Perhitungan Kemenaker: Upah Pekerja Bisa Naik 11 Persen Tiap Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com – Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengupahan masih belum final. Statusnya, dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kumham). Meski demikian, Kementerian Ketenagakernaan (Kemenaker) telah memiliki perhitungan atas formula dari perhitungan upah minimum tersebut.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Irianto Simbolon mengatakan, formula perhitungan dari upah minimum versi Kemenaker adalah upah minimum lama ditambah dengan Index Harga Konsumen (IHK) plus nilai produktifitas (alpha).

Selain itu perhitungan gaji minimum tersebut akan dikalikan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi didaerah setempat. Dari hasil perhitungan tadi, Irianto bilang, akan ketemu kenaikan gaji minimum sebesar 10 persen-11 persen setiap tahun.

Irianto mengklaim, perhitungan upah buruh versi Kemenaker tersebut sudah sangat pas dan tidak memberatkan bagi kedua belah pihak yakni pekerja dan pemberi kerja. Dengan perhitungan upah tersebut besarannya akan berada diatas inflasi di kisaran 5 persen-8 persen.

Irianto menambahkan, dalam formula penetapan upah minimum buruh yang dibuat Kemenaker tersebut sekaligus membantah bila kenaikan gaji hanya terjadi setiap lima tahun.

“Sampai tahun ke lima nanti menteri akan amanatkan, gubernur-gubernur follow up amanat menteri dengan membuat keputusan upah minimum jangka waktu setahun untuk periode lima tahun,” kata Irianto, Rabu (4/6/2015).

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan, dalam penerapan upah minumum buruh harus ada dua kepastian yakni bagi kalangan pekerja dan pemberi kerja atau industrial. Hal ini sebagai upaya untuk menjaga kepastian.

Bagi pekerja, perhitungan besaran kenaikan upah sangat dibutuhkan untuk memenui kebutuhan hidup. Sementara itu, bagi kalangan pemberi kerja, besaran upah yang ditetapkan akan mempengaruhi perencanaan keuangan perusahaan. “Dua poin tersebut akan jadi konten utama di RPP pengupahan,” kata Hanif.

Kemnaker sendiri mengharap agar formula pengupahan ini dapat segera sahkan dan diimplementasikan setidaknya mulai tahun depan. Bila beleid ini rampung, nanti Kemenaker juga akan membuat peraturan turunannya berupa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker). (Handoyo)

Sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/06/05/132355226/Perhitungan.Kemenaker.Upah.Pekerja.Bisa.Naik.11.Persen.Tiap.Tahun

 

KSPI Nilai Polisi Arogan Hadapi Demonstrasi Buruh

Jakarta (Antara) – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai polisi telah bertindak arogan dalam menghadapi demonstrasi buruh di sekitar pintu tol Cikarang 2 dengan merusak beberapa kendaraan buruh yang sedang parkir.

Menurut siaran pers dari KSPI yang diterima di Jakarta, Jumat, polisi juga memukuli dan menangkap tujuh orang buruh yang tidak bersalah karena dianggap sebagai provokator. Kejadian itu terjadi setelah buruh yang melakukan konvoi berhasil memasuki jalan tol.

Sebelumnya, ribuan buruh di kawasan industri MM2000, Cikarang, Bekasi melakukan unjuk rasa dengan menghentikan proses produksi pabrik sebagai bentuk tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi supaya menetapkan upah minimum sebesar Rp3 juta dan menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Sejak Jumat pagi, massa buruh juga melakukan konvoi untuk menjemput dan mengajak buruh lainnya untuk bergabung dalam aksi tersebut. Usai berkonvoi itulah, buruh kemudian memasuki tol Jakarta-Cikampek melalui pintu tol Cikarang 2 yang kemudian ditanggapi polisi dengan pembubaran paksa.

KSPI menyatakan aksi buruh tersebut dilakukan karena kenaikan upah minimum yang ditetapkan menjadi sia-sia dengan kenaikan harga BBM. Meskipun upah minimum naik, tetapi dengan kenaikan harga BBM tetap menurunkan daya beli buruh.

Hingga siaran pers KSPI tersebut dirilis, lebih dari 75 ribu buruh di kawasan industri Ejip Cikarang, Jababeka, Lippo Cikarang, Hyundai, MM 2100 Cibitung masih menghentikan proses kegiatan produksinya.

Aksi tersebut diikuti 15 federasi dan konfederasi serikat pekerja seperti KSPI, SPN, FSP Lem KSPSI, FSPMI, Aspek Indonesia, FSP KEP, dan lainnya.(rr)

Sumber : https://id.berita.yahoo.com/kspi-nilai-polisi-arogan-hadapi-demonstrasi-buruh-073953281.html

Kenaikan BBM Turunkan Daya beli Rakyat

Jakarta, 26/11 (Antaraaceh) – Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Mirah Sumirat menegaskan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak telah menurunkan daya beli masyarakat, termasuk buruh hingga 50 persen.

“(Penurunan daya beli) itu membuat rakyat hampir miskin menjadi miskin,” katanya di Jakarta, Rabu.

Karena itu, kata dia, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) bersama elemen pekerja, buruh, pedagang, petani, nelayan, mahasiswa, ibu rumah tangga, tukang ojek dan masyarakat umum lainnya akan terus menyuarakan penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Dalam kaitan memperjuangkan diturunkannya harga BBM, Aspek Indonesia bersama elemen bangsa lainnya sepanjang Rabu melakukan unjuk rasa di gedung DPR RI dan Kementerian Tenaga Kerja.

Ia mengatakan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang hanya di kisaran10-12 persen tentunya tidak akan bisa dinikmati manfaatnya oleh buruh.

Bahkan, kata dia, khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, Peraturan Gubernur (Pergub) yang telah menetapkan UMP RP2,7 juta ternyata lebih kecil dibanding UMK daerah penyangga seperti Bekasi, Karawang, Purwakarta, Depok dan Tangerang, yang besarnya di kisaran RP2,95 juta.

Ia juga menyatakan bahwa pemerintah telah membohongi rakyat dengan mengatakan bahwa subsidi harga BBM hanya dinikmati oleh orang kaya saja.

“Seluruh rakyat sesungguhnya berhak mendapatkan kesejahteraan dari negara,” katanya.

Ditegaskannya bahwa meski penolakan kenaikan BBM
banyak disuarakan, namun Presiden-Wapres Jokowi-JK tetap tidak bergeming, dan ngotot menaikkan harga BBM justru di saat harga minyak dunia sedang turun yakni 80 dolar AS/barel.

“Jadi, justru menaikkan harga BBM justru di saat negara-negara lain menurunkan harga BBM di dalam negerinya,” katanya.

Padahal, kata dia, APBN 2014/2015 masih menggunakan angka 105 dolar AS/barel untuk subsidi BBM, sehingga masih ada kelebihan dana subsidi.

Mirah Sumirat merujuk contoh saat ini harga setara premium di Amerika Serikat Rp8.300/liter, tetapi di Indonesia Rp8.500/liter.

“Jadi, kebijakan Jokowi-JK yang baru memerintah sekitar dua bulan ini sangat melukai perasaan rakyat Indonesia. Jokowi-JK seperti tersandera dengan kepentingan pemodal besar sehingga tidak mampu mengambil kebijakan yang pro-kepentingan rakyat,” katanya.

Menyikapi kenaikan harga BBM yang telah berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya transportasi dan sewa rumah, Aspek Indonesia menuntut pemerintah untuk merevisi keputusannya dengan menurunkan kembali harga BBM sesuai dengan penurunan harga minyak dunia.

Selain itu, pemerintah dituntut untuk tetap menjaga kemampuan daya beli rakyat, yang salah satunya dengan cara menaikkan UMP tahun 2015.

Karena itu, Aspek Indonesia menuntut agar pemerintah menurunkan harga BBM, melakukan revisi Pergub DKI Jakarta tentang UMP 2015 dengan mempertimbangkan UMK daerah penyangga, dan menetapkan UMP DKI Jakarta tahun 2015 sebesar Rp3 juta, serta menghapuskan praktik “outsourcing” dengan mengangkat menjadi pekerja tetap, khususnya di BUMN dan di BPJS Ketenagakerjaan.

Aspek Indonesia menyatakan tuntutan rakyat tersebut tentunya tidak berlebihan karena sudah menjadi kewajiban negara untuk mensejahterakan seluruh rakyat, dari setiap kekayaan alam yang dihasilkan oleh bumi pertiwi.

Untuk itulah, katanya, buruh akan mempersiapkan aksi besar-besaran di 20 provinsi dan 150 kabupaten/kota untuk menolak kenaikan harga BBM tersebut dan meminta seluruh gubernur untuk menetapkan ulang nilai UMP/UMK lebih tinggi lagi dengan memperhitungkan dampak kenaikan harga BBM dan kenaikan harga kebutuhan bahan pokok.

Sumber : http://www.antaraaceh.com/2014/11/serikat-buruh-kenaikan-bbm-turunkan-daya-beli-rakyat.html

Serikat buruh: Kenaikan BBM turunkan daya beli rakyat

Jakarta, (Antaranews Bogor) – Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Mirah Sumirat menegaskan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak telah menurunkan daya beli masyarakat, termasuk buruh hingga 50 persen.
“(Penurunan daya beli) itu membuat rakyat hampir miskin menjadi miskin,” katanya di Jakarta, Rabu.
Karena itu, kata dia, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) bersama elemen pekerja, buruh, pedagang, petani, nelayan, mahasiswa, ibu rumah tangga, tukang ojek dan masyarakat umum lainnya akan terus  menyuarakan penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Dalam kaitan memperjuangkan diturunkannya harga BBM, Aspek Indonesia bersama elemen bangsa lainnya sepanjang Rabu melakukan unjuk rasa  di gedung DPR RI dan  Kementerian Tenaga Kerja.
Ia mengatakan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang hanya di kisaran10-12 persen tentunya tidak akan bisa dinikmati manfaatnya oleh buruh.
Bahkan, kata dia,  khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, Peraturan Gubernur (Pergub) yang telah menetapkan UMP RP2,7 juta ternyata lebih kecil dibanding UMK daerah penyangga seperti Bekasi, Karawang, Purwakarta, Depok dan Tangerang, yang besarnya di kisaran RP2,95 juta.
Ia juga menyatakan bahwa pemerintah telah membohongi rakyat dengan mengatakan bahwa subsidi harga BBM hanya dinikmati oleh orang kaya saja.
“Seluruh rakyat sesungguhnya berhak mendapatkan kesejahteraan dari negara,” katanya.
Ditegaskannya bahwa meski penolakan kenaikan BBM banyak disuarakan, namun Presiden-Wapres Jokowi-JK tetap tidak bergeming, dan ngotot menaikkan harga BBM justru di saat harga minyak dunia sedang turun yakni 80 dolar AS/barel.
“Jadi, justru menaikkan harga BBM justru di saat negara-negara lain menurunkan harga BBM di dalam negerinya,” katanya.
Padahal, kata dia, APBN 2014/2015 masih menggunakan angka 105 dolar AS/barel untuk subsidi BBM, sehingga  masih ada kelebihan dana subsidi.
Mirah Sumirat merujuk contoh saat ini harga setara premium di Amerika Serikat Rp8.300/liter, tetapi di Indonesia Rp8.500/liter.
“Jadi, kebijakan Jokowi-JK yang baru memerintah sekitar dua bulan ini sangat melukai perasaan rakyat Indonesia. Jokowi-JK seperti tersandera dengan kepentingan pemodal besar sehingga tidak mampu mengambil kebijakan yang pro-kepentingan rakyat,” katanya.
Menyikapi kenaikan harga BBM yang telah berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya transportasi dan sewa rumah, Aspek Indonesia menuntut pemerintah untuk merevisi keputusannya dengan menurunkan kembali harga BBM sesuai dengan penurunan harga minyak dunia.
Selain itu, pemerintah dituntut untuk tetap menjaga kemampuan daya beli rakyat, yang salah satunya dengan cara menaikkan UMP tahun 2015.
Karena itu, Aspek Indonesia menuntut agar pemerintah menurunkan harga BBM, melakukan revisi Pergub DKI Jakarta tentang UMP 2015 dengan mempertimbangkan UMK daerah penyangga, dan menetapkan UMP DKI Jakarta tahun 2015 sebesar Rp3 juta, serta menghapuskan praktik “outsourcing” dengan mengangkat menjadi pekerja tetap, khususnya di BUMN dan di BPJS Ketenagakerjaan.
Aspek Indonesia menyatakan tuntutan rakyat tersebut tentunya tidak berlebihan karena sudah menjadi kewajiban negara untuk mensejahterakan seluruh rakyat, dari setiap kekayaan alam yang dihasilkan oleh bumi pertiwi.
Untuk itulah, katanya, buruh akan mempersiapkan aksi besar-besaran di 20 provinsi dan 150 kabupaten/kota untuk menolak kenaikan harga BBM tersebut dan meminta seluruh gubernur untuk menetapkan ulang nilai UMP/UMK lebih tinggi lagi dengan memperhitungkan dampak kenaikan harga BBM dan kenaikan harga kebutuhan bahan pokok.

Sumber : http://bogor.antaranews.com/berita/10360/serikat-buruh-kenaikan-bbm-turunkan-daya-beli-rakyat