Paket kebijakan ekonomi IV: Upah buruh dipastikan naik per tahun

 

Paket kebijakan ekonomi IV: Upah buruh dipastikan naik per tahun

Hanif Dhakiri-Darmin Nasution-Bambang Brodjonegoro. ©2015 merdeka.com/sri wiyanti

Merdeka.com – Pemerintah memastikan upah buruh naik setiap tahun. Besaran penaikan dihitung menggunakan rumus upah minimum tahun berjalan di tambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution saat konferensi pers paket kebijakan ekonomi keempat, Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10)

“Jadi isu bahwa upah buruh dinaikkan setiap lima tahun itu tak benar.”

Dia mengilustrasikan jika realisasi inflasi dan pertumbuhan ekonomi masing-masing lima persen tahun ini. Maka upah buruh tahun depan ditetapkan naik 10 persen ketimbang saat ini.

“Itu berarti tahun depan di daerah itu upah minimum ditambah 10 persen.” katanya.

Dia mengklaim, formula itu sudah memenuhi unsur keadilan. Mengingat, banyak negara hanya memasukkan sebagian dari realisasi pertumbuhan ekonomi.

“Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi dianggap tak hanya semata karena peranan buruh. Tapi juga pengusaha dan pemilik modal.”

Darmin mengungkapkan, pemerintah juga memiliki rumus tambahan untuk delapan provinsi yang upah buruhnya dinilai belum layak. Sayang, dia tak mengungkapkan delapan provinsi dimaksud.

“Dinaikkan serta merta agar upahnya menjadi layak juga tak bisa karena akan terlalu banyak. Maka ditetapkan waktu transisi 4 tahun,” katanya. “Jika upahnya 20 persen di bawah maka dibagi 4 tahun menjadi lima persen per tahun. Jadi, upahnya naik 10 persen ditambah lima persen menjadi 15 persen per tahun.”

Dia menambahkan, upah juga bisa lebih tinggi 10 persen dari standar minimum untuk buruh yang bekerja di sektor unggulan.

“Aturan pelaksana sudah disiapkan Kementerian Tenaga Kerja.”

Sumber : http://www.merdeka.com/uang/paket-kebijakan-ekonomi-iv-upah-buruh-dipastikan-naik-per-tahun.html

Banyak Pengusaha Tak Bayar THR,Presiden KSPI : Menaker Harus Tegas,Jangan Kebanyakan Wacana

Jakarta, KSPI-Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak Menteri Tenagakerja,Hanif Dhaqiri, untuk lebih tegas dan tidak sekedar menghimbau atau berwacana saja terhadap pengusaha yang tidak membayar THR kepada pekerjanya.
said iqbal kspi

“Menaker harus tegas dengan cara memberi sanksi administrasi dalam bentuk pencabutan izin usaha serta meningkatkan status hukum Permenaker menjadi Perpres yang memuat pasal sanksi perdata denda bagi pengusaha yang tidak membayarkan THR sehingga ada efek jeranya.”Tegas Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan persnya di Jakarta,Minggu (12/07/2015).

Said Iqbal mengungkapkan, hingga hari ini,jutaan buruh kontrak dan outsourcing diputus kontraknya sebelum H-14 sehingga pengusaha tidak perlu membayar THR dan habis lebaran kontrak diperpanjang lagi,”soal hal ini seharusnya THR tetap dibayarkan,bahkan ratusan ribu karyawan tetap pun dibayar THR sekedarnya dibawah 1 bulan upah.”Ungkap Said Iqbal.

Dirinya pun menambahkan, dalam perlambatan pertumbuhan ekonomi ini,seharusnya pemerintah menjadikan “Lebaran of Labour Economic” ini sebagai upaya meningkatkan konsumsi barang yang dibeli buruh dari Rp 80 triliun dana THR (rata- rata upah Rp 2,3 juta dikali jumlah 44 juta buruh formal) ditambah sekitar Rp 50 Triliun uang TKI yang dikirim ke keluarganya,sungguh akan terjadi belanja konsumsi buruh Rp 130 triliun akan menambah pertumbuhan ekonomi, “jadi bayar THR itu penting dan Menaker harus cerdas memaknai “ekonomi THR lebaran”, bukan sekedar berwacana dan pencitraan melalui media saja.”Cetusnya.

Selain itu, lanjut Said Iqbal, KSPI juga membuka posko pengaduan THR di kantor – kantor cabang KSPI di 20 propinsi dan 150 Kab/Kota karena kalau buruh mengadu ke posko Disnaker/Kemenaker tidak ada penyelesaian kecuali surat teguran ke pengusaha,”ini jelas kalau posko THR yang dibuat oleh Kemenaker Mandul!.” Tandas Said Iqbal.

Sumber : http://www.kspi.or.id/presiden-kspi-menaker-harus-tegasjangan-kebanyakan-wacana.html

DPR Ultimatum Pemerintah Revisi PP Jaminan Hari Tua dalam 2 x 24 Jam

Jakarta, KSPI – Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak pemerintah untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jaminan Hari Tua (JHT) dalam waktu 2 x 24 jam.

Tak hanya untuk JHT, pemerintah juga diminta merevisi PP tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), serta Jaminan Pensiun (JP).

Save JHT“Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah untuk melakukan revisi terhadap PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang JKK, JK, PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang JP, dan PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang JHT dalam waktu 2 x 24 jam untuk menyelesaikan ketiga PP tersebut,” demikian kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI dengan Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2015).

Saat dikonfirmasi kesiapan pemerintah atas permintaan DPR tersebut, Menteri Tenaga Kerja RI Hanif Dhakiri belum memberikan tanggapan. Demikian pula dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Massasya.

Dalam RDP tersebut, Komisi IX DPR mendesak pemerintah untuk mengumumkan kepada masyarakat dalam waktu 1 x 24 jam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang JKK, JK, PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang JP, dan PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang JHT.

Butuh waktu

Secara terpisah, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan, revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 yang mengatur pencairan dana jaminan hari tua (JHT) masih terus diproses. Ia memastikan aspirasi tenaga kerja mengenai batas pencairan dana tersebut akan diakomodasi.

“Perubahannya saja yang kami masukkan ke dalam PP JHT yang baru sebagaimana yang dikehendaki pekerja buruh selama ini,” kata Hanif di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Dengan revisi tersebut, kata Hanif, seharusnya sudah tak ada lagi polemik terkait hal tersebut. Ia menegaskan, revisi dilakukan bukan karena kesalahan pemerintah, melainkan justru karena merespons aspirasi di lapangan.

Menurut Hanif, terbitnya PP tersebut juga bukan karena pemerintah tergesa-gesa dan melupakan proses sosialisasi. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 24/2011 tentang BPJS memerintahkan pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan berlaku mulai 1 Juli 2015.

“Prosesnya sedang berjalan. Ini butuh waktu. Kalau revisi cuma mengetik doang itu sehari bisa. Masalahnya harus koordinasi dan rapat dengan banyak pihak,” ujarnya.

Sebelumnya, aturan baru tentang JHT dan program ketenagakerjaan lainnya itu mengundang polemik di masyarakat. PP baru ditandatangani Presiden RI Joko Widodo tanggal 29 Juni 2015 dan berlaku tanggal 1 Juli 2015.

Gelombang penolakan datang dari berbagai kalangan dan lapisan masyarakat, baik melalui viral maupun turun ke jalan.

Pada akhirnya, pemerintah pun berencana mengkaji ulang aturan tersebut. Besok, Selasa (7/7/2015), Komisi IX DPR RI akan mengagendakan rapat kerja dengan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri setelah rapat paripurna.(http://nasional.kompas.com/)

Sumber : http://www.kspi.or.id/dpr-ultimatum-pemerintah-revisi-pp-jaminan-hari-tua-dalam-2-x-24-jam.html

Menaker sebut serbuan pekerja asing ke Indonesia cuma isapan jempol

Menaker sebut serbuan pekerja asing ke Indonesia cuma isapan jempol

Menaker Hanif. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com – Kekhawatiran serbuan pekerja asing ke Indonesia, dijawab Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri saat menggelar dialog dengan serikat pekerja dan serikat buruh di Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Cilacap Jawa Tengah, Senin (29/6).

Ia mengatakan jumlah tenaga kerja asing di Indonesia cenderung turun. Dari data yang dikemukakan Hanif, sejak tahun 2012 tercatat 72 ribu pekerja asing di Indonesia, kemudian tahun 2013 menjadi 69.700, dan tahun 2014 sekitar 69 ribuan.

“Artinya memang ada kecenderungan pekerja asing dari tahun ke tahun menurun,” tuturnya disela-sela dialog dengan serikat pekerja dan serikat buruh di Cilacap.

Meski begitu, ia menegaskan tidak mempersoalkan jika pekerja asing mempunyai dokumen legal. “Yang penting mereka datang secara legal. Kalau legal tidak ada masalah karena terkena DPKK (Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan),” jelasnya.

Lebih jauh, ia menyatakan ada kewajiban alih teknologi bagi setiap perusahaan yang merekrut pekerja asing. Selain itu, juga ada aturan untuk setiap rekrutmen satu pekerja asing harus disertakan dengan 10 pekerja Indonesia.

“Tetapi yang harus diwaspadai adalah adanya tenaga kerja asing yang ilegal, kami meminta semua instansi agar berkoordinasi dengan pihak imigrasi dan Polri untuk mencegah,” ujarnya.

Hanif mengaku pernah menemukan adanya pekerja ilegal di sebuah pertambangan yang mempekerjakan tenaga kerja asing. “Saya pernah temukan di area pertambangan, jumlah pekerja asing ilegal ada 24 orang. Setelah mengetahui itu, langsung kami deportasi,” tuturnya.

Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/menaker-sebut-serbuan-pekerja-asing-ke-indonesia-cuma-isapan-jempol.html

Menakertrans Minta ASPEK Bantu Indonesia

Jakarta, 21/4 (ANTARA) – Menakertrans A.Muhaimin Iskandar meminta Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia yang kini beranggota 71 ribu pekerja sektor jasa untuk membantu pemerintah mewujudkan hubungan industrial yang harmonis. Continue reading “Menakertrans Minta ASPEK Bantu Indonesia”