Mereka Yang Suarakan Perjuangan Di Tepian Kalimalang

Upaya mogok kerja menolak PHK sepihak dari managenet terhadap anggota dan pengurus Serikat Pekerja Ikrar Mandiri Abadi(Dok Tim Media ASPEK)

 

 

Kalimalang adalah sungai buatan yang di gunakan untuk kebutuhan suplai air untuk penduduk Jakarta dan juga Bekasi, jalur ini pun di sisi nya terdapat banyak resto, SPBU dan juga pabrik yang membuat Kalimalang bagian penting dari denyut nadi perekonomian di kota dan kabupaten Bekasi. Di tepian Kalimalang dan berlokasi di Jalan KH Noer Ali, desa Cibuntu terdapat sebuah pabrik kelompok industri percetakan. PT Ikrar Mandiri Abadi, dalam tiga hari terakhir di sekitaran pabrik Ikrar Mandiri terlihat kumpulan orang orang dengan seragam abu abunya melakukan aksi mogok kerja.

Terhitung sejak tanggal 20 Februari, karyawan PT Ikrar Mandiri Abadi yang tergabung dalam Serikat Pekerja Ikrar Mandiri Abadi melakukan halyang sebenarnya tak ingin mereka lakukan namun mogok kerja ini di lakukan setelah adanya upaya management memutus hubungan pekerjaan secara sepihak. Dengan alasan ‘penciutan’ karyawan yang juga anggota dan pengurus SP IMA harus berhenti dari pekerjaan, sebuah alasan yang mengada ngada karena secara hukum, istilah penciutan tidak ada dalam aturan ketenagakerjaan.

Sebelumnya Serikat Pekerja dan juga Management berunding terkait penyesuian upah tahun 2108 dan kesejahteran pekerja PT. Ikrar Mandiri Abadi, alih alih sejahtera yang di dapat namun pengurus Serikat Pekerja mendapat informasi  akan di putus hubungan kerja(PHK), opsi yang di pilih jajaran pengurus SP IMA memungkinkan untuk tidak atau menghindari pemutusan kerja  misalnya dengan memutasi karyawan ke bagian lain atau juga membuka penawaran pensiun dini bagi pekerja yang kurang produktif.

 

Pihak kepolisian sedang bersiaga di lokasi mogok kerja(Dok Tim Media ASPEK)

 

Namun opsi opsi tersebut  tidak di respon dengan baik dan management keukeuh dalam pendiriannya di satu simpul bernama PHK. Ketua SP IMA, Deni Sofian Hidayat mengatakan” Segala upaya prefentif dan persuasif  telah di lakukan agar PHK tidak terjadi namun kondisi kekinian  memutuskan untuk menggunakan hak kami yakni mogok kerja,” pungkas ketua umum SP IMA.

Mogok kerja akan di laksanakan mulai tanggal 20 Februari 2018 hingga 08 Maret 2018, tuntutan PHK sepihak di tinjau ulang. Dari pantauan tim Media ASPEK Indonesia, sejak tanggal 20 Februari terlihat pihak keamanan terkait seperti kepolisian Polres Kabupaten Bekasi telah di siagakan, peserta mogok kerja melakukan mogok dengan tertib, baik dan sesuai arahan komando koordinator lapangan yang bertugas.(Tim Media ASPEK/TI, TM)

Nara hubung:

Koordinator lapangan:

Muhammad Ali(081285506560)

Dedi Subandi(082298079202)

Penangggung jawab:

Deni Sofian Hidayat(081281901405)

Wawan Supriono(081316041037)

Orang Kelima Yang Memimpin Serikat Pekerja Ramayana Lestari Sentosa

Presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat SE saat memberi sambutan dalam Kongres SP RALS III(dok Media ASPEK)

          Memilih pimpinan beserta perangkatnya merupakan hal yang wajar dalam sebuah organisasi, begitu pula dengan Serikat Pekerja, indikator bergeraknya sebuah Serikat Pekerja dengan dinamisnya pergantian pimpinan sesuai masa periode yang berlaku yang termaktub dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga. Seyogyanya memang organisasi melakukan pengkaderan sehingga di masa datang akan tampil seorang pemimpin yang bukan saja mumpuni mengatur organisasi namun bisa mengayomi anggotanya.

Dalam perjalanan sebagai sebuah Serikat Pekerja yang berafliasi ke ASPEK Indonesia, Serikat Pekerja Ramayana Lestari Sentosa yang secara resmi tercatat di SUDINAKERTRANS Jakarta Pusat pada tanggal 28 Oktober 2009, telah mengalami 4 periode kepemimpinan, yang terakhir adaah saat ketua umum SP RALS periode 2015-2017 telah berakhir masa baktinya.

Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta yang juga ketua umum SP RALS periode 2009-2012, Dedi Hartono S. Sos(Dok Media ASPEK

Kongres SP RALS III yang bertempat di sekretariat ASPEK Indonesia Graha Alam Indah Jalan Condet Raya RT 001/003, Batu Ampar Kramat Jati-Jakarta Timur. Para peserta kongres dari wilayah Jakarta, Bekasi serta kota Depok mengagendakan pemilihan ketua umum berserta Sekretaris. Dalam hasil kongres yang berlandaskan asas musyawarah mufakat, dan berdasar kesepakatan anggota kongres yang hadir, terpilihlah Topik Irawan dari DPC SP RALS DC Tambun sebagai ketua umum, sedangkan saudara Hendri yang berasal dari DPC DP RALS R 34 Depok menjadi Sekretaris.

Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat SE yang berkenan hadir dalam Kongres SP RALS III menyatakan bahwa saat ini tantangan untuk Serikat Pekerja sangat kompetitif mengingat sekarang mulai berkembangnya industri 4.0 yang mempergunakan kecerdasan buatan serta cara bekerja robotik. Di harapkan anggota Serikat Pekerja terus berkonsolidasi untuk memperkokoh eksistensi. Dalam kesempatan lain Sekretaris Jenderal ASPEK Indonesia Sabda Pranawa Djati SH berharap SP RALS mampu mengembangkan sayap organisasi dengan menambah jumlah anggota, mengingat sebaran pekerja sektor retail ini melingkupi hampir seluruh wilayah yang ada Di Indonesia.

Penyerahan Pataka kepada ketua umum terpilih hasil Kongres SP RALS III(Dok Media ASPEK)

Dengan terpilihnya Topik Irawan sebagai ketua umum SP RALS periode 2018-2021, ini adalah orang kelima yang di amanahi jabatan ketua dari Serikat Pekerja yang memiliki julukan Blue Generation. Selamat bertugas untuk pengurus periode 2018-2021 hasil Kongres SP RALS III, semoga mampu menjaga amanah dan membawa perubahan signifikan bagi berkembangnya SP RALS sebagai organisasi Serikat Pekerja.(Tim Media ASPEK/TI)

PHK dipaksakan perusahaan, Pekerja PT. Ikrar Mandiriabadi Terpaksa Mogok Kerja

Bekasi, 20/2/2018. Dalam hukum ketenagakerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah hal yang musti dihindari oleh semua pihak, baik pekerja (Serikat Pekerja), pengusaha dan Pemerintah. inilah kenapa, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah sesuatu yang “makruh mendekati haram” dalam konteks hukum di Indonesia, sebagaimana “perceraian” dalam hukum perkawinan, yang musti dihindari dan memang boleh, tapi sangat dibenci oleh Tuhan. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menganggap sah Pemutusan Hubungan kerja (PHK) jika ada putusan Pengadilan. Dengan demikian PHK batal demi hukum sebelum ada penetapan dari Pengadilan. hal inilah yang saat ini terjadi terhadap beberapa Pengurus dan anggota Serikat Pekerja Ikrar Mandiriabadi (SPIM).

Management PT. Ikrar Mandiriabadi (IMA) beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada 02 Januari 2018 secara sepihak memutus hubungan kerja (PHK) terhadap beberapa anggota dan Pengurus SP Ikrar Mandiriabadi (SPIM), dengan alasan “penciutan”. alasan yang mengada-ada, karena secara hukum, alasan dimaksud sama sekali tidak ada dalam aturan ketenagekerjaan. Dimana, sebelumnya Serikat Pekerja dan Management berunding terkait penyesuaian upah tahun 2018 dan kesejahteran pekerja PT. Ikrar Mandiriabadi. bukannya, Kesejahteraan yang didapat, malah beberapa pengurusnya pada saat bersamaan, mendapat informasi akan diputus hubungan kerja (PHK).

Atas keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak ini, Serikat Pekerja Ikrar Mandiriabadi (SPIM) sudah melakukan segala upaya dan bahkan memberikan opsi dan solusi untuk meghindari Pemutusan Hubungan kerja, karena faktanya, opsi diluar pemutusan hubungan kerja (PHK) masih sangat banyak dan memungkinkan untuk dilakukan menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja tanpa alasan. Misalnya, memutasi kebagian lain, hingga  membuka penawaran pensiun dini bagi pekerja yang sudah tidak produktif dll. Dimana, solusi dan opsi-opsi yang pernah disampaikan oleh Serikat Pekerja Ikrar Mandiriabadi (SPIM) tidak direspon dengan baik dan management tetap pada pendiriannya untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak.

Karena tidak ada solusi dan itikad baik dari management PT. Ikrar Mandiriabadi (IMA) untuk menghindari terjadinya pemutusan Hubungan Kerja(PHK), akhirnya Serikat Pekerja berdasarkan hasil rapat dan konsolidari akbar memutuskan untuk menggunakan hak mogoknya, sebagaimana dibenarkan dan diberikan oleh Undang-undang.

Menurut Deni Sofyan Hidayat, selaku Ketua Umum SP IM, “segala upaya prefentif dan persuasive sudah kami lakukan dengan maksimal untuk menghindari terjadinya PHK. tetapi kondisilah yang memaksa kami seluruh anggota dan pengurus SPIM akhirnya memutuskan untuk menggunakan hak kami untuk mogok kerja.” jelasya.

Namun demikian, kami tetap membuka jalur komunikasi dan itikad baik dengan beberapa stakeholder yang mempunyai kapasitas memutuskan kebijakan, termasuk kemarin tanggal 15 dan tanggal 19 Februarin2018, sebelum kami melakukan pemogokan, kami komunikasi dengan 2(dua)direktur dan salah satu direktur utama PT Ikrar Mandiriabadi, yang ternyata keputusan mereka sudah bulat”. tambahnya

dalam Mogok Kerja ini, rencananya akan kami lakukan mulai hari/tanggal, Selasa, 20 Februari 2018 sampai dengan hari/tanggal Kamis, 08 Maret 2018,  tentunya kami tetap menuntut agar PHK sepihak ini dapat ditinjau ulang, disamping memang ada beberapa pelanggaran hak-hak normative yang sudah kami adukan ke pihak-pihak terkait. Kami mohon doa saja bagi semua, semoga apa yang kami lakukan berhasil dan keadilan bisa ditegakkan” tutupnya, optimis.

Sementara itu, diluar gerbang perusahaan PT. IMA sudah berjubel beberapa team keamanan dari kepolisian Polres Kabupaten Bekasi. Dan peserta Pemogokan hingga hari ini berjalan dengan baik, tertib dan sesuai dengan arahan dan komando Kordinator lapangan yang bertugas.

Pendaki Tangguh Ini Sukses Kibarkan Bendera ASPEK Indonesia di Gunung Tertinggi Jawa Barat

Gunung adalah sumber inspirasi yang tak pernah bertepi, gunung adalah sahabat para pendaki. Bahkan aktifis tahun 60an yang namanya masih di sebut sebut di zaman now, Soe Hok Gie adalah aktifis mahasiswa yang terkenal dengan hobinya mendaki gunung, lelaki kelahiran 17 Desember 1942 adalah ikon perlawanan terhadap rezim Orde Lama dan Orde Baru semasa menjadi mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia, bahkan ia pun meninggal saat pendakian gunung Semeru pada tanggal 16 Desember 1969.

Aktifitas mendaki pun di minati pekerja Mall Taman Anggrek yang juga mahasiswa Universitas Tama Jagakarsa, anggota Komite Pekerja Muda yang merupakan afliasi dari SP TAJ melakukan pendakian Gunung Ciremai pada tanggal 17 Februari 2018, menurut Bro Anwar yang di wawancarai tim Media ASPEK Indonesia, pendakian Gunung Ciremai sebenarnya nyaris gagal karena tidak adanya teman bersama untuk melakukan pendakian. Namun naluri petualangannya pada akhirnya ia pun bertekad menaklukan Gunung tertinggi di Jawa Barat.

Dalam perjalanan menuju Ciremai, Bro Anwar bertemu dengan sesama pendaki yang mempunyai tujuan sama yaitu mendaki Gunung Ciremai. Dari jalur Majalengka, Bro Anwar memulai mendaki, meski di hadang hujan namun rombongan yang berjumlah 15 orang tetap melanjutkan pendakian, jam sebelas malam para pemberani ini menapaki jalur jalur pendakian Gunung Ciremai, jam 02.15 tiba di pos dua untuk beristirahat.

Dalam upaya menaklukan Gunung Ciremai dan mengibarkan bendera merah putih serta Bendera ASPEK Indonesia, akhirnya ketinggian Ciremai 3078 meter di atas permukaan laut dan menjadi Gunung tertinggi di Jawa Barat dapat di jejaki pada jam 13. 40 WIB, rasa haru dan bersyukur ternyata bendera ASPEK Indonesia dapat berkibar, pendakian Gunung Ciremai dengan rute jalur Apuy  dan berawal dari desa Argamukti Majalengka berjalan dengan baik meski medan pendakian yang kerap di guyur hujan ternyata cukup menyulitkan pendakian.

Bro Anwar menuturkan jam 3 sore mulai menuruni Gunung Ciremai, meski mendapatkan kendala saat turun, namun rombongan sebanyak 15 orang dapat melaluinya dengan selamat. Di butuhkan keberanian dan juga ketabahan hati untuk bisa melakukan pendakian, dan bro Anwar telah melakukan tantangan tersebut, dan yang bikin bangga adalah bendera kebanggan federasi ASPEK Indonesia berkibar dengan gagah di puncak tertinggi Ciremai.(Tim Media ASPEK/TI, Awr)

Donor Darah Kemanusiaan Dalam Memperingati Milad ASPEK Indonesia

Pendonor darah dengan ceria menyumbangkan darah untuk kemanusiaan(dok Tim Media ASPEK)

 

Rangkaian peringatan milad ke 18 ASPEK Indonesia yang jatuh di bulan Februari di isi dengan beragam kegiatan, salah satunya adalah aksi donor darah dan juga diskusi publik dengan tema Jaminan Kesehatan Nasional. Adapun lokasi donor darah yang terselenggara pada tanggal 19 Februari 2018 mengambil tempat di Ice Palace Lotte Shopping Avenue. Acara donor darah terselenggara berkat kerja sama yang apik antara ASPEK Indonesia dengan Palang Merah Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, RS Pelni, Kantor Berita Antara dan juga Lotte Shopping Avenue.

Menurut panitia yang juga pengurus Serikat Pekerja Lotte Shopping Avenue, Bro Dadun. Bahwa aksi donor darah ini yang di adakan di Ice Palace dengan fasilitas ruangan theatre yang memiliki kapasitas kursi 250 dan di lengkapi sound system mumpuni yang tak kalah dengan ruangan theatre lainnya di Indonesia.

Berkolaborasi dengan PMI Kabupaten Bekasi dan di awasi 1 orang dokter serta 10 staf kesehatan, acara donor darah yang melibatkan peserta di kisaran 120 orang dan sukses untuk pengambilan darah sebanyak 60 labu darah. Beberapa afliasi ASPEK Indonesia ikut serta dalam donor darah ini seperti dari rekan Serikat Pekerja Hero Supermarket, kawan kawan Sejagad pun mengikuti aksi donor darah.

Donor darah kali ini di sertai event ciamik lainnya yakni Diskusi Publik dengan nara sumber dr Mariamah yang menjabat sebagai Deputi Direktur BPJS Kesehatan Wilayah Jabodetabek. Nara sumber yang lainnya adalah DR Dr Falhema Djan  Rahmat. Sp B. Sp BTKV(K). MPH yang merupakan Direktur Utama Rumah Sakit Pelni.

 

Sekjend ASPEK Indonesia bersiap untuk memoderatori diskusi publik(Dok Tim Media ASPEK)

 

Dalam diskusi publik, dr Mariamah menyoroti  tentang tema Jaminan Kesehatan untuk Rakyat Indonesia, sedangkan Direktur RS Pelni menitik beratkan tema  tentang implementasi jaminan kesehatan nasional. Acara yang di moderatori Sekretaris Jenderal ASPEK Indonesia, Sabda Pranawa Djati seakan membuka cakrawala berpikir tentang pentingnya akses kesehatan bagi rakyat Indonesia.

Presiden ASPEK Indonesia berpoto bareng dengan narsum diskusi publik(dok Tim Media ASPEK)

Hadir pula Presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat SE yang mengaku bangga dengan event donor darah dalam rangka perayaan ulang tahun ke 18 ASPEK, semoga ketulusan teman teman afliasi ASPEK Indonesia untuk mendonorkan darah secara sukarela memberikan kontribusi positif bagi kemanusiaan.(Tim Media ASPEK/TI-DD)

Membership Meetting Ramayana Union:Bersiap Saat Kecerdasan Buatan Datang Di Masa mendatang

Presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat SE bersama dengan anggota Ramayana Union(SP RALS) : Dok Tim Media ASPEK

 

Revolusi industri memasuki era 4.0 yang mengandalkan super komputer, sistem robotik yang memudahkan orang melakukan pekerjaan. Sebagai salah satu sektor Commerce & Ritel, Serikat Pekerja Ramayana Lestari Sentosa mengantisipasi perkembangan trend teknologi dengan mengadakan membership meeting, dengan tema “Membuka Cakrawala Berpikir Untuk Menghadapi Tantangan Kecerdasan Buatan Di Masa Mendatang”.

Di hadiri Presiden ASPEK Indonesia yang memberi pengarahan bahwa dinamika dan situasi tenaga kerja di Indonesia harus melewati satu fase di mana teknologi akan menjadi sebuah keniscayaan dalam industri kekinian. Di perlukan wawasan yang mampu memberikan dan membuka pikiran para pekerja, kesigapan bekerja satu persatu mungkin akan di gantikan dengan teknologi yang menyertainya.

Sudah saatnya memang Ramayana Union lebih merapatkan barisan terutama konsolidasi antar anggota, walau memang teknologi tak bisa di tawar lagi namun selalu ada jalan untuk keluar dari permasalahan yang terjadi. Bersiap itulah kata kunci yang semestinya selalu di lakukan para pekerja yang tergabung dalam afliasi ASPEK Indonesia.

Bertempat di sekretariat ASPEK Indonesia, tanggal 16 Februari 2018, Membership Meeting yang juga di hadiri Sekretaris Jenderal ASPEK Indonesia, Sabda Pranawa Djati SH. Semoga apa yang di berikan Presiden ASPEK Indonesia dalam materi Membership Meeting Serikat Pekerja Ramayana Lestari Sentosa adalah pembekalan positif para anggota SP RALS yang tersebar di kota kota seperti Depok, Jakarta serta Bekasi.

Seberat apapun permasalahan, jika anggota tetap solid dan saling mendukung, maka permasalahan pun bisa terpecahkan bersama. Semoga dengan di adakannya Membership Meeting akan memberi panduan bagi anggota SP RALS untuk terus berjuang meski segala fasilitas yang di miliki tidaklah sempurna, menjawab tantangan menjadi peluang, agar mimpi sejahtera bagi para anggota bukanlah isapan jempol.(Tim Media ASPEK/TI)

DPW ASPEK Indonesia Provinsi Aceh Fasilitasi Pekerja BPR Untuk Bentuk Serikat Pekerja

Aceh, 10 Februari 2018 – Dewan Pengurus Wilayah ASPEK Indonesia Provinsi Aceh melakukan pertemuan dengan Pekerja BPR Mustaqim sektor Perbankan yang dihadiri oleh Mantan Direktur BPR, Mustaqim dan 15 karyawan dengan tujuan mau membentuk Serikat Pekerja. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor TUCC Aceh.

 

Drs. Tgk. Syaiful Mar dalam sambutannya mengatakan bahwa pentingnya membentuk Serikat Pekerja sebagai wadah perjuangan untuk memperjuangkan kepentingan anggota dan keluarganya.

 

Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik diperusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab, guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya yang diatur dalam Pasal 1 UU No 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.

 

Serikat Pekerja/Serikat Buruh dibentuk dengan tujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya (Pasal 4 UU No. 21/2000).

 

Untuk mencapai tujuan diatas, maka Serikat Pekerja/Buruh mempunyai peran dan fungsi diantaranya :

 

  1. Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
  2. Sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerjasama dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya.
  3. Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggota.
  5. Sebagai perencana, pelaksana dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  6. Sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham dalam perusahaan.

 

Bro Muhammad Arnif selaku Sekretaris DPW ASPEK Indonesia Provinsi Aceh menambahkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh tanpa tekanan atau campur tangan pengusaha, pemerintah, partai politik dan pihak manapun sesuai dengan Pasal 9 UU No. 21 tahun 2000.  Bila dalam sebuah perusahaan terdapat sekurang-kurangnya 10 (Sepuluh) orang pekerja/buruh maka dalam perusahaan itu dapat dan berhak membentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

 

Serikat Pekerja/Serikat Buruh dapat dibentuk berdasarkan sektor usaha, jenis pekerjaan atau bentuk lain sesuai dengan kehendak pekerja/buruh. Keanggotaannya harus terbuka untuk menerima anggota tanpa membedakan aliran politik, agama, suku bangsa dan jenis  kelamin sesuai pasal 12 UU No 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.

Serikat Pekerja/Serikat Buruh harus memiliki AD/ART.

 

Untuk mendapatkan legalitas organisasi maka Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah terbentuk dan memiliki AD/ART perlu memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat  (Disnaker) untuk dicatat dengan melampirkan:

– Daftar nama anggota pembentuk

– Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga

– Susunan dan Nama Pengurus.

 

Instansi pemerintah wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan selambat-lambatnya 21 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan. Setelah mendapatkan nomor bukti pencacatan maka pengurus Serikat Pekerja harus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada perusahaan sesuai dengan tingkatannya.

 

Kewajiban Serikat Pekerja adalah melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya. Memperjuangkan kesejahteraan anggota dan keluarganya serta mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi sesuai dengan Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

 

Bro Muzakkir juga menambahkan bahwa setelah Serikat Pekerja terbentuk setiap anggota memiliki kewajiban untuk membayar iuran setiap bulananya.

 

Tidak boleh siapapun menghalangi atau memaksa pekerja/buruh dalam berserikat, maka dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,- dan paling banyak Rp 500.000.000,-. Tindakan diatas merupakan tindak pidana kejahatan sebagai mana Pasal 43 UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.(Muzakir)

Training Strategi Meeting SPELINDO Tahun 2018

Bro Muhammad Hakim di event Strategi Meeting Spelindo(dok Media ASPEK)

 

 

Menyatukan hati antar anggota serikat sedapat mungkin di lakukan serutin mungkin agar visi dan misi berjalan dengan selaras. Pengetahuan harus terus di up grade karena sejatinya ilmu tak akan pernah habis untuk di selami, apalagi bagi pekerja zaman now yang harus terus up date perkembangan zaman yang begitu cepat.

Memperkokoh pengetahuan itulah yang di lakukan oleh para punggawa Spelindo, bertempat di Gunung Torong, Pandeglang Provinsi Banten, Serikat Pekerja Lotte atau sering di sebut Spelindo melakukan Training Strategi Meeting yang di laksanakan pada tanggal 7 hingga 8 Maret 2018. Dengan nara sumber yakni Muhammad Hakim yang pernah menduduki Presiden ASPEK Indonesia, nara sumber lainnya adalah Encep Supriyadi yang merupakan ketua umum dari Serikat Pekerja Tip Top.

Dengan Strategi Meeting di harapkan kultur serikat pekerja yang mengedepankan sosial dialog akan memberikan dampak positif bagi anggota Spelindo. Penguatan team work atau kerja sama di dalam tim pun menjadi bagian sesi yang di berikan oleh para nara sumber, bahkan di sesi ini meski waktu pelaksanaan hingga tengah malam, anggota Spelindo tampak antusias mendengarkan nara sumber yang menjelaskan materi.

Bro Encep mempresentasikan skala pengupahan(Dok Media ASPEK)

Adapun Bro Encep Supriyadi yang di daulat sebagai nara sumber, memaparkan tentang pengupahan, mempresentasikan bahwa perjuangan UMSP Ritel adalah sebuah harga yang harus di lakuka karena bila kita abai bisa jadi untuk tahun tahun ke depan, kelompok ritel tidak akan mendapatkan UMSP, lebih lanjut bro Encep pun memaparkan keberhasilan Serikat pekerja Tip Top untuk bisa mendapatkan skema pengupahan yang lebih adil bagi pekerjanya.

Semoga upaya Spelindo menata kembali kekuatan untuk berserikat di kemudian hari akan melahirkan generasi generasi pekerja yang terdidik dan memahami hak dan kewajibannya, sukses untuk event yang di gelar Spelindo.(Tim Media ASPEK/TI

SKJLJ & ASPEK Indonesia Hadir Bersama Rakyat Peduli Korban Banjir

Peduli sesama yang di lakukan pekerja Jalan Tol Lingkar Jakarta(Dok Media ASPEK)

 

Intensitas hujan di wilayah Jabodetabek saat ini di perkirakan memasuki puncak musim hujan di bulan Februari hingga Maret. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika (BMKG) curah hujan tertinggi di Jabodetabek terjadi pada hari Senin 5 Februari dengan curahan 152,0 milimeter. Hujan yang deras serta air kiriman dari Bogor serta secara geografis kota Jakarta memiliki kontur tanah di bawah permukaan laut, tak pelak lagi banjir pun melanda.

Korban korban banjir terlihat di beberapa tempat di wilayah Provinsi DKI Jakarta, terlihat di media elektronik dan juga media cetak yang memberitakan gubernur DKI tampak sigap mengantisipasi banjir, meski di media sosial sang gubernur sering menjadi sasaran tembak dan juga meme meme sindiran yang menyudutkan gubernur.

Penyerahan bantuan kepada korban banjir Jakarta(Dok Media ASPEK)

 

Dari pada Cuma nyinyirin di lini massa sosial tanpa solusi, Serikat Karyawan Jalan Tol Lingkar Jakarta(SKJLJ) memberikan aksi nyata berupa bantuan berupa susu, air mineral, mie instan dan bahan makanan lainnya serta juga pakaian layak yang di sumbangkan kepada korban bencana banjir, menurut Heliyanto yang juga pengurus SKJLJ saat di hubungi tim Media ASPEK melalui sambungan telepon, bahwa bantuan ini merupakan hasil urunan dari para pekerja.

Heliyanto mengatakan semoga apa yang di donasikan menjadi manfaat bagi para korban dampak banjir di kota Jakarta. SKJLJ dan juga ASPEK Indonesia menyalurkan bantuan ke alamat Jalan Pengadegan Timur II Rt 05/01 Nomor 1 Kecamatan Pancoran. Apa yang di lakukan SKJLJ dan juga ASPEK Indonesia merupakan jawaban konkret bahwa pekerja yang sering di asumsikan tukang demo di jalanan oleh orang orang tak suka dengan pergeraka buruh tanah air.

Namun di saat terjadi bencana, kaum buruh yang kerap kena cibiran ini menjadi garda depan untuk hal kemanusiaan, semoga apa yang di lakukan SKJLJ dan ASPEK Indonesia akan menginspirasi kebaikan bagi yang lainnya.(Tim Media ASPEK/TI)

Gapai UMSP Sebuah Keniscayaan Yang Memerlukan Jalan Perjuangan

Perjuangan buruh dengan massa aksi di jalanan(Dok Media ASPEK)

 

Penetapan PP 78/2015 yang berlaku beberapa tahun terakhir sebagai parameter kenaikan gaji menjadi anti klimaks bagi perjuangan buruh agar kesejahteraan semestinya di raih, apa daya peraturan yang menihilkan peran survey KHL dan juga Dewan Pengupahan seakan menjadi momok baru yang tentu saja banyak dari kalangan buruh mengecam kebijakan pemerintah ini.

Selain aksi di jalanan dan juga upaya konsep dan lobi yang di lakukan buruh, ketiga upaya tersebut terus di pompakan kaum buruh yang menginginkan hak nya di berlakukan secara adil. ASPEK Indonesia pun terus berupaya agar kesejahteraan pekerja yang berafliasi mampu hidup layak meski himpitan ekonomi terus mendera. Salah satu upaya tersebut adalah dengan goal setting dengan cara yaitu Upah Minimum Sektoral Provinsi tahun 2018 bisa di laksanakan.

 

DPW DKI Jakarta mengawal sidang evaluasi UMSP(Dok Media ASPEK)

 

Rabu tanggal 7 Februari 2018, ketua Sektor Commerce & Ritel, Bro Encep Supriadi yang di dampingi Bro Rebo Bin Singo Singo yang menjabat ketua DPW DKI Jakarta mengawal Sidang Dewan Pengupahan dalam rangka evaluasi hasil perundingan/kesepakatan UMSP Tahun 2018. Bertempat di ruang rapat lantai 2 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, Jalan Prajurit KKO Usman Dan Harun Nomor 52, Jakarta Pusat.

Kita memanjatkan do’a setelah daya dan upaya di lakukan, perjuangan terus berlanjut dan inilah titik balik agar apa yang kita perjuangkan menjadi sebuah kemenangan bagi kalangan buruh pada umumnya.(Tim Media ASPEK/TI)

Tarik Ulur UMSP Sektor Ritel Di Angka Psikologis 17%

Suasana perundingan UMSP antara ABBRI dengan Aprindo(dok Media ASPEK)

 

Saat ini buruh di sektor ritel provinsi DKI Jakarta tampaknya belum bisa bernafas lega perihal Upah Minimum Sektoral Provinsi, ada keenganan dari pihak Aprindo untuk meneken angka 17% dari UMP bagi sektor ritel. Jalan panjang diplomasi maupun aksi aksi di jalanan tampaknya akan menjadi warna lain agar adanya UMSP sebesar 17% dari UMP 2018 bukanlah bayang bayang semu dan tak pernah terwujud.

Aliansi Buruh Bersatu Ritel Indonesia yang di motori oleh ASPEK Indonesia serta Federasi Serikat Pekerja Mandiri melakukan upaya perundingan UMSP dengan Aprindo pada tanggal 6 Februari 2018. Bertempat di kantor DPP Aprindo yang berlokasi di Komplek Rasuna Epicentrum, Rasuna Office Park Blok ZO Nomor 3 & 6, Jalan HR. Rasuna Said Kuningan, Jakarta.

Delegasi ABBRI yang di pimpin oleh Encep Supriadi, yang menyodorkan data dari PDRB DKI untuk tahun 2018 dengan adanya kenaikan di sektor usaha ritel  sebesar 17%. Berdasar hal tersebut maka ABBRI menganggap layak usulan kepada Aprindo agar merkomendasikan  penetapan UMSP sektor ritel sebesar 17% dari UMP 2018.

Poto bersama delegasi ABBRI dengan Aprindo seusai perundingan(dok Media ASPEK)

Di sisi lain, pihak Aprindo mengemukakan bahwa besaran PDRB yang di keluarka BPS yang menyentuh angka 17% adalah tidak riil pertumbuhan ritel namun angka itu merupakan kelompok perdagangan besar, eceran, reparasi mobil serta sepeda motor. Selain itu Aprindo merujuk pada kenyataan bahwa pertumbuhan ritel mengalami penurunan di sebabkan usaha ritel banyak mengalami gulung tikar dan menutup gerai gerainya.

Sehingga jika menilik dari point tersebut, Aprindo tidak sependapat dengan ABBRI dan tak sepakat untuk melaksanakan UMSP. Tarik ulur antar ABBRI dan juga Aprindo memberikan sebuah simpulan yakni ABBRI menghendaki adanya UMSP sebesar 17% dari UMP 2018 namun Aprindo tetap keukeuh bahwa tidak perlu adanya UMSP.

Nampaknya buruh sektor ritel harus bersabar menunggu moment UMSP, apapun keadaannya perjuangan akan terus di lanjutkan, ayo kita bersatu untuk kesejahteraan bersama.(Tim Media ASPEK/TI,ES)

Musyawarah Nasional IV Serikat Pekerja IndosatM2

Bertempat di ruang aula PT.IndosatM2, pada hari rabu tanggal 24 Januari 2018, Serikat Pekerja IM2 (SPIM2) sebagai salah satu afiliasi ASPEK Indonesia, kembali menggelar agenda nasionalnya, yakni Musyarawarah Nasional anggota serikat pekerja IndosatM2 (SPIM2) yang ke 4.

Munas SPIM2 adalah forum tertinggi SPIM2 yang akan memilih Dewan Pimpinan dan Pengawas SPIM2, dan juga perubahan atas Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) SPIM2.

Munas dihadiri oleh 139 atau 73,6 % anggota SPIM2 baik di lokasi kantor pusat, maupun di lokasi kantor cabang melalui video conference. Munas juga dihadiri oleh beberapa tamu undangan, antara lain Bro Jakwan (wakil presiden Aspek Indonesia ),Bro Sabda Pranawa Djati SH  (Sekjen Aspek Indonesia), dan juga dihadiri oleh Bro Azwani Dadeh selaku presiden Serikat Pekerja Indosat (SPI), tak lupa hadir juga perwakilan Management PT.IndosatM2.

Dalam sambutannya perwakilan dari Aspek dan SPI menekankan pentingnya kelengkapan administrasi serikat pekerja, khususnya dalam menghadapi kasus perselisihan hubungan industri yang akhir – akhir ini marak dalam industri telekomunikasi. Sekaligus menekankan pentingnga untuk konsolidasi antara serikat pekerja baik dengan afiliasi maupun dengan serikat pekerja di group perusahaan maupun industri telekomunikasi.

Agenda Munas SPIM2 dilanjutkan dengan mendengar laporan pertanggung jawaban dari bro Denny Saputra , ketua SPIM2 periode 2016 – 2018, selanjutnya forum memutuskan untuk menerima laporan pertanggung jawaban, dan menyatakan kepengurusan SPIM2 periode 2016 – 2018 Demisioner.

Agenda Munas SPIM2 kemudian memasuki sesi puncak yakni pengesahan perubahan AD- ART SPIM2, dan pemilihan ketua SPIM2. Setelah melalui perdebatan yang cukup panjang dan melalui pengambilan suara terbanyak disepakati perubahan atas Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) SPIM2 terkait susunan dewan pengurus pusat(DPP).

Kemudian forum juga memutuskan bahwa pemilihan ketua SPIM2 akan melalui pemungutan suara tertutup dan tidak dilakukan secara aklamasi. Hasilnya dari hasil pemilihan tertutup dari 10 bakal calon ketua SPIM2 yang telah dijaring secara online sebelum acara Munas, Bro Denny Saputra kembali mendapatkan amanah untuk kembali menjadi Ketua Umum SPIM2 untuk periode kedua kalinya, dengan total suara 85 (60,5 %) dari total suara yang sah, sementara sebagai ketua bidang terpilih Bro Ivanda, Sis Caya , Bro Syarief, dan Bro Hanan. Sebagai dewan pengawas SPIM2 terpilih Bro Reinheart, Bro Hutomo dan Sis Dyah.(Tim Media ASPEK/TI, Deni IM2)

Audiensi Serikat Pekerja Rumah Sakit Haji Jakarta Dengan Disnakertrans Provinsi DKI

Audiensi SP RS Haji Jakarata, semoga ada perbaikan dari management terhadap pekerja(dok Tim Media ASPEK)

 

Kesehatan & Farmasi bagian Sektoral yang di miliki ASPEK Indonesia sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam federasi yang sampai saat ini fokus di bidang ketenagakerjaan sektor jasa. Salah satu afliasi ASPEK Indonesia yang berkiprah di bidang kesehatan adalah Serikat Pekerja Rumah Sakit Haji Jakarta. 2 Februari 2018, SP Rumah Sakit Haji Jakarta melakukan upaya audiensi yang membicarakan beberapa persoalan terkait dengan  management Rumah Sakit Haji Jakarta.

Ada beberapa point yang di bincangkan dalam audiensi ini, SP Rumah Sakit Haji Jakarta dengan beberapa pengurus Serikat Pekerja serta di dampingi Sabda Pranawa Djati SH sebagai Sekretaris Jenderal ASPEK Indonesia, hadir pula Dedi Hartono S.Sos yang merupakan Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta. Hal yang penting dalam audiensi tersebut ialah , pihak Serikat pekerja meminta kepada Disnakertrans Provinsi Jakarta melakukan upaya pengawasan yang pernah turun langsung  di lakukan bagian pengawasan untuk bertemu dengan pihak management dan menindak lanjuti temuan dan pengawasannya dengan segera.

Pihak Serikat Pekerja yang di wakili pihak pengurus, seperti yang di ungkapkan Arman yang juga pengurus Serikat Pekerja Rumah Sakit Haji Jakarta, bahwa masih adanya kekurangan pembayaran upah(di bawah UMSP) di tahun tahun sebelumnya oleh pihak management Rumah Sakit Haji Jakarta.

Point lanjutan dari audiensi adalah, di harapkan adanya perbaikan dari management menyangkut kewajiban yang semestinya di tunaikan kepada karyawan tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi dan juga hak hak normatif berdasarkan Undang Undang yang berlaku, dan ini menjadi catatan agar pihak managemet tidak melakukan kesalahan yang sama di waktu yang akan datang.

Pekerja berhak mendapatkan kesejahteraan setelah memenuhi hak dan juga kewajibannya sebagai pekerja, audiensi yang di lakukan Serikat Pekerja Rumah Sakit Haji Jakarta dengan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta merupakan upaya awal untuk menuju cita cita dari mimpi sejahtera bagi kaum buruh, terus berjuang kawan. Bahwa perjuangan akan mendapatkan jalannya adalah keniscayaan.(Tim Media ASPEK/TI)