• Perayaan HUT ASPEK Indonesia Ke - 17

Paket kebijakan ekonomi IV: Upah buruh dipastikan naik per tahun

 

Paket kebijakan ekonomi IV: Upah buruh dipastikan naik per tahun

Hanif Dhakiri-Darmin Nasution-Bambang Brodjonegoro. ©2015 merdeka.com/sri wiyanti

Merdeka.com – Pemerintah memastikan upah buruh naik setiap tahun. Besaran penaikan dihitung menggunakan rumus upah minimum tahun berjalan di tambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution saat konferensi pers paket kebijakan ekonomi keempat, Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10)

“Jadi isu bahwa upah buruh dinaikkan setiap lima tahun itu tak benar.”

Dia mengilustrasikan jika realisasi inflasi dan pertumbuhan ekonomi masing-masing lima persen tahun ini. Maka upah buruh tahun depan ditetapkan naik 10 persen ketimbang saat ini.

“Itu berarti tahun depan di daerah itu upah minimum ditambah 10 persen.” katanya.

Dia mengklaim, formula itu sudah memenuhi unsur keadilan. Mengingat, banyak negara hanya memasukkan sebagian dari realisasi pertumbuhan ekonomi.

“Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi dianggap tak hanya semata karena peranan buruh. Tapi juga pengusaha dan pemilik modal.”

Darmin mengungkapkan, pemerintah juga memiliki rumus tambahan untuk delapan provinsi yang upah buruhnya dinilai belum layak. Sayang, dia tak mengungkapkan delapan provinsi dimaksud.

“Dinaikkan serta merta agar upahnya menjadi layak juga tak bisa karena akan terlalu banyak. Maka ditetapkan waktu transisi 4 tahun,” katanya. “Jika upahnya 20 persen di bawah maka dibagi 4 tahun menjadi lima persen per tahun. Jadi, upahnya naik 10 persen ditambah lima persen menjadi 15 persen per tahun.”

Dia menambahkan, upah juga bisa lebih tinggi 10 persen dari standar minimum untuk buruh yang bekerja di sektor unggulan.

“Aturan pelaksana sudah disiapkan Kementerian Tenaga Kerja.”

Sumber : http://www.merdeka.com/uang/paket-kebijakan-ekonomi-iv-upah-buruh-dipastikan-naik-per-tahun.html

Jangan Terpisah Lagi !

(Mobil Komando Buruh Saat Aksi 1 September 2015 , Dokpri)

Jakarta pada tanggal 1 September 2015 di padati ribuan buruh yang menuju istana negara, massa aksi mulai berkumpul di areal patung kuda yang berdekatan dengan gedung Indosat, aneka banner, spanduk warna warni menghiasi jalanan ibu kota, begitu pun juga bendera bendera konfederasi buruh berkibar gagah di terpa hembusan angin.

Disebuah mobil komando terlihat tiga orang berdiri dan dengan lantang mereka meneriakan kalimat yang langsung di sambut oleh massa buruh dengan semangat, ” Hidup Buruh,Hidup Buruh!”
Mereka adalah Said Iqbal dari KSPI yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, ada juga Mudhofir dari KSBSI, serta Andi Gani Nuwawea yang memimpin KSPSI, ketiga orang tersebut adalah para petinggi di masing masing konfederasi, tanggal 1 September 2015, ketiga konfederasi buruh ini bersatu mengepung istana dengan sejumlah tuntutan kepeda pemerintahan Jokowi.
Siang yang terik tak mampu membendung semangat para buruh untuk suarakan hati nurani perasaan buruh, tentang jaminan pensiun, permintaan pembubaran PHI yang selama ini menjadi kuburan keadilan bagi parah buruh,serta kekhawatiran serbuan tenaga asing yang pastiny akan mendesak para pekerja nasional.
Ketiga pemimpin buruh ini menyatakan satu suara yang sama, ini adalah sebuah langkah yang baik baik para buruh di Indonesia, dari ketiga gabungan konfederasi buruh ini, sekitar lima juta buruh berada dalam naungan konfederasi besar tanah air, jangan terpisah lagi demi kepentingan buruh pada uumnya.
Semoga gabungan tiga konfederasi ini tetap satu barisan, memperjuangkan kepentingan kaum buruh yang selama ini kurang di akomodir oleh rezim penguasa, meski melewati pasang surut dalam beberapa waktu lalu, akhirnya ketiga konfederasi besar ini bisa bersatu, sebuah angin segar bagi pergerakan buruh di Indonesia tercinta ini, hanya satu pinta buruh untuk ketiga konfederasi besar ini, JANGAN TERPISAH LAGI!

Dihadapan Para Pejabat Negara, Buruh Tegaskan Sikap Aksi 1 September

akarta, KSPI-Melakukan pertemuan dengan beberapa pejabat negara dan instansi pemerintahan yang di fasilitasi oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya). Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal tegaskan akan tetap melakukan aksi dengan 10 tuntutannya yang akan disampaikan pada aksi 1 September 2015.

IMG-20150829-WA0006

Walau beberapa pejabat terkait sudah mendengarkan tuntutan buruh, namun belum ada hal substantif yang bisa diselesaikan. Oleh karenanya KSPI dan elemen buruh lainnya menegaskan akan tetap turun aksi pada 1 Sept 2015.

Presiden KSPI kembali menegaskan dengan terheran, mengapa setelah buruh dan KSPI umumkan adanya aksi buruh, baru kemudian ada reaksi dari pihak kepolisian dengan pendekatan keamanan dan ketertiban?

Menurutnya, Aksi pada 1 September pekan depan, bukanlah aksi yang pertama dan terakhir. Aksi yang dilakukan adalah lanjutan dari aksi aksi yang di lakukan sebelumnya.

Pertanyaannya,kata Said Iqbal, mengapa buruh kembali turun aksi?.
Dirinya pun menegaskan, hal ini disebabkan ketika aksi-aksi yang dilakukan oleh KSPI, selalu hanya diterima oleh orang-orang yang bukan pengambil keputusan di instansi pemerintah.

Termasuk dalam pertemuan hari ini pun,dari pihak Kemenkes yang hadir adalah hanya staf humas Kemenkes, bukan dari eselon 1. “Untuk itu, pesan kuat kami dalam pertemuan ini, kami minta eselon 1 yang hadir dalam aksi.” Tegasnya.

Terkait krisis sekarang ini, ditengah ancaman PHK massal,sesungguhnya bukan hanya berasal dari pengaruh global atau pengaruh mata uang saja, yang menyebabkan terpukulnya industri.

Dijelaskannya, jika melihat kebelakang,salah satu penyebabnya adalah masalah kenaikan harga BBM yang menyebabkan daya beli masyarakat turun yang tidak diimbangi strategi pemerintah untuk mempertahankan daya beli masyarakat.

Ketika daya beli turun, kebijakan pemerintah di era sebelumnya selalu menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat, melalui berbagai kebijakan seperti subsidi untuk masyarakat, seperti bantuan langsung tunai, subsidi BBM, subsidi pupuk.

“Tapi saat ini,ketika harga barang meningkat, daya beli masyarakat tidak dijaga.” Cetusnya.

Said Iqbal juga menambahkan, ketika pertumbuhan ekonomi tumbuh, Gini index juga tumbuh yang artinya pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir kelompok saja.

Apa yang kita minta,Lanjut Iqbal, pemerintah harus masuk ke sektor riil, jangan hanya main di global saja. Yakni dengan menjaga konsumsi dan daya beli, dengan berbagai kebijakan subsidi buat rakyat (subsidi ke petani, buruh, dll).

KSPI berharap, tidak akan terjadi PHK massal.Namun, kalau negara tidak hadir ketika PHK terjadi,”maka kami akan pimpin langsung gerakan untuk menggugat negara.” Ancamnya.

Belum lagi, saat menteri perindustrian mengatakan tidak ada PHK, padahal Kemenaker dan Apindo juga menyampaikan sudah ada PHK.

“Kementerian harusnya turun kebawah, melihat langsung permasalahan, padahal sebelum lebaran sudah banyak pekerja yg dirumahkan.” Tegasnya.

Hal ini disampaikan oleh KSPI agar semua pihak memahami mengapa kaum buruh turun dengan jumlah besar pada 1 September 2015.

Untuk diketahui, pada aksi 1 September 2015 nanti, akan diikuti oleh 48 ribu buruh se- Jabodetabek dengan titik kumpul aksi akan dipusatkan di bundaran Hotel Indonesia, selanjutnya, massa aksi akan melakukan long march menuju Istana Negara dan selanjutnya akan bergerak menuju kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Kantor Kementerian Kesehatan.

Aksi nanti akan dilakukan oleh Gerakan Buruh Indonesia (GBI) yang merupakan gabungan dari KSPI,KSPSI AGN,KSBSI,SBTPI dll.

Terima Kasih

Said Iqbal
Presiden KSPI/Dewan Presidium GBI

Gerakan Buruh Indonesia Mulai Bergerak Menuju Istana , Jokowi Kabur ??

Jakarta,KSPI – Sekitar 30ribu buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Indonesia mulai bergerak menuju Istana Negara.

Buruh yang berasal dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, Purwakarta dan perwakilan daerah dari Jawa Timur , Serang , Banten dengan berbagai macam poster tuntutan, bendera mulai berjalan secara teratur menuju istana.
11951794_10206235888810508_609370530336597670_n

Sementara itu belum ada kabar dari pihak kepresidenan apakah aksi buruh kepung istana ini akan diterima oleh Jokowi.

” Jokowi hanya berani ketemu masa atau rakyat kalau ada maunya saja. Buat pencitraan, tapi kalau terkait isu kesehateraan seperti hari ini pasti selalu ngeles kaya bajaj” ucap Herfin salah satu peserta aksi.

Aksi Gerakan Buruh Indonesia selain di lakukan di Jakarta juga di lakukan serentak di 20 Kabupaten / Kota di Indonesia seperti Batam, Mojokerto, Cilacap, Jawa Timur, Medan, Gresik, Aceh dan lainnya.

Sumber : http://www.kspi.or.id/gerakan-buruh-indonesi-mulai-bergerak-menuju-istana-jokowi-kabur.html

Saat Perusahaan Telat Daftarin BPJS, Sedihnya Tuh Disini

Sebagai buruh tentu saja dengan hadirnya BPJS Kesehatan yang resmi di luncurkan pada tanggal 1 Januari 2014 adalah sebuah mimpi yang akhirnya bisa teraih, tahun tahun sebelum 2014 adalah tahun di mana komponen buruh bersatu padu agar jaminan sosial segera dilaksanakan, sudah terlalu lama rasanya tak ada implementasi dari Undang Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Nomor 40 Tahun 2004. Namun setelah berjuang baik melalui parlemen jalanan dan juga sosialisasi melalui Komite Aksi Jaminan Sosial(KAJS), kaum buruh bisa tersenyum lega saat tanggal 19 Oktober 2011 disahkannya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Ketika tanggal 1 Januari 2014 mulai beroperasinya BPJS Kesehatan, ada asa yang begitu melambung, sebagai buruh biasa yang bergaji dengan standar Upah Minimum Kabupaten, tentu saja berita ini sangatlah menggembirakan, karena sesuai ketentuan bahwa memang setiap pekerja berhak untuk di daftarkan sebagai peserta BPJS, harapan dalam bulan bulan pertama BPJS Kesehatan hadir di Indonesia, agar perusahaan di mana kami bekerja untuk segera mendaftarkan para pekerjanya terasa begitu lambat.
Maka ketika mendengar dari beberapa pekerja yang dengan sumringah telah menjadi bagian dari keanggotaan BPJS Kesehatan di tempat mereka bekerja, ada sebersit rasa iri, kenapa di perusahaan kami belum ada upaya untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan, ya salam.

Waktu Terus Berlalu, Kartu BPJS Kesehatan Pun Jadi Impian

Bekerja adalah keniscayaan, namun dibalik semua itu, pekerja pun menginginkan perlindungan jika terjadi hal yang tidak di inginkan, sehat adalah dambaan setiap warga negara Indonesia, siapa sih yang mau sakit? Dan bila pun akhirnya memang sakit tentunya biaya perawatan bukanlah sebuah beban yang justru menambah rasa sakit, namun apa yang kita inginkan tetaplah sebagai utopia saja nampaknya, di saat mendengar kabar yang menyebutkan bahwa BPJS menanggung penuh biaya perawatan kesehatan, kami para pekerja malah daftar saja belum, hingga menjelang akhir tahun 2014 pun, nampaknya harapan untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan belum terlihat.

Dan saat pekerja di lingkungan kami bekerja sakit, maka perusahaan hanya menanggung plafond biaya yang telah di tentukan di kisaran 3 juta rupiah hingga lima juta rupiah, terkadang ada rekaman kecemasan saat melihat teman teman yang sedang di rawat, semoga saja biaya rumah sakit di saat perawatan medis tak melebihi plafond yang di sediakan oleh perusahaan, di saat itulah kami berpikir alangkah banyak manfaat bila sudah terdaftar sebagai anggota peserta BPJS Kesehatan.
Di bulan Desember 2014 ada sebuah pengumuman agar pekerja menyerahkan foto copy KTP serta Kartu Keluarga dan juga pas photo, ada setitik harapan untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan, batas waktu untuk penyerahan syarat syarat tersebut adalah akhir bulan Desember, kami sangat berharap agar pekerja dapat menerima kartu peserta dengan segera, sesuai apa yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 pasal 14 yang berbunyi “ Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta jaminan sosial”.

Namun hingga tahun 2014 berakhir, tetap saja para pekerja di mana kami bekerja belum bisa mengantongi kartu peserta BPJS, meski ada harapan mungkin di tahun depan semoga saja apa yang jadi impian nantinya berbuah kenyataan.

BPJS Kesehatan Mungkin Belum Sempurna, Tapi Memperbaiki Diri Itu Pasti

Dengan segmen peserta seluruh penduduk Indonesia, tentu saja kehadiran BPJS Kesehatan merupakan harapan bagi semua agar kinerja badan ini terus membaik, dengan jumlah peserta per bulan Maret 2015 adalah 138,5 juta dan nantinya di harapkan pada tahun 2019 nanti jumlah ke pesertaan yang akan mencakup seluruh penduduk Indonesia, dalam satu tahun terakhir BPJS Kesehatan telah hadir dan melayani, meski belum sempurna seperti di negara negara maju yang telah lama memakai sistem jaminan sosial, tentu langkah langkah BPJS Kesehatan tetap harus di apresiasi, kekurangan itu pasti ada namun perbaikan tentu saja di harapkan oleh semua kalangan.

Dengan diperkuat fasilitas kesehatan tingkat pertama yaitu Puskesmas, Dokter praktek perseorangan, dan klinik, inilah fasilitas kesehatan dari BPJS Kesehatan dan nantinya dapat di rujuk dengan fasilitas lanjutan baik berupa rumah sakit pemerintah maupun swasta. Selain itu BPJS Kesehatan memiliki service point berupa 34 Liaison Office, 160 kantor bank(Mandiri,BNI, BRI), 13 kantor Divre, 119 kantor cabang, 387 KLOK dan 1.237 BPJS Centre, ini merupakan bentuk kesungguhan yang layak di acungi jempol, karena dengan semakin banyaknya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tentu saja akan menjadi baik adanya.

Untuk memudahkan pendaftaran peserta, BPJS Kesehatan pun telah melakukan upaya melalui pendaftaran perorangan secara online melalui website, sedangkan untuk badan usaha di lakukan pendaftaran melalui aplikasi e-DABU setelah melakukan registrasi di kantor cabang, semua ini merupakan akses untuk mempermudah masyarakat atau pun badan usaha yang ingin mendaftarkan menjadi peserta, kalau jadi mudah itu hebat tentu ini sebuah langkah yang memang patut kita apresiasi.

Menjadi Relawan Jamkes Watch Di Kabupaten Bekasi


Pembina Jamkes Watch dan anggota DPRD Kab Bekasi mengadvokasi masyarakat kurang mampu di Kec Sukakarya(dok FB Adhie Bahtiar)

Tahun 2014 memang menjadi titik awal di mana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mulai diberlakukan, namun layaknya sebuah badan yang baru saja lahir, tentu hal yang sempurna tidak menjadi keniscayaan, Kabupaten Bekasi yang menjadi sebuah kabupaten di Indonesia yang paling banyak memiliki kawasan industri, sekitar tujuh kawasan industri berada di kabupaten yang berbatasan dengan ibu kota negara, dengan jumlah kawasan industri yang banyak tersebut, dan tentunya banyak pekerja tinggal di kabupaten Bekasi, hal yang baru tentang BPJS Kesehatan membuat banyak buruh pun belum begitu ngeh dengan manfaat yang semestinya di dapatkan jika jadi peserta.

Dengan di mentori bro Jamaludin Malik yang aktifis buruh dan concern dalam bidang advokasi untuk masalah jaminan kesehatan, apa lagi beliau termasuk staff ahli anggota DPR RI yaitu Rieke Diah Pitaloka, maka pengetahuan pun semakin bertambah dengan ikut pertemuan pertemuan lintas buruh yang di lakukan oleh bro Jamaludin, sedikit lebih tahu bahwa pada kenyataannya di kabupaten Bekasi untuk masalah kesehatan dan penangannya tidaklah mudah.

Bahkan saat mengikuti sebuah pertemuan bersama teman dari mahasiswa Univeristas Islam Empat Lima(Unisma) bahwa memang di daerah kabupaten Bekasi akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tidaklah terlalu bagus, banyak birokrasi yang berbelit, ada istilah orang miskin nggak boleh sakit adalah sebuah adigium yang memang benar benar terjadi, bersama sama kawan buruh Bekasi saling membagi informasi seputar manfaat kepesertaan BPJS Kesehatan, dan berbagi pengalaman bagaimana semestinya mengadvokasi masyarakat atau pun buruh untuk bisa menikmati fasilitas kesehatan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan.

Beruntung kawan buruh Bekasi mempunyai anggota dewan yang berasal dari buruh, seorang anggota komisi IV di DPRD kabupaten Bekasi yang begitu peduli dengan permasalahan perburuhan, anggota dewan itu bernama Nyumarno yang siap memberikan waktu dan tenaganya dengan kapasitasnya sebagai wakil rakyat, sehingga buruh pun semakin paham dengan ketermanfaatan BPJS Kesehatan yang memang layak di dapatkan oleh setiap warga negara Indonesia.
Begitu pun dengan sosok Obon Tabroni SE yang menjadi pembina Jamkeswatch di kabupaten Bekasi, kehadiran beliau begitu berarti bagi kaum buruh untuk dapat menikmati fasilitas BPJS Kesehatan di antero wilayah kabupaten Bekasi, menjadi relawan Jamkeswatch merupakan kesadaran sendiri tanpa paksaan, ini satu hal yang membuat kita pun banyak berinteraksi dengan sesama buruh di Bekasi.

BPJS Kesehatan, Harapan Bagi Bangsa Indonesia

Jaminan kesehatan adalah dambaan setiap keluarga di Indonesia, semoga cakupan kepesertaan dapat menjangkau segala lapisan masyarakat, kelak di kemudian hari pada satu ketika tak ada lagi berita, warga miskin yang di tolak rumah sakit, semua warga negara yang mempunyai kartu tanda penduduk Indonesia ataupun yang belum memiliki KTP namun ia adalah warga Indonesia, berdiam di wilayah Indonesia memiliki akses ke rumah sakit tanpa adanya birokrasi yang berbelit, ini tentu saja harapan yang ingin di wujudkan secepatnya, namun untuk menuju itu di perlukan sebuah proses.

Dengan iuran yang mencapai 40, 72 triliun per tanggal 31 Desember 2014, dan juga cadangan dana taktis sebesar 5,67 triliun, dana tersebut digunakan untuk realisasi biaya manfaat sebesar 42,65 triliun berupa biaya pelayanan kesehatan perorangan dengan biaya meliputi seperti biaya promotif,preventif, kuratif dan rehabilitatif. Pembayaran kapitasi mencapai 8,34 triliun kepada 18.437 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang dibayarkan tepat waktu setiap tanggal 15 tiap bulannya.

Pembayaran klaim rumah sakit sebesar 34,31 triliun untuk 1.681 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut, ini menunjukan bahwa BPJS memang telah bekerja sesuai norma yang berlaku, semoga ke depannya semakin terus bertambah banyak warga Indonesia yang terlayani oleh BPJS Kesehatan, harapan yang bukan impian semata dan tentunya kita pun mendukung keberadaan BPJS Kesehatan yang nantinya menjadi sebuah wadah yang memayungi akses kesehan di tanah air.

Kehadiran BPJS Kesehatan bagaikan pelita untuk menerangi kegelapan, dengan besaran iuran bulanan yang relatif terjangkau, dan bagi yang tidak mampu membayar iuran seperti yang di amanatkan oleh Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 pasal 1 ayat 7 yang berbunyi” Bantuan iuran adalah iuran yang di bayar oleh pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta jaminan sosial.”

Inilah prinsip prinsip gotong royong yang sebenarnya menjadi tulang punggung bangsa Indonesia, yang di beri kemampuan untuk membayar silahkan membayar, kalau pun ada warga negara yang tak mampu membayar, adalah tugas negara untuk bersedia menanggung besaran iuran.

Asuransi Swasta Adalah Mitra Bagi BPJS Kesehatan

Kehadiran BPJS Kesehatan bukanlah ancaman bagi para perusahaan asuransi, meski sama sama bergerak di bidang yang nyaris persisian, BPJS Kesehatan bukanlah rivalitas bagi asuransi asuransi yang telah lama hadir di Indonesia, meski bidang yang di geluti mengalami persisian, ini bukanlah sebuah halangan untuk mengalami yang namanya sebuah ikatan kerja sama yang saling menguntungkan, bila ada yang menganggap bahwa BPJS Kesehatan merupakan rival utama para pelaku di bidang asuransi, tentu saja ini salah besar!

Adalah sebuah fakta menarik yang layak di ke depankan dan menjadi bahan renungan bersama, hingga Juli 2015, BPJS Kesehatan telah melakukan kerja sama dengan 52 perusahaan asuransi swasta melalui skema yang saling menguntungkan, tak ada ketimpangan yang menyebabkan salah satunya mengalami kerugian, dengan skema koordinasi manfaat yang akan memberikan manfaat tambahan non medis kepada masyarakat mampu yang menginginkan manfaat lebih.

Dan adapun nama nama perusahaan yang menjadi mitra BPJS Kesehatan adalah perusahan asuransi nasional yang relatif dikenal oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, ada pun perusahan tersebut memang memiliki kredibilitas tinggi yang sudah menjadi nama terkenal di blantika dunia perasuransian di Indonesia, adapun korporasi tersebut adalah, PT Asuransi Allianz Life Indonesia, PT Asuransi Sinar Mas, PT Equity Life Indonesia, PT Asuransi iwa Bringin Jiwa Sejahtera, MNC Life Assurance, PT Asuransi Jiwa Inhealth, inilah sebagian perusahaan yang telah sudah Coordination of Benefit(CoB).

Benarkah Entry By Name BPJS Kesehatan Bermasalah?

Seperti yang sudah saya utarkan dalam judul tulisan, perusahaan kami tampaknya telat untuk mendaftarkan nama nama karyawan yang memang pekerja tetap, hingga saat ini pun kami sebagian besar belum mendapatkan kartu peserta BPJS. Meski jelas dalam Perpres Nomor 111 Tahun 2013 di dalam pasal 6 ayat (3) “Kewajiban melakukan pendaftaran kepesertaan Jaminan Kesehatan selain peserta sebagaimana dimaksud ada ayat(2) bagi:

a.Pemberi kerja pada Badan Usaha Milik Negara, usaha besar, usaha menengah dan usaha kecil paling lambat tanggal 1 Januari 2015.”

Namun pada kenyataannya sampai saat ini kami belum mendapatkan kartu keanggotaan, dan ini menjadi sebuah pertanyaan besar, hingga saat ini pun kami terus menanyakan kenapa belum ada upaya agar perusahaan memberikan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan, dan adalah sebuah jawaban yang mencengangkan yang kami terima dari SDM perusahaan, katanya BPJS kerepotan bila memasukan entry by name dari perusahaan kami yang mempunyai pekerja di kisaran 12 ribuan tenaga kerja.

Apakah ini juga kendala? Mungkinkah sistem komputerisasi BPJS Kesehatan tak mampu menampung jumlah ribuan daftar peserta dari perusahaan di mana kami bekerja? Sampai saat ini itulah jawaban dari pihak perusahaan jika kami bertanya mengapa sampai saat ini, di bulan menjelang September, berarti tiga bulan lagi tahun 2015 berakhir, dan sampai saat ini kepesertaan kami belum bisa terwujud, entah mana yang benar, apakah sistem data BPJS Kesehatan benar benar bermasalah, Allahualam.

Namun harapan untuk mendapatkan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan tetap menggelora, untuk saat ini BPJS Kesehatan memang di perlukan bagi semua warga Indonesia, dan kami tetap merindukan untuk menjadi bagian dari kepesertaan BPJS Kesehatan, karena kami meyakini bahwa untuk urusan asuransi kesehatan bagi warga Indonesia, BPJS Kesehatan lah yang paling mengerti.

Di sisa bulan yang ada di tahun 2015, kami terus berupaya agar kami memiliki kartu kepesertaan, ini adalah sebuah keharusan, kalau pun harus membayar iuran seperti yang tertuang dalam pasal 16C yaitu:” ayat(2) Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta sebagaimana di maksud pada ayat(1) yang dibayarkan mulai tanggal 1 Juli 2015 sebesar 5%(lima persen) dari gaji atau upah perbulan dengan ketentuan:
a.4%(empat persen) di bayar oleh pemberi kerja; dan
b.1%(satu persen) dibayar peserta.

Semoga saja nantinya segera kami mendapatkan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan, mengingat begitu pentingnya sebuah kepesertaan bagi kaum pekera, karena sakit ataupun musibah lainnya tidak tahu kapan akan. Semoga dalam waktu dekat keinginan sebagian besar pekerja di perusahaan kami akan segera memiliki kartu peserta BPJS Kesehatan, amiiin!

Sumber : http://www.kompasiana.com/topikirawan/saat-perusahaan-telat-daftarin-bpjs-kesehatan-sedihnya-tuh-di-sini_55e2f478ef92737708fa9784

Ada Skenario Jadikan Batam Wilayah Bebas Serikat Pekerja, Surga Pengusaha Hitam

Jakarta, KSPI- Para buruh memiliki penilaian sendiri terhadap kabar hengkangnya sejumlah perusahaan asing di Batam, Kepulauan Riau. Menurut buruh, cerita demo dan hengkangnya perusahaan dari Batam sudah menjadi cerita lama untuk menakut-nakuti buruh agar tidak berserikat dan menuntut hak mereka yang di jamin undang-undang. Selama ini Batam seperti menjadi surga Pengusaha Hitam dengan memakai tenaga kerja outsourcing dan upah yang murah.

Ilustrasi larangan mogok kerja  (Aspek Indonesia)
Ilustrasi larangan mogok kerja (Aspek Indonesia)

“Itu isu lama yang dihembuskan lagi oleh Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Batam, yang kemudian disampaikan ke Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Ada indikasi ini skenario pemerintah. Batam ingin dijadikan kawasan bebas mogok kerja seperti di sebuah kawasan industri di Malaysia yang menjamin wilayah tersebut bebas dari demonstrasi,” jelas Roni Jumat (10/7/2015).

Menurut Roni, Indonesia tidak bisa membuat kawasan industri bebas demo seperti di Malaysia. Alasannya, Indonesia sudah meratifikasi kebijakan International Labor Organization (ILO), sementara Malaysia tidak.

Dia bercerita ada pekerja di sebuah perusahaan yang membentuk serikat pekerja. Tak lama setelah itu, pengurus serikat pekerja di perusahaan asing tersebut terkena PHK.

“Teman-teman lainnya tidak terima dan lawan dengan pemogokan. Ada skenario besar di balik rencana Batam akan dijadikan wilayah bebas pemogokan,” jelas Roni.

Soal hengkangnya perusahaan asing, Roni mengatakan, yang hengkang banyak dan yang masuk juga banyak. Pihak buruh berusaha melakukan klarifikasi, bahwa demo buruh di Batam itu cerita lama yang kembali diangkat.

“Enam bulan lagi akan masuk pasar bebas ASEAN, tapi jangan lantas samakan dengan Malaysia. Kami sudah jelas punya hak berserikat, mengeluarkan pendapat dan hak mogok yang sudah diatur dalam Undang-Undang,” jelas Roni ( http://finance.detik.com )

Sumber : http://www.kspi.or.id/ada-skenario-jadikan-batam-wilayah-bebas-serikat-pekerja-surga-pengusaha-hitam.html

51 Perusahaan Langgar Pembayaran THR, Menaker Kemana?

Jakarta,KSPI- Sebanyak 51 perusahaan dilaporkan telah melakukan pelanggaran aturan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja. Pemerintah menyiapkan sanksi administratif dan sosial dengan mengumumkan nama perusahaan yang melakukan pelanggaran tersebut.

hanif dhakiri saat kampanye Jokowi ( http://www.jakpro.id )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ada 51 perusahaan yang bermasalah dalam pembayaran THR. Kasus-kasus ini tentu akan tindaklanjuti posko THR Kemnaker ini. Kita berharap kasus-kasus yang ada ini bisa diselesaikan dengan baik,“ kata Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri seusai menggelar Halal bihalal dengan para pegawai Kemnaker di Kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu (22/7/2015).

Posko pemantauan THR ini ada di semua daerah, baik di Kabupaten/Kota, di Provinsi maupun di pusat. Berdasarkan laporan sementara , Posko Pusat THR Keagamaan 2015 yang berada di kantor Kemnaker telah menerima dan menangani pengaduan yang melibatkan 374 perusahaan di seluruh Indonesia. Namun, tercatat 51 perusahaan yang terkait langsung dengan pelanggaran pembayaran THR dari berbagai daerah.

“Empat perusahaan di antaranya membayarkan THR tidak satu bulan gaji. Berarti ini tidak sesuai dengan ketentuan. Sebanyak 38 perusahaan tidak membayarkan THR sama sekali. Kemudian, Sembilan perusahaan yang membayarkan THR tidak sesuai dengan ketentuan,“ kata Hanif.

Selain pelanggaran berupa tidak membayarkan THR, ada juga perusahaan yang melanggar aturan, semisal jumlah THR tidak mencapai satu bulan gaji serta pemberian THR dengan diganti natura yang berbentuk benda atau makanan-minuman yang melebihi jumlah 25 persen dari THR.

“Sebenarnya kalau dalam bentuk natura ini kan boleh, tapi tidak lebih dari 25 persen dan harus diserahkan bersamaan dengan THR yang berbentuk uang. Jadi, kalau misalkan satu bulan gaji totalnya berapa, itu 25 persennya bisa berbentuk natura sisanya harus uang dan itu harus diserahkan bersamaan,” kata Hanif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan, memang sebagian THR dapat diberikan dalam bentuk lain kecuali minuman keras, obat-obatan atau bahan obat-obatan, dengan ketentuan nilainya tidak boleh melebihi 25% dari nilai THR yang seharusnya diterima dengan disetujui pekerja dan diberikan bersamaan dengan pembayaran THR.

Hanif membeberkan, persoalan pembayaran THR terdapat di 12 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Aceh.

Sektor-sektor perusahaan yang melakukan pelanggaran THR meliputi perusahaan yang bergerak dalam sektor perkebunan, jasa, pertanian, otomotif, garmen, makanan-minuman, pertambangan, transportasi, kebersihan, media, IT (teknolgi informasi), dan perusahaan di bidang kertas.

Hanif menegaskan, akan memberikan sanksi yang sifatnya administratif dan sosial serta akan melakukan penundaan pelayanan perizinan di bidang ketenagakerjaan.

“Sanksi yang sifatnya sosial saya sudah minta Dirjen PHI PHI agar mengumumkan perusahaan-perusahaan yang tidak bayar THR. Kita anggap ini perusahaan-perusahaan yang tidak sesuai dengan aturan ketenagakerjaan terutama masalah THR,“ kata Hanif.

“Selain itu kita surati instansi-instansi yang terkait dengan pelayanan-pelayanan perusahaan agar perusahaan-perusahaan yang kita umumkan tidak membayarkan THR itu diberikan penundaan pelayanan. Itu yang bisa kita berikan karena UU Ketenagakerjaan kita belum mengatur sanksi secara lebih kuat,“ kata Hanif lagi.

Pengumuman nama-nama perusahaan yang melakukan pelanggaran THR tersebut, akan dilakukan pada akhir dari proses penyelesaian masalah THR ini sampai 31 Juli nanti. Penundaan pelayanan terhadap perusahaan-perusahaan pun akan diumumkan juga.

Selain mengerahkan pengawas ketenagakerjaan ke berbagai daerah, kata Hanif, untuk menyelesaikan setiap pengaduan THR, pihak perusahaan yang dilaporkan bakal dipanggil oleh Kemnaker maupun Dinas-dinas Tenaga Kerja setempat lalu kemudian diadakan pertemuan dan mediasi antara pekerja dan pengusaha untuk menyelesaikan pembayaran THR.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sebelumnya mendesak Menaker untuk lebih tegas dan tidak sekadar menghimbau atau berwacana saja terhadap pengusaha yang tidak membayar tunjangan hari raya (THR) kepada pekerjanya.

“Menaker harus tegas dengan cara memberi sanksi administrasi dalam bentuk pencabutan izin usaha serta meningkatkan status hukum Permenaker menjadi Perpres yang memuat pasal sanksi perdata denda bagi pengusaha yang tidak membayarkan THR sehingga ada efek jeranya,” tegas Presiden KSPI Said Iqbal.

Dikatakan, dalam perlambatan pertumbuhan ekonomi ini, seharusnya pemerintah menjadikan ‘Lebaran of Labour Economic’ ini sebagai upaya meningkatkan konsumsi barang yang dibeli buruh dari Rp 80 triliun dana THR (rata-rata upah Rp 2,3 juta dikali jumlah 44 juta buruh formal) ditambah sekitar Rp 50 triliun uang TKI yang dikirim ke keluarganya, sungguh akan terjadi belanja konsumsi buruh Rp 130 triliun akan menambah pertumbuhan ekonomi.

“Jadi bayar THR itu penting dan Menakertrans harus cerdas memaknai ‘ekonomi THR lebaran’, bukan sekedar berwacana dan pencitraan melalui media saja,” ujarnya.

Sumber : http://www.kspi.or.id/51-perusahaan-langgar-pembayaran-thr-menaker-kemana.html

14 TKI di Malaysia Lolos dari Penyekapan

tki

Liputan6.com, Mataram – 14 Tenaga Kerja Indonesia selamat dari penyekapan di sebuah tempat penampungan TKI di Malaysia. 9 di antaranya merupakan TKI asal Nusa Tenggara Barat.

“Mereka ini diselamatkan setelah pihak KJRI bekerja sama dengan Polisi Diraja Malaysia menggerebek penampungan TKI di Kuching,” kata Kepala Bidang Penempatan dan Perlindungan TKI Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nusa Tenggara Barat, Muhamad Zainal, di Mataram, Selasa (21/7/2015).

Menurut dia, seluruh TKI ini merupakan perempuan. Kini, seluruh TKI tersebut ditampung di rumah perlindungan khusus wanita di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.

“Saat ini, majikan sudah ditahan dan tinggal menunggu persidangan, sedangkan pelaku lain yang terlibat termasuk yang memberangkatkan mereka dari Sumbawa masih buron,” ujar Zainal.

Kasus tersebut terbongkar setelah salah seorang TKI asal Sumbawa, NTB, bernama Iis berhasil melarikan diri dari penampungan dan diselamatkan pihak KJRI di Malaysia. Pihak KJRI kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polisi Diraja Malaysia. Mereka kemudian menindaklanjutinya dengan upaya penyelamatan.

“Dari hasil keterangan BAP yang disampaikan Iis kepada polisi Malaysia terdapat 145 TKI yang masih disekap dan 45 di antaraya dari NTB. Tetapi setelah dilakukan cross check ada 9 orang, sedangkan yang lain masih ditelusuri,” jelas Zainal.

Dia menyebutkan 9 TKI asal NTB itu, di antaranya Nurmey, warga Kabupaten Lombok Timur; Eva Rosdiyana asal Kabupaten Sumbawa; Murniati asal Kabupaten Lombok Barat; Fatimah asal Sumbawa; Suminah asal Sumbawa; Pranita asal Lombok; Dwi Rahayu asal Sumbawa; Iyes Ariska asal Sumbawa; Lili Suryani asal Sumbawa; Ida Royanti dari Lombok. 1 orang lagi bernama Jamaludin asal Kabupaten Bima yang kabur dari majikan.

“Dari pengakuan para TKI ini, mereka tidak digaji selama 7 bulan dan mereka dipekerjakan dengan majikan yang berbeda-beda dan pindah-pindah rumah. Jika sudah selesai bekerja mereka dibawa menuju penampungan,” terang Zainal.

Awalnya, TKI ini dijanjikan bekerja ke Brunai Darussalam. Namun kenyataannya, setelah semua dokumen lengkap, mereka dibawa ke Pontianak, Kalimantan Barat. Kemudian, dari Pontianak, mereka diberangkatkan menuju Kuching, Malaysia secara ilegal.

“Jadi, mereka ini diberangkatkan secara ilegal dan dibawa ke sejumlah penampungan. Saat penggerebekan pun diduga majikan lain sudah keburu kabur dan menyembunyikan TKI lainnya,” ucap dia.

Berdasarkan data KJRI di daerah Serawak, Malaysia, jumlah TKI asal Indonesia sebanyak 400 ribu lebih, 150 ribu di antaranya merupakan TKI legal dan selebihnya 250 ribu merupakan TKI ilegal. (Ant/Bob/Yus)

Sumber : http://news.liputan6.com/read/2276511/14-tki-di-malaysia-lolos-dari-penyekapan

7.746 Buruh Rayakan Lebaran Idul Fitri Tanpa THR di Surabaya

PoskoASPEK, Jakarta – Sejak dibukanya posko pengaduan Tunjangan Hari Raya(THR) oleh Lembaga Bantuan Hukum(LBH) Surabaya bersama Relawan Buruh Jawa Timur berhasil menampung 7000 kasus pengaduan dari 46 perusahaan yang mengakibatkan sebanyak 7.746 buruh merayakan Lebaran Idul Fitri tanpa menerima THR.
Data yang dimiliki Posko THR 2015 di Jawa Timur mencatat, Sebanyak 46 perusahaan dari delapan Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang tidak memberikan Tunjangan Hari Raya(THR) kepada karyawan atau buruhnya.
Salah satu Relawan buruh, Jamaludin mengatakan berbagai macam alasan dibuat perusahaan untuk tidak  memberikan THR nya terhadap buruh, yakni situasi ekonomi perusahaan yang tidak mampu dan status karyawan atau buruh sedang dalam proses masalah.

“Alasan perusahaan, ya alasan-alasan klasik lah, ada yang bilang bahwa pekerja buruh ini sedang dalam proses PHK, pekerja buruh ini berstatus kontrak dan outsourcing, kemudian perusahaan dalam kondisi tidak mampulah, alasan inilah yang disebut klasik sehingga untuk pembanyaran THR pada karyawan dibayar kurang dari aturan yang ada, dan bahkan sama sekali tidak memberikan THR.”kata Jamaludin.

Jamaludin juga menambahkan bahwa, Posko THR  merekomendasikan pembentukan peraturan hukum yang melindungi pekerja atau buruh, terutama mengenai hak pembayaran THR beserta besaran nilai THR, yang harus dibayarkan perusahaan kepada pekerjanya.
Dia juga menegaskan bahwa rekomendasi dari Posko THR ini adalah perlunya payung hukum yang kuat agar bisa membentuk Peraturan Daerah yang mengacu pada Undang-undang yang berlaku. Dan substansi dari pengaturan kedepannya adalah sanksi yang lebih tegas dan kuat.
“Intinya, untuk kedepannya buruh tidak hanya mendapat satu bulan gaji seperti yang diatur di ketentuan Peratutan Menteri Tenaga Kerja nomor 4 Tahun 1994,” tegasnya.Koordinator Posko THR yang juga aktivis LBH Surabaya, Abdul Wachid Habibullah menegaskan, pemberian sanksi pidana harus diberikan kepada perusahaan yang melanggar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga ada efek jera dan perbaikan pada tahun-tahun mendatang mengenai pembayaran THR bagi buruh atau pekerja.

“Pemberian THR ini kan sama dengan pemberian upah ya. Kalau dalam Undang-undang Tenaga Kerja itu memberikan upah di bawah UMR aja pidana, ini kan seharusnya hak THR tidak diberikan maka harus ada sanksi pidana yang mengaturnya.” ujarnya.

Menurutnya rekomendasi dari posko ini juga harus diatur dalam Peraturan Daerah(Perda) agar ada dasar hukum yang nanti bisa dipakai oleh pemerintah untuk melakukan sanksi kepada pihak perusahaan.
“Rekomendasi tersebut harus dalam Peraturan Daerah agar ada sanksi tegas pada perusahaan yang tidak mau memberikan THR pada karayawannya.” tutup Abdul.

DPR Ultimatum Pemerintah Revisi PP Jaminan Hari Tua dalam 2 x 24 Jam

Jakarta, KSPI – Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak pemerintah untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jaminan Hari Tua (JHT) dalam waktu 2 x 24 jam.

Tak hanya untuk JHT, pemerintah juga diminta merevisi PP tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), serta Jaminan Pensiun (JP).

Save JHT“Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah untuk melakukan revisi terhadap PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang JKK, JK, PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang JP, dan PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang JHT dalam waktu 2 x 24 jam untuk menyelesaikan ketiga PP tersebut,” demikian kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI dengan Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2015).

Saat dikonfirmasi kesiapan pemerintah atas permintaan DPR tersebut, Menteri Tenaga Kerja RI Hanif Dhakiri belum memberikan tanggapan. Demikian pula dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Massasya.

Dalam RDP tersebut, Komisi IX DPR mendesak pemerintah untuk mengumumkan kepada masyarakat dalam waktu 1 x 24 jam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang JKK, JK, PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang JP, dan PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang JHT.

Butuh waktu

Secara terpisah, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan, revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 yang mengatur pencairan dana jaminan hari tua (JHT) masih terus diproses. Ia memastikan aspirasi tenaga kerja mengenai batas pencairan dana tersebut akan diakomodasi.

“Perubahannya saja yang kami masukkan ke dalam PP JHT yang baru sebagaimana yang dikehendaki pekerja buruh selama ini,” kata Hanif di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Dengan revisi tersebut, kata Hanif, seharusnya sudah tak ada lagi polemik terkait hal tersebut. Ia menegaskan, revisi dilakukan bukan karena kesalahan pemerintah, melainkan justru karena merespons aspirasi di lapangan.

Menurut Hanif, terbitnya PP tersebut juga bukan karena pemerintah tergesa-gesa dan melupakan proses sosialisasi. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 24/2011 tentang BPJS memerintahkan pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan berlaku mulai 1 Juli 2015.

“Prosesnya sedang berjalan. Ini butuh waktu. Kalau revisi cuma mengetik doang itu sehari bisa. Masalahnya harus koordinasi dan rapat dengan banyak pihak,” ujarnya.

Sebelumnya, aturan baru tentang JHT dan program ketenagakerjaan lainnya itu mengundang polemik di masyarakat. PP baru ditandatangani Presiden RI Joko Widodo tanggal 29 Juni 2015 dan berlaku tanggal 1 Juli 2015.

Gelombang penolakan datang dari berbagai kalangan dan lapisan masyarakat, baik melalui viral maupun turun ke jalan.

Pada akhirnya, pemerintah pun berencana mengkaji ulang aturan tersebut. Besok, Selasa (7/7/2015), Komisi IX DPR RI akan mengagendakan rapat kerja dengan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri setelah rapat paripurna.(http://nasional.kompas.com/)

Sumber : http://www.kspi.or.id/dpr-ultimatum-pemerintah-revisi-pp-jaminan-hari-tua-dalam-2-x-24-jam.html

Bagaimana Nasib Dana Tak Bertuan BPJS Ketenagakerjaan ?

bpjs ketenagakerjaan

Jakarta,KSPI- BPJS Ketenagakerjaan masih menyimpan pertanyaan soal dana tak bertuan warisan dari Jamsostek. Kisah dana tak bertuan ini juga masih bergulir.

Kepala Divisi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Abdul Cholik menjelaskan, dana tak bertuan tersebut berasal akumulasi peserta Jamsostek sejak puluhan tahun yang lalu.

“Jadi sebenarnya dana itu sekitar sejak tahun 1977. Biasanya itu peserta yang mungkin kerja 2-3 bulan lalu berhenti. Zaman dulu banyak sekali seperti para pekerja di perkebunan,” jelas Abdul saat dihubungi Okezone, Selasa (6/6/2015).

Namun Abdul menegaskan, BPJS Ketenagakerjaan telah mengantongi seluruh data para peserta yang berhak memiliki dana tak bertuan tersebut. Pihaknya juga mengklaim bahwa sudah melakukan berbagai upaya agar dana tersebut bisa sampai kepada yang berhak memilikinya.

“Upaya sudah kami lakukan lewat mengirim surat. Lalu yang bisa dikunjungi kami kunjungi. Lewat media masa juga. Bisa jadi mereka ada yang sudah mati, tapi datanya masih ada. Jadi tinggal kemauan orangnya saja,” imbuhnya.

Abdul mengatakan, upaya tersebut telah berhasil mengurangi jumlah dana tak bertuan tersebut. Sayangnya, Abdul mengaku tidak mengetahui berapa angka pasti jumlah dan tak bertuan hingga saat ini.

“Saya tidak ingat tapi yang jelas semakin sedikit. Sebenarnya sisanya juga masuk dalam dana pengembangan,” tukasnya.

Menurut penelusuran Okezone, pada Desember 2013 dana tak bertuan masih berjumlah Rp1,4 triliun. Namun pada Januari 2015 dana warisan dari Jamsostek tersebut berkurang menjadi Rp900 miliar.(http://economy.okezone.com/)

Sumber : http://www.kspi.or.id/bagaimana-nasib-dana-tak-bertuan-bpjs-ketenagakerjaan.html

KSPI Desak Polisi Tangkap Dan Penjarakan Management Voksel Dan Ormas Pelaku Kekerasan

Jakarta, KSPI-Wakil Sekertaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Wasekjen KSPI) Sahat Butar Butar menegaskan,terkait aksi premanisme yang dilakukan diduga oleh ormas bayaran perusahaan terhadap buruh PT Voksel di Cileungsi,Bogor,Jawa Barat,Rabu kemarin (24/06/2015). KSPI dengan tegas mengutuk keras tindakan biadab tersebut yang telah melukai puluhan buruh.

Aparat kepolisian melakukan pembiaran terhadap ormas yg melakukan kekerasan terhadap Buruh ( foto : Buruh Bogor )

“KSPI dengan tegas “Mengutuk keras” tindakan ormas yang melakukan tindakan kekerasan terhadap buruh yang sedang menuntut haknya berupa upah dan status kerjanya yang melanggar UU.” Tegas Sahat di Jakarta,Kamis (25/06/2015).

Sahat pun menjelaskan, bahwa tindakan manajemen PT Voksel menggunakan ormas tersebut adalah tindakan menghalang-halangi kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh,”dan tindakan tersebut termasuk tindakan anti SP/SB sebagaimana diatur dalam UU 21/2000,dan tindakan tersebut bisa diancam pidana kurungan dan denda sebesar 500 juta rupiah sesuai pasal 28 dan pasal 43 dalam UU tersebut.”Terang Sahat.

Untuk itu, Sahat mengatakan, KSPI pun akan meminta kepada Kapolri agar dapat memerintahkan aparatnya mengusut tuntas kasus kebiadaban manajemen yang diduga telah membayar salah satu ormas “Barbar” tersebut sesuai hukum yang berlaku. “Dan apabila tidak ada tindakan tegas dari aparat kepolisian, maka buruh Indonesia akan mengerahkan anggotanya di seluruh Indonesia untuk melakukan perlawanan.” Cetus Sahat mengancam.

Buruh perempuan korban kekerasan preman bayaran manajemen.

Sahat menambahkan, hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan nyata kepada rekan buruh PT Voksel dan juga FSP SPASI yang sedang memperjuangkan hak-haknya.

“Kami buruh, dan kami adalah satu, satu terluka maka semua akan terasa sakitnya.” pungkas Sahat.

Sumber : http://www.kspi.or.id/kspi-desak-polisi-tangkap-dan-penjarakan-management-voksel-dan-ormas-pelaku-kekerasan.html

Tuntut Hak, Buruh PT. Voksel Electric Terluka Akibat di Hadang Preman Bayaran

 

Bogor,KSPI – Puluhan buruh terluka saat preman yang mengaku ormas berseragam Pemuda Pancasila (PP) melemparinya dengan batu dan sabetan bambu di Jalan Raya Narogong, KM16, Desa Limusnunggal, Cileungsi, Bogor. Kejadian tersebut berlangsung saat ratusan buruh Serikat Pekerja Multi Metal (SPMM) Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia (FSPASI) PT. Voksel Electric, Tbk menggelar unjuk rasa, Rabu (24/6) siang.

“Aksi unras kami yang sah, dihadang di jalan narogong oleh preman bayaran perusahaan berseragam PP dan Aparat (Polsek Cileungsi) sengaja membiarkan bentrok terjadi,” ungkap Koordinator aksi Herry kepada pasberita.com.

Rata-rata korban terkena lemparan batu dan sabetan bambu, tampak kaca mobil komando juga retak. Bahkan terlihat para ormas PP mensweeping buruh sampai ke kontrakan dan tempat tinggal buruh. Sehingga beberapa buruh mengungsi ke Rumah Barisan Pelopor (Bapor).

Saat ini korban yang terdata bernama, Siti Khomsiyatun, Rohim Suminta, Dasep Bambang, Thison, Jasman Hadi, sementara yang lain masih kita data. Beberapa keluarga dari pekerja mengungsi ke Rumah BAPOR Bogor, karena kontrakan dan kos-kosan anggota kami disweeping juga oleh ormas PP,” papar Herry.

Tak hanya itu, menurut pengakuan Herry, dirinya diancam ditembak oleh salah seorang oknum polisi, karena dianggap provokator.

Tuntutan yang disampaikan oleh para buruh saat unjuk rasa antara lain:
1. Cabut skorsing dan pekerjakan kembali sdr.Suratman (Ketua PUK SPMM Voksel Electric FSPASI) karen hal tersebut bagian dari pemberangusan serikat pekerja.
2. Ubah status seluruh pekerja PKWT (kontrak)/Harian/Borongan menjadi pekerja PKWTT (tetap) karena sistem kerja yang diberlakukan Perusahaan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Berlakukan Gaji Pokok mengacu pada UMSK Kab. Bogor sektor 3 (Rp. 3.110.000) diluar tunjangan transport.
4. Kembalikan masa kerja yang dihilangkan. (http://www.pasberita.com)

Sumber : http://www.kspi.or.id/tuntut-hak-buruh-pt-voksel-electric-terluka-akibat-di-hadang-preman-bayaran.html

Translate »
Web Design BangladeshBangladesh online Market