasi terhadap aktivis yang memperjuangkan kepentingan rakyat,” kata Mirah dalam siaran persnya.

Pada kesempatan itu, Mirah mengecam sikap Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang tetap melanjutkan pemeriksaan dan persidangan terhadap 26 orang aktivis yang ditangkap. Ia menilai bahwa mereka sebenarnya adalah korban, karena pada saat ditangkap mengalami kekerasan fisik dari aparat keamanan.

Ia menjelaskan bahwa dalam peristiwa tersebut massa buruh saat itu sebenarnya sudah bersedia membubarkan diri secara sukarela dan bertahap karena jumlah mereka ribuan. “Rakyat yang telah menjadi korban kesewenangan aparat, jangan dijadikan tersangka dengan dalih yang direkayasa,” tegasnya.

Pihaknya dan berbagai kalangan serikat buruh, bersama dengan LBH Jakarta akan terus mengawal proses hukum dan tetap PP Pengupahan dan mendesak pemerintah untuk mencabut Peraturan tersebut karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (gum)

( sumber : http://kabarburuh.com/aspek-indonesia-hentikan-kriminalisasi-aktivis-buruh/ )Presiden-ASPEK

Ichsanudin Nursi dalam KSPI, Bukan Investasi tapi Invasi Selengkapnya : http://www.kompasiaIchsanudin nursi dalam kspi, bukan investasi tapi invasi

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), hari ini, Selasa, 1 Maret 2015 melakukan Rapat Kerja Nasional ke-IV nya di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat. Rapat Kerja Nasional ini, direncanakan berakhir hingga tanggal 3 Maret 2016 mendatang. KSPI membuka Rapat Kerja Nasionalnya dengan Seminar Nasional bertema “Mewujudkan Indonesia Baru, Indonesia kita bukan hanya Indonesia kamu” dan hadir beberapa tamu undangan baik nasional maupun Internasional, disamping beberapa undangan internal keterwakilan pengurus daerah KSPI dari seluruh Indonesia. Beberapa tamu kehormatan, memberikan sambutan. misalnya, Noriyoki Suzuki, Sekretaris ITUC (Serikat Pekerja tingkat Konfederasi Internasional), yang memberikan apresiasi pada Perjuangan KSPI dalam gerakan buruh di Indonesia bahkan dunia Internasional. Hadir juga dan memberikan sambutan, Ketua Komis IX DPR RI, Dede Yusuf. Yang pada intinya, Kang Dede sapaan akrabnya, menyampaikan “Saya berharap Buruh Indonesia bisa lebih meningkatkan produktifitas dan kompetensi jelang MEA. Melalui pelatihan-pelatihan yang di fasilitasi oleh pemerintah yang bisa menaikan daya saing buruh Indonesia” ujar Dede Yusuf di akhir sambutannya. Dalam seminar Nasionalnya, KSPI menghadirkan beberapa Narasumber antara lain : Ichsanudin Nursi (Pengamat Ekonomi Nasional), Prof. Yudi Haryono (Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Obon Tobroni (Calon Bupati Bekasi Kabupaten dari Independent) dan Muhammad Ridha (Pengamat Politik). Ichsanudin Nursy banyak membincang dan mengupas tuntas bahkan mengkritik betapa bobroknya ekonomi nasional Indonesia, dimana misalnya, beliau mengungkap bahwa Investasi yang sesungguhnya terjadi di Indonesia adalah bukan investasi, tapi Invasi Asing terhadap Indonesia. Sehingga untuk keluar dari krisis ekonomi ini dibutuhkan keseriusan mengembalikan modalitas sosial yang saat ini telah porak poranda.

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/ahmadfauzihs/ichsanudin-nursi-dalam-kspi-bukan-investasi-tapi-invasi_56d5acc6337a61881da4f71010268434_1108311945855508_8485460598322388625_n

Paket kebijakan ekonomi IV: Upah buruh dipastikan naik per tahun

 

Paket kebijakan ekonomi IV: Upah buruh dipastikan naik per tahun

Hanif Dhakiri-Darmin Nasution-Bambang Brodjonegoro. ©2015 merdeka.com/sri wiyanti

Merdeka.com – Pemerintah memastikan upah buruh naik setiap tahun. Besaran penaikan dihitung menggunakan rumus upah minimum tahun berjalan di tambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution saat konferensi pers paket kebijakan ekonomi keempat, Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10)

“Jadi isu bahwa upah buruh dinaikkan setiap lima tahun itu tak benar.”

Dia mengilustrasikan jika realisasi inflasi dan pertumbuhan ekonomi masing-masing lima persen tahun ini. Maka upah buruh tahun depan ditetapkan naik 10 persen ketimbang saat ini.

“Itu berarti tahun depan di daerah itu upah minimum ditambah 10 persen.” katanya.

Dia mengklaim, formula itu sudah memenuhi unsur keadilan. Mengingat, banyak negara hanya memasukkan sebagian dari realisasi pertumbuhan ekonomi.

“Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi dianggap tak hanya semata karena peranan buruh. Tapi juga pengusaha dan pemilik modal.”

Darmin mengungkapkan, pemerintah juga memiliki rumus tambahan untuk delapan provinsi yang upah buruhnya dinilai belum layak. Sayang, dia tak mengungkapkan delapan provinsi dimaksud.

“Dinaikkan serta merta agar upahnya menjadi layak juga tak bisa karena akan terlalu banyak. Maka ditetapkan waktu transisi 4 tahun,” katanya. “Jika upahnya 20 persen di bawah maka dibagi 4 tahun menjadi lima persen per tahun. Jadi, upahnya naik 10 persen ditambah lima persen menjadi 15 persen per tahun.”

Dia menambahkan, upah juga bisa lebih tinggi 10 persen dari standar minimum untuk buruh yang bekerja di sektor unggulan.

“Aturan pelaksana sudah disiapkan Kementerian Tenaga Kerja.”

Sumber : http://www.merdeka.com/uang/paket-kebijakan-ekonomi-iv-upah-buruh-dipastikan-naik-per-tahun.html

Jangan Terpisah Lagi !

(Mobil Komando Buruh Saat Aksi 1 September 2015 , Dokpri)

Jakarta pada tanggal 1 September 2015 di padati ribuan buruh yang menuju istana negara, massa aksi mulai berkumpul di areal patung kuda yang berdekatan dengan gedung Indosat, aneka banner, spanduk warna warni menghiasi jalanan ibu kota, begitu pun juga bendera bendera konfederasi buruh berkibar gagah di terpa hembusan angin.

Disebuah mobil komando terlihat tiga orang berdiri dan dengan lantang mereka meneriakan kalimat yang langsung di sambut oleh massa buruh dengan semangat, ” Hidup Buruh,Hidup Buruh!”
Mereka adalah Said Iqbal dari KSPI yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, ada juga Mudhofir dari KSBSI, serta Andi Gani Nuwawea yang memimpin KSPSI, ketiga orang tersebut adalah para petinggi di masing masing konfederasi, tanggal 1 September 2015, ketiga konfederasi buruh ini bersatu mengepung istana dengan sejumlah tuntutan kepeda pemerintahan Jokowi.
Siang yang terik tak mampu membendung semangat para buruh untuk suarakan hati nurani perasaan buruh, tentang jaminan pensiun, permintaan pembubaran PHI yang selama ini menjadi kuburan keadilan bagi parah buruh,serta kekhawatiran serbuan tenaga asing yang pastiny akan mendesak para pekerja nasional.
Ketiga pemimpin buruh ini menyatakan satu suara yang sama, ini adalah sebuah langkah yang baik baik para buruh di Indonesia, dari ketiga gabungan konfederasi buruh ini, sekitar lima juta buruh berada dalam naungan konfederasi besar tanah air, jangan terpisah lagi demi kepentingan buruh pada uumnya.
Semoga gabungan tiga konfederasi ini tetap satu barisan, memperjuangkan kepentingan kaum buruh yang selama ini kurang di akomodir oleh rezim penguasa, meski melewati pasang surut dalam beberapa waktu lalu, akhirnya ketiga konfederasi besar ini bisa bersatu, sebuah angin segar bagi pergerakan buruh di Indonesia tercinta ini, hanya satu pinta buruh untuk ketiga konfederasi besar ini, JANGAN TERPISAH LAGI!

Dihadapan Para Pejabat Negara, Buruh Tegaskan Sikap Aksi 1 September

akarta, KSPI-Melakukan pertemuan dengan beberapa pejabat negara dan instansi pemerintahan yang di fasilitasi oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya). Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal tegaskan akan tetap melakukan aksi dengan 10 tuntutannya yang akan disampaikan pada aksi 1 September 2015.

IMG-20150829-WA0006

Walau beberapa pejabat terkait sudah mendengarkan tuntutan buruh, namun belum ada hal substantif yang bisa diselesaikan. Oleh karenanya KSPI dan elemen buruh lainnya menegaskan akan tetap turun aksi pada 1 Sept 2015.

Presiden KSPI kembali menegaskan dengan terheran, mengapa setelah buruh dan KSPI umumkan adanya aksi buruh, baru kemudian ada reaksi dari pihak kepolisian dengan pendekatan keamanan dan ketertiban?

Menurutnya, Aksi pada 1 September pekan depan, bukanlah aksi yang pertama dan terakhir. Aksi yang dilakukan adalah lanjutan dari aksi aksi yang di lakukan sebelumnya.

Pertanyaannya,kata Said Iqbal, mengapa buruh kembali turun aksi?.
Dirinya pun menegaskan, hal ini disebabkan ketika aksi-aksi yang dilakukan oleh KSPI, selalu hanya diterima oleh orang-orang yang bukan pengambil keputusan di instansi pemerintah.

Termasuk dalam pertemuan hari ini pun,dari pihak Kemenkes yang hadir adalah hanya staf humas Kemenkes, bukan dari eselon 1. “Untuk itu, pesan kuat kami dalam pertemuan ini, kami minta eselon 1 yang hadir dalam aksi.” Tegasnya.

Terkait krisis sekarang ini, ditengah ancaman PHK massal,sesungguhnya bukan hanya berasal dari pengaruh global atau pengaruh mata uang saja, yang menyebabkan terpukulnya industri.

Dijelaskannya, jika melihat kebelakang,salah satu penyebabnya adalah masalah kenaikan harga BBM yang menyebabkan daya beli masyarakat turun yang tidak diimbangi strategi pemerintah untuk mempertahankan daya beli masyarakat.

Ketika daya beli turun, kebijakan pemerintah di era sebelumnya selalu menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat, melalui berbagai kebijakan seperti subsidi untuk masyarakat, seperti bantuan langsung tunai, subsidi BBM, subsidi pupuk.

“Tapi saat ini,ketika harga barang meningkat, daya beli masyarakat tidak dijaga.” Cetusnya.

Said Iqbal juga menambahkan, ketika pertumbuhan ekonomi tumbuh, Gini index juga tumbuh yang artinya pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir kelompok saja.

Apa yang kita minta,Lanjut Iqbal, pemerintah harus masuk ke sektor riil, jangan hanya main di global saja. Yakni dengan menjaga konsumsi dan daya beli, dengan berbagai kebijakan subsidi buat rakyat (subsidi ke petani, buruh, dll).

KSPI berharap, tidak akan terjadi PHK massal.Namun, kalau negara tidak hadir ketika PHK terjadi,”maka kami akan pimpin langsung gerakan untuk menggugat negara.” Ancamnya.

Belum lagi, saat menteri perindustrian mengatakan tidak ada PHK, padahal Kemenaker dan Apindo juga menyampaikan sudah ada PHK.

“Kementerian harusnya turun kebawah, melihat langsung permasalahan, padahal sebelum lebaran sudah banyak pekerja yg dirumahkan.” Tegasnya.

Hal ini disampaikan oleh KSPI agar semua pihak memahami mengapa kaum buruh turun dengan jumlah besar pada 1 September 2015.

Untuk diketahui, pada aksi 1 September 2015 nanti, akan diikuti oleh 48 ribu buruh se- Jabodetabek dengan titik kumpul aksi akan dipusatkan di bundaran Hotel Indonesia, selanjutnya, massa aksi akan melakukan long march menuju Istana Negara dan selanjutnya akan bergerak menuju kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Kantor Kementerian Kesehatan.

Aksi nanti akan dilakukan oleh Gerakan Buruh Indonesia (GBI) yang merupakan gabungan dari KSPI,KSPSI AGN,KSBSI,SBTPI dll.

Terima Kasih

Said Iqbal
Presiden KSPI/Dewan Presidium GBI

Gerakan Buruh Indonesia Mulai Bergerak Menuju Istana , Jokowi Kabur ??

Jakarta,KSPI – Sekitar 30ribu buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Indonesia mulai bergerak menuju Istana Negara.

Buruh yang berasal dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, Purwakarta dan perwakilan daerah dari Jawa Timur , Serang , Banten dengan berbagai macam poster tuntutan, bendera mulai berjalan secara teratur menuju istana.
11951794_10206235888810508_609370530336597670_n

Sementara itu belum ada kabar dari pihak kepresidenan apakah aksi buruh kepung istana ini akan diterima oleh Jokowi.

” Jokowi hanya berani ketemu masa atau rakyat kalau ada maunya saja. Buat pencitraan, tapi kalau terkait isu kesehateraan seperti hari ini pasti selalu ngeles kaya bajaj” ucap Herfin salah satu peserta aksi.

Aksi Gerakan Buruh Indonesia selain di lakukan di Jakarta juga di lakukan serentak di 20 Kabupaten / Kota di Indonesia seperti Batam, Mojokerto, Cilacap, Jawa Timur, Medan, Gresik, Aceh dan lainnya.

Sumber : http://www.kspi.or.id/gerakan-buruh-indonesi-mulai-bergerak-menuju-istana-jokowi-kabur.html

Saat Perusahaan Telat Daftarin BPJS, Sedihnya Tuh Disini

Sebagai buruh tentu saja dengan hadirnya BPJS Kesehatan yang resmi di luncurkan pada tanggal 1 Januari 2014 adalah sebuah mimpi yang akhirnya bisa teraih, tahun tahun sebelum 2014 adalah tahun di mana komponen buruh bersatu padu agar jaminan sosial segera dilaksanakan, sudah terlalu lama rasanya tak ada implementasi dari Undang Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Nomor 40 Tahun 2004. Namun setelah berjuang baik melalui parlemen jalanan dan juga sosialisasi melalui Komite Aksi Jaminan Sosial(KAJS), kaum buruh bisa tersenyum lega saat tanggal 19 Oktober 2011 disahkannya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Ketika tanggal 1 Januari 2014 mulai beroperasinya BPJS Kesehatan, ada asa yang begitu melambung, sebagai buruh biasa yang bergaji dengan standar Upah Minimum Kabupaten, tentu saja berita ini sangatlah menggembirakan, karena sesuai ketentuan bahwa memang setiap pekerja berhak untuk di daftarkan sebagai peserta BPJS, harapan dalam bulan bulan pertama BPJS Kesehatan hadir di Indonesia, agar perusahaan di mana kami bekerja untuk segera mendaftarkan para pekerjanya terasa begitu lambat.
Maka ketika mendengar dari beberapa pekerja yang dengan sumringah telah menjadi bagian dari keanggotaan BPJS Kesehatan di tempat mereka bekerja, ada sebersit rasa iri, kenapa di perusahaan kami belum ada upaya untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan, ya salam.

Waktu Terus Berlalu, Kartu BPJS Kesehatan Pun Jadi Impian

Bekerja adalah keniscayaan, namun dibalik semua itu, pekerja pun menginginkan perlindungan jika terjadi hal yang tidak di inginkan, sehat adalah dambaan setiap warga negara Indonesia, siapa sih yang mau sakit? Dan bila pun akhirnya memang sakit tentunya biaya perawatan bukanlah sebuah beban yang justru menambah rasa sakit, namun apa yang kita inginkan tetaplah sebagai utopia saja nampaknya, di saat mendengar kabar yang menyebutkan bahwa BPJS menanggung penuh biaya perawatan kesehatan, kami para pekerja malah daftar saja belum, hingga menjelang akhir tahun 2014 pun, nampaknya harapan untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan belum terlihat.

Dan saat pekerja di lingkungan kami bekerja sakit, maka perusahaan hanya menanggung plafond biaya yang telah di tentukan di kisaran 3 juta rupiah hingga lima juta rupiah, terkadang ada rekaman kecemasan saat melihat teman teman yang sedang di rawat, semoga saja biaya rumah sakit di saat perawatan medis tak melebihi plafond yang di sediakan oleh perusahaan, di saat itulah kami berpikir alangkah banyak manfaat bila sudah terdaftar sebagai anggota peserta BPJS Kesehatan.
Di bulan Desember 2014 ada sebuah pengumuman agar pekerja menyerahkan foto copy KTP serta Kartu Keluarga dan juga pas photo, ada setitik harapan untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan, batas waktu untuk penyerahan syarat syarat tersebut adalah akhir bulan Desember, kami sangat berharap agar pekerja dapat menerima kartu peserta dengan segera, sesuai apa yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 pasal 14 yang berbunyi “ Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta jaminan sosial”.

Namun hingga tahun 2014 berakhir, tetap saja para pekerja di mana kami bekerja belum bisa mengantongi kartu peserta BPJS, meski ada harapan mungkin di tahun depan semoga saja apa yang jadi impian nantinya berbuah kenyataan.

BPJS Kesehatan Mungkin Belum Sempurna, Tapi Memperbaiki Diri Itu Pasti

Dengan segmen peserta seluruh penduduk Indonesia, tentu saja kehadiran BPJS Kesehatan merupakan harapan bagi semua agar kinerja badan ini terus membaik, dengan jumlah peserta per bulan Maret 2015 adalah 138,5 juta dan nantinya di harapkan pada tahun 2019 nanti jumlah ke pesertaan yang akan mencakup seluruh penduduk Indonesia, dalam satu tahun terakhir BPJS Kesehatan telah hadir dan melayani, meski belum sempurna seperti di negara negara maju yang telah lama memakai sistem jaminan sosial, tentu langkah langkah BPJS Kesehatan tetap harus di apresiasi, kekurangan itu pasti ada namun perbaikan tentu saja di harapkan oleh semua kalangan.

Dengan diperkuat fasilitas kesehatan tingkat pertama yaitu Puskesmas, Dokter praktek perseorangan, dan klinik, inilah fasilitas kesehatan dari BPJS Kesehatan dan nantinya dapat di rujuk dengan fasilitas lanjutan baik berupa rumah sakit pemerintah maupun swasta. Selain itu BPJS Kesehatan memiliki service point berupa 34 Liaison Office, 160 kantor bank(Mandiri,BNI, BRI), 13 kantor Divre, 119 kantor cabang, 387 KLOK dan 1.237 BPJS Centre, ini merupakan bentuk kesungguhan yang layak di acungi jempol, karena dengan semakin banyaknya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tentu saja akan menjadi baik adanya.

Untuk memudahkan pendaftaran peserta, BPJS Kesehatan pun telah melakukan upaya melalui pendaftaran perorangan secara online melalui website, sedangkan untuk badan usaha di lakukan pendaftaran melalui aplikasi e-DABU setelah melakukan registrasi di kantor cabang, semua ini merupakan akses untuk mempermudah masyarakat atau pun badan usaha yang ingin mendaftarkan menjadi peserta, kalau jadi mudah itu hebat tentu ini sebuah langkah yang memang patut kita apresiasi.

Menjadi Relawan Jamkes Watch Di Kabupaten Bekasi


Pembina Jamkes Watch dan anggota DPRD Kab Bekasi mengadvokasi masyarakat kurang mampu di Kec Sukakarya(dok FB Adhie Bahtiar)

Tahun 2014 memang menjadi titik awal di mana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mulai diberlakukan, namun layaknya sebuah badan yang baru saja lahir, tentu hal yang sempurna tidak menjadi keniscayaan, Kabupaten Bekasi yang menjadi sebuah kabupaten di Indonesia yang paling banyak memiliki kawasan industri, sekitar tujuh kawasan industri berada di kabupaten yang berbatasan dengan ibu kota negara, dengan jumlah kawasan industri yang banyak tersebut, dan tentunya banyak pekerja tinggal di kabupaten Bekasi, hal yang baru tentang BPJS Kesehatan membuat banyak buruh pun belum begitu ngeh dengan manfaat yang semestinya di dapatkan jika jadi peserta.

Dengan di mentori bro Jamaludin Malik yang aktifis buruh dan concern dalam bidang advokasi untuk masalah jaminan kesehatan, apa lagi beliau termasuk staff ahli anggota DPR RI yaitu Rieke Diah Pitaloka, maka pengetahuan pun semakin bertambah dengan ikut pertemuan pertemuan lintas buruh yang di lakukan oleh bro Jamaludin, sedikit lebih tahu bahwa pada kenyataannya di kabupaten Bekasi untuk masalah kesehatan dan penangannya tidaklah mudah.

Bahkan saat mengikuti sebuah pertemuan bersama teman dari mahasiswa Univeristas Islam Empat Lima(Unisma) bahwa memang di daerah kabupaten Bekasi akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tidaklah terlalu bagus, banyak birokrasi yang berbelit, ada istilah orang miskin nggak boleh sakit adalah sebuah adigium yang memang benar benar terjadi, bersama sama kawan buruh Bekasi saling membagi informasi seputar manfaat kepesertaan BPJS Kesehatan, dan berbagi pengalaman bagaimana semestinya mengadvokasi masyarakat atau pun buruh untuk bisa menikmati fasilitas kesehatan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan.

Beruntung kawan buruh Bekasi mempunyai anggota dewan yang berasal dari buruh, seorang anggota komisi IV di DPRD kabupaten Bekasi yang begitu peduli dengan permasalahan perburuhan, anggota dewan itu bernama Nyumarno yang siap memberikan waktu dan tenaganya dengan kapasitasnya sebagai wakil rakyat, sehingga buruh pun semakin paham dengan ketermanfaatan BPJS Kesehatan yang memang layak di dapatkan oleh setiap warga negara Indonesia.
Begitu pun dengan sosok Obon Tabroni SE yang menjadi pembina Jamkeswatch di kabupaten Bekasi, kehadiran beliau begitu berarti bagi kaum buruh untuk dapat menikmati fasilitas BPJS Kesehatan di antero wilayah kabupaten Bekasi, menjadi relawan Jamkeswatch merupakan kesadaran sendiri tanpa paksaan, ini satu hal yang membuat kita pun banyak berinteraksi dengan sesama buruh di Bekasi.

BPJS Kesehatan, Harapan Bagi Bangsa Indonesia

Jaminan kesehatan adalah dambaan setiap keluarga di Indonesia, semoga cakupan kepesertaan dapat menjangkau segala lapisan masyarakat, kelak di kemudian hari pada satu ketika tak ada lagi berita, warga miskin yang di tolak rumah sakit, semua warga negara yang mempunyai kartu tanda penduduk Indonesia ataupun yang belum memiliki KTP namun ia adalah warga Indonesia, berdiam di wilayah Indonesia memiliki akses ke rumah sakit tanpa adanya birokrasi yang berbelit, ini tentu saja harapan yang ingin di wujudkan secepatnya, namun untuk menuju itu di perlukan sebuah proses.

Dengan iuran yang mencapai 40, 72 triliun per tanggal 31 Desember 2014, dan juga cadangan dana taktis sebesar 5,67 triliun, dana tersebut digunakan untuk realisasi biaya manfaat sebesar 42,65 triliun berupa biaya pelayanan kesehatan perorangan dengan biaya meliputi seperti biaya promotif,preventif, kuratif dan rehabilitatif. Pembayaran kapitasi mencapai 8,34 triliun kepada 18.437 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang dibayarkan tepat waktu setiap tanggal 15 tiap bulannya.

Pembayaran klaim rumah sakit sebesar 34,31 triliun untuk 1.681 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut, ini menunjukan bahwa BPJS memang telah bekerja sesuai norma yang berlaku, semoga ke depannya semakin terus bertambah banyak warga Indonesia yang terlayani oleh BPJS Kesehatan, harapan yang bukan impian semata dan tentunya kita pun mendukung keberadaan BPJS Kesehatan yang nantinya menjadi sebuah wadah yang memayungi akses kesehan di tanah air.

Kehadiran BPJS Kesehatan bagaikan pelita untuk menerangi kegelapan, dengan besaran iuran bulanan yang relatif terjangkau, dan bagi yang tidak mampu membayar iuran seperti yang di amanatkan oleh Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 pasal 1 ayat 7 yang berbunyi” Bantuan iuran adalah iuran yang di bayar oleh pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta jaminan sosial.”

Inilah prinsip prinsip gotong royong yang sebenarnya menjadi tulang punggung bangsa Indonesia, yang di beri kemampuan untuk membayar silahkan membayar, kalau pun ada warga negara yang tak mampu membayar, adalah tugas negara untuk bersedia menanggung besaran iuran.

Asuransi Swasta Adalah Mitra Bagi BPJS Kesehatan

Kehadiran BPJS Kesehatan bukanlah ancaman bagi para perusahaan asuransi, meski sama sama bergerak di bidang yang nyaris persisian, BPJS Kesehatan bukanlah rivalitas bagi asuransi asuransi yang telah lama hadir di Indonesia, meski bidang yang di geluti mengalami persisian, ini bukanlah sebuah halangan untuk mengalami yang namanya sebuah ikatan kerja sama yang saling menguntungkan, bila ada yang menganggap bahwa BPJS Kesehatan merupakan rival utama para pelaku di bidang asuransi, tentu saja ini salah besar!

Adalah sebuah fakta menarik yang layak di ke depankan dan menjadi bahan renungan bersama, hingga Juli 2015, BPJS Kesehatan telah melakukan kerja sama dengan 52 perusahaan asuransi swasta melalui skema yang saling menguntungkan, tak ada ketimpangan yang menyebabkan salah satunya mengalami kerugian, dengan skema koordinasi manfaat yang akan memberikan manfaat tambahan non medis kepada masyarakat mampu yang menginginkan manfaat lebih.

Dan adapun nama nama perusahaan yang menjadi mitra BPJS Kesehatan adalah perusahan asuransi nasional yang relatif dikenal oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, ada pun perusahan tersebut memang memiliki kredibilitas tinggi yang sudah menjadi nama terkenal di blantika dunia perasuransian di Indonesia, adapun korporasi tersebut adalah, PT Asuransi Allianz Life Indonesia, PT Asuransi Sinar Mas, PT Equity Life Indonesia, PT Asuransi iwa Bringin Jiwa Sejahtera, MNC Life Assurance, PT Asuransi Jiwa Inhealth, inilah sebagian perusahaan yang telah sudah Coordination of Benefit(CoB).

Benarkah Entry By Name BPJS Kesehatan Bermasalah?

Seperti yang sudah saya utarkan dalam judul tulisan, perusahaan kami tampaknya telat untuk mendaftarkan nama nama karyawan yang memang pekerja tetap, hingga saat ini pun kami sebagian besar belum mendapatkan kartu peserta BPJS. Meski jelas dalam Perpres Nomor 111 Tahun 2013 di dalam pasal 6 ayat (3) “Kewajiban melakukan pendaftaran kepesertaan Jaminan Kesehatan selain peserta sebagaimana dimaksud ada ayat(2) bagi:

a.Pemberi kerja pada Badan Usaha Milik Negara, usaha besar, usaha menengah dan usaha kecil paling lambat tanggal 1 Januari 2015.”

Namun pada kenyataannya sampai saat ini kami belum mendapatkan kartu keanggotaan, dan ini menjadi sebuah pertanyaan besar, hingga saat ini pun kami terus menanyakan kenapa belum ada upaya agar perusahaan memberikan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan, dan adalah sebuah jawaban yang mencengangkan yang kami terima dari SDM perusahaan, katanya BPJS kerepotan bila memasukan entry by name dari perusahaan kami yang mempunyai pekerja di kisaran 12 ribuan tenaga kerja.

Apakah ini juga kendala? Mungkinkah sistem komputerisasi BPJS Kesehatan tak mampu menampung jumlah ribuan daftar peserta dari perusahaan di mana kami bekerja? Sampai saat ini itulah jawaban dari pihak perusahaan jika kami bertanya mengapa sampai saat ini, di bulan menjelang September, berarti tiga bulan lagi tahun 2015 berakhir, dan sampai saat ini kepesertaan kami belum bisa terwujud, entah mana yang benar, apakah sistem data BPJS Kesehatan benar benar bermasalah, Allahualam.

Namun harapan untuk mendapatkan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan tetap menggelora, untuk saat ini BPJS Kesehatan memang di perlukan bagi semua warga Indonesia, dan kami tetap merindukan untuk menjadi bagian dari kepesertaan BPJS Kesehatan, karena kami meyakini bahwa untuk urusan asuransi kesehatan bagi warga Indonesia, BPJS Kesehatan lah yang paling mengerti.

Di sisa bulan yang ada di tahun 2015, kami terus berupaya agar kami memiliki kartu kepesertaan, ini adalah sebuah keharusan, kalau pun harus membayar iuran seperti yang tertuang dalam pasal 16C yaitu:” ayat(2) Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta sebagaimana di maksud pada ayat(1) yang dibayarkan mulai tanggal 1 Juli 2015 sebesar 5%(lima persen) dari gaji atau upah perbulan dengan ketentuan:
a.4%(empat persen) di bayar oleh pemberi kerja; dan
b.1%(satu persen) dibayar peserta.

Semoga saja nantinya segera kami mendapatkan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan, mengingat begitu pentingnya sebuah kepesertaan bagi kaum pekera, karena sakit ataupun musibah lainnya tidak tahu kapan akan. Semoga dalam waktu dekat keinginan sebagian besar pekerja di perusahaan kami akan segera memiliki kartu peserta BPJS Kesehatan, amiiin!

Sumber : http://www.kompasiana.com/topikirawan/saat-perusahaan-telat-daftarin-bpjs-kesehatan-sedihnya-tuh-di-sini_55e2f478ef92737708fa9784