Hentikan Kriminalisasi terhadap Aktivis Buruh

Jakarta — Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, melalui prrsidennya Mirah Sumirat, menyatakan kepada pemerintah agar tidak anti terhadap kritik. Lontarannya tersebut berkaitan dengan penangkapan terhadap aktivis buruh yang menolak Peraturan Pemerintah No. 78/2015 tentang Pengupahan.

Seperti diketahui sebelumnya, terdapat 23 buruh, 2 orang pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan seorang mahasiswa yang ditangkap dalam aksi do Istana, 30 Oktober 2015. Saat ini berkas perkara mereka telah dilimpahkan ke kejaksaan, untuk kemudian di sidangkan.

Mirah Sumirat mengingatkan pemerintah menghentikan kriminalisasi kepada pihak-pihak yang selama ini menyampaikan kritikan. “Aspek Indonesia bersama dengan seluruh elemen buruh menolak setiap upaya kriminalisasi terhadap aktivis yang memperjuangkan kepentingan rakyat,” kata Mirah dalam siaran persnya.

Pada kesempatan itu, Mirah mengecam sikap Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang tetap melanjutkan pemeriksaan dan persidangan terhadap 26 orang aktivis yang ditangkap. Ia menilai bahwa mereka sebenarnya adalah korban, karena pada saat ditangkap mengalami kekerasan fisik dari aparat keamanan.

Ia menjelaskan bahwa dalam peristiwa tersebut massa buruh saat itu sebenarnya sudah bersedia membubarkan diri secara sukarela dan bertahap karena jumlah mereka ribuan. “Rakyat yang telah menjadi korban kesewenangan aparat, jangan dijadikan tersangka dengan dalih yang direkayasa,” tegasnya.

Pihaknya dan berbagai kalangan serikat buruh, bersama dengan LBH Jakarta akan terus mengawal proses hukum dan tetap PP Pengupahan dan mendesak pemerintah untuk mencabut Peraturan tersebut karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (gum)

( sumber : http://kabarburuh.com/aspek-indonesia-hentikan-kriminalisasi-aktivis-buruh/ )Presiden-ASPEK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *