51 Perusahaan Langgar Pembayaran THR, Menaker Kemana?

Jakarta,KSPI- Sebanyak 51 perusahaan dilaporkan telah melakukan pelanggaran aturan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja. Pemerintah menyiapkan sanksi administratif dan sosial dengan mengumumkan nama perusahaan yang melakukan pelanggaran tersebut.

hanif dhakiri saat kampanye Jokowi ( http://www.jakpro.id )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ada 51 perusahaan yang bermasalah dalam pembayaran THR. Kasus-kasus ini tentu akan tindaklanjuti posko THR Kemnaker ini. Kita berharap kasus-kasus yang ada ini bisa diselesaikan dengan baik,“ kata Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri seusai menggelar Halal bihalal dengan para pegawai Kemnaker di Kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu (22/7/2015).

Posko pemantauan THR ini ada di semua daerah, baik di Kabupaten/Kota, di Provinsi maupun di pusat. Berdasarkan laporan sementara , Posko Pusat THR Keagamaan 2015 yang berada di kantor Kemnaker telah menerima dan menangani pengaduan yang melibatkan 374 perusahaan di seluruh Indonesia. Namun, tercatat 51 perusahaan yang terkait langsung dengan pelanggaran pembayaran THR dari berbagai daerah.

“Empat perusahaan di antaranya membayarkan THR tidak satu bulan gaji. Berarti ini tidak sesuai dengan ketentuan. Sebanyak 38 perusahaan tidak membayarkan THR sama sekali. Kemudian, Sembilan perusahaan yang membayarkan THR tidak sesuai dengan ketentuan,“ kata Hanif.

Selain pelanggaran berupa tidak membayarkan THR, ada juga perusahaan yang melanggar aturan, semisal jumlah THR tidak mencapai satu bulan gaji serta pemberian THR dengan diganti natura yang berbentuk benda atau makanan-minuman yang melebihi jumlah 25 persen dari THR.

“Sebenarnya kalau dalam bentuk natura ini kan boleh, tapi tidak lebih dari 25 persen dan harus diserahkan bersamaan dengan THR yang berbentuk uang. Jadi, kalau misalkan satu bulan gaji totalnya berapa, itu 25 persennya bisa berbentuk natura sisanya harus uang dan itu harus diserahkan bersamaan,” kata Hanif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan, memang sebagian THR dapat diberikan dalam bentuk lain kecuali minuman keras, obat-obatan atau bahan obat-obatan, dengan ketentuan nilainya tidak boleh melebihi 25% dari nilai THR yang seharusnya diterima dengan disetujui pekerja dan diberikan bersamaan dengan pembayaran THR.

Hanif membeberkan, persoalan pembayaran THR terdapat di 12 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Aceh.

Sektor-sektor perusahaan yang melakukan pelanggaran THR meliputi perusahaan yang bergerak dalam sektor perkebunan, jasa, pertanian, otomotif, garmen, makanan-minuman, pertambangan, transportasi, kebersihan, media, IT (teknolgi informasi), dan perusahaan di bidang kertas.

Hanif menegaskan, akan memberikan sanksi yang sifatnya administratif dan sosial serta akan melakukan penundaan pelayanan perizinan di bidang ketenagakerjaan.

“Sanksi yang sifatnya sosial saya sudah minta Dirjen PHI PHI agar mengumumkan perusahaan-perusahaan yang tidak bayar THR. Kita anggap ini perusahaan-perusahaan yang tidak sesuai dengan aturan ketenagakerjaan terutama masalah THR,“ kata Hanif.

“Selain itu kita surati instansi-instansi yang terkait dengan pelayanan-pelayanan perusahaan agar perusahaan-perusahaan yang kita umumkan tidak membayarkan THR itu diberikan penundaan pelayanan. Itu yang bisa kita berikan karena UU Ketenagakerjaan kita belum mengatur sanksi secara lebih kuat,“ kata Hanif lagi.

Pengumuman nama-nama perusahaan yang melakukan pelanggaran THR tersebut, akan dilakukan pada akhir dari proses penyelesaian masalah THR ini sampai 31 Juli nanti. Penundaan pelayanan terhadap perusahaan-perusahaan pun akan diumumkan juga.

Selain mengerahkan pengawas ketenagakerjaan ke berbagai daerah, kata Hanif, untuk menyelesaikan setiap pengaduan THR, pihak perusahaan yang dilaporkan bakal dipanggil oleh Kemnaker maupun Dinas-dinas Tenaga Kerja setempat lalu kemudian diadakan pertemuan dan mediasi antara pekerja dan pengusaha untuk menyelesaikan pembayaran THR.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sebelumnya mendesak Menaker untuk lebih tegas dan tidak sekadar menghimbau atau berwacana saja terhadap pengusaha yang tidak membayar tunjangan hari raya (THR) kepada pekerjanya.

“Menaker harus tegas dengan cara memberi sanksi administrasi dalam bentuk pencabutan izin usaha serta meningkatkan status hukum Permenaker menjadi Perpres yang memuat pasal sanksi perdata denda bagi pengusaha yang tidak membayarkan THR sehingga ada efek jeranya,” tegas Presiden KSPI Said Iqbal.

Dikatakan, dalam perlambatan pertumbuhan ekonomi ini, seharusnya pemerintah menjadikan ‘Lebaran of Labour Economic’ ini sebagai upaya meningkatkan konsumsi barang yang dibeli buruh dari Rp 80 triliun dana THR (rata-rata upah Rp 2,3 juta dikali jumlah 44 juta buruh formal) ditambah sekitar Rp 50 triliun uang TKI yang dikirim ke keluarganya, sungguh akan terjadi belanja konsumsi buruh Rp 130 triliun akan menambah pertumbuhan ekonomi.

“Jadi bayar THR itu penting dan Menakertrans harus cerdas memaknai ‘ekonomi THR lebaran’, bukan sekedar berwacana dan pencitraan melalui media saja,” ujarnya.

Sumber : http://www.kspi.or.id/51-perusahaan-langgar-pembayaran-thr-menaker-kemana.html

14 TKI di Malaysia Lolos dari Penyekapan

tki

Liputan6.com, Mataram – 14 Tenaga Kerja Indonesia selamat dari penyekapan di sebuah tempat penampungan TKI di Malaysia. 9 di antaranya merupakan TKI asal Nusa Tenggara Barat.

“Mereka ini diselamatkan setelah pihak KJRI bekerja sama dengan Polisi Diraja Malaysia menggerebek penampungan TKI di Kuching,” kata Kepala Bidang Penempatan dan Perlindungan TKI Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nusa Tenggara Barat, Muhamad Zainal, di Mataram, Selasa (21/7/2015).

Menurut dia, seluruh TKI ini merupakan perempuan. Kini, seluruh TKI tersebut ditampung di rumah perlindungan khusus wanita di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.

“Saat ini, majikan sudah ditahan dan tinggal menunggu persidangan, sedangkan pelaku lain yang terlibat termasuk yang memberangkatkan mereka dari Sumbawa masih buron,” ujar Zainal.

Kasus tersebut terbongkar setelah salah seorang TKI asal Sumbawa, NTB, bernama Iis berhasil melarikan diri dari penampungan dan diselamatkan pihak KJRI di Malaysia. Pihak KJRI kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polisi Diraja Malaysia. Mereka kemudian menindaklanjutinya dengan upaya penyelamatan.

“Dari hasil keterangan BAP yang disampaikan Iis kepada polisi Malaysia terdapat 145 TKI yang masih disekap dan 45 di antaraya dari NTB. Tetapi setelah dilakukan cross check ada 9 orang, sedangkan yang lain masih ditelusuri,” jelas Zainal.

Dia menyebutkan 9 TKI asal NTB itu, di antaranya Nurmey, warga Kabupaten Lombok Timur; Eva Rosdiyana asal Kabupaten Sumbawa; Murniati asal Kabupaten Lombok Barat; Fatimah asal Sumbawa; Suminah asal Sumbawa; Pranita asal Lombok; Dwi Rahayu asal Sumbawa; Iyes Ariska asal Sumbawa; Lili Suryani asal Sumbawa; Ida Royanti dari Lombok. 1 orang lagi bernama Jamaludin asal Kabupaten Bima yang kabur dari majikan.

“Dari pengakuan para TKI ini, mereka tidak digaji selama 7 bulan dan mereka dipekerjakan dengan majikan yang berbeda-beda dan pindah-pindah rumah. Jika sudah selesai bekerja mereka dibawa menuju penampungan,” terang Zainal.

Awalnya, TKI ini dijanjikan bekerja ke Brunai Darussalam. Namun kenyataannya, setelah semua dokumen lengkap, mereka dibawa ke Pontianak, Kalimantan Barat. Kemudian, dari Pontianak, mereka diberangkatkan menuju Kuching, Malaysia secara ilegal.

“Jadi, mereka ini diberangkatkan secara ilegal dan dibawa ke sejumlah penampungan. Saat penggerebekan pun diduga majikan lain sudah keburu kabur dan menyembunyikan TKI lainnya,” ucap dia.

Berdasarkan data KJRI di daerah Serawak, Malaysia, jumlah TKI asal Indonesia sebanyak 400 ribu lebih, 150 ribu di antaranya merupakan TKI legal dan selebihnya 250 ribu merupakan TKI ilegal. (Ant/Bob/Yus)

Sumber : http://news.liputan6.com/read/2276511/14-tki-di-malaysia-lolos-dari-penyekapan

Aspek Desak Presiden Evaluasi Kinerja BPJS Ketenagakerjaan

BPJS-Ketenagakerjaan-kominfo.go_.id_Indeks.co.id, Jakarta – Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja seluruh Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

“Kinerja Direksi BPJS Ketenagakerjaan jangan hanya diukur dari seberapa besar hasil investasi yang bisa dikelola. Tapi juga dari seberapa amanah mereka mengelola dana yang berasal dari pekerja dan manfaat yang bisa dirasakan oleh pekerja,” kata Mirah Sumirat melalui siaran pers diterima di Jakarta, Rabu (22/7/2015).

Mirah mengatakan penilaian kinerja BPJS Ketenagakerjaan harus dimulai dengan transparansi pengelolaan dana amanah pekerja serta seberapa besar komitmen lembaga tersebut menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Masalahnya, kata Mirah, Aspek Indonesia menerima laporan dari Serikat Pekerja Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia (SPJSI) bahwa BPJS Ketenagakerjaan, sejak masih bernama PT Jamsostek telah melakukan pelanggaran ketenagakerjaan.

“PT Jamsostek pada 2013 tidak mengindahkan dua nota pemeriksaan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan atas temuan penggunaan pekerja alih daya yang tidak sesuai aturan,” tuturnya.

Mirah mengatakan Jamsostek mempekerjakan pekerja alih daya dalam pekerjaan inti perusahaan. Nota pemeriksaan Kemenaker menyatakan status hubungan kerja pekerja alih daya tersebut beralih demi hukum menjadi pekerja Jamsostek.

“Alih-alih mendapatkan surat keputusan pengangkatan sebagai pekerja tetap, 153 pekerja pada saat itu, justru langsung di-PHK dengan alasan tidak lulus tes. Hal ini sangat mengada-ada, karena tes yang disyaratkan tersebut dilakukan satu tahun sebelum adanya nota pemeriksaan,” katanya.

Hal serupa juga terulang pada 108 orang pekerja yang bersengketa dengan BPJS Ketenagakerjaan. Sejak Mei 2015, para pekerja tersebut tidak mendapatkan gaji dan hak-hak normatif lainnya. Padahal sudah ada surat dari Kemenaker tertanggal 9 Juli 2015 perihal Permasalahan Upah 115 orang Pekerja BPJS Ketenagakerjaan.

“Dalam surat tersebut tertulis dengan tegas bahwa berdasarkan Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan, selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka direksi BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja,” katanya. (Ant)

Sumber : http://indeks.co.id/2015/07/aspek-desak-presiden-evaluasi-kinerja-bpjs-ketenagakerjaan/

Belum Ada Instrumen Hukum untuk Lindungi Buruh Migran di ASEAN

ASPEK, Jakarta – MasyaMasyarakat-ekonomi-asean.-bnsp.go_.idrakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai akan diberlakukan pada 31 Desember 2015. Perdagangan, pelayanan, investasi, modal dan tenaga kerja akan bergerak melintas batas tanpa halangan di Asia Tenggara. Dalam hubungannya dengan buruh migran, MEA menjadi sebuah tantangan tersendiri, karena buruh migran di kawasan Asia Tenggara belum terlindungi oleh instrumen hukum yang mengikat.

Sampai saat ini negara-negara di Asia Tenggara belum mencapai kesepakatan mengenai instrumen hukum untuk pemajuan dan perlindungan hak-hak buruh migran. Padahal mandat untuk membentuk instrumen tersebut telah diperintahkan para pemimpin ASEAN pada Deklarasi Cebu 2007.

Menurut Rafendi Djamin, wakil Indonesia dalam ASEAN Intergovernmental on Human Rights, perlindungan dan pemajuan hak-hak buruh migran baru efektif jika ASEAN sudah memiliki kerangka hukum mengikat.

“Isu yang masih buntu hingga kini terkait apakah dokumen itu menjadi dokumen yang mengikat secara hukum atau hanya sebuah kesepakatan. Keinginan Indonesia adalah mempunyai instrumen perlindungan buruh migran yang mengikat negara-negara anggota ASEAN,”ujar Rafendi dalam permberitaan di voaindonesia.com

Negara di ASEAN yang kurang setuju dengan dokumen yang bersifat mengikat ialah negara dengan  penempatan buruh migran terbanyak, yakni Malaysia dan Singapura. Padahal instrumen legal perlindungan buruh migran sangat penting bagi negara-negara di ASEAN sehingga dapat meningkatkan kualitas perlindungan buruh migran. Dari sekitar 14 juta buruh migran di Asia Tenggara, lima juta diantaranya berasal dari Indonesia.

Sumber : http://buruhmigran.or.id/2015/07/08/belum-ada-instrumen-hukum-untuk-lindungi-buruh-migran-di-asean/

7.746 Buruh Rayakan Lebaran Idul Fitri Tanpa THR di Surabaya

PoskoASPEK, Jakarta – Sejak dibukanya posko pengaduan Tunjangan Hari Raya(THR) oleh Lembaga Bantuan Hukum(LBH) Surabaya bersama Relawan Buruh Jawa Timur berhasil menampung 7000 kasus pengaduan dari 46 perusahaan yang mengakibatkan sebanyak 7.746 buruh merayakan Lebaran Idul Fitri tanpa menerima THR.
Data yang dimiliki Posko THR 2015 di Jawa Timur mencatat, Sebanyak 46 perusahaan dari delapan Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang tidak memberikan Tunjangan Hari Raya(THR) kepada karyawan atau buruhnya.
Salah satu Relawan buruh, Jamaludin mengatakan berbagai macam alasan dibuat perusahaan untuk tidak  memberikan THR nya terhadap buruh, yakni situasi ekonomi perusahaan yang tidak mampu dan status karyawan atau buruh sedang dalam proses masalah.

“Alasan perusahaan, ya alasan-alasan klasik lah, ada yang bilang bahwa pekerja buruh ini sedang dalam proses PHK, pekerja buruh ini berstatus kontrak dan outsourcing, kemudian perusahaan dalam kondisi tidak mampulah, alasan inilah yang disebut klasik sehingga untuk pembanyaran THR pada karyawan dibayar kurang dari aturan yang ada, dan bahkan sama sekali tidak memberikan THR.”kata Jamaludin.

Jamaludin juga menambahkan bahwa, Posko THR  merekomendasikan pembentukan peraturan hukum yang melindungi pekerja atau buruh, terutama mengenai hak pembayaran THR beserta besaran nilai THR, yang harus dibayarkan perusahaan kepada pekerjanya.
Dia juga menegaskan bahwa rekomendasi dari Posko THR ini adalah perlunya payung hukum yang kuat agar bisa membentuk Peraturan Daerah yang mengacu pada Undang-undang yang berlaku. Dan substansi dari pengaturan kedepannya adalah sanksi yang lebih tegas dan kuat.
“Intinya, untuk kedepannya buruh tidak hanya mendapat satu bulan gaji seperti yang diatur di ketentuan Peratutan Menteri Tenaga Kerja nomor 4 Tahun 1994,” tegasnya.Koordinator Posko THR yang juga aktivis LBH Surabaya, Abdul Wachid Habibullah menegaskan, pemberian sanksi pidana harus diberikan kepada perusahaan yang melanggar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga ada efek jera dan perbaikan pada tahun-tahun mendatang mengenai pembayaran THR bagi buruh atau pekerja.

“Pemberian THR ini kan sama dengan pemberian upah ya. Kalau dalam Undang-undang Tenaga Kerja itu memberikan upah di bawah UMR aja pidana, ini kan seharusnya hak THR tidak diberikan maka harus ada sanksi pidana yang mengaturnya.” ujarnya.

Menurutnya rekomendasi dari posko ini juga harus diatur dalam Peraturan Daerah(Perda) agar ada dasar hukum yang nanti bisa dipakai oleh pemerintah untuk melakukan sanksi kepada pihak perusahaan.
“Rekomendasi tersebut harus dalam Peraturan Daerah agar ada sanksi tegas pada perusahaan yang tidak mau memberikan THR pada karayawannya.” tutup Abdul.

Banyak Pengusaha Tak Bayar THR,Presiden KSPI : Menaker Harus Tegas,Jangan Kebanyakan Wacana

Jakarta, KSPI-Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak Menteri Tenagakerja,Hanif Dhaqiri, untuk lebih tegas dan tidak sekedar menghimbau atau berwacana saja terhadap pengusaha yang tidak membayar THR kepada pekerjanya.
said iqbal kspi

“Menaker harus tegas dengan cara memberi sanksi administrasi dalam bentuk pencabutan izin usaha serta meningkatkan status hukum Permenaker menjadi Perpres yang memuat pasal sanksi perdata denda bagi pengusaha yang tidak membayarkan THR sehingga ada efek jeranya.”Tegas Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan persnya di Jakarta,Minggu (12/07/2015).

Said Iqbal mengungkapkan, hingga hari ini,jutaan buruh kontrak dan outsourcing diputus kontraknya sebelum H-14 sehingga pengusaha tidak perlu membayar THR dan habis lebaran kontrak diperpanjang lagi,”soal hal ini seharusnya THR tetap dibayarkan,bahkan ratusan ribu karyawan tetap pun dibayar THR sekedarnya dibawah 1 bulan upah.”Ungkap Said Iqbal.

Dirinya pun menambahkan, dalam perlambatan pertumbuhan ekonomi ini,seharusnya pemerintah menjadikan “Lebaran of Labour Economic” ini sebagai upaya meningkatkan konsumsi barang yang dibeli buruh dari Rp 80 triliun dana THR (rata- rata upah Rp 2,3 juta dikali jumlah 44 juta buruh formal) ditambah sekitar Rp 50 Triliun uang TKI yang dikirim ke keluarganya,sungguh akan terjadi belanja konsumsi buruh Rp 130 triliun akan menambah pertumbuhan ekonomi, “jadi bayar THR itu penting dan Menaker harus cerdas memaknai “ekonomi THR lebaran”, bukan sekedar berwacana dan pencitraan melalui media saja.”Cetusnya.

Selain itu, lanjut Said Iqbal, KSPI juga membuka posko pengaduan THR di kantor – kantor cabang KSPI di 20 propinsi dan 150 Kab/Kota karena kalau buruh mengadu ke posko Disnaker/Kemenaker tidak ada penyelesaian kecuali surat teguran ke pengusaha,”ini jelas kalau posko THR yang dibuat oleh Kemenaker Mandul!.” Tandas Said Iqbal.

Sumber : http://www.kspi.or.id/presiden-kspi-menaker-harus-tegasjangan-kebanyakan-wacana.html

KSPI : Pemerintah Harus Rubah Aturan Jaminan Pensiun, Jangan Menantang Buruh !

Jakarta, KSPI- Vice Presiden KSPI bidang Jaminan Sosial Iwan Kusmawan menyatakan, selain masalah Jaminan Hari Tua (JHT) yang kian tak jelas aturannya, para buruh juga masih mempermasalahkan besaran manfaat dan iuran jaminan Pensiun yang telah diberlakukan oleh pemerintah.

“Dalam PP jaminan pensiun,pemerintah merumuskan besaran manfaat hanya 15%-40% saja dari gaji atau setara dengan Rp 300 ribu rupiah/bulan. Ini tidak benar.”Tegas Iwan dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (08/07/2015).

Aksi Buruh KSPI Memeninta Jokowi merubah besaran iuran Jaminan Pensiun ( foto : kahar )

KSPI, kata Iwan, juga mendesak pemerintah agar merubah formulasi terkait iuran Jaminan Pensiun yang disebutkan dalam PP no 45 tahun 2015 tentang Jaminan Pensiun pasal 17 ayat 2. Menurutnya, mana mungkin manfaat pensiun bisa didapati angka 60% jika faktor pengalinya hanya 1% lalu dibagi 12 kali upah dengan masa kerja 30 tahun.

“Harusnya, faktor pengalinya itu 2%. Kalau 1% maka manfaat yang didapati sangat jauh dari hidup layak seseorang saat pensiun.” Paparnya.

Iwan menjelaskan, dengan manfaat tersebut, pemerintah sebenarnya telah melanggar prinsip dasar dari jaminan pensiun sendiri,”yakni untuk dapat memenuhi kebutuhan buruh dan keluarganya secara layak, dan nggak mungkin buruh bisa hidup dengan uang 300 ribu selama sebulan.”Kata Iwan.

Belum lagi, lanjut Iwan, Jaminan Pensiun ini dipergunakan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak sebagai pengganti hilangnya penghasilan atau berhentinya gaji,”besaran manfaat jaminan pensiun bulanan minimal adalah 60 % dari upah terakhir. PNS/TNI/Polri pun mendapatkan manfaat bulanan 75%. Prinsipnya,manfaat antara buruh dan PNS/TNI/Polri tidak boleh ada diskriminasi.”Tegas pria kelahiran Garut ini.

Ditambahkannya, minimnya besaran manfaat pensiun yang diterima disebabkan oleh besaran iuran yang sangat kecil yakni hanya 3% saja. “Ini sangat Jauh dibawah Malaysia 23%, China 28% dan Singapura 33%.” Cetusnya.

Iwan pun kembali menegaskan jika kalangan buruh masih tetap konsisten untuk meminta besaran manfaat jaminan pensiun sebesar 60% hampir menyamai besaran manfaat pensiun PNS dan iurannya minimal 8%.

“Kami tetap konsisten meminta Iuran Jaminan Pensiun sebesar 8% dari gaji/upah perbulan dengan manfaat pasti pensiun minimal sebesar 60% dari upah rata-rata tahun terakhir, dan usia pensiun 55 tahun karena hal ini sangat bisa menjamin keberlangsungan “suistanibilitas” Program Jaminan Pensiun.”Tegasnya.

“KSPI tetap tegas meminta aturan tersebut dirubah oleh pemerintah, pemerintah jangan terus menantang para buruh dengan aturan yang kian tak jelas. Jika tidak, kami tak segan lakukan Mogok Nasional di seluruh Indonesia.”Kecam Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) salah satu afiliasi KSPI ini.

Sumber : http://www.kspi.or.id/kspi-jaminan-pensiun.html

Mirah Sumirat : Direksi BPJS Ketenagakerjaan Jangan Bermewah-mewah dari Dana Peserta

Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat mengatakan, dengan aturan baru yang diterapkan oleh Direksi BPJS Ketenagakerjaan, pencairan dana JHT dapat dilakukan setelah masa kepesertaan 10 tahun dan hanya bisa diambil 10 persen saja serta sisanya baru bisa diambil setelah usia 56 tahun.

“Aturan baru Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini mengindikasikan masih adanya Raja-raja kecil di BPJS Ketenagakerjaan yang secara sengaja telah mengabaikan hak pekerja untuk dapat memperoleh manfaat pasti,” kata Mirah kepada Okezone di Jakarta, Selasa (7/7/2015).

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia, Mirah Sumirat  ( Foto : M Rusdi )

Menurut Mirah, Pasal 1 ayat 7 UU Nomor 40 Tahun 2004 menyatakan dana jaminan sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta dalam hal ini adalah para pekerja atau buruh.

“Direksi BPJS Ketenagakerjaan tidak boleh menafsirkan sendiri UU 40/2004 serta mengabaikan hak dari peserta sebagai pemberi amanat,” tambahnya.

Tidak hanya itu, sambung Mirah, keputusan pembatasan pencairan dana JHT juga terkesan lebih memprioritaskan aspek pengembangan dana jaminan sosial pada instrumen investasi dibandingkan memaksimalkan pemberian manfaat kepada peserta.

Pasalnya, jika hasil pengembangannya tinggi tentunya akan berdampak pada peningkatan biaya operasional BPJS Ketenagakerjaan termasuk pemberian bonus dan kenaikan gaji direksi dan pekerja di BPJS Ketenagakerjaan.

“Ini yang harus dicermati, jangan sampai Direksi dan pekerja di BPJS Ketenagakerjaan hidup dengan fasilitas bermewah-mewah dari dana amanat milik seluruh peserta, yang seharusnya menjadi hak peserta dan keluarganya. Komisi Pemberantasan Korupsi perlu melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan di BPJS Ketenagakerjaan. Jangan sampai dana amanat milik peserta menjadi bancakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tutupnya.(http://economy.okezone.com/)

sumber: http://www.kspi.or.id/mirah-sumirat-direksi-bpjs-ketenagakerjaan-jangan-bermewah-mewah-dari-dana-peserta.html

KSPI Minta Pemerintah Kembalikan Aturan Lama BPJS soal JHT

KSPI Minta Pemerintah Kembalikan Aturan Lama BPJS soal JHTSekretaris Jenderal International Trade Union Confederation Sharan Burrow dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal. (CNNIndonesia/Christie Stefanie)
Jakarta, CNN Indonesia — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan dua hal esensial yang harus dipertimbangkan dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Jaminan Hari Tua (JHT).Melalui keterangan tertulis yang diterima CNN Indonesia, Said mengatakan hal pertama yang perlu direvisi berkaitan dengan waktu kepesertaan yang bisa mengambil JHT setelah 10 tahun dan secara penuh saat usia 56 tahun.

Ia mengatakan masyarakat dan juga buruh tidak setuju atas peraturan tersebut karena waktu pengambilannya yang terlalu dan panjang. Menurut Said, JHT ini adalah tabungan buruh yang sangat dibutuhkan pada saat ada kebutuhan mendesak. (Baca juga: Jangan Sampai Jokowi Bilang Tidak Baca Lagi PP yang Dia Teken)

“Jadi dalam revisi PP nya dikembalikan ke aturan lama yaitu dana JHT dapat diambil setelah lima tahun kepesertaan (baik peserta aktif maupun yang PHK),” ujar Said, Minggu (5/7).

Hal kedua yang cukup penting untuk dipertimbangkan dalam revisi PP JHT, berkaitan dengan nilai dana JHT yang bisa diambil hanya 10 persen dari saldo JHT atau 30 persen dari JHT untuk perumahan dan sisanya diambil saat usia 56 tahun. (Baca juga: Revisi PP BPJS Ketenagakerjaan Permalukan Jokowi Dua Kali)

Said mengatakan poin ini juga ditolak oleh masyarakat karena keinginan, terutama kaum buruh untuk mengambil dana JHT 100 persen sekaligus (lumpsum). Selain itu, Said mengatakan dengan diambil secara bertahap, maka uang JHT nya tidak bermanfaat buat buruh.

Diketahui, lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.

Hal ini, kata Said, berkaitan dengan alasan JHT sebagai tabungan hari tua. Menurutnya, hal ini tidak dibutuhkan lagi karena buruh memiliki program jaminan pensiun sebagai tabungan hari tua.

“JHT cukup sebagai tabungan jaring pengaman tabungan bagi buruh,” ucapnya. (Baca juga: Jokowi: Revisi PP BPJS karena Rakyat Masih Berpikir Pendek)

Sebelumnya, Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih mengaku serikat buruh selama ini tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan JHT. Ia pun menilai selama ini sosialisasi terkait program tersebut masih minim, terutama ke kaum buruh.

Oleh karena itu, ia berharap agar pengeloloan JHT oleh BPJS Ketenagakerjaan ini dapat lebih transparan.

Diketahui, lantaran mengalami banyak penolakan, pemerintah akhirnya berinisiatif merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Jaminan Hari Tua (JHT). Dalam revisi itu, para pekerja yang dipecat atau tidak lagi bekerja bisa mencairkan JHT sebulan setelah kehilangan pekerjaannya.

Tiga ‘Tuntutan’ Buruh dalam Judicial Review

Pengumuman aturan baru BPJS terkait pencairan dana JHT yang mewajibkan keanggotaan selama 10 tahun. Itupun hanya bisa mencairkan 10 persen saja. (Dok. Ist)
Pengumuman aturan baru BPJS terkait pencairan dana JHT yang mewajibkan keanggotaan selama 10 tahun. Itupun hanya bisa mencairkan 10 persen saja. (Dok. Ist)

VIVA.co.id – Buruh masih tidak puas dengan tawaran revisi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang mengatur jaminan hari tua (JHT).

Revisi yang ditawarkan oleh Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri, itu dinilai tidak sesuai dengan harapan buruh di Indonesia.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan bahwa ada tiga masalah yang tidak terjawab dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Hanif.

Karena itu, dia melanjutkan, buruh dengan tegas akan mengajukan judicial review setelah materi yang dipersiapkan selesai.

“Hal pertama yang dipersoalkan oleh buruh adalah di mana masa kepesertaan JHT-nya 10 tahun, bisa diambil setelah 10 tahun atau sisanya diambil pada umur 56 tahun. Nah, ini yang kami persoalkan,” ujar Said, saat dihubungi VIVA.co.id, Jakarta, Minggu 5 Juli 2015.

Kedua, dia melanjutkan, adalah tentang nilai JHT yang diperoleh setelah 10 tahun yang hanya 10 persen dan sisanya akan diberikan saat memasuki usia 56 tahun. Dia menilai, hal itu pun jauh dari harapan para buruh.

“Kan tujuannya hari tua, sekarang sudah ada pensiun, dulu ketika JHT dibuat, kan belum ada jaminan pensiun. Tapi, dengan adanya jaminan pensiun, sekarang ini kan jadinya wajib, maka JHT bukan lagi sebagai jaring pengaman untuk umur 56 tahun tadi,” ungkap dia.

Sementara itu, yang ketiga, adalah bagaimana pemerintah dapat mempertimbangkan peserta aktif, tidak hanya yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Said meminta pemerintah juga mempertimbangkan karyawan kontrak yang telah habis masa kontraknya.

Jaminan tersebut, hendaknya bisa diambil ketika pekerja memasuki masa tunggu kontrak. Said juga meminta perlakuan yang sama untuk karyawan yang mengundurkan diri.

“Nah, bagaimana kalau dia mengundurkan diri, masak kalau mengundurkan diri, uang kami enggak bisa diambil. Tiga hal itu yang tidak terjawab dari revisi yang kami inginkan,” tuturnya.

Dia menambahkan, pemerintah seharusnya mempertimbangkan dengan kepesertaan setelah lima tahun, jaminan tersebut bisa diambil secara langsung tanpa harus menunggu usia 56 tahun.

“Kepesertaan lima tahun dan diambil langsung sekaligus, karena semangat hari tua itu kan langsung ambil, jadi bisa diambil setelah masa kepesertaan lima tahun tanpa harus menunggu usia 56 tahun,” tutur dia.

Sumber : http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/646831-tiga–tuntutan–buruh-dalam-judicial-review

DPR Ultimatum Pemerintah Revisi PP Jaminan Hari Tua dalam 2 x 24 Jam

Jakarta, KSPI – Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak pemerintah untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jaminan Hari Tua (JHT) dalam waktu 2 x 24 jam.

Tak hanya untuk JHT, pemerintah juga diminta merevisi PP tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), serta Jaminan Pensiun (JP).

Save JHT“Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah untuk melakukan revisi terhadap PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang JKK, JK, PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang JP, dan PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang JHT dalam waktu 2 x 24 jam untuk menyelesaikan ketiga PP tersebut,” demikian kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI dengan Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2015).

Saat dikonfirmasi kesiapan pemerintah atas permintaan DPR tersebut, Menteri Tenaga Kerja RI Hanif Dhakiri belum memberikan tanggapan. Demikian pula dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Massasya.

Dalam RDP tersebut, Komisi IX DPR mendesak pemerintah untuk mengumumkan kepada masyarakat dalam waktu 1 x 24 jam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang JKK, JK, PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang JP, dan PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang JHT.

Butuh waktu

Secara terpisah, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan, revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 yang mengatur pencairan dana jaminan hari tua (JHT) masih terus diproses. Ia memastikan aspirasi tenaga kerja mengenai batas pencairan dana tersebut akan diakomodasi.

“Perubahannya saja yang kami masukkan ke dalam PP JHT yang baru sebagaimana yang dikehendaki pekerja buruh selama ini,” kata Hanif di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Dengan revisi tersebut, kata Hanif, seharusnya sudah tak ada lagi polemik terkait hal tersebut. Ia menegaskan, revisi dilakukan bukan karena kesalahan pemerintah, melainkan justru karena merespons aspirasi di lapangan.

Menurut Hanif, terbitnya PP tersebut juga bukan karena pemerintah tergesa-gesa dan melupakan proses sosialisasi. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 24/2011 tentang BPJS memerintahkan pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan berlaku mulai 1 Juli 2015.

“Prosesnya sedang berjalan. Ini butuh waktu. Kalau revisi cuma mengetik doang itu sehari bisa. Masalahnya harus koordinasi dan rapat dengan banyak pihak,” ujarnya.

Sebelumnya, aturan baru tentang JHT dan program ketenagakerjaan lainnya itu mengundang polemik di masyarakat. PP baru ditandatangani Presiden RI Joko Widodo tanggal 29 Juni 2015 dan berlaku tanggal 1 Juli 2015.

Gelombang penolakan datang dari berbagai kalangan dan lapisan masyarakat, baik melalui viral maupun turun ke jalan.

Pada akhirnya, pemerintah pun berencana mengkaji ulang aturan tersebut. Besok, Selasa (7/7/2015), Komisi IX DPR RI akan mengagendakan rapat kerja dengan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri setelah rapat paripurna.(http://nasional.kompas.com/)

Sumber : http://www.kspi.or.id/dpr-ultimatum-pemerintah-revisi-pp-jaminan-hari-tua-dalam-2-x-24-jam.html

Bagaimana Nasib Dana Tak Bertuan BPJS Ketenagakerjaan ?

bpjs ketenagakerjaan

Jakarta,KSPI- BPJS Ketenagakerjaan masih menyimpan pertanyaan soal dana tak bertuan warisan dari Jamsostek. Kisah dana tak bertuan ini juga masih bergulir.

Kepala Divisi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Abdul Cholik menjelaskan, dana tak bertuan tersebut berasal akumulasi peserta Jamsostek sejak puluhan tahun yang lalu.

“Jadi sebenarnya dana itu sekitar sejak tahun 1977. Biasanya itu peserta yang mungkin kerja 2-3 bulan lalu berhenti. Zaman dulu banyak sekali seperti para pekerja di perkebunan,” jelas Abdul saat dihubungi Okezone, Selasa (6/6/2015).

Namun Abdul menegaskan, BPJS Ketenagakerjaan telah mengantongi seluruh data para peserta yang berhak memiliki dana tak bertuan tersebut. Pihaknya juga mengklaim bahwa sudah melakukan berbagai upaya agar dana tersebut bisa sampai kepada yang berhak memilikinya.

“Upaya sudah kami lakukan lewat mengirim surat. Lalu yang bisa dikunjungi kami kunjungi. Lewat media masa juga. Bisa jadi mereka ada yang sudah mati, tapi datanya masih ada. Jadi tinggal kemauan orangnya saja,” imbuhnya.

Abdul mengatakan, upaya tersebut telah berhasil mengurangi jumlah dana tak bertuan tersebut. Sayangnya, Abdul mengaku tidak mengetahui berapa angka pasti jumlah dan tak bertuan hingga saat ini.

“Saya tidak ingat tapi yang jelas semakin sedikit. Sebenarnya sisanya juga masuk dalam dana pengembangan,” tukasnya.

Menurut penelusuran Okezone, pada Desember 2013 dana tak bertuan masih berjumlah Rp1,4 triliun. Namun pada Januari 2015 dana warisan dari Jamsostek tersebut berkurang menjadi Rp900 miliar.(http://economy.okezone.com/)

Sumber : http://www.kspi.or.id/bagaimana-nasib-dana-tak-bertuan-bpjs-ketenagakerjaan.html

Menaker sebut serbuan pekerja asing ke Indonesia cuma isapan jempol

Menaker sebut serbuan pekerja asing ke Indonesia cuma isapan jempol

Menaker Hanif. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com – Kekhawatiran serbuan pekerja asing ke Indonesia, dijawab Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri saat menggelar dialog dengan serikat pekerja dan serikat buruh di Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Cilacap Jawa Tengah, Senin (29/6).

Ia mengatakan jumlah tenaga kerja asing di Indonesia cenderung turun. Dari data yang dikemukakan Hanif, sejak tahun 2012 tercatat 72 ribu pekerja asing di Indonesia, kemudian tahun 2013 menjadi 69.700, dan tahun 2014 sekitar 69 ribuan.

“Artinya memang ada kecenderungan pekerja asing dari tahun ke tahun menurun,” tuturnya disela-sela dialog dengan serikat pekerja dan serikat buruh di Cilacap.

Meski begitu, ia menegaskan tidak mempersoalkan jika pekerja asing mempunyai dokumen legal. “Yang penting mereka datang secara legal. Kalau legal tidak ada masalah karena terkena DPKK (Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan),” jelasnya.

Lebih jauh, ia menyatakan ada kewajiban alih teknologi bagi setiap perusahaan yang merekrut pekerja asing. Selain itu, juga ada aturan untuk setiap rekrutmen satu pekerja asing harus disertakan dengan 10 pekerja Indonesia.

“Tetapi yang harus diwaspadai adalah adanya tenaga kerja asing yang ilegal, kami meminta semua instansi agar berkoordinasi dengan pihak imigrasi dan Polri untuk mencegah,” ujarnya.

Hanif mengaku pernah menemukan adanya pekerja ilegal di sebuah pertambangan yang mempekerjakan tenaga kerja asing. “Saya pernah temukan di area pertambangan, jumlah pekerja asing ilegal ada 24 orang. Setelah mengetahui itu, langsung kami deportasi,” tuturnya.

Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/menaker-sebut-serbuan-pekerja-asing-ke-indonesia-cuma-isapan-jempol.html