KSPI Ancam Lakukan Aksi Mogok Nasional Jika Tuntutan May Day Tak Digubris Pemerintah

Jakarta, KSPI (04/05/2015) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam akan melakukan aksi mogok nasional pada November mendatang, jika tuntutan yang diajukan pada Hari Buruh Internasional (May Day) tak digubris pemerintah.

Tema May Day 2015

“Dua juta anggota KSPI di seluruh Indonesia akan melakukan mogok nasional jika pemerintah tidak menggubris tuntutan kami pada ‘May Day’ hari ini,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Jumat (1/5).

Tuntutan KSPI pada Hari Buruh Internasional 2015 adalah melawan kebijakan upah murah dan kenaikan upah setiap lima tahun sekali, menaikkan upah minimum pada tahun 2016 sebesar 32 persen, meminta 84 item kebutuhan hidup layak.

Selanjutnya KSPI meminta program jaminan pensiun pekerja swasta dijalankan pada 1 Juli 2015, dengan manfaat pensiun 60-75 persen dari besaran gaji terakhir atau seperti yang diterima pegawai pemerintah.

Kemudian KSPI meminta penambahan dana APBN untuk kesehatan yang diberikan kepada BPJS Kesehatan dari Rp19,9 triliun menjadi Rp30 triliun, agar tidak ada orang yang ditolak berobat ke rumah sakit atau klinik.

“KSPI menuntut dihapuskannya sistem kerja alih daya (outsourcing) di Indonesia, termasuk di BUMN. Lebih dari satu juta buruh BUMN masih berstatus ‘outsourcing’,” ujarnya.

KSPI juga meminta agar seluruh guru honorer di Indonesia digaji sesuai upah minimum daerah dan diangkat menjadi karyawan tetap di mana mereka bekerja. Setelah itu KSPI menolak kenaikan harga BBM, LPG dan listrik, serta meminta pemerintah Indonesia menurunkan harga barang.Mereka juga menolak kerakusan korporasi multinasional dalam melaksanakan aktivitas ekonominya. (http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum)

Sumber : http://www.kspi.or.id/kspi-ancam-lakukan-aksi-mogok-nasional-jika-tuntutan-may-day-tak-digubris-pemerintah.htm

Asosiasi Serikat Pekerja : Hentikan Upaya Memiskinkan Buruh

Asosiasi Serikat Pekerja : Hentikan Upaya Memiskinkan Buruh

Jakarta, (Antara Megapolitan) – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia
(ASPEK Indonesia) menegaskan agar upaya-upaya memiskinkan buruh dihentikan.

“Bangkitlah seluruh kaum pekerja untuk melawan konspirasi global yang ingin melegitimasi praktik eksploitasi dan memiskinkan pekerja,” kata Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat, SE, di Jakarta, Jumat, menyambut Hari Buruh se-Dunia atau “Mayday 2015”.

Ia juga menyerukan bahwa apapun pekerjaan dan jabatan pekerja, selama masih menerima upah/gaji, maka sesungguhnya mereka adalah pekerja/buruh.

Karena itu, kata dia, ASPEK Indonesia sebagai bagian dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), bersama jutaan buruh di Indonesia, akan terus menyuarakan berbagai tuntutan demi terwujudnya kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

“Buruh harus sejahtera, buruh harus bisa hidup layak, dan buruh harus bisa terlindungi hak-nya tanpa diskriminasi dan intimidasi,” katanya.

Dalam kaitan itu, katanya, maka ukuran paling penting dari tingkat
kesejahteraan buruh adalah upah.

Karena itu, kata dia, tuntutan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2016 sebesar 30 persen adalah wajar dan tidak berlebihan.

“Kenaikan upah tentunya akan meningkatkan daya beli buruh sehingga kehidupan buruh akan lebih baik,” katanya.

ASPEK Indonesia juga menuntut penambahan komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari 60 komponen menjadi 84 komponen, serta menolak rencana pemerintah yang akan menaikkan UMP setiap dua tahun sekali, apalagi lima tahun sekali.

Pemerintah, kata dia, seharusnya memastikan bahwa setiap kebijakan yang akan dibuat harus berpihak kepada kesejahteraan rakyat, bukan berpihak pada kepentingan investasi semata, apalagi pada kepentingan pengusaha hitam yang menguasai modal.

“Negara harus memastikan distribusi kesejahteraan secara maksimal untuk dapat dinikmati seluruh rakyat, khususnya buruh,” katanya.

Jaminan pensiun

Tuntutan lain dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat, adalah meminta pemerintah untuk menjalankan jaminan pensiun bagi seluruh pekerja, dengan cara segera mensahkan RPP Jaminan Pensiun per Juli 2015, dengan iuran 15 persen per bulan dan manfaat bulanan sebesar 75 persen dari gaji terakhir seperti pegawai negeri sipil (PNS).

Kemudian, menghapus sistem kerja “outsourcing” (alih daya) dengan merevisi Permenakertrans No.19 Tahun 2012, sehingga buruh bisa mendapat kepastian kerja dan kepastian status hubungan kerja.

Selanjutnya mengangkat pekerja “outsourcing” yang ada di BUMN menjadi pekerja tetap, karena faktanya praktik pelanggaran sistem kerja “outsourcing” justru banyak terjadi di BUMN tanpa ada upaya dari pemerintah untuk menindak direksi BUMN yang melanggar UU Ketenagakerjaan.

Tuntutan lainnya, menjalankan jaminan kesehatan gratis untuk seluruh rakyat Indonesia dengan menambah APBN sebesar Rp30 triliun untuk alokasi jaminan kesehatan.

Lalu, kata Mirah Sumirat, mengganti “System Ina-CBG`s” dengan “Free for Service” agar semakin banyak rakyat yang bisa mendapatkan pengobatan gratis, serta menolak rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

ASPEK Indonesia juga menuntut revisi total UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial No. 2 Tahun 2004, dan membubarkan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang ada, serta memberikan proses penyelesaian yang lebih mudah bagi pekerja.

Selanjutnya, mengangkat guru honor dan pekerja honor menjadi PNS, menurunkan harga sembako, menolak kenaikan harga dan liberalisasi harga BBM, gas dan listrik, yang diserahkan kepada mekanisme pasar, karena akan semakin memiskinkan rakyat.

“Pemerintah juga harus menghentikan penjualan aset negara serta
memastikan bahwa tanah, air dan udara dikuasai dan dimanfaatkan oleh negara sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” katanya.

Sumber : http://megapolitan.antaranews.com/berita/12649/asosiasi-serikat-pekerja–hentikan-upaya-memiskinkan-buruh

SERIKAT PEKERJA SIAP BERUNDING DENGAN PEMERINTAH, UNTUK KESEJAHTERAAN BURUH

ASPEK Indonesia (Rabu, 21/01/2015).

 

Berbagai persoalan ketenagakerjaan yang saat ini masih menjadi ganjalan antara pihak serikat pekerja dan pengusaha, harus bisa difasilitasi penyelesaiannya oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. ASPEK Indonesia siap untuk duduk satu meja dengan seluruh pihak terkait, guna mendiskusikan berbagai solusi yang diharapkan dapat menyelesaiakan permasalahan ketenagakerjaan. Demikian disampaikan Mirah Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), dalam keterangan pers tertulis hari ini. Namun demikian, Mirah Sumirat menegaskan pentingnya kejujuran dan kepekaan dari Kementerian Tenaga Kerja, hingga ke jajaran dinas tenaga kerja di provinsi dan kabupaten/kotamadya, untuk bisa mencari solusi yang terbaik bagi pekerja di Indonesia. Hal ini sesuai dengan tugas pokok instansi tersebut, yang harus mampu memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja akan hak untuk hidup layak dan jaminan pekerjaan yang berkeadilan, termasuk di dalamnya adalah hak kebebasan berserikat.

 

Guna menjamin penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Menteri Tenaga Kerja harus memprioritaskan berbagai kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan pekerja, antara lain dengan merevisi berbagai peraturan ketenagakerjaan di bidang pengupahan, yaitu merevisi Permenakertrans No.13/2012 tentang Kebutuhan Hidup Layak dengan menambah komponen KHL menjadi minimal 84 komponen karena faktanya 60 komponen KHL yang ada saat ini masih belum memperhitungkan berbagai kebutuhan hidup sehari-hari dari pekerja. Mirah Sumirat juga meminta dicabutnya Permenakertrans No.231/2004 tentang kebijakan penangguhan upah karena berdasarkan pengalaman, Permenakertrans tersebut banyak dipakai oleh perusahaan untuk tidak membayarkan upah minimum sesuai ketentuan yang berlaku. Banyak perusahaan yang sebetulnya mampu, namun masih membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku. Mirah Sumirat menyoroti juga lemahnya pegawai pengawas di instansi ketenagakerjaan, sehingga banyak kejahatan ketenagakerjaan yang tidak terselesaikan sebagaimana mestinya.

 

Berbagai praktik pelanggaran UU Ketenagakerjaan terkait pekerja outsourcing juga harus menjadi fokus perhatian Menteri Tenaga Kerja saat ini. Kementerian Tenaga Kerja telah menerbitkan berbagai Nota Pemeriksaan tentang pelanggaran praktik outsourcing yang dilakukan oleh beberapa BUMN, antara lain di PT PLN, PT PGN, PT Pos Indonesia dan BUMN lain, termasuk di BPJS Ketenagakerjaan yang sebelumnya PT JAMSOSTEK. Namun hingga saat ini BUMN dan BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan pelanggaran tersebut. Terkait dengan penyelesaian outsourcing di BUMN, ASPEK Indonesia juga meminta Menteri BUMN untuk bisa memberikan peringatan dan sanksi tegas kepada direktur BUMN yang melakukan pembiaran pelanggaran UU Ketenagakerjaan. Kepatuhan BUMN dalam melaksanakan setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesungguhnya adalah cermin tegaknya Good Corporate Governance di BUMN. Mirah Sumirat menegaskan bahwa BUMN dan BPJS Ketenagakerjaan, sebagai entitas Negara, harus menjadi contoh terbaik penegakan hukum di Indonesia.

 

ASPEK Indonesia sebagai bagian dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga meminta jaminan keberpihakan dari Pemerintah untuk beberapa permasalahan pekerja dan rakyat Indonesia, antara lain:

 

  1. Menolak rencana Pemerintah yang akan menaikkan UMP setiap 5 tahun sekali.
    
  2. Jalankan jaminan pensiun per 1 juli 2015 dengan manfaat bulanan 75% dari upah terakhir.
    
  3. Perbaiki kebijakan jaminan kesehatan, dengan menambah kepesertaan BPJS Kesehatan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI)atau masyarakat tidak mampu, serta memperbaiki kebijakan Coordination Benefit (COB) sehingga rakyat bisa mendapat manfaat yang seharusnya.
    
  4. Angkat pekerja outsourcing terutama di perusahaan BUMN dan BPJS Ketenagakerjaan menjadi pekerja tetap.
    

 

Jakarta, 21 Januari 2015

 

Mirah Sumirat

 

Presiden ASPEK Indonesia

Sumber : http://kabarpolitik.com/2015/01/21/serikat-pekerja-siap-berunding-dengan-pemerintah-untuk-kesejahteraan-buruh/

KSPI: Buruh Tunggu Capres Tidak Pro-Upah Murah

(Minggu , 16 Mar 2014) Skalanews – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan bahwa jutaan buruh Indonesia akan memutuskan pada waktunya bahwa mereka tidak akan memilih calon presiden yang pro-upah murah. Continue reading “KSPI: Buruh Tunggu Capres Tidak Pro-Upah Murah”

KSPI: buruh tunggu capres tidak pro-upah murah

Minggu, 16 Maret 2014 06:32 WIB – Jakarta (Antaranews Bogor) – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan bahwa jutaan buruh Indonesia akan memutuskan pada waktunya bahwa mereka tidak akan memilih calon presiden yang pro-upah murah.

Continue reading “KSPI: buruh tunggu capres tidak pro-upah murah”