Asosiasi Serikat Pekerja : Hentikan Upaya Memiskinkan Buruh

Asosiasi Serikat Pekerja : Hentikan Upaya Memiskinkan Buruh

Jakarta, (Antara Megapolitan) – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia
(ASPEK Indonesia) menegaskan agar upaya-upaya memiskinkan buruh dihentikan.

“Bangkitlah seluruh kaum pekerja untuk melawan konspirasi global yang ingin melegitimasi praktik eksploitasi dan memiskinkan pekerja,” kata Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat, SE, di Jakarta, Jumat, menyambut Hari Buruh se-Dunia atau “Mayday 2015”.

Ia juga menyerukan bahwa apapun pekerjaan dan jabatan pekerja, selama masih menerima upah/gaji, maka sesungguhnya mereka adalah pekerja/buruh.

Karena itu, kata dia, ASPEK Indonesia sebagai bagian dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), bersama jutaan buruh di Indonesia, akan terus menyuarakan berbagai tuntutan demi terwujudnya kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

“Buruh harus sejahtera, buruh harus bisa hidup layak, dan buruh harus bisa terlindungi hak-nya tanpa diskriminasi dan intimidasi,” katanya.

Dalam kaitan itu, katanya, maka ukuran paling penting dari tingkat
kesejahteraan buruh adalah upah.

Karena itu, kata dia, tuntutan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2016 sebesar 30 persen adalah wajar dan tidak berlebihan.

“Kenaikan upah tentunya akan meningkatkan daya beli buruh sehingga kehidupan buruh akan lebih baik,” katanya.

ASPEK Indonesia juga menuntut penambahan komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari 60 komponen menjadi 84 komponen, serta menolak rencana pemerintah yang akan menaikkan UMP setiap dua tahun sekali, apalagi lima tahun sekali.

Pemerintah, kata dia, seharusnya memastikan bahwa setiap kebijakan yang akan dibuat harus berpihak kepada kesejahteraan rakyat, bukan berpihak pada kepentingan investasi semata, apalagi pada kepentingan pengusaha hitam yang menguasai modal.

“Negara harus memastikan distribusi kesejahteraan secara maksimal untuk dapat dinikmati seluruh rakyat, khususnya buruh,” katanya.

Jaminan pensiun

Tuntutan lain dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat, adalah meminta pemerintah untuk menjalankan jaminan pensiun bagi seluruh pekerja, dengan cara segera mensahkan RPP Jaminan Pensiun per Juli 2015, dengan iuran 15 persen per bulan dan manfaat bulanan sebesar 75 persen dari gaji terakhir seperti pegawai negeri sipil (PNS).

Kemudian, menghapus sistem kerja “outsourcing” (alih daya) dengan merevisi Permenakertrans No.19 Tahun 2012, sehingga buruh bisa mendapat kepastian kerja dan kepastian status hubungan kerja.

Selanjutnya mengangkat pekerja “outsourcing” yang ada di BUMN menjadi pekerja tetap, karena faktanya praktik pelanggaran sistem kerja “outsourcing” justru banyak terjadi di BUMN tanpa ada upaya dari pemerintah untuk menindak direksi BUMN yang melanggar UU Ketenagakerjaan.

Tuntutan lainnya, menjalankan jaminan kesehatan gratis untuk seluruh rakyat Indonesia dengan menambah APBN sebesar Rp30 triliun untuk alokasi jaminan kesehatan.

Lalu, kata Mirah Sumirat, mengganti “System Ina-CBG`s” dengan “Free for Service” agar semakin banyak rakyat yang bisa mendapatkan pengobatan gratis, serta menolak rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

ASPEK Indonesia juga menuntut revisi total UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial No. 2 Tahun 2004, dan membubarkan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang ada, serta memberikan proses penyelesaian yang lebih mudah bagi pekerja.

Selanjutnya, mengangkat guru honor dan pekerja honor menjadi PNS, menurunkan harga sembako, menolak kenaikan harga dan liberalisasi harga BBM, gas dan listrik, yang diserahkan kepada mekanisme pasar, karena akan semakin memiskinkan rakyat.

“Pemerintah juga harus menghentikan penjualan aset negara serta
memastikan bahwa tanah, air dan udara dikuasai dan dimanfaatkan oleh negara sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” katanya.

Sumber : http://megapolitan.antaranews.com/berita/12649/asosiasi-serikat-pekerja–hentikan-upaya-memiskinkan-buruh

SERIKAT PEKERJA SIAP BERUNDING DENGAN PEMERINTAH, UNTUK KESEJAHTERAAN BURUH

ASPEK Indonesia (Rabu, 21/01/2015).

 

Berbagai persoalan ketenagakerjaan yang saat ini masih menjadi ganjalan antara pihak serikat pekerja dan pengusaha, harus bisa difasilitasi penyelesaiannya oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. ASPEK Indonesia siap untuk duduk satu meja dengan seluruh pihak terkait, guna mendiskusikan berbagai solusi yang diharapkan dapat menyelesaiakan permasalahan ketenagakerjaan. Demikian disampaikan Mirah Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), dalam keterangan pers tertulis hari ini. Namun demikian, Mirah Sumirat menegaskan pentingnya kejujuran dan kepekaan dari Kementerian Tenaga Kerja, hingga ke jajaran dinas tenaga kerja di provinsi dan kabupaten/kotamadya, untuk bisa mencari solusi yang terbaik bagi pekerja di Indonesia. Hal ini sesuai dengan tugas pokok instansi tersebut, yang harus mampu memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja akan hak untuk hidup layak dan jaminan pekerjaan yang berkeadilan, termasuk di dalamnya adalah hak kebebasan berserikat.

 

Guna menjamin penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Menteri Tenaga Kerja harus memprioritaskan berbagai kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan pekerja, antara lain dengan merevisi berbagai peraturan ketenagakerjaan di bidang pengupahan, yaitu merevisi Permenakertrans No.13/2012 tentang Kebutuhan Hidup Layak dengan menambah komponen KHL menjadi minimal 84 komponen karena faktanya 60 komponen KHL yang ada saat ini masih belum memperhitungkan berbagai kebutuhan hidup sehari-hari dari pekerja. Mirah Sumirat juga meminta dicabutnya Permenakertrans No.231/2004 tentang kebijakan penangguhan upah karena berdasarkan pengalaman, Permenakertrans tersebut banyak dipakai oleh perusahaan untuk tidak membayarkan upah minimum sesuai ketentuan yang berlaku. Banyak perusahaan yang sebetulnya mampu, namun masih membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku. Mirah Sumirat menyoroti juga lemahnya pegawai pengawas di instansi ketenagakerjaan, sehingga banyak kejahatan ketenagakerjaan yang tidak terselesaikan sebagaimana mestinya.

 

Berbagai praktik pelanggaran UU Ketenagakerjaan terkait pekerja outsourcing juga harus menjadi fokus perhatian Menteri Tenaga Kerja saat ini. Kementerian Tenaga Kerja telah menerbitkan berbagai Nota Pemeriksaan tentang pelanggaran praktik outsourcing yang dilakukan oleh beberapa BUMN, antara lain di PT PLN, PT PGN, PT Pos Indonesia dan BUMN lain, termasuk di BPJS Ketenagakerjaan yang sebelumnya PT JAMSOSTEK. Namun hingga saat ini BUMN dan BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan pelanggaran tersebut. Terkait dengan penyelesaian outsourcing di BUMN, ASPEK Indonesia juga meminta Menteri BUMN untuk bisa memberikan peringatan dan sanksi tegas kepada direktur BUMN yang melakukan pembiaran pelanggaran UU Ketenagakerjaan. Kepatuhan BUMN dalam melaksanakan setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesungguhnya adalah cermin tegaknya Good Corporate Governance di BUMN. Mirah Sumirat menegaskan bahwa BUMN dan BPJS Ketenagakerjaan, sebagai entitas Negara, harus menjadi contoh terbaik penegakan hukum di Indonesia.

 

ASPEK Indonesia sebagai bagian dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga meminta jaminan keberpihakan dari Pemerintah untuk beberapa permasalahan pekerja dan rakyat Indonesia, antara lain:

 

  1. Menolak rencana Pemerintah yang akan menaikkan UMP setiap 5 tahun sekali.
    
  2. Jalankan jaminan pensiun per 1 juli 2015 dengan manfaat bulanan 75% dari upah terakhir.
    
  3. Perbaiki kebijakan jaminan kesehatan, dengan menambah kepesertaan BPJS Kesehatan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI)atau masyarakat tidak mampu, serta memperbaiki kebijakan Coordination Benefit (COB) sehingga rakyat bisa mendapat manfaat yang seharusnya.
    
  4. Angkat pekerja outsourcing terutama di perusahaan BUMN dan BPJS Ketenagakerjaan menjadi pekerja tetap.
    

 

Jakarta, 21 Januari 2015

 

Mirah Sumirat

 

Presiden ASPEK Indonesia

Sumber : http://kabarpolitik.com/2015/01/21/serikat-pekerja-siap-berunding-dengan-pemerintah-untuk-kesejahteraan-buruh/

ASPEK desak menteri sanksi BUMN langgar “outsourcing”

Presiden ASPEK INDONESIA
Presiden ASPEK INDONESIA

Jakarta, (Antaranews Bogor) – Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat mendesak Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno memberi peringatan dan sanksi tegas kepada direktur perusahaan milik negara yang belum mengangkat pekerja alih daya (“outsourcing”).

“Pemerintah harus memberi sanksi tegas kepada BUMN yang melakukan pembiaran pelanggaran Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kepatuhan BUMN dalam melaksanakan aturan sesungguhnya adalah cermin tegaknya tata kelola perusahaan yang baik,” kata Mirah Sumirat melalui siaran pers di Jakarta, Rabu.

Mirah mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan berbagai nota pemeriksaan tentang pelanggaran praktik alih daya yang dilakukan beberapa BUMN seperti PT PLN, PT PGN, PT Pos Indonesia dan lain-lain termasuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang sebelumnya PT Jamsostek.

Namun, beberapa BUMN dan BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan pelanggaran karena belum mengangkat pekerja alih daya sebagai pekerja tetap.

“BUMN dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai entitas negara harus menjadi contoh terbaik dalam penegakan hukum di Indonesia,” tuturnya.

Karena itu, dalam aksi buruh yang dimotori Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan dimulai pada Rabu, ASPEK Indonesia sebagai bagian dari konfederasi tersebut meminta jaminan keberpihakan pemerintah dalam beberapa permasalahan pekerja dan rakyat Indonesia.

Selain permasalahan pekerja alih daya, ASPEK Indonesia juga menyatakan menolak rencana pemerintah yang akan menaikkan upah minimum setiap lima tahun sekali. ASPEK Indonesia juga mendesak pemerintah untuk menjalankan jaminan pensiun per 1 Juli 2015 dengan manfaat bulanan 75 persen dari upah terakhir.

Terakhir, ASPEK Indonesia juga meminta adanya perbaikan jaminan kesehatan dengan menambah kepesertaan BPJS Kesehatan untuk penerima bantuan iuran (PBI) serta memperbaiki kebijakan “Coordinating Benefit” sehingga rakyat bisa mendapatkan manfaat yang seharusnya.

Sumber : http://antarabogor.com/berita/11031/aspek-desak-menteri-sanksi-bumn-langgar-outsourcing

Ingkar, Presiden Aspek Indonesia Desak Gubernur Revisi Pergub UMP 2015

KSPI-Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia),Mirah Sumirat, mendesak Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahja Purnama untuk merevisi Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi 2015, yang konon telah resmi ditandatangani Oleh Ahok.”Revisi harus dilakukan selain untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM juga karena Gubernur DKI Jakarta tidak mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Unsur Serikat Pekerja.” Kata Mirah dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (24/11/2014).

Mirah pun menjelaskan, salah satu rekomendasi dari unsur serikat pekerja yang dimaksud adalah memperhitungkan inflasi dalam penetapan UMP 2015, namun Gubernur DKI Jakarta dengan sengaja menghilangkan komponen inflasi dimaksud.

 Dijelaskan Mirah, Pada tahun 2012 ketika penetapan UMP untuk tahun 2013, saat Ahok menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta, telah membuat kesepakatan tertulis tentang komponen-komponen yang akan digunakan dalam memperhitungkan UMP, salah satu yang disepakati saat itu adalah perhitungan inflasi. “Namun pada tahun ini, Ahok mengingkari kesepakatan yang telah dibuat sendiri.” Tegas Mirah.

 Untuk itu, Mirah pun menegaskan jika ASPEK Indonesia menyatakan kekecewaan atas rendahnya komitmen Ahok dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja di Jakarta.

“ASPEK Indonesia juga mendukung gerakan pembubaran kegiatan sosialisasi UMP 2015, di hotel Oasis Amir Jakarta pada hari ini yang dilakukan oleh Forum Buruh Jakarta.” Cetusnya.

Mirah mengungkapkan,kegiatan sosialisasi UMP yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, yang dibubarkan oleh forum buruh Jakarta, adalah wajar karena hal tersebut sebagai sikap penolakan serikat pekerja terhadap Peraturan Gubernur tentang UMP 2014, yang hanya menetapkan angka 2,7 juta rupiah.

 ASPEK Indonesia, lanjut Mirah, sebagai bagian dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut revisi Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang UMP 2015, menolak UMP 2,7 juta dan mendesak Ahok untuk menetapkan UMP DKI Jakarta sebesar 3-jutaan.

“Perjuangan pekerja di DKI Jakarta dan di seluruh Indonesia, akan terus berlanjut demi kesejahteraan rakyat Indonesia.” Tandasnya.

Sumber : http://regional.kompasiana.com/2014/11/24/ingkar-presiden-aspek-indonesia-desak-gubernur-revisi-pergub-ump-2015-688333.html

PRESIDEN ASPEK INDONESIA

Presiden ASPEK INDONESIA
Presiden ASPEK INDONESIA

Buruh adalah bagian dari masyarakat Indonesia, dan buruh pun memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ekonomi bangsa ini, dari ribuan buruh di Indonesia yang didominasi kaum pria, muncul seorang sosok buruh perempuan yang terjun langsung dalam percaturan gerakan buruh tanah air, dari sedikit perempuan yang masuk dalam gerakan buruh, salah satunya adalah Mirah Sumirat,SE. Berawal mempimpin pekerja Jalan Tol Lingkarluar Jakarta, akhirnya perempuan yang lahir tanggal 20 September 1974, menapaki karier buruhnya menjadi presiden Aspek Indonesia, sebuah organisasi buruh terkemuka tanah air yang memayungi sektor jasa ini.

Perempuan yang mengenyam pendidikan di Universitas Islam Empat Lima atau UNISMA Bekasi ini,menjadi presiden Aspek Indonesia setelah diadakannya hasil Kongres Luar Biasa Aspek Indonesia yang diadakan di Jakarta pada tanggal 13-14 September 2014.

Inilah sejarah bagi Aspek Indonesia, karena sosok perempuan bernama Mirah Sumirat, SE adalah presiden pertama dari Aspek Indonesia yang mempunyai gender perempuan, mungkin inilah bentuk emansipasi wanita yang berhasil diterapkan. Dalam langkah kedepan, buruh Indonesia memang akan mengalami perubahan besar, yaitu mulai diberlakukannya, MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan ini adalah tantangan sekaligus peluang bagi buruh Indonesia.

Semoga Mirah Sumirat, SE mampu membawa Aspek Indonesia menuju pintu perubahan yang signifikan bagi buruh Indonesia mengingat posisinya sebagai presiden dari organisasi buruh besar di tanah air, dalam sebuah wawancaranya dengan Kompasianer, bu presiden berharap agar buruh Indonesia mampu menjawab tantangan yang akan segera terjadi. Selamat bertugas untuk presiden wanita di organisasi buruh, semoga harapan ini menjadi sebuah kenyataan, kehidupan buruh akan lebih baik.

Hidup buruh, buruh bersatu tak bisa dikalahkan, semangat pagi untuk buruh Indonesia di manapun kalian berada, marilah kita berjalan bergandengan tangan!

KSPI Nilai Polisi Arogan Hadapi Demonstrasi Buruh

Jakarta (Antara) – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai polisi telah bertindak arogan dalam menghadapi demonstrasi buruh di sekitar pintu tol Cikarang 2 dengan merusak beberapa kendaraan buruh yang sedang parkir.

Menurut siaran pers dari KSPI yang diterima di Jakarta, Jumat, polisi juga memukuli dan menangkap tujuh orang buruh yang tidak bersalah karena dianggap sebagai provokator. Kejadian itu terjadi setelah buruh yang melakukan konvoi berhasil memasuki jalan tol.

Sebelumnya, ribuan buruh di kawasan industri MM2000, Cikarang, Bekasi melakukan unjuk rasa dengan menghentikan proses produksi pabrik sebagai bentuk tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi supaya menetapkan upah minimum sebesar Rp3 juta dan menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Sejak Jumat pagi, massa buruh juga melakukan konvoi untuk menjemput dan mengajak buruh lainnya untuk bergabung dalam aksi tersebut. Usai berkonvoi itulah, buruh kemudian memasuki tol Jakarta-Cikampek melalui pintu tol Cikarang 2 yang kemudian ditanggapi polisi dengan pembubaran paksa.

KSPI menyatakan aksi buruh tersebut dilakukan karena kenaikan upah minimum yang ditetapkan menjadi sia-sia dengan kenaikan harga BBM. Meskipun upah minimum naik, tetapi dengan kenaikan harga BBM tetap menurunkan daya beli buruh.

Hingga siaran pers KSPI tersebut dirilis, lebih dari 75 ribu buruh di kawasan industri Ejip Cikarang, Jababeka, Lippo Cikarang, Hyundai, MM 2100 Cibitung masih menghentikan proses kegiatan produksinya.

Aksi tersebut diikuti 15 federasi dan konfederasi serikat pekerja seperti KSPI, SPN, FSP Lem KSPSI, FSPMI, Aspek Indonesia, FSP KEP, dan lainnya.(rr)

Sumber : https://id.berita.yahoo.com/kspi-nilai-polisi-arogan-hadapi-demonstrasi-buruh-073953281.html

KSPI Nilai Polisi Selalu Berlaku Represif

Jakarta (Antara) – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai perilaku kekerasan anggota polisi tidak pernah hilang karena mereka selalu berlaku represif dalam menangani aksi buruh.

Menurut siaran pers dari KSPI yang diterima Antara di Jakarta, Rabu, aparat kepolisian melakukan beberapa tindak kekerasan dan kriminalisasi kepada aktivis buruh saat mengamankan aksi buruh yang menuntut kenaikan upah di beberapa daerah pada November 2014.

Pada Jumat (21/11), polisi memukuli buruh tak bersenjata yang melakukan aksi di kawasan industri MM 2100, Cikarang, kabupaten Bekasi. Ratusan kendaraan buruh juga rusak akibat kejadian tersebut. Polisi juga merampas beberapa telepon seluler milik buruh yang digunakan untuk merekam kekerasan yang dilakukan polisi.

Kejadian serupa juga terjadi di Batam dan Bintan, Kepulauan Riau. Di Batam, buruh yang melakukan aksi pada Rabu (19/11), juga mengalami hal serupa, yaitu pemukulan oleh polisi dan perusakan kendaraan.

Menurut data yang dihimpun Tim Media KSPI, sedikitnya ada 100 orang di Bekasi, 30 orang di Batam dan 20 orang di Bintan yang mengalami luka serius akibat tindak kekerasan aparat. Ratusan kendaraan buruh juga mengalami kerusakan.

Sebelumnya, buruh melakukan aksi di beberapa daerah untuk menuntut revisi upah minimum yang sudah ditetapkan, disesuaikan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Pemerintah menaikkan harga premium menjadi Rp8.500 dan solar menjadi Rp7.500.

KSPI menyatakan kenaikan upah minimum yang sudah ditetapkan menjadi sia-sia dengan kenaikan harga BBM. Meskipun upah minimum naik, tetapi kenaikan harga BBM tetap menurunkan daya beli buruh.

Aksi buruh di beberapa daerah diikuti beberapa elemen buruh serta federasi dan konfederasi serikat pekerja seperti KSPI, SPN, FSP Lem KSPSI, FSPMI, Aspek Indonesia, FSP KEP, dan lainnya.(rr)

Sumber : https://id.berita.yahoo.com/kspi-nilai-polisi-selalu-berlaku-represif-041556162.html

Kenaikan BBM Turunkan Daya beli Rakyat

Jakarta, 26/11 (Antaraaceh) – Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Mirah Sumirat menegaskan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak telah menurunkan daya beli masyarakat, termasuk buruh hingga 50 persen.

“(Penurunan daya beli) itu membuat rakyat hampir miskin menjadi miskin,” katanya di Jakarta, Rabu.

Karena itu, kata dia, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) bersama elemen pekerja, buruh, pedagang, petani, nelayan, mahasiswa, ibu rumah tangga, tukang ojek dan masyarakat umum lainnya akan terus menyuarakan penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Dalam kaitan memperjuangkan diturunkannya harga BBM, Aspek Indonesia bersama elemen bangsa lainnya sepanjang Rabu melakukan unjuk rasa di gedung DPR RI dan Kementerian Tenaga Kerja.

Ia mengatakan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang hanya di kisaran10-12 persen tentunya tidak akan bisa dinikmati manfaatnya oleh buruh.

Bahkan, kata dia, khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, Peraturan Gubernur (Pergub) yang telah menetapkan UMP RP2,7 juta ternyata lebih kecil dibanding UMK daerah penyangga seperti Bekasi, Karawang, Purwakarta, Depok dan Tangerang, yang besarnya di kisaran RP2,95 juta.

Ia juga menyatakan bahwa pemerintah telah membohongi rakyat dengan mengatakan bahwa subsidi harga BBM hanya dinikmati oleh orang kaya saja.

“Seluruh rakyat sesungguhnya berhak mendapatkan kesejahteraan dari negara,” katanya.

Ditegaskannya bahwa meski penolakan kenaikan BBM
banyak disuarakan, namun Presiden-Wapres Jokowi-JK tetap tidak bergeming, dan ngotot menaikkan harga BBM justru di saat harga minyak dunia sedang turun yakni 80 dolar AS/barel.

“Jadi, justru menaikkan harga BBM justru di saat negara-negara lain menurunkan harga BBM di dalam negerinya,” katanya.

Padahal, kata dia, APBN 2014/2015 masih menggunakan angka 105 dolar AS/barel untuk subsidi BBM, sehingga masih ada kelebihan dana subsidi.

Mirah Sumirat merujuk contoh saat ini harga setara premium di Amerika Serikat Rp8.300/liter, tetapi di Indonesia Rp8.500/liter.

“Jadi, kebijakan Jokowi-JK yang baru memerintah sekitar dua bulan ini sangat melukai perasaan rakyat Indonesia. Jokowi-JK seperti tersandera dengan kepentingan pemodal besar sehingga tidak mampu mengambil kebijakan yang pro-kepentingan rakyat,” katanya.

Menyikapi kenaikan harga BBM yang telah berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya transportasi dan sewa rumah, Aspek Indonesia menuntut pemerintah untuk merevisi keputusannya dengan menurunkan kembali harga BBM sesuai dengan penurunan harga minyak dunia.

Selain itu, pemerintah dituntut untuk tetap menjaga kemampuan daya beli rakyat, yang salah satunya dengan cara menaikkan UMP tahun 2015.

Karena itu, Aspek Indonesia menuntut agar pemerintah menurunkan harga BBM, melakukan revisi Pergub DKI Jakarta tentang UMP 2015 dengan mempertimbangkan UMK daerah penyangga, dan menetapkan UMP DKI Jakarta tahun 2015 sebesar Rp3 juta, serta menghapuskan praktik “outsourcing” dengan mengangkat menjadi pekerja tetap, khususnya di BUMN dan di BPJS Ketenagakerjaan.

Aspek Indonesia menyatakan tuntutan rakyat tersebut tentunya tidak berlebihan karena sudah menjadi kewajiban negara untuk mensejahterakan seluruh rakyat, dari setiap kekayaan alam yang dihasilkan oleh bumi pertiwi.

Untuk itulah, katanya, buruh akan mempersiapkan aksi besar-besaran di 20 provinsi dan 150 kabupaten/kota untuk menolak kenaikan harga BBM tersebut dan meminta seluruh gubernur untuk menetapkan ulang nilai UMP/UMK lebih tinggi lagi dengan memperhitungkan dampak kenaikan harga BBM dan kenaikan harga kebutuhan bahan pokok.

Sumber : http://www.antaraaceh.com/2014/11/serikat-buruh-kenaikan-bbm-turunkan-daya-beli-rakyat.html

Serikat buruh: Kenaikan BBM turunkan daya beli rakyat

Jakarta, (Antaranews Bogor) – Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Mirah Sumirat menegaskan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak telah menurunkan daya beli masyarakat, termasuk buruh hingga 50 persen.
“(Penurunan daya beli) itu membuat rakyat hampir miskin menjadi miskin,” katanya di Jakarta, Rabu.
Karena itu, kata dia, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) bersama elemen pekerja, buruh, pedagang, petani, nelayan, mahasiswa, ibu rumah tangga, tukang ojek dan masyarakat umum lainnya akan terus  menyuarakan penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Dalam kaitan memperjuangkan diturunkannya harga BBM, Aspek Indonesia bersama elemen bangsa lainnya sepanjang Rabu melakukan unjuk rasa  di gedung DPR RI dan  Kementerian Tenaga Kerja.
Ia mengatakan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang hanya di kisaran10-12 persen tentunya tidak akan bisa dinikmati manfaatnya oleh buruh.
Bahkan, kata dia,  khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, Peraturan Gubernur (Pergub) yang telah menetapkan UMP RP2,7 juta ternyata lebih kecil dibanding UMK daerah penyangga seperti Bekasi, Karawang, Purwakarta, Depok dan Tangerang, yang besarnya di kisaran RP2,95 juta.
Ia juga menyatakan bahwa pemerintah telah membohongi rakyat dengan mengatakan bahwa subsidi harga BBM hanya dinikmati oleh orang kaya saja.
“Seluruh rakyat sesungguhnya berhak mendapatkan kesejahteraan dari negara,” katanya.
Ditegaskannya bahwa meski penolakan kenaikan BBM banyak disuarakan, namun Presiden-Wapres Jokowi-JK tetap tidak bergeming, dan ngotot menaikkan harga BBM justru di saat harga minyak dunia sedang turun yakni 80 dolar AS/barel.
“Jadi, justru menaikkan harga BBM justru di saat negara-negara lain menurunkan harga BBM di dalam negerinya,” katanya.
Padahal, kata dia, APBN 2014/2015 masih menggunakan angka 105 dolar AS/barel untuk subsidi BBM, sehingga  masih ada kelebihan dana subsidi.
Mirah Sumirat merujuk contoh saat ini harga setara premium di Amerika Serikat Rp8.300/liter, tetapi di Indonesia Rp8.500/liter.
“Jadi, kebijakan Jokowi-JK yang baru memerintah sekitar dua bulan ini sangat melukai perasaan rakyat Indonesia. Jokowi-JK seperti tersandera dengan kepentingan pemodal besar sehingga tidak mampu mengambil kebijakan yang pro-kepentingan rakyat,” katanya.
Menyikapi kenaikan harga BBM yang telah berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya transportasi dan sewa rumah, Aspek Indonesia menuntut pemerintah untuk merevisi keputusannya dengan menurunkan kembali harga BBM sesuai dengan penurunan harga minyak dunia.
Selain itu, pemerintah dituntut untuk tetap menjaga kemampuan daya beli rakyat, yang salah satunya dengan cara menaikkan UMP tahun 2015.
Karena itu, Aspek Indonesia menuntut agar pemerintah menurunkan harga BBM, melakukan revisi Pergub DKI Jakarta tentang UMP 2015 dengan mempertimbangkan UMK daerah penyangga, dan menetapkan UMP DKI Jakarta tahun 2015 sebesar Rp3 juta, serta menghapuskan praktik “outsourcing” dengan mengangkat menjadi pekerja tetap, khususnya di BUMN dan di BPJS Ketenagakerjaan.
Aspek Indonesia menyatakan tuntutan rakyat tersebut tentunya tidak berlebihan karena sudah menjadi kewajiban negara untuk mensejahterakan seluruh rakyat, dari setiap kekayaan alam yang dihasilkan oleh bumi pertiwi.
Untuk itulah, katanya, buruh akan mempersiapkan aksi besar-besaran di 20 provinsi dan 150 kabupaten/kota untuk menolak kenaikan harga BBM tersebut dan meminta seluruh gubernur untuk menetapkan ulang nilai UMP/UMK lebih tinggi lagi dengan memperhitungkan dampak kenaikan harga BBM dan kenaikan harga kebutuhan bahan pokok.

Sumber : http://bogor.antaranews.com/berita/10360/serikat-buruh-kenaikan-bbm-turunkan-daya-beli-rakyat

Aspek Indonesia tolak kenaikan tarif listrik

Jakarta (ANTARA News) – Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia menolak rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL) untuk rumah tangga dan industri, serta meminta kebijakan itu dibatalkan.

Dalam pernyataan pers Aspek Indonesia pada Hari Buruh Internasional yang diterima Antara di Jakarta Kamis, Presiden Aspek Indonesia Jaya Santosa mengatakan, penolakan itu merupakan salah satu isu yang diangkat pada May Day kali ini.

Selain itu, katanya, elemen buruh tetap memperjuangkan tiga isu penting yakni tentang jaminan sosial, yang berisikan tentang jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat indonesia dan jaminan pensiun untuk seluruh pekerja/buruh formal, kenaikan upah yang layak bagi para buruh/pekerja serta penghapusan pekerja kontrak dan “outsourcing”.

Ia mengatakan tidak dapat dipungkiri bahwa undang-undang mengenai jaminan sosial dilatarbelakangi oleh mahalnya biaya kesehatan dan penderitaan para pekerja/buruh pada hari tuanya, karena tidak ada penghasilan yang diterima lagi.

Ketika para elit politik hanya bisa berpangku tangan, sangat beruntung masih ada komponen masyarakat yang peduli untuk memerjuangkan nasibnya, yaitu serikat pekerja/serikat buruh, katanya.

Selain itu, ujar Jaya Santosa, mengenai kenaikan upah, hampir membuat pekerja/buruh tidak berdaya secara ekonomi karena pola hubungan kerja yang sangat rentan dan upah yang murah.

Sudah pasti perjuangan mengenai kenaikan upah dan penghapusan buruh kontrak dan outsourching akan melalui proses yang panjang dan tidak mudah, maka dari itu May Day harus menjadi momentum gerakan buruh Indonesia untuk terus berkonsolidasi, katanya.

Di samping isu-isu tersebut, lanjut dia, masih ada isu lain yang sangat menantang bagi rakyat Indonesia, yaitu “integrasi ekonomi ASEAN” yang akan berlaku pada 2015.

Ia mengatakan ada kesepakatan para kepala pemerintah negara-negara ASEAN dengan Tiongkok, Jepang, Korea, Australia, Selandia Baru dan India, yang memungkinkan masuknya tenaga kerja dari negara-negara tersebut secara bebas ke dalam negeri.

Hal ini setidaknya harus menyadarkan selaku pekerja/buruh, bahwa masuknya tenaga kerja asing ke dalam negeri adalah ancaman yang dapat membuat peluang kerja bagi para pekerja/buruh di negeri ini akan terisi oleh para pekerja asing, katanya.

Sementara itu, ribuan buruh dari berbagai elemen organisasi buruh pada Kamis pagi telah berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia (HI) untuk selanjutnya pada pukul 10.00 WIB akan berjalan kaki (long march) menuju Istana Merdeka Jakarta.

Kemudian pada pukul 13.00 WIB akan bergerak lagi menuju Stadion Gelora Bung Karno, dalam rangka menyampaikan sejumlah tuntutan buruh pada peringatan Hari Buruh Internasional.

Sumber :http://www.antaranews.com/berita/432070/aspek-indonesia-tolak-kenaikan-tarif-listrik

Penghapusan sistem “outsourcing” masih tuntutan utama May Day

Jakarta (ANTARA News) – Penghapusan sistem kontrak kerja outsourcing (alih daya) yang masih berlaku di sejumlah perusahaan, masih menjadi tuntutan utama pada perayaan May Day atau Hari Buruh 1 Mei 2014, di Jakarta, Kamis.

“Tuntutan utama kami adalah hapuskan kontrak kerja outsourcing, penerapan upah layak standar nasional dan turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM (bahan bakar minyak),” kata Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos, saat ditemui di sela perayaan May Day 2014.

Selain itu, satu tuntutan utama lain yang diusung KASBI dalam aksi May Day kali ini adalah menangkap dan mengadili para pengusaha nakal.

“Tangkap dan adili para pengusaha yang memang tidak tunduk pada aturan hukum yang berlaku,” katanya.

Ribuan massa aksi KASBI melakukan long march dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Negara untuk menyampaikan aspirasinya.

Meski demikian, KASBI tidak turut serta dalam May Day Fiesta yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), dan dihadiri di antaranya oleh massa aksi buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang keduanya dipimpin oleh Said Iqbal.

Secara umum KASBI memiliki 10 tuntutan yang mereka sebut Sepuluh Tuntutan Rakyat (SEPULTURA), yakni:

Pertama, hapus sistem kerja kontrak dan outsourcing.

Kedua, tolak politik upah murah dan berlakukan upah layak nasional.

Ketiga, tolak pemutusan hubungan kerja (PHK), pemberangusan serikat (union busting) dan
kriminilasi anggota serta pengurus serikat buruh.

Keempat, laksanakan hak-hak buruh perempuan dan lindungi buruh migran Indonesia.

Kelima, penerapan jaminan sosial bukan asuransi sosial.

Keenam, pemanfaatan tanah dan air untuk kesejateraan rakuat.

Ketujuh, tangkap, adili dan penjarakan pengusaha nakal.

Kedelapan, tolak privatisasi dengan membangun industri nasional untuk kesejahteraan rakyat.

Kesembilan, pendidikan dan kesehatan gratis untuk rakyat.

Dan kesepuluh, turunkan harga kebutuhan pokok.

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/432128/penghapusan-sistem-outsourcing-masih-tuntutan-utama- may-day

Buruh dukung penuh jika Prabowo tandatangani kontrak politik

Jakarta (ANTARA News) – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, mengklaim dukungan mayoritas kaum buruh akan diamankan apabila bakal calon presiden Partai Gerindra, Prabowo Subianto, bersedia menandatangani kontrak politik pemenuhan 10 tuntutan Hari Buruh 1 Mei 2014.

“Apabila Prabowo mau menandatangani kontrak politik 10 tuntutan buruh, tenaga honorer dan guru honorer ini maka bisa dipastikan dukungan buruh secara mayoritas akan diberikan kepada Prabowo,” kata Said di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Kamis.

Prabowo Subianto, menurut Said, sejauh ini masih satu-satunya yang telah memastikan akan hadir dalam orasi politik di May Day Fiesta di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis.

Gelaran May Day Fiesta merupakan perayaan puncak dari peringatan Hari Buruh 2014, setelah massa melakukan long march dari Bundaran HI ke Istana Negara dan rencananya akan bertolak ke
Stadion Utama pada pukul 13.00 WIB.

Selain Prabowo, Said mengaku pihaknya telah mengadakan komunikasi dengan sejumlah tokoh bakal capres lain, seperti Joko Widodo dari PDIP, Aburizal Bakrie dari Partai Golkar, Pramono Edhie Wibowo dari Partai Demokrat, Mahfud MD dari PKB dan Hidayat Nur Wahid dari PKS.

Meski demikian, lanjut Said, tokoh lain seperti Jokowi dan Aburizal Bakrie tidak menanggapi undangan untuk berorasi di hadapan massa buruh dan menandatangani kontrak politik pemenuhan 10 tuntutan Hari Buruh.

Sedangkan, Mahfud MD dan Hidayat Nur Wahid, mengingat statusnya sudah tidak lagi bakal capres disarankan menjadi bakal calon wakil presiden.

Lebih lanjut, Said menuturkan bahwa dengan pengarahan dukungan buruh terhadap capres yang menyetujui kontrak politik pemenuhan 10 tuntutan Hari Buruh 2014, maka kaum buruh akan melakukan kerja-kerja organisasi.

“Ada 44 juta buruh formal, 1,4 juta di antaranya merupakan anggota KSPI, 1.6 juta anggota guru honorer dan tenaga honorer, kemudian guru yang tergabund dengan organisasi guru resmi ada lebih dari 3,7 juta. Itu angka yang signifikan untuk memberikan dukungan kepada capres yang mau memenuhi tuntutan kami,” katanya.

Peringatan May Day 2014 kali ini membawa 10 tuntutan, di antaranya adalah kenaikan upah minimum sebesar 30 persen pada 2015 sekaligus revisi indeks Kebutuhan Hidup Layak (KHL) menjadi 84 item, menolak penangguhan upah minimum, menuntut berlakunya penangguhan upah minimum dan menuntut berlakunya jaminan pensiun wajib bagi buruh pada Juli 2015.

Sumber :
http://www.antaranews.com/berita/432086/buruh-dukung-penuh-jika-prabowo-tandatangani-kontrak
-politik#at_pco=tcb-1.0&at_si=536313d5419890a9&at_ab=-&at_pos=0&at_tot=5

 

Pekerja kembali suarakan tuntutan peningkatan kesejahteraan

Jakarta (ANTARA News) – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) akan kembali menyuarakan tuntutan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kesejahteraan para buruh dan pekerja pada peringatan Hari Buruh Sedunia Kamis (1/5).

“May Day kali ini harus jadi momentum seluruh elemen buruh untuk menyuarakan dan memperjuangkan kesejahteraan, tidak saja bagi buruh tapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Sekretaris Jenderal Aspek Indonesia Sabda Pranawa Djati saat dihubungi ANTARA News melalui telepon di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan bahwa sesuai konstitusi setiap warga negara berhak mendapatkan jaminan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, termasuk para buruh dan pekerja.

Oleh karena itu, ia mengatakan, sebagai bagian dari pekerja organisasinya akan kembali menuntut pemenuhan hak itu para peringatan Hari Buruh.

Ia mengatakan, sekitar 2.000 pekerja anggota Aspek Indonesia akan turun ke jalan untuk menyampaikan tuntutan tersebut.

Aspek Indonesia, ia menjelaskan, antara lain akan fokus menyuarakan penolakan upah murah  kenaikkan Upah Minumum Provinsi/Upah Miminum Kota Tahun 2015 sebesar 30 persen dan tuntutan agar pemerintah menjalankan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mereka juga akan menuntut pemerintah menjalankan program jaminan pensiun untuk pekerja formal per 1 Juli 2015 serta mendorong pemerintah mengangkat pekerja alih daya di lingkungan Badan Usaha Milik Negara menjadi pegawai tetap.

Massa Aspek Indonesia, kata dia, akan bergerak menuju Bundaran Hotel Indonesia sekitar pukul 09.00 WIB.

“Kemudian akan bergerak menuju Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, untuk bergabung dengan massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia,” katanya.

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/431904/pekerja-kembali-suarakan-tuntutan-peningkatan-kesejahteraan