PTUN KEMBALI MENANGKAN BURUH, GUBERNUR BANTEN DIPERINTAHKAN CABUT KEPUTUSAN UPAH MINIMUM KOTA SERANG 2017

Banten, (17/12/17) – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mengapresiasi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang telah memutus perkara banding Nomor: 261/B/2017/PT.TUN.JKT atas perkara Nomor 11/G/2017/PTUNdimana Majelis Hakim menyatakan bahwa penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Serang tahun 2017 tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB). Hal ini disampaikan oleh Dicky Umaran, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) ASPEK Indonesia Provinsi Banten,dalam keterangan pers tertulisnya.

 

Dicky mengatakan bahwa gugatan terhadap Keputusan Gubernur Banten terkait UMK Serang Tahun 2017, diajukan oleh Adi Satria Lia dan Hidayat Saefullah, Pengurus Serikat Pekerja Hero Supermarket yang juga Pengurus DPW ASPEK Indonesia Provinsi Banten bersama dengan Ivan Taufan dan Zamroni, Pengurus SPSI LEM PUK Serang.

 

Adi Satria Lia dan Hidayat Saefullah yang merupakan Anggota Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit dan Anggota Dewan Pengupahan Kota Serang, menyatakan bahwa gugatan buruh atas penetapan UMK Serang Tahun 2017, sesungguhnya telah dimenangkan oleh Majelis Hakim di tingkat PTUN Kota Serang. Putusan di tingkat PTUN Kota Serang itu sesuai dengan petitum yang diajukan Para Penggugat, yaitu karena penerbitan Surat Keputusan Gubernur Banten terkait UMK Kota Serang 2017 tersebut menyalahi prosedur yang berlaku.

 

Majelis Hakim PTUN Kota Serang yang diketuai Indra Kusuma Nusantara SH, telah memutuskan dan memerintahkan Gubernur Provinsi Banten selaku Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan UMK Kota Serang Tahun 2017 dan Gubernur diwajibkan menerbitkan Surat Keputusan yang baru terkait Upah Minimum Kota Serang yang harus sesuai dengan Rekomendasi kenaikan UMK Kota Serang tahun 2017 sebesar 17,38% atau menjadi Rp.3.108.470,-

 

Dicky menegaskan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta ini, menunjukkan secara prinsip buruh mampu membuktikan bahwa mekanisme penetapan UMK Serang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Namun Dicky menyesalkan sikap dan upaya Gubernur Banten yang melakukan Kasasi atas Putusan PT TUN. Seharusnya Gubernur Banten yang baru terpilih lebih bijaksana menyikapi persoalan tersebut dan tidak bersikap arogan terhadap persoalan yang sedang dihadapi rakyatnya.

Ketua Majelis Hakim PT TUN untuk Perkara Nomor : 261/B/2017/PT.TUN.JKT yaitu Istiwibowo SH. bersama anggota Majelis Hakim Simon Pangondian Sinaga SH. dan Dr. Slamet Suparjoto SH, Mum. memutus perkara banding dengan amar:

  1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding.
  2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 11/G/2017/PTUN-SRG, Tanggal 21 Juni 2017, yang mana dimohonkan banding tersebut.
  3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar Perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Majelis Hakim PT TUN juga mendalilkan bahwa UMK Kota Serang tahun 2017 tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB). Salah satunya adalah dalam penetapan UMK yang tidak sesuai dengan rekomendasi Walikota Serang serta dalam pererbitan Surat Keputusan Plt. Gubernur telah melampau batas waktu yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Narahubung:

 

DickyUmaran

Ketua DPW ASPEK Indoneia Prop. Banten

0819 06141888

 

Hidayat Saefullah

Anggota Dewan Pengupahan Kota Serang

0878 7105 6557

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *