• Perayaan HUT ASPEK Indonesia Ke - 17

Dana JHT BPJS Ketenagakerjaan Belum Jamin Bebas Finansial di Usia Pensiun

dana jht bpjs

“Kan sudah punya dana JHT BPJS Ketenagakerjaan, ngapain mikirin lagi soal dana pensiun. Lagi pula, juga sudah ada program dana pensiun dari kantor. Itu sudah cukup kok.”

 Dulu bilang begitu. Tapi beda setelah kenalan sama pasangan ini saat penerbangan ke Singapura. Pasangan ini sepertinya di kisaran 50 tahunan. Selama satu jam terbang dari Jakarta ke Singapura, keduanya cerita banyak rencana menghabiskan waktu pensiunnya.

 ”Sudah lama banget kepengen jalan-jalan keluar negeri. Macam honeymoon jilid dua lah…hehehe. Enggak usah jauh-jauh. Cukup keliling ASEAN saja. Pertama ke Singapura dulu, terus geser ke Malaysia, terus ke Thailand, sampai ke Brunei,” tuturnya santai.

 “Pasti duit pesangon dari kantor gede ya bisa buat travelling keluar negeri?”

 Mereka malah balas tertawa renyah mendengarnya. ”Bukan pesangon yang gede tapi kami udah persiapkan rencana ini jauh-jauh hari saat masih kerja dan berniat pensiun dini dan ngambil program dana pensiun secara mandiri. Masak hidup dijejali sama kerjaan terus.”

Keren bin interesting bingits yak! Masa pensiun dihabiskan buat travelling? Duh, cerita mereka bikin super-iri. Menyenangkan sekali bisa jalan-jalan berdua sama suami atau istri tersayang di saat anak-anak sudah dewasa dan punya kehidupan masing-masing.

Padahal dulu yang kebayang pas pensiun cuma bisa bangun siang, enggak perlu panik kejebak macet, lupakan deadline kerjaan, enggak ada lagi ketemu bos killer atau temen kerja yang rese. Pensiun adalah hari menghabiskan waktu bareng keluarga tersayang plus bersenang-senang.

Kan dana pensiunnya sudah ada dari JHT BPJS Ketenagakerjaan plus program dana pensiun dari kantor. Toh, keduanya itu sumber duitnya dari gaji yang dipotong tiap bulan.

Mendapatkan dana pensiun sekarang ini memang bukan lagi monopoli pegawai negeri sipil (PNS) lagi. Sesuai UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja swasta juga berhak dapat dana pensiun. Biasanya difasilitasi perusahaan tempat bekerja dengan mengikutsertakan karyawan ke program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Mekanismenya dengan memotong sebagian gaji karyawan dan biasanya ditambah kontribusi dari perusahaan untuk ikurannya. Coba cek deh di slip gaji. Bila di situ ada potongan tambahan untuk dana pensiun di luar BPJS Ketenagakerjaan, berarti sudah disertakan dalam program DPLK.

DPLK adalah dana pensiun yang didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa bagi masyarakat umum, baik karyawan maupun pekerja mandiri. Sebut saja Bank BNI dengan Simponi, Bank BRI, Bank Mandiri. Sedangkan dari asuransi antara lain AXA, Jiwasraya, AIG Lippo, dan AIA Indonesia.

dana pensiun lembaga keuangan (DPLK)

Nah yang jadi pertanyaan, apakah dana program pensiun baik dari kantor atau JHT BPJS Ketenagakerjaan sudah optimal? Apakah target dana pensiun dari keduanya sudah sesuai yang diinginkan? [Baca: JHT BPJS Ketenagakerjaan Itu Investasi Bukan Tabungan]

Kalau jawabannya belum sesuai harapan, maka perlu dipikirkan mencari program pensiun tambahan biar targetnya terpenuhi!

Paling gampang dilihat dari imbal hasil dari dua program dana pensiun itu. Silakan cek perkembangan dananya ke BPJS Ketenagakerjaan. Kalau hasil JHT BPJS Ketenagakerjaan dan DPLK dari kantor tak seusai harapan, mau enggak mau mesti cari opsi berinisiatif mencari cara agar target akan kebutuhan dana pensiun kelak tercapai.

Jalan keluarnya adalah proaktif untuk mencari cara agar dana yang dimiliki saat usia pensiun minimal bisa sama saat masa produktif. Apalagi kalau diberkahi umur panjang, otomatis pula kebutuhan akan dana pensiun makin besar.

Menuntut perusahaan agar menambah lagi porsi dana pensiunnya? Wah itu panjang urusannya. Lagi pula belum tentu perusahaan mau mengingat permintaan itu menambah lagi pengeluaran perusahaan.

Yang paling logis adalah menyiapkan rencana pensiun secara mandiri!

Memulai rencana pensiun mandiri

Langkah awal adalah menghitung kebutuhan berapa dana yang diharapkan saat pensiun kelak. Hitungan dimulai dari usia berapa hendak pensiun plus usia harapan hidup.

merencanakan keuangan pensiun

Coba buka-buka lagi buku putih kantor. Biasanya di situ disebut berapa usia pensiun yang diberlakukan bagian sumber daya manusia. Kebanyakan sih di usia 55 tahun.

Berikutnya menentukan standar dan gaya hidup yang diinginkan saat memasuki masa pensiun. Makin tinggi standar gaya hidup yang diinginkan maka makin tinggi pula dana yang mesti disiapkan.

Hal lain yang tak kalah penting adalah perhatikan kondisi kesehatan di usia tua. Ikut perhitungkan berapa banyak kebutuhan dana untuk pengeluaran biaya kesehatan. Maklumlah, makin renta umur makin riskan terkena gangguan kesehatan.

Bila sudah ketemu dan merasa JHT BPJS Ketenegakerjaan dan program pensiun kantor belum optimal meng-cover kebutuhan di hari tua, barulah survei mencari produk-produk dana pensiun di luar sana.

Produk-produk itu bisa menjadi instrumen ‘ternak duit’ dan baru bisa dipanen di hari tua. Produk itu bisa berasal dari bank maupun asuransi.

Tentu membutuhkan waktu yang tak sebentar dalam memilah-milah produk itu. Iya dong, kan ini soal komitmen menabung jangka panjang, harus dipikirkan dengan seksama mulai dari tempat penyimpanannya.

Terlebih menentukan produk yang tepat tak bisa asal-asalan karena mesti menyesuaikan dengan profil risiko diri sendiri.  Misalnya saja usia masih terbilang muda dan target pensiun masih 30 tahun lagi, maka bisa cari produk dana pensiun yang agresif.

Katakanlah di sini pengembangan dana pensiun itu dari saham, reksa dana saham, atau reksa dana campuran. Bisa pula ambil lebih dari satu produk agar mudah membandingkan ‘kinerja’ dua produk tersebut sekaligus meminimalisir risiko. Tentu kalau ‘duit’ untuk setorannya ada. [Baca: Pengertian Saham buat Para Pemula]

orang tua umur 60 tahun, jalan-jalan dan bahagia

Di samping itu, membuka produk DPLK secara mandiri ada keuntungannya juga. Utamanya adalah memaksa diri sendiri untuk komitmen berdisiplin sisihkan dana tiap bulan untuk dana pensiun. Lagi pula pencairan DPLK tak semudah tabungan sehingga terhindar godaan mengambil saldonya sebelum memenuhi target.

Rata-rata dana di DPLK baru bisa ditarik dalam kuruan waktu tertentu misalnya 5 tahun. Itu pun juga dibatasi jumlahnya plus ada biaya penarikan yang besarannya di rentang 1-2 persen dari jumlah dana yang ditarik.

Besaran setoran tiap bulannya bisa disesuaikan kok. Minimal rata-rata Rp 100 ribu per bulan. Bahkan ada beberapa DPLK yang cukup menyetorkan Rp 50 ribu per bulan. Duit segitu tentu berasa ringan bukan? Sebanding makan paket burger di McDonald.

Jangan malas evaluasi pengembangan dana

Rajin-rajinlah mengecek pengembangan di produk DPLK. Pastikan hitungan di situ seusai dengan asumsi awal. Kalau meleset, bisa ada waktu buat mengubah rumus racikan investasi biar sesuai ekspektasi semula. Misalnya racikan awal 70% obligasi-deposito dan 30% reksa dana saham bisa diubah menjadi sebaliknya.

Melihat perkembangan dana di DPLK juga membantu dalam persiapan kapan waktu yang tepat untuk pensiun. Maksudnya besaran dana DPLK dapat pula memutuskan untuk pensiun dini atau mengambil tawaran program pensiun dini dari kantor. Biasanya tawaran pensiun dini dari kantor itu duit pesangonnya lebih menggiurkan.

Memantau dana DPLK tak sulit kok dan bisa dipantau secara mandiri. Lha, sekarang kan zamannya online. Buka rekening, bayar iuran, tarik dana, sampai informasi saldo bisa dicek cukup dengan online. Enggak perlu mampir lagi ke kantor cabang di mana buka DPLK.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah cari yang ada proteksi untuk DPLK, yaitu asuransi yang melindungi setoran tiap bulan. Tanya lebih detail ke penyedia produk DPLK bagaimana asuransi ini bekerja.

Lebih singkatnya, berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan saat ambil produk DPLK.

1.Kemampuan finansial 

diagram pembagian jatah gaji bulanan berapa persen untuk asuransi, berapa persen untuk pensiun, dsb.

Setoran dana pensiun memang tak besar bisa dimulai Rp 50 ribuan. Meski begitu bukan berarti meremehkan hal ini. Menentukan besaran setoran sangat tergantung dari target dana yang hendak dicapai. Maka itu, mengukur kemampuan finansial menjadi poin utama dalam memilih produk. [Baca: Strategi Maksimalkan Keuangan di Masa Depan]

2.Biaya

Cermati juga biaya-biaya yang ada di DPLK. Bandingkan dengan seksama biaya yang dibebankan dengan manfaat dan jasa yang diperoleh dari dana pensiun. Jangan buru-buru memvonis DPLK yang mengutip biaya tinggi itu kurang bagus dari yang membebankan biaya rendah. Siapa tahu DPLK dengan biaya tinggi sebanding dengan manfaatnya.

3. Waktu

Ini juga penting. Makin dini mempersiapkan dana pensiun maka semakin ringan pula duit yang dikeluarkan tiap bulan. Kan kalau durasi menabungnya lama maka secara otomatis akumulasi dana yang dikumpulkan makin besar.

Ikut program DPLK lagi bisa jadi pilihan bila merasa hasil JHT BPJS Ketenagakerjaan dan dana pensiun dari kantor dianggap kurang memadai jadi bekal di sisa umur. Toh ikut DPLK sebenarnya juga bagian dari investasi.

Sederhananya begini, biarkan dana pensiun itu yang bekerja menghidupi kita di usia pensiun dan tak usah berpikir menjadi tanggung anak-anak lagi. Syukur-syukur duitnya cukup buat traveling, umroh, atau naik haji. [Baca: Perhatikan Item Sebelum Buka Tabungan Naik Haji]

Bebas pokoknya!

Image credit:

  • http://img.bisnis.com/posts/2015/03/09/409932/dplk.jpg
  • http://www.perencanaankeuangan.org/wp-content/uploads/2014/12/Dana-Pensiun.jpg
  • https://kawahdieng.files.wordpress.com/2014/04/kakek-nenek1.jpg
  • http://www.gajimu.com/images/Graph-3.jpg/image_large

Sumber : https://blog.duitpintar.com/dana-jht-bpjs-ketenagakerjaan-belum-jamin-bebas-finansial-di-usia-pensiun

ASPEK Indonesia Desak Hapus Outsourcin

SELAMA ini persoalan penyerahan sebagian pekerjaan dan pemborongan pekerjaan (outsourcing) telah menjadi “hantu” yang sangat menakutkan bagi masyarakat buruh/pekerja di Indonesia, hal ini terjadi karena status buruh/pekerja yang tidak jelas. Kesejahteraan dan masa depan yang menjadi hak warga Negara terenggut oleh kebijakan pemerintah melalui UU yang tidak pro buruh/pekerja.
Lebih ironis lagi praktek-praktek Outsorcing ini marak di perusahaan-perusahaan BUMN, sampai kemudian DPR RI Komisi IX membentuk PANJA OS, namun lagi-lagi pemerintah tidak serius melakukan REKOMENDASI PANJA OS BUMN DPR RI, tertanggal 22 oktober 2013.
Hingga saat ini tidak dijalankan dan belum ada satupun pekerja-pekerja Outsourcing (OS/PKWT) di Perusahaan-perusahaan BUMN diangkat menjadi pekerja tetap di Perusahaan BUMN.
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia)Jaya Santosa mengatakan sebagai sebuah Federasi Serikat Pekerja telah mendata terkait praktek-praktek outsourcing yang sangat meresahkan, berikut ini adalah Perusahaan-Perusahaan BUMN yang masih melakukan praktek-praktek outsourcing yang melanggar UU:
ASPEK Indonesia mencatat sekurangnya (data sementara) ada ± 3000 an orang pekerja di PHK sepihak dengan berbagai dalih (materi RAPIM 21/12 ’13, diolah dan update) PT POS Indonesia dengan jumlah tenaga OS 8000 org 90 persennya bekerja di bagian coor bisnis perusahaan.
Kantor POS Medan 2 orang di PHK, kantor POS Padang dan area 17 orang di PHK. Daerah lain masih dimonitoring. Di sisi lain banyak OS POS yang sudah lama bekerja diatas 5 tahun dan telah berusia di atas 38 tahun sehingga menyulitkan mereka saat akan di tes pengangkatan sebagai karyawan tetap, apalagi tesnya saat ini dilakukan secara online.
Walaupun selama ini PT POS telah melakukan pengangkatan tenaga OS menjadi karyawan tetap setiap tahunnya sebanyak minimal 500 tenaga OS namun para tenaga OS yang usianya sudah tua tidak pernah bisa lulus tes karena sudah tidak mampu berfikir mengisi soal-soal tes.
· Garuda Indonesia 5000 tenaga OS 90% di bagian Coore bisnis
. PT TELKOM – 289 org
· PT Petrokimia Gresik – 182 org
· PT INDOFARMA – 700 org, 154 org (bertahan)
· PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)
· PLN Jakarta (110 org), PLN Bekasi (416 org), PLN Cianjur (96 org),PLN Makasar (9 org), PLN Toraja (7 org), PLN Makasar (2 org), PLN Cilacap (1 org), PLN Unggaran (2 org), PLN Blora (25 org, nota anjuran untuk dipekerjakan), PLN Bali (373 orang), PLN Manado (216 orang)
· PT JAMSOSTEK (BPJS TK) – 1055 org, 152 org bertahan
· PT KIMIAFARMA – 7 org
· PT KERTAS LECES – 12 org (pekerja tetap/organik)
· PT PERTAMINA – 10 org di Tomohon, Sulut
· PT BNI – 14 OS Palu
· PT JASAMARGA – 85 org
· PT ASKES (BPJS KES) – 1 org (pekerja tetap/organik)
· PT ASDP – 1 org (pekerja tetap/organik)
· DIRGANTARA INDONESIA – 3143 org (pekerja tetap/organik)
Para pekerja outsourcing telah diperlakukan secara diskriminatif (tingkat kesejahteraan minim), eksploitatif (upah lembur yang tidak sesuai peraturan ketenagakerjaan), dan tidak terproteksi (jamsostek, K3). Banyak pekerja OS (PLN, Petrokimia), meninggal saat melaksanakan tugas (bekerja).
Pada tanggal 4 Maret 2014 telah dilaksanakan Rapat Kerja Komisi IX DPR RI, Menakertrans dan Menteri BUMN yang menghasilkan banyak kesepakatan terkait persoalan outsourcing khususnya di lingkungan BUMN.
Keputusan dan rekomendasi-rekomendasi tersebut tentunya harus dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh semua pemangku kepentingan dan untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan melaksanakan rekomendasi dan keputusan-keputusan tersebut maka kami Federasi ASPEK Indonesia akan mengawal dan memantau hal tersebut terutama pada Perusahaan-Perusahaan BUMN-BUMN yang serikat pekerjanya berafiliasi pada ASPEK Indonesia. Oleh karena itu ASPEK Indonesia dengan ini menyatakan:
1. Mendukung rekomendasi dan keputusan-keputusan Raker Komisi IX DPR RI dengan Menteri Tenaga Kerja dan Menteri BUMN
2. Menuntut para Direksi Perusahaan-perusahaan BUMN untuk taat dan patuh menjalankan hasil Raker Komisi IX DPR RI dengan Menaker dan Menteri BUMN
3. Mendesak Kementrian Tenaga kerja bersungguh-sungguh melakukan pengawasan terhadap praktek-praktek outsorcing di semua perusahaan
4. Mendesak Kementerian BUMN segera mengevaluasi dan memberikan sanksi tegas kepada para Direksi dan jajaran managemen BUMN yang terbukti tidak patuh dan atau tidak menjalankan semua rekomendasi dan keputusan Raker Komisi IX DPR RI dengan Kemenker dan Kementrian BUMN
5. Menuntut kepada seluruh jajaran Direksi dan managemen di semua Perusahaan BUMN untuk segera mengangkat pekerja Outsorcing menjadi pekerja tetap
6. Mempekerjakan kembali para pekerja yang telah di PHK sepihak
7. ASPEK INDONESIA & 14 SP Afiliasinya yang berasal dari BUMN beserta GEBER BUMN siap mengawal dan siap untuk terlibat dalam proses diatas.
Jangan biarkan kekacauan birokrasi (saling lempar tanggungjawab), penyalahgunaan wewenang terus terjadi di negeri ini ungkap Jaya Santosa kepada PelitaOnline

Sumber : http://nusantara-mancanegara.pelitaonline.com/news/2014/03/07/aspek-indonesia-desak-hapus-outsourcing#.U1XZGqK_TFw

Menakertrans Minta ASPEK Bantu Indonesia

Jakarta, 21/4 (ANTARA) – Menakertrans A.Muhaimin Iskandar meminta Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia yang kini beranggota 71 ribu pekerja sektor jasa untuk membantu pemerintah mewujudkan hubungan industrial yang harmonis. Continue reading “Menakertrans Minta ASPEK Bantu Indonesia”

KSPI: Buruh Tunggu Capres Tidak Pro-Upah Murah

(Minggu , 16 Mar 2014) Skalanews – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan bahwa jutaan buruh Indonesia akan memutuskan pada waktunya bahwa mereka tidak akan memilih calon presiden yang pro-upah murah. Continue reading “KSPI: Buruh Tunggu Capres Tidak Pro-Upah Murah”

Translate »
Web Design BangladeshBangladesh online Market