Presiden KSPI berkunjung ke ASPEK Indonesia

13029640_10205608343242068_4321065725557694881_oSelasa, 19 April 2016, Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berkunjung ke Sekretariat Federasi Serikat Pekerja DPP ASPEK Indonesia, di Griya Alam Indah Jalan Raya Condet, Jakarta Timur. Kedatangan Presiden KSPI ini di dampingi oleh beberapa pengurus dan petinggi KSPI antara lain M. Rusdi Sekretaris Jenderal KSPI, Didi Supriadi, Wakil Ketua Umum PB PGRI dan Kahar, team Media DPP KSPI.

Dalam kesempatan tersebut, Iqbal menyampaikan bahwa agenda datang ke Federasi ASPEK Indonesia adalah dalam rangka silaturahim dan mensosialisasikan hasil-hasil rapat Kerja Nasional KSPI yang telah disahkan sebelumnya. Disamping itu, ada 2 hal penting lainnya adalah Persiapan May Day dan Update 10 Isu yang akan di usung dalam perjuangan KSPI.

Selanjutnya Iqbal menambahkan, bahwa KSPI selama ini mengambil posisi sebagai Oposisi diluar parlement. Karena faktanya, selama ini kehadiran KSPI dalam mengawal kebijakan-kebijakan politik Negara ini jelas dalam posisi sebagai penyeimbang dan control sosial. Jelasnya.

Para Pimpinan DPP ASPEK Indonesia selaku tuan rumah, sejak pagi sudah berkumpul untuk menyambut orang nomor satu di Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini. Mirah Sumirat, selaku Presiden federasi Serikat Pekerja, ASPEK Indonesia menyatakan : “ bagi kami, Konsolidasi dalam menguatkan organisasi buruh adalah hal yang sangat urgent. Karena gerakan buruh di Indonesia akan menguat dilihat dari Konfederasinya, yang di dukung oleh seluruh element dan afiliasi Serikat Pekerja anggotanya, hingga ditingkat perusahaan.”

Sebagaimana mafhum, Federasi ASPEK Indonesia adalah salah satu anggota afiliasi KSPI di sector Jasa. Disamping beberapa federai lainnya antara lain di sector Guru PGRI, Sektor Metal FSPMI, sector Manufactur SPN, Sektor Kimia, Energi FSP KEP, sector Hotel dan Pariwisata FSP PAR Ref, Sektor Semen ISI, Sektor dll.

Dalam penutupan, Sekretaris Jenderal KSPI membagikan hasil-hasil Rapat Kerja Nasional KSPI, serta memberikan penjelasan-penjelasannya. (AFH)

Bagaimana Nasib Dana Tak Bertuan BPJS Ketenagakerjaan ?

bpjs ketenagakerjaan

Jakarta,KSPI- BPJS Ketenagakerjaan masih menyimpan pertanyaan soal dana tak bertuan warisan dari Jamsostek. Kisah dana tak bertuan ini juga masih bergulir.

Kepala Divisi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Abdul Cholik menjelaskan, dana tak bertuan tersebut berasal akumulasi peserta Jamsostek sejak puluhan tahun yang lalu.

“Jadi sebenarnya dana itu sekitar sejak tahun 1977. Biasanya itu peserta yang mungkin kerja 2-3 bulan lalu berhenti. Zaman dulu banyak sekali seperti para pekerja di perkebunan,” jelas Abdul saat dihubungi Okezone, Selasa (6/6/2015).

Namun Abdul menegaskan, BPJS Ketenagakerjaan telah mengantongi seluruh data para peserta yang berhak memiliki dana tak bertuan tersebut. Pihaknya juga mengklaim bahwa sudah melakukan berbagai upaya agar dana tersebut bisa sampai kepada yang berhak memilikinya.

“Upaya sudah kami lakukan lewat mengirim surat. Lalu yang bisa dikunjungi kami kunjungi. Lewat media masa juga. Bisa jadi mereka ada yang sudah mati, tapi datanya masih ada. Jadi tinggal kemauan orangnya saja,” imbuhnya.

Abdul mengatakan, upaya tersebut telah berhasil mengurangi jumlah dana tak bertuan tersebut. Sayangnya, Abdul mengaku tidak mengetahui berapa angka pasti jumlah dan tak bertuan hingga saat ini.

“Saya tidak ingat tapi yang jelas semakin sedikit. Sebenarnya sisanya juga masuk dalam dana pengembangan,” tukasnya.

Menurut penelusuran Okezone, pada Desember 2013 dana tak bertuan masih berjumlah Rp1,4 triliun. Namun pada Januari 2015 dana warisan dari Jamsostek tersebut berkurang menjadi Rp900 miliar.(http://economy.okezone.com/)

Sumber : http://www.kspi.or.id/bagaimana-nasib-dana-tak-bertuan-bpjs-ketenagakerjaan.html

Soal Jaminan Pensiun, DPR Janji Desak Ke Jokowi

KSPI-DAN-DPRJakarta, KSPI-Terkait permasalaha Jaminan Pensiun, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, menyindir kinerja pemerintah yang dianggapnya tidak jelas dalam mengatur perekonomian negara.

Hal itu disampaikan oleh Fadli Zon saat menerima perwakilan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang dipimpin langsung oleh Presiden KSPI Said Iqbal di Gedung Nusantara III, DPR RI,Senayan,Jakarta, Rabu (17/06/2015).

Menurut Fadli Zon, ketidak jelasan pemerintah dalam mengatur perekonomian menjadi salah satu penghambat lambatnya jaminan pensiun urung dijalankan.

“Kita sama – sama memaklumi saja, karena saat ini ekonomi kita sangat kurang jelas. Apalagi dalam pemerintahan yang sekarang ini sangat tidak jelas mengatur perekonomian negaranya.”Kata Fadli Zon dalam pertemuan tersebut.

Sumber : http://www.kspi.or.id/soal-jaminan-pensiun-dpr-janji-desak-ke-jokowi.html

Bayar Upah di Bawah Ketentuan, 3 Direktur Perusahaan Ini Jadi Tersangka

Medan, KSPI – Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Deliserdang sudah menetapkan tiga orang Direktur perusahaan menjadi tersangka.

Minggu Saragih, Perda KSPI Sumatera Utara (foto : Minggu Saragih )

Ketiganya adalah AD alias Ali, AG dan RY yang masing masing merupakan Direktur dari PT Karunia Makmur, PT Asia Raya Poundry dan PT Givemas Garmindo.

“Jadi tindak pidananya itu dugaan pelanggaran hak normative di mana upah dibayarkan di bawah ketentuan terhadap buruh. Kita serius menangani penyidikannya biar ini menjadi efek jera bagi perusahaan perusahaan nakal,” ujar Kabid Perundangan Ketenagakerjaan Disnakertrans Deliserdang, Jon Sagala yang ditemui Rabu, (17/6/2015).

Disebutkan kalau masing masing perusahaan itu beralamat di Desa Bangun Sari dan Desa Dalu X A Kecamatan Tanjung Morawa dan PT Givemas Garmindo berada di Jln Batang Kuis-Medan Km, 16 No. 168. Adapun pasal yang dikenakan ada pasal 90 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

“Untuk sekarang yang belum pernah datang ketika dipanggil itu adalah RY. Sudah beberapa kali dia kita pinta untuk hadir namun tidak datang juga. Sekarang kita sudah meminta agar Polres Deliserdang untuk menghadirkannya dengan upaya paksa cuma belum ada dibawa,” kata Jon Sagala.(http://medan.tribunnews.com/)

Dijelaskan kalau saat ini mereka tengah menyiapkan berkas berita acara pemeriksaaan (BAP) PT Karunia Makmur dan PT Asia Raya Poundry. Saat ini berkasnya sudah diantarkan ke Kejaksaan Negeri Lubuk pakam dan tinggal dilengkapi dengan data SK Gubernur tentang penetapan upah.

“Kemarin berkasnya belum lengkap karena jaksa meminta kita untuk melengkapi SK Gubernur ini,” katanya.

Sumber : http://www.kspi.or.id/bayar-upah-di-bawah-ketentuan-3-direktur-perusahaan-ini-jadi-tersangka.html

Jokowi Didesak Putuskan Iuran Jaminan Pensiun Bulan Ini

JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menandatangani Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) jaminan pensiun paling lambat pertengahan juni.”Kami mendesak paling lambat ditandatangani pertengahan Juni ini karena 1 Juli 2015 sudah mulai berlaku jadi sangat mepet,” ungkap Presiden KSPI Said Iqbal di Cikini, Jakarta, Senin (8/6/2015).

Pihaknya juga mendesak Jokowi untuk menolak usulan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Apindo yang mengusulkan iuran di bawah 8 persen.

“Iuran dan manfaat rendah itu merugikan buruh, karena jaminan pensiun adalah program jaminan sosial bukan bisnis,” tegasnya.

Lebih lanjut Said Iqbal menyebutkan beberapa hal yang harus segera disetujui Jokowi dalam RPP antara lain, iuran jaminan pensiun 10 sampai 12 persen. Dengan pembagian perusahaan 7 sampai 9 persen dan buruh 3 persen.

Selain itu, manfaat pasti pensiun yang diterima buruh saat usia pensiun sampai meninggal menerima bulanan sebesar 60 persen dari upah terakhir.

“Buruh setuju dengan usulan Menaker dan DJSN yang menyebutkan iuran pensiun 8 persen asalkan manfaat pasti pensiun yang diterima buruh 60 persen dari upah terakhir bukan 30 sampai 40 persen,” imbuhnya.

Hal tersebut karena total dana pensiun yang bisa terkumpul pada 2030 bisa mencapai Rp3000 triliun.

“Ada kecukupan dana untuk membayar jaminan pensiun 60 persen secara berkesinambungan bukan seperti cara Kemenkeu dan Apindo yang ingin membodohi buruh dan rakyat,” sebutnya.

Isi RPP terakhir adalah tetap memberi ruang kepada penyelenggara jaminan pensiun swasta (DPPK dan DPLK) asalkan nilai iuran dan manfaat pasti pensiun kepada buruh jauh lebih baik dari apa yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan. “Dan buruh harus ada di dewan pengawas DPPK/DPLK,” tukasnya.

(rzk)

Perhitungan Kemenaker: Upah Pekerja Bisa Naik 11 Persen Tiap Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com – Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengupahan masih belum final. Statusnya, dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kumham). Meski demikian, Kementerian Ketenagakernaan (Kemenaker) telah memiliki perhitungan atas formula dari perhitungan upah minimum tersebut.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Irianto Simbolon mengatakan, formula perhitungan dari upah minimum versi Kemenaker adalah upah minimum lama ditambah dengan Index Harga Konsumen (IHK) plus nilai produktifitas (alpha).

Selain itu perhitungan gaji minimum tersebut akan dikalikan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi didaerah setempat. Dari hasil perhitungan tadi, Irianto bilang, akan ketemu kenaikan gaji minimum sebesar 10 persen-11 persen setiap tahun.

Irianto mengklaim, perhitungan upah buruh versi Kemenaker tersebut sudah sangat pas dan tidak memberatkan bagi kedua belah pihak yakni pekerja dan pemberi kerja. Dengan perhitungan upah tersebut besarannya akan berada diatas inflasi di kisaran 5 persen-8 persen.

Irianto menambahkan, dalam formula penetapan upah minimum buruh yang dibuat Kemenaker tersebut sekaligus membantah bila kenaikan gaji hanya terjadi setiap lima tahun.

“Sampai tahun ke lima nanti menteri akan amanatkan, gubernur-gubernur follow up amanat menteri dengan membuat keputusan upah minimum jangka waktu setahun untuk periode lima tahun,” kata Irianto, Rabu (4/6/2015).

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan, dalam penerapan upah minumum buruh harus ada dua kepastian yakni bagi kalangan pekerja dan pemberi kerja atau industrial. Hal ini sebagai upaya untuk menjaga kepastian.

Bagi pekerja, perhitungan besaran kenaikan upah sangat dibutuhkan untuk memenui kebutuhan hidup. Sementara itu, bagi kalangan pemberi kerja, besaran upah yang ditetapkan akan mempengaruhi perencanaan keuangan perusahaan. “Dua poin tersebut akan jadi konten utama di RPP pengupahan,” kata Hanif.

Kemnaker sendiri mengharap agar formula pengupahan ini dapat segera sahkan dan diimplementasikan setidaknya mulai tahun depan. Bila beleid ini rampung, nanti Kemenaker juga akan membuat peraturan turunannya berupa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker). (Handoyo)

Sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/06/05/132355226/Perhitungan.Kemenaker.Upah.Pekerja.Bisa.Naik.11.Persen.Tiap.Tahun

 

KSPI Ancam Lakukan Aksi Mogok Nasional Jika Tuntutan May Day Tak Digubris Pemerintah

Jakarta, KSPI (04/05/2015) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam akan melakukan aksi mogok nasional pada November mendatang, jika tuntutan yang diajukan pada Hari Buruh Internasional (May Day) tak digubris pemerintah.

Tema May Day 2015

“Dua juta anggota KSPI di seluruh Indonesia akan melakukan mogok nasional jika pemerintah tidak menggubris tuntutan kami pada ‘May Day’ hari ini,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Jumat (1/5).

Tuntutan KSPI pada Hari Buruh Internasional 2015 adalah melawan kebijakan upah murah dan kenaikan upah setiap lima tahun sekali, menaikkan upah minimum pada tahun 2016 sebesar 32 persen, meminta 84 item kebutuhan hidup layak.

Selanjutnya KSPI meminta program jaminan pensiun pekerja swasta dijalankan pada 1 Juli 2015, dengan manfaat pensiun 60-75 persen dari besaran gaji terakhir atau seperti yang diterima pegawai pemerintah.

Kemudian KSPI meminta penambahan dana APBN untuk kesehatan yang diberikan kepada BPJS Kesehatan dari Rp19,9 triliun menjadi Rp30 triliun, agar tidak ada orang yang ditolak berobat ke rumah sakit atau klinik.

“KSPI menuntut dihapuskannya sistem kerja alih daya (outsourcing) di Indonesia, termasuk di BUMN. Lebih dari satu juta buruh BUMN masih berstatus ‘outsourcing’,” ujarnya.

KSPI juga meminta agar seluruh guru honorer di Indonesia digaji sesuai upah minimum daerah dan diangkat menjadi karyawan tetap di mana mereka bekerja. Setelah itu KSPI menolak kenaikan harga BBM, LPG dan listrik, serta meminta pemerintah Indonesia menurunkan harga barang.Mereka juga menolak kerakusan korporasi multinasional dalam melaksanakan aktivitas ekonominya. (http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum)

Sumber : http://www.kspi.or.id/kspi-ancam-lakukan-aksi-mogok-nasional-jika-tuntutan-may-day-tak-digubris-pemerintah.htm

Asosiasi Serikat Pekerja : Hentikan Upaya Memiskinkan Buruh

Asosiasi Serikat Pekerja : Hentikan Upaya Memiskinkan Buruh

Jakarta, (Antara Megapolitan) – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia
(ASPEK Indonesia) menegaskan agar upaya-upaya memiskinkan buruh dihentikan.

“Bangkitlah seluruh kaum pekerja untuk melawan konspirasi global yang ingin melegitimasi praktik eksploitasi dan memiskinkan pekerja,” kata Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat, SE, di Jakarta, Jumat, menyambut Hari Buruh se-Dunia atau “Mayday 2015”.

Ia juga menyerukan bahwa apapun pekerjaan dan jabatan pekerja, selama masih menerima upah/gaji, maka sesungguhnya mereka adalah pekerja/buruh.

Karena itu, kata dia, ASPEK Indonesia sebagai bagian dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), bersama jutaan buruh di Indonesia, akan terus menyuarakan berbagai tuntutan demi terwujudnya kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

“Buruh harus sejahtera, buruh harus bisa hidup layak, dan buruh harus bisa terlindungi hak-nya tanpa diskriminasi dan intimidasi,” katanya.

Dalam kaitan itu, katanya, maka ukuran paling penting dari tingkat
kesejahteraan buruh adalah upah.

Karena itu, kata dia, tuntutan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2016 sebesar 30 persen adalah wajar dan tidak berlebihan.

“Kenaikan upah tentunya akan meningkatkan daya beli buruh sehingga kehidupan buruh akan lebih baik,” katanya.

ASPEK Indonesia juga menuntut penambahan komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari 60 komponen menjadi 84 komponen, serta menolak rencana pemerintah yang akan menaikkan UMP setiap dua tahun sekali, apalagi lima tahun sekali.

Pemerintah, kata dia, seharusnya memastikan bahwa setiap kebijakan yang akan dibuat harus berpihak kepada kesejahteraan rakyat, bukan berpihak pada kepentingan investasi semata, apalagi pada kepentingan pengusaha hitam yang menguasai modal.

“Negara harus memastikan distribusi kesejahteraan secara maksimal untuk dapat dinikmati seluruh rakyat, khususnya buruh,” katanya.

Jaminan pensiun

Tuntutan lain dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat, adalah meminta pemerintah untuk menjalankan jaminan pensiun bagi seluruh pekerja, dengan cara segera mensahkan RPP Jaminan Pensiun per Juli 2015, dengan iuran 15 persen per bulan dan manfaat bulanan sebesar 75 persen dari gaji terakhir seperti pegawai negeri sipil (PNS).

Kemudian, menghapus sistem kerja “outsourcing” (alih daya) dengan merevisi Permenakertrans No.19 Tahun 2012, sehingga buruh bisa mendapat kepastian kerja dan kepastian status hubungan kerja.

Selanjutnya mengangkat pekerja “outsourcing” yang ada di BUMN menjadi pekerja tetap, karena faktanya praktik pelanggaran sistem kerja “outsourcing” justru banyak terjadi di BUMN tanpa ada upaya dari pemerintah untuk menindak direksi BUMN yang melanggar UU Ketenagakerjaan.

Tuntutan lainnya, menjalankan jaminan kesehatan gratis untuk seluruh rakyat Indonesia dengan menambah APBN sebesar Rp30 triliun untuk alokasi jaminan kesehatan.

Lalu, kata Mirah Sumirat, mengganti “System Ina-CBG`s” dengan “Free for Service” agar semakin banyak rakyat yang bisa mendapatkan pengobatan gratis, serta menolak rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

ASPEK Indonesia juga menuntut revisi total UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial No. 2 Tahun 2004, dan membubarkan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang ada, serta memberikan proses penyelesaian yang lebih mudah bagi pekerja.

Selanjutnya, mengangkat guru honor dan pekerja honor menjadi PNS, menurunkan harga sembako, menolak kenaikan harga dan liberalisasi harga BBM, gas dan listrik, yang diserahkan kepada mekanisme pasar, karena akan semakin memiskinkan rakyat.

“Pemerintah juga harus menghentikan penjualan aset negara serta
memastikan bahwa tanah, air dan udara dikuasai dan dimanfaatkan oleh negara sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” katanya.

Sumber : http://megapolitan.antaranews.com/berita/12649/asosiasi-serikat-pekerja–hentikan-upaya-memiskinkan-buruh

KSPI Nilai Polisi Arogan Hadapi Demonstrasi Buruh

Jakarta (Antara) – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai polisi telah bertindak arogan dalam menghadapi demonstrasi buruh di sekitar pintu tol Cikarang 2 dengan merusak beberapa kendaraan buruh yang sedang parkir.

Menurut siaran pers dari KSPI yang diterima di Jakarta, Jumat, polisi juga memukuli dan menangkap tujuh orang buruh yang tidak bersalah karena dianggap sebagai provokator. Kejadian itu terjadi setelah buruh yang melakukan konvoi berhasil memasuki jalan tol.

Sebelumnya, ribuan buruh di kawasan industri MM2000, Cikarang, Bekasi melakukan unjuk rasa dengan menghentikan proses produksi pabrik sebagai bentuk tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi supaya menetapkan upah minimum sebesar Rp3 juta dan menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Sejak Jumat pagi, massa buruh juga melakukan konvoi untuk menjemput dan mengajak buruh lainnya untuk bergabung dalam aksi tersebut. Usai berkonvoi itulah, buruh kemudian memasuki tol Jakarta-Cikampek melalui pintu tol Cikarang 2 yang kemudian ditanggapi polisi dengan pembubaran paksa.

KSPI menyatakan aksi buruh tersebut dilakukan karena kenaikan upah minimum yang ditetapkan menjadi sia-sia dengan kenaikan harga BBM. Meskipun upah minimum naik, tetapi dengan kenaikan harga BBM tetap menurunkan daya beli buruh.

Hingga siaran pers KSPI tersebut dirilis, lebih dari 75 ribu buruh di kawasan industri Ejip Cikarang, Jababeka, Lippo Cikarang, Hyundai, MM 2100 Cibitung masih menghentikan proses kegiatan produksinya.

Aksi tersebut diikuti 15 federasi dan konfederasi serikat pekerja seperti KSPI, SPN, FSP Lem KSPSI, FSPMI, Aspek Indonesia, FSP KEP, dan lainnya.(rr)

Sumber : https://id.berita.yahoo.com/kspi-nilai-polisi-arogan-hadapi-demonstrasi-buruh-073953281.html

KSPI Nilai Polisi Selalu Berlaku Represif

Jakarta (Antara) – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai perilaku kekerasan anggota polisi tidak pernah hilang karena mereka selalu berlaku represif dalam menangani aksi buruh.

Menurut siaran pers dari KSPI yang diterima Antara di Jakarta, Rabu, aparat kepolisian melakukan beberapa tindak kekerasan dan kriminalisasi kepada aktivis buruh saat mengamankan aksi buruh yang menuntut kenaikan upah di beberapa daerah pada November 2014.

Pada Jumat (21/11), polisi memukuli buruh tak bersenjata yang melakukan aksi di kawasan industri MM 2100, Cikarang, kabupaten Bekasi. Ratusan kendaraan buruh juga rusak akibat kejadian tersebut. Polisi juga merampas beberapa telepon seluler milik buruh yang digunakan untuk merekam kekerasan yang dilakukan polisi.

Kejadian serupa juga terjadi di Batam dan Bintan, Kepulauan Riau. Di Batam, buruh yang melakukan aksi pada Rabu (19/11), juga mengalami hal serupa, yaitu pemukulan oleh polisi dan perusakan kendaraan.

Menurut data yang dihimpun Tim Media KSPI, sedikitnya ada 100 orang di Bekasi, 30 orang di Batam dan 20 orang di Bintan yang mengalami luka serius akibat tindak kekerasan aparat. Ratusan kendaraan buruh juga mengalami kerusakan.

Sebelumnya, buruh melakukan aksi di beberapa daerah untuk menuntut revisi upah minimum yang sudah ditetapkan, disesuaikan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Pemerintah menaikkan harga premium menjadi Rp8.500 dan solar menjadi Rp7.500.

KSPI menyatakan kenaikan upah minimum yang sudah ditetapkan menjadi sia-sia dengan kenaikan harga BBM. Meskipun upah minimum naik, tetapi kenaikan harga BBM tetap menurunkan daya beli buruh.

Aksi buruh di beberapa daerah diikuti beberapa elemen buruh serta federasi dan konfederasi serikat pekerja seperti KSPI, SPN, FSP Lem KSPSI, FSPMI, Aspek Indonesia, FSP KEP, dan lainnya.(rr)

Sumber : https://id.berita.yahoo.com/kspi-nilai-polisi-selalu-berlaku-represif-041556162.html

Kenaikan BBM Turunkan Daya beli Rakyat

Jakarta, 26/11 (Antaraaceh) – Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Mirah Sumirat menegaskan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak telah menurunkan daya beli masyarakat, termasuk buruh hingga 50 persen.

“(Penurunan daya beli) itu membuat rakyat hampir miskin menjadi miskin,” katanya di Jakarta, Rabu.

Karena itu, kata dia, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) bersama elemen pekerja, buruh, pedagang, petani, nelayan, mahasiswa, ibu rumah tangga, tukang ojek dan masyarakat umum lainnya akan terus menyuarakan penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Dalam kaitan memperjuangkan diturunkannya harga BBM, Aspek Indonesia bersama elemen bangsa lainnya sepanjang Rabu melakukan unjuk rasa di gedung DPR RI dan Kementerian Tenaga Kerja.

Ia mengatakan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang hanya di kisaran10-12 persen tentunya tidak akan bisa dinikmati manfaatnya oleh buruh.

Bahkan, kata dia, khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, Peraturan Gubernur (Pergub) yang telah menetapkan UMP RP2,7 juta ternyata lebih kecil dibanding UMK daerah penyangga seperti Bekasi, Karawang, Purwakarta, Depok dan Tangerang, yang besarnya di kisaran RP2,95 juta.

Ia juga menyatakan bahwa pemerintah telah membohongi rakyat dengan mengatakan bahwa subsidi harga BBM hanya dinikmati oleh orang kaya saja.

“Seluruh rakyat sesungguhnya berhak mendapatkan kesejahteraan dari negara,” katanya.

Ditegaskannya bahwa meski penolakan kenaikan BBM
banyak disuarakan, namun Presiden-Wapres Jokowi-JK tetap tidak bergeming, dan ngotot menaikkan harga BBM justru di saat harga minyak dunia sedang turun yakni 80 dolar AS/barel.

“Jadi, justru menaikkan harga BBM justru di saat negara-negara lain menurunkan harga BBM di dalam negerinya,” katanya.

Padahal, kata dia, APBN 2014/2015 masih menggunakan angka 105 dolar AS/barel untuk subsidi BBM, sehingga masih ada kelebihan dana subsidi.

Mirah Sumirat merujuk contoh saat ini harga setara premium di Amerika Serikat Rp8.300/liter, tetapi di Indonesia Rp8.500/liter.

“Jadi, kebijakan Jokowi-JK yang baru memerintah sekitar dua bulan ini sangat melukai perasaan rakyat Indonesia. Jokowi-JK seperti tersandera dengan kepentingan pemodal besar sehingga tidak mampu mengambil kebijakan yang pro-kepentingan rakyat,” katanya.

Menyikapi kenaikan harga BBM yang telah berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya transportasi dan sewa rumah, Aspek Indonesia menuntut pemerintah untuk merevisi keputusannya dengan menurunkan kembali harga BBM sesuai dengan penurunan harga minyak dunia.

Selain itu, pemerintah dituntut untuk tetap menjaga kemampuan daya beli rakyat, yang salah satunya dengan cara menaikkan UMP tahun 2015.

Karena itu, Aspek Indonesia menuntut agar pemerintah menurunkan harga BBM, melakukan revisi Pergub DKI Jakarta tentang UMP 2015 dengan mempertimbangkan UMK daerah penyangga, dan menetapkan UMP DKI Jakarta tahun 2015 sebesar Rp3 juta, serta menghapuskan praktik “outsourcing” dengan mengangkat menjadi pekerja tetap, khususnya di BUMN dan di BPJS Ketenagakerjaan.

Aspek Indonesia menyatakan tuntutan rakyat tersebut tentunya tidak berlebihan karena sudah menjadi kewajiban negara untuk mensejahterakan seluruh rakyat, dari setiap kekayaan alam yang dihasilkan oleh bumi pertiwi.

Untuk itulah, katanya, buruh akan mempersiapkan aksi besar-besaran di 20 provinsi dan 150 kabupaten/kota untuk menolak kenaikan harga BBM tersebut dan meminta seluruh gubernur untuk menetapkan ulang nilai UMP/UMK lebih tinggi lagi dengan memperhitungkan dampak kenaikan harga BBM dan kenaikan harga kebutuhan bahan pokok.

Sumber : http://www.antaraaceh.com/2014/11/serikat-buruh-kenaikan-bbm-turunkan-daya-beli-rakyat.html

Serikat buruh: Kenaikan BBM turunkan daya beli rakyat

Jakarta, (Antaranews Bogor) – Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Mirah Sumirat menegaskan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak telah menurunkan daya beli masyarakat, termasuk buruh hingga 50 persen.
“(Penurunan daya beli) itu membuat rakyat hampir miskin menjadi miskin,” katanya di Jakarta, Rabu.
Karena itu, kata dia, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) bersama elemen pekerja, buruh, pedagang, petani, nelayan, mahasiswa, ibu rumah tangga, tukang ojek dan masyarakat umum lainnya akan terus  menyuarakan penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Dalam kaitan memperjuangkan diturunkannya harga BBM, Aspek Indonesia bersama elemen bangsa lainnya sepanjang Rabu melakukan unjuk rasa  di gedung DPR RI dan  Kementerian Tenaga Kerja.
Ia mengatakan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang hanya di kisaran10-12 persen tentunya tidak akan bisa dinikmati manfaatnya oleh buruh.
Bahkan, kata dia,  khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, Peraturan Gubernur (Pergub) yang telah menetapkan UMP RP2,7 juta ternyata lebih kecil dibanding UMK daerah penyangga seperti Bekasi, Karawang, Purwakarta, Depok dan Tangerang, yang besarnya di kisaran RP2,95 juta.
Ia juga menyatakan bahwa pemerintah telah membohongi rakyat dengan mengatakan bahwa subsidi harga BBM hanya dinikmati oleh orang kaya saja.
“Seluruh rakyat sesungguhnya berhak mendapatkan kesejahteraan dari negara,” katanya.
Ditegaskannya bahwa meski penolakan kenaikan BBM banyak disuarakan, namun Presiden-Wapres Jokowi-JK tetap tidak bergeming, dan ngotot menaikkan harga BBM justru di saat harga minyak dunia sedang turun yakni 80 dolar AS/barel.
“Jadi, justru menaikkan harga BBM justru di saat negara-negara lain menurunkan harga BBM di dalam negerinya,” katanya.
Padahal, kata dia, APBN 2014/2015 masih menggunakan angka 105 dolar AS/barel untuk subsidi BBM, sehingga  masih ada kelebihan dana subsidi.
Mirah Sumirat merujuk contoh saat ini harga setara premium di Amerika Serikat Rp8.300/liter, tetapi di Indonesia Rp8.500/liter.
“Jadi, kebijakan Jokowi-JK yang baru memerintah sekitar dua bulan ini sangat melukai perasaan rakyat Indonesia. Jokowi-JK seperti tersandera dengan kepentingan pemodal besar sehingga tidak mampu mengambil kebijakan yang pro-kepentingan rakyat,” katanya.
Menyikapi kenaikan harga BBM yang telah berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya transportasi dan sewa rumah, Aspek Indonesia menuntut pemerintah untuk merevisi keputusannya dengan menurunkan kembali harga BBM sesuai dengan penurunan harga minyak dunia.
Selain itu, pemerintah dituntut untuk tetap menjaga kemampuan daya beli rakyat, yang salah satunya dengan cara menaikkan UMP tahun 2015.
Karena itu, Aspek Indonesia menuntut agar pemerintah menurunkan harga BBM, melakukan revisi Pergub DKI Jakarta tentang UMP 2015 dengan mempertimbangkan UMK daerah penyangga, dan menetapkan UMP DKI Jakarta tahun 2015 sebesar Rp3 juta, serta menghapuskan praktik “outsourcing” dengan mengangkat menjadi pekerja tetap, khususnya di BUMN dan di BPJS Ketenagakerjaan.
Aspek Indonesia menyatakan tuntutan rakyat tersebut tentunya tidak berlebihan karena sudah menjadi kewajiban negara untuk mensejahterakan seluruh rakyat, dari setiap kekayaan alam yang dihasilkan oleh bumi pertiwi.
Untuk itulah, katanya, buruh akan mempersiapkan aksi besar-besaran di 20 provinsi dan 150 kabupaten/kota untuk menolak kenaikan harga BBM tersebut dan meminta seluruh gubernur untuk menetapkan ulang nilai UMP/UMK lebih tinggi lagi dengan memperhitungkan dampak kenaikan harga BBM dan kenaikan harga kebutuhan bahan pokok.

Sumber : http://bogor.antaranews.com/berita/10360/serikat-buruh-kenaikan-bbm-turunkan-daya-beli-rakyat

KSPI: Buruh Tunggu Capres Tidak Pro-Upah Murah

(Minggu , 16 Mar 2014) Skalanews – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan bahwa jutaan buruh Indonesia akan memutuskan pada waktunya bahwa mereka tidak akan memilih calon presiden yang pro-upah murah. Continue reading “KSPI: Buruh Tunggu Capres Tidak Pro-Upah Murah”