Paket kebijakan ekonomi IV: Upah buruh dipastikan naik per tahun

 

Paket kebijakan ekonomi IV: Upah buruh dipastikan naik per tahun

Hanif Dhakiri-Darmin Nasution-Bambang Brodjonegoro. ©2015 merdeka.com/sri wiyanti

Merdeka.com – Pemerintah memastikan upah buruh naik setiap tahun. Besaran penaikan dihitung menggunakan rumus upah minimum tahun berjalan di tambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution saat konferensi pers paket kebijakan ekonomi keempat, Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10)

“Jadi isu bahwa upah buruh dinaikkan setiap lima tahun itu tak benar.”

Dia mengilustrasikan jika realisasi inflasi dan pertumbuhan ekonomi masing-masing lima persen tahun ini. Maka upah buruh tahun depan ditetapkan naik 10 persen ketimbang saat ini.

“Itu berarti tahun depan di daerah itu upah minimum ditambah 10 persen.” katanya.

Dia mengklaim, formula itu sudah memenuhi unsur keadilan. Mengingat, banyak negara hanya memasukkan sebagian dari realisasi pertumbuhan ekonomi.

“Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi dianggap tak hanya semata karena peranan buruh. Tapi juga pengusaha dan pemilik modal.”

Darmin mengungkapkan, pemerintah juga memiliki rumus tambahan untuk delapan provinsi yang upah buruhnya dinilai belum layak. Sayang, dia tak mengungkapkan delapan provinsi dimaksud.

“Dinaikkan serta merta agar upahnya menjadi layak juga tak bisa karena akan terlalu banyak. Maka ditetapkan waktu transisi 4 tahun,” katanya. “Jika upahnya 20 persen di bawah maka dibagi 4 tahun menjadi lima persen per tahun. Jadi, upahnya naik 10 persen ditambah lima persen menjadi 15 persen per tahun.”

Dia menambahkan, upah juga bisa lebih tinggi 10 persen dari standar minimum untuk buruh yang bekerja di sektor unggulan.

“Aturan pelaksana sudah disiapkan Kementerian Tenaga Kerja.”

Sumber : http://www.merdeka.com/uang/paket-kebijakan-ekonomi-iv-upah-buruh-dipastikan-naik-per-tahun.html

Dihadapan Para Pejabat Negara, Buruh Tegaskan Sikap Aksi 1 September

akarta, KSPI-Melakukan pertemuan dengan beberapa pejabat negara dan instansi pemerintahan yang di fasilitasi oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya). Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal tegaskan akan tetap melakukan aksi dengan 10 tuntutannya yang akan disampaikan pada aksi 1 September 2015.

IMG-20150829-WA0006

Walau beberapa pejabat terkait sudah mendengarkan tuntutan buruh, namun belum ada hal substantif yang bisa diselesaikan. Oleh karenanya KSPI dan elemen buruh lainnya menegaskan akan tetap turun aksi pada 1 Sept 2015.

Presiden KSPI kembali menegaskan dengan terheran, mengapa setelah buruh dan KSPI umumkan adanya aksi buruh, baru kemudian ada reaksi dari pihak kepolisian dengan pendekatan keamanan dan ketertiban?

Menurutnya, Aksi pada 1 September pekan depan, bukanlah aksi yang pertama dan terakhir. Aksi yang dilakukan adalah lanjutan dari aksi aksi yang di lakukan sebelumnya.

Pertanyaannya,kata Said Iqbal, mengapa buruh kembali turun aksi?.
Dirinya pun menegaskan, hal ini disebabkan ketika aksi-aksi yang dilakukan oleh KSPI, selalu hanya diterima oleh orang-orang yang bukan pengambil keputusan di instansi pemerintah.

Termasuk dalam pertemuan hari ini pun,dari pihak Kemenkes yang hadir adalah hanya staf humas Kemenkes, bukan dari eselon 1. “Untuk itu, pesan kuat kami dalam pertemuan ini, kami minta eselon 1 yang hadir dalam aksi.” Tegasnya.

Terkait krisis sekarang ini, ditengah ancaman PHK massal,sesungguhnya bukan hanya berasal dari pengaruh global atau pengaruh mata uang saja, yang menyebabkan terpukulnya industri.

Dijelaskannya, jika melihat kebelakang,salah satu penyebabnya adalah masalah kenaikan harga BBM yang menyebabkan daya beli masyarakat turun yang tidak diimbangi strategi pemerintah untuk mempertahankan daya beli masyarakat.

Ketika daya beli turun, kebijakan pemerintah di era sebelumnya selalu menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat, melalui berbagai kebijakan seperti subsidi untuk masyarakat, seperti bantuan langsung tunai, subsidi BBM, subsidi pupuk.

“Tapi saat ini,ketika harga barang meningkat, daya beli masyarakat tidak dijaga.” Cetusnya.

Said Iqbal juga menambahkan, ketika pertumbuhan ekonomi tumbuh, Gini index juga tumbuh yang artinya pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir kelompok saja.

Apa yang kita minta,Lanjut Iqbal, pemerintah harus masuk ke sektor riil, jangan hanya main di global saja. Yakni dengan menjaga konsumsi dan daya beli, dengan berbagai kebijakan subsidi buat rakyat (subsidi ke petani, buruh, dll).

KSPI berharap, tidak akan terjadi PHK massal.Namun, kalau negara tidak hadir ketika PHK terjadi,”maka kami akan pimpin langsung gerakan untuk menggugat negara.” Ancamnya.

Belum lagi, saat menteri perindustrian mengatakan tidak ada PHK, padahal Kemenaker dan Apindo juga menyampaikan sudah ada PHK.

“Kementerian harusnya turun kebawah, melihat langsung permasalahan, padahal sebelum lebaran sudah banyak pekerja yg dirumahkan.” Tegasnya.

Hal ini disampaikan oleh KSPI agar semua pihak memahami mengapa kaum buruh turun dengan jumlah besar pada 1 September 2015.

Untuk diketahui, pada aksi 1 September 2015 nanti, akan diikuti oleh 48 ribu buruh se- Jabodetabek dengan titik kumpul aksi akan dipusatkan di bundaran Hotel Indonesia, selanjutnya, massa aksi akan melakukan long march menuju Istana Negara dan selanjutnya akan bergerak menuju kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Kantor Kementerian Kesehatan.

Aksi nanti akan dilakukan oleh Gerakan Buruh Indonesia (GBI) yang merupakan gabungan dari KSPI,KSPSI AGN,KSBSI,SBTPI dll.

Terima Kasih

Said Iqbal
Presiden KSPI/Dewan Presidium GBI

Gerakan Buruh Indonesia Mulai Bergerak Menuju Istana , Jokowi Kabur ??

Jakarta,KSPI – Sekitar 30ribu buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Indonesia mulai bergerak menuju Istana Negara.

Buruh yang berasal dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, Purwakarta dan perwakilan daerah dari Jawa Timur , Serang , Banten dengan berbagai macam poster tuntutan, bendera mulai berjalan secara teratur menuju istana.
11951794_10206235888810508_609370530336597670_n

Sementara itu belum ada kabar dari pihak kepresidenan apakah aksi buruh kepung istana ini akan diterima oleh Jokowi.

” Jokowi hanya berani ketemu masa atau rakyat kalau ada maunya saja. Buat pencitraan, tapi kalau terkait isu kesehateraan seperti hari ini pasti selalu ngeles kaya bajaj” ucap Herfin salah satu peserta aksi.

Aksi Gerakan Buruh Indonesia selain di lakukan di Jakarta juga di lakukan serentak di 20 Kabupaten / Kota di Indonesia seperti Batam, Mojokerto, Cilacap, Jawa Timur, Medan, Gresik, Aceh dan lainnya.

Sumber : http://www.kspi.or.id/gerakan-buruh-indonesi-mulai-bergerak-menuju-istana-jokowi-kabur.html

Ada Skenario Jadikan Batam Wilayah Bebas Serikat Pekerja, Surga Pengusaha Hitam

Jakarta, KSPI- Para buruh memiliki penilaian sendiri terhadap kabar hengkangnya sejumlah perusahaan asing di Batam, Kepulauan Riau. Menurut buruh, cerita demo dan hengkangnya perusahaan dari Batam sudah menjadi cerita lama untuk menakut-nakuti buruh agar tidak berserikat dan menuntut hak mereka yang di jamin undang-undang. Selama ini Batam seperti menjadi surga Pengusaha Hitam dengan memakai tenaga kerja outsourcing dan upah yang murah.

Ilustrasi larangan mogok kerja  (Aspek Indonesia)
Ilustrasi larangan mogok kerja (Aspek Indonesia)

“Itu isu lama yang dihembuskan lagi oleh Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Batam, yang kemudian disampaikan ke Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Ada indikasi ini skenario pemerintah. Batam ingin dijadikan kawasan bebas mogok kerja seperti di sebuah kawasan industri di Malaysia yang menjamin wilayah tersebut bebas dari demonstrasi,” jelas Roni Jumat (10/7/2015).

Menurut Roni, Indonesia tidak bisa membuat kawasan industri bebas demo seperti di Malaysia. Alasannya, Indonesia sudah meratifikasi kebijakan International Labor Organization (ILO), sementara Malaysia tidak.

Dia bercerita ada pekerja di sebuah perusahaan yang membentuk serikat pekerja. Tak lama setelah itu, pengurus serikat pekerja di perusahaan asing tersebut terkena PHK.

“Teman-teman lainnya tidak terima dan lawan dengan pemogokan. Ada skenario besar di balik rencana Batam akan dijadikan wilayah bebas pemogokan,” jelas Roni.

Soal hengkangnya perusahaan asing, Roni mengatakan, yang hengkang banyak dan yang masuk juga banyak. Pihak buruh berusaha melakukan klarifikasi, bahwa demo buruh di Batam itu cerita lama yang kembali diangkat.

“Enam bulan lagi akan masuk pasar bebas ASEAN, tapi jangan lantas samakan dengan Malaysia. Kami sudah jelas punya hak berserikat, mengeluarkan pendapat dan hak mogok yang sudah diatur dalam Undang-Undang,” jelas Roni ( http://finance.detik.com )

Sumber : http://www.kspi.or.id/ada-skenario-jadikan-batam-wilayah-bebas-serikat-pekerja-surga-pengusaha-hitam.html

51 Perusahaan Langgar Pembayaran THR, Menaker Kemana?

Jakarta,KSPI- Sebanyak 51 perusahaan dilaporkan telah melakukan pelanggaran aturan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja. Pemerintah menyiapkan sanksi administratif dan sosial dengan mengumumkan nama perusahaan yang melakukan pelanggaran tersebut.

hanif dhakiri saat kampanye Jokowi ( http://www.jakpro.id )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ada 51 perusahaan yang bermasalah dalam pembayaran THR. Kasus-kasus ini tentu akan tindaklanjuti posko THR Kemnaker ini. Kita berharap kasus-kasus yang ada ini bisa diselesaikan dengan baik,“ kata Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri seusai menggelar Halal bihalal dengan para pegawai Kemnaker di Kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu (22/7/2015).

Posko pemantauan THR ini ada di semua daerah, baik di Kabupaten/Kota, di Provinsi maupun di pusat. Berdasarkan laporan sementara , Posko Pusat THR Keagamaan 2015 yang berada di kantor Kemnaker telah menerima dan menangani pengaduan yang melibatkan 374 perusahaan di seluruh Indonesia. Namun, tercatat 51 perusahaan yang terkait langsung dengan pelanggaran pembayaran THR dari berbagai daerah.

“Empat perusahaan di antaranya membayarkan THR tidak satu bulan gaji. Berarti ini tidak sesuai dengan ketentuan. Sebanyak 38 perusahaan tidak membayarkan THR sama sekali. Kemudian, Sembilan perusahaan yang membayarkan THR tidak sesuai dengan ketentuan,“ kata Hanif.

Selain pelanggaran berupa tidak membayarkan THR, ada juga perusahaan yang melanggar aturan, semisal jumlah THR tidak mencapai satu bulan gaji serta pemberian THR dengan diganti natura yang berbentuk benda atau makanan-minuman yang melebihi jumlah 25 persen dari THR.

“Sebenarnya kalau dalam bentuk natura ini kan boleh, tapi tidak lebih dari 25 persen dan harus diserahkan bersamaan dengan THR yang berbentuk uang. Jadi, kalau misalkan satu bulan gaji totalnya berapa, itu 25 persennya bisa berbentuk natura sisanya harus uang dan itu harus diserahkan bersamaan,” kata Hanif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan, memang sebagian THR dapat diberikan dalam bentuk lain kecuali minuman keras, obat-obatan atau bahan obat-obatan, dengan ketentuan nilainya tidak boleh melebihi 25% dari nilai THR yang seharusnya diterima dengan disetujui pekerja dan diberikan bersamaan dengan pembayaran THR.

Hanif membeberkan, persoalan pembayaran THR terdapat di 12 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Aceh.

Sektor-sektor perusahaan yang melakukan pelanggaran THR meliputi perusahaan yang bergerak dalam sektor perkebunan, jasa, pertanian, otomotif, garmen, makanan-minuman, pertambangan, transportasi, kebersihan, media, IT (teknolgi informasi), dan perusahaan di bidang kertas.

Hanif menegaskan, akan memberikan sanksi yang sifatnya administratif dan sosial serta akan melakukan penundaan pelayanan perizinan di bidang ketenagakerjaan.

“Sanksi yang sifatnya sosial saya sudah minta Dirjen PHI PHI agar mengumumkan perusahaan-perusahaan yang tidak bayar THR. Kita anggap ini perusahaan-perusahaan yang tidak sesuai dengan aturan ketenagakerjaan terutama masalah THR,“ kata Hanif.

“Selain itu kita surati instansi-instansi yang terkait dengan pelayanan-pelayanan perusahaan agar perusahaan-perusahaan yang kita umumkan tidak membayarkan THR itu diberikan penundaan pelayanan. Itu yang bisa kita berikan karena UU Ketenagakerjaan kita belum mengatur sanksi secara lebih kuat,“ kata Hanif lagi.

Pengumuman nama-nama perusahaan yang melakukan pelanggaran THR tersebut, akan dilakukan pada akhir dari proses penyelesaian masalah THR ini sampai 31 Juli nanti. Penundaan pelayanan terhadap perusahaan-perusahaan pun akan diumumkan juga.

Selain mengerahkan pengawas ketenagakerjaan ke berbagai daerah, kata Hanif, untuk menyelesaikan setiap pengaduan THR, pihak perusahaan yang dilaporkan bakal dipanggil oleh Kemnaker maupun Dinas-dinas Tenaga Kerja setempat lalu kemudian diadakan pertemuan dan mediasi antara pekerja dan pengusaha untuk menyelesaikan pembayaran THR.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sebelumnya mendesak Menaker untuk lebih tegas dan tidak sekadar menghimbau atau berwacana saja terhadap pengusaha yang tidak membayar tunjangan hari raya (THR) kepada pekerjanya.

“Menaker harus tegas dengan cara memberi sanksi administrasi dalam bentuk pencabutan izin usaha serta meningkatkan status hukum Permenaker menjadi Perpres yang memuat pasal sanksi perdata denda bagi pengusaha yang tidak membayarkan THR sehingga ada efek jeranya,” tegas Presiden KSPI Said Iqbal.

Dikatakan, dalam perlambatan pertumbuhan ekonomi ini, seharusnya pemerintah menjadikan ‘Lebaran of Labour Economic’ ini sebagai upaya meningkatkan konsumsi barang yang dibeli buruh dari Rp 80 triliun dana THR (rata-rata upah Rp 2,3 juta dikali jumlah 44 juta buruh formal) ditambah sekitar Rp 50 triliun uang TKI yang dikirim ke keluarganya, sungguh akan terjadi belanja konsumsi buruh Rp 130 triliun akan menambah pertumbuhan ekonomi.

“Jadi bayar THR itu penting dan Menakertrans harus cerdas memaknai ‘ekonomi THR lebaran’, bukan sekedar berwacana dan pencitraan melalui media saja,” ujarnya.

Sumber : http://www.kspi.or.id/51-perusahaan-langgar-pembayaran-thr-menaker-kemana.html

14 TKI di Malaysia Lolos dari Penyekapan

tki

Liputan6.com, Mataram – 14 Tenaga Kerja Indonesia selamat dari penyekapan di sebuah tempat penampungan TKI di Malaysia. 9 di antaranya merupakan TKI asal Nusa Tenggara Barat.

“Mereka ini diselamatkan setelah pihak KJRI bekerja sama dengan Polisi Diraja Malaysia menggerebek penampungan TKI di Kuching,” kata Kepala Bidang Penempatan dan Perlindungan TKI Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nusa Tenggara Barat, Muhamad Zainal, di Mataram, Selasa (21/7/2015).

Menurut dia, seluruh TKI ini merupakan perempuan. Kini, seluruh TKI tersebut ditampung di rumah perlindungan khusus wanita di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.

“Saat ini, majikan sudah ditahan dan tinggal menunggu persidangan, sedangkan pelaku lain yang terlibat termasuk yang memberangkatkan mereka dari Sumbawa masih buron,” ujar Zainal.

Kasus tersebut terbongkar setelah salah seorang TKI asal Sumbawa, NTB, bernama Iis berhasil melarikan diri dari penampungan dan diselamatkan pihak KJRI di Malaysia. Pihak KJRI kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polisi Diraja Malaysia. Mereka kemudian menindaklanjutinya dengan upaya penyelamatan.

“Dari hasil keterangan BAP yang disampaikan Iis kepada polisi Malaysia terdapat 145 TKI yang masih disekap dan 45 di antaraya dari NTB. Tetapi setelah dilakukan cross check ada 9 orang, sedangkan yang lain masih ditelusuri,” jelas Zainal.

Dia menyebutkan 9 TKI asal NTB itu, di antaranya Nurmey, warga Kabupaten Lombok Timur; Eva Rosdiyana asal Kabupaten Sumbawa; Murniati asal Kabupaten Lombok Barat; Fatimah asal Sumbawa; Suminah asal Sumbawa; Pranita asal Lombok; Dwi Rahayu asal Sumbawa; Iyes Ariska asal Sumbawa; Lili Suryani asal Sumbawa; Ida Royanti dari Lombok. 1 orang lagi bernama Jamaludin asal Kabupaten Bima yang kabur dari majikan.

“Dari pengakuan para TKI ini, mereka tidak digaji selama 7 bulan dan mereka dipekerjakan dengan majikan yang berbeda-beda dan pindah-pindah rumah. Jika sudah selesai bekerja mereka dibawa menuju penampungan,” terang Zainal.

Awalnya, TKI ini dijanjikan bekerja ke Brunai Darussalam. Namun kenyataannya, setelah semua dokumen lengkap, mereka dibawa ke Pontianak, Kalimantan Barat. Kemudian, dari Pontianak, mereka diberangkatkan menuju Kuching, Malaysia secara ilegal.

“Jadi, mereka ini diberangkatkan secara ilegal dan dibawa ke sejumlah penampungan. Saat penggerebekan pun diduga majikan lain sudah keburu kabur dan menyembunyikan TKI lainnya,” ucap dia.

Berdasarkan data KJRI di daerah Serawak, Malaysia, jumlah TKI asal Indonesia sebanyak 400 ribu lebih, 150 ribu di antaranya merupakan TKI legal dan selebihnya 250 ribu merupakan TKI ilegal. (Ant/Bob/Yus)

Sumber : http://news.liputan6.com/read/2276511/14-tki-di-malaysia-lolos-dari-penyekapan

Aspek Desak Presiden Evaluasi Kinerja BPJS Ketenagakerjaan

BPJS-Ketenagakerjaan-kominfo.go_.id_Indeks.co.id, Jakarta – Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja seluruh Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

“Kinerja Direksi BPJS Ketenagakerjaan jangan hanya diukur dari seberapa besar hasil investasi yang bisa dikelola. Tapi juga dari seberapa amanah mereka mengelola dana yang berasal dari pekerja dan manfaat yang bisa dirasakan oleh pekerja,” kata Mirah Sumirat melalui siaran pers diterima di Jakarta, Rabu (22/7/2015).

Mirah mengatakan penilaian kinerja BPJS Ketenagakerjaan harus dimulai dengan transparansi pengelolaan dana amanah pekerja serta seberapa besar komitmen lembaga tersebut menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Masalahnya, kata Mirah, Aspek Indonesia menerima laporan dari Serikat Pekerja Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia (SPJSI) bahwa BPJS Ketenagakerjaan, sejak masih bernama PT Jamsostek telah melakukan pelanggaran ketenagakerjaan.

“PT Jamsostek pada 2013 tidak mengindahkan dua nota pemeriksaan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan atas temuan penggunaan pekerja alih daya yang tidak sesuai aturan,” tuturnya.

Mirah mengatakan Jamsostek mempekerjakan pekerja alih daya dalam pekerjaan inti perusahaan. Nota pemeriksaan Kemenaker menyatakan status hubungan kerja pekerja alih daya tersebut beralih demi hukum menjadi pekerja Jamsostek.

“Alih-alih mendapatkan surat keputusan pengangkatan sebagai pekerja tetap, 153 pekerja pada saat itu, justru langsung di-PHK dengan alasan tidak lulus tes. Hal ini sangat mengada-ada, karena tes yang disyaratkan tersebut dilakukan satu tahun sebelum adanya nota pemeriksaan,” katanya.

Hal serupa juga terulang pada 108 orang pekerja yang bersengketa dengan BPJS Ketenagakerjaan. Sejak Mei 2015, para pekerja tersebut tidak mendapatkan gaji dan hak-hak normatif lainnya. Padahal sudah ada surat dari Kemenaker tertanggal 9 Juli 2015 perihal Permasalahan Upah 115 orang Pekerja BPJS Ketenagakerjaan.

“Dalam surat tersebut tertulis dengan tegas bahwa berdasarkan Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan, selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka direksi BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja,” katanya. (Ant)

Sumber : http://indeks.co.id/2015/07/aspek-desak-presiden-evaluasi-kinerja-bpjs-ketenagakerjaan/

7.746 Buruh Rayakan Lebaran Idul Fitri Tanpa THR di Surabaya

PoskoASPEK, Jakarta – Sejak dibukanya posko pengaduan Tunjangan Hari Raya(THR) oleh Lembaga Bantuan Hukum(LBH) Surabaya bersama Relawan Buruh Jawa Timur berhasil menampung 7000 kasus pengaduan dari 46 perusahaan yang mengakibatkan sebanyak 7.746 buruh merayakan Lebaran Idul Fitri tanpa menerima THR.
Data yang dimiliki Posko THR 2015 di Jawa Timur mencatat, Sebanyak 46 perusahaan dari delapan Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang tidak memberikan Tunjangan Hari Raya(THR) kepada karyawan atau buruhnya.
Salah satu Relawan buruh, Jamaludin mengatakan berbagai macam alasan dibuat perusahaan untuk tidak  memberikan THR nya terhadap buruh, yakni situasi ekonomi perusahaan yang tidak mampu dan status karyawan atau buruh sedang dalam proses masalah.

“Alasan perusahaan, ya alasan-alasan klasik lah, ada yang bilang bahwa pekerja buruh ini sedang dalam proses PHK, pekerja buruh ini berstatus kontrak dan outsourcing, kemudian perusahaan dalam kondisi tidak mampulah, alasan inilah yang disebut klasik sehingga untuk pembanyaran THR pada karyawan dibayar kurang dari aturan yang ada, dan bahkan sama sekali tidak memberikan THR.”kata Jamaludin.

Jamaludin juga menambahkan bahwa, Posko THR  merekomendasikan pembentukan peraturan hukum yang melindungi pekerja atau buruh, terutama mengenai hak pembayaran THR beserta besaran nilai THR, yang harus dibayarkan perusahaan kepada pekerjanya.
Dia juga menegaskan bahwa rekomendasi dari Posko THR ini adalah perlunya payung hukum yang kuat agar bisa membentuk Peraturan Daerah yang mengacu pada Undang-undang yang berlaku. Dan substansi dari pengaturan kedepannya adalah sanksi yang lebih tegas dan kuat.
“Intinya, untuk kedepannya buruh tidak hanya mendapat satu bulan gaji seperti yang diatur di ketentuan Peratutan Menteri Tenaga Kerja nomor 4 Tahun 1994,” tegasnya.Koordinator Posko THR yang juga aktivis LBH Surabaya, Abdul Wachid Habibullah menegaskan, pemberian sanksi pidana harus diberikan kepada perusahaan yang melanggar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga ada efek jera dan perbaikan pada tahun-tahun mendatang mengenai pembayaran THR bagi buruh atau pekerja.

“Pemberian THR ini kan sama dengan pemberian upah ya. Kalau dalam Undang-undang Tenaga Kerja itu memberikan upah di bawah UMR aja pidana, ini kan seharusnya hak THR tidak diberikan maka harus ada sanksi pidana yang mengaturnya.” ujarnya.

Menurutnya rekomendasi dari posko ini juga harus diatur dalam Peraturan Daerah(Perda) agar ada dasar hukum yang nanti bisa dipakai oleh pemerintah untuk melakukan sanksi kepada pihak perusahaan.
“Rekomendasi tersebut harus dalam Peraturan Daerah agar ada sanksi tegas pada perusahaan yang tidak mau memberikan THR pada karayawannya.” tutup Abdul.

Banyak Pengusaha Tak Bayar THR,Presiden KSPI : Menaker Harus Tegas,Jangan Kebanyakan Wacana

Jakarta, KSPI-Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak Menteri Tenagakerja,Hanif Dhaqiri, untuk lebih tegas dan tidak sekedar menghimbau atau berwacana saja terhadap pengusaha yang tidak membayar THR kepada pekerjanya.
said iqbal kspi

“Menaker harus tegas dengan cara memberi sanksi administrasi dalam bentuk pencabutan izin usaha serta meningkatkan status hukum Permenaker menjadi Perpres yang memuat pasal sanksi perdata denda bagi pengusaha yang tidak membayarkan THR sehingga ada efek jeranya.”Tegas Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan persnya di Jakarta,Minggu (12/07/2015).

Said Iqbal mengungkapkan, hingga hari ini,jutaan buruh kontrak dan outsourcing diputus kontraknya sebelum H-14 sehingga pengusaha tidak perlu membayar THR dan habis lebaran kontrak diperpanjang lagi,”soal hal ini seharusnya THR tetap dibayarkan,bahkan ratusan ribu karyawan tetap pun dibayar THR sekedarnya dibawah 1 bulan upah.”Ungkap Said Iqbal.

Dirinya pun menambahkan, dalam perlambatan pertumbuhan ekonomi ini,seharusnya pemerintah menjadikan “Lebaran of Labour Economic” ini sebagai upaya meningkatkan konsumsi barang yang dibeli buruh dari Rp 80 triliun dana THR (rata- rata upah Rp 2,3 juta dikali jumlah 44 juta buruh formal) ditambah sekitar Rp 50 Triliun uang TKI yang dikirim ke keluarganya,sungguh akan terjadi belanja konsumsi buruh Rp 130 triliun akan menambah pertumbuhan ekonomi, “jadi bayar THR itu penting dan Menaker harus cerdas memaknai “ekonomi THR lebaran”, bukan sekedar berwacana dan pencitraan melalui media saja.”Cetusnya.

Selain itu, lanjut Said Iqbal, KSPI juga membuka posko pengaduan THR di kantor – kantor cabang KSPI di 20 propinsi dan 150 Kab/Kota karena kalau buruh mengadu ke posko Disnaker/Kemenaker tidak ada penyelesaian kecuali surat teguran ke pengusaha,”ini jelas kalau posko THR yang dibuat oleh Kemenaker Mandul!.” Tandas Said Iqbal.

Sumber : http://www.kspi.or.id/presiden-kspi-menaker-harus-tegasjangan-kebanyakan-wacana.html

KSPI : Pemerintah Harus Rubah Aturan Jaminan Pensiun, Jangan Menantang Buruh !

Jakarta, KSPI- Vice Presiden KSPI bidang Jaminan Sosial Iwan Kusmawan menyatakan, selain masalah Jaminan Hari Tua (JHT) yang kian tak jelas aturannya, para buruh juga masih mempermasalahkan besaran manfaat dan iuran jaminan Pensiun yang telah diberlakukan oleh pemerintah.

“Dalam PP jaminan pensiun,pemerintah merumuskan besaran manfaat hanya 15%-40% saja dari gaji atau setara dengan Rp 300 ribu rupiah/bulan. Ini tidak benar.”Tegas Iwan dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (08/07/2015).

Aksi Buruh KSPI Memeninta Jokowi merubah besaran iuran Jaminan Pensiun ( foto : kahar )

KSPI, kata Iwan, juga mendesak pemerintah agar merubah formulasi terkait iuran Jaminan Pensiun yang disebutkan dalam PP no 45 tahun 2015 tentang Jaminan Pensiun pasal 17 ayat 2. Menurutnya, mana mungkin manfaat pensiun bisa didapati angka 60% jika faktor pengalinya hanya 1% lalu dibagi 12 kali upah dengan masa kerja 30 tahun.

“Harusnya, faktor pengalinya itu 2%. Kalau 1% maka manfaat yang didapati sangat jauh dari hidup layak seseorang saat pensiun.” Paparnya.

Iwan menjelaskan, dengan manfaat tersebut, pemerintah sebenarnya telah melanggar prinsip dasar dari jaminan pensiun sendiri,”yakni untuk dapat memenuhi kebutuhan buruh dan keluarganya secara layak, dan nggak mungkin buruh bisa hidup dengan uang 300 ribu selama sebulan.”Kata Iwan.

Belum lagi, lanjut Iwan, Jaminan Pensiun ini dipergunakan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak sebagai pengganti hilangnya penghasilan atau berhentinya gaji,”besaran manfaat jaminan pensiun bulanan minimal adalah 60 % dari upah terakhir. PNS/TNI/Polri pun mendapatkan manfaat bulanan 75%. Prinsipnya,manfaat antara buruh dan PNS/TNI/Polri tidak boleh ada diskriminasi.”Tegas pria kelahiran Garut ini.

Ditambahkannya, minimnya besaran manfaat pensiun yang diterima disebabkan oleh besaran iuran yang sangat kecil yakni hanya 3% saja. “Ini sangat Jauh dibawah Malaysia 23%, China 28% dan Singapura 33%.” Cetusnya.

Iwan pun kembali menegaskan jika kalangan buruh masih tetap konsisten untuk meminta besaran manfaat jaminan pensiun sebesar 60% hampir menyamai besaran manfaat pensiun PNS dan iurannya minimal 8%.

“Kami tetap konsisten meminta Iuran Jaminan Pensiun sebesar 8% dari gaji/upah perbulan dengan manfaat pasti pensiun minimal sebesar 60% dari upah rata-rata tahun terakhir, dan usia pensiun 55 tahun karena hal ini sangat bisa menjamin keberlangsungan “suistanibilitas” Program Jaminan Pensiun.”Tegasnya.

“KSPI tetap tegas meminta aturan tersebut dirubah oleh pemerintah, pemerintah jangan terus menantang para buruh dengan aturan yang kian tak jelas. Jika tidak, kami tak segan lakukan Mogok Nasional di seluruh Indonesia.”Kecam Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) salah satu afiliasi KSPI ini.

Sumber : http://www.kspi.or.id/kspi-jaminan-pensiun.html

Mirah Sumirat : Direksi BPJS Ketenagakerjaan Jangan Bermewah-mewah dari Dana Peserta

Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat mengatakan, dengan aturan baru yang diterapkan oleh Direksi BPJS Ketenagakerjaan, pencairan dana JHT dapat dilakukan setelah masa kepesertaan 10 tahun dan hanya bisa diambil 10 persen saja serta sisanya baru bisa diambil setelah usia 56 tahun.

“Aturan baru Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini mengindikasikan masih adanya Raja-raja kecil di BPJS Ketenagakerjaan yang secara sengaja telah mengabaikan hak pekerja untuk dapat memperoleh manfaat pasti,” kata Mirah kepada Okezone di Jakarta, Selasa (7/7/2015).

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia, Mirah Sumirat  ( Foto : M Rusdi )

Menurut Mirah, Pasal 1 ayat 7 UU Nomor 40 Tahun 2004 menyatakan dana jaminan sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta dalam hal ini adalah para pekerja atau buruh.

“Direksi BPJS Ketenagakerjaan tidak boleh menafsirkan sendiri UU 40/2004 serta mengabaikan hak dari peserta sebagai pemberi amanat,” tambahnya.

Tidak hanya itu, sambung Mirah, keputusan pembatasan pencairan dana JHT juga terkesan lebih memprioritaskan aspek pengembangan dana jaminan sosial pada instrumen investasi dibandingkan memaksimalkan pemberian manfaat kepada peserta.

Pasalnya, jika hasil pengembangannya tinggi tentunya akan berdampak pada peningkatan biaya operasional BPJS Ketenagakerjaan termasuk pemberian bonus dan kenaikan gaji direksi dan pekerja di BPJS Ketenagakerjaan.

“Ini yang harus dicermati, jangan sampai Direksi dan pekerja di BPJS Ketenagakerjaan hidup dengan fasilitas bermewah-mewah dari dana amanat milik seluruh peserta, yang seharusnya menjadi hak peserta dan keluarganya. Komisi Pemberantasan Korupsi perlu melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan di BPJS Ketenagakerjaan. Jangan sampai dana amanat milik peserta menjadi bancakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tutupnya.(http://economy.okezone.com/)

sumber: http://www.kspi.or.id/mirah-sumirat-direksi-bpjs-ketenagakerjaan-jangan-bermewah-mewah-dari-dana-peserta.html

KSPI Minta Pemerintah Kembalikan Aturan Lama BPJS soal JHT

KSPI Minta Pemerintah Kembalikan Aturan Lama BPJS soal JHTSekretaris Jenderal International Trade Union Confederation Sharan Burrow dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal. (CNNIndonesia/Christie Stefanie)
Jakarta, CNN Indonesia — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan dua hal esensial yang harus dipertimbangkan dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Jaminan Hari Tua (JHT).Melalui keterangan tertulis yang diterima CNN Indonesia, Said mengatakan hal pertama yang perlu direvisi berkaitan dengan waktu kepesertaan yang bisa mengambil JHT setelah 10 tahun dan secara penuh saat usia 56 tahun.

Ia mengatakan masyarakat dan juga buruh tidak setuju atas peraturan tersebut karena waktu pengambilannya yang terlalu dan panjang. Menurut Said, JHT ini adalah tabungan buruh yang sangat dibutuhkan pada saat ada kebutuhan mendesak. (Baca juga: Jangan Sampai Jokowi Bilang Tidak Baca Lagi PP yang Dia Teken)

“Jadi dalam revisi PP nya dikembalikan ke aturan lama yaitu dana JHT dapat diambil setelah lima tahun kepesertaan (baik peserta aktif maupun yang PHK),” ujar Said, Minggu (5/7).

Hal kedua yang cukup penting untuk dipertimbangkan dalam revisi PP JHT, berkaitan dengan nilai dana JHT yang bisa diambil hanya 10 persen dari saldo JHT atau 30 persen dari JHT untuk perumahan dan sisanya diambil saat usia 56 tahun. (Baca juga: Revisi PP BPJS Ketenagakerjaan Permalukan Jokowi Dua Kali)

Said mengatakan poin ini juga ditolak oleh masyarakat karena keinginan, terutama kaum buruh untuk mengambil dana JHT 100 persen sekaligus (lumpsum). Selain itu, Said mengatakan dengan diambil secara bertahap, maka uang JHT nya tidak bermanfaat buat buruh.

Diketahui, lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.

Hal ini, kata Said, berkaitan dengan alasan JHT sebagai tabungan hari tua. Menurutnya, hal ini tidak dibutuhkan lagi karena buruh memiliki program jaminan pensiun sebagai tabungan hari tua.

“JHT cukup sebagai tabungan jaring pengaman tabungan bagi buruh,” ucapnya. (Baca juga: Jokowi: Revisi PP BPJS karena Rakyat Masih Berpikir Pendek)

Sebelumnya, Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih mengaku serikat buruh selama ini tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan JHT. Ia pun menilai selama ini sosialisasi terkait program tersebut masih minim, terutama ke kaum buruh.

Oleh karena itu, ia berharap agar pengeloloan JHT oleh BPJS Ketenagakerjaan ini dapat lebih transparan.

Diketahui, lantaran mengalami banyak penolakan, pemerintah akhirnya berinisiatif merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Jaminan Hari Tua (JHT). Dalam revisi itu, para pekerja yang dipecat atau tidak lagi bekerja bisa mencairkan JHT sebulan setelah kehilangan pekerjaannya.

Tiga ‘Tuntutan’ Buruh dalam Judicial Review

Pengumuman aturan baru BPJS terkait pencairan dana JHT yang mewajibkan keanggotaan selama 10 tahun. Itupun hanya bisa mencairkan 10 persen saja. (Dok. Ist)
Pengumuman aturan baru BPJS terkait pencairan dana JHT yang mewajibkan keanggotaan selama 10 tahun. Itupun hanya bisa mencairkan 10 persen saja. (Dok. Ist)

VIVA.co.id – Buruh masih tidak puas dengan tawaran revisi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang mengatur jaminan hari tua (JHT).

Revisi yang ditawarkan oleh Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri, itu dinilai tidak sesuai dengan harapan buruh di Indonesia.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan bahwa ada tiga masalah yang tidak terjawab dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Hanif.

Karena itu, dia melanjutkan, buruh dengan tegas akan mengajukan judicial review setelah materi yang dipersiapkan selesai.

“Hal pertama yang dipersoalkan oleh buruh adalah di mana masa kepesertaan JHT-nya 10 tahun, bisa diambil setelah 10 tahun atau sisanya diambil pada umur 56 tahun. Nah, ini yang kami persoalkan,” ujar Said, saat dihubungi VIVA.co.id, Jakarta, Minggu 5 Juli 2015.

Kedua, dia melanjutkan, adalah tentang nilai JHT yang diperoleh setelah 10 tahun yang hanya 10 persen dan sisanya akan diberikan saat memasuki usia 56 tahun. Dia menilai, hal itu pun jauh dari harapan para buruh.

“Kan tujuannya hari tua, sekarang sudah ada pensiun, dulu ketika JHT dibuat, kan belum ada jaminan pensiun. Tapi, dengan adanya jaminan pensiun, sekarang ini kan jadinya wajib, maka JHT bukan lagi sebagai jaring pengaman untuk umur 56 tahun tadi,” ungkap dia.

Sementara itu, yang ketiga, adalah bagaimana pemerintah dapat mempertimbangkan peserta aktif, tidak hanya yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Said meminta pemerintah juga mempertimbangkan karyawan kontrak yang telah habis masa kontraknya.

Jaminan tersebut, hendaknya bisa diambil ketika pekerja memasuki masa tunggu kontrak. Said juga meminta perlakuan yang sama untuk karyawan yang mengundurkan diri.

“Nah, bagaimana kalau dia mengundurkan diri, masak kalau mengundurkan diri, uang kami enggak bisa diambil. Tiga hal itu yang tidak terjawab dari revisi yang kami inginkan,” tuturnya.

Dia menambahkan, pemerintah seharusnya mempertimbangkan dengan kepesertaan setelah lima tahun, jaminan tersebut bisa diambil secara langsung tanpa harus menunggu usia 56 tahun.

“Kepesertaan lima tahun dan diambil langsung sekaligus, karena semangat hari tua itu kan langsung ambil, jadi bisa diambil setelah masa kepesertaan lima tahun tanpa harus menunggu usia 56 tahun,” tutur dia.

Sumber : http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/646831-tiga–tuntutan–buruh-dalam-judicial-review