Tiga ‘Tuntutan’ Buruh dalam Judicial Review

Pengumuman aturan baru BPJS terkait pencairan dana JHT yang mewajibkan keanggotaan selama 10 tahun. Itupun hanya bisa mencairkan 10 persen saja. (Dok. Ist)
Pengumuman aturan baru BPJS terkait pencairan dana JHT yang mewajibkan keanggotaan selama 10 tahun. Itupun hanya bisa mencairkan 10 persen saja. (Dok. Ist)

VIVA.co.id – Buruh masih tidak puas dengan tawaran revisi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang mengatur jaminan hari tua (JHT).

Revisi yang ditawarkan oleh Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri, itu dinilai tidak sesuai dengan harapan buruh di Indonesia.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan bahwa ada tiga masalah yang tidak terjawab dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Hanif.

Karena itu, dia melanjutkan, buruh dengan tegas akan mengajukan judicial review setelah materi yang dipersiapkan selesai.

“Hal pertama yang dipersoalkan oleh buruh adalah di mana masa kepesertaan JHT-nya 10 tahun, bisa diambil setelah 10 tahun atau sisanya diambil pada umur 56 tahun. Nah, ini yang kami persoalkan,” ujar Said, saat dihubungi VIVA.co.id, Jakarta, Minggu 5 Juli 2015.

Kedua, dia melanjutkan, adalah tentang nilai JHT yang diperoleh setelah 10 tahun yang hanya 10 persen dan sisanya akan diberikan saat memasuki usia 56 tahun. Dia menilai, hal itu pun jauh dari harapan para buruh.

“Kan tujuannya hari tua, sekarang sudah ada pensiun, dulu ketika JHT dibuat, kan belum ada jaminan pensiun. Tapi, dengan adanya jaminan pensiun, sekarang ini kan jadinya wajib, maka JHT bukan lagi sebagai jaring pengaman untuk umur 56 tahun tadi,” ungkap dia.

Sementara itu, yang ketiga, adalah bagaimana pemerintah dapat mempertimbangkan peserta aktif, tidak hanya yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Said meminta pemerintah juga mempertimbangkan karyawan kontrak yang telah habis masa kontraknya.

Jaminan tersebut, hendaknya bisa diambil ketika pekerja memasuki masa tunggu kontrak. Said juga meminta perlakuan yang sama untuk karyawan yang mengundurkan diri.

“Nah, bagaimana kalau dia mengundurkan diri, masak kalau mengundurkan diri, uang kami enggak bisa diambil. Tiga hal itu yang tidak terjawab dari revisi yang kami inginkan,” tuturnya.

Dia menambahkan, pemerintah seharusnya mempertimbangkan dengan kepesertaan setelah lima tahun, jaminan tersebut bisa diambil secara langsung tanpa harus menunggu usia 56 tahun.

“Kepesertaan lima tahun dan diambil langsung sekaligus, karena semangat hari tua itu kan langsung ambil, jadi bisa diambil setelah masa kepesertaan lima tahun tanpa harus menunggu usia 56 tahun,” tutur dia.

Sumber : http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/646831-tiga–tuntutan–buruh-dalam-judicial-review

DPR Ultimatum Pemerintah Revisi PP Jaminan Hari Tua dalam 2 x 24 Jam

Jakarta, KSPI – Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak pemerintah untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jaminan Hari Tua (JHT) dalam waktu 2 x 24 jam.

Tak hanya untuk JHT, pemerintah juga diminta merevisi PP tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), serta Jaminan Pensiun (JP).

Save JHT“Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah untuk melakukan revisi terhadap PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang JKK, JK, PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang JP, dan PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang JHT dalam waktu 2 x 24 jam untuk menyelesaikan ketiga PP tersebut,” demikian kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI dengan Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2015).

Saat dikonfirmasi kesiapan pemerintah atas permintaan DPR tersebut, Menteri Tenaga Kerja RI Hanif Dhakiri belum memberikan tanggapan. Demikian pula dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Massasya.

Dalam RDP tersebut, Komisi IX DPR mendesak pemerintah untuk mengumumkan kepada masyarakat dalam waktu 1 x 24 jam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang JKK, JK, PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang JP, dan PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang JHT.

Butuh waktu

Secara terpisah, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan, revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 yang mengatur pencairan dana jaminan hari tua (JHT) masih terus diproses. Ia memastikan aspirasi tenaga kerja mengenai batas pencairan dana tersebut akan diakomodasi.

“Perubahannya saja yang kami masukkan ke dalam PP JHT yang baru sebagaimana yang dikehendaki pekerja buruh selama ini,” kata Hanif di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Dengan revisi tersebut, kata Hanif, seharusnya sudah tak ada lagi polemik terkait hal tersebut. Ia menegaskan, revisi dilakukan bukan karena kesalahan pemerintah, melainkan justru karena merespons aspirasi di lapangan.

Menurut Hanif, terbitnya PP tersebut juga bukan karena pemerintah tergesa-gesa dan melupakan proses sosialisasi. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 24/2011 tentang BPJS memerintahkan pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan berlaku mulai 1 Juli 2015.

“Prosesnya sedang berjalan. Ini butuh waktu. Kalau revisi cuma mengetik doang itu sehari bisa. Masalahnya harus koordinasi dan rapat dengan banyak pihak,” ujarnya.

Sebelumnya, aturan baru tentang JHT dan program ketenagakerjaan lainnya itu mengundang polemik di masyarakat. PP baru ditandatangani Presiden RI Joko Widodo tanggal 29 Juni 2015 dan berlaku tanggal 1 Juli 2015.

Gelombang penolakan datang dari berbagai kalangan dan lapisan masyarakat, baik melalui viral maupun turun ke jalan.

Pada akhirnya, pemerintah pun berencana mengkaji ulang aturan tersebut. Besok, Selasa (7/7/2015), Komisi IX DPR RI akan mengagendakan rapat kerja dengan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri setelah rapat paripurna.(http://nasional.kompas.com/)

Sumber : http://www.kspi.or.id/dpr-ultimatum-pemerintah-revisi-pp-jaminan-hari-tua-dalam-2-x-24-jam.html

Menaker sebut serbuan pekerja asing ke Indonesia cuma isapan jempol

Menaker sebut serbuan pekerja asing ke Indonesia cuma isapan jempol

Menaker Hanif. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com – Kekhawatiran serbuan pekerja asing ke Indonesia, dijawab Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri saat menggelar dialog dengan serikat pekerja dan serikat buruh di Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Cilacap Jawa Tengah, Senin (29/6).

Ia mengatakan jumlah tenaga kerja asing di Indonesia cenderung turun. Dari data yang dikemukakan Hanif, sejak tahun 2012 tercatat 72 ribu pekerja asing di Indonesia, kemudian tahun 2013 menjadi 69.700, dan tahun 2014 sekitar 69 ribuan.

“Artinya memang ada kecenderungan pekerja asing dari tahun ke tahun menurun,” tuturnya disela-sela dialog dengan serikat pekerja dan serikat buruh di Cilacap.

Meski begitu, ia menegaskan tidak mempersoalkan jika pekerja asing mempunyai dokumen legal. “Yang penting mereka datang secara legal. Kalau legal tidak ada masalah karena terkena DPKK (Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan),” jelasnya.

Lebih jauh, ia menyatakan ada kewajiban alih teknologi bagi setiap perusahaan yang merekrut pekerja asing. Selain itu, juga ada aturan untuk setiap rekrutmen satu pekerja asing harus disertakan dengan 10 pekerja Indonesia.

“Tetapi yang harus diwaspadai adalah adanya tenaga kerja asing yang ilegal, kami meminta semua instansi agar berkoordinasi dengan pihak imigrasi dan Polri untuk mencegah,” ujarnya.

Hanif mengaku pernah menemukan adanya pekerja ilegal di sebuah pertambangan yang mempekerjakan tenaga kerja asing. “Saya pernah temukan di area pertambangan, jumlah pekerja asing ilegal ada 24 orang. Setelah mengetahui itu, langsung kami deportasi,” tuturnya.

Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/menaker-sebut-serbuan-pekerja-asing-ke-indonesia-cuma-isapan-jempol.html

Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia: Upah Minimum di Jakarta Idealnya Rp 5-7 Juta per Bulan

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia, Mirah Sumirat menilai upah minimum buruh di Jakarta seharusnya sudah di kisaran Rp 5 juta sampai Rp 7 Juta per bulan. Kebutuhan hidup yang semakin ‎tinggi di Ibukota menjadi alasan lembaga ini dalam perhitungan upah buruh.

Mirah mengatakan,‎ kisaran upah yang seharusnya diterima buruh tersebut didasarkan pada gaji supir busway. Mereka, lanjutnya, menerima penghasilan Rp 7 juta sebulan. Alasan lain, berdasarkan kebutuhan hidup di Jakarta sebagai kota metropolitan yang kian melambung.

“Jadi sangat aneh jika upah minimum di Jakarta masih di bawah Rp 3 jutaan,” cetus dia dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (14/6/2015).

Mirah berpendapat, dengan gaji Rp 3 juta per bulan di Jakarta, para buruh tidak mendapatkan kehidupan yang layak mengingat biaya sewa rumah, transportasi, pangan sangat mahal di Ibukota.

Untuk itu, dia mendesak Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok serius menaikkan gaji buruh di Jakarta secara layak di angka Rp 7 juta per bulan.

“Ahok jangan koar-koar saja, mengklaim pro buruh dan wong cilik tapi gaji buruh Jakarta lebih rendah di bawah gaji buruh di Kerawang dan Bekasi,” tegasnya.

Sementara Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta Aryana Satria menyatakan, kenaikan upah minimum di Jakarta setidaknya perlu naik sekira 20 persen. “Pertimbangannya ada inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Jakarta yang lebih tinggi dari Bekasi dan Karawang, namun upah di DKI lebih rendah,” saran dia.

‎Di sisi lain, Sekertaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menargetkan kenaikan upah tahun depan naik 30 persen secara nasional. Hal ini untuk mengejar ketertinggalan dari negara tetangga yang upahnya sudah mencapai angka Rp 3,5 jutaan.

“Pemerintah juga wajib merevisi kuantitas item KHL dari 60 item menjadi 84 item dan revisi item rumah, transportasi, listrik, daging, pendidikan dan rekreasi. Karena enggak realistis lah bila kebutuhan rekreasi di Jakarta hanya diitung Rp 1.900 per bulan. Termasuk kebutuhan daging hanya dihitung Rp 50 ribu rupiah per bulan,” papar dia.

Rusdi menegaskan, KSPI akan kembali bergerak secara totalitas di seluruh daerah untuk memperjuangkan kenaikan upah sebesar 30 persen dan menuntut revisi KHL dari 60 menjadi 84 item serta menolak kenaikan upah 2 tahun atau 5 tahun sekali paska lebaran.

Sumber : http://www.kspi.or.id/asosiasi-serikat-pekerja-aspek-indonesia-upah-minimum-di-jakarta-idealnya-rp-5-7-juta-per-bulan.html

Jokowi Didesak Putuskan Iuran Jaminan Pensiun Bulan Ini

JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menandatangani Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) jaminan pensiun paling lambat pertengahan juni.”Kami mendesak paling lambat ditandatangani pertengahan Juni ini karena 1 Juli 2015 sudah mulai berlaku jadi sangat mepet,” ungkap Presiden KSPI Said Iqbal di Cikini, Jakarta, Senin (8/6/2015).

Pihaknya juga mendesak Jokowi untuk menolak usulan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Apindo yang mengusulkan iuran di bawah 8 persen.

“Iuran dan manfaat rendah itu merugikan buruh, karena jaminan pensiun adalah program jaminan sosial bukan bisnis,” tegasnya.

Lebih lanjut Said Iqbal menyebutkan beberapa hal yang harus segera disetujui Jokowi dalam RPP antara lain, iuran jaminan pensiun 10 sampai 12 persen. Dengan pembagian perusahaan 7 sampai 9 persen dan buruh 3 persen.

Selain itu, manfaat pasti pensiun yang diterima buruh saat usia pensiun sampai meninggal menerima bulanan sebesar 60 persen dari upah terakhir.

“Buruh setuju dengan usulan Menaker dan DJSN yang menyebutkan iuran pensiun 8 persen asalkan manfaat pasti pensiun yang diterima buruh 60 persen dari upah terakhir bukan 30 sampai 40 persen,” imbuhnya.

Hal tersebut karena total dana pensiun yang bisa terkumpul pada 2030 bisa mencapai Rp3000 triliun.

“Ada kecukupan dana untuk membayar jaminan pensiun 60 persen secara berkesinambungan bukan seperti cara Kemenkeu dan Apindo yang ingin membodohi buruh dan rakyat,” sebutnya.

Isi RPP terakhir adalah tetap memberi ruang kepada penyelenggara jaminan pensiun swasta (DPPK dan DPLK) asalkan nilai iuran dan manfaat pasti pensiun kepada buruh jauh lebih baik dari apa yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan. “Dan buruh harus ada di dewan pengawas DPPK/DPLK,” tukasnya.

(rzk)

KSPI Ancam Lakukan Aksi Mogok Nasional Jika Tuntutan May Day Tak Digubris Pemerintah

Jakarta, KSPI (04/05/2015) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam akan melakukan aksi mogok nasional pada November mendatang, jika tuntutan yang diajukan pada Hari Buruh Internasional (May Day) tak digubris pemerintah.

Tema May Day 2015

“Dua juta anggota KSPI di seluruh Indonesia akan melakukan mogok nasional jika pemerintah tidak menggubris tuntutan kami pada ‘May Day’ hari ini,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Jumat (1/5).

Tuntutan KSPI pada Hari Buruh Internasional 2015 adalah melawan kebijakan upah murah dan kenaikan upah setiap lima tahun sekali, menaikkan upah minimum pada tahun 2016 sebesar 32 persen, meminta 84 item kebutuhan hidup layak.

Selanjutnya KSPI meminta program jaminan pensiun pekerja swasta dijalankan pada 1 Juli 2015, dengan manfaat pensiun 60-75 persen dari besaran gaji terakhir atau seperti yang diterima pegawai pemerintah.

Kemudian KSPI meminta penambahan dana APBN untuk kesehatan yang diberikan kepada BPJS Kesehatan dari Rp19,9 triliun menjadi Rp30 triliun, agar tidak ada orang yang ditolak berobat ke rumah sakit atau klinik.

“KSPI menuntut dihapuskannya sistem kerja alih daya (outsourcing) di Indonesia, termasuk di BUMN. Lebih dari satu juta buruh BUMN masih berstatus ‘outsourcing’,” ujarnya.

KSPI juga meminta agar seluruh guru honorer di Indonesia digaji sesuai upah minimum daerah dan diangkat menjadi karyawan tetap di mana mereka bekerja. Setelah itu KSPI menolak kenaikan harga BBM, LPG dan listrik, serta meminta pemerintah Indonesia menurunkan harga barang.Mereka juga menolak kerakusan korporasi multinasional dalam melaksanakan aktivitas ekonominya. (http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum)

Sumber : http://www.kspi.or.id/kspi-ancam-lakukan-aksi-mogok-nasional-jika-tuntutan-may-day-tak-digubris-pemerintah.htm

Asosiasi Serikat Pekerja : Hentikan Upaya Memiskinkan Buruh

Asosiasi Serikat Pekerja : Hentikan Upaya Memiskinkan Buruh

Jakarta, (Antara Megapolitan) – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia
(ASPEK Indonesia) menegaskan agar upaya-upaya memiskinkan buruh dihentikan.

“Bangkitlah seluruh kaum pekerja untuk melawan konspirasi global yang ingin melegitimasi praktik eksploitasi dan memiskinkan pekerja,” kata Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat, SE, di Jakarta, Jumat, menyambut Hari Buruh se-Dunia atau “Mayday 2015”.

Ia juga menyerukan bahwa apapun pekerjaan dan jabatan pekerja, selama masih menerima upah/gaji, maka sesungguhnya mereka adalah pekerja/buruh.

Karena itu, kata dia, ASPEK Indonesia sebagai bagian dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), bersama jutaan buruh di Indonesia, akan terus menyuarakan berbagai tuntutan demi terwujudnya kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

“Buruh harus sejahtera, buruh harus bisa hidup layak, dan buruh harus bisa terlindungi hak-nya tanpa diskriminasi dan intimidasi,” katanya.

Dalam kaitan itu, katanya, maka ukuran paling penting dari tingkat
kesejahteraan buruh adalah upah.

Karena itu, kata dia, tuntutan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2016 sebesar 30 persen adalah wajar dan tidak berlebihan.

“Kenaikan upah tentunya akan meningkatkan daya beli buruh sehingga kehidupan buruh akan lebih baik,” katanya.

ASPEK Indonesia juga menuntut penambahan komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari 60 komponen menjadi 84 komponen, serta menolak rencana pemerintah yang akan menaikkan UMP setiap dua tahun sekali, apalagi lima tahun sekali.

Pemerintah, kata dia, seharusnya memastikan bahwa setiap kebijakan yang akan dibuat harus berpihak kepada kesejahteraan rakyat, bukan berpihak pada kepentingan investasi semata, apalagi pada kepentingan pengusaha hitam yang menguasai modal.

“Negara harus memastikan distribusi kesejahteraan secara maksimal untuk dapat dinikmati seluruh rakyat, khususnya buruh,” katanya.

Jaminan pensiun

Tuntutan lain dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat, adalah meminta pemerintah untuk menjalankan jaminan pensiun bagi seluruh pekerja, dengan cara segera mensahkan RPP Jaminan Pensiun per Juli 2015, dengan iuran 15 persen per bulan dan manfaat bulanan sebesar 75 persen dari gaji terakhir seperti pegawai negeri sipil (PNS).

Kemudian, menghapus sistem kerja “outsourcing” (alih daya) dengan merevisi Permenakertrans No.19 Tahun 2012, sehingga buruh bisa mendapat kepastian kerja dan kepastian status hubungan kerja.

Selanjutnya mengangkat pekerja “outsourcing” yang ada di BUMN menjadi pekerja tetap, karena faktanya praktik pelanggaran sistem kerja “outsourcing” justru banyak terjadi di BUMN tanpa ada upaya dari pemerintah untuk menindak direksi BUMN yang melanggar UU Ketenagakerjaan.

Tuntutan lainnya, menjalankan jaminan kesehatan gratis untuk seluruh rakyat Indonesia dengan menambah APBN sebesar Rp30 triliun untuk alokasi jaminan kesehatan.

Lalu, kata Mirah Sumirat, mengganti “System Ina-CBG`s” dengan “Free for Service” agar semakin banyak rakyat yang bisa mendapatkan pengobatan gratis, serta menolak rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

ASPEK Indonesia juga menuntut revisi total UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial No. 2 Tahun 2004, dan membubarkan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang ada, serta memberikan proses penyelesaian yang lebih mudah bagi pekerja.

Selanjutnya, mengangkat guru honor dan pekerja honor menjadi PNS, menurunkan harga sembako, menolak kenaikan harga dan liberalisasi harga BBM, gas dan listrik, yang diserahkan kepada mekanisme pasar, karena akan semakin memiskinkan rakyat.

“Pemerintah juga harus menghentikan penjualan aset negara serta
memastikan bahwa tanah, air dan udara dikuasai dan dimanfaatkan oleh negara sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” katanya.

Sumber : http://megapolitan.antaranews.com/berita/12649/asosiasi-serikat-pekerja–hentikan-upaya-memiskinkan-buruh

SERIKAT PEKERJA SIAP BERUNDING DENGAN PEMERINTAH, UNTUK KESEJAHTERAAN BURUH

ASPEK Indonesia (Rabu, 21/01/2015).

 

Berbagai persoalan ketenagakerjaan yang saat ini masih menjadi ganjalan antara pihak serikat pekerja dan pengusaha, harus bisa difasilitasi penyelesaiannya oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. ASPEK Indonesia siap untuk duduk satu meja dengan seluruh pihak terkait, guna mendiskusikan berbagai solusi yang diharapkan dapat menyelesaiakan permasalahan ketenagakerjaan. Demikian disampaikan Mirah Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), dalam keterangan pers tertulis hari ini. Namun demikian, Mirah Sumirat menegaskan pentingnya kejujuran dan kepekaan dari Kementerian Tenaga Kerja, hingga ke jajaran dinas tenaga kerja di provinsi dan kabupaten/kotamadya, untuk bisa mencari solusi yang terbaik bagi pekerja di Indonesia. Hal ini sesuai dengan tugas pokok instansi tersebut, yang harus mampu memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja akan hak untuk hidup layak dan jaminan pekerjaan yang berkeadilan, termasuk di dalamnya adalah hak kebebasan berserikat.

 

Guna menjamin penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Menteri Tenaga Kerja harus memprioritaskan berbagai kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan pekerja, antara lain dengan merevisi berbagai peraturan ketenagakerjaan di bidang pengupahan, yaitu merevisi Permenakertrans No.13/2012 tentang Kebutuhan Hidup Layak dengan menambah komponen KHL menjadi minimal 84 komponen karena faktanya 60 komponen KHL yang ada saat ini masih belum memperhitungkan berbagai kebutuhan hidup sehari-hari dari pekerja. Mirah Sumirat juga meminta dicabutnya Permenakertrans No.231/2004 tentang kebijakan penangguhan upah karena berdasarkan pengalaman, Permenakertrans tersebut banyak dipakai oleh perusahaan untuk tidak membayarkan upah minimum sesuai ketentuan yang berlaku. Banyak perusahaan yang sebetulnya mampu, namun masih membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku. Mirah Sumirat menyoroti juga lemahnya pegawai pengawas di instansi ketenagakerjaan, sehingga banyak kejahatan ketenagakerjaan yang tidak terselesaikan sebagaimana mestinya.

 

Berbagai praktik pelanggaran UU Ketenagakerjaan terkait pekerja outsourcing juga harus menjadi fokus perhatian Menteri Tenaga Kerja saat ini. Kementerian Tenaga Kerja telah menerbitkan berbagai Nota Pemeriksaan tentang pelanggaran praktik outsourcing yang dilakukan oleh beberapa BUMN, antara lain di PT PLN, PT PGN, PT Pos Indonesia dan BUMN lain, termasuk di BPJS Ketenagakerjaan yang sebelumnya PT JAMSOSTEK. Namun hingga saat ini BUMN dan BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan pelanggaran tersebut. Terkait dengan penyelesaian outsourcing di BUMN, ASPEK Indonesia juga meminta Menteri BUMN untuk bisa memberikan peringatan dan sanksi tegas kepada direktur BUMN yang melakukan pembiaran pelanggaran UU Ketenagakerjaan. Kepatuhan BUMN dalam melaksanakan setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesungguhnya adalah cermin tegaknya Good Corporate Governance di BUMN. Mirah Sumirat menegaskan bahwa BUMN dan BPJS Ketenagakerjaan, sebagai entitas Negara, harus menjadi contoh terbaik penegakan hukum di Indonesia.

 

ASPEK Indonesia sebagai bagian dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga meminta jaminan keberpihakan dari Pemerintah untuk beberapa permasalahan pekerja dan rakyat Indonesia, antara lain:

 

  1. Menolak rencana Pemerintah yang akan menaikkan UMP setiap 5 tahun sekali.
    
  2. Jalankan jaminan pensiun per 1 juli 2015 dengan manfaat bulanan 75% dari upah terakhir.
    
  3. Perbaiki kebijakan jaminan kesehatan, dengan menambah kepesertaan BPJS Kesehatan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI)atau masyarakat tidak mampu, serta memperbaiki kebijakan Coordination Benefit (COB) sehingga rakyat bisa mendapat manfaat yang seharusnya.
    
  4. Angkat pekerja outsourcing terutama di perusahaan BUMN dan BPJS Ketenagakerjaan menjadi pekerja tetap.
    

 

Jakarta, 21 Januari 2015

 

Mirah Sumirat

 

Presiden ASPEK Indonesia

Sumber : http://kabarpolitik.com/2015/01/21/serikat-pekerja-siap-berunding-dengan-pemerintah-untuk-kesejahteraan-buruh/

KSPI: Buruh Tunggu Capres Tidak Pro-Upah Murah

(Minggu , 16 Mar 2014) Skalanews – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan bahwa jutaan buruh Indonesia akan memutuskan pada waktunya bahwa mereka tidak akan memilih calon presiden yang pro-upah murah. Continue reading “KSPI: Buruh Tunggu Capres Tidak Pro-Upah Murah”

KSPI: buruh tunggu capres tidak pro-upah murah

Minggu, 16 Maret 2014 06:32 WIB – Jakarta (Antaranews Bogor) – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan bahwa jutaan buruh Indonesia akan memutuskan pada waktunya bahwa mereka tidak akan memilih calon presiden yang pro-upah murah.

Continue reading “KSPI: buruh tunggu capres tidak pro-upah murah”