Ada Apa Di Bulan Februari Bersama ASPEK Indonesia

Bulan Februari sebentar lagi akan menyapa, bulan kedua di kalender masehi ini sering di gadang gadang sebagai bulan kasih sayang dengan simbol warna pink, tapi bukan hal itu yang akan menjadi bulan menarik di Februari ini, Bulan Februari akan selalu menjadi bulan spesial bagi ASPEK Indonesia karena di bulan ini pula Federasi Serikat Pekerja ASPEK Indonesia akan selau merayakan miladnya.

Ada beberapa agenda ASPEK Indonesia yang akan di gelar dan ini merupakan rangkaian kegiatan HUT ASPEK Indonesia ke 18, cara tahu agenda apa saja yang akan terjadi sebagai kalender event di bulan Februari 2018.

Tanggal 09 Februari 2018, ASPEK Indonesia akan mengadakan Seminar Nasional tentang Perekonomian Indonesia dengan pembicara yang sudah tidak asing lagi yakni Ichsanuddin Noorsy serta Rizal Ramli, bagi kawan buruh yang butuh amunisi informasi seputaran ekonomi bangsa ini, yuk hadir dalam seminar yang akan membedah ekonomi Indonesia dan aspek permasalahannya, menjadi buruh pintar itu perlu belajar. Catat di agenda buruh nih, jangan lupa ya!

10 Februari agenda berikutnya adalah Rapat Kerja Nasional ASPEK Indonesia akan di laksanakan, seluruh perwakilan DPW ASPEK se Indonesia, DPC DPC di kota kota seperti Depok, Bekasi, Bandung sepertinya harus bersiap agar Rakernas bisa berjalan dengan lancar, dengan lancarnya Rakernas maka langkah ASPEK Indonesia ke depannya di harapkan semakin moncer di blantika perburuhan nasional.

Dan gong utama event di bulan Febaruari adalah dengan perayaan milad ASPEK Indonesia yang ke 18, undangan ini pastinya memanggil semua anggota ASPEK Indonesia untuk bersatu dan memeriahkan milad organisasi yang kita cintai, dan yang spesial nih, rencananya DPP ASPEK Indonesia akan mengundang DKI 1, temu muka dengan calon calon legislatif DPRD DKI Jakarta yang berasal dari ASPEK Indonesia, presiden KSPI, Dewan Pakar ASPEK Indonesia, GBJ, Perda KSPI, Menteri Tenaga Kerja RI, Ichsanuddin Noorsy serta Rizal Ramli.

Yuk kita dukung event event bersama ASPEK Indonesia, kepedulian kita semua untuk membesarkan nama ASPEK Indonesia adalah hal yang penting di lakukan oleh seluruh anggota ASPEK Indonesia dan menggaungkan suara bersatu berjuang sejahtera adalah keyakinan yang akan kita raih, semoga.(Tim Media ASPEK/TI)

Pelatihan Membuat Kue Departemen Perempuan SKJLJ

Poto bareng Presiden ASPEK Indonesia saat pelatihan membuat kue(Dok Tim Media ASPEK)

Serikat Pekerja tidak melulu meneriakan “ Hidup Buruh!” ketika berada di jalanan menyuarakan aspirasi, selain harus memiliki jiwa patriotisme dan juga elegan saat melakukan perundingan, Serikat Pekerja adalah wadah berorganisasi mengasah kemampuan agar pekerja terus di berdayakan secara optimal. Sudah saatnya pekerja mempunyai satu bidang keahlian yang nantinya mampu memberikan penghasilan tambahan, untuk menuju hal tersebut maka di butuhkan pelatihan pelatihan agar pekerja pun bisa mandiri secara finansial di luar pendapatan gaji yang di terima.

Berdayakan anggota, semoga menjadi keahlian yang bermanfaat(dok Tim Media ASPEK)

 

Saat kini di mana orang orang menyebutnya sebagai zaman now, perlu upaya dan kreatifitas agar waktu luang selepas jam kerja lebih produktif. Menjawab hal tersebut Departemen Perempuan Serikat Karyawan Jalan Tol Lingkar Jakarta (SKJLJ) membuat sebuah event menarik yakni Pelatihan Membuat Kue. Saat di hubungi melalui sambungan telepon, wakil ketua Departemen Perempuan SKJLJ, Sis Enciem mengatakan bahwa kegiatan ini diharapkan bisa memberdayakan anggota untuk mendapatkan keterampilan untuk membuat kue sehingga ada manfaat yang di dapat.

Bertempat di kantor Plaza Tol Jati Asih, 30 anggota SKJLJ di beri pelatihan untuk pembuatan kue Brownies Kukus dan juga Bolu Tape Bakar. Pelatihan Membuat Kue yang berlangsung pada tanggal 10 Januari 2018, di saksikan juga oleh Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat SE.

Semoga dengan pelatihan membuat kue akan muncul para enterpreneurship anggota SKJLJ sehingga nantinya mereka pun membuka peluang usaha kue, selamat untuk Departeman Perempuan SKJLJ yang telah sukses melakukan acara pelatihan dan di harapkan memberi wacana baru keterampilan tambahan dan memberi manfaat bagi seluruh anggotanya.(Tim Media ASPEK/TI

Konsolidasi ASPEK Indonesia Mengawali Kegairahan 2018 Untuk Terus Berjuang

 Suasana rapat konsolidasi DPP ASPEK  Indonesia(dok Tim Media ASPEK)

 

Tahun baru dengan sejumlah resolusi yang ingin di capai, harapan di sematkan dan cita cita di apungkan, pergantian tahun  memberikan energi agar melangkah lebih progresif dan pada akhirnya tercapai tujuan yang telah di agendakan. Mengawali tahun 2018, ASPEK Indonesia melakukan konsolidasi Dewan Pengurus Pusat yang juga di hadiri para ketua umum afliasi. Acara yang bertempat di Condet Food Festival, Jalan Condet Raya Nomor 33 Jakarta Timur.

Konsolidasi  yang berlangsung hangat, bersemangat dan akrab(dok Tim Media ASPEK)

 

Presiden ASPEK Indonesia yang di dampingi empat wakil Presiden mengucapkan terima kasih atas antusiasme peserta konsolidasi yang datang tepat waktu, memaparkan evaluasi sepak terjang ASPEK Indonesia sepanjang tahun 2017. Meski mengalami banyak permasalahan ancaman Pemutusan Hubungan Kerja namun dengan sosial dialog dan juga perjuangan dan juga lobi sehingga PHK pun bisa di hindari, jalan panjang perjuangan 2017 adalah refleksi untuk di tahun 2018.

Ada satu hal yang menarik di paparkan presiden ASPEK menyoal iuran yang semestinya bisa di maksimalkan, karena bagaimana pun iuran adalah darah bagi organisasi, presiden menghimbau untuk tahun 2018 ini, afliasi semestinya lebih concern untuk tertib membayar iuran. Awal tahun sebagai catatan adalah menyelesaikan Union Busting yang di lakukan management kepada pengurus SP Linfox Logistik dan juga SP Ikrar Mandiri. Fokus awal perjuangan di tahun 2018 agar penyelesaian antara management dan juga Serikat Pekerja yang tergabung dalam ASPEK bisa di selesaikan dengan elegant.

Tahun 2018 sering di sebut sebagai tahun politik mengingat banyaknya pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia dan setahun kemudian akan di laksanakan pilpres. Serikat Pekerja sudah saatnya tidak alergi dengan peta perpolitikan karena bagaiman pun setiap kebijakan yang menyangkut hidup orang banyak berawal dari hasil politik.

 

            Poto bersama dalam balutan rasa solidaritas tanpa batas(dok Tim Media ASPEK)

 

Dalam konsolidasi Presiden ASPEK Indonesia memberi pandangan tentang pentingnya pekerja untuk lebih melek teknologi dan memanfaatkan media sosial sebagai kekuatan branding di dunia maya, optimisme perlu di apungkan dan saatnya menghimpun potensi melalui teknologi informasi, perjuangan di dunia nyata perlu di gemakan di dunia maya. Di tahun 2018 ada banyak kegiatan ASPEK Indonesia salah satunya adalah Rapat Kerja Nasional dan juga kongres ASPEK Indonesia di penghujung tahun.

Kekuatan kebersamaan semoga akan semakin tersinergi di tahum 2018, ASPEK Indonesia akan terus berkiprah di tingkat nasional bersama KSPI dan di tingkat internasional bersama UNI Global. Semoga konsolidasi DPP ASPEK Indonesia akan memberi warna perjuangan tersendiri bagi bangkitnya pergerakan buruh di tanah air sehingga impian sejahtera adalah keniscayaan.(Tim Media ASPEK/TI)

SP AMCOR, Menyusun Asa PKB Dengan Kejernihan Berpikir

 

Pengurus SP Amcor berembug untuk pembahasan draft PKB(Dok Okta Joni)      

 

Tak dapat di pungkiri bahwa mimpi semua serikat pekerja adalah memiliki Perjanjian Kerja Bersama, setelah di bentuk  dan mengkonsolidasikan anggota maka langkah berikut ke tahap lebih tinggi dengan menyusun PKB. Dasar hukum dari penyusunan PKB termaktub dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terperinci dari pasal 115 hingga 135. Aturan lainnya adalah tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 28 tahun 2014 tentang cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

 

Semoga draft PKB SP Amcor memenuhi harapan para anggota(dok Okta Joni)

 

Progres draft penyusunan PKB di lakukan oleh Serikat Pekerja Amcor, meski relatif baru sebagai afliasi ASPEK Indonesia namun spirit untuk membuat PKB patut di acungi jempol. SP Amcor dengan komposisi kepengurusan, Hafis sebagai Ketua, Rohmad menjabat Sekretaris Jenderal, Okta Joni memangku jabatan Wakil Ketua, Bendahara di pegang sis Eliana Safitri, Junaidi Rahman dipercaya sebagai sekretaris dan bro Suhaidi sebagai Dewan Pembina SP Amcor.

Di kawasan Situ Cipondoh yang beralamat di jalan KH Hasyim Ashari, kota Tangerang Banten, pengurus SP Amcor berembug membahas draft PKB. PT Amcor yang merupakan perusahaan multi nasional dan bergerak dalam pengemasan plastik dengan produk produk seperti plastik kemasan, lid, cup dan juga label packaging. Perusahaan ini  beroperasi di lima benua dan berada di 157 negara dengan kantor pusat di Australia.

Di tanah air PT Amcor memiliki dua pabrik yang berlokasi  di Jakarta dan Tangerang, dalam telewicara bersama Tim Media ASPEK, salah satu pengurus Serikat Pekerja Amcor yakni Okta Joni, dengan komposisi karyawan di Jakarta sebanyak 435 orang. Hingga saat ini 70% telah menjadi anggota serikat pekerja, dengan mengutamakan asas musyawarah dan mufakat di setiap mengambil kebijakan yang berhubungan dengan karyawan.

 

Sejauh ini management cukup kooperatif dengan keberadaan serikat pekerja. Okta Joni menambahkan bahwa SP Amcor senantiasa menjaga hubungan industrial dengan harmonis agar yang bertujuan perusahaan pun berjalan dengan baik dan kesejahteraan pun di rasakan oleh seluruh karyawan.

Semoga Situ Cipondoh menjadi inspirasi untuk membuka cakrawala berpikir bagi pengurus untuk menyusun pasal demi pasal, bab demi bab yang nantinya akan menjadi sebuah Perjanjian Kerja Bersama yang mampu mengakomodir keinginan karyawan dan management, selamat bekerja untuk pengurus SP Amcor dan berpikirlah dengan jernih sehinga hasil akhirnya membuat semua karyawan merasakan sebuah kesejahteraan yang terasa nyata.(Media ASPEK-TI,OJ)

ASPEK Indonesia Menguatkan Eksistensi Serikat Pekerja Di Bumi Sriwijaya

Pengurus DPW Sumatera Selatan terpilih berpose bareng Presiden ASPEK Indonesia(Media ASPEK)

Sumatera Selatan yang memiliki total luas area 87.017,41 kilo meter persegi dengan sektor sektor unggulan yang menyumbang PDRB, adapun sektor unggulan tersebut adalah industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, pertanian serta perdagangan dan industri jasa yakni hotel dan restoran. Potensi tenaga kerja di sektor sektor tersebut semestinya terorganisir dengan sebuah wadah bernama Serikat Pekerja.

Mengingat strategisnya wilayah Sumatera Selatan dengan segala potensi yang di milikinya, ASPEK Indonesia yang selama ini di kenal sebagai sebuah federasi serikat pekerja yang berbasis di industri jasa, melakukan penguatan dengan membentuk Dewan Pimpinan Wilayah Sumatera Selatan. Dengan tagline “ ASPEK Regional Strategic And Consolidation Meeting In South Sumatera” yang mengagendakan langkah langkah yang di ambil untuk penguatan eksistensi serikat pekerja di bumi Sriwijaya ini.

 

Semoga pengurus DPW Sumatera Selatan bekerja dengan sepenuh hati(Media ASPEK)

Acara berlangsung di The 101 Palembang Rajawali yang berlokasi di Rajawali Nomor 19, 9 Ilir Timur 2, Palembang. Di hadiri langsung oleh presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat SE, Sekretaris Jenderal Sabda Pranawa Djati SH, Wakil Presiden Organisasi &SDM Jakwan, Wakil Presiden  Hubungan Industrial Wawan Erfianto SE. Event yang berlangsung pada tanggal 16 September semakin menegaskan bahwa ASPEK Indonesia akan terus mendorong terbentuknya DPW di seluruh provinsi provinsi.

Untuk wilayah Sumatera, ASPEK Indonesia telah memiliki sejumlah DPW seperti di provinsi Nangroe Aceh Darusalam, Sumatera Utara, Lampung dan kini DPW terbaru yakni Sumatera Selatan. Adapun susunan pengurus DPW Sumatera Selatan adalah:

Yuda SP Hero Super Market (Ketua DPW)

Dani SP United Tractor (Wakil Ketua DPW)

Maria SP Hero Super Market (Sekretaris DPW)

Subhan SP CIMB ( Bendahara DPW)

Winda SP Hero Super Market( Wakil Bendahara DPW)

Satria SP Indoasat (Humas DPW)

Elvin SP Bina Pertiwi( Diklat DPW)

Ujang SP Antara (Media DPW)

 

Semoga kehadiran DPW Sumatera Selatan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan serikat pekerja di wilayah ini, dan untuk semua pengurus DPW yang terpilih selamat bertugas dan sukses mengemban amanah, kita berdoa agar para pengurus DPW Sumatera Selatan akan terus melakukan pekerjaan terbaik agar impian bersatu berjuang sejahtera adalah keniscayaan.(Media ASPEK-TI)

Skema Perencanaan Mumpuni Untuk Mengejar Level Lebih Tinggi

Bro Kun Wardana dari UNI APRO memberikan penjelasan kepada peserta(Media ASPEK)

 

Ruang Gambir AB Sofyan Hotel Betawai di Jalan Cut Mutiah Nomor 9 Jakarta pada tanggal 12 September 2017 mulai di penuhi aktifis buruh dari federasi Serikat Pekerja ASPEK Indonesia, pembahasan menarik dan patut di simak adalah tentang bagaimana perencanaan yang baik akan menghasilkan produk berkualitas. Tema yang di ambil adalah “ Project Review and Initial Planning for Next Phase”.

Nara sumber nara sumber yang jempolan di hadirkan di sini untuk menuntaskan dahaga pengetahuan para anggota afliasi ASPEK Indonesia, skema perencanaan yang mumpuni memang di perlukan bagi para pekerja dan terutama oleh kalangan aktifis buruh, dengan perencanaan nan matang tentu saja akan menghasilkan kualitas yang sulit terbantahkan, nara sumber berasal dari PAM Finlandia yang di wakli Heidi Lehikoinen. Dari SASK Finlandia menghadirkan Anna Pertulla dan Mr Marlon.

Andy Snoddy pria Irlandia dari UNI Global turut serta sebagai nara sumber bersama Kun Wardana yang mewakili UNI Apro. Ada satu hal yang di perhatikan sebuah program memiliki parameter keberhasilan bukan di ukur dalam hal kuantittas atau jumlah semata namun di barengi dengan peningkatan kapasitas keberhasilannya seperti apa, di perlukan indikator yang memiliki level lebih tinggi agar kualitas memang benar benar terjaga.

Salah satu peserta sedang bertanya kepada narasumber(Media ASPEK)

 

 

Begitu juga dengan Serikat Pekerja tidak boleh hanya berdiam diri, rutinitas pekerjaan tak semestinya memenjarakan kemampuan seorang buruh, kemampuan organizing mampu melejitkan potensi si pekerja. Ada beberapa sektor yang bernaung di ASPEK Indonesia, salah satunya adalah sektor Finance, pada kenyataannya sektor ini mengalami perkembangan yang cenderung stagnan dan tak ada kejelasan secara visi.

ASPEK Indonesia terus melakukan upaya untuk menyatukan visi di sektor ini, komunikasi terus berlanjut meski saat ini belum saatnya untuk mengajak mereka bergabung. Skala upah di sektor Finance merupakan visi utama agar sektor Finance mampu berkembang lebih pesat.

Pembahasan perencanaan untuk sektor sektor lain pun di bahas, seperti sektor Logistic, Grafika dan juga sektor Outsourcing. Para peserta pun tampak antusias mendengarkan para nara sumber, sesi tanya jawab menjadi hal yang menarik karena di sana terjadi dialog dua arah sehingga pemecahan masalah dapat terjadi dan menjadi catatan penting kemajuan serikat pekerja.(Tim Media ASPEK-TI)

BURUH SEMAKIN TERJEPIT, DI SAAT PENGUSAHA SEMAKIN PELIT DAN PEMERINTAH TIDAK KOMIT!

MAY DAY 2017, MELAWAN KETIDAKADILAN

Jakarta, 1 Mei 2017 – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menyatakan keprihatinannya atas kondisi ketenagakerjaan di Indonesia yang semakin memburuk. Semakin hari semakin terlihat dan terasa, bagaimana pengusaha dan Pemerintah semakin ingin mempersulit ruang gerak dan meminimalisir kesejahteraan bagi pekerja di Indonesia. Berbagai keinginan dari pengusaha, atas nama kemudahan investasi, justru direspon cepat oleh Pemerintah melalui berbagai regulasi yang hanya mementingkan keuntungan pengusaha dan korporasi. Dialog sosial hanya menjadi jargon di mulut, namun implementasinya tidak seindah yang dibayangkan. Berbagai regulasi ketenagakerjaan justru keluar tanpa melibatkan peran dan masukan dari serikat pekerja, khususnya yang duduk di dalam Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional. Demikian disampaikan oleh Mirah Sumirat, SE, Presiden ASPEK Indonesia dalam keterangan pers menyambut Hari Buruh Internasional tanggal 1 Mei 2017. Mirah menambahkan contoh yang paling nyata adalah keluarnya Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, yang tidak pernah dibahas di forum LKS Tripartit Nasional, bahkan PP 78/2015 tersebut menabrak Undang Undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003. Selain itu, pada akhir tahun 2016 yang lalu, Menteri Ketenagakerjaan juga mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, yang tidak lebih dari upaya legitimasi atas eksploitasi sumber daya manusia Indonesia yang mengabaikan hak untuk sejahtera. PP 36/2016 ini telah memberi hak kepada pengusaha untuk bisa mempekerjakan tenaga magang hingga 30% dari jumlah karyawan yang ada di perusahaan, dengan jangka waktu paling lama 1 tahun namun bisa diperpanjang lebih dari 1 tahun dengan Perjanjian Pemagangan baru, dan tenaga magang hanya diberi uang saku yang besarannya tidak jelas.

Lengkap sudah rejim upah murah diberlakukan di Indonesia, mulai upah minimum yang tidak lagi berdasarkan hasil survey kebutuhan hidup layak (KHL), kemudahan kontrak kerja berkedok pemagangan ditambah kemudahan tenaga kerja asing (TKA) untuk bekerja di Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No. 16 Tahun 2015 sebagai revisi Permenaker No. 12/2013, Pemerintah menghilangkan aturan yang mewajibkan TKA memiliki kemampuan berbahasa Indonesia. Kemudahan dalam berbahasa inilah yang menjadi salah satu sebab membanjirnya TKA, khususnya dari China.

ASPEK Indonesia juga mengkritisi kebijakan Pemerintah yang akan menerapkan sistem non tunai atau elektronik secara penuh untuk pembayaran tol di seluruh Indonesia, melalui Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) atau cashless society, yang dicanangkan oleh Bank Indonesia (BI) sejak 2014 lalu. Dengan GNNT artinya pembayaran tunai atau secara cash tidak lagi dilayani. Kebijakan ini berpotensi melahirkan puluhan ribu pengangguran baru, di saat masih tingginya angka pengangguran di Indonesia. Pemerintah dinilai hanya peduli pada kepentingan bisnis semata, dan melalaikan kewajiban Negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah telah menjadi pihak yang justru melahirkan pengangguran baru! tegas Mirah Sumirat.

Bagaimana mungkin konsumen yang membayar dengan menggunakan uang rupiah yang sah berlaku di negeri ini, justru ditolak untuk dilayani? Cara ini merupakan konspirasi dunia perbankan bersama Pemerintah, untuk bisa menarik dana dari masyarakat, dan meraup keuntungan bisnis dari setiap transaksi non tunai. Coba jelaskan kepada masyarakat, untuk kepentingan siapa GNNT itu? Apakah rakyat Indonesia membutuhkan GNNT? Jelas tidak, karena GNNT di-desain hanya untuk menguntungkan korporasi! Mirah menjelaskan bahwa pemilik dan pengguna kartu e-toll, tanpa sadar sesungguhnya telah “diambil paksa” uangnya oleh pihak pengelola jalan tol dan oleh bank yang menerbitkan kartu e-toll. Mirah mencontohkan, apabila masyarakat membeli kartu e-toll seharga Rp.50.000,- sesungguhnya hanya mendapatkan saldo sebesar Rp.30.000,-. Kemana selisih uang yang Rp.20.000? Konsumsen “dipaksa” untuk merelakan kehilangan dananya, bahkan sebelum kartu e-toll digunakan untuk transaksi! Bayangkan, berapa triliun dana masyarakat yang akan diambil paksa dari sistem 100% GNNT ini? tegas Mirah Sumirat.

Saat ini yang dibutuhkan rakyat adalah kemudahan akses untuk bisa mendapatkan pekerjaan, untuk bisa memperoleh penghasilan, untuk bisa meningkatkan daya beli terhadap kebutuhan pokok yang semakin melambung harganya!, tambah Mirah Sumirat.

Mirah Sumirat yang juga merupakan Wakil Ketua LKS Tripartit Nasional, meminta Pemerintahan Jokowi-JK merealisasikan komitmen NAWACITA-nya, yang katanya akan menyediakan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan bukan menghadirkan pengangguran. Presiden Jokowi perlu segera menghentikan rencana otomatisasi gardu tol di seluruh Indonesia, karena akan berdampak ribuan pekerja jalan tol ter-PHK.

Dalam May Day tahun ini, ASPEK Indonesia juga menyuarakan tuntutan penghapusan praktek kerja outsourcing dan kontrak yang melanggar Undang Undang, peningkatan jaminan kesehatan gratis untuk seluruh rakyat Indonesia, serta jaminan pensiun untuk pekerja yang setara dengan jaminan pensiun untuk pegawai negeri sipil (PNS).

Selamat Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2017. Buruh Indonesia teruslah berjuang untuk kesejahteraan yang adil dan merata, karena Pemerintah dan pengusaha belum berpihak kepada kita!

Jakarta, 1 Mei 2017

Dewan Pengurus Pusat
Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia

Mirah Sumirat, SE
Presiden
08129190308

Sabda Pranawa Djati, SH
Sekretaris Jenderal
0815 8811145

MAY DAY 2017, JUTAAN PEKERJA TURUN KE JALAN, TUNTUT KEADILAN & KESEJAHTERAAN

Jakarta, 25/04/13 – Mirah Sumirat, SE, Presiden ASPEK Indonesia, mengajak seluruh pekerja di Indonesia untuk bersama-sama kritis dalam melihat permasalahan ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi yang saat ini semakin parah. Apapun sebutan anda, pekerja, buruh, karyawan, pegawai, selama anda masih menerima upah atau gaji, maka sesungguhnya anda adalah buruh. Sebagai sesama golongan buruh, kita harus bergandengan tangan memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan! Mari bersama-sama turun ke jalan dan kepung istana negara, pada tanggal 1 Mei 2017 tegas Mirah Sumirat.

Mengapa harus turun ke jalan dan kepung istana? Mirah menjelaskan bahwa jalanan adalah simbol dan wadah mempersatukan seluruh elemen pekerja dari berbagai jenis pekerjaan. Sedangkan Istana Negara adalah simbol Pemerintah, dimana Pemerintah seharusnya mampu menjamin terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh pekerja.

May Day adalah momentum bersejarah pekerja dalam perjuangan menuntut keadilan dan kesejahteraan. Perlu keberpihakan Pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh pekerja di Indonesia.

Istana Negara akan menjadi titik sentral jutaan pekerja pada aksi May Day, 1 Mei 2017 yang akan datang. Jutaan pekerja di seluruh Indonesia juga akan serentak melakukan aksi turun ke jalan dan menjadikan kantor Gubernur sebagai pusat aksi. Selama 3 tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, ketimpangan ekonomi semakin tinggi. Berbagai regulasi yang dikeluarkan lebih untuk kepentingan kelompok pengusaha (kapitalis). Bahkan tidak segan-segan regulasi Pemerintah menabrak Undang Undang yang lebih tinggi.

Mirah Sumirat menyampaikan beberapa, yaitu:

1. PP 78/2015 tentang Pengupahan yang bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan No. 13/2003, terutama pasal 4, 88, 89, dan 98 tentang pengupahan. Khususnya tentang formula upah minimum, survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan hak berunding buruh. PP 78/2015 menetapkan penyesuaian upah hanya berdasarkan inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi dan menghilangkan survei KHL. Padahal, pasal 88 UU 13/2003 menyebutkan, “Upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.”

2. Kemudahan Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk ke Indonesia di saat masih tingginya pengangguran di Indonesia. Melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No.16/2015 sebagai revisi Permenaker 12/2013, Pemerintah menghilangkan kewajiban kemampuan berbahasa Indonesia bagi TKA yang akan bekerja di Indonesia. Ini yang menyebabkan membanjirnya TKA khususnya dari China. Proses alih teknologi dan alih keahlian juga tidak berjalan dengan baik.

3. Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) atau less cash society yang dicanangkan oleh Bank Indonesia sejak tahun 2014, yang berdampak pada meningkatkan jumlah pengangguran di Indonesia. Pekerja di sektor tertentu yang mulai terkena dampak dari kebijakan Pemerintah ini antara lain;

a. Pekerja jalan tol, dengan adanya rencana Pemerintah menerapkan sistem non tunai (Gardu Tol Otomatis/GTO) di gardu tol di seluruh Indonesia, yang berpotensi terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

b. Pekerja perbankan, yang semakin rentan di-PHK karena adanya kebijakan mobile banking dan less cash society.

Mirah Sumirat menyerukan kepada seluruh pekerja di Indonesia untuk sadar, bersatu dan bergerak bersama dalam satu barisan, untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh pekerja Indonesia. Kami tidak anti dialog sosial dengan pihak manapun, termasuk dengan pengusaha maupun Pemerintah, tegas Mirah Sumirat yang juga sebagai Wakil Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional. Namun ternyata dalam banyak hal, justru Pemerintah dan pengusaha yang anti dengan dialog sosial. Beberapa regulasi Pemerintah dikeluarkan tanpa dialog sosial dengan unsur serikat pekerja, bahkan sengaja menabrak UU yang lebih tinggi seperti PP 78/2015 di atas. Pengusaha juga masih sangat banyak yang anti dengan dialog sosial. Indikatornya antara lain, masih banyak pengusaha yang anti dengan keberadaan serikat pekerja, padahal hak berserikat adalah hak dasar bagi pekerja yang dijamin oleh Undang Undang. Pada umumnya pengusaha takut dengan keberadaan serikat pekerja di perusahaan karena kuatir segala peraturan perusahaan yang bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan menjadi terbongkar, seperti membayar upah di bawah upah minimum, upah lembur yang tidak sesuai dengan UU, praktik outsourcing yang tidak sesuai UU, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang tidak sesuai UU, dan lain sebagainya. Yang terjadi kemudian pengusaha melakukan pemberangusan terhadap serikat pekerja (union busting).

Keadilan harus diperjuangkan bersama, apalagi menghadapi Pemerintah yang tidak berpihak pada pekerja, maka gerakan serikat pekerja harus menjadi gerakan Nasional. Buat para pekerja yang belum berserikat, segeralah mendirikan serikat pekerja di perusahaan anda, karena serikat pekerja adalah wadah perjuangan kolektif pekerja yang dilindungi UU, pungkas Mirah Sumirat.(tim.media.aspekindonesia)

Mempunyai PKB Ideal Adalah Keniscayaan Bagi Serikat Pekerja

Suasana diskusi untuk format PKB ideal bagi serikat pekerja(dokumentasi:Putu Raka)

 

Salah satu impian bagi para pengurus serikat pekerja adalah mampu mengagendakan dan merealisasikan sebuah perjanjian kerja bersama yang tertuang secara jelas dan gamblang serta memayungi, mengakomodasi kepentingan anggota untuk tujuan mensejahterakan dengan mengedepankan hubungan industrial harmonis.

Perjuangan untuk goal setting adanya Perjanjian Kerja Bersama antara Serikat Pekerja dan pihak management merupakan dambaan semua serikat pekerja, mampukah PKB terwujud dengan segera? Atau malah alih alih PKB seakan menjadi keinginan di awang awang. Mengingat pentingnya PKB untuk pergerakan serikat pekerja. Sektor Ritel & Commerece yang merupakan bagian tak terpisahkan dari federasi ASPEK Indonesia, menyelenggarakan Advance Training ON CBA for ASPEK Commerece yang di selenggarakan di Lotte Shopping Avenue Indonesia, Jalan Professor Doktor Satrio Kavling Nomor 3-5, Karet-Kuningan, Jakarta Selatan, tanggal 15 April 2017.

 

 

Peserta Advance Training ON CBA menyimak penuturan nara sumber tentang draf PKB(Dokumentasi Putu Raka)

 

 

Ruang training Lotte Shopping di penuhi para perwakilan afliasi yang antusias mendengarkan nara sumber yang mengetengahkan tema PKB ideal bagi serikat pekerja. Adapun nara sumber adalah DR Kun Wardhana yang merupakan dewan pakar ASPEK Indonesia, Bro Mulyono yang merupakan Sekretaris Jenderal SP United Tracktor, Putu Raka Pendit, Ketua Litbang ASPEK Indonesia, acara di moderatori oleh Bro Encep Supriyadi yang juga ketua sektor Ritel & Commerce ASPEK Indonesia.

Harapan dari penyelenggaraan workshop ini adalah terjadinya kaderisasi yang memahami seluk beluk pembuatan PKB, mengetahui hak dan kewajiban, adanya komunikasi dan negoisasi, menciptakan hubungan industrial yang harmonis, serta mengeratkan jaringan silahturahmi dengan sesama anggota afliasi di sektor commerece dan ritel.

 

Diskusi kelompok tentang role play PKB(Dokumentasi Putu Pendit)

 

Semoga dengan workshop PKB ini semakin banyak anggota afliasi memahami betapa pentingnya mempunyai sebuah perjanjian kerja sama yang mengakomodir kepentingan anggota dan tak lupa memberi kontribusi positif bagi pihak perusahaan. Tuan rumah acara yang di wakili ketua SP Lotte Avenue, Bro Dadun menyatakan bahwa workshop ini sangat penting bagi siapa pun yang mengikutinya, Dadun menjelaskan bahwa setiap peserta harus aktif untuk bertanya bagaimana merumuskan draf PKB agar pada praktek yang sebenarnya tak di liputi rasa canggung meski harus beradu argumen dengan pihak management.

Semoga workshop PKB memberikan kontribusi positif bagi peserta dan membuat PKB idaman adalah sebuah keniscayaan bagi afliasi ASPEK Indonesia.(Tim Media ASPEK/TI)

KSPI TERIMA BANYAK PENGADUAN TERKAIT TKA CINA

Konferensi Pers KSPI terkait TKA Ilegal (Foto : Opa Selamet)
Konferensi Pers KSPI terkait TKA Ilegal (Foto : Opa Selamet)

SIARAN PERS KSPI, 6 JANUARI 2017 – Hanya dalam waktu satu hari sejak KSPI mengumumkan membuka posko pengaduan TKA Cina, sudah masuk laporan puluhan perusahaan yang mempekerjakan TKA Cina unskill worker dengan jumlah ribuan orang. Perusahaan tersebut seperti adalah PT HX, PT LSI, PT SSSM, PT MFS, PT KPSS, PT HS, PT MMI, PT SMI, PT VDN dll yang tersebar di Pulogadung Jakarta, Bekasi, Tangerang, Karawang, Bogor, Sulawei Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, hingga Sulawesi Selatan.

Masalahnya adalah, TKA China tersebut bekerja sebagai buruh kasarunskill worker di bagian maintenance operator produksi, juru masak, adm produksi, gudang, bubut, timbangan, adm hrd dll.

Posko pengaduan TKA China dari KSPI yang berada di 20 propinsi ini akan terus mendata hingga 29 Januari. Selanjutnya, pada tanggal 30 Januari 2017, KSPI akan memasukan gugatan hukum “citizen lawsuit” di PN Jakpus dan serempak di 20 PN di seluruh Indonesia dengan tuntutan stop TKA Cina unskill worker, cabut bebas visa Cina, denda Rp 1 kepada Presiden, Wapres, dan Menaker terkait dengan kebijakan TKA Cina.

Tidak berhenti disitu, pada tanggal 6 Februari 2017, sekitar 10 ribu buruh akan melakukan aksi di Istana Negara dengan tuntutan stop TKA Cina dan tolak upah murah – cabut pp 78.(KSPIMediaCenter).

1 Tahun Dikriminalisasi, 26 Aktivis Hari Ini Diputus Bebas dan Tidak Terbukti Melawan Aparat

whatsapp-image-2016-11-22-at-16-05-35Jakarta, 22/11/2016 – Mirah Sumirat, SE, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mengapresiasi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari ini Selasa 22 November 2016, yang MEMBEBASKAN 2 Pengabdi Bantuan Hukum LBH Jakarta, 1 mahasiswa dan 23 buruh yang melakukan aksi unjuk rasa pada 30 Oktober 2015 dengan tuntutan pembatalan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Majelis Hakim membebaskan 26 aktivis dimaksud dari semua dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Putusan Majelis Hakim ini sesungguhnya menjadi simbol tegaknya keadilan dan kemenangan dari sikap kritis rakyat yang menuntut keadilan.

aksi-gbj1-jpg

Mirah Sumirat menyatakan bahwa sejak awal, sangat kental terlihat ada upaya untuk mengkriminalisasi aktivis buruh yang sedang menuntut penegakan hukum ketenagakerjaan. Kepolisian terkesan memaksakan proses hukum terhadap 26 aktivis tersebut, dengan dalih melawan perintah aparat dan tidak mau membubarkan diri saat unjuk rasa berlangsung.

Mirah Sumirat juga menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya karena Majelis Hakim telah memutuskan perkara ini dengan terlebih dahulu menggali landasan filosofis dan sosiologis yang hidup di masyarakat, tidak hanya landasan yuridis. Upaya-upaya buruh dalam menyampaikan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi UU, Konstitusi dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Cara-cara damai yang dipakai buruh merupakan bagian dari dinamika dan respon cepat dalam upaya perubahan terhadap sebuah peraturan yang dinilai tidak adil.

Mirah Sumirat menegaskan agar semua pihak yang berseberangan dengan niat baik perjuangan buruh, agar mencermati dengan baik pendapat Majelis Hakim dalam Putusan, yang antara lain menegaskan:

  1. Buruh telah melakukan aksi dengan telah memenuhi syarat sesuai UU, Aksi dilakukan dengan damai, tidak merusak dan dalam rangka mengupayakan sebuah keadilan dalam kebijakan
  2. Aparat Kepolisian justru melakukan pendekatan secara represif, dengan membubarkan secara tidak layak, merusak mobil/property buruh, merampas dan menghilangkan barang barang, bahkan melakukan kekerasan kepada Pengabdi Bantuan Hukum (PBH) LBH Jakarta, mahasiswa dan buruh
  3. Bahwa peserta aksi buruh sebenarnya sudah mentaati himbauan Kapolres, dan mobil komando pun sudah bergerak mundur meninggalkan lokasi, namun bergerak lambat karena terhalang peserta aksi yang kacau karena gas air mata. Justru aparat Kepolisian yang kemudian membuat kekacauan dan melakukan tindakan berlebihan. Aparat yang menggunakan kaos tertulis Turn Back Crime memburu dan menangkap peserta aksi yang ada di dekat dan di dalam mobil komando. Kepolisian harusnya mengacu kepada UU No. 9 Tahun 1998. Dalam hal ini Kepolisian telah melakukan pelanggaran HAM.
  4. Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi unsur-unsur terutama dengan sengaja melawan aparat, tidak ada pelanggaran hukum pada peristiwa tersebut.
  5. Hakim juga memutuskan untuk merehabiitasi nama baik, harkat, dan martabat 2 PBH LBH Jakarta, 1 Mahasiswa, dan 23 Buruh tersebut.

screenshot_11

Muhamad Rusdi, Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Dewan Pakar ASPEK Indonesia, yang menjadi salah satu dari 26 aktivis yang dikriminalisasi, mengucapkan terima kasih atas dukungan buruh dari seluruh Indonesia. Kemenangan kecil ini adalah kemenangan kaum buruh Indonesia untuk menyambut kemenangan selanjutnya. Ini menjadi motivasi untuk berjuang lagi menata ulang Negara wujudkan Indonesia baru yang adil, berdaulat dan sejahtera. Semoga kemenangan ini menjadi langkah awal untuk menuju kemenangan yang lebih besar, pungkas Rusdi.(tim.media.aspekindonesia).

Tuntut Jokowi Tegakkan Keadilan, Buruh Mendukung Aksi 4 November

whatsapp-image-2016-11-04-at-04-33-15Jakarta, 4/11/16 – Salah besar apabila ada yang menilai aksi 4 November adalah aksi FPI. Sebab, sejatinya bukan hanya FPI. Aksi ini akan dihadiri ratusan ribu orang, dari berbagai elemen. Buruh satu diantara berbagai elemen yang akan hadir. Mereka menamakan dirinya Gerakan Pekerja Indonesia (GPI). Dalam aksi ini, GPI mengambil titik kumpul di Bundaran Patung Kuda jam 10.30 wib.

Keterlibatan kaum buruh dalam aksi 4 November semakin menegaskan, bahwa aksi ini merupakan aksi lintas element. Oleh karenanya, tidak bisa dikerdilkan sebagai aksi yang dilakukan satu element saja.

Setiap aksi pasti akan mendatangkan reaksi. Pro dan kontra wajar saja terjadi. Termasuk ketika ada yang mempertanyakan, ngapain buruh ikut-ikutan dalam aksi 4 November?

Bagi gerakan buruh, aksi adalah makanan sehari-hari. Ibarat kata, apapun masalahnya, bagi buruh aksi adalah jawabannya.

Terkait Ahok, tak terhitung berapa kali aksi yang sudah dilakukan oleh kaum buruh. Jauh sebelum ini, buruh mendemo Ahok karena dugaan sejumlah korupsi yang dilakukannya. Tidak hanya di Balaikota, aksi buruh juga dilakukan hingga ke kantor KPK. Bukan hanya sekali dua kali aksi seperti ini dilakukan. Catat baik-baik, ini bukan aksi terkait ras atau agama.

Buruh juga kembali bergerak ketika Ahok melakukan penggusuran dan mendukung reklamasi. Bahkan sekali waktu melakukan seminar untuk menyoroti kebijakan reklamasi yang memporak-porandakan kehidupan nelayan itu. Sebagai bentuk solidaritas, dalam peringatan HUT Kemerdekaan RI tahun ini, buruh menyelenggarakannya di Pasar Ikan. Di atas reruntuhan rumah warga yang digusur. Sekali lagi, ini bukan aksi terkait ras dan agama.

Tuntutan terhadap upah layak, jangan ditanya. Tak terbilang aksi buruh yang dilakukan. Itulah yang kemudian beberapa hari lalu BURUH memberi gelar kepada Ahok sebagai: Bapak Upah Murah dan Bapak Tukang Gusur Rakyat Kecil.

GPI setuju satu hal, bahwa buruh adalah bahasa universal. Buruh, lebih tepatnya serikat buruh, tidak bisa disekat berdasarkan suku, adat, ras, maupun agama. Ketika kita berjuang upah layak, kita tidak akan bertanya terlebih dahulu darimana asal suku dan apa agamanya. Dalam kesatuan itu buruh bergerak. Menuntut dan menuntut. Memenuhi tugas sejarah sebagai pembebas kaum yang tertindas.

Tentu kita sepakat, tidak seorang pun boleh menistakan agama apa pun. Bahkan jika dia memiliki kedudukan terhormat, sebagai Gubernur, misalnya. Sudahlah menggusur, memberikan upah murah, menistakan agama lagi. GPI bisa mengerti kemarahan ini. Sekali lagi, buruh tidak membedakan SARA – dan karena itu buruh marah ketika ada yang mengangkanginya. Satu hal, yang kemudian buruh menyematkan satu lagi gelar kepada Ahok: Bapak Penista Agama.

Masalahnya adalah, bahwa Ahok seperti tidak tersentuh hukum sama sekali. Dalam kasus dugaan korupsi, meskipun BPK sudah mengatakan ada kerugian, tetapi Ahok bisa melenggang dengan aman. Hal yang sama kemudian terjadi dalam kasus penistaan agama. Meskipun sudah banyak pihak yang melaporkan, tetapi proses hukum terkesan berjalan lambat. Dalam hal ini, banyak yang menduga Ahok mendapat perlindungan dari Istana.

Dalam keterangan resminya, GPI menyatakan aksi itu untuk meminta Presiden Joko Widodo bertindak tegas, tidak tebang pilih dan tidak melakukan pembelaan terhadap pelaku penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama. GPI menuntut proses hukum yang adil dan transparan terhadap penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur DKI itu.

Itu artinya, kita harus memaknai gerakan 4 November merupakan aksi untuk menegakkan keadilan.

Jika buruh menolak tax amnesty karena merasa prinsip equality before the law tercederai, hal yang sama juga mengusik kaum buruh dalam kasus penistaan agama ini. Ahok memang belum terbukti melakukan penistaan agama, tetapi karena ada yang melaporkan adanya dugaan itu, harusnya dia segera diadili.

Kasus begini, jika dilakukan oleh orang kecil akan berjalan cepat. Tetapi giliran Ahok, mengapa terkesan lambat dan bahkan jalan di tempat?

Ada yang mengatakan, harusnya kasus ini diserahkan saja kepada pihak kepolisian, toh (katanya) prosesnya masih berjalan. Tetapi publik terlanjur kecewa. Seperti halnya dugaan korupsi yang menguap begitu saja, jika tidak ada gerakan rakyat untuk mengawal kasus penistaan ini, kita khawatir hal yang sama akan terjadi.

Demi rasa keadilan yang terusik, buruh akan turun aksi. (*)

Presdium Gerakan Pekerja Indonesia ( GPI): Muhamad Rusdi, Mirah Sumirat, Riden Hatam Azis, Herry Hermawan, Winarso, Yulianto, Ahmad Jazuli, Roro Dwi Handyani, Ashary, Iswan Abdullah,Sabda Pranawa Djati, Didi Suprijadi, Idris Idham.(KSPIMediaCenter)

BURUH SIAP TURUN PADA AKSI 4 NOV 2016

ppJakarta, 2/11/16 – Gerakan Pekerja Indonesia (GPI) sebagai wadah para pekerja Indonesia yang terdiri dari para aktivis serikat buruh lintas organisasi buruh menyatakan siap turun untuk mengikuti aksi unjuk rasa di istana negara pada Jumat (4/11) untuk menuntut Presiden Jokowi bertindak tegas, tidak tebang pilih dan tidak melakukan pembelaan terhadap pelaku penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Basuki Tjahya Purnama.
GPI juga menuntut proses hukum yang adil dan transparan terhadap penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

“Apa yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat tugas dinas di Kepulauan Seribu itu adalah suatu hal yang melewati batas. Tidak seharusnya, dan bukan kapasitasnya, dia menyebut ayat-ayat yang disucikan umat Islam digunakan untuk membohongi,” kata Juru Bicara GPI Abdul Gofur dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (2/11).

whatsapp-image-2016-11-02-at-22-38-13

Abdul Gofur menilai apa yang dikatakan Basuki Tjahaja Purnama di Kepulauan Seribu itu juga tidak tepat dikatakan dalam sebuah tugas dinas sebagai gubernur. Belum memasuki masa kampanye dan cuti sebagai gubernur, Basuki Tjahaja Purnama sudah mengeluarkan pernyataan yang bernuansa kampanye.
“Apalagi, pernyataan tersebut menyebut-nyebut ayat yang disucikan oleh umat yang berbeda keyakinan dengannya,” ujarnya.
Menurut Abdul Gofur, selama ini Basuki Tjahaja Purnama selalu berusaha menempatkan diri sebagai sasaran sentimen bernuansa suku, agama, rasa dan antargolongan (SARA).
Namun, apa yang Basuki Tjahaja Purnama katakan di Kepulauan Seribu justru sejatinya adalah pernyataan bernuansa SARA. Abdul Gofur menduga pernyataan tersebut sengaja diucapkan untuk memprovokasi umat Islam.
“Alhamdulillah. Umat Islam tidak terprovokasi dan melakukan tindakan anarkis. Aksi unjuk rasa yang dilakukan sebelumnya pun berjalan tertib dan aman. Tidak ada anarkisme yang dilakukan umat Islam menanggapi provokasi Basuki Tjahaja Purnama,” tuturnya.
Terkait dengan permintaan maaf yang sudah dilakukan, Abdul Gofur mengatakan umat Islam tidak pada kapasitas bisa memberikan maaf, karena yang telah dihina dan dinistakan Basuki Tjahaja Purnama adalah Allah dan Al Quran.
“Sebagai manusia, kita bisa memberi maaf, namun agar tidak terulang kembali peninstaan agama dikemudian hari, umat Islam menuntut hukum dunia ditegakkan. Indonesia adalah negara hukum dan jelas di negara ini ada hukuman bagi para penghina dan penista agama,” katanya.
Terkait dengan aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11), Abdul Gofur mengajak seluruh elemen umat Islam yang berunjuk rasa untuk melaksanakan hak demokrasi yang dilindungi undang-undang itu secara tertib dan aman.
“Jangan sampai ada bentrokan dengan masyarakat apalagi aparat kepolisian, yang sebagian besar juga merupakan saudara seiman dan seagama,” pungkasnya. (tim.media.aspekindonesia)

Juru Bicara GPI : Abdul Gofur (0852-8081-6699)