BURUH BERIKAN 3 AWARD UNTUK AHOK

whatsapp-image-2016-10-19-at-07-45-37Jakarta, 1/11/16 – Ribuan buruh akan kembali melakukan unjuk rasa di Balaikota DKI Jakarta (jam 10.00 – 11.30) dan Mahkamah Agung (jam 12.00 – 14.00). Masih seperti aksi-aksi sebelumnya, buruh menolak UMP DKI Jakarta tahun 2017 menjadi Rp 3,3 Juta sebagaimana yang ditanda tangani Gubernur Ahok di hari terakhir sebelum cuti, serta mendesak Mahkamah Agung untuk mengabulkan gugatan buruh dengan membatalkan PP 78/2015.

Terkait keputusan itu, Presiden KSPI Said Iqbal menilai, Ahok adalah pembohong. Karena sebelumnya mengatakan melalui media bahwa yang akan memutuskan UMP 2017 adalah Plt Gubernur, tetapi kemudian justru menandatanganinya sendiri. Iqbal berpandangan, ini adalah bukti bahwa Ahok lebih berpihak pada pemodal dan anti wong cilik. Sebagaimana yang tercermin dari sikap Ahok yang mendukung reklamasi dan penggusuran.

Dengan UMP DKI Jakarta sebesar Rp 3,35 juta pada 2017, kehidupan buruh akan semakin terhimpit. Biaya sebulan untuk makan Rp 1,35 juta (makan sehari Rp 15 ribu x 3 x 30 hari), transportasi Rp 750 ribu, sewa rumah Rp 800 ribu jadi total Rp 2,9 juta/bulan, sehingga sisa gaji Rp 400 ribuan untuk biaya membeli baju, sepatu, pulsa, alat mandi, dsb.

Screenshot_2

“Apa cukup hidup di Jakarta? Belum lagi buat biaya makan istri dan anak serta biaya sekolah dan jajan anak?” Kata Iqbal.

Kemudian dia membandingkan dengan UMK Karawang sebesar Rp 3,3 juta dan Bekasi sebesar Rp 3,2 juta, itu pun di tahun 2016. Tetapi di tahun 2017 UMP DKI Jakarta sebagai ibukota dan barometer ekonomi RI hanya sebesar Rp 3,3 juta. Apalagi jika dibandingkan upah minimum tahun 2016 di Manila Rp 4,2 juta, Kualalumpur 3,7 juta, dan Bangkok Rp 3,9 juta, maka upah minimum di DKI Jakarta semakin jauh tertinggal.

Oleh karena itu, menurut Iqbal, buruh menyematkan tiga award untuk Ahok yaitu, “Bapak Upah Murah”; “Bapak Tukang Gusur Rakyat Kecil”; dan “Bapak Penista Agama.”

Said Iqbal menegaskan, KSPI bersama serikat buruh lainnya, organisasi mahasiswa serta gerakan sosial dan keagamaan yang anti Ahok akan mengorganisir aksi besar-besaran dan pemogokan nasional maupun mogok daerah baik secara bersama-sama dengan organisasi lain maupun KSPI sendiri untuk melawan upah murah dan PP No 78 Tahun 2015.

maxresdefault

Terpisah, Presiden Asosiasi Pekerja (ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat yang juga Presidium Gerakan Buruh Jakarta ( GBJ) mengatakan, pemerin¬tahan Jokowi-JK telah menga¬jarkan kepada rakyat bagaimana caranya melakukan kesewenang-wenangan dalam berkuasa.

“Mengabaikan undang-undang yang masih berlaku, mengeluarkan PP 78/2015 yang nyata-nyata bertentangan den¬gan UU no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ter¬masuk menggunakan kekua¬saan birokrasi di tingkat pusat untuk menekan seluruh gu¬bernur dan bupati/walikota se¬luruh Indonesia untuk bersa¬ma-sama mengabaikan UU Ketenagakerjaan jelas-jelas merupakan tindakan pemerin¬tah yang arogan,” tegasnya.

Dia menerangkan, berdasar¬kan UU Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 88 ayat (4) me¬nyatakan bahwa ‘pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhati¬kan produktivitas dan pertumbu¬han ekonomi’.

“Kedudukan UU Ketenagakerjaan adalah lebih tinggi dan lebih kuat dibanding dengan PP 78/2015,” katanya.

Mirah juga menyebutkan, PP 78/2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Jokowi telah menghilangkan mekanisme penetapan UMP berdasarkan hasil survei KHL sebagaimana yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Jika pemerintah pusat dan daerah tetap memutuskan UMP 2017 berdasarkan PP 78/2015, maka sesungguhnya pemerintah se¬dang melakukan pembangkan¬gan konstitusional.

Oleh karena itu, menurut Mirah, Gerakan Buruh Jakarta tidak akan membahas Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) sebelum pemerintah merevisi UMP 3.3 juta menjadi 3.8 juta.

Dan bila pada hari ini UMP DKI tidak direvisi, maka KSPI dan juga Elemen GBJ akan menyiapkan Mogok Daerah pada 10 November 2016. Dipastikan para pekerja di kawasan Industri pulogadung, cakung, sunter , Ancol,Marunda dan kawasan lainnya akan mematikan mesin dan keluar dari pabrik pabrik.(KSPI.Media.Center)

Buruh Jakarta MENOLAK Penggunaan PP 78/2015 Dalam Penetapan UMP DKI Jakarta 2017

whatsapp-image-2016-10-19-at-07-45-37Jakarta, 19/10/2016Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) heran dengan sikap ngotot Gubernur DKI Jakarta yang tetap akan menetapkan Upah Minimum Provinsi tanpa adanya survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Itu sama saja Gubernur melakukan tindakan yang menabrak Undang Undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Demikian disampaikan oleh Mirah Sumirat, SE, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), dalam keterangan pers tertulis hari ini.

Dalam beberapa informasi di media online disebutkan bahwa Gubernur Basuki Tjahja Purnama akan tetap menetapkan UMP 2017 dengan formula yang telah diatur dalam PP 78/2015. Alasan Gubernur Basuki antara lain karena beberapa kebutuhan sudah disubsidi oleh Pemerintah seperti biaya transportasi, rumah susun dan sembako. Sehingga penghasilan buruh tidak perlu terlalu tinggi namun bisa ditabung karena pengeluaran tidak terlalu besar. Gubernur Basuki juga meminta buruh untuk mentaati PP 78/2015.

gbj

Ir. Idrus, MM Sekretaris Jenderal DPP FSP. LEM SPSI yang juga Ketua DPP KSPSI meminta Gubernur untuk menetapkan UMP DKI Jakarta tahun 2017 sebesar Rp.3.831.690. Tidak ada lagi tawar menawar. Apabila Gubernur Jakarta masih ngotot maka GBJ akan menurunkan massa aksi yang lebih besar lagi, ungkapnya.

Di tempat terpisah Yulianto Ketua DPD LEM SPSI DKI Jakarta sekaligus salah satu Presidium GBJ menyampaikan bahwa PP 78/2015 justru membingungkan dan mengacaukan ketentuan yang sudah diatur dalam UU No. 13 tahun 2003, khususnya Pasal 88 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi”. Seharusnya aturan ini sudah sangat jelas dan tidak perlu ada penafsiran lain terhadapnya, tegas Yulianto. Formula perhitungan Upah Minimum berdasar PP 78/2015 dimaksud sama sekali tidak didasarkan pada hasil survey KHL tahun 2016. Ini menjadi persoalan yang sangat serius, ketika Pemerintah dan pengusaha secara bersama-sama dan terang-terangan melanggar UU No.13/2003.

img-20161019-wa0018

Berdasarkan hasil survey independen yang dilakukan oleh ASPEK Indonesia dan FSP LEM SPSI DKI Jakarta, di 7 pasar tradisional dan 2 pasar modern di Jakarta, diperoleh nilai Kebutuhan Hidup Layak DKI Jakarta tahun 2016 adalah sebesar Rp. 3.491.607,- Survey independen dilakukan pada bulan September 2016, di Pasar Cempaka Putih, Gondangdia, Jatinegara, Cengkareng, Santa, Sunter, Koja serta Hero Kemang dan Carefour Buaran, merujuk pada 60 komponen KHL berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.13 tahun 2012.

Berdasarkan nilai KHL September 2016 sebesar Rp.3.491.607,- serta mempertimbangkan target inflasi tahun 2017 (PermenKeu No. 93/PMK.011/2014 sebesar 4 % , inflasi DKI Jakarta sebesar 2,40%, inflasi Nasional sebesar 3,07%, serta pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta sebesar 5,74% dan pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,04%, maka Upah Minimum Propinsi DKI Jakarta untuk tahun 2017 minimal sebesar Rp. 3.831.690,-

Berdasarkan informasi yang diterima GBJ, sesungguhnya Gubernur Jakarta telah mengirimkan surat kepada Menteri Ketenagakerjaan RI tentang formula penetapan UMP 2017 yang akan dipakai di DKI Jakarta, yang berbeda dengan PP 78/2015, yaitu UMP 2017 = KHL tahun berjalan + Pendapatan Domestik Bruto. Namun ternyata di berbagai media Gubernur DKI Jakarta mengingkari rencana penggunaan formula tersebut, dengan selalu mengatakan bahwa penetapan UMP 2017 di DKI Jakarta akan menggunakan PP 78/2015.

GBJ kembali akan melakukan aksi pengawalan penetapan UMP 2017. Aksi akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016. GBJ menuntut:

1. Gubernur DKI Jakarta untuk memerintahkan Dewan Pengupahan Propinsi DKI Jakarta untuk melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak sesuai UU 13/2003, sebagai dasar perhitungan Upah Minimum Propinsi tahun 2017.

2. Dewan Pengupahan DKI Jakarta untuk segera melakukan survey KHL yang selanjutnya dijadikan dasar dalam menghitung besaran UMP 2017.

3. Gubernur Propinsi DKI Jakarta menetapkan UMP DKI Jakarta tahun 2017 sebesar Rp. 3.831.690,-.(tim.media.aspekindonesia)

Bambang Widjojanto: Kebebasan Jangan Ditafsirkan Merongrong Kekuasaan

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto hadir dalam persidangan kasus 26 aktivis buruh. Bambang datang sebagai tim kuasa hukum atas dugaan kasus kriminalisasi yang ditujukan pada dua pengacara publik, yaitu Tigor Hutapea dan Obed Sakti.

Menurut Bambang, ada dua isu yang menjadi perhatian besar, yakni kebebasan berpendapat dan juga perlindungan pada pekerja bantuan hukum. Bambang mengungkapkan kekecewaannya terhadap aparat penegak hukum yang menjadikan kebebasan berekspresi sebagai ancaman.

“Kalau kebebasan berekspresi sebagai hak dasar diputar menjadi ancaman, itu sudah melanggar prinsip konstitusi. Kebebasan jangan ditafsirkan merongrong kekuasaan,” kata Bambang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (30/3/2016).

Pengacara Indonesia itu menyampaikan, demo yang dilakukan ribuan buruh di depan Istana Merdeka adalah wujud dari ketidakadilan. Demo, menurut Bambang merupakan salah satu cara para buruh membela kehormatannya.

Hal lain yang menjadi perhatian pria berusia 56 tahun ini adalah dua pengacara publik yang turut dipidanakan. Bambang menilai, mengadili advokat dengan alasan hukum sama saja menghina akal sehat manusia.

“Advokat dilindungi hukum. Kemudian penegak hukum menggunakan alasan hukum untuk dikriminalkan, itu sama saja menghina akal sehat kita,” ujar pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).

Meski demikian, Bambang akan terus mematuhi proses hukum. Ia mengaku akan memperjuangkan apa yang ia anggap benar. Bambang turut mengkritik panggilan Jaksa Penuntut Umum yang tidak menuliskan sangkaan pada kliennya itu.

“Mereka dipanggil tidak ditulis sangkaannya. Itu kan hal remeh temeh tapi sangat penting. Hal itu saja sudah cacat hukum, belum lagi bicara justifikasi material kasusnya,” pungkas Bambang.

 

( sumber : httP_20160321_121338_1_1p://news.metrotvnews.com/read/2016/03/30/505902/bambang-widjojanto-kebebasan-jangan-ditafsirkan-merongr )

Hentikan Kriminalisasi terhadap Aktivis Buruh

Jakarta — Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, melalui prrsidennya Mirah Sumirat, menyatakan kepada pemerintah agar tidak anti terhadap kritik. Lontarannya tersebut berkaitan dengan penangkapan terhadap aktivis buruh yang menolak Peraturan Pemerintah No. 78/2015 tentang Pengupahan.

Seperti diketahui sebelumnya, terdapat 23 buruh, 2 orang pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan seorang mahasiswa yang ditangkap dalam aksi do Istana, 30 Oktober 2015. Saat ini berkas perkara mereka telah dilimpahkan ke kejaksaan, untuk kemudian di sidangkan.

Mirah Sumirat mengingatkan pemerintah menghentikan kriminalisasi kepada pihak-pihak yang selama ini menyampaikan kritikan. “Aspek Indonesia bersama dengan seluruh elemen buruh menolak setiap upaya kriminalisasi terhadap aktivis yang memperjuangkan kepentingan rakyat,” kata Mirah dalam siaran persnya.

Pada kesempatan itu, Mirah mengecam sikap Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang tetap melanjutkan pemeriksaan dan persidangan terhadap 26 orang aktivis yang ditangkap. Ia menilai bahwa mereka sebenarnya adalah korban, karena pada saat ditangkap mengalami kekerasan fisik dari aparat keamanan.

Ia menjelaskan bahwa dalam peristiwa tersebut massa buruh saat itu sebenarnya sudah bersedia membubarkan diri secara sukarela dan bertahap karena jumlah mereka ribuan. “Rakyat yang telah menjadi korban kesewenangan aparat, jangan dijadikan tersangka dengan dalih yang direkayasa,” tegasnya.

Pihaknya dan berbagai kalangan serikat buruh, bersama dengan LBH Jakarta akan terus mengawal proses hukum dan tetap PP Pengupahan dan mendesak pemerintah untuk mencabut Peraturan tersebut karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (gum)

( sumber : http://kabarburuh.com/aspek-indonesia-hentikan-kriminalisasi-aktivis-buruh/ )Presiden-ASPEK

Ichsanudin Nursi dalam KSPI, Bukan Investasi tapi Invasi Selengkapnya : http://www.kompasiaIchsanudin nursi dalam kspi, bukan investasi tapi invasi

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), hari ini, Selasa, 1 Maret 2015 melakukan Rapat Kerja Nasional ke-IV nya di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat. Rapat Kerja Nasional ini, direncanakan berakhir hingga tanggal 3 Maret 2016 mendatang. KSPI membuka Rapat Kerja Nasionalnya dengan Seminar Nasional bertema “Mewujudkan Indonesia Baru, Indonesia kita bukan hanya Indonesia kamu” dan hadir beberapa tamu undangan baik nasional maupun Internasional, disamping beberapa undangan internal keterwakilan pengurus daerah KSPI dari seluruh Indonesia. Beberapa tamu kehormatan, memberikan sambutan. misalnya, Noriyoki Suzuki, Sekretaris ITUC (Serikat Pekerja tingkat Konfederasi Internasional), yang memberikan apresiasi pada Perjuangan KSPI dalam gerakan buruh di Indonesia bahkan dunia Internasional. Hadir juga dan memberikan sambutan, Ketua Komis IX DPR RI, Dede Yusuf. Yang pada intinya, Kang Dede sapaan akrabnya, menyampaikan “Saya berharap Buruh Indonesia bisa lebih meningkatkan produktifitas dan kompetensi jelang MEA. Melalui pelatihan-pelatihan yang di fasilitasi oleh pemerintah yang bisa menaikan daya saing buruh Indonesia” ujar Dede Yusuf di akhir sambutannya. Dalam seminar Nasionalnya, KSPI menghadirkan beberapa Narasumber antara lain : Ichsanudin Nursi (Pengamat Ekonomi Nasional), Prof. Yudi Haryono (Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Obon Tobroni (Calon Bupati Bekasi Kabupaten dari Independent) dan Muhammad Ridha (Pengamat Politik). Ichsanudin Nursy banyak membincang dan mengupas tuntas bahkan mengkritik betapa bobroknya ekonomi nasional Indonesia, dimana misalnya, beliau mengungkap bahwa Investasi yang sesungguhnya terjadi di Indonesia adalah bukan investasi, tapi Invasi Asing terhadap Indonesia. Sehingga untuk keluar dari krisis ekonomi ini dibutuhkan keseriusan mengembalikan modalitas sosial yang saat ini telah porak poranda.

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/ahmadfauzihs/ichsanudin-nursi-dalam-kspi-bukan-investasi-tapi-invasi_56d5acc6337a61881da4f71010268434_1108311945855508_8485460598322388625_n

Saat Buruh Harus Bijak Atur Keuangan, Jangan Jatuh Di Pinjaman Rente 20%

Buruh, pekerja ataupun karyawan adalah sebutan secara definisi adalah seseorang yang bekerja di sebuah organisasi dan sebagai kompensasinya ia mendapatkan penghasilan sebulan sekali, besar penghasilan dari buruh ataupun pekerja alias karyawan ditentukan dan dibatasi dengan aturan dalam perusahaan.

Tahun
UMR /
UMP
Kenaikan
UMR /
UMP dlm US$[3]
Sumber
1979
Rp525/hari
?
$0,84/hari
1980
Rp600/hari
?
$0,96/hari
1991
Rp18,200
?
$9,33
1992
Rp20,330
11.7%
$10,02
1993
Rp23,930
17.7%
$11,47
1994
Rp31,290
30.8%
$14,48
1995
Rp36,820
17.7%
$16,37
1996
Rp40,740
10.6%
$17,35
1997
Rp135,353
232.2%
$48,81
1998
Rp153,971
13.8%
$16
1999
Rp179,528
16.6%
$23,05
2000
Rp213,700
19.0%
$25,57
2001
Rp286,100
33.9%
$28,04
2002
Rp362,700
26.8%
$39,06
2003
Rp414,500
14.3%
$48,31
(Tabel UMK dalam beberapa tahun terakhir:Sumber
Wikipedia)
 Dan biasanya upah buruh mengacu kepada Upah Minimum Kabupaten atau pun Upah Minimum Provinsi, dari sini lah sebenarnya pengelolaan keluarga berasal, dari gaji bulanan yang di terima, mampukah kaum buruh mencukupi kebutuhan sehari hari, mulai dari sandang dan juga pangan, sejujurnya dalam pengaturan keuangan bagi kaum buruh diperlukan sebuah kebijakan yang harus teliti karena dengan gaji yang sudah terpola setiap bulannya, di sanalah kejelian pengelolaan keuangan.Alih alih bisa melakukan investasi dari gaji yang di dapat, malah seringnya terbetik kabar bahwa kaum buruh harus menanggung belitan pinjaman berbunga, ini tentu saja akan membahayakan keuangan kaum buruh, perlu perenungan bahwa untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup, akhirnya jalan terjal pun di tempuh yaitu dengan meminjam uang, dan apesnya pilihan meminjam uang dengan sistem rente pun seolah menjadi menu harian yang harus di lakoni kaum buruh, dan ini banyak terjadi di seputaran kita, padahal sejujurnya pun  kaum buruh tak menginginkan mengalami banyak hutang, apa lagi hutang yang di tambahi dengan bunga, memang sih kalau nerimanya enak tapi pas harus bayar terasa eneg di dada hehe.
Mewaspadai Sydrom Tanggal Muda
Pernah melihat antrian di kassa mengular? Sering jengkel melihat banyaknya belanjaan yang terkadang kurang terasa manfaatnya? Kalau ia mungkin sekali sydrom tanggal muda menjangkiti, biasanya di awal bulan saat para pekerja atau buruh menerima gaji bulanan, maka bersiap pula untuk bertemu dengan antrian panjang di toko swalayan, hyper market ataupun sebutan lainnya yang merujuk dengan tempat perbelanjaan.Apalagi para pasangan suami isteri yang hidup di era millenium di mana akses untuk mengunjungi pusat pusat perbelanjaan semakin mudah, menjamurnya pusat perbelanjaan semakin banyak di kota kota berbasis industri, memungkinkan pengelolaan keuangan keluarga harus lebih cermat, di saat tanggal muda inilah sebenarnya ujian bagi keluarga untuk mengelola keuangan, alih alih bisa berhemat, karena mengikuti nafsu di pusat perbelanjaan, yang tadinya tidak ingin membeli barang yang di maksud, malah jadi membeli karena iming iming diskon, ataupun memang dalam kondisi merasa banyak uang di tanggal muda, akhirnya pilihan membeli barang pun terjadi, sedangkan sebenarnya barang yang di beli bukanlah kebutuhan utama.
Langkah cerdas di awal bulan adalah menyiapkan pos pos anggaran yang memang harus benar benar di keluarkan, seperti cicilan kepemilikan rumah, iuran bulanan listrik, biaya sekolah anak dan prioritas utama, acap kali bila kita abaikan saat membayar untuk kepentingan utama, dan malah jor joran dalam pengeluaran yang tak perlu, bisa di tebak akhirnya di tengah bulan, uang ataupun cadangan penghasilan pun akan tergerus, dan dari titik inilah akhirnya terbuka peluang untuk mencoba menghitung hitung bisa kah meminjam? Dari sini sebenarnya awal petaka, dan lubang yang di gali seakan lebih dalam bila kita tergantung dengan sebuah pinjaman, apa lagi pinjaman dengan tambahan bunga yan tentu saja akan memberatkan bila membayarnya kelak.
Di tanggal muda inilah sebenarnya harus bisa melewati ujian yang sesungguhnya,
lebih baik memang merencanakan keuangan secara bijak karena jika kita sudah
bisa mengukur apa yangseharusnya kita beli di awal bulan, niscaya saat menghadapi tengah bulan maupun tanggal tua akan bisa di lewati, otomatis peluang untung meminjam dengan bunga rente pun bisa di hindari oleh pekerja atau buruh.
Mengatur CASHFLOW Bukan Hal Tabu Bagi Buruh, Pasti Bisa!
Menghadapi ekonomi yang kian sulit, di perparah dengan jatuhnya mata uang rupiah terhadap dolar, harga yang tak menentu, masih ingat bukan tentang mogoknya pedagang daging beberapa waktu lalu, dan juga di ikuti hal yang sama oleh pedagang ayam potong, di sebuah titik ketika harga harga meroket naik, maka dipastikan buruh atau pekerja dan tentu saja keluarganya pun terkena imbas, dengan gaji yang sama di setiap bulannya, namun fluktuatif harga
seperti berakrobat tiap hari, di sini kau pekerja yang memang di gaji rutin tiap bulan, pastinya harus mengelola cashflow secara elegant, casflow adalah arus keluar masuk uang dari penghasilan yang kita dapatkan, mungkinkah buruh dapat mengatur itu? Ya pasti bisa lah, menurut praktisi pengelolaan keuangan yang sudah banyak memberikan seminar maupun materi materi cara pengelolaan
keuangan yaitu Bapak Safir Senduk, ada 3 cara cashflow yang bisa kita kelola.
Pertama yaitu memiliki investasi sebanyak mungkin, kedua siapkan dana untuk
masa depan dan yang ketiga ialah atur pengeluaran.Yang menurut saya menarik adalah langkah pertama yakni memiliki investasi sebanyak mungkin, ini jadi sangat menarik karena ada pertanyaan lanjutn yaitu, bisakah buruh memiliki investasi sebanyak mungkin, bila di tanya kepada orang orang yang pesimis tentu gelengan kepala sebagai jawaban, kayaknya musykil seorang buruh mampu mengembangkan investasi, ternyata untuk berinvestasi bukan melulu klaim orang yang kaya raya, buruh pun bisa berinvestasi, sebuah kasus tentang investasi adalah saat seorang teman yang memiliki istri dengan hobi membeli emas, tak dinyana, logam mulia jenis emas tersebut memiliki nilai investasi yang mumpuni, saat harga emas mulai naik, ia pun melepas perhiasannya dan dari selisih harga saat ia membeli dan menjual kembali emasnya ada keuntungan yang lumayan, akhirnya istri teman saya itu pun semakin yakin bahwa investasi dalam bentuk emas perhiasan membawa hasil juga.Yang kedua yakni dengan mempersiapkan dana untuk masa depan, strategi cashflow ini tentu berjangka panjang, masa depan bukanlah di awang awang yang tak terjangkau, masa depan adalah keniscayaan, dan mulailah dari sekarang merancang pos pos pengeluaran untuk biaya di masa depan, mungkin untuk saat ini biaya biaya untuk masa depan tentunya seakan memberatkan, namun masa depan akan menjadi jauh lebih manis bila di nikmati nanti setelah di saat ini kita bersusah payah untuk merancangnya, yakinlah bahwa masa depan akan jauh lebih membahagiakan di banding kita tak merancang sama sekali tentang dana untuk masa depan. Dan yang ketiga adalah atur pengeluaran, dengan mengatur pengeluaran, bukan berarti kita terlalu ketat ya mengatur pengeluaran, sehingga hidup terasa berat untuk di jalani, dengan memahami pengaturan keuangan secara benar, maka ada banyak manfaat, setidaknya pengaturan pengeluaran bisa dikendalikan, maka dipastikan bahwa hidup akan jauh lebih menyenangkan, kita pun bisa mengatur dengan bijak bagaimana mengeluarkan pengeluaran secara efektif, dan bila ini bisa di lakukan maka untuk meminjam uang secara rente dengan bunga yang mencekik pun bisa di hindari sedini mungkin, ayo buruh kamu bisa!
Sudah Saatnya Buruh Terbebas Dari Jerat Rentenir
Perencanaan keuangan di setiap keluarga pastilah berbeda beda, namun muara dari sebuah perencanaan keuangan adalah menikmati indahnya hidup dengan tidak di ribeti hal hal yang malah membebani keuangan keluarga, sudah saatnya buruh pun mulai menata keuangan dengan cara cara yang lebih bijak dan cerdas, ada kalanya memang dengan segala keterbatasan dari gaji yang di miliki, malah di jadikan alasan pembenaran untuk meminjam, dalam jenis apapun sebenarnya meminjam bukanlah hal yang kita inginkan, namun bila benar mengelola keuangan, mungkin saja hal yang bernama meminjam bisa di minimalisir atau benar-benar jangan sampai meminjam sama sekali, itu jauh lebih baik.Jangan terlalu memaksa untuk membeli barang yang sebenarnya tidak kita perlukan, apa lagi hidup di lingkungan seperti perumahan yang notabene rumahnya relatif berdekatan, biasanya warga yang hidup di satu komplek perumahan, akan lebih tahu dengan keadaan tetangganya, misalnya tetangga A membeli kulkas, ada sebersit keinginan yang sama untuk segera membeli kulkas, kata orang orang mah yaitu memiliki sifat ‘panasan’ justru sifat ini bisa membuat perencanaan keuangan berantakan, gegara sifat yang memang susah di hilangkan, pengennya menyamai apa yang di capai tetangga meski memang sebenarnya keadaan keuangan tidak memungkinkan, dan akhirnya tergoda untuk meminjam uang meski uang tersebut adalah uang dengan resiko yang tinggi dengan tambahan bunga, jika kita tidak mengatur perencanaan maka di pastikan gelombang ke pailitan akan membayang. Merdeka dalam pengelolaan keuangan, merdeka dalam hal pinjaman, hindari dan terus hindari meminjam dengan cara rente, semoga jutaan buruh yang ada di Indonesia tetap bijak untuk mengelola keuangan, dan di antara ribuan buruh di Indonesia telah banyak menjadi korban dari pinjaman berbunga, semoga saja dengan sebuah perencanaan yang matang, mampu menghindarkan buruh dari sebuah jerat bernama jerat rente, semoga kita bisa melakukan itu wahai kaum buruh di Indonesia, semoga!

Jangan Terpisah Lagi !

(Mobil Komando Buruh Saat Aksi 1 September 2015 , Dokpri)

Jakarta pada tanggal 1 September 2015 di padati ribuan buruh yang menuju istana negara, massa aksi mulai berkumpul di areal patung kuda yang berdekatan dengan gedung Indosat, aneka banner, spanduk warna warni menghiasi jalanan ibu kota, begitu pun juga bendera bendera konfederasi buruh berkibar gagah di terpa hembusan angin.

Disebuah mobil komando terlihat tiga orang berdiri dan dengan lantang mereka meneriakan kalimat yang langsung di sambut oleh massa buruh dengan semangat, ” Hidup Buruh,Hidup Buruh!”
Mereka adalah Said Iqbal dari KSPI yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, ada juga Mudhofir dari KSBSI, serta Andi Gani Nuwawea yang memimpin KSPSI, ketiga orang tersebut adalah para petinggi di masing masing konfederasi, tanggal 1 September 2015, ketiga konfederasi buruh ini bersatu mengepung istana dengan sejumlah tuntutan kepeda pemerintahan Jokowi.
Siang yang terik tak mampu membendung semangat para buruh untuk suarakan hati nurani perasaan buruh, tentang jaminan pensiun, permintaan pembubaran PHI yang selama ini menjadi kuburan keadilan bagi parah buruh,serta kekhawatiran serbuan tenaga asing yang pastiny akan mendesak para pekerja nasional.
Ketiga pemimpin buruh ini menyatakan satu suara yang sama, ini adalah sebuah langkah yang baik baik para buruh di Indonesia, dari ketiga gabungan konfederasi buruh ini, sekitar lima juta buruh berada dalam naungan konfederasi besar tanah air, jangan terpisah lagi demi kepentingan buruh pada uumnya.
Semoga gabungan tiga konfederasi ini tetap satu barisan, memperjuangkan kepentingan kaum buruh yang selama ini kurang di akomodir oleh rezim penguasa, meski melewati pasang surut dalam beberapa waktu lalu, akhirnya ketiga konfederasi besar ini bisa bersatu, sebuah angin segar bagi pergerakan buruh di Indonesia tercinta ini, hanya satu pinta buruh untuk ketiga konfederasi besar ini, JANGAN TERPISAH LAGI!

Dihadapan Para Pejabat Negara, Buruh Tegaskan Sikap Aksi 1 September

akarta, KSPI-Melakukan pertemuan dengan beberapa pejabat negara dan instansi pemerintahan yang di fasilitasi oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya). Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal tegaskan akan tetap melakukan aksi dengan 10 tuntutannya yang akan disampaikan pada aksi 1 September 2015.

IMG-20150829-WA0006

Walau beberapa pejabat terkait sudah mendengarkan tuntutan buruh, namun belum ada hal substantif yang bisa diselesaikan. Oleh karenanya KSPI dan elemen buruh lainnya menegaskan akan tetap turun aksi pada 1 Sept 2015.

Presiden KSPI kembali menegaskan dengan terheran, mengapa setelah buruh dan KSPI umumkan adanya aksi buruh, baru kemudian ada reaksi dari pihak kepolisian dengan pendekatan keamanan dan ketertiban?

Menurutnya, Aksi pada 1 September pekan depan, bukanlah aksi yang pertama dan terakhir. Aksi yang dilakukan adalah lanjutan dari aksi aksi yang di lakukan sebelumnya.

Pertanyaannya,kata Said Iqbal, mengapa buruh kembali turun aksi?.
Dirinya pun menegaskan, hal ini disebabkan ketika aksi-aksi yang dilakukan oleh KSPI, selalu hanya diterima oleh orang-orang yang bukan pengambil keputusan di instansi pemerintah.

Termasuk dalam pertemuan hari ini pun,dari pihak Kemenkes yang hadir adalah hanya staf humas Kemenkes, bukan dari eselon 1. “Untuk itu, pesan kuat kami dalam pertemuan ini, kami minta eselon 1 yang hadir dalam aksi.” Tegasnya.

Terkait krisis sekarang ini, ditengah ancaman PHK massal,sesungguhnya bukan hanya berasal dari pengaruh global atau pengaruh mata uang saja, yang menyebabkan terpukulnya industri.

Dijelaskannya, jika melihat kebelakang,salah satu penyebabnya adalah masalah kenaikan harga BBM yang menyebabkan daya beli masyarakat turun yang tidak diimbangi strategi pemerintah untuk mempertahankan daya beli masyarakat.

Ketika daya beli turun, kebijakan pemerintah di era sebelumnya selalu menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat, melalui berbagai kebijakan seperti subsidi untuk masyarakat, seperti bantuan langsung tunai, subsidi BBM, subsidi pupuk.

“Tapi saat ini,ketika harga barang meningkat, daya beli masyarakat tidak dijaga.” Cetusnya.

Said Iqbal juga menambahkan, ketika pertumbuhan ekonomi tumbuh, Gini index juga tumbuh yang artinya pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir kelompok saja.

Apa yang kita minta,Lanjut Iqbal, pemerintah harus masuk ke sektor riil, jangan hanya main di global saja. Yakni dengan menjaga konsumsi dan daya beli, dengan berbagai kebijakan subsidi buat rakyat (subsidi ke petani, buruh, dll).

KSPI berharap, tidak akan terjadi PHK massal.Namun, kalau negara tidak hadir ketika PHK terjadi,”maka kami akan pimpin langsung gerakan untuk menggugat negara.” Ancamnya.

Belum lagi, saat menteri perindustrian mengatakan tidak ada PHK, padahal Kemenaker dan Apindo juga menyampaikan sudah ada PHK.

“Kementerian harusnya turun kebawah, melihat langsung permasalahan, padahal sebelum lebaran sudah banyak pekerja yg dirumahkan.” Tegasnya.

Hal ini disampaikan oleh KSPI agar semua pihak memahami mengapa kaum buruh turun dengan jumlah besar pada 1 September 2015.

Untuk diketahui, pada aksi 1 September 2015 nanti, akan diikuti oleh 48 ribu buruh se- Jabodetabek dengan titik kumpul aksi akan dipusatkan di bundaran Hotel Indonesia, selanjutnya, massa aksi akan melakukan long march menuju Istana Negara dan selanjutnya akan bergerak menuju kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Kantor Kementerian Kesehatan.

Aksi nanti akan dilakukan oleh Gerakan Buruh Indonesia (GBI) yang merupakan gabungan dari KSPI,KSPSI AGN,KSBSI,SBTPI dll.

Terima Kasih

Said Iqbal
Presiden KSPI/Dewan Presidium GBI

Tiga ‘Tuntutan’ Buruh dalam Judicial Review

Pengumuman aturan baru BPJS terkait pencairan dana JHT yang mewajibkan keanggotaan selama 10 tahun. Itupun hanya bisa mencairkan 10 persen saja. (Dok. Ist)
Pengumuman aturan baru BPJS terkait pencairan dana JHT yang mewajibkan keanggotaan selama 10 tahun. Itupun hanya bisa mencairkan 10 persen saja. (Dok. Ist)

VIVA.co.id – Buruh masih tidak puas dengan tawaran revisi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang mengatur jaminan hari tua (JHT).

Revisi yang ditawarkan oleh Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri, itu dinilai tidak sesuai dengan harapan buruh di Indonesia.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan bahwa ada tiga masalah yang tidak terjawab dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Hanif.

Karena itu, dia melanjutkan, buruh dengan tegas akan mengajukan judicial review setelah materi yang dipersiapkan selesai.

“Hal pertama yang dipersoalkan oleh buruh adalah di mana masa kepesertaan JHT-nya 10 tahun, bisa diambil setelah 10 tahun atau sisanya diambil pada umur 56 tahun. Nah, ini yang kami persoalkan,” ujar Said, saat dihubungi VIVA.co.id, Jakarta, Minggu 5 Juli 2015.

Kedua, dia melanjutkan, adalah tentang nilai JHT yang diperoleh setelah 10 tahun yang hanya 10 persen dan sisanya akan diberikan saat memasuki usia 56 tahun. Dia menilai, hal itu pun jauh dari harapan para buruh.

“Kan tujuannya hari tua, sekarang sudah ada pensiun, dulu ketika JHT dibuat, kan belum ada jaminan pensiun. Tapi, dengan adanya jaminan pensiun, sekarang ini kan jadinya wajib, maka JHT bukan lagi sebagai jaring pengaman untuk umur 56 tahun tadi,” ungkap dia.

Sementara itu, yang ketiga, adalah bagaimana pemerintah dapat mempertimbangkan peserta aktif, tidak hanya yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Said meminta pemerintah juga mempertimbangkan karyawan kontrak yang telah habis masa kontraknya.

Jaminan tersebut, hendaknya bisa diambil ketika pekerja memasuki masa tunggu kontrak. Said juga meminta perlakuan yang sama untuk karyawan yang mengundurkan diri.

“Nah, bagaimana kalau dia mengundurkan diri, masak kalau mengundurkan diri, uang kami enggak bisa diambil. Tiga hal itu yang tidak terjawab dari revisi yang kami inginkan,” tuturnya.

Dia menambahkan, pemerintah seharusnya mempertimbangkan dengan kepesertaan setelah lima tahun, jaminan tersebut bisa diambil secara langsung tanpa harus menunggu usia 56 tahun.

“Kepesertaan lima tahun dan diambil langsung sekaligus, karena semangat hari tua itu kan langsung ambil, jadi bisa diambil setelah masa kepesertaan lima tahun tanpa harus menunggu usia 56 tahun,” tutur dia.

Sumber : http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/646831-tiga–tuntutan–buruh-dalam-judicial-review

DPR Ultimatum Pemerintah Revisi PP Jaminan Hari Tua dalam 2 x 24 Jam

Jakarta, KSPI – Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak pemerintah untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jaminan Hari Tua (JHT) dalam waktu 2 x 24 jam.

Tak hanya untuk JHT, pemerintah juga diminta merevisi PP tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), serta Jaminan Pensiun (JP).

Save JHT“Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah untuk melakukan revisi terhadap PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang JKK, JK, PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang JP, dan PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang JHT dalam waktu 2 x 24 jam untuk menyelesaikan ketiga PP tersebut,” demikian kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI dengan Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2015).

Saat dikonfirmasi kesiapan pemerintah atas permintaan DPR tersebut, Menteri Tenaga Kerja RI Hanif Dhakiri belum memberikan tanggapan. Demikian pula dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Massasya.

Dalam RDP tersebut, Komisi IX DPR mendesak pemerintah untuk mengumumkan kepada masyarakat dalam waktu 1 x 24 jam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang JKK, JK, PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang JP, dan PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang JHT.

Butuh waktu

Secara terpisah, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan, revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 yang mengatur pencairan dana jaminan hari tua (JHT) masih terus diproses. Ia memastikan aspirasi tenaga kerja mengenai batas pencairan dana tersebut akan diakomodasi.

“Perubahannya saja yang kami masukkan ke dalam PP JHT yang baru sebagaimana yang dikehendaki pekerja buruh selama ini,” kata Hanif di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Dengan revisi tersebut, kata Hanif, seharusnya sudah tak ada lagi polemik terkait hal tersebut. Ia menegaskan, revisi dilakukan bukan karena kesalahan pemerintah, melainkan justru karena merespons aspirasi di lapangan.

Menurut Hanif, terbitnya PP tersebut juga bukan karena pemerintah tergesa-gesa dan melupakan proses sosialisasi. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 24/2011 tentang BPJS memerintahkan pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan berlaku mulai 1 Juli 2015.

“Prosesnya sedang berjalan. Ini butuh waktu. Kalau revisi cuma mengetik doang itu sehari bisa. Masalahnya harus koordinasi dan rapat dengan banyak pihak,” ujarnya.

Sebelumnya, aturan baru tentang JHT dan program ketenagakerjaan lainnya itu mengundang polemik di masyarakat. PP baru ditandatangani Presiden RI Joko Widodo tanggal 29 Juni 2015 dan berlaku tanggal 1 Juli 2015.

Gelombang penolakan datang dari berbagai kalangan dan lapisan masyarakat, baik melalui viral maupun turun ke jalan.

Pada akhirnya, pemerintah pun berencana mengkaji ulang aturan tersebut. Besok, Selasa (7/7/2015), Komisi IX DPR RI akan mengagendakan rapat kerja dengan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri setelah rapat paripurna.(http://nasional.kompas.com/)

Sumber : http://www.kspi.or.id/dpr-ultimatum-pemerintah-revisi-pp-jaminan-hari-tua-dalam-2-x-24-jam.html

Menaker sebut serbuan pekerja asing ke Indonesia cuma isapan jempol

Menaker sebut serbuan pekerja asing ke Indonesia cuma isapan jempol

Menaker Hanif. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com – Kekhawatiran serbuan pekerja asing ke Indonesia, dijawab Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri saat menggelar dialog dengan serikat pekerja dan serikat buruh di Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Cilacap Jawa Tengah, Senin (29/6).

Ia mengatakan jumlah tenaga kerja asing di Indonesia cenderung turun. Dari data yang dikemukakan Hanif, sejak tahun 2012 tercatat 72 ribu pekerja asing di Indonesia, kemudian tahun 2013 menjadi 69.700, dan tahun 2014 sekitar 69 ribuan.

“Artinya memang ada kecenderungan pekerja asing dari tahun ke tahun menurun,” tuturnya disela-sela dialog dengan serikat pekerja dan serikat buruh di Cilacap.

Meski begitu, ia menegaskan tidak mempersoalkan jika pekerja asing mempunyai dokumen legal. “Yang penting mereka datang secara legal. Kalau legal tidak ada masalah karena terkena DPKK (Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan),” jelasnya.

Lebih jauh, ia menyatakan ada kewajiban alih teknologi bagi setiap perusahaan yang merekrut pekerja asing. Selain itu, juga ada aturan untuk setiap rekrutmen satu pekerja asing harus disertakan dengan 10 pekerja Indonesia.

“Tetapi yang harus diwaspadai adalah adanya tenaga kerja asing yang ilegal, kami meminta semua instansi agar berkoordinasi dengan pihak imigrasi dan Polri untuk mencegah,” ujarnya.

Hanif mengaku pernah menemukan adanya pekerja ilegal di sebuah pertambangan yang mempekerjakan tenaga kerja asing. “Saya pernah temukan di area pertambangan, jumlah pekerja asing ilegal ada 24 orang. Setelah mengetahui itu, langsung kami deportasi,” tuturnya.

Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/menaker-sebut-serbuan-pekerja-asing-ke-indonesia-cuma-isapan-jempol.html

Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia: Upah Minimum di Jakarta Idealnya Rp 5-7 Juta per Bulan

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia, Mirah Sumirat menilai upah minimum buruh di Jakarta seharusnya sudah di kisaran Rp 5 juta sampai Rp 7 Juta per bulan. Kebutuhan hidup yang semakin ‎tinggi di Ibukota menjadi alasan lembaga ini dalam perhitungan upah buruh.

Mirah mengatakan,‎ kisaran upah yang seharusnya diterima buruh tersebut didasarkan pada gaji supir busway. Mereka, lanjutnya, menerima penghasilan Rp 7 juta sebulan. Alasan lain, berdasarkan kebutuhan hidup di Jakarta sebagai kota metropolitan yang kian melambung.

“Jadi sangat aneh jika upah minimum di Jakarta masih di bawah Rp 3 jutaan,” cetus dia dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (14/6/2015).

Mirah berpendapat, dengan gaji Rp 3 juta per bulan di Jakarta, para buruh tidak mendapatkan kehidupan yang layak mengingat biaya sewa rumah, transportasi, pangan sangat mahal di Ibukota.

Untuk itu, dia mendesak Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok serius menaikkan gaji buruh di Jakarta secara layak di angka Rp 7 juta per bulan.

“Ahok jangan koar-koar saja, mengklaim pro buruh dan wong cilik tapi gaji buruh Jakarta lebih rendah di bawah gaji buruh di Kerawang dan Bekasi,” tegasnya.

Sementara Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta Aryana Satria menyatakan, kenaikan upah minimum di Jakarta setidaknya perlu naik sekira 20 persen. “Pertimbangannya ada inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Jakarta yang lebih tinggi dari Bekasi dan Karawang, namun upah di DKI lebih rendah,” saran dia.

‎Di sisi lain, Sekertaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menargetkan kenaikan upah tahun depan naik 30 persen secara nasional. Hal ini untuk mengejar ketertinggalan dari negara tetangga yang upahnya sudah mencapai angka Rp 3,5 jutaan.

“Pemerintah juga wajib merevisi kuantitas item KHL dari 60 item menjadi 84 item dan revisi item rumah, transportasi, listrik, daging, pendidikan dan rekreasi. Karena enggak realistis lah bila kebutuhan rekreasi di Jakarta hanya diitung Rp 1.900 per bulan. Termasuk kebutuhan daging hanya dihitung Rp 50 ribu rupiah per bulan,” papar dia.

Rusdi menegaskan, KSPI akan kembali bergerak secara totalitas di seluruh daerah untuk memperjuangkan kenaikan upah sebesar 30 persen dan menuntut revisi KHL dari 60 menjadi 84 item serta menolak kenaikan upah 2 tahun atau 5 tahun sekali paska lebaran.

Sumber : http://www.kspi.or.id/asosiasi-serikat-pekerja-aspek-indonesia-upah-minimum-di-jakarta-idealnya-rp-5-7-juta-per-bulan.html

Jokowi Didesak Putuskan Iuran Jaminan Pensiun Bulan Ini

JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menandatangani Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) jaminan pensiun paling lambat pertengahan juni.”Kami mendesak paling lambat ditandatangani pertengahan Juni ini karena 1 Juli 2015 sudah mulai berlaku jadi sangat mepet,” ungkap Presiden KSPI Said Iqbal di Cikini, Jakarta, Senin (8/6/2015).

Pihaknya juga mendesak Jokowi untuk menolak usulan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Apindo yang mengusulkan iuran di bawah 8 persen.

“Iuran dan manfaat rendah itu merugikan buruh, karena jaminan pensiun adalah program jaminan sosial bukan bisnis,” tegasnya.

Lebih lanjut Said Iqbal menyebutkan beberapa hal yang harus segera disetujui Jokowi dalam RPP antara lain, iuran jaminan pensiun 10 sampai 12 persen. Dengan pembagian perusahaan 7 sampai 9 persen dan buruh 3 persen.

Selain itu, manfaat pasti pensiun yang diterima buruh saat usia pensiun sampai meninggal menerima bulanan sebesar 60 persen dari upah terakhir.

“Buruh setuju dengan usulan Menaker dan DJSN yang menyebutkan iuran pensiun 8 persen asalkan manfaat pasti pensiun yang diterima buruh 60 persen dari upah terakhir bukan 30 sampai 40 persen,” imbuhnya.

Hal tersebut karena total dana pensiun yang bisa terkumpul pada 2030 bisa mencapai Rp3000 triliun.

“Ada kecukupan dana untuk membayar jaminan pensiun 60 persen secara berkesinambungan bukan seperti cara Kemenkeu dan Apindo yang ingin membodohi buruh dan rakyat,” sebutnya.

Isi RPP terakhir adalah tetap memberi ruang kepada penyelenggara jaminan pensiun swasta (DPPK dan DPLK) asalkan nilai iuran dan manfaat pasti pensiun kepada buruh jauh lebih baik dari apa yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan. “Dan buruh harus ada di dewan pengawas DPPK/DPLK,” tukasnya.

(rzk)