Berita Buruh

DPW ASPEK Indonesia Jawa Tengah : Upah Minimum 2019 Naik 8,03 Persen, Pemerintah Kebangetan!

Magelang, 18/10/18 – Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Jawa Tengah (DPW ASPEK Indonesia Jawa Tengah) prihatin dengan sikap Pemerintah yang kembali menetapkan kenaikan upah minimum tahun 2019 berdasarkan Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Pemerintah “kebangetan” karena kembali memaksakan pemberlakuan PP 78/2015 yang menurut kami bertentangan dengan Undang Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Demikian disampaikan Makiran, S.Pd., M.M. Ketua DPW  ASPEK Indonesia Jateng, menyikapi kenaikan upah minimum tahun 2019 sebesar 8,03 persen sebagaimana yang disampaikan Menteri Ketenagakerjaan dalam Surat Edaran tertanggal 15 Oktober 2018.

Pemerintah telah mengabaikan UU Ketenagakerjaan, yang sesungguhnya mengamanahkan penetapan upah minimum harus melalui survey kebutuhan hidup layak (KHL), sedangkan PP 78/2015 justru telah menghilangkan survey KHL sebagai dasar penetapan upah minimum. Sedangkan saat ini Pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum hanya berdasarkan inflansi dan pertumbuhan ekonomi.

Di saat Pemerintah gagal mengendalikan harga barang kebutuhan pokok dan gagal mengendalikan nilai tukar rupiah serta beberapa kali menaikkan harga BBM yang berdampak semakin “meroketnya” harga barang dan jasa, Pemerintah malah menekan kenaikan upah minimum dengan mengabaikan survay KHL.

Survey KHL sesungguhnya bisa “memotret” secara riil berapa upah minimum yang layak sesuai kebutuhan minimum masyarakat di suatu daerah.

Kondisi masyarakat saat ini semakin terjepit. Daya beli masyarakat semakin menurun yang berakibat masyarakat tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Keadaan ini juga akan berdampak pada menurunnya kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Cita-cita pendiri bangsa untuk dapat mensejahterakan rakyat justru semakin jauh dari pencapaian karena Pemerintah hanya mementingkan kepentingan pemodal dan investasi. Rezim upah murah tidak akan pernah mampu sejahterakan rakyat! tegas Makiran.

ASPEK Indonesia sebagai bagian dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak penetapan UMP tahun 2019 sebesar 8,03% dengan alasan-alasan yang diuraikan di atas.

Sejak diterbitkan pada tahun 2015 lalu, ASPEK Indonesia bersama KSPI telah menolak PP 78/2015 karena kami menilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Aspek Indonesia Jateng bersama 13 federasi lain yang tergabung di dalam aliansi gerbang, akan terus berjuang dan bergerak untuk mewujudkan upah yang layak di Jawa Tengah. Usulan Kenaikan upah sebesar 25% kami rasa tepat agar upah di Jateng tidak semakin tertinggal dengan daerah lain. (admin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *