1 Tahun Dikriminalisasi, 26 Aktivis Hari Ini Diputus Bebas dan Tidak Terbukti Melawan Aparat

whatsapp-image-2016-11-22-at-16-05-35Jakarta, 22/11/2016 – Mirah Sumirat, SE, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mengapresiasi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari ini Selasa 22 November 2016, yang MEMBEBASKAN 2 Pengabdi Bantuan Hukum LBH Jakarta, 1 mahasiswa dan 23 buruh yang melakukan aksi unjuk rasa pada 30 Oktober 2015 dengan tuntutan pembatalan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Majelis Hakim membebaskan 26 aktivis dimaksud dari semua dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Putusan Majelis Hakim ini sesungguhnya menjadi simbol tegaknya keadilan dan kemenangan dari sikap kritis rakyat yang menuntut keadilan.

aksi-gbj1-jpg

Mirah Sumirat menyatakan bahwa sejak awal, sangat kental terlihat ada upaya untuk mengkriminalisasi aktivis buruh yang sedang menuntut penegakan hukum ketenagakerjaan. Kepolisian terkesan memaksakan proses hukum terhadap 26 aktivis tersebut, dengan dalih melawan perintah aparat dan tidak mau membubarkan diri saat unjuk rasa berlangsung.

Mirah Sumirat juga menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya karena Majelis Hakim telah memutuskan perkara ini dengan terlebih dahulu menggali landasan filosofis dan sosiologis yang hidup di masyarakat, tidak hanya landasan yuridis. Upaya-upaya buruh dalam menyampaikan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi UU, Konstitusi dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Cara-cara damai yang dipakai buruh merupakan bagian dari dinamika dan respon cepat dalam upaya perubahan terhadap sebuah peraturan yang dinilai tidak adil.

Mirah Sumirat menegaskan agar semua pihak yang berseberangan dengan niat baik perjuangan buruh, agar mencermati dengan baik pendapat Majelis Hakim dalam Putusan, yang antara lain menegaskan:

  1. Buruh telah melakukan aksi dengan telah memenuhi syarat sesuai UU, Aksi dilakukan dengan damai, tidak merusak dan dalam rangka mengupayakan sebuah keadilan dalam kebijakan
  2. Aparat Kepolisian justru melakukan pendekatan secara represif, dengan membubarkan secara tidak layak, merusak mobil/property buruh, merampas dan menghilangkan barang barang, bahkan melakukan kekerasan kepada Pengabdi Bantuan Hukum (PBH) LBH Jakarta, mahasiswa dan buruh
  3. Bahwa peserta aksi buruh sebenarnya sudah mentaati himbauan Kapolres, dan mobil komando pun sudah bergerak mundur meninggalkan lokasi, namun bergerak lambat karena terhalang peserta aksi yang kacau karena gas air mata. Justru aparat Kepolisian yang kemudian membuat kekacauan dan melakukan tindakan berlebihan. Aparat yang menggunakan kaos tertulis Turn Back Crime memburu dan menangkap peserta aksi yang ada di dekat dan di dalam mobil komando. Kepolisian harusnya mengacu kepada UU No. 9 Tahun 1998. Dalam hal ini Kepolisian telah melakukan pelanggaran HAM.
  4. Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi unsur-unsur terutama dengan sengaja melawan aparat, tidak ada pelanggaran hukum pada peristiwa tersebut.
  5. Hakim juga memutuskan untuk merehabiitasi nama baik, harkat, dan martabat 2 PBH LBH Jakarta, 1 Mahasiswa, dan 23 Buruh tersebut.

screenshot_11

Muhamad Rusdi, Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Dewan Pakar ASPEK Indonesia, yang menjadi salah satu dari 26 aktivis yang dikriminalisasi, mengucapkan terima kasih atas dukungan buruh dari seluruh Indonesia. Kemenangan kecil ini adalah kemenangan kaum buruh Indonesia untuk menyambut kemenangan selanjutnya. Ini menjadi motivasi untuk berjuang lagi menata ulang Negara wujudkan Indonesia baru yang adil, berdaulat dan sejahtera. Semoga kemenangan ini menjadi langkah awal untuk menuju kemenangan yang lebih besar, pungkas Rusdi.(tim.media.aspekindonesia).

Tuntut Jokowi Tegakkan Keadilan, Buruh Mendukung Aksi 4 November

whatsapp-image-2016-11-04-at-04-33-15Jakarta, 4/11/16 – Salah besar apabila ada yang menilai aksi 4 November adalah aksi FPI. Sebab, sejatinya bukan hanya FPI. Aksi ini akan dihadiri ratusan ribu orang, dari berbagai elemen. Buruh satu diantara berbagai elemen yang akan hadir. Mereka menamakan dirinya Gerakan Pekerja Indonesia (GPI). Dalam aksi ini, GPI mengambil titik kumpul di Bundaran Patung Kuda jam 10.30 wib.

Keterlibatan kaum buruh dalam aksi 4 November semakin menegaskan, bahwa aksi ini merupakan aksi lintas element. Oleh karenanya, tidak bisa dikerdilkan sebagai aksi yang dilakukan satu element saja.

Setiap aksi pasti akan mendatangkan reaksi. Pro dan kontra wajar saja terjadi. Termasuk ketika ada yang mempertanyakan, ngapain buruh ikut-ikutan dalam aksi 4 November?

Bagi gerakan buruh, aksi adalah makanan sehari-hari. Ibarat kata, apapun masalahnya, bagi buruh aksi adalah jawabannya.

Terkait Ahok, tak terhitung berapa kali aksi yang sudah dilakukan oleh kaum buruh. Jauh sebelum ini, buruh mendemo Ahok karena dugaan sejumlah korupsi yang dilakukannya. Tidak hanya di Balaikota, aksi buruh juga dilakukan hingga ke kantor KPK. Bukan hanya sekali dua kali aksi seperti ini dilakukan. Catat baik-baik, ini bukan aksi terkait ras atau agama.

Buruh juga kembali bergerak ketika Ahok melakukan penggusuran dan mendukung reklamasi. Bahkan sekali waktu melakukan seminar untuk menyoroti kebijakan reklamasi yang memporak-porandakan kehidupan nelayan itu. Sebagai bentuk solidaritas, dalam peringatan HUT Kemerdekaan RI tahun ini, buruh menyelenggarakannya di Pasar Ikan. Di atas reruntuhan rumah warga yang digusur. Sekali lagi, ini bukan aksi terkait ras dan agama.

Tuntutan terhadap upah layak, jangan ditanya. Tak terbilang aksi buruh yang dilakukan. Itulah yang kemudian beberapa hari lalu BURUH memberi gelar kepada Ahok sebagai: Bapak Upah Murah dan Bapak Tukang Gusur Rakyat Kecil.

GPI setuju satu hal, bahwa buruh adalah bahasa universal. Buruh, lebih tepatnya serikat buruh, tidak bisa disekat berdasarkan suku, adat, ras, maupun agama. Ketika kita berjuang upah layak, kita tidak akan bertanya terlebih dahulu darimana asal suku dan apa agamanya. Dalam kesatuan itu buruh bergerak. Menuntut dan menuntut. Memenuhi tugas sejarah sebagai pembebas kaum yang tertindas.

Tentu kita sepakat, tidak seorang pun boleh menistakan agama apa pun. Bahkan jika dia memiliki kedudukan terhormat, sebagai Gubernur, misalnya. Sudahlah menggusur, memberikan upah murah, menistakan agama lagi. GPI bisa mengerti kemarahan ini. Sekali lagi, buruh tidak membedakan SARA – dan karena itu buruh marah ketika ada yang mengangkanginya. Satu hal, yang kemudian buruh menyematkan satu lagi gelar kepada Ahok: Bapak Penista Agama.

Masalahnya adalah, bahwa Ahok seperti tidak tersentuh hukum sama sekali. Dalam kasus dugaan korupsi, meskipun BPK sudah mengatakan ada kerugian, tetapi Ahok bisa melenggang dengan aman. Hal yang sama kemudian terjadi dalam kasus penistaan agama. Meskipun sudah banyak pihak yang melaporkan, tetapi proses hukum terkesan berjalan lambat. Dalam hal ini, banyak yang menduga Ahok mendapat perlindungan dari Istana.

Dalam keterangan resminya, GPI menyatakan aksi itu untuk meminta Presiden Joko Widodo bertindak tegas, tidak tebang pilih dan tidak melakukan pembelaan terhadap pelaku penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama. GPI menuntut proses hukum yang adil dan transparan terhadap penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur DKI itu.

Itu artinya, kita harus memaknai gerakan 4 November merupakan aksi untuk menegakkan keadilan.

Jika buruh menolak tax amnesty karena merasa prinsip equality before the law tercederai, hal yang sama juga mengusik kaum buruh dalam kasus penistaan agama ini. Ahok memang belum terbukti melakukan penistaan agama, tetapi karena ada yang melaporkan adanya dugaan itu, harusnya dia segera diadili.

Kasus begini, jika dilakukan oleh orang kecil akan berjalan cepat. Tetapi giliran Ahok, mengapa terkesan lambat dan bahkan jalan di tempat?

Ada yang mengatakan, harusnya kasus ini diserahkan saja kepada pihak kepolisian, toh (katanya) prosesnya masih berjalan. Tetapi publik terlanjur kecewa. Seperti halnya dugaan korupsi yang menguap begitu saja, jika tidak ada gerakan rakyat untuk mengawal kasus penistaan ini, kita khawatir hal yang sama akan terjadi.

Demi rasa keadilan yang terusik, buruh akan turun aksi. (*)

Presdium Gerakan Pekerja Indonesia ( GPI): Muhamad Rusdi, Mirah Sumirat, Riden Hatam Azis, Herry Hermawan, Winarso, Yulianto, Ahmad Jazuli, Roro Dwi Handyani, Ashary, Iswan Abdullah,Sabda Pranawa Djati, Didi Suprijadi, Idris Idham.(KSPIMediaCenter)

Sidang kembali tertunda, Dimana Kombes Hendro Pandowo

 

 

 

Screenshot_6

Jakarta, 30/5/2016 – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) kembali mengawal jalannya Sidang Kriminalisasi terhadap 26 Aktivis Buruh dan Rakyat (23 Aktivis Buruh, 2 Pengacara publik LBH Jakarta dan 1 Orang Mahasiswa) yang kembali di gelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Screenshot_8

Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat, SE. sebelum sidang berlangsung mengatakan kawan-kawan 26 Aktivis, mereka bukan Kriminal dan teroris, mereka hanya anak-anak bangsa yang hanya menyampaikan pendapat dimuka umum yang sudah melakukan prosedur sesuai undang undang, anehnya mereka yang di semprot water canon, ditembaki gas air mata dan dipukuli, padahal mereka yang tidak bersenjata dan tidak melawan sama sekali bahkan tidak ada satu kerikil pun yang dilempar mengenai pihak Kepolisian, justru mereka yang dijadikan terdakwa di pengadilan ini, dan lucunya, Advokat LBH Jakarta yang pada hari itu mendampingi kliennya ditangkap dan dijadikan terdakwa juga, oleh karena itu kami meminta hentikan Kriminalisasi terhadap 26 Aktivis Buruh dan Rakyat kawan kami dan bebaskan mereka tanpa syarat, Demokarasi harus ditegakkan secara adil dan terang benderang.”pungkasnya”.

Screenshot_9

Maruli salah satu Tim Advokasi Buruh dan Rakyat mengatakan sidang hari ini ada 2 agenda sidang yang satu Putusan Sela terhadap 23 Aktivis buruh dan satu lagi pemeriksaan saksi dari pihak kejaksaa, kami sangat kecewa terhadap Putusan Sela tersebut, karena kami banyak menemukan kecacatan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum akan tetapi Majelis Hakim mentolerasi kecacatan tersebut dan akhirnya Eksepsi dari 23 Aktivis buruh dan Kuasa hukumnya tidak dapat diterima.

 

Ia juga menegaskan kami akan melakukan beberapa langkah-langkah hukum lainnya dengan melakukan pengaduan kepada Badan Pengawas Makamah Agung, yang kedua kami juga akan melakukan pengaduan ke Komisi Yudisial, karena menurut kami ini ada pelanggaran hukum acara pidana ini bukan pelanggaran teknis yudisial karena KUHAP sudah jelas kalau Dakwaan tidak diberi tanggal maka sudah jelas Dakwaan tidak dapat diterima.

 

Maruli juga menjelaskan terkait sidang pemeriksaan saksi, menurut kami pihak kejaksaan tidak memahami KUHAP dalam hal siapa yang seharusnya terlebih dahulu diperiksa, karena seharusnya yang diperiksa terlebih dahulu dalam hal ini adalah pelapor karena dia merupakan titik masuk untuk melihat perkara ini lebih jauh, oleh karena itu kami menolak untuk dilanjutkan proses pemeriksaan saksi sampai dihadirkannya saksi pelapor yaitu Hendro Pandowo selaku mantan KAPOLRES Jakarta Pusat dan Penanggung Jawab Keamanan Aksi Unjuk Rasa menolak PP No. 78 pada tanggal 30 Oktober 2015 lalu. (tim.media.aspekindonesia).

Bambang Widjojanto: Kebebasan Jangan Ditafsirkan Merongrong Kekuasaan

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto hadir dalam persidangan kasus 26 aktivis buruh. Bambang datang sebagai tim kuasa hukum atas dugaan kasus kriminalisasi yang ditujukan pada dua pengacara publik, yaitu Tigor Hutapea dan Obed Sakti.

Menurut Bambang, ada dua isu yang menjadi perhatian besar, yakni kebebasan berpendapat dan juga perlindungan pada pekerja bantuan hukum. Bambang mengungkapkan kekecewaannya terhadap aparat penegak hukum yang menjadikan kebebasan berekspresi sebagai ancaman.

“Kalau kebebasan berekspresi sebagai hak dasar diputar menjadi ancaman, itu sudah melanggar prinsip konstitusi. Kebebasan jangan ditafsirkan merongrong kekuasaan,” kata Bambang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (30/3/2016).

Pengacara Indonesia itu menyampaikan, demo yang dilakukan ribuan buruh di depan Istana Merdeka adalah wujud dari ketidakadilan. Demo, menurut Bambang merupakan salah satu cara para buruh membela kehormatannya.

Hal lain yang menjadi perhatian pria berusia 56 tahun ini adalah dua pengacara publik yang turut dipidanakan. Bambang menilai, mengadili advokat dengan alasan hukum sama saja menghina akal sehat manusia.

“Advokat dilindungi hukum. Kemudian penegak hukum menggunakan alasan hukum untuk dikriminalkan, itu sama saja menghina akal sehat kita,” ujar pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).

Meski demikian, Bambang akan terus mematuhi proses hukum. Ia mengaku akan memperjuangkan apa yang ia anggap benar. Bambang turut mengkritik panggilan Jaksa Penuntut Umum yang tidak menuliskan sangkaan pada kliennya itu.

“Mereka dipanggil tidak ditulis sangkaannya. Itu kan hal remeh temeh tapi sangat penting. Hal itu saja sudah cacat hukum, belum lagi bicara justifikasi material kasusnya,” pungkas Bambang.

 

( sumber : httP_20160321_121338_1_1p://news.metrotvnews.com/read/2016/03/30/505902/bambang-widjojanto-kebebasan-jangan-ditafsirkan-merongr )

Hentikan Kriminalisasi terhadap Aktivis Buruh

Jakarta — Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, melalui prrsidennya Mirah Sumirat, menyatakan kepada pemerintah agar tidak anti terhadap kritik. Lontarannya tersebut berkaitan dengan penangkapan terhadap aktivis buruh yang menolak Peraturan Pemerintah No. 78/2015 tentang Pengupahan.

Seperti diketahui sebelumnya, terdapat 23 buruh, 2 orang pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan seorang mahasiswa yang ditangkap dalam aksi do Istana, 30 Oktober 2015. Saat ini berkas perkara mereka telah dilimpahkan ke kejaksaan, untuk kemudian di sidangkan.

Mirah Sumirat mengingatkan pemerintah menghentikan kriminalisasi kepada pihak-pihak yang selama ini menyampaikan kritikan. “Aspek Indonesia bersama dengan seluruh elemen buruh menolak setiap upaya kriminalisasi terhadap aktivis yang memperjuangkan kepentingan rakyat,” kata Mirah dalam siaran persnya.

Pada kesempatan itu, Mirah mengecam sikap Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang tetap melanjutkan pemeriksaan dan persidangan terhadap 26 orang aktivis yang ditangkap. Ia menilai bahwa mereka sebenarnya adalah korban, karena pada saat ditangkap mengalami kekerasan fisik dari aparat keamanan.

Ia menjelaskan bahwa dalam peristiwa tersebut massa buruh saat itu sebenarnya sudah bersedia membubarkan diri secara sukarela dan bertahap karena jumlah mereka ribuan. “Rakyat yang telah menjadi korban kesewenangan aparat, jangan dijadikan tersangka dengan dalih yang direkayasa,” tegasnya.

Pihaknya dan berbagai kalangan serikat buruh, bersama dengan LBH Jakarta akan terus mengawal proses hukum dan tetap PP Pengupahan dan mendesak pemerintah untuk mencabut Peraturan tersebut karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (gum)

( sumber : http://kabarburuh.com/aspek-indonesia-hentikan-kriminalisasi-aktivis-buruh/ )Presiden-ASPEK

51 Perusahaan Langgar Pembayaran THR, Menaker Kemana?

Jakarta,KSPI- Sebanyak 51 perusahaan dilaporkan telah melakukan pelanggaran aturan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja. Pemerintah menyiapkan sanksi administratif dan sosial dengan mengumumkan nama perusahaan yang melakukan pelanggaran tersebut.

hanif dhakiri saat kampanye Jokowi ( http://www.jakpro.id )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ada 51 perusahaan yang bermasalah dalam pembayaran THR. Kasus-kasus ini tentu akan tindaklanjuti posko THR Kemnaker ini. Kita berharap kasus-kasus yang ada ini bisa diselesaikan dengan baik,“ kata Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri seusai menggelar Halal bihalal dengan para pegawai Kemnaker di Kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu (22/7/2015).

Posko pemantauan THR ini ada di semua daerah, baik di Kabupaten/Kota, di Provinsi maupun di pusat. Berdasarkan laporan sementara , Posko Pusat THR Keagamaan 2015 yang berada di kantor Kemnaker telah menerima dan menangani pengaduan yang melibatkan 374 perusahaan di seluruh Indonesia. Namun, tercatat 51 perusahaan yang terkait langsung dengan pelanggaran pembayaran THR dari berbagai daerah.

“Empat perusahaan di antaranya membayarkan THR tidak satu bulan gaji. Berarti ini tidak sesuai dengan ketentuan. Sebanyak 38 perusahaan tidak membayarkan THR sama sekali. Kemudian, Sembilan perusahaan yang membayarkan THR tidak sesuai dengan ketentuan,“ kata Hanif.

Selain pelanggaran berupa tidak membayarkan THR, ada juga perusahaan yang melanggar aturan, semisal jumlah THR tidak mencapai satu bulan gaji serta pemberian THR dengan diganti natura yang berbentuk benda atau makanan-minuman yang melebihi jumlah 25 persen dari THR.

“Sebenarnya kalau dalam bentuk natura ini kan boleh, tapi tidak lebih dari 25 persen dan harus diserahkan bersamaan dengan THR yang berbentuk uang. Jadi, kalau misalkan satu bulan gaji totalnya berapa, itu 25 persennya bisa berbentuk natura sisanya harus uang dan itu harus diserahkan bersamaan,” kata Hanif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan, memang sebagian THR dapat diberikan dalam bentuk lain kecuali minuman keras, obat-obatan atau bahan obat-obatan, dengan ketentuan nilainya tidak boleh melebihi 25% dari nilai THR yang seharusnya diterima dengan disetujui pekerja dan diberikan bersamaan dengan pembayaran THR.

Hanif membeberkan, persoalan pembayaran THR terdapat di 12 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Aceh.

Sektor-sektor perusahaan yang melakukan pelanggaran THR meliputi perusahaan yang bergerak dalam sektor perkebunan, jasa, pertanian, otomotif, garmen, makanan-minuman, pertambangan, transportasi, kebersihan, media, IT (teknolgi informasi), dan perusahaan di bidang kertas.

Hanif menegaskan, akan memberikan sanksi yang sifatnya administratif dan sosial serta akan melakukan penundaan pelayanan perizinan di bidang ketenagakerjaan.

“Sanksi yang sifatnya sosial saya sudah minta Dirjen PHI PHI agar mengumumkan perusahaan-perusahaan yang tidak bayar THR. Kita anggap ini perusahaan-perusahaan yang tidak sesuai dengan aturan ketenagakerjaan terutama masalah THR,“ kata Hanif.

“Selain itu kita surati instansi-instansi yang terkait dengan pelayanan-pelayanan perusahaan agar perusahaan-perusahaan yang kita umumkan tidak membayarkan THR itu diberikan penundaan pelayanan. Itu yang bisa kita berikan karena UU Ketenagakerjaan kita belum mengatur sanksi secara lebih kuat,“ kata Hanif lagi.

Pengumuman nama-nama perusahaan yang melakukan pelanggaran THR tersebut, akan dilakukan pada akhir dari proses penyelesaian masalah THR ini sampai 31 Juli nanti. Penundaan pelayanan terhadap perusahaan-perusahaan pun akan diumumkan juga.

Selain mengerahkan pengawas ketenagakerjaan ke berbagai daerah, kata Hanif, untuk menyelesaikan setiap pengaduan THR, pihak perusahaan yang dilaporkan bakal dipanggil oleh Kemnaker maupun Dinas-dinas Tenaga Kerja setempat lalu kemudian diadakan pertemuan dan mediasi antara pekerja dan pengusaha untuk menyelesaikan pembayaran THR.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sebelumnya mendesak Menaker untuk lebih tegas dan tidak sekadar menghimbau atau berwacana saja terhadap pengusaha yang tidak membayar tunjangan hari raya (THR) kepada pekerjanya.

“Menaker harus tegas dengan cara memberi sanksi administrasi dalam bentuk pencabutan izin usaha serta meningkatkan status hukum Permenaker menjadi Perpres yang memuat pasal sanksi perdata denda bagi pengusaha yang tidak membayarkan THR sehingga ada efek jeranya,” tegas Presiden KSPI Said Iqbal.

Dikatakan, dalam perlambatan pertumbuhan ekonomi ini, seharusnya pemerintah menjadikan ‘Lebaran of Labour Economic’ ini sebagai upaya meningkatkan konsumsi barang yang dibeli buruh dari Rp 80 triliun dana THR (rata-rata upah Rp 2,3 juta dikali jumlah 44 juta buruh formal) ditambah sekitar Rp 50 triliun uang TKI yang dikirim ke keluarganya, sungguh akan terjadi belanja konsumsi buruh Rp 130 triliun akan menambah pertumbuhan ekonomi.

“Jadi bayar THR itu penting dan Menakertrans harus cerdas memaknai ‘ekonomi THR lebaran’, bukan sekedar berwacana dan pencitraan melalui media saja,” ujarnya.

Sumber : http://www.kspi.or.id/51-perusahaan-langgar-pembayaran-thr-menaker-kemana.html

Belum Ada Instrumen Hukum untuk Lindungi Buruh Migran di ASEAN

ASPEK, Jakarta – MasyaMasyarakat-ekonomi-asean.-bnsp.go_.idrakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai akan diberlakukan pada 31 Desember 2015. Perdagangan, pelayanan, investasi, modal dan tenaga kerja akan bergerak melintas batas tanpa halangan di Asia Tenggara. Dalam hubungannya dengan buruh migran, MEA menjadi sebuah tantangan tersendiri, karena buruh migran di kawasan Asia Tenggara belum terlindungi oleh instrumen hukum yang mengikat.

Sampai saat ini negara-negara di Asia Tenggara belum mencapai kesepakatan mengenai instrumen hukum untuk pemajuan dan perlindungan hak-hak buruh migran. Padahal mandat untuk membentuk instrumen tersebut telah diperintahkan para pemimpin ASEAN pada Deklarasi Cebu 2007.

Menurut Rafendi Djamin, wakil Indonesia dalam ASEAN Intergovernmental on Human Rights, perlindungan dan pemajuan hak-hak buruh migran baru efektif jika ASEAN sudah memiliki kerangka hukum mengikat.

“Isu yang masih buntu hingga kini terkait apakah dokumen itu menjadi dokumen yang mengikat secara hukum atau hanya sebuah kesepakatan. Keinginan Indonesia adalah mempunyai instrumen perlindungan buruh migran yang mengikat negara-negara anggota ASEAN,”ujar Rafendi dalam permberitaan di voaindonesia.com

Negara di ASEAN yang kurang setuju dengan dokumen yang bersifat mengikat ialah negara dengan  penempatan buruh migran terbanyak, yakni Malaysia dan Singapura. Padahal instrumen legal perlindungan buruh migran sangat penting bagi negara-negara di ASEAN sehingga dapat meningkatkan kualitas perlindungan buruh migran. Dari sekitar 14 juta buruh migran di Asia Tenggara, lima juta diantaranya berasal dari Indonesia.

Sumber : http://buruhmigran.or.id/2015/07/08/belum-ada-instrumen-hukum-untuk-lindungi-buruh-migran-di-asean/