DPW ASPEK Indonesia Provinsi Aceh Fasilitasi Pekerja BPR Untuk Bentuk Serikat Pekerja

Aceh, 10 Februari 2018 – Dewan Pengurus Wilayah ASPEK Indonesia Provinsi Aceh melakukan pertemuan dengan Pekerja BPR Mustaqim sektor Perbankan yang dihadiri oleh Mantan Direktur BPR, Mustaqim dan 15 karyawan dengan tujuan mau membentuk Serikat Pekerja. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor TUCC Aceh.

 

Drs. Tgk. Syaiful Mar dalam sambutannya mengatakan bahwa pentingnya membentuk Serikat Pekerja sebagai wadah perjuangan untuk memperjuangkan kepentingan anggota dan keluarganya.

 

Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik diperusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab, guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya yang diatur dalam Pasal 1 UU No 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.

 

Serikat Pekerja/Serikat Buruh dibentuk dengan tujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya (Pasal 4 UU No. 21/2000).

 

Untuk mencapai tujuan diatas, maka Serikat Pekerja/Buruh mempunyai peran dan fungsi diantaranya :

 

  1. Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
  2. Sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerjasama dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya.
  3. Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggota.
  5. Sebagai perencana, pelaksana dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  6. Sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham dalam perusahaan.

 

Bro Muhammad Arnif selaku Sekretaris DPW ASPEK Indonesia Provinsi Aceh menambahkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh tanpa tekanan atau campur tangan pengusaha, pemerintah, partai politik dan pihak manapun sesuai dengan Pasal 9 UU No. 21 tahun 2000.  Bila dalam sebuah perusahaan terdapat sekurang-kurangnya 10 (Sepuluh) orang pekerja/buruh maka dalam perusahaan itu dapat dan berhak membentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

 

Serikat Pekerja/Serikat Buruh dapat dibentuk berdasarkan sektor usaha, jenis pekerjaan atau bentuk lain sesuai dengan kehendak pekerja/buruh. Keanggotaannya harus terbuka untuk menerima anggota tanpa membedakan aliran politik, agama, suku bangsa dan jenis  kelamin sesuai pasal 12 UU No 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.

Serikat Pekerja/Serikat Buruh harus memiliki AD/ART.

 

Untuk mendapatkan legalitas organisasi maka Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah terbentuk dan memiliki AD/ART perlu memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat  (Disnaker) untuk dicatat dengan melampirkan:

– Daftar nama anggota pembentuk

– Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga

– Susunan dan Nama Pengurus.

 

Instansi pemerintah wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan selambat-lambatnya 21 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan. Setelah mendapatkan nomor bukti pencacatan maka pengurus Serikat Pekerja harus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada perusahaan sesuai dengan tingkatannya.

 

Kewajiban Serikat Pekerja adalah melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya. Memperjuangkan kesejahteraan anggota dan keluarganya serta mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi sesuai dengan Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

 

Bro Muzakkir juga menambahkan bahwa setelah Serikat Pekerja terbentuk setiap anggota memiliki kewajiban untuk membayar iuran setiap bulananya.

 

Tidak boleh siapapun menghalangi atau memaksa pekerja/buruh dalam berserikat, maka dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,- dan paling banyak Rp 500.000.000,-. Tindakan diatas merupakan tindak pidana kejahatan sebagai mana Pasal 43 UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.(Muzakir)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *