Berita Buruh Fokus JHT

KSPI : Pemerintah Harus Rubah Aturan Jaminan Pensiun, Jangan Menantang Buruh !

Jakarta, KSPI- Vice Presiden KSPI bidang Jaminan Sosial Iwan Kusmawan menyatakan, selain masalah Jaminan Hari Tua (JHT) yang kian tak jelas aturannya, para buruh juga masih mempermasalahkan besaran manfaat dan iuran jaminan Pensiun yang telah diberlakukan oleh pemerintah.

“Dalam PP jaminan pensiun,pemerintah merumuskan besaran manfaat hanya 15%-40% saja dari gaji atau setara dengan Rp 300 ribu rupiah/bulan. Ini tidak benar.”Tegas Iwan dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (08/07/2015).

Aksi Buruh KSPI Memeninta Jokowi merubah besaran iuran Jaminan Pensiun ( foto : kahar )

KSPI, kata Iwan, juga mendesak pemerintah agar merubah formulasi terkait iuran Jaminan Pensiun yang disebutkan dalam PP no 45 tahun 2015 tentang Jaminan Pensiun pasal 17 ayat 2. Menurutnya, mana mungkin manfaat pensiun bisa didapati angka 60% jika faktor pengalinya hanya 1% lalu dibagi 12 kali upah dengan masa kerja 30 tahun.

“Harusnya, faktor pengalinya itu 2%. Kalau 1% maka manfaat yang didapati sangat jauh dari hidup layak seseorang saat pensiun.” Paparnya.

Iwan menjelaskan, dengan manfaat tersebut, pemerintah sebenarnya telah melanggar prinsip dasar dari jaminan pensiun sendiri,”yakni untuk dapat memenuhi kebutuhan buruh dan keluarganya secara layak, dan nggak mungkin buruh bisa hidup dengan uang 300 ribu selama sebulan.”Kata Iwan.

Belum lagi, lanjut Iwan, Jaminan Pensiun ini dipergunakan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak sebagai pengganti hilangnya penghasilan atau berhentinya gaji,”besaran manfaat jaminan pensiun bulanan minimal adalah 60 % dari upah terakhir. PNS/TNI/Polri pun mendapatkan manfaat bulanan 75%. Prinsipnya,manfaat antara buruh dan PNS/TNI/Polri tidak boleh ada diskriminasi.”Tegas pria kelahiran Garut ini.

Ditambahkannya, minimnya besaran manfaat pensiun yang diterima disebabkan oleh besaran iuran yang sangat kecil yakni hanya 3% saja. “Ini sangat Jauh dibawah Malaysia 23%, China 28% dan Singapura 33%.” Cetusnya.

Iwan pun kembali menegaskan jika kalangan buruh masih tetap konsisten untuk meminta besaran manfaat jaminan pensiun sebesar 60% hampir menyamai besaran manfaat pensiun PNS dan iurannya minimal 8%.

“Kami tetap konsisten meminta Iuran Jaminan Pensiun sebesar 8% dari gaji/upah perbulan dengan manfaat pasti pensiun minimal sebesar 60% dari upah rata-rata tahun terakhir, dan usia pensiun 55 tahun karena hal ini sangat bisa menjamin keberlangsungan “suistanibilitas” Program Jaminan Pensiun.”Tegasnya.

“KSPI tetap tegas meminta aturan tersebut dirubah oleh pemerintah, pemerintah jangan terus menantang para buruh dengan aturan yang kian tak jelas. Jika tidak, kami tak segan lakukan Mogok Nasional di seluruh Indonesia.”Kecam Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) salah satu afiliasi KSPI ini.

Sumber : http://www.kspi.or.id/kspi-jaminan-pensiun.html

One Reply to “KSPI : Pemerintah Harus Rubah Aturan Jaminan Pensiun, Jangan Menantang Buruh !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *