Berita Buruh

GUGATAN PTUN GERAKAN BURUH JAKARTA, ATAS: Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 227 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2017

WhatsApp Image 2017-01-26 at 15.11.1126 Januari 2017, Federasi – Federasi Serikat Buruh/Pekerja yang tergabung dalam Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) hari ini (Kamis, 26/1) menggugat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, atas keputusannya menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Kenaikan UMP berdasarkan PP 78/2015 dengan besaran kenaikan 8.25 % berdampak rendahnya upah buruh di Jakarta. UMP DKI Jakarta lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain yang ada di sekitarnya. Gubernur DKI Jakarta menetapkan UMP 2017 sebesar Rp. 3.355.750 per bulan, naik 8.25 % dari UMP 2016. Sebagai suatu Ibu Kota negara, UMP DKI Jakarta dengan besaran demikian dikatakan tidak layak bagi penghidupan kaum buruh Ibu Kota. Demikian disampaikan oleh Rebo bin Singo, Ketua DPW ASPEK Indonesia Propinsi DKI Jakarta, yang menjadi salah satu Presidium GBJ.

Sebagaimana diketahui bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk Kota Bekasi sebesar Rp. 3.601.650, UMK Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 3.530.438, dan UMK Kabupaten Karawang sebesar Rp. 3.605.272. Perbandingan UMP DKI dengan UMK ketiga daerah tersebut menggambarkan kejanggalan empiris ekonomi, dimana fakta objektif menunjukan bahwa kebutuhan hidup di DKI Jakarta lebih tinggi dibanding dengan ketiga daerah tersebut, ungkap Rebo bin Singo.

Selain pertimbangan tersebut, Rebo bin Singo juga mengatakan bahwa penetapan UMP berdasarkan PP 78/2015 juga bertentangan dengan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang mensyaratkan penetapan UMP harus melalui survei Kebutuhan Hidup Layak dan dirundingkan oleh serikat pekerja dan pengusaha di dalam Dewan Pengupahan Propinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dilakukan oleh unsur-unsur GBJ sesuai dengan peraturan KHL yang berlaku, maka UMP DKI Jakarta memenuhi kategori ‘layak’ jika sebesar Rp 3.831.690. Bahwa, oleh karena Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 227 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2017 tertanggal 27 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Ahok, merupakan tindakan dan perbuatan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (good government), maka GBJ menjadikan peraturan gubernur tersebut sebagai Objek Gugatan.
Disamping itu Plt Gubernur DKI Jakarta Dr. Sumarsono MDM juga telah mengeluarkan surat No: 4752/-1.834.1 tertanggal 21 November 2016 perihal Usulan Revisi Formula Penetapan Upah Minimum Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015, dimana terdapat perbedaan yang cukup signifikan penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 dengan wilayah penyangga seperti Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan kabupaten Karawang.

Oleh sebab itu sudah sepatutnya buruh mendesak Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta untuk memutuskan bahwa Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 227 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 dinyatakan ‘Batal’ atau ‘Tidak Sah’. Alasan GBJ menggugat besaran UMP DKI Jakarta 2017 karena Gubernur Ahok tidak merujuk pada: Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 7 tahun 2013 tentang Upah Minimum, Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 21 tahun 2013 tentang Kebutuhan Hidup Layak, dan Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja.

Oleh karena itu, kami dari GBJ menyampaikan tuntutan kepada PTUN Jakarta *agar: Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;
Menyatakan ‘Batal’ atau ‘Tidak Sah’ Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 227 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2017 tertanggal 27 Oktober 2016;
Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 227 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2017 tertanggal 27 Oktober 2016.

Jakarta, 26 Januari 2017
Atas nama
Gerakan Buruh Jakarta

Rebo bin Singo
Ketua DPW ASPEK Indonesia Propinsi DKI Jakarta
081287067813

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *