E-Tol, Video Viral dan Kenapa kita musti tolak nontunai

Inilah video aslinya, yang kemudian viral dan diunggah ramai dan dikritisi oleh netizen

Terhitung sudah 4 hari, sejak 29 September yang lalu saya meng-upload video pendek berdurasi kurang lebih 3 menit tentang “debat kusir” dengan petugas jaga toll PT Jasamarga hasil rekaman di Gerbang tol Grand Wisata, Tambun, Bekasi, itu kemudian jadi viral di sosial media. Sejak saya upload, pro kontra mulai terjadi, bahkan lebih dominan mem-bully saya, yang ngeyel, golok dan kata-kata kasar lainnya dari netizen.

Akhirnya, saya mulai “capek sendiri” untuk menanggapi satu persatu, dan saya biarkan begitu saja, bak air mengalir. Hingga akhirnya, menurut beberapa kawan, video tersebut, telah masuk di beberapa media nasional, seperti Detik, Kompas dan bahkan jadi trending topic, termasuk Metro TV, Kompas TV dan On The Spot Trans 7, malam ini. Karena video viral ini juga, kemudian ada satu kawan menjuluki saya, si raja ngeyel.

Sebelum meng-upload video tersebut, sebenarnya saya sudah mempertimbangkan pro dan kontra, bahkan bully dari nitzen. Tapi akhirnya saya putuskan untuk mengunggah dengan pertimbangan, Isu Kebijakan BI untuk menerapkan pembayaran nontunai di semua tol menjadi perhatian publik, bahkan jika memungkin ditinjau ulang, untuk tidak mengatakan ditunda sama sekali. Mengapa? Inilah yang sebetulnya jauh lebih penting tenimbang menyikapi bully terhadap video yang kadung ditonton jutaan orang tersebut.

Dalam video, saya memang memgambil posisi sebagai konsumen yang merasa dirugikan hak saya. hak untuk membayar dengan uang rupiah secara tunai, yang juga merupakan alat pembayaran resmi yang tidak boleh ditolak, kecuali diragukan keaslian uang saya. Di samping, saat saat itu, kebijakan pembayaran E-Toll belumlah saatnya, yang ditentukan sebagaimana disosialisasikan efektif per Oktober 2017.

Tentu, selaku konsumen saya merasa mendapatkan kejutan, karena gerbang yang biasa saya masuki ini, sebelumnya, dikhususkan untuk pengguna toll dalam pembayaran tunai. Tetapi, pada saat itu, secara sepihak, PT Jasamarga, sudah memberlakukan nontunai semua, tanpa terkecuali (sebagaimana dialog dalam video).

Kenapa musti petugas jaga yang didebat dan diprotes? Saya kira, ini adalah salah satu pertanyaan terbanyak yang disampaikan netizen, di samping caci maki dan bully. Sebenarnya, sama sekali saya tidak ada maksud untuk itu. Kondisilah yang memaksa saya untuk mempertahankan hak saya untuk tetap menggunakan hak saya selaku konsumen, membayar dengan uang rupiah yang saya miliki dengan cara tunai, sebagaimana yang biasa saya lakukan sebelumnya dan tidak ada masalah.

Mengapa tidak langsung ke pemangku kebijakan? Upaya dari beberapa kawan untuk melakukan “penolakan nontunai” sebetulnya jauh-jauh hari sudah dilakukan. Beberapa kali misalnya, federasi serikat pekerja tingkat nasional, ASPEK Indonesia, di mana salah satu anggotanya adalah beberapa Serikat Pekerja Tol sudah melakukan upaya advokasi tersebut, dengan melakukan audiensi dengan beberapa intansi terkait, bahkan hingga saat ini, masih dan sedang dilakukan.

Namun belum menui hasil maksimal. Artinya, belum ada tanda-tanda, baik dari BI sendiri maupun PT Jasamarga terutama, bahwa kebijakan Gerakan Nasional NonTunai (GNNT) akan ditinjau ulang atau paling tidak ditunda untuk sementara waktu.

Saya tak hendak mencari “pembenaran” dalam hal ini. Karena, faktanya semua argumentasi yang saya sampaikan kemudian tidak bisa diterima oleh mayoritas nitzen yang memenuhi komentar di sosial media, di mana video itu diunggah dengan massif.

Poin lain, yang juga jauh lebih penting dan menjadi fokus kawan-kawan ASPEK Indonesia sebetulnya adalah isu ancaman PHK massal terhadap pekerja tol sendiri. Bagaimana tidak, jika semua kemudian diganti dengan elektronik robotik, sebagai konsekuensi logis digantinya tenaga manusia oleh mesin-mesin dan robot-robot, tentu pada gilirannya, akan ada efisiensi yang meniscayakan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan secara besar-besaran. Dan isu ini, kurang mendapatkan porsi yang mamadai dalam perbincangan publik.

Akhrinya, dalam opini singkat ini, saya ingin menawarkan solusi. bahwa bagaimanapun teknologi telah menjadi keniscayaan sejarah, kebijaksanaan seorang pemimpin tetap dibutuhkan oleh rakyatnya. Sehingga harus dipertimbangkan dengan matang, untung dan ruginya untuk kepentingan yang lebih luas. Dalam konteks ketenagakerjaan, harusnya negara melalui pemerintahan Jokowi, jika tidak mampu membuka lapangan pekerjaan, tidak seharusnya membuka ruang pengangguran baru, dengan alasan teknologi sekalipun.

Atau dengan mengambil jalan tengah, dengan tetap memberikan kebebasan dan keleluasaan sepenuhnya kepada rakyat dan konsumen untuk tetap memilih tunai dan atau nontunai. Karena keduanya adalah konsepsi fitrah dari lahirnya sebuah transaksi antara penjual dan pembeli. D samping pertanyaan kritis yang musti dijawab, siapa sebenarnya yang diuntungkan dari kebijakan Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) ini? Bukankah rakyat dan konsumen yang dirugikan? Mari berdiskusi kembali sambil ngopi.(sumber)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *