Berita Buruh

KSPI tuntut Pemerintah Bebaskan ABK dari Abu Sayyaf, Tolak UU Tax Amnesty, Tolak Otomatisasi Jalan Tol dan Cabut PP 78 tahun 2015

Screenshot_1

Jakarta, 13/7/16Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar Konferensi Pers di Gedung Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Konferensi Pers ini membahas beberapa permasalahan antara lain Penyanderaan Anak Buah Kapal (ABK) oleh kelompok Abu Sayyaf, Undang-undang Tax Amnesty, Otomatisasi Jalan Tol dan PP 78 tahun 2015 yang bertentangan dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003.

 
Sahid Iqbal Presiden KSPI menjelaskan ABK adalah buruh yang Pajak dan Retribusinya diambil oleh Pemerintah, di dalam Undang – undang No. 13 Tahun 2003 jelas dikatakan Pemerintah akan melakukan perlindungan kepada tenaga kerja, UUD’45 juga menjelaskan setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari negara terhindar dari rasa takut harus mendapatkan rasa aman dan bekerja sesuai dengan harkat dan martabatnya dengan menghormati Hak Asasi Manusia sebagai seorang Pekerja/Buruh, ironisnya Menaker tidak ada respon sama sekali terhadap hal ini, penyaderaan ini sudah terjadi 4 kali namun tidak ada sikap tegas dari pemerintah, oleh karena itu karena ABK adalah Buruh maka ini adalah permasalahan KSPI dan kami akan konsen, jika pemerintah tidak bisa mengatasi hal ini, maka kami akan menggunakan langkah-langkah Internasional melalui ILO dan kami juga akan menggugat pemerintah indonesia di sidang ILO jika Pemerintah masih tidak berdaya dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Screenshot_2
Ia juga mengatakan Negara harus melindungi Pekerja/Buruhnya, Penyanderaan ini sudah terjadi 4 kali ini adalah hal aneh, Keledai saja hanya jatuh 2 kali, ini sudah terjadi sebanyak 4 kali, besok 14 Juli 2016 kami akan mengadakan Aksi Unjuk Rasa di Kedutaan Philipina, tuntutan kami yang pertama meminta Pemerintah Philipina membebaskan sandera, kedua kami minta Panglima TNI untuk menyerbu Philipina karena dalam Hukum Internasional Kedaulatan itu bukan hanya Teritorial tapi juga termasuk penduduk/warga negara, seperti yang dilakukan kapal Cina ketika ABKnya itu mau ditangkap oleh Pemerintah Indonesia, Cina menyerbu masuk ke teritorial Indonesia dan itu sudah terjadi 2 kali, dalam hal ini TNI juga bisa melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan Cina dan perlu di ingat Indonesia dulu zaman Pak Soeharto pernah melakukan Operasi Militer di Ethiopia dalam rangka pembebasan sandera dan itu berhasil, ini sudah terjadi 4 kali terjadi bukan saatnya Diplomasi lagi dan terakhir kami meminta Wapres Yusuf Kalla memenuhi janjinya untuk Stop pengiriman Batubara, agar bangsa ini punya Wibawa di mata dunia, jangan hanya Retorika belaka, ”ungkapnya”

 
Terkait Tax Amnesty Iqbal mengatakan kami KSPI jelas menolak adanya Undang undang ini karena melanggar UUD’45, mencederai rasa keadilan karena hukum di barter dengan ekonomi dan semua Negara yang melakukan Tax Amnesty gagal bahkan Indonesia pun sudah pernah melakukan itu di era tahun 60an itu pun gagal, maka dari itu kami akan memasukan Yudisial Review ke Makamah Konstitusi terkait Undang Undang Tax Amnesty.

Screenshot_6
Mirah Sumirat Presiden ASPEK Indonesia/Wakil Ketua Tripartit Nasional yang ikut serta di dalam Konferensi Pers mengatakan Ribuan Buruh jalan tol terancam PHK dikarenakan pihak pemerintah maupun pengelola Jalan Tol baik itu JASA MARGA maupun anak Perusahaannya dan lain sebagainya akan melakukan sistem Otomatisasi di eluruh gerbang-gerbang jalan tol, hal ini akan mengakibatkan PHK massal, jelas ini tidak sejalan dengan Visi dan Misi Kemenaker untuk menghilangkan atau menekan angka Penggaguran, dan di sisi lain akan ada ribuan tenaga kerja dari Cina yang akan masuk bekerja di Indonesia ini jelas tidak adil bagi pekerja Indonesia, dan ini tidak sesuai dengan Implementasi BUMN untuk menampung tenaga kerja Indonesia yang tidak tertampung di Swasta, ironisnya Menteri PU dan Menteri Perhubungan akan menggunakan Jasa TNI/POLRI untuk mensukseskan proses otomatisasi di Jalan Tol, jika seperti itu kami akan melakukan perlawanan.

 
Mirah Sumirat juga menjelaskan PP 78 tahun 2015 bertentangan dengan Undang Undang no. 13 tahun 2003 karena seharusnya yang namanya menentukan Upah Minimum itu di rundingkan dengan Serikat Pekerja, perkara ini sudah masuk Yudisial Review di Makamah Agung dan kami menuntut Pemerintah memenuhi PANJA DPR RI yang merekomendasikan Pemerintah untuk mencabut PP 78 tahun 2015, jika ini tidak di penuhi kami akan mendesak PANSUS DPR RI, kami Buruh akan melakukan perlawanan dan tidak menutup kemungkinan kita akan Mogok Nasional karena ini masalah upah. “Pungkasnya”(tim.media.aspekindonesia)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *