Soal Jaminan Pensiun, DPR Janji Desak Ke Jokowi

KSPI-DAN-DPRJakarta, KSPI-Terkait permasalaha Jaminan Pensiun, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, menyindir kinerja pemerintah yang dianggapnya tidak jelas dalam mengatur perekonomian negara.

Hal itu disampaikan oleh Fadli Zon saat menerima perwakilan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang dipimpin langsung oleh Presiden KSPI Said Iqbal di Gedung Nusantara III, DPR RI,Senayan,Jakarta, Rabu (17/06/2015).

Menurut Fadli Zon, ketidak jelasan pemerintah dalam mengatur perekonomian menjadi salah satu penghambat lambatnya jaminan pensiun urung dijalankan.

“Kita sama – sama memaklumi saja, karena saat ini ekonomi kita sangat kurang jelas. Apalagi dalam pemerintahan yang sekarang ini sangat tidak jelas mengatur perekonomian negaranya.”Kata Fadli Zon dalam pertemuan tersebut.

Sumber : http://www.kspi.or.id/soal-jaminan-pensiun-dpr-janji-desak-ke-jokowi.html

Bayar Upah di Bawah Ketentuan, 3 Direktur Perusahaan Ini Jadi Tersangka

Medan, KSPI – Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Deliserdang sudah menetapkan tiga orang Direktur perusahaan menjadi tersangka.

Minggu Saragih, Perda KSPI Sumatera Utara (foto : Minggu Saragih )

Ketiganya adalah AD alias Ali, AG dan RY yang masing masing merupakan Direktur dari PT Karunia Makmur, PT Asia Raya Poundry dan PT Givemas Garmindo.

“Jadi tindak pidananya itu dugaan pelanggaran hak normative di mana upah dibayarkan di bawah ketentuan terhadap buruh. Kita serius menangani penyidikannya biar ini menjadi efek jera bagi perusahaan perusahaan nakal,” ujar Kabid Perundangan Ketenagakerjaan Disnakertrans Deliserdang, Jon Sagala yang ditemui Rabu, (17/6/2015).

Disebutkan kalau masing masing perusahaan itu beralamat di Desa Bangun Sari dan Desa Dalu X A Kecamatan Tanjung Morawa dan PT Givemas Garmindo berada di Jln Batang Kuis-Medan Km, 16 No. 168. Adapun pasal yang dikenakan ada pasal 90 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

“Untuk sekarang yang belum pernah datang ketika dipanggil itu adalah RY. Sudah beberapa kali dia kita pinta untuk hadir namun tidak datang juga. Sekarang kita sudah meminta agar Polres Deliserdang untuk menghadirkannya dengan upaya paksa cuma belum ada dibawa,” kata Jon Sagala.(http://medan.tribunnews.com/)

Dijelaskan kalau saat ini mereka tengah menyiapkan berkas berita acara pemeriksaaan (BAP) PT Karunia Makmur dan PT Asia Raya Poundry. Saat ini berkasnya sudah diantarkan ke Kejaksaan Negeri Lubuk pakam dan tinggal dilengkapi dengan data SK Gubernur tentang penetapan upah.

“Kemarin berkasnya belum lengkap karena jaksa meminta kita untuk melengkapi SK Gubernur ini,” katanya.

Sumber : http://www.kspi.or.id/bayar-upah-di-bawah-ketentuan-3-direktur-perusahaan-ini-jadi-tersangka.html

Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia: Upah Minimum di Jakarta Idealnya Rp 5-7 Juta per Bulan

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia, Mirah Sumirat menilai upah minimum buruh di Jakarta seharusnya sudah di kisaran Rp 5 juta sampai Rp 7 Juta per bulan. Kebutuhan hidup yang semakin ‎tinggi di Ibukota menjadi alasan lembaga ini dalam perhitungan upah buruh.

Mirah mengatakan,‎ kisaran upah yang seharusnya diterima buruh tersebut didasarkan pada gaji supir busway. Mereka, lanjutnya, menerima penghasilan Rp 7 juta sebulan. Alasan lain, berdasarkan kebutuhan hidup di Jakarta sebagai kota metropolitan yang kian melambung.

“Jadi sangat aneh jika upah minimum di Jakarta masih di bawah Rp 3 jutaan,” cetus dia dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (14/6/2015).

Mirah berpendapat, dengan gaji Rp 3 juta per bulan di Jakarta, para buruh tidak mendapatkan kehidupan yang layak mengingat biaya sewa rumah, transportasi, pangan sangat mahal di Ibukota.

Untuk itu, dia mendesak Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok serius menaikkan gaji buruh di Jakarta secara layak di angka Rp 7 juta per bulan.

“Ahok jangan koar-koar saja, mengklaim pro buruh dan wong cilik tapi gaji buruh Jakarta lebih rendah di bawah gaji buruh di Kerawang dan Bekasi,” tegasnya.

Sementara Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta Aryana Satria menyatakan, kenaikan upah minimum di Jakarta setidaknya perlu naik sekira 20 persen. “Pertimbangannya ada inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Jakarta yang lebih tinggi dari Bekasi dan Karawang, namun upah di DKI lebih rendah,” saran dia.

‎Di sisi lain, Sekertaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menargetkan kenaikan upah tahun depan naik 30 persen secara nasional. Hal ini untuk mengejar ketertinggalan dari negara tetangga yang upahnya sudah mencapai angka Rp 3,5 jutaan.

“Pemerintah juga wajib merevisi kuantitas item KHL dari 60 item menjadi 84 item dan revisi item rumah, transportasi, listrik, daging, pendidikan dan rekreasi. Karena enggak realistis lah bila kebutuhan rekreasi di Jakarta hanya diitung Rp 1.900 per bulan. Termasuk kebutuhan daging hanya dihitung Rp 50 ribu rupiah per bulan,” papar dia.

Rusdi menegaskan, KSPI akan kembali bergerak secara totalitas di seluruh daerah untuk memperjuangkan kenaikan upah sebesar 30 persen dan menuntut revisi KHL dari 60 menjadi 84 item serta menolak kenaikan upah 2 tahun atau 5 tahun sekali paska lebaran.

Sumber : http://www.kspi.or.id/asosiasi-serikat-pekerja-aspek-indonesia-upah-minimum-di-jakarta-idealnya-rp-5-7-juta-per-bulan.html

Upah Minimum Jakarta Hanya Rp2,7 Juta, Buruh Sesak Napas

UMP Jakarta(Ilustrasi buruh demo. (Foto: Okezone)
JAKARTA – Tingginya biaya hidup di Jakarta nampaknya tidak sebanding dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2015 hanya sebesar Rp2,73 juta. Bahkan, Upah minimum di Jakarta masih kalah dengan kota satelit seperti Bekasi dan Karawang.Ketua Forum Buruh DKI Jakarta, Muhammad Toha, mengatakan dengan melihat biaya kebutuhan hidup di Jakarta, seperti transportasi dan harga komoditas yang tinggi, tentunya UMP tersebut masih jauh dari kata cukup.

“Terus terang dengan nominal UMP hanya sebesar itu, nafas buruh pas-pasan,” tutur Toha saat dihubungi Okezone, Jakarta, Senin (22/6/2015).

Menurut Toha, para buruh khususnya di Jakarta sudah mengeluarkan semua upaya untuk memperjuangkan UMP yang layak. Bahkan, pihaknya sudah beberapa kali melakukan demonstrasi di depan Balai Kota, untuk menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menaikan UMP 2015.

“Kita sudah ajuk beberapa kali melalui aksi, nyatanya tidak dipenuhi. Lalu yang terakhir katanya mau dinaikin Rp50 ribu saja, tapi dibatalin juga. Padahal dia (Ahok) yang bilang sendiri,” imbuhnya.

Toha menegaskan, pihaknya akan tetap menuntut upah minimum Jakarta di atas Rp3 juta. “Waktu itu kita ajukan Rp3,2 juta. Kalau segitu mungkin nafas kami masih bisa untuk hidup,” pungkasnya.

(mrt)

Jokowi Didesak Putuskan Iuran Jaminan Pensiun Bulan Ini

JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menandatangani Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) jaminan pensiun paling lambat pertengahan juni.”Kami mendesak paling lambat ditandatangani pertengahan Juni ini karena 1 Juli 2015 sudah mulai berlaku jadi sangat mepet,” ungkap Presiden KSPI Said Iqbal di Cikini, Jakarta, Senin (8/6/2015).

Pihaknya juga mendesak Jokowi untuk menolak usulan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Apindo yang mengusulkan iuran di bawah 8 persen.

“Iuran dan manfaat rendah itu merugikan buruh, karena jaminan pensiun adalah program jaminan sosial bukan bisnis,” tegasnya.

Lebih lanjut Said Iqbal menyebutkan beberapa hal yang harus segera disetujui Jokowi dalam RPP antara lain, iuran jaminan pensiun 10 sampai 12 persen. Dengan pembagian perusahaan 7 sampai 9 persen dan buruh 3 persen.

Selain itu, manfaat pasti pensiun yang diterima buruh saat usia pensiun sampai meninggal menerima bulanan sebesar 60 persen dari upah terakhir.

“Buruh setuju dengan usulan Menaker dan DJSN yang menyebutkan iuran pensiun 8 persen asalkan manfaat pasti pensiun yang diterima buruh 60 persen dari upah terakhir bukan 30 sampai 40 persen,” imbuhnya.

Hal tersebut karena total dana pensiun yang bisa terkumpul pada 2030 bisa mencapai Rp3000 triliun.

“Ada kecukupan dana untuk membayar jaminan pensiun 60 persen secara berkesinambungan bukan seperti cara Kemenkeu dan Apindo yang ingin membodohi buruh dan rakyat,” sebutnya.

Isi RPP terakhir adalah tetap memberi ruang kepada penyelenggara jaminan pensiun swasta (DPPK dan DPLK) asalkan nilai iuran dan manfaat pasti pensiun kepada buruh jauh lebih baik dari apa yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan. “Dan buruh harus ada di dewan pengawas DPPK/DPLK,” tukasnya.

(rzk)

Perhitungan Kemenaker: Upah Pekerja Bisa Naik 11 Persen Tiap Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com – Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengupahan masih belum final. Statusnya, dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kumham). Meski demikian, Kementerian Ketenagakernaan (Kemenaker) telah memiliki perhitungan atas formula dari perhitungan upah minimum tersebut.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Irianto Simbolon mengatakan, formula perhitungan dari upah minimum versi Kemenaker adalah upah minimum lama ditambah dengan Index Harga Konsumen (IHK) plus nilai produktifitas (alpha).

Selain itu perhitungan gaji minimum tersebut akan dikalikan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi didaerah setempat. Dari hasil perhitungan tadi, Irianto bilang, akan ketemu kenaikan gaji minimum sebesar 10 persen-11 persen setiap tahun.

Irianto mengklaim, perhitungan upah buruh versi Kemenaker tersebut sudah sangat pas dan tidak memberatkan bagi kedua belah pihak yakni pekerja dan pemberi kerja. Dengan perhitungan upah tersebut besarannya akan berada diatas inflasi di kisaran 5 persen-8 persen.

Irianto menambahkan, dalam formula penetapan upah minimum buruh yang dibuat Kemenaker tersebut sekaligus membantah bila kenaikan gaji hanya terjadi setiap lima tahun.

“Sampai tahun ke lima nanti menteri akan amanatkan, gubernur-gubernur follow up amanat menteri dengan membuat keputusan upah minimum jangka waktu setahun untuk periode lima tahun,” kata Irianto, Rabu (4/6/2015).

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan, dalam penerapan upah minumum buruh harus ada dua kepastian yakni bagi kalangan pekerja dan pemberi kerja atau industrial. Hal ini sebagai upaya untuk menjaga kepastian.

Bagi pekerja, perhitungan besaran kenaikan upah sangat dibutuhkan untuk memenui kebutuhan hidup. Sementara itu, bagi kalangan pemberi kerja, besaran upah yang ditetapkan akan mempengaruhi perencanaan keuangan perusahaan. “Dua poin tersebut akan jadi konten utama di RPP pengupahan,” kata Hanif.

Kemnaker sendiri mengharap agar formula pengupahan ini dapat segera sahkan dan diimplementasikan setidaknya mulai tahun depan. Bila beleid ini rampung, nanti Kemenaker juga akan membuat peraturan turunannya berupa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker). (Handoyo)

Sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/06/05/132355226/Perhitungan.Kemenaker.Upah.Pekerja.Bisa.Naik.11.Persen.Tiap.Tahun

 

Jika Tuntutan Jaminan Pensiun Tak Digubris Pemerintah, Ini Langkah Yang Akan Diambil Buruh

Jakarta, KSPI- Ribuan buruh kembali melakukan aksi di kantor Kemenko Perekonomian untuk menuntut pelaksanaan jaminan pensiun pada 1 Juli 2015 dengan iuran 10%-12% (pengusaha 7%-9%) dengan manfaat pensiun perbulan nya 60% dari upah terakhir (bukan 30%-40%) saat usia pensiun 55 tahun.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan,hari ini,Kamis (11/06/2015), akan dilakukan rakortas Menko Perekonomian untuk memutuskan besaran iuran dan manfaat pensiun.

Ditegaskan Said Iqbal, nantinya buruh akan melakukan langkah -langkah lanjutan bila pemerintah mengabaikan tuntutan buruh.

Langkah – langkah tersebut antara lain,lanjut Said Iqbal,pertama buruh akan mengajukan Gugatan Warga Negara/Citizen Law Suite (CLS),”karena Presiden dan Menteri telah melanggar konstitusi.” Tegas Iqbal di Jakarta.

Kedua,mendesak DPR RI menggunakan hak interpelasi terhadap pemerintah yang tidak menjalankan UU BPJS/Pensiun.

“Ketiga,Jutaan buruh akan mogok nasional diseluruh indonesia.” Tegas Iqbal mengakhiri tuntutan tersebut.

Sumber : http://www.kspi.or.id/jika-tuntutan-jaminan-pensiun-tak-digubris-pemerintah-ini-langkah-yang-akan-diambil-buruh.html

Mayday 2015: KSPI Serukan Penghentian Keserakahan Korporasi

Sharan Burrow, Sekjend International Trade Union Confederation. (foto: satuharapan.com)
Sharan Burrow, Sekjend International Trade Union Confederation. (foto: satuharapan.com)

Jakarta | Konfederasi Serikat Pekerja Internasional (International Trade Union Confederation) menyerukan kepada pengusaha untuk menghentikan keserakahan korporasi, demikian disampaikan oleh Sekretaris Jenderal ITUC Sharan Burrow, yang juga mengatakan perjuangan serikat pekerja di Indonesia sangat inspirasional dan bisa menjadi contoh bagi serikat pekerja di negara-negara lain.

“Serikat pekerja di Indonesia fantastis. Mereka telah berhasil melakukan banyak perubahan. Namun, kita tetap perlu melawan keserakahan korporasi dan ketidakadilan,” kata Sharan Burrow di Jakarta, Kamis (30/4).

Karena itu, pada peringatan Hari Buruh Internasional, yang dikenal dengan Mayday pada Jumat (1/5), Sharan akan ikut bersama elemen-elemen buruh Indonesia. Menurut dia, peringatan Mayday sangat penting untuk mengkampanyekan penghentian keserakahan korporasi secara global.

Sharan juga menyoroti perjuangan serikat pekerja perempuan di Indonesia. Menurut dia, serikat pekerja perempuan Indonesia sangat kuat dalam memperjuangkan hak-haknya. “Perempuan-perempuan inilah yang akan bisa mengubah Indonesia,” ujarnya.

Sejalan dengan isu global yang digadang-gadangkan oleh ITUC, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan, agenda buruh Indonesia pada Mayday 2015 sejalan dengan tema yang diusung ITUC, yaitu hentikan keserakahan korporasi. “KSPI menolak kebijakan upah murah, misalnya rencana menaikkan upah lima tahun sekali. Jangan mengulangi era Soeharto, di mana pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi kesenjangan melebar,” tuturnya.

Iqbal mengatakan ITUC merupakan konfederasi serikat pekerja dunia yang membawahi 157 negara dengan anggota lebih dari 200 juta. ITUC juga duduk di lembaga Organisasi Buruh Internasional (ILO) sehingga setiap anggotanya akan mendapat manfaat.

Selain Iqbal, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat menambahkan kehadiran perwakilan ITUC ke Indonesia, memiliki arti penting untuk ikut mengkampanyekan agenda internasional. “Dengan kehadirannya, berarti ada dukungan internasional untuk gerakan buruh di Indonesia,” ujarnya. (***Hz)

Kenaikan Upah Pekerja 30 Persen Dianggap Wajar

Presiden ASPEK INDONESIA
Presiden ASPEK INDONESIA

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat mengatakan tuntutan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2016 sebesar 30 persen adalah hal yang wajar dan tidak berlebihan.

“Kenaikan upah akan meningkatkan daya beli buruh sehingga kehidupan buruh akan lebih baik. Buruh harus sejahtera, buruh harus bisa hidup layak,” kata Mirah Sumirat saat peringatan Hari Buruh di Jakarta, Jumat (1/5).

Mirah mengatakan pada Hari Buruh atay MayDay 2015, Aspek Indonesia bersama jutaan buruh di Indonesia menyuarakan tuntutan untuk mewujudkan kesejahteraan, tidak hanya bagi buruh, tetapi juga rakyat Indonesia.
Menurut Mirah, ukuran paling penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah upah karena dengan upah layak akan menggerakkan sektor lainnya.

Selain menuntut kenaikan upah 30 persen, buruh juga menuntut penambahan komponen kebutuhan hidup layak (KHL), yang menjadi acuan penetapan upah, dari 60 butir menjadi 84 butir. “Buruh juga menolak rencana pemerintah yang akan menaikan UMP setiap dua tahun sekali, apalagi lima tahun sekali. Pemerintah harus memastikan setiap kebijakan yang akan dibuat berpihak pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan investasi semata apalagi pengusaha hitam,” tuturnya.

Selain itu, buruh juga mendesak agar jaminan pensiun bagi seluruh pekerja segera disahkan dalam peraturan pemerintah pada Juli 2015 dengan iuran 15 persen per bulan dan manfaat bulanan 75 persen dari gaji terakhir, seperti yang berlaku pada pegawai negeri sipil.

Permasalahan tenaga kerja alih daya yang tidak kunjung ada kejelasan juga menjadi perhatian Aspek Indonesia.
Mirah menuntut pemerintah untuk menghapus sistem kerja alih daya atau “outsourcing” dengan merevisi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 sehingga buruh bisa mendapat kepastian kerja dan kepastian status hubungan kerja.

“Angkat pekerja alih daya menjadi pekerja tetap. Masih banyak praktik pelanggaran sistem kerja alih daya yang terjadi di perusahaan milik negara tanpa terlihat upaya pemerintah untuk melakukan penindakan,” katanya.

Terkait jaminan kesehatan, Aspek mendesak pemerintah untuk menambah anggaran dari APBN sebesar Rp 30 triliun serta mengganti sistem Ina-CBG’s menjadi “free for service” agar semakin banyak rakyat yang bisa mendapat pengobatan gratis tanpa ada kenaikan iuran. Mirah juga menilai perlu ada reformasi di sistem peradilan hubungan industrial yang selama ini justru terkesan menjadi kuburan bagi buruh.

“Revisi total Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Bubarkan pengadilan hubungan indsutrial dan berikan proses penyelesaian yang lebih mudah bagi pekerja,” tuturnya.

Seperti halnya permasalahan pekerja alih daya, Aspek Indonesia juga memberikan perhatian kepada permasalahan guru dan pekerja honorer yang masih banyak di Indonesia. “Angkat guru dan pekerja honorer menjadi pegawai negeri sipil atau pekerja tetap,” ujarnya.

Terakhir, Aspek Indonesia mendesak pemerintah untuk melakukan aksi nyata untuk menurunkan harga barang-barang kebutuhan pokok karena semakin melonjak maka kesejahteraan buruh akan terancam.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/05/01/nno1hx-kenaikan-upah-pekerja-30-persen-dianggap-wajar

KSPI Ancam Lakukan Aksi Mogok Nasional Jika Tuntutan May Day Tak Digubris Pemerintah

Jakarta, KSPI (04/05/2015) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam akan melakukan aksi mogok nasional pada November mendatang, jika tuntutan yang diajukan pada Hari Buruh Internasional (May Day) tak digubris pemerintah.

Tema May Day 2015

“Dua juta anggota KSPI di seluruh Indonesia akan melakukan mogok nasional jika pemerintah tidak menggubris tuntutan kami pada ‘May Day’ hari ini,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Jumat (1/5).

Tuntutan KSPI pada Hari Buruh Internasional 2015 adalah melawan kebijakan upah murah dan kenaikan upah setiap lima tahun sekali, menaikkan upah minimum pada tahun 2016 sebesar 32 persen, meminta 84 item kebutuhan hidup layak.

Selanjutnya KSPI meminta program jaminan pensiun pekerja swasta dijalankan pada 1 Juli 2015, dengan manfaat pensiun 60-75 persen dari besaran gaji terakhir atau seperti yang diterima pegawai pemerintah.

Kemudian KSPI meminta penambahan dana APBN untuk kesehatan yang diberikan kepada BPJS Kesehatan dari Rp19,9 triliun menjadi Rp30 triliun, agar tidak ada orang yang ditolak berobat ke rumah sakit atau klinik.

“KSPI menuntut dihapuskannya sistem kerja alih daya (outsourcing) di Indonesia, termasuk di BUMN. Lebih dari satu juta buruh BUMN masih berstatus ‘outsourcing’,” ujarnya.

KSPI juga meminta agar seluruh guru honorer di Indonesia digaji sesuai upah minimum daerah dan diangkat menjadi karyawan tetap di mana mereka bekerja. Setelah itu KSPI menolak kenaikan harga BBM, LPG dan listrik, serta meminta pemerintah Indonesia menurunkan harga barang.Mereka juga menolak kerakusan korporasi multinasional dalam melaksanakan aktivitas ekonominya. (http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum)

Sumber : http://www.kspi.or.id/kspi-ancam-lakukan-aksi-mogok-nasional-jika-tuntutan-may-day-tak-digubris-pemerintah.htm

Asosiasi Serikat Pekerja : Hentikan Upaya Memiskinkan Buruh

Asosiasi Serikat Pekerja : Hentikan Upaya Memiskinkan Buruh

Jakarta, (Antara Megapolitan) – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia
(ASPEK Indonesia) menegaskan agar upaya-upaya memiskinkan buruh dihentikan.

“Bangkitlah seluruh kaum pekerja untuk melawan konspirasi global yang ingin melegitimasi praktik eksploitasi dan memiskinkan pekerja,” kata Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat, SE, di Jakarta, Jumat, menyambut Hari Buruh se-Dunia atau “Mayday 2015”.

Ia juga menyerukan bahwa apapun pekerjaan dan jabatan pekerja, selama masih menerima upah/gaji, maka sesungguhnya mereka adalah pekerja/buruh.

Karena itu, kata dia, ASPEK Indonesia sebagai bagian dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), bersama jutaan buruh di Indonesia, akan terus menyuarakan berbagai tuntutan demi terwujudnya kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

“Buruh harus sejahtera, buruh harus bisa hidup layak, dan buruh harus bisa terlindungi hak-nya tanpa diskriminasi dan intimidasi,” katanya.

Dalam kaitan itu, katanya, maka ukuran paling penting dari tingkat
kesejahteraan buruh adalah upah.

Karena itu, kata dia, tuntutan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2016 sebesar 30 persen adalah wajar dan tidak berlebihan.

“Kenaikan upah tentunya akan meningkatkan daya beli buruh sehingga kehidupan buruh akan lebih baik,” katanya.

ASPEK Indonesia juga menuntut penambahan komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari 60 komponen menjadi 84 komponen, serta menolak rencana pemerintah yang akan menaikkan UMP setiap dua tahun sekali, apalagi lima tahun sekali.

Pemerintah, kata dia, seharusnya memastikan bahwa setiap kebijakan yang akan dibuat harus berpihak kepada kesejahteraan rakyat, bukan berpihak pada kepentingan investasi semata, apalagi pada kepentingan pengusaha hitam yang menguasai modal.

“Negara harus memastikan distribusi kesejahteraan secara maksimal untuk dapat dinikmati seluruh rakyat, khususnya buruh,” katanya.

Jaminan pensiun

Tuntutan lain dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat, adalah meminta pemerintah untuk menjalankan jaminan pensiun bagi seluruh pekerja, dengan cara segera mensahkan RPP Jaminan Pensiun per Juli 2015, dengan iuran 15 persen per bulan dan manfaat bulanan sebesar 75 persen dari gaji terakhir seperti pegawai negeri sipil (PNS).

Kemudian, menghapus sistem kerja “outsourcing” (alih daya) dengan merevisi Permenakertrans No.19 Tahun 2012, sehingga buruh bisa mendapat kepastian kerja dan kepastian status hubungan kerja.

Selanjutnya mengangkat pekerja “outsourcing” yang ada di BUMN menjadi pekerja tetap, karena faktanya praktik pelanggaran sistem kerja “outsourcing” justru banyak terjadi di BUMN tanpa ada upaya dari pemerintah untuk menindak direksi BUMN yang melanggar UU Ketenagakerjaan.

Tuntutan lainnya, menjalankan jaminan kesehatan gratis untuk seluruh rakyat Indonesia dengan menambah APBN sebesar Rp30 triliun untuk alokasi jaminan kesehatan.

Lalu, kata Mirah Sumirat, mengganti “System Ina-CBG`s” dengan “Free for Service” agar semakin banyak rakyat yang bisa mendapatkan pengobatan gratis, serta menolak rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

ASPEK Indonesia juga menuntut revisi total UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial No. 2 Tahun 2004, dan membubarkan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang ada, serta memberikan proses penyelesaian yang lebih mudah bagi pekerja.

Selanjutnya, mengangkat guru honor dan pekerja honor menjadi PNS, menurunkan harga sembako, menolak kenaikan harga dan liberalisasi harga BBM, gas dan listrik, yang diserahkan kepada mekanisme pasar, karena akan semakin memiskinkan rakyat.

“Pemerintah juga harus menghentikan penjualan aset negara serta
memastikan bahwa tanah, air dan udara dikuasai dan dimanfaatkan oleh negara sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” katanya.

Sumber : http://megapolitan.antaranews.com/berita/12649/asosiasi-serikat-pekerja–hentikan-upaya-memiskinkan-buruh

SERIKAT PEKERJA SIAP BERUNDING DENGAN PEMERINTAH, UNTUK KESEJAHTERAAN BURUH

ASPEK Indonesia (Rabu, 21/01/2015).

 

Berbagai persoalan ketenagakerjaan yang saat ini masih menjadi ganjalan antara pihak serikat pekerja dan pengusaha, harus bisa difasilitasi penyelesaiannya oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. ASPEK Indonesia siap untuk duduk satu meja dengan seluruh pihak terkait, guna mendiskusikan berbagai solusi yang diharapkan dapat menyelesaiakan permasalahan ketenagakerjaan. Demikian disampaikan Mirah Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), dalam keterangan pers tertulis hari ini. Namun demikian, Mirah Sumirat menegaskan pentingnya kejujuran dan kepekaan dari Kementerian Tenaga Kerja, hingga ke jajaran dinas tenaga kerja di provinsi dan kabupaten/kotamadya, untuk bisa mencari solusi yang terbaik bagi pekerja di Indonesia. Hal ini sesuai dengan tugas pokok instansi tersebut, yang harus mampu memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja akan hak untuk hidup layak dan jaminan pekerjaan yang berkeadilan, termasuk di dalamnya adalah hak kebebasan berserikat.

 

Guna menjamin penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Menteri Tenaga Kerja harus memprioritaskan berbagai kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan pekerja, antara lain dengan merevisi berbagai peraturan ketenagakerjaan di bidang pengupahan, yaitu merevisi Permenakertrans No.13/2012 tentang Kebutuhan Hidup Layak dengan menambah komponen KHL menjadi minimal 84 komponen karena faktanya 60 komponen KHL yang ada saat ini masih belum memperhitungkan berbagai kebutuhan hidup sehari-hari dari pekerja. Mirah Sumirat juga meminta dicabutnya Permenakertrans No.231/2004 tentang kebijakan penangguhan upah karena berdasarkan pengalaman, Permenakertrans tersebut banyak dipakai oleh perusahaan untuk tidak membayarkan upah minimum sesuai ketentuan yang berlaku. Banyak perusahaan yang sebetulnya mampu, namun masih membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku. Mirah Sumirat menyoroti juga lemahnya pegawai pengawas di instansi ketenagakerjaan, sehingga banyak kejahatan ketenagakerjaan yang tidak terselesaikan sebagaimana mestinya.

 

Berbagai praktik pelanggaran UU Ketenagakerjaan terkait pekerja outsourcing juga harus menjadi fokus perhatian Menteri Tenaga Kerja saat ini. Kementerian Tenaga Kerja telah menerbitkan berbagai Nota Pemeriksaan tentang pelanggaran praktik outsourcing yang dilakukan oleh beberapa BUMN, antara lain di PT PLN, PT PGN, PT Pos Indonesia dan BUMN lain, termasuk di BPJS Ketenagakerjaan yang sebelumnya PT JAMSOSTEK. Namun hingga saat ini BUMN dan BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan pelanggaran tersebut. Terkait dengan penyelesaian outsourcing di BUMN, ASPEK Indonesia juga meminta Menteri BUMN untuk bisa memberikan peringatan dan sanksi tegas kepada direktur BUMN yang melakukan pembiaran pelanggaran UU Ketenagakerjaan. Kepatuhan BUMN dalam melaksanakan setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesungguhnya adalah cermin tegaknya Good Corporate Governance di BUMN. Mirah Sumirat menegaskan bahwa BUMN dan BPJS Ketenagakerjaan, sebagai entitas Negara, harus menjadi contoh terbaik penegakan hukum di Indonesia.

 

ASPEK Indonesia sebagai bagian dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga meminta jaminan keberpihakan dari Pemerintah untuk beberapa permasalahan pekerja dan rakyat Indonesia, antara lain:

 

  1. Menolak rencana Pemerintah yang akan menaikkan UMP setiap 5 tahun sekali.
    
  2. Jalankan jaminan pensiun per 1 juli 2015 dengan manfaat bulanan 75% dari upah terakhir.
    
  3. Perbaiki kebijakan jaminan kesehatan, dengan menambah kepesertaan BPJS Kesehatan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI)atau masyarakat tidak mampu, serta memperbaiki kebijakan Coordination Benefit (COB) sehingga rakyat bisa mendapat manfaat yang seharusnya.
    
  4. Angkat pekerja outsourcing terutama di perusahaan BUMN dan BPJS Ketenagakerjaan menjadi pekerja tetap.
    

 

Jakarta, 21 Januari 2015

 

Mirah Sumirat

 

Presiden ASPEK Indonesia

Sumber : http://kabarpolitik.com/2015/01/21/serikat-pekerja-siap-berunding-dengan-pemerintah-untuk-kesejahteraan-buruh/

ASPEK desak menteri sanksi BUMN langgar “outsourcing”

Presiden ASPEK INDONESIA
Presiden ASPEK INDONESIA

Jakarta, (Antaranews Bogor) – Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat mendesak Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno memberi peringatan dan sanksi tegas kepada direktur perusahaan milik negara yang belum mengangkat pekerja alih daya (“outsourcing”).

“Pemerintah harus memberi sanksi tegas kepada BUMN yang melakukan pembiaran pelanggaran Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kepatuhan BUMN dalam melaksanakan aturan sesungguhnya adalah cermin tegaknya tata kelola perusahaan yang baik,” kata Mirah Sumirat melalui siaran pers di Jakarta, Rabu.

Mirah mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan berbagai nota pemeriksaan tentang pelanggaran praktik alih daya yang dilakukan beberapa BUMN seperti PT PLN, PT PGN, PT Pos Indonesia dan lain-lain termasuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang sebelumnya PT Jamsostek.

Namun, beberapa BUMN dan BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan pelanggaran karena belum mengangkat pekerja alih daya sebagai pekerja tetap.

“BUMN dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai entitas negara harus menjadi contoh terbaik dalam penegakan hukum di Indonesia,” tuturnya.

Karena itu, dalam aksi buruh yang dimotori Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan dimulai pada Rabu, ASPEK Indonesia sebagai bagian dari konfederasi tersebut meminta jaminan keberpihakan pemerintah dalam beberapa permasalahan pekerja dan rakyat Indonesia.

Selain permasalahan pekerja alih daya, ASPEK Indonesia juga menyatakan menolak rencana pemerintah yang akan menaikkan upah minimum setiap lima tahun sekali. ASPEK Indonesia juga mendesak pemerintah untuk menjalankan jaminan pensiun per 1 Juli 2015 dengan manfaat bulanan 75 persen dari upah terakhir.

Terakhir, ASPEK Indonesia juga meminta adanya perbaikan jaminan kesehatan dengan menambah kepesertaan BPJS Kesehatan untuk penerima bantuan iuran (PBI) serta memperbaiki kebijakan “Coordinating Benefit” sehingga rakyat bisa mendapatkan manfaat yang seharusnya.

Sumber : http://antarabogor.com/berita/11031/aspek-desak-menteri-sanksi-bumn-langgar-outsourcing