MAY DAY 2018 BURUH MASIH MELAWAN KETIDAKADILAN, PHK MASSAL DAN SERBUAN TENAGA KERJA ASING

Jakarta, 30 April 2018. Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menyatakan bahwa peringatan Hari Buruh Internasional tahun 2018 ini, masih diwarnai dengan keprihatinan atas kondisi ketenagakerjaan yang semakin memburuk. Kebijakan pemerintahan Jokowi JK semakin menjauh dari tujuan memberikan perlindungan dan juga tidak mensejahterakan pekerja Indonesia. Janji politik Jokowi JK saat kampanye pemilihan Presiden tahun 2014 yang lalu, antara lain janji menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan baru, janji Tri Layak (kerja layak, upah layak dan hidup layak) termasuk janji mempersulit investasi asing dan tidak akan membuat hutang luar negeri, ternyata hari ini terbukti cuma tinggal janji. Keprihatinan ini disampaikan Mirah Sumirat, SE, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) dalam keterangan pers tertulis menyambut peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2018.

Inilah berbagai regulasi produk Jokowi JK yang merugikan pekerja Indonesia:

1. Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) atau cashless society, yang dicanangkan oleh Bank Indonesia (BI) sejak tahun 2014, yang melahirkan penerapan sistem non tunai atau elektronik secara penuh untuk pembayaran tol di seluruh Indonesia. Kebijakan ini terbukti melahirkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di berbagai sektor usaha, antara lain di sektor jalan tol, perbankan, retail, otomotif dan lain sebagainya. Pemerintah dinilai hanya peduli pada kepentingan bisnis semata, dan melalaikan kewajiban Negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah juga telah menjadi pihak yang justru melahirkan pengangguran baru.

2. Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan, yang tidak pernah dibahas di forum Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional. Bahkan PP 78/2015 tersebut juga menabrak Undang Undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 karena telah menghilangkan survey kebutuhan hidup layak (KHL) dalam penentuan Upah Minimum di berbagai tingkatan baik provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu PP 78/2015 juga telah menghilangkan hak berunding upah dari serikat pekerja yang selama ini dimiliki oleh dewan pengupahan, karena upah minimum hanya ditetapkan berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi tanpa melalui perundingan.

3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2015 sebagai revisi Permenaker 12/2013, Pemerintah telah menghapus syarat kewajiban berbahasa Indonesia terhadap TKA yang ingin bekerja di Indonesia. Kemudahan dalam berbahasa inilah yang menjadi salah satu sebab membanjirnya TKA, khususnya unskill workers dari China. Berbanding terbalik dengan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja di luar negeri, yang diwajibkan untuk belajar bahasa negara tujuan.

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 35/2015 yang menghilangkan rasio 1:10 dimana setiap 1 orang TKA harus ada 10 orang tenaga kerja lokal atau Indonesia sebagai pendamping yang bertujuan transfer ilmu dan tekhnologi. Penghapusan rasio ini semakin memperkuat kesimpulan bahwa keberadaan TKA di Indonesia ternyata semakin tidak memberi keuntungannya bagi Rakyat Indonesia

5. Peraturan Presiden No. 21 tahun 2016 yang menerapkan ketentuan bebas visa bagi banyak negara juga mendorong masuknya TKA ilegal dengan berkedok sebagai turis.

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, yang tidak lebih dari upaya legitimasi atas eksploitasi sumber daya manusia Indonesia yang mengabaikan hak untuk sejahtera. PP 36/2016 ini telah memberi hak kepada pengusaha untuk bisa mempekerjakan tenaga magang hingga 30% dari jumlah karyawan yang ada di perusahaan, dengan jangka waktu paling lama 1 tahun namun bisa diperpanjang lebih dari 1 tahun dengan Perjanjian Pemagangan baru, dan tenaga magang hanya diberi uang saku yang besarannya tidak jelas.

7. Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing yang selain mengancam tenaga kerja lokal untuk bisa mendapatkan pekerjaan, juga berpotensi mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hari ini semakin terlihat dan terasa, bagaimana pengusaha dan Pemerintah semakin ingin mempersulit ruang gerak dan meminimalisir kesejahteraan bagi pekerja di Indonesia. Berbagai keinginan dari pengusaha, atas nama kemudahan investasi, justru direspon cepat oleh Pemerintah melalui berbagai regulasi yang hanya mementingkan keuntungan pengusaha dan korporasi. Dialog sosial hanya menjadi jargon di mulut, namun implementasinya tidak seindah yang dibayangkan. Berbagai regulasi ketenagakerjaan justru keluar tanpa melibatkan peran dan masukan dari serikat pekerja, khususnya yang duduk di dalam Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional.

Saat ini yang dibutuhkan rakyat adalah kemudahan akses untuk bisa mendapatkan pekerjaan, untuk bisa memperoleh penghasilan, untuk bisa meningkatkan daya beli terhadap kebutuhan pokok yang semakin melambung harganya! tambah Mirah Sumirat.

Selamat Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2018. Buruh Indonesia teruslah berjuang untuk kesejahteraan yang adil dan merata, karena Pemerintah dan pengusaha belum berpihak kepada kita!

Belum Bisa Move On Dengan Kehangatan Perayaan HUT ASPEK Ke 18

Pemotongan kue dan tumpeng ulang tahun di lakukan oleh presiden ASPEK Indonesia(Dok tim Media ASPEK)

 

Mengutip pernyataan Dewan Pakar ASPEK Indonesia DR Kun Wardana yang begitu menyentuh” Di ASPEK selalu menemukan kehangatan saat bersama, meski telah menjelajahi nusantara hingga mancanegara dengan berorganisasi, namu ASPEK Indonesia seakan memiliki magnet untuk kembali, karena kehangatan keluarga ada di sini.”

Rasanya belum bisa move on dengan semaraknya acara puncak HUT ASPEK Indonesia yang terselenggara dengan sukses di Lembaga Pengkajian Mutu Pendidikan yang terletak di jalan Nangka Nomor 20 Jagakarsa, Jakarta Selatan, ruangan Nusantara di mana acara di helat menampakan keceriaan, bocah bocah terlihat menikmati acara, senyum mereka seakan menguatkan bahwa kebersamaan indah itu terasa hangat, antar afliasi membaur dengan akrab, seragam ASPEK Indonesia yang berwarna hijau seakan memberi rasa tentram dan hangat. Hari Minggu tanggal 25 Februari yang merupakan penutup dari semua rangkaian acara yang di gelar sepanjang bulan Februari seakan menjadi titik puncak kemeriahan.

Pemenang door prize dan lomba karaoke pose bersama panitia dan pengurus DPP ASPEK Indonesia(dok Tim Media ASPEK)

Hadir juga dari BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, teman teman satu konfederasi mulai dari FSPMI, FSP ISI, PGRI, FSP KEP, SPN, FSP PPMI, FSP Par Ref yang memberikan testimoni tentang ASPEK Indonesia. Dalam acara puncak secara simbolik presiden ASPEK Indonesia melakukan pemotongan kue dan juga tumpeng, presiden bersyukur bahwa tahun ini ASPEK Indonesia memasuki usia 18, semoga ke depannya ASPEK Indonesia tetap memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa Indonesia.

Acara di lanjut dengan sesi hiburan yang di isi oleh rekan rekan afliasi, yang paling seru adalah lomba karaoke yang di kuti anggota afliasi, salah satu pemenang dari lomba karoke tersebut adalah Bro Rizal dari SP IMA yang mendendangkan lagu lawas berjudul Gereja Tua, di posisi kedua adalah Bro Saliman yang menyanyikan tembang yang pernah di populerkan oleh pedangdut senior Mansyur S dengan judul Maya. Selain itu ada juga pengundian door prize dengan hadiah yang menarik, keseruan acara puncak peringatan HUT ASPEK Indonesia memang susah di lupain, nggak bisa move on deh.(Tim Media ASPEK/TI)

Puluhan Ribu Buruh Bekasi Turun Ke Jalan, Tuntut UMSK 2018 Ditetapkan

Bekasi, 27/2/18 – Puluhan ribu buruh Bekasi, yang dimotori oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) hari ini turun ke jalan. Para buruh menuntut agar UMSK 2018 segera ditetapkan.

Demikian disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, pada hari Selasa (27/2/2018).

Menurut Said Iqbal, UMSK seharusnya berlaku per 1 Januari dan ditetapkan berasamaan dengan penetapan UMK. Akan tetapi, hingga menjelang berakhirnya bulan Februari 2018, UMSK belum juga ditetapkan.

“Ini adalah bukti ketidakseriusan Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja,” ujar Iqbal.

Oleh karena itu, KSPI mengingatkan Pemerintah untuk segera menetapkan UMSK. “Jangan sampai kejadian tahun 2012 terulang kembali. Dimana pada saat itu buruh melumpuhkan industri di Bekasi dan melakukan aksi tutup jalan tol,” lanjutnya.

Saat berita ini dibuat, puluhan ribu buruh masih berputar-putar di dalam kawasan industri. Rencananya, siang nanti akan melanjutkan aksinya di Pemkab Bekasi.

Aksi hari ini adalah aksi lanjutan dari aksi Tritura yang dilakukan pada 6 Februari 2018 yang mengusung tuntutan: (1) Turunkan harga beras dan listrik – tolak impor beras – wujudkan kedaulatan pangan, (2) Tolak upah murah – cabut PP 78/2015 tentang Pengupahan, (3) Pilkada dan Pilpres : Pilih calon pimpinan saat pilkada dan pilpres yang pro buruh dan anti PP 78/2015

“Puncaknya dalam peringatan hari buruh tanggal 1 Mei 2018 nanti, ratusan ribu buruh akan masuk ke Jakarta untuk menyuarakan aspirasinya. Ratusan ribu buruh tersebut gabungan dari kaum buruh se-Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTB, Maluku, dan Sumatera dan berbagai daerah lain, yang akan memperingati aksi May Day di Istana Negara sebagai pusat pemerintahan,” pungkas Said Iqbal.

Gapai UMSP Sebuah Keniscayaan Yang Memerlukan Jalan Perjuangan

Perjuangan buruh dengan massa aksi di jalanan(Dok Media ASPEK)

 

Penetapan PP 78/2015 yang berlaku beberapa tahun terakhir sebagai parameter kenaikan gaji menjadi anti klimaks bagi perjuangan buruh agar kesejahteraan semestinya di raih, apa daya peraturan yang menihilkan peran survey KHL dan juga Dewan Pengupahan seakan menjadi momok baru yang tentu saja banyak dari kalangan buruh mengecam kebijakan pemerintah ini.

Selain aksi di jalanan dan juga upaya konsep dan lobi yang di lakukan buruh, ketiga upaya tersebut terus di pompakan kaum buruh yang menginginkan hak nya di berlakukan secara adil. ASPEK Indonesia pun terus berupaya agar kesejahteraan pekerja yang berafliasi mampu hidup layak meski himpitan ekonomi terus mendera. Salah satu upaya tersebut adalah dengan goal setting dengan cara yaitu Upah Minimum Sektoral Provinsi tahun 2018 bisa di laksanakan.

 

DPW DKI Jakarta mengawal sidang evaluasi UMSP(Dok Media ASPEK)

 

Rabu tanggal 7 Februari 2018, ketua Sektor Commerce & Ritel, Bro Encep Supriadi yang di dampingi Bro Rebo Bin Singo Singo yang menjabat ketua DPW DKI Jakarta mengawal Sidang Dewan Pengupahan dalam rangka evaluasi hasil perundingan/kesepakatan UMSP Tahun 2018. Bertempat di ruang rapat lantai 2 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, Jalan Prajurit KKO Usman Dan Harun Nomor 52, Jakarta Pusat.

Kita memanjatkan do’a setelah daya dan upaya di lakukan, perjuangan terus berlanjut dan inilah titik balik agar apa yang kita perjuangkan menjadi sebuah kemenangan bagi kalangan buruh pada umumnya.(Tim Media ASPEK/TI)

Memperkenalkan Logo Resmi Milad ASPEK Indonesia Ke 18

Logo Resmi Milad ASPEK Indonesia ke 18(Dok Media ASPEK)

 

Bulan Februari akan selalu menjadi bulan istimewa bagi federasi serikat pekerja yang bermarkas di Graha Alam Indah, Batu Ampar Condet, Jakarta Timur ini. Di tahun 2018 organisasi yang terkenal dengan konsep sosial dialog ini akan merayakan milad yang ke 18. Jika di sandingkan dengan pertumbuhan manusia pada umumnya, usia 18 adalah awal menuju gerbang kedewasaan baik secara fisik maupun pemikiran.

Untuk merayakan hari jadinya, ASPEK Indonesia memperkenalkan logo resmi 18 tahun ASPEK Indonesia berdiri.  Ada beberapa filosofi yang ingin di kedpankan oleh perancangnya yakni bro Rastra Sewakitira yang berasal dari SP Sarana Graha Duta yang juga menjabat wakil ketua Departemen Media & Informasi ASPEK Indonesia.

Warna hijau yang identik dengan tampilan ASPEK selama ini mempunyai perlambang unsur kesejahteraan, kemakmuran. Dan ini merupakan basis perjuangan organisasi yang di dirikan pada tahun 2000. Warna hijau di angka satu adalah keinginan dan cita cita ke depan dan upaya ASPEK menjadi bagian penting sejarah perburuhan di Indonesia.

Angka delapan yang di kenal sebagai angka yang tak mempunyai garis terputus, menjadi spirit perjuangan ASPEK Indonesia yang tiada henti berjuang untuk wujudkan Beruang, Bersatu dan Sejahtera. Dengan balutan warna merah dan putih di angka 8 memberikan spirit bahwa merah adalah berani dan putih adalah suci, seperti semangat bangsa Indonesia pada umumnya.

Yup logo ini akan terpasang selama perhelatan hari jadi ASPEK Indonesia sepanjang bulan Februari ini. Jangan lupa ya untuk merayakan hari jadinya yang ke 18, ada event keren yang di adakan ASPEK Indonesia yakni Seminar Nasional dengan tema ” Ekonomi Indonesia Di Tahun Politik, Dampaknya Terhadap Buruh dan Rakyat” yang di selenggarakan pada tanggal 23 Februari di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Jalan Nangka raya Nomor 60, Tanjung Barat, Jagakarsa.

Selain itu yang di tunggu tunggu yakni acara puncak akan di laksanakan di tempat yang sama, seluruh keluarga besar ASPEK Indonesia dan keluarganya di harapkan hadir dan jangan lupa dress kode nya yaitu kemeja ASPEK Indonesia warna hijau.(Tim Media ASPEK/TI)

Ada Apa Di Bulan Februari Bersama ASPEK Indonesia

Bulan Februari sebentar lagi akan menyapa, bulan kedua di kalender masehi ini sering di gadang gadang sebagai bulan kasih sayang dengan simbol warna pink, tapi bukan hal itu yang akan menjadi bulan menarik di Februari ini, Bulan Februari akan selalu menjadi bulan spesial bagi ASPEK Indonesia karena di bulan ini pula Federasi Serikat Pekerja ASPEK Indonesia akan selau merayakan miladnya.

Ada beberapa agenda ASPEK Indonesia yang akan di gelar dan ini merupakan rangkaian kegiatan HUT ASPEK Indonesia ke 18, cara tahu agenda apa saja yang akan terjadi sebagai kalender event di bulan Februari 2018.

Tanggal 09 Februari 2018, ASPEK Indonesia akan mengadakan Seminar Nasional tentang Perekonomian Indonesia dengan pembicara yang sudah tidak asing lagi yakni Ichsanuddin Noorsy serta Rizal Ramli, bagi kawan buruh yang butuh amunisi informasi seputaran ekonomi bangsa ini, yuk hadir dalam seminar yang akan membedah ekonomi Indonesia dan aspek permasalahannya, menjadi buruh pintar itu perlu belajar. Catat di agenda buruh nih, jangan lupa ya!

10 Februari agenda berikutnya adalah Rapat Kerja Nasional ASPEK Indonesia akan di laksanakan, seluruh perwakilan DPW ASPEK se Indonesia, DPC DPC di kota kota seperti Depok, Bekasi, Bandung sepertinya harus bersiap agar Rakernas bisa berjalan dengan lancar, dengan lancarnya Rakernas maka langkah ASPEK Indonesia ke depannya di harapkan semakin moncer di blantika perburuhan nasional.

Dan gong utama event di bulan Febaruari adalah dengan perayaan milad ASPEK Indonesia yang ke 18, undangan ini pastinya memanggil semua anggota ASPEK Indonesia untuk bersatu dan memeriahkan milad organisasi yang kita cintai, dan yang spesial nih, rencananya DPP ASPEK Indonesia akan mengundang DKI 1, temu muka dengan calon calon legislatif DPRD DKI Jakarta yang berasal dari ASPEK Indonesia, presiden KSPI, Dewan Pakar ASPEK Indonesia, GBJ, Perda KSPI, Menteri Tenaga Kerja RI, Ichsanuddin Noorsy serta Rizal Ramli.

Yuk kita dukung event event bersama ASPEK Indonesia, kepedulian kita semua untuk membesarkan nama ASPEK Indonesia adalah hal yang penting di lakukan oleh seluruh anggota ASPEK Indonesia dan menggaungkan suara bersatu berjuang sejahtera adalah keyakinan yang akan kita raih, semoga.(Tim Media ASPEK/TI)

Pelatihan Membuat Kue Departemen Perempuan SKJLJ

Poto bareng Presiden ASPEK Indonesia saat pelatihan membuat kue(Dok Tim Media ASPEK)

Serikat Pekerja tidak melulu meneriakan “ Hidup Buruh!” ketika berada di jalanan menyuarakan aspirasi, selain harus memiliki jiwa patriotisme dan juga elegan saat melakukan perundingan, Serikat Pekerja adalah wadah berorganisasi mengasah kemampuan agar pekerja terus di berdayakan secara optimal. Sudah saatnya pekerja mempunyai satu bidang keahlian yang nantinya mampu memberikan penghasilan tambahan, untuk menuju hal tersebut maka di butuhkan pelatihan pelatihan agar pekerja pun bisa mandiri secara finansial di luar pendapatan gaji yang di terima.

Berdayakan anggota, semoga menjadi keahlian yang bermanfaat(dok Tim Media ASPEK)

 

Saat kini di mana orang orang menyebutnya sebagai zaman now, perlu upaya dan kreatifitas agar waktu luang selepas jam kerja lebih produktif. Menjawab hal tersebut Departemen Perempuan Serikat Karyawan Jalan Tol Lingkar Jakarta (SKJLJ) membuat sebuah event menarik yakni Pelatihan Membuat Kue. Saat di hubungi melalui sambungan telepon, wakil ketua Departemen Perempuan SKJLJ, Sis Enciem mengatakan bahwa kegiatan ini diharapkan bisa memberdayakan anggota untuk mendapatkan keterampilan untuk membuat kue sehingga ada manfaat yang di dapat.

Bertempat di kantor Plaza Tol Jati Asih, 30 anggota SKJLJ di beri pelatihan untuk pembuatan kue Brownies Kukus dan juga Bolu Tape Bakar. Pelatihan Membuat Kue yang berlangsung pada tanggal 10 Januari 2018, di saksikan juga oleh Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat SE.

Semoga dengan pelatihan membuat kue akan muncul para enterpreneurship anggota SKJLJ sehingga nantinya mereka pun membuka peluang usaha kue, selamat untuk Departeman Perempuan SKJLJ yang telah sukses melakukan acara pelatihan dan di harapkan memberi wacana baru keterampilan tambahan dan memberi manfaat bagi seluruh anggotanya.(Tim Media ASPEK/TI

Konsolidasi ASPEK Indonesia Mengawali Kegairahan 2018 Untuk Terus Berjuang

 Suasana rapat konsolidasi DPP ASPEK  Indonesia(dok Tim Media ASPEK)

 

Tahun baru dengan sejumlah resolusi yang ingin di capai, harapan di sematkan dan cita cita di apungkan, pergantian tahun  memberikan energi agar melangkah lebih progresif dan pada akhirnya tercapai tujuan yang telah di agendakan. Mengawali tahun 2018, ASPEK Indonesia melakukan konsolidasi Dewan Pengurus Pusat yang juga di hadiri para ketua umum afliasi. Acara yang bertempat di Condet Food Festival, Jalan Condet Raya Nomor 33 Jakarta Timur.

Konsolidasi  yang berlangsung hangat, bersemangat dan akrab(dok Tim Media ASPEK)

 

Presiden ASPEK Indonesia yang di dampingi empat wakil Presiden mengucapkan terima kasih atas antusiasme peserta konsolidasi yang datang tepat waktu, memaparkan evaluasi sepak terjang ASPEK Indonesia sepanjang tahun 2017. Meski mengalami banyak permasalahan ancaman Pemutusan Hubungan Kerja namun dengan sosial dialog dan juga perjuangan dan juga lobi sehingga PHK pun bisa di hindari, jalan panjang perjuangan 2017 adalah refleksi untuk di tahun 2018.

Ada satu hal yang menarik di paparkan presiden ASPEK menyoal iuran yang semestinya bisa di maksimalkan, karena bagaimana pun iuran adalah darah bagi organisasi, presiden menghimbau untuk tahun 2018 ini, afliasi semestinya lebih concern untuk tertib membayar iuran. Awal tahun sebagai catatan adalah menyelesaikan Union Busting yang di lakukan management kepada pengurus SP Linfox Logistik dan juga SP Ikrar Mandiri. Fokus awal perjuangan di tahun 2018 agar penyelesaian antara management dan juga Serikat Pekerja yang tergabung dalam ASPEK bisa di selesaikan dengan elegant.

Tahun 2018 sering di sebut sebagai tahun politik mengingat banyaknya pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia dan setahun kemudian akan di laksanakan pilpres. Serikat Pekerja sudah saatnya tidak alergi dengan peta perpolitikan karena bagaiman pun setiap kebijakan yang menyangkut hidup orang banyak berawal dari hasil politik.

 

            Poto bersama dalam balutan rasa solidaritas tanpa batas(dok Tim Media ASPEK)

 

Dalam konsolidasi Presiden ASPEK Indonesia memberi pandangan tentang pentingnya pekerja untuk lebih melek teknologi dan memanfaatkan media sosial sebagai kekuatan branding di dunia maya, optimisme perlu di apungkan dan saatnya menghimpun potensi melalui teknologi informasi, perjuangan di dunia nyata perlu di gemakan di dunia maya. Di tahun 2018 ada banyak kegiatan ASPEK Indonesia salah satunya adalah Rapat Kerja Nasional dan juga kongres ASPEK Indonesia di penghujung tahun.

Kekuatan kebersamaan semoga akan semakin tersinergi di tahum 2018, ASPEK Indonesia akan terus berkiprah di tingkat nasional bersama KSPI dan di tingkat internasional bersama UNI Global. Semoga konsolidasi DPP ASPEK Indonesia akan memberi warna perjuangan tersendiri bagi bangkitnya pergerakan buruh di tanah air sehingga impian sejahtera adalah keniscayaan.(Tim Media ASPEK/TI)

SP AMCOR, Menyusun Asa PKB Dengan Kejernihan Berpikir

 

Pengurus SP Amcor berembug untuk pembahasan draft PKB(Dok Okta Joni)      

 

Tak dapat di pungkiri bahwa mimpi semua serikat pekerja adalah memiliki Perjanjian Kerja Bersama, setelah di bentuk  dan mengkonsolidasikan anggota maka langkah berikut ke tahap lebih tinggi dengan menyusun PKB. Dasar hukum dari penyusunan PKB termaktub dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terperinci dari pasal 115 hingga 135. Aturan lainnya adalah tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 28 tahun 2014 tentang cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

 

Semoga draft PKB SP Amcor memenuhi harapan para anggota(dok Okta Joni)

 

Progres draft penyusunan PKB di lakukan oleh Serikat Pekerja Amcor, meski relatif baru sebagai afliasi ASPEK Indonesia namun spirit untuk membuat PKB patut di acungi jempol. SP Amcor dengan komposisi kepengurusan, Hafis sebagai Ketua, Rohmad menjabat Sekretaris Jenderal, Okta Joni memangku jabatan Wakil Ketua, Bendahara di pegang sis Eliana Safitri, Junaidi Rahman dipercaya sebagai sekretaris dan bro Suhaidi sebagai Dewan Pembina SP Amcor.

Di kawasan Situ Cipondoh yang beralamat di jalan KH Hasyim Ashari, kota Tangerang Banten, pengurus SP Amcor berembug membahas draft PKB. PT Amcor yang merupakan perusahaan multi nasional dan bergerak dalam pengemasan plastik dengan produk produk seperti plastik kemasan, lid, cup dan juga label packaging. Perusahaan ini  beroperasi di lima benua dan berada di 157 negara dengan kantor pusat di Australia.

Di tanah air PT Amcor memiliki dua pabrik yang berlokasi  di Jakarta dan Tangerang, dalam telewicara bersama Tim Media ASPEK, salah satu pengurus Serikat Pekerja Amcor yakni Okta Joni, dengan komposisi karyawan di Jakarta sebanyak 435 orang. Hingga saat ini 70% telah menjadi anggota serikat pekerja, dengan mengutamakan asas musyawarah dan mufakat di setiap mengambil kebijakan yang berhubungan dengan karyawan.

 

Sejauh ini management cukup kooperatif dengan keberadaan serikat pekerja. Okta Joni menambahkan bahwa SP Amcor senantiasa menjaga hubungan industrial dengan harmonis agar yang bertujuan perusahaan pun berjalan dengan baik dan kesejahteraan pun di rasakan oleh seluruh karyawan.

Semoga Situ Cipondoh menjadi inspirasi untuk membuka cakrawala berpikir bagi pengurus untuk menyusun pasal demi pasal, bab demi bab yang nantinya akan menjadi sebuah Perjanjian Kerja Bersama yang mampu mengakomodir keinginan karyawan dan management, selamat bekerja untuk pengurus SP Amcor dan berpikirlah dengan jernih sehinga hasil akhirnya membuat semua karyawan merasakan sebuah kesejahteraan yang terasa nyata.(Media ASPEK-TI,OJ)

ASPEK Indonesia Menguatkan Eksistensi Serikat Pekerja Di Bumi Sriwijaya

Pengurus DPW Sumatera Selatan terpilih berpose bareng Presiden ASPEK Indonesia(Media ASPEK)

Sumatera Selatan yang memiliki total luas area 87.017,41 kilo meter persegi dengan sektor sektor unggulan yang menyumbang PDRB, adapun sektor unggulan tersebut adalah industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, pertanian serta perdagangan dan industri jasa yakni hotel dan restoran. Potensi tenaga kerja di sektor sektor tersebut semestinya terorganisir dengan sebuah wadah bernama Serikat Pekerja.

Mengingat strategisnya wilayah Sumatera Selatan dengan segala potensi yang di milikinya, ASPEK Indonesia yang selama ini di kenal sebagai sebuah federasi serikat pekerja yang berbasis di industri jasa, melakukan penguatan dengan membentuk Dewan Pimpinan Wilayah Sumatera Selatan. Dengan tagline “ ASPEK Regional Strategic And Consolidation Meeting In South Sumatera” yang mengagendakan langkah langkah yang di ambil untuk penguatan eksistensi serikat pekerja di bumi Sriwijaya ini.

 

Semoga pengurus DPW Sumatera Selatan bekerja dengan sepenuh hati(Media ASPEK)

Acara berlangsung di The 101 Palembang Rajawali yang berlokasi di Rajawali Nomor 19, 9 Ilir Timur 2, Palembang. Di hadiri langsung oleh presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat SE, Sekretaris Jenderal Sabda Pranawa Djati SH, Wakil Presiden Organisasi &SDM Jakwan, Wakil Presiden  Hubungan Industrial Wawan Erfianto SE. Event yang berlangsung pada tanggal 16 September semakin menegaskan bahwa ASPEK Indonesia akan terus mendorong terbentuknya DPW di seluruh provinsi provinsi.

Untuk wilayah Sumatera, ASPEK Indonesia telah memiliki sejumlah DPW seperti di provinsi Nangroe Aceh Darusalam, Sumatera Utara, Lampung dan kini DPW terbaru yakni Sumatera Selatan. Adapun susunan pengurus DPW Sumatera Selatan adalah:

Yuda SP Hero Super Market (Ketua DPW)

Dani SP United Tractor (Wakil Ketua DPW)

Maria SP Hero Super Market (Sekretaris DPW)

Subhan SP CIMB ( Bendahara DPW)

Winda SP Hero Super Market( Wakil Bendahara DPW)

Satria SP Indoasat (Humas DPW)

Elvin SP Bina Pertiwi( Diklat DPW)

Ujang SP Antara (Media DPW)

 

Semoga kehadiran DPW Sumatera Selatan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan serikat pekerja di wilayah ini, dan untuk semua pengurus DPW yang terpilih selamat bertugas dan sukses mengemban amanah, kita berdoa agar para pengurus DPW Sumatera Selatan akan terus melakukan pekerjaan terbaik agar impian bersatu berjuang sejahtera adalah keniscayaan.(Media ASPEK-TI)

Skema Perencanaan Mumpuni Untuk Mengejar Level Lebih Tinggi

Bro Kun Wardana dari UNI APRO memberikan penjelasan kepada peserta(Media ASPEK)

 

Ruang Gambir AB Sofyan Hotel Betawai di Jalan Cut Mutiah Nomor 9 Jakarta pada tanggal 12 September 2017 mulai di penuhi aktifis buruh dari federasi Serikat Pekerja ASPEK Indonesia, pembahasan menarik dan patut di simak adalah tentang bagaimana perencanaan yang baik akan menghasilkan produk berkualitas. Tema yang di ambil adalah “ Project Review and Initial Planning for Next Phase”.

Nara sumber nara sumber yang jempolan di hadirkan di sini untuk menuntaskan dahaga pengetahuan para anggota afliasi ASPEK Indonesia, skema perencanaan yang mumpuni memang di perlukan bagi para pekerja dan terutama oleh kalangan aktifis buruh, dengan perencanaan nan matang tentu saja akan menghasilkan kualitas yang sulit terbantahkan, nara sumber berasal dari PAM Finlandia yang di wakli Heidi Lehikoinen. Dari SASK Finlandia menghadirkan Anna Pertulla dan Mr Marlon.

Andy Snoddy pria Irlandia dari UNI Global turut serta sebagai nara sumber bersama Kun Wardana yang mewakili UNI Apro. Ada satu hal yang di perhatikan sebuah program memiliki parameter keberhasilan bukan di ukur dalam hal kuantittas atau jumlah semata namun di barengi dengan peningkatan kapasitas keberhasilannya seperti apa, di perlukan indikator yang memiliki level lebih tinggi agar kualitas memang benar benar terjaga.

Salah satu peserta sedang bertanya kepada narasumber(Media ASPEK)

 

 

Begitu juga dengan Serikat Pekerja tidak boleh hanya berdiam diri, rutinitas pekerjaan tak semestinya memenjarakan kemampuan seorang buruh, kemampuan organizing mampu melejitkan potensi si pekerja. Ada beberapa sektor yang bernaung di ASPEK Indonesia, salah satunya adalah sektor Finance, pada kenyataannya sektor ini mengalami perkembangan yang cenderung stagnan dan tak ada kejelasan secara visi.

ASPEK Indonesia terus melakukan upaya untuk menyatukan visi di sektor ini, komunikasi terus berlanjut meski saat ini belum saatnya untuk mengajak mereka bergabung. Skala upah di sektor Finance merupakan visi utama agar sektor Finance mampu berkembang lebih pesat.

Pembahasan perencanaan untuk sektor sektor lain pun di bahas, seperti sektor Logistic, Grafika dan juga sektor Outsourcing. Para peserta pun tampak antusias mendengarkan para nara sumber, sesi tanya jawab menjadi hal yang menarik karena di sana terjadi dialog dua arah sehingga pemecahan masalah dapat terjadi dan menjadi catatan penting kemajuan serikat pekerja.(Tim Media ASPEK-TI)

BURUH SEMAKIN TERJEPIT, DI SAAT PENGUSAHA SEMAKIN PELIT DAN PEMERINTAH TIDAK KOMIT!

MAY DAY 2017, MELAWAN KETIDAKADILAN

Jakarta, 1 Mei 2017 – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menyatakan keprihatinannya atas kondisi ketenagakerjaan di Indonesia yang semakin memburuk. Semakin hari semakin terlihat dan terasa, bagaimana pengusaha dan Pemerintah semakin ingin mempersulit ruang gerak dan meminimalisir kesejahteraan bagi pekerja di Indonesia. Berbagai keinginan dari pengusaha, atas nama kemudahan investasi, justru direspon cepat oleh Pemerintah melalui berbagai regulasi yang hanya mementingkan keuntungan pengusaha dan korporasi. Dialog sosial hanya menjadi jargon di mulut, namun implementasinya tidak seindah yang dibayangkan. Berbagai regulasi ketenagakerjaan justru keluar tanpa melibatkan peran dan masukan dari serikat pekerja, khususnya yang duduk di dalam Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional. Demikian disampaikan oleh Mirah Sumirat, SE, Presiden ASPEK Indonesia dalam keterangan pers menyambut Hari Buruh Internasional tanggal 1 Mei 2017. Mirah menambahkan contoh yang paling nyata adalah keluarnya Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, yang tidak pernah dibahas di forum LKS Tripartit Nasional, bahkan PP 78/2015 tersebut menabrak Undang Undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003. Selain itu, pada akhir tahun 2016 yang lalu, Menteri Ketenagakerjaan juga mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, yang tidak lebih dari upaya legitimasi atas eksploitasi sumber daya manusia Indonesia yang mengabaikan hak untuk sejahtera. PP 36/2016 ini telah memberi hak kepada pengusaha untuk bisa mempekerjakan tenaga magang hingga 30% dari jumlah karyawan yang ada di perusahaan, dengan jangka waktu paling lama 1 tahun namun bisa diperpanjang lebih dari 1 tahun dengan Perjanjian Pemagangan baru, dan tenaga magang hanya diberi uang saku yang besarannya tidak jelas.

Lengkap sudah rejim upah murah diberlakukan di Indonesia, mulai upah minimum yang tidak lagi berdasarkan hasil survey kebutuhan hidup layak (KHL), kemudahan kontrak kerja berkedok pemagangan ditambah kemudahan tenaga kerja asing (TKA) untuk bekerja di Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No. 16 Tahun 2015 sebagai revisi Permenaker No. 12/2013, Pemerintah menghilangkan aturan yang mewajibkan TKA memiliki kemampuan berbahasa Indonesia. Kemudahan dalam berbahasa inilah yang menjadi salah satu sebab membanjirnya TKA, khususnya dari China.

ASPEK Indonesia juga mengkritisi kebijakan Pemerintah yang akan menerapkan sistem non tunai atau elektronik secara penuh untuk pembayaran tol di seluruh Indonesia, melalui Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) atau cashless society, yang dicanangkan oleh Bank Indonesia (BI) sejak 2014 lalu. Dengan GNNT artinya pembayaran tunai atau secara cash tidak lagi dilayani. Kebijakan ini berpotensi melahirkan puluhan ribu pengangguran baru, di saat masih tingginya angka pengangguran di Indonesia. Pemerintah dinilai hanya peduli pada kepentingan bisnis semata, dan melalaikan kewajiban Negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah telah menjadi pihak yang justru melahirkan pengangguran baru! tegas Mirah Sumirat.

Bagaimana mungkin konsumen yang membayar dengan menggunakan uang rupiah yang sah berlaku di negeri ini, justru ditolak untuk dilayani? Cara ini merupakan konspirasi dunia perbankan bersama Pemerintah, untuk bisa menarik dana dari masyarakat, dan meraup keuntungan bisnis dari setiap transaksi non tunai. Coba jelaskan kepada masyarakat, untuk kepentingan siapa GNNT itu? Apakah rakyat Indonesia membutuhkan GNNT? Jelas tidak, karena GNNT di-desain hanya untuk menguntungkan korporasi! Mirah menjelaskan bahwa pemilik dan pengguna kartu e-toll, tanpa sadar sesungguhnya telah “diambil paksa” uangnya oleh pihak pengelola jalan tol dan oleh bank yang menerbitkan kartu e-toll. Mirah mencontohkan, apabila masyarakat membeli kartu e-toll seharga Rp.50.000,- sesungguhnya hanya mendapatkan saldo sebesar Rp.30.000,-. Kemana selisih uang yang Rp.20.000? Konsumsen “dipaksa” untuk merelakan kehilangan dananya, bahkan sebelum kartu e-toll digunakan untuk transaksi! Bayangkan, berapa triliun dana masyarakat yang akan diambil paksa dari sistem 100% GNNT ini? tegas Mirah Sumirat.

Saat ini yang dibutuhkan rakyat adalah kemudahan akses untuk bisa mendapatkan pekerjaan, untuk bisa memperoleh penghasilan, untuk bisa meningkatkan daya beli terhadap kebutuhan pokok yang semakin melambung harganya!, tambah Mirah Sumirat.

Mirah Sumirat yang juga merupakan Wakil Ketua LKS Tripartit Nasional, meminta Pemerintahan Jokowi-JK merealisasikan komitmen NAWACITA-nya, yang katanya akan menyediakan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan bukan menghadirkan pengangguran. Presiden Jokowi perlu segera menghentikan rencana otomatisasi gardu tol di seluruh Indonesia, karena akan berdampak ribuan pekerja jalan tol ter-PHK.

Dalam May Day tahun ini, ASPEK Indonesia juga menyuarakan tuntutan penghapusan praktek kerja outsourcing dan kontrak yang melanggar Undang Undang, peningkatan jaminan kesehatan gratis untuk seluruh rakyat Indonesia, serta jaminan pensiun untuk pekerja yang setara dengan jaminan pensiun untuk pegawai negeri sipil (PNS).

Selamat Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2017. Buruh Indonesia teruslah berjuang untuk kesejahteraan yang adil dan merata, karena Pemerintah dan pengusaha belum berpihak kepada kita!

Jakarta, 1 Mei 2017

Dewan Pengurus Pusat
Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia

Mirah Sumirat, SE
Presiden
08129190308

Sabda Pranawa Djati, SH
Sekretaris Jenderal
0815 8811145

MAY DAY 2017, JUTAAN PEKERJA TURUN KE JALAN, TUNTUT KEADILAN & KESEJAHTERAAN

Jakarta, 25/04/13 – Mirah Sumirat, SE, Presiden ASPEK Indonesia, mengajak seluruh pekerja di Indonesia untuk bersama-sama kritis dalam melihat permasalahan ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi yang saat ini semakin parah. Apapun sebutan anda, pekerja, buruh, karyawan, pegawai, selama anda masih menerima upah atau gaji, maka sesungguhnya anda adalah buruh. Sebagai sesama golongan buruh, kita harus bergandengan tangan memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan! Mari bersama-sama turun ke jalan dan kepung istana negara, pada tanggal 1 Mei 2017 tegas Mirah Sumirat.

Mengapa harus turun ke jalan dan kepung istana? Mirah menjelaskan bahwa jalanan adalah simbol dan wadah mempersatukan seluruh elemen pekerja dari berbagai jenis pekerjaan. Sedangkan Istana Negara adalah simbol Pemerintah, dimana Pemerintah seharusnya mampu menjamin terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh pekerja.

May Day adalah momentum bersejarah pekerja dalam perjuangan menuntut keadilan dan kesejahteraan. Perlu keberpihakan Pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh pekerja di Indonesia.

Istana Negara akan menjadi titik sentral jutaan pekerja pada aksi May Day, 1 Mei 2017 yang akan datang. Jutaan pekerja di seluruh Indonesia juga akan serentak melakukan aksi turun ke jalan dan menjadikan kantor Gubernur sebagai pusat aksi. Selama 3 tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, ketimpangan ekonomi semakin tinggi. Berbagai regulasi yang dikeluarkan lebih untuk kepentingan kelompok pengusaha (kapitalis). Bahkan tidak segan-segan regulasi Pemerintah menabrak Undang Undang yang lebih tinggi.

Mirah Sumirat menyampaikan beberapa, yaitu:

1. PP 78/2015 tentang Pengupahan yang bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan No. 13/2003, terutama pasal 4, 88, 89, dan 98 tentang pengupahan. Khususnya tentang formula upah minimum, survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan hak berunding buruh. PP 78/2015 menetapkan penyesuaian upah hanya berdasarkan inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi dan menghilangkan survei KHL. Padahal, pasal 88 UU 13/2003 menyebutkan, “Upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.”

2. Kemudahan Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk ke Indonesia di saat masih tingginya pengangguran di Indonesia. Melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No.16/2015 sebagai revisi Permenaker 12/2013, Pemerintah menghilangkan kewajiban kemampuan berbahasa Indonesia bagi TKA yang akan bekerja di Indonesia. Ini yang menyebabkan membanjirnya TKA khususnya dari China. Proses alih teknologi dan alih keahlian juga tidak berjalan dengan baik.

3. Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) atau less cash society yang dicanangkan oleh Bank Indonesia sejak tahun 2014, yang berdampak pada meningkatkan jumlah pengangguran di Indonesia. Pekerja di sektor tertentu yang mulai terkena dampak dari kebijakan Pemerintah ini antara lain;

a. Pekerja jalan tol, dengan adanya rencana Pemerintah menerapkan sistem non tunai (Gardu Tol Otomatis/GTO) di gardu tol di seluruh Indonesia, yang berpotensi terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

b. Pekerja perbankan, yang semakin rentan di-PHK karena adanya kebijakan mobile banking dan less cash society.

Mirah Sumirat menyerukan kepada seluruh pekerja di Indonesia untuk sadar, bersatu dan bergerak bersama dalam satu barisan, untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh pekerja Indonesia. Kami tidak anti dialog sosial dengan pihak manapun, termasuk dengan pengusaha maupun Pemerintah, tegas Mirah Sumirat yang juga sebagai Wakil Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional. Namun ternyata dalam banyak hal, justru Pemerintah dan pengusaha yang anti dengan dialog sosial. Beberapa regulasi Pemerintah dikeluarkan tanpa dialog sosial dengan unsur serikat pekerja, bahkan sengaja menabrak UU yang lebih tinggi seperti PP 78/2015 di atas. Pengusaha juga masih sangat banyak yang anti dengan dialog sosial. Indikatornya antara lain, masih banyak pengusaha yang anti dengan keberadaan serikat pekerja, padahal hak berserikat adalah hak dasar bagi pekerja yang dijamin oleh Undang Undang. Pada umumnya pengusaha takut dengan keberadaan serikat pekerja di perusahaan karena kuatir segala peraturan perusahaan yang bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan menjadi terbongkar, seperti membayar upah di bawah upah minimum, upah lembur yang tidak sesuai dengan UU, praktik outsourcing yang tidak sesuai UU, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang tidak sesuai UU, dan lain sebagainya. Yang terjadi kemudian pengusaha melakukan pemberangusan terhadap serikat pekerja (union busting).

Keadilan harus diperjuangkan bersama, apalagi menghadapi Pemerintah yang tidak berpihak pada pekerja, maka gerakan serikat pekerja harus menjadi gerakan Nasional. Buat para pekerja yang belum berserikat, segeralah mendirikan serikat pekerja di perusahaan anda, karena serikat pekerja adalah wadah perjuangan kolektif pekerja yang dilindungi UU, pungkas Mirah Sumirat.(tim.media.aspekindonesia)