BURUH BERIKAN 3 AWARD UNTUK AHOK

whatsapp-image-2016-10-19-at-07-45-37Jakarta, 1/11/16 – Ribuan buruh akan kembali melakukan unjuk rasa di Balaikota DKI Jakarta (jam 10.00 – 11.30) dan Mahkamah Agung (jam 12.00 – 14.00). Masih seperti aksi-aksi sebelumnya, buruh menolak UMP DKI Jakarta tahun 2017 menjadi Rp 3,3 Juta sebagaimana yang ditanda tangani Gubernur Ahok di hari terakhir sebelum cuti, serta mendesak Mahkamah Agung untuk mengabulkan gugatan buruh dengan membatalkan PP 78/2015.

Terkait keputusan itu, Presiden KSPI Said Iqbal menilai, Ahok adalah pembohong. Karena sebelumnya mengatakan melalui media bahwa yang akan memutuskan UMP 2017 adalah Plt Gubernur, tetapi kemudian justru menandatanganinya sendiri. Iqbal berpandangan, ini adalah bukti bahwa Ahok lebih berpihak pada pemodal dan anti wong cilik. Sebagaimana yang tercermin dari sikap Ahok yang mendukung reklamasi dan penggusuran.

Dengan UMP DKI Jakarta sebesar Rp 3,35 juta pada 2017, kehidupan buruh akan semakin terhimpit. Biaya sebulan untuk makan Rp 1,35 juta (makan sehari Rp 15 ribu x 3 x 30 hari), transportasi Rp 750 ribu, sewa rumah Rp 800 ribu jadi total Rp 2,9 juta/bulan, sehingga sisa gaji Rp 400 ribuan untuk biaya membeli baju, sepatu, pulsa, alat mandi, dsb.

Screenshot_2

“Apa cukup hidup di Jakarta? Belum lagi buat biaya makan istri dan anak serta biaya sekolah dan jajan anak?” Kata Iqbal.

Kemudian dia membandingkan dengan UMK Karawang sebesar Rp 3,3 juta dan Bekasi sebesar Rp 3,2 juta, itu pun di tahun 2016. Tetapi di tahun 2017 UMP DKI Jakarta sebagai ibukota dan barometer ekonomi RI hanya sebesar Rp 3,3 juta. Apalagi jika dibandingkan upah minimum tahun 2016 di Manila Rp 4,2 juta, Kualalumpur 3,7 juta, dan Bangkok Rp 3,9 juta, maka upah minimum di DKI Jakarta semakin jauh tertinggal.

Oleh karena itu, menurut Iqbal, buruh menyematkan tiga award untuk Ahok yaitu, “Bapak Upah Murah”; “Bapak Tukang Gusur Rakyat Kecil”; dan “Bapak Penista Agama.”

Said Iqbal menegaskan, KSPI bersama serikat buruh lainnya, organisasi mahasiswa serta gerakan sosial dan keagamaan yang anti Ahok akan mengorganisir aksi besar-besaran dan pemogokan nasional maupun mogok daerah baik secara bersama-sama dengan organisasi lain maupun KSPI sendiri untuk melawan upah murah dan PP No 78 Tahun 2015.

maxresdefault

Terpisah, Presiden Asosiasi Pekerja (ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat yang juga Presidium Gerakan Buruh Jakarta ( GBJ) mengatakan, pemerin¬tahan Jokowi-JK telah menga¬jarkan kepada rakyat bagaimana caranya melakukan kesewenang-wenangan dalam berkuasa.

“Mengabaikan undang-undang yang masih berlaku, mengeluarkan PP 78/2015 yang nyata-nyata bertentangan den¬gan UU no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ter¬masuk menggunakan kekua¬saan birokrasi di tingkat pusat untuk menekan seluruh gu¬bernur dan bupati/walikota se¬luruh Indonesia untuk bersa¬ma-sama mengabaikan UU Ketenagakerjaan jelas-jelas merupakan tindakan pemerin¬tah yang arogan,” tegasnya.

Dia menerangkan, berdasar¬kan UU Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 88 ayat (4) me¬nyatakan bahwa ‘pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhati¬kan produktivitas dan pertumbu¬han ekonomi’.

“Kedudukan UU Ketenagakerjaan adalah lebih tinggi dan lebih kuat dibanding dengan PP 78/2015,” katanya.

Mirah juga menyebutkan, PP 78/2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Jokowi telah menghilangkan mekanisme penetapan UMP berdasarkan hasil survei KHL sebagaimana yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Jika pemerintah pusat dan daerah tetap memutuskan UMP 2017 berdasarkan PP 78/2015, maka sesungguhnya pemerintah se¬dang melakukan pembangkan¬gan konstitusional.

Oleh karena itu, menurut Mirah, Gerakan Buruh Jakarta tidak akan membahas Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) sebelum pemerintah merevisi UMP 3.3 juta menjadi 3.8 juta.

Dan bila pada hari ini UMP DKI tidak direvisi, maka KSPI dan juga Elemen GBJ akan menyiapkan Mogok Daerah pada 10 November 2016. Dipastikan para pekerja di kawasan Industri pulogadung, cakung, sunter , Ancol,Marunda dan kawasan lainnya akan mematikan mesin dan keluar dari pabrik pabrik.(KSPI.Media.Center)

BURUH KEMBALI SAMBANGI AHOK, UNTUK MEMATUHI UNDANG UNDANG, MENETAPKAN UMP 2017 SESUAI  SURVEY KEBUTUHAN HIDUP LAYAK

whatsapp-image-2016-10-24-at-06-28-52Jakarta, 24/10/2016 – Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) kembali menyambangi Balai Kota Propinsi DKI Jakarta guna mendesak Gubernur Basuki untuk menetapkan Upah Minimum Propinsi Jakarta tahun 2017 sebesar Rp. 3.831.690,-. Nilai UMP yang menjadi tuntutan tersebut adalah berdasarkan hasil survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagaimana diamanahkan oleh  UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 88 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi”. Kami Gerakan Buruh Jakarta menantang Gubernur Basuki untuk berani melaksanakan ketentuan UU Ketenagakerjaan dan mengabaikan Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015. Ketentuan UU adalah lebih tinggi dibanding dengan PP, sehingga ketika PP bertentangan dengan UU, maka semua pihak harus kembali kepada ketentuan UU. Demikian disampaikan oleh Mirah Sumirat, SE, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), salah satu Presidium GBJ, dalam keterangan pers tertulis hari ini.

Kami menuntut bukan asal menuntut. Kami hanya menuntut Pemerintah untuk menegakkan keadilan dengan melaksanakan ketentuan UU. Sebetulnya aneh jika rakyat yang menuntut Pemerintah untuk melaksanakan UU. Karena seharusnya Pemerintah lah yang menunjukkan ketaatan pada penegakan hukum di Indonesia. PP 78/2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Jokowi telah menghilangkan mekanisme penetapan UMP berdasarkan hasil survey KHL sebagaimana yang telah diatur dalam UU 13/2003. Jika Pemerintah Pusat dan Daerah tetap memutuskan UMP 2017 berdasarkan PP 78/2015, maka sesungguhnya Pemerintah sedang melakukan pembangkangan konstitusional. Ini aneh dan memalukan, tegas Mirah Sumirat.

Dalam UU No.12 Tahun 2011 pasal 7 ayat 1 disebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dan kekuatan hukumnya ditegaskan pada pasal 7 ayat 2; “Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Dari ketentuan di atas sangat jelas bahwa kekuatan hukum UU berada di atas PP dan karenanya PP tidak boleh bertentangan dengan UU. Materi muatan PP adalah materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya.

Hari ini, Senin 24 Oktober 2016, Dewan Pengupahan Propinsi DKI Jakarta direncanakan kembali melaksanakan sidang guna menetapkan UMP 2017. Setelah dua kali sidang dalam dua minggu yang lalu, yang berjalan alot dan gagal merekomendasikan nilai UMP 2017, sidang hari ini akan dilaksanakan di Balai Kota Jakarta, dengan agenda Gubernur Basuki mendengarkan paparan dari anggota Dewan Pengupahan unsur serikat pekerja dan unsur pengusaha.

Berdasarkan hasil survey independen yang dilakukan oleh ASPEK Indonesia dan FSP LEM SPSI DKI Jakarta, di 7 pasar tradisional dan 2 pasar modern di Jakarta, diperoleh nilai Kebutuhan Hidup Layak DKI Jakarta tahun 2016 adalah sebesar Rp. 3.491.607,- Survey independen dilakukan pada bulan September 2016, di Pasar Cempaka Putih, Gondangdia, Jatinegara, Cengkareng, Santa, Sunter, Koja serta Hero Kemang dan Carefour Buaran. Metode dan kebutuhan yang disurvey merujuk pada 60 komponen KHL berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.13 tahun 2012.

Berdasarkan nilai KHL September 2016 sebesar Rp.3.491.607,- serta mempertimbangkan target inflasi tahun 2017 (PermenKeu No. 93/PMK.011/2014 sebesar 4 % , inflasi DKI Jakarta sebesar 2,40%, inflasi Nasional sebesar 3,07%, serta pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta sebesar 5,74% dan pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,04%, maka Upah Minimum Propinsi DKI Jakarta untuk tahun 2017 minimal sebesar Rp. 3.831.690,-

logo-gbj-baru

Berdasarkan fakta tidak dilakukannya survey KHL oleh Dewan Pengupahan Propinsi DKI Jakarta, maka GBJ menuntut:

1. Gubernur DKI Jakarta untuk memerintahkan Dewan Pengupahan Propinsi DKI Jakarta untuk melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak sesuai UU 13/2003, sebagai dasar perhitungan Upah Minimum Propinsi tahun 2017.

ATAU

2. Gubernur Propinsi DKI Jakarta menetapkan UMP DKI Jakarta tahun 2017 sebesar Rp. 3.831.690,- sesuai hasil survey KHL yang telah dilakukan secara independen oleh ASPEK Indonesia dan FSP LEM SPSI DKI Jakarta.(tim.media.aspekindonesia)

Buruh Jakarta MENOLAK Penggunaan PP 78/2015 Dalam Penetapan UMP DKI Jakarta 2017

whatsapp-image-2016-10-19-at-07-45-37Jakarta, 19/10/2016Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) heran dengan sikap ngotot Gubernur DKI Jakarta yang tetap akan menetapkan Upah Minimum Provinsi tanpa adanya survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Itu sama saja Gubernur melakukan tindakan yang menabrak Undang Undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Demikian disampaikan oleh Mirah Sumirat, SE, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), dalam keterangan pers tertulis hari ini.

Dalam beberapa informasi di media online disebutkan bahwa Gubernur Basuki Tjahja Purnama akan tetap menetapkan UMP 2017 dengan formula yang telah diatur dalam PP 78/2015. Alasan Gubernur Basuki antara lain karena beberapa kebutuhan sudah disubsidi oleh Pemerintah seperti biaya transportasi, rumah susun dan sembako. Sehingga penghasilan buruh tidak perlu terlalu tinggi namun bisa ditabung karena pengeluaran tidak terlalu besar. Gubernur Basuki juga meminta buruh untuk mentaati PP 78/2015.

gbj

Ir. Idrus, MM Sekretaris Jenderal DPP FSP. LEM SPSI yang juga Ketua DPP KSPSI meminta Gubernur untuk menetapkan UMP DKI Jakarta tahun 2017 sebesar Rp.3.831.690. Tidak ada lagi tawar menawar. Apabila Gubernur Jakarta masih ngotot maka GBJ akan menurunkan massa aksi yang lebih besar lagi, ungkapnya.

Di tempat terpisah Yulianto Ketua DPD LEM SPSI DKI Jakarta sekaligus salah satu Presidium GBJ menyampaikan bahwa PP 78/2015 justru membingungkan dan mengacaukan ketentuan yang sudah diatur dalam UU No. 13 tahun 2003, khususnya Pasal 88 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi”. Seharusnya aturan ini sudah sangat jelas dan tidak perlu ada penafsiran lain terhadapnya, tegas Yulianto. Formula perhitungan Upah Minimum berdasar PP 78/2015 dimaksud sama sekali tidak didasarkan pada hasil survey KHL tahun 2016. Ini menjadi persoalan yang sangat serius, ketika Pemerintah dan pengusaha secara bersama-sama dan terang-terangan melanggar UU No.13/2003.

img-20161019-wa0018

Berdasarkan hasil survey independen yang dilakukan oleh ASPEK Indonesia dan FSP LEM SPSI DKI Jakarta, di 7 pasar tradisional dan 2 pasar modern di Jakarta, diperoleh nilai Kebutuhan Hidup Layak DKI Jakarta tahun 2016 adalah sebesar Rp. 3.491.607,- Survey independen dilakukan pada bulan September 2016, di Pasar Cempaka Putih, Gondangdia, Jatinegara, Cengkareng, Santa, Sunter, Koja serta Hero Kemang dan Carefour Buaran, merujuk pada 60 komponen KHL berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.13 tahun 2012.

Berdasarkan nilai KHL September 2016 sebesar Rp.3.491.607,- serta mempertimbangkan target inflasi tahun 2017 (PermenKeu No. 93/PMK.011/2014 sebesar 4 % , inflasi DKI Jakarta sebesar 2,40%, inflasi Nasional sebesar 3,07%, serta pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta sebesar 5,74% dan pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,04%, maka Upah Minimum Propinsi DKI Jakarta untuk tahun 2017 minimal sebesar Rp. 3.831.690,-

Berdasarkan informasi yang diterima GBJ, sesungguhnya Gubernur Jakarta telah mengirimkan surat kepada Menteri Ketenagakerjaan RI tentang formula penetapan UMP 2017 yang akan dipakai di DKI Jakarta, yang berbeda dengan PP 78/2015, yaitu UMP 2017 = KHL tahun berjalan + Pendapatan Domestik Bruto. Namun ternyata di berbagai media Gubernur DKI Jakarta mengingkari rencana penggunaan formula tersebut, dengan selalu mengatakan bahwa penetapan UMP 2017 di DKI Jakarta akan menggunakan PP 78/2015.

GBJ kembali akan melakukan aksi pengawalan penetapan UMP 2017. Aksi akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016. GBJ menuntut:

1. Gubernur DKI Jakarta untuk memerintahkan Dewan Pengupahan Propinsi DKI Jakarta untuk melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak sesuai UU 13/2003, sebagai dasar perhitungan Upah Minimum Propinsi tahun 2017.

2. Dewan Pengupahan DKI Jakarta untuk segera melakukan survey KHL yang selanjutnya dijadikan dasar dalam menghitung besaran UMP 2017.

3. Gubernur Propinsi DKI Jakarta menetapkan UMP DKI Jakarta tahun 2017 sebesar Rp. 3.831.690,-.(tim.media.aspekindonesia)

BURUH JAKARTA DESAK GUBERNUR TETAPKAN UMP 2017 BERDASARKAN SURVEY KEBUTUHAN HIDUP LAYAK

screenshot_2

Jakarta, 10 Oktober 2016Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) mendesak Gubernur DKI Jakarta untuk menetapkan Upah Minimum Propinsi (UMP) tahun 2017 berdasarkan hasil survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tahun 2016. Dasar tuntutan GBJ adalah Undang Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu Pasal 88 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi”. Dalam Pasal 89 ayat (1) dinyatakan bahwa “Upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak” dan ayat (2) menyatakan “Upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota”. Gubernur termasuk Bupati/Walikota dalam menetapkan upah minimum sesungguhnya tidak harus melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan karena nyata-nyata bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu UU No.13/2003. Hal ini diungkapkan oleh Mirah Sumirat, SE, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, sebagai salah satu juru bicara Presidium GBJ, dalam konferensi pers GBJ di Gedung Wisma ANTARA Jakarta Pusat hari ini (Senin, 10/10).

 

Mirah Sumirat yang juga Wakil Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional dari unsur serikat pekerja, meminta kepada Gubernur DKI Jakarta untuk memerintahkan Dewan Pengupahan Propinsi DKI Jakarta untuk melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak sesuai UU 13/2003, sebagai dasar perhitungan Upah Minimum Propinsi tahun 2017.

 

Berdasarkan hasil survey independen yang dilakukan oleh ASPEK Indonesia dan FSP LEM SPSI DKI Jakarta, di 7 pasar tradisional dan 2 pasar modern di Jakarta, diperoleh nilai Kebutuhan Hidup Layak DKI Jakarta tahun 2016 adalah sebesar Rp. 3.491.607,- Survey independen dilakukan pada bulan September 2016, di Pasar Cempaka Putih, Gondangdia, Jatinegara, Cengkareng, Santa, Sunter, Koja serta Hero Kemang dan Carefour Buaran, merujuk pada 60 komponen KHL berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.13 tahun 2012.

 

Berdasarkan nilai KHL September 2016 sebesar Rp.3.491.607,- serta mempertimbangkan target inflasi tahun 2017 (PermenKeu No. 93/PMK.011/2014 sebesar 4 % , inflasi DKI Jakarta sebesar 2,40%, inflasi Nasional sebesar 3,07%, serta pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta sebesar 5,74% dan pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,04%, maka Upah Minimum Propinsi DKI Jakarta untuk tahun 2017 minimal sebesar Rp. 3.831.690,-

 

Yulianto, Ketua DPD FSP Logam Elektronik & Mesin SPSI DKI Jakarta (FSP LEM SPSI DKI Jakarta), yang juga salah satu juru bicara Presidium GBJ, menginformasikan bahwa hingga bulan Oktober 2016 Dewan Pengupahan Propinsi DKI Jakarta belum melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak sesuai yang diamanatkan UU 13/2003. Yulianto menegaskan, survey independen yang dilakukan oleh ASPEK Indonesia dan FSP LEM SPSI DKI Jakarta adalah survey yang riil dan dapat dipertanggungjawabkan. GBJ siap mempresentasikan hasil survey tersebut di hadapan Gubernur DKI Jakarta.

 

Sehubungan dengan rencana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta yang pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016, akan memaksakan Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta untuk mengeluarkan rekomendasi penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017, tanpa melalui survey Kebutuhan Hidup Layak, maka GBJ menuntut kepada Gubernur DKI Jakarta untuk mencopot Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta.

 

Selain persoalan survey KHL 2016 dan UMP 2017, Yulianto juga mengingatkan terkait Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMSP) yang juga seharusnya direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Propinsi kepada Gubernur Propinsi DKI Jakarta. Namun hingga saat ini Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta tidak mau mengambil peran untuk rekomendasi tersebut. Justru serikat pekerja sektoral dibenturkan dengan pihak asosiasi pengusaha sektoral. Penetapan UMSP sudah selayaknya diberikan berdasarkan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di DKI Jakarta. Dalam kajian kami, sektor keuangan minimal berhak 10% dari UMP, sektor pengolahan 13%, retail besar 16%, serta konstruksi dan sektor lain dengan prosentase yang bervariasi.

 

Yulianto mengatakan terdapat 9 besar sektor yang memberikan kontribusi kepada PDRB DKI Jakarta, berdasarlan release Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, adalah sektor dalam kategori C, F, G, I, J, K, L, N, P. Pengelompokan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2015 semestinya sudah harus dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta, sebagaimana wilayah penyangga Jawa Barat dan Banten yang menata UMSK berdasarkan pengelompokan KBLI.

 

Persoalan upah adalah persoalan paling mendasar bagi seluruh pekerja/buruh, sehingga GBJ sebagai aliansi pekerja/buruh di Jakarta memastikan akan mengawal setiap proses penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2017. Seluruh federasi serikat pekerja baik yang memiliki perwakilan di Dewan Pengupahan Propinsi dan di Lembaga Kerja Sama Tripartit Propinsi DKI Jakarta, serta federasi serikat pekerja lainnya yang ada di Jakarta, telah menyatakan komitmennya dalam GBJ untuk memperjuangkan penetapan UMP DKI Jakarta sesuai UU 13/2003. Pemerintah seharusnya menegakkan aturan hukum dan tidak melakukan pelanggaran hukum, pungkas Yulianto.(tim.media.aspekindonesia)

Bayar Upah di Bawah Ketentuan, 3 Direktur Perusahaan Ini Jadi Tersangka

Medan, KSPI – Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Deliserdang sudah menetapkan tiga orang Direktur perusahaan menjadi tersangka.

Minggu Saragih, Perda KSPI Sumatera Utara (foto : Minggu Saragih )

Ketiganya adalah AD alias Ali, AG dan RY yang masing masing merupakan Direktur dari PT Karunia Makmur, PT Asia Raya Poundry dan PT Givemas Garmindo.

“Jadi tindak pidananya itu dugaan pelanggaran hak normative di mana upah dibayarkan di bawah ketentuan terhadap buruh. Kita serius menangani penyidikannya biar ini menjadi efek jera bagi perusahaan perusahaan nakal,” ujar Kabid Perundangan Ketenagakerjaan Disnakertrans Deliserdang, Jon Sagala yang ditemui Rabu, (17/6/2015).

Disebutkan kalau masing masing perusahaan itu beralamat di Desa Bangun Sari dan Desa Dalu X A Kecamatan Tanjung Morawa dan PT Givemas Garmindo berada di Jln Batang Kuis-Medan Km, 16 No. 168. Adapun pasal yang dikenakan ada pasal 90 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

“Untuk sekarang yang belum pernah datang ketika dipanggil itu adalah RY. Sudah beberapa kali dia kita pinta untuk hadir namun tidak datang juga. Sekarang kita sudah meminta agar Polres Deliserdang untuk menghadirkannya dengan upaya paksa cuma belum ada dibawa,” kata Jon Sagala.(http://medan.tribunnews.com/)

Dijelaskan kalau saat ini mereka tengah menyiapkan berkas berita acara pemeriksaaan (BAP) PT Karunia Makmur dan PT Asia Raya Poundry. Saat ini berkasnya sudah diantarkan ke Kejaksaan Negeri Lubuk pakam dan tinggal dilengkapi dengan data SK Gubernur tentang penetapan upah.

“Kemarin berkasnya belum lengkap karena jaksa meminta kita untuk melengkapi SK Gubernur ini,” katanya.

Sumber : http://www.kspi.or.id/bayar-upah-di-bawah-ketentuan-3-direktur-perusahaan-ini-jadi-tersangka.html

Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia: Upah Minimum di Jakarta Idealnya Rp 5-7 Juta per Bulan

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia, Mirah Sumirat menilai upah minimum buruh di Jakarta seharusnya sudah di kisaran Rp 5 juta sampai Rp 7 Juta per bulan. Kebutuhan hidup yang semakin ‎tinggi di Ibukota menjadi alasan lembaga ini dalam perhitungan upah buruh.

Mirah mengatakan,‎ kisaran upah yang seharusnya diterima buruh tersebut didasarkan pada gaji supir busway. Mereka, lanjutnya, menerima penghasilan Rp 7 juta sebulan. Alasan lain, berdasarkan kebutuhan hidup di Jakarta sebagai kota metropolitan yang kian melambung.

“Jadi sangat aneh jika upah minimum di Jakarta masih di bawah Rp 3 jutaan,” cetus dia dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (14/6/2015).

Mirah berpendapat, dengan gaji Rp 3 juta per bulan di Jakarta, para buruh tidak mendapatkan kehidupan yang layak mengingat biaya sewa rumah, transportasi, pangan sangat mahal di Ibukota.

Untuk itu, dia mendesak Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok serius menaikkan gaji buruh di Jakarta secara layak di angka Rp 7 juta per bulan.

“Ahok jangan koar-koar saja, mengklaim pro buruh dan wong cilik tapi gaji buruh Jakarta lebih rendah di bawah gaji buruh di Kerawang dan Bekasi,” tegasnya.

Sementara Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta Aryana Satria menyatakan, kenaikan upah minimum di Jakarta setidaknya perlu naik sekira 20 persen. “Pertimbangannya ada inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Jakarta yang lebih tinggi dari Bekasi dan Karawang, namun upah di DKI lebih rendah,” saran dia.

‎Di sisi lain, Sekertaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menargetkan kenaikan upah tahun depan naik 30 persen secara nasional. Hal ini untuk mengejar ketertinggalan dari negara tetangga yang upahnya sudah mencapai angka Rp 3,5 jutaan.

“Pemerintah juga wajib merevisi kuantitas item KHL dari 60 item menjadi 84 item dan revisi item rumah, transportasi, listrik, daging, pendidikan dan rekreasi. Karena enggak realistis lah bila kebutuhan rekreasi di Jakarta hanya diitung Rp 1.900 per bulan. Termasuk kebutuhan daging hanya dihitung Rp 50 ribu rupiah per bulan,” papar dia.

Rusdi menegaskan, KSPI akan kembali bergerak secara totalitas di seluruh daerah untuk memperjuangkan kenaikan upah sebesar 30 persen dan menuntut revisi KHL dari 60 menjadi 84 item serta menolak kenaikan upah 2 tahun atau 5 tahun sekali paska lebaran.

Sumber : http://www.kspi.or.id/asosiasi-serikat-pekerja-aspek-indonesia-upah-minimum-di-jakarta-idealnya-rp-5-7-juta-per-bulan.html

Upah Minimum Jakarta Hanya Rp2,7 Juta, Buruh Sesak Napas

UMP Jakarta(Ilustrasi buruh demo. (Foto: Okezone)
JAKARTA – Tingginya biaya hidup di Jakarta nampaknya tidak sebanding dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2015 hanya sebesar Rp2,73 juta. Bahkan, Upah minimum di Jakarta masih kalah dengan kota satelit seperti Bekasi dan Karawang.Ketua Forum Buruh DKI Jakarta, Muhammad Toha, mengatakan dengan melihat biaya kebutuhan hidup di Jakarta, seperti transportasi dan harga komoditas yang tinggi, tentunya UMP tersebut masih jauh dari kata cukup.

“Terus terang dengan nominal UMP hanya sebesar itu, nafas buruh pas-pasan,” tutur Toha saat dihubungi Okezone, Jakarta, Senin (22/6/2015).

Menurut Toha, para buruh khususnya di Jakarta sudah mengeluarkan semua upaya untuk memperjuangkan UMP yang layak. Bahkan, pihaknya sudah beberapa kali melakukan demonstrasi di depan Balai Kota, untuk menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menaikan UMP 2015.

“Kita sudah ajuk beberapa kali melalui aksi, nyatanya tidak dipenuhi. Lalu yang terakhir katanya mau dinaikin Rp50 ribu saja, tapi dibatalin juga. Padahal dia (Ahok) yang bilang sendiri,” imbuhnya.

Toha menegaskan, pihaknya akan tetap menuntut upah minimum Jakarta di atas Rp3 juta. “Waktu itu kita ajukan Rp3,2 juta. Kalau segitu mungkin nafas kami masih bisa untuk hidup,” pungkasnya.

(mrt)

Perhitungan Kemenaker: Upah Pekerja Bisa Naik 11 Persen Tiap Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com – Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengupahan masih belum final. Statusnya, dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kumham). Meski demikian, Kementerian Ketenagakernaan (Kemenaker) telah memiliki perhitungan atas formula dari perhitungan upah minimum tersebut.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Irianto Simbolon mengatakan, formula perhitungan dari upah minimum versi Kemenaker adalah upah minimum lama ditambah dengan Index Harga Konsumen (IHK) plus nilai produktifitas (alpha).

Selain itu perhitungan gaji minimum tersebut akan dikalikan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi didaerah setempat. Dari hasil perhitungan tadi, Irianto bilang, akan ketemu kenaikan gaji minimum sebesar 10 persen-11 persen setiap tahun.

Irianto mengklaim, perhitungan upah buruh versi Kemenaker tersebut sudah sangat pas dan tidak memberatkan bagi kedua belah pihak yakni pekerja dan pemberi kerja. Dengan perhitungan upah tersebut besarannya akan berada diatas inflasi di kisaran 5 persen-8 persen.

Irianto menambahkan, dalam formula penetapan upah minimum buruh yang dibuat Kemenaker tersebut sekaligus membantah bila kenaikan gaji hanya terjadi setiap lima tahun.

“Sampai tahun ke lima nanti menteri akan amanatkan, gubernur-gubernur follow up amanat menteri dengan membuat keputusan upah minimum jangka waktu setahun untuk periode lima tahun,” kata Irianto, Rabu (4/6/2015).

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan, dalam penerapan upah minumum buruh harus ada dua kepastian yakni bagi kalangan pekerja dan pemberi kerja atau industrial. Hal ini sebagai upaya untuk menjaga kepastian.

Bagi pekerja, perhitungan besaran kenaikan upah sangat dibutuhkan untuk memenui kebutuhan hidup. Sementara itu, bagi kalangan pemberi kerja, besaran upah yang ditetapkan akan mempengaruhi perencanaan keuangan perusahaan. “Dua poin tersebut akan jadi konten utama di RPP pengupahan,” kata Hanif.

Kemnaker sendiri mengharap agar formula pengupahan ini dapat segera sahkan dan diimplementasikan setidaknya mulai tahun depan. Bila beleid ini rampung, nanti Kemenaker juga akan membuat peraturan turunannya berupa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker). (Handoyo)

Sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/06/05/132355226/Perhitungan.Kemenaker.Upah.Pekerja.Bisa.Naik.11.Persen.Tiap.Tahun

 

ASPEK desak menteri sanksi BUMN langgar “outsourcing”

Presiden ASPEK INDONESIA
Presiden ASPEK INDONESIA

Jakarta, (Antaranews Bogor) – Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat mendesak Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno memberi peringatan dan sanksi tegas kepada direktur perusahaan milik negara yang belum mengangkat pekerja alih daya (“outsourcing”).

“Pemerintah harus memberi sanksi tegas kepada BUMN yang melakukan pembiaran pelanggaran Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kepatuhan BUMN dalam melaksanakan aturan sesungguhnya adalah cermin tegaknya tata kelola perusahaan yang baik,” kata Mirah Sumirat melalui siaran pers di Jakarta, Rabu.

Mirah mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan berbagai nota pemeriksaan tentang pelanggaran praktik alih daya yang dilakukan beberapa BUMN seperti PT PLN, PT PGN, PT Pos Indonesia dan lain-lain termasuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang sebelumnya PT Jamsostek.

Namun, beberapa BUMN dan BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan pelanggaran karena belum mengangkat pekerja alih daya sebagai pekerja tetap.

“BUMN dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai entitas negara harus menjadi contoh terbaik dalam penegakan hukum di Indonesia,” tuturnya.

Karena itu, dalam aksi buruh yang dimotori Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan dimulai pada Rabu, ASPEK Indonesia sebagai bagian dari konfederasi tersebut meminta jaminan keberpihakan pemerintah dalam beberapa permasalahan pekerja dan rakyat Indonesia.

Selain permasalahan pekerja alih daya, ASPEK Indonesia juga menyatakan menolak rencana pemerintah yang akan menaikkan upah minimum setiap lima tahun sekali. ASPEK Indonesia juga mendesak pemerintah untuk menjalankan jaminan pensiun per 1 Juli 2015 dengan manfaat bulanan 75 persen dari upah terakhir.

Terakhir, ASPEK Indonesia juga meminta adanya perbaikan jaminan kesehatan dengan menambah kepesertaan BPJS Kesehatan untuk penerima bantuan iuran (PBI) serta memperbaiki kebijakan “Coordinating Benefit” sehingga rakyat bisa mendapatkan manfaat yang seharusnya.

Sumber : http://antarabogor.com/berita/11031/aspek-desak-menteri-sanksi-bumn-langgar-outsourcing

Ingkar, Presiden Aspek Indonesia Desak Gubernur Revisi Pergub UMP 2015

KSPI-Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia),Mirah Sumirat, mendesak Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahja Purnama untuk merevisi Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi 2015, yang konon telah resmi ditandatangani Oleh Ahok.”Revisi harus dilakukan selain untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM juga karena Gubernur DKI Jakarta tidak mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Unsur Serikat Pekerja.” Kata Mirah dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (24/11/2014).

Mirah pun menjelaskan, salah satu rekomendasi dari unsur serikat pekerja yang dimaksud adalah memperhitungkan inflasi dalam penetapan UMP 2015, namun Gubernur DKI Jakarta dengan sengaja menghilangkan komponen inflasi dimaksud.

 Dijelaskan Mirah, Pada tahun 2012 ketika penetapan UMP untuk tahun 2013, saat Ahok menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta, telah membuat kesepakatan tertulis tentang komponen-komponen yang akan digunakan dalam memperhitungkan UMP, salah satu yang disepakati saat itu adalah perhitungan inflasi. “Namun pada tahun ini, Ahok mengingkari kesepakatan yang telah dibuat sendiri.” Tegas Mirah.

 Untuk itu, Mirah pun menegaskan jika ASPEK Indonesia menyatakan kekecewaan atas rendahnya komitmen Ahok dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja di Jakarta.

“ASPEK Indonesia juga mendukung gerakan pembubaran kegiatan sosialisasi UMP 2015, di hotel Oasis Amir Jakarta pada hari ini yang dilakukan oleh Forum Buruh Jakarta.” Cetusnya.

Mirah mengungkapkan,kegiatan sosialisasi UMP yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, yang dibubarkan oleh forum buruh Jakarta, adalah wajar karena hal tersebut sebagai sikap penolakan serikat pekerja terhadap Peraturan Gubernur tentang UMP 2014, yang hanya menetapkan angka 2,7 juta rupiah.

 ASPEK Indonesia, lanjut Mirah, sebagai bagian dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut revisi Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang UMP 2015, menolak UMP 2,7 juta dan mendesak Ahok untuk menetapkan UMP DKI Jakarta sebesar 3-jutaan.

“Perjuangan pekerja di DKI Jakarta dan di seluruh Indonesia, akan terus berlanjut demi kesejahteraan rakyat Indonesia.” Tandasnya.

Sumber : http://regional.kompasiana.com/2014/11/24/ingkar-presiden-aspek-indonesia-desak-gubernur-revisi-pergub-ump-2015-688333.html